Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dapat diterbitkan. Publikasi ini disusun oleh Pusat Data dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua. Saya menyambut gembira terbitnya publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dengan tema “Manusia Papua: Membangun dan Dibangun”. Saya yakin bahwa indikator-indikator yang ada dalam publikasi ini dapat secara jelas menggambarkan posisi pembangunan Provinsi Papua. Informasi ini juga kana menjadi salah satu baseline bagi pemantauan tingkat perkembangan pembangunan di Provinsi Papua selanjutnya.
Visi pembangunan Papua tahun 2013-2018 adalah Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. Visi tersebut kemudian didukung oleh lima satu misi pembangunan, salah satunya yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi, dan Berakhlak Mulia”. Misi yang sangat mulia ini menjadi salah satu tujuan dalam menentukan agenda serta program kerja Pemerintah Provinsi Papua hingga 2018 nantinya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengimplementasikan visi dan misi pembangunan Papua 2013-2018 dalam suatu visi “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Strategis dan Berkualitas”. Strategis dan berkualitas menjadi kata kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Papua. Dalam hal ini kami meyakini bahwa perencanaan pembangunan yang strategis dan berkualitas didukung oleh data dan informasi yang juga berkualitas.
iii
Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggitingginya kepada tim penyusun dari Pusat Data dan Analisis Pembangunan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam upaya penyusunan publikasi ini. Akhirnya, semoga kerja baik ini bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Jayapura, November 2016 KEPALA BAPPEDA PROVINSI PAPUA
DR. Drs. MUHAMMAD MUSAAD, M.Si
iv
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya sehingga buku Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dapat dipublikasikan. Buku ini dimaksudkan untuk memotret kondisi pembangunan manusia di Provinsi Papua. Buku Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini merupakan pengukuran yang dipersiapkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian misi pembangunan Provinsi Papua yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi, dan Berakhlak Mulia”. Pembangunan manusia sendiri masih memiliki tantangan yang cukup besar dikarenakan hingga saat ini status pembangunan manusia Provinsi Papua masih dalam kategori “rendah”.
Buku ini disusun dengan menggunakan data-data yang sudah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks. Didalam buku ini selain menyajikan analisis mengenai status pencapaian pembangunan manusia juga disajikan indikator-indikator lainnya yang menunjang pembangunan manusia itu sendiri dari bidang sosial maupun ekonomi.
Besar harapan kami agar buku Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 dapat digunakan sebaga acuan untuk penyusunan kebijakan dan perencanaa pembangunan di Provinsi Papua. Kedepannya, Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini perlu terus disempurnakan seiring dengan penyempurnaan indiktor. Berbagai masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini, kami mengucapkan terima kasih
v
dan memberikan apresiasi yang tinggi. Semoga publikasi Analisa Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2015 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Provinsi Papua.
Jayapura, November 2016 KEPALA PUSDALISBANG PROVINSI PAPUA
ANDRY, SIP., M.Si
vi
Sambutan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Gambar Daftar Lampiran BAB 1 Manusia, Mengukur dan Diukur Pembangunan Manusia, Bagaimana Merumuskannya? Apa Saja yang Dibahas di Publikasi Ini? BAB 2 Status Pembangunan Manusia Provinsi Papua Pembangunan Manusia di Papua, Sudah Sejauh Mana? Papua, Benarkah Tertinggal? Membangun Papua Bukan Hanya Membangun Jayapura Lima Wilayah Adat, Pendekatan Baru Pembangunan Papua Tantangan: Pembangunan Manusia di Papua BAB 3 Perempuan, Aset Pembangunan yang Terlupakan Pembangunan Gender Bukan Hanya Angka
iii v vii xi xvii
1 5 8
11 14 19
Pembangunan Gender Papua, Terendah atau Terbaik? IPM vs IPG, Pencapaian Kabupaten/Kota di Papua Sudah Berdayakah Perempuan Papua? Membangun dan Memberdayakan Perempuan Papua Kesetaraan Gender, Tantangan Baru Bagi Papua BAB 4 Membangunan Desa: Langkah Awal Pembangunan Papua Papua “Mahal” Papua “Sulit” Papua “Tertinggal” Tantangan: Menghapus Stereotype Papua Mahal, Sulit dan Tertinggal
46 48 49
52 55
57 59 62 63
64
25
37 38
43 45
BAB 5 Pendidikan: Modal Pembangunan Manusia Masih Perlukah Mengukur Kemampuan Membaca dan Menulis? Status Pendidikan Penduduk Papua Isu Gender Dalam Pendidikan. Seberapa Penting? Tantangan: Disparitas Pendidikan Papua
65
69 71 78 82
vii
BAB 6 Semua Dimulai Dari Sehat Morbiditas; Bukan Sekedar Sakit Pertanyaan Kesehatan Mendasar: Berapa Lama Saya Dapat Berharap Hidup? Kematian Bayi: Mati Sebelum Bertumbuh Dilayani dan Terlayani: Pelayanan Dasar Kesehatan Tantangan: Mengapa Susah Membangun Sehat? BAB 7 Papua Yang Kaya, Jadi Mana Yang Miskin? Pendidikan Miskin Papua: Permasalahan Pembangunan Menentukan Jumlah Penduduk Miskin di Papua Seberapa Parah dan Seberapa Dalam Kemiskinan di Papua? Kemiskinan Kabupaten/Kota di Papua: Semakin Jauh, Semakin Miskin Kemiskinan Multidimensi Multiple Deprivasi Tingkat Kemiskinan Multimensi: Fenomena Perdesaan Alarm Pembangunan: Ketimpangan Tantangan: Mengurangi si Miskin
viii
85 88
94 98 100 103
105 108
BAB 8 Ekonomi Papua: Masihkan Pertanian? Perekonomian Papua: Gambaran Umum Struktur Ekonomi Papua: Dominasi Sektor Pertanian Dari Sektor Primer ke Sektor Sekunder dan Tersier Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Pendapatan Penduduk Papua PDRB Pengeluaran: Kebutuhan Konsumsi Rumah Tangga Investasi Perbandingan Antar Kabupaten/Kota Tantangan: Menyelaraskan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia
133 136 138 142 144 147 148 151 154
156
110 113
115 118 119
124 129 132
BAB 9 Tenaga Kerja Papua Tren Kondisi Ketenagakerjaan Papua Produktivitas Pekerja Struktur Demografi Penduduk Usia Kerja Papua: Dominasi Pekerja Muda dan Pekerja Lakilaki Karakteristik Penduduk Usia Kerja: Pendidikan yang Rendah Struktur Demografi Angkatan Kerja Papua Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Papua Struktur Demografi Penduduk Bekerja
159 162 168
170 173 175 178 180
Mayoritas Pekerja di Papua Berpendidikan Rendah Dominasi Sektor Pertanian Karakteristik Pekerja: Jam Kerja Karakteristik Pekerja: Status Pekerjaan Karakteristik Pekerja: Sektor Formal dan Informal Karakteristik Pengangguran Papua Karakteristik Setengah Pengangguran Papua Tantangan: Kualitas Pekerja Papua BAB 10 Demokrasi: Bentuk Pembangunan Manusia Lainnya Demokrasi di Papua: Proses dan Progress IDI Provinsi Papua dan Nasional Tantangan yang Dihadapi
183 184 186 188 191 193 198 199
201 203 209 212
ix
x
2.1
Capaian dan Pertumbuhan IPM di Provinsi Papua, 2010-2015 2.2 Capaian dan Pertumbuhan AHH di Provinsi Papua, 2010-2015 2.3 Capaian dan Pertumbuhan RLS di Provinsi Papua, 2010-2015 2.4 Capaian dan Pertumbuhan HLS di Provinsi Papua, 2010-2015 2.5 Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran di Provinsi Papua, 2010-2015 2.6 IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015 2.7 Pertumbuhan IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015 2.8 Kesenjangan IPM ProvinsiProvinsi di Indonesia, 2015 2.9 Status Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 2.10 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 2.11 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 2.12 Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
14
15
17
28
2.13 Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 2.14 Rata-rata Pertumbuhan IPM Per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 2.15 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 2.16 Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
32
33
34
38
19 3.1 21
22 3.2 24 3.3 26 3.4 27 3.5 30
4.1 31
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua, 2010-2015 IPM dan IPG ProvinsiProvinsi di Indonesia, 2015 IPM dan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 IPM dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 IPG dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 Indeks Konstruksi
45 47
49
52
54
Kemahalan 61
xi
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
xii
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 Indeks Kesulitas Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Penduduk di Provinsi Papua, 2010-2015 Angka Melek Huruf Penduduk 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Provinsi Papua, 2010-2015 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015 Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 Tahun dan 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2011-2015 Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
6.3
6.4 62 6.5
70
6.6
6.7 72
7.1 73 7.2
77
82
7.3
7.4
89 7.5 91
Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 93 Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Papua, 2010-2015 96 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 97 Angka Kematian Bayi dan Anak di Provinsi Papua dan Indonesia, 2007 dan 2012 99 Persentase Penolong Kelahiran di Provinsi Papua, 2012-2015 102 Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Papua, 2000 - 2015 Garis Kemiskinan Menurut Komponen di Provinsi Papua, 2010 - 2015 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 2015 Komposisi Headcount Ratio (H), Intensitas Kemiskinan (A), dan Tingkat Kemiskinan
109
112
116
117
126
7.6
7.7
7.8
8.1 8.2
8.3
8.4
8.5
8.6 8.7 8.8
Multidimensi (MPI) Provinsi Papua, 2015 Tingkat Kemiskinan Multidimensi (MPI) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2015 127 Kontribusi Dimensi Terhadap Tingkat Kemiskinan Multidimensi Menurut Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2015 128 Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 131 Struktur Perekonomian Provinsi Papua, 2015 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015 Struktur Perekonomian Menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Provinsi Papua, 2011-2015 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua, 2011-2015145 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015 PDRB per Kapita Papua, 2012-2015 Komponen Pengeluaran PDRB Provinsi Papua, 2015 Pertumbuhan PDRB Riil Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015
8.9
Perkembangan Jumlah Proyek dan Nilai Invetasi PMDN dan PMA di Papua, 2011-2013 153
9.1
TPAK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua, 2015 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015
9.2
9.3
140 9.4 140 9.5 143 9.6 145
145
9.7
148 149
150
9.8
166
167
171
173
175
177
179
181
xiii
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
xiv
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan
182
184
185
187
189
190
191
Usaha di Provinsi Papua, 2015 9.16 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Infromal dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 192 9.17 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 193 9.18 Pengangguran Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 194
9.19 Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015 197 9.20 Setengah Penganggur Terpaksa Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Papua, 2015 198 10.1 Perkembangan IDI Provinsi Papua dan Nasional , 2009-2015 204 10.2 Perkembangan IDI Provinsi Papua Menurut Aspek, 2009-2015 205 10.3 Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua, 20142015 206
10.4 Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2015 210 10.5 Indeks Demokrasi Provinsi Papua dan Nasional, 2015 211
xv
xvi
2.1
5.1
5.2
5.3
5.4
7.1
7.2
7.3
Pembangunan Lima Wilayah Adat Papua Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Menurut Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Papua Maret 2007 - September 2015
37
7.4
74 7.5
78 8.1 80 8.2
8.3 81
Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2010-2015 110 Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2010-2015 112 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 114
9.1
9.2
Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Deprivasi Menurut Banyaknya Indikator di Provinsi Papua, 2015 120 Status Deprivasi Menurut Indikator Kemiskinan Multidimensi Provinsi Papua, 2015 122 Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Papua, 2011-2015 137 Distribusi PDRB Nominal Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015 150 Capaian IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Papua, 2015 155 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua, 2011-2015 163 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 165
xvii
9.3
9.4
9.5
Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor di Provinsi Papua, 2014-2015 (Juta Rupiah) 169 Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 174
Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015 188 9.6 Pengangguran Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015 195 10.1 Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Papua 2014-2015 207
xviii
Capaian pembangunan manusia di Papua
tahun atau setara dengan kelas IX atau
secara
menunjukkan
tamat SMP serta pengeluaran per kapita
peningkatan meskipun belum mampu
yang disesuaikan mencapai Rp.6.469.000
mengangkat Papua keluar dari dari
per kapita per tahun di tahun 2015.
umum
kategori
terus
“rendah”
dalam
status
pembangunan manusianya. Dalam kurun
Salah satu hal yang mempengaruhi
waktu
pencapaian
2010-2015,
Papua
berhasil
pembangunan
adalah
meningkatkan capaian IPM yang semula
komitmen pemerintah daerah dalam
bernilai 54,45 pada tahun 2010 menjadi
penyelenggaraan
57,25 di tahun 2015. Selama lima tahun
Pelaksaan
kebelakang rata-rata pertumbuhan IPM di
pembangunan termasuk pengawasan dan
Provinsi Papua mencapai 1,01 persen per
evaluasi terhadap program-program yang
tahun, sedangkan pertumbuhan IPM
dilaksanakan
tahun 2015 jika dibandingkan dengan
mencapai keberhasilan pembangunan di
tahun 2014 adalah sebesar 0,88 persen.
suatu wilayah.
Di tahun 2015 ini harapan hidup bayi yang
Tantangan besar saat ini adalah Provinsi
baru lahir di Papua dapat bertahan hidup
Papua hingga saat ini masih terjebak
hingga usia 65,09 tahun, secara rata-rata
dalam kesulitan terutama akses serta
penduduk Papua usia 25 tahun ke atas
sarana
sudah menempuh 5,99 tahun masa
kesehatan yang lengkap. Hal ini lah yang
sekolah
menyebabkan Provinsi Papua menjadi
atau
sudah
menyelesaikan
program-program
satu-satunya
menyelesaikan kelas VI. Selain itu rata-
pembangunan
rata penduduk usia 7 tahun yang mulai
“rendah”.
mengenyam
diharapkan pendidikan
hingga
memiliki
prasarana
pendidikan setara kelas V dan hampir
bersekolah,
pembangunan.
peran
dalam
pendidikan
provinsi manusia
dengan di
dan
status kategori
dapat 9,55
xix
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
1
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
2
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Pembangunan manusia adalah mengenai upaya memperluas pilihan hidup penduduk dengan berfokus pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan bukan hanya aspek ekonomi.” ──────── (Human Development Report 2015) Manusia adalah aset nyata dalam proses
Konsep pembangunan manusia pada
pembangunan sehingga menjadi hal yang
dasarnya
menggeser
wajar jika manusia menjadi tujuan akhir
paradigma
lama
dari pembangunan, tidak hanya sekedar
manusia
alat untuk membangun. Paradigma lama
manusia. Fokus utama pembangunan
dalam pembangunan lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu banyak ditemui negaranegara
dengan
tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun memiliki kualitas manusia yang masih rendah.
sebagai
“Fokus utama pembangunan manusia pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup dengan bebas dan bermartabat bergerak seiring dengan pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan”
pengertian
yang alat
menjadikan pembangunan
manusia
pada
perluasan
pilihan
masyarakat
untuk
hidup dengan bebas dan
bermartabat
bergerak
seiring
dengan pertumbuhan yang
positif
dan
Hal ini yang menyebabkan perubahan
perubahan dalam tingkat kesejahteraan.
pada paradigma pembangunan yang baru
Konsep pembangunan manusia mencakup
dimana
perlu
seluruh aspek kehidupan penduduk baik
pembangunan
sosial, ekonomi, politik, budaya dan
pembangunan
dititikberatkan
pada
kualitas hidup manusia.
juga
lingkungan
sehingga
konsep
3
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pembangunan manusia adalah manusia
Manfaat lainnya dari IPM yaitu sebagai
itu sendiri dan kesejahteraannya.
salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan
peringkat
atau
level
Pembangunan manusia yang merupakan
pembangunan suatu wilayah/negara. Di
perwujudan
tahun 2015, Badan Perencanaan dan
jangka
pembangunan
itu
panjang sendiri
dari yang
Pembangunan
Nasional
(BAPPENAS)
digambarkan melalui tiga komponen yang
melakukan
pemeringkatan
paling mendasar yaitu berumur panjang
memberikan
penghargaan
dan hidup sehat, memperoleh pendidikan
provinsi-provinsi
dan memiliki akses terhadap sumber-
meningkatkan
sumber kebutuhan agar hidup secara
diwilayahnya dimana variabel determinan
layak. Ketiga komponen itu dipilih karena
yang
apabila ketiga hal tersebut tidak dimiliki
penilaian tersebut adalah pertumbuhan
maka pilihan lain tidak dapat diakses
IPM. Manfaat IPM yang begitu besar bagi
sehingga
ketiga
pembangunan menyebabkan Indonesia
dapat
menjadikan IPM sebagai salah satu ukuran
keberhasilan
kinerja pemerintah dan digunakan sebagai
tingkat
komponen merefleksikan
pemenuhan
tersebut tingkat
sudah
pembangunan manusia suatu wilayah.
yang
dan kepada
telah
mampu
pembangunan
digunakan
untuk
melakukan
salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saat ini telah menjadi indikator yang penting
Sejak kembalinya wilayah Irian Barat ke
dalam melihat sisi lain pembangunan di
Indonesia pada tahun 1963, wilayah yang
dunia, termasuk di Indonesia dan Provinsi
kini disebut sebagai Papua telah menjadi
Papua itu sendiri. Sebagai salah satu
bagian integral Negara Kesatuan Republik
indikator penting yang digunakan untuk
Indonesia (NKRI). Selama 53 tahun
mengukur keberhasilan dalam upaya
pembangunan di Provinsi Papua sudah
membangun
dan masih terus berjalan. Daya tarik
kualitas
(masyarakat/penduduk),
hidup IPM
manusia telah
utama
Provinsi
Papua
menjadi salah satu indikator strategis
pertambangan
dalam
kekayaan alam yang juga memegang
4
perencanaan
pembangunan.
sebagai
salah
dalam satu
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun peranan utama dalam perkembangan
Pembangunan Manusia, Bagaimana
kondisi ekonomi dan politik di Provinsi
Merumuskannya?
Papua. Sebagai wilayah yang kaya akan hasil alam, Provinsi Papua memiliki
IPM pertama kali diperkenalkan oleh
kesempatan untuk melakukan percepatan
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dalam
yaitu
peningkatan
kesejahteraan
United
Nations
Development
masyarakatnya di bidang kesehatan,
Program (UNDP) pada tahun 1990 melalui
pendidikan, ekonomi dan lainnya melalui
publikasi yang rutin diterbitkan setiap
pengambilan
tepat.
tahun dalam Human Development Report
Sebaliknya kesalahan dalam pengambilan
(Laporan Pembangunan Manusia). UNDP
keputusan
menyebabkan
memperkenalkan IPM sebagai indeks
pembangunan di Provinsi Papua menjadi
komposit yang mampu untuk mengukur
kebijakan
bisa
yang
stagnan.
pembangunan
Penulisan
publikasi
merupakan
ini
salah
satu
sarana Pemerintah Papua untuk
menilai
pembangunan yang telah berjalan di Provinsi Papua dengan mengukur IPM di Provinsi
Papua
“IPM pertama kali diperkenalkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Program (UNDP) melalui publikasi Human Development Report (Laporan Pembangunan Manusia)”
serta
dihitung
manusia melalui
pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang didekatkan dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang didekatkan dengan angka melek huruf dewasa,
serta
serta dimensi standar hidup
indikator-indikator pembangunan lainnya
layak yang didekatkan dengan PDB per
baik penilaian secara ekonomi maupun
kapita.
sosial.
melakukan
Dengan
mengetahui
posisi
Tahun
berikutnya
UNDP
penyempurnaan
dalam
pembangunan di wilayah Provinsi Papua
penghitungan IPM dengan menambahkan
saat ini menjadi salah satu langkah
variabel rata-rata lama sekolah ke dalam
Pemerintah
untuk
dimensi pengetahuan sehingga dimensi
menentukan arah kebijakan di masa yang
pengetahuan dibangun oleh dua variabel
akan datang.
yaitu angka melek huruf dan rata-rata
Provinsi
Papua
5
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun lama
sekolah.
pengetahuan
Pengukuran
dimensi
aritmatik yang sebelumnya digunakan
dilakukan
dengan
dalam penentuan nilai komposit IPM
ini
pembobotan pada dua variabelnya yaitu
diganti menjadi rata-rata
bobot dua per tiga untuk indikator angka
Tahun 2011 UNDP kembali melakukan
melek huruf dan satu per tiga untuk
penyempurnaan dengan merubah tahun
indikator rata-rata lama sekolah. Tahun
dasar penghitungan PNB per kapita dari
1995
2008 menjadi 2005. Di tahun 2014 UNDP
UNDP
kembali
melakukan
geometrik.
penyempurnaan metode penghitungan
melakukan
IPM dimana UNDP mengganti variabel
penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP
rata-rata lama sekolah menjadi gabungan
merubah
angka partisipasi kasar dan pembobotan
pendidikan
tetap dilakukan dengan metode yang
menjadi rata-rata aritmatik dan tahun
sama seperti sebelumnya.
Tahun
2010
melakukan
UNDP perubahan
metodologi penghitungan IPM yang disebut sebagai
“IPM merupakan indeks komposit yang disusun oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak”
penyempurnaan
metode dari
dasar
agregasi
rata-rata
PNB
Serangkaian yang
kembali
indeks
geometrik
per
kapita.
perubahan
dilakukan
UNDP
bertujuan
agar
dapat
membuat
suatu
indeks
komposit
yang
cukup
IPM metode baru karena indikator-
relevan dalam mengukur pembangunan
indikator yang digunakan dianggap sudah
manusia.
tidak
relevan lagi. Perubahan yang
dilakukan cukup signifikan yaitu dengan
Di Indonesia sendiri penghitungan IPM
menggunakan indikator Harapan Lama
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Sekolah (Expected Years of Schooling)
dengan
sebagai
Angka
penghitungan yang dilakukan oleh UNDP.
Partisipasi Kasar gabungan (Combined
Hal ini dilakukan agar nilai IPM yang
Gross Enrollment Ratio). Indikator Produk
dikeluarkan baik oleh BPS maupun UNDP
Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti
bisa dibandingkan secara internasional.
dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per
Tahun 2014 BPS resmi mengumumkan
kapita.
6
pengganti
Tambahan
indikator
dimana
metode
menggunakan
dasar-dasar
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun penghitungan IPM metode baru dengan
(Survei
sumber data sebagai berikut:
Nasional/SUSENAS).
Penduduk
2010/SP2010,
Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS) PNB per kapita yang didekatkan dengan
Share 1.1
pengeluaran
Dari empat indikator yang digunakan oleh UNDP,
Proyeksi Penduduk)
Ekonomi
Angka harapan hidup saat lahir (Sensus
Sosial
per
kapita
perbedaan
indikator
hanya
terdapat pada indikator PNB per kapita. Perbedaan ini disebabkan oleh masalah ketersediaan data dimana data PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Implementasi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua
Dengan adanya desentralisasi, tanggung jawab atas sebagian besar kegiatan pembangunan dilimpahkan dan dilaksanakan langsung di Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota sehingga pembangunan yang efektif jika dilaksanakan dari tingkat terendah yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Konsep pembangunan manusia sangatlah luas, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dari kebebasan mengungkapkan pendapat, kesetaraan gender, lapangan pekerjaan, gizi anak sampai melek huruf orang dewasa. Sebaliknya indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki cakupan yang lebih sempit dimana hanya mengukur sebagian saja dari keadaan pembangunan manusia. Dengan melihat pada hal tersebut sehingga pusat perhatian harus diletakkan lebih pada konsep daripada indeks itu sendiri. Hal ini berarti pada setiap pengambilan kebijakan harus mendahulukan aspek manusia sebagai tujuan dari setiap kebijakan. Apabila manusia telah menjadi tujuan maka setiap kebijakan yang diambil akan mengikuti prinsip produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Produktivitas yang berarti memrepresentasikan kebutuhan manusia untuk terus berproduksi agar proses pembangunan dapat terus berjalan. Pemerataan menunjukkan adanya akses yang adil
7
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun terhadap sumber daya ekonomi dan sosial bagi seluruh warga. Keberlanjutan menjadi prasyarat mutlak keseimbangan antara generasi sekarang dengan yang akan datang. Pemberdayaan diperlukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang juga akan menentukan arah hidup mereka sendiri.
Angka IPM sendiri telah memberikan beberapa petunjuk penting bagi pemerintah. Kesenjangan antara capaian IPM saat ini dengan angka indeks 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan manusia. Dengan kata lain, jarak yang harus ditempuh oleh setiap daerah untuk mencapai pembangunan manusia sempurna. Perbandingan antar waktu memperlihatkan kemajuan atau bahkan kurangnya kemajuan suatu kabupaten tertentu.
Apa Saja yang Dibahas di Publikasi Ini?
Status pembangunan manusia di Provinsi Papua diuraikan di bab dua. Gambaran
Publikasi ini ditulis oleh Pemerintah
mengenai capaian IPM Provinsi Papua
Provinsi Papua sebagai salah satu bahan
hingga tingkat kabupaten/kota serta
pendamping dalam menyusun program
perbandingan dengan provinsi-provinsi
dan kebijakan untuk pembangunan di
lainnya menjadi fokus utama dari publikasi
Tanah Papua. Dengan dasar tujuan
ini.
tersebut, penulisan publikasi ini disusun berdasarkan tema dan topik yang terkait
Dalam mewujudukan pembangunan yang
langsung dengan pembangunan di Tanah
berbasis
Papua.
pembangunan
Publikasi ini dimulai dengan bab satu yang
merupakan data turunan IPM disajikan di
memberikan gambaran mengenai definisi
bab tiga.
gender, gender
data (IPG)
indeks yang
IPM. Penjabaran mengenai cara mengukur IPM serta manfaat dan metodologi
Bab empat menyajikan kondisi akses ke
penghitungan IPM juga tersedia di bab ini.
infrastruktur dasar di Provinsi Papua.
8
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Mencakup kondisi geografis di Provinsi
pemerintah
Papua.
Berkaitan
disajikan dengan
masalah
di
bab
tujuh.
kemiskinan
yaitu
perekonomian
dan
Situasi pendidikan dan kesehatan di
ketenagakerjaan di Papua diulas berturut-
Provinsi Papua disajikan di bab lima dan
turut di bab delapan dan bab sembilan.
bab
Kesejahteraan
enam.
Memberikan
gambaran
lainnya
kebebasan
serta aspek gender sebagai data dasar
dijabarkan dalam bab sepuluh mengenai
pengambilan
indeks demokrasi papua.
di
bidang
demokrasi
berupa
mengenai melek huruf, partisipasi sekolah
kebijakan
dalam
yaitu
akan
pendidikan. Data kesehatan yang disajikan mengenai harapan hidup, kematian bayi
Sebagai tambahan di akan ditampilkan
serta data dasar di bidang kesehatan
lampiran penjelasan teknis dari indikator-
lainnya.
indikator yang disajikan di publikasi ini. Selain itu data tematik dan tabel-tabel
Kemiskinan sebagai salah satu isu hangat
disajikan juga didalam.
yang tidak pernah sepi dari perhatian
9
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
10
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
11
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
12
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Peningkatan capaian IPM tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya.” Pembangunan manusia kian menjadi
semakin lama waktu yang dibutuhkan
perhatian karena merupakan gambaran
untuk mencapai nilai IPM yang ideal (100).
keberhasilan
Kecepatan suatu daerah dalam mencapai
suatu
wilayah
dalam
pembangunan. Capaian pembangunan
IPM
manusia di Papua secara umum terus
pertumbuhan IPM. Konsep pertumbuhan
menunjukkan
meskipun
IPM berpegang pada semakin besar nilai
belum mampu mengangkat Papua keluar
IPM dengan besar perubahan yang sama
dari dari kategori “rendah” dalam status
maka akan menghasilkan pertumbuhan
pembangunan
yang
mampunya
peningkatan
manusianya.
ditunjukkan
semakin
kecil.
oleh
nilai
Pencapaian
Papua
menembus
pembangunan manusia diukur dengan
bisa
disebabkan
memperhatikan tiga aspek esensial yaitu
peningkatan dimensi-dimensinya yang
umur panjang dan sehat, pengetahuan,
belum optimal. Lambatnya peningkatan
dan standar hidup layak.
kategori
IPM
Belum
ideal
“sedang”
dimensi IPM akan terakumulasi pada peningkatan nilai IPM. Semakin rendah kecepatan
peningkatan
IPM
maka
13
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pembangunan Manusia di Papua, Sudah
Pertumbuhan IPM tertinggi dalam kurun
Sejauh Mana?
waktu 2010-2015 terjadi di tahun 2013 sebesar 1,26 persen. Peningkatan kualitas
Hasil nilai akhir IPM merupakan kombinasi
hidup
masyarakat
dari nilai dimensi-dimensinya. Dalam
digambarkan
kurun waktu 2010-2015, Papua berhasil
meningkat
meningkatkan capaian IPM yang semula
menyisakan pekerjaan rumah bahwa
bernilai 54,45 pada tahun 2010 menjadi
kenaikan capaian IPM tersebut masih
57,25 di tahun 2015. Kenaikan sebesar
belum mampu mengangkat IPM Papua
2,80 poin selama kurun waktu lima tahun
yang hingga tahun 2015 masih berada
menunjukkan
oleh
Papua IPM
setiap
yang
tahunnya
yang terus masih
prestasi
Pemerintah
dalam kategori rendah. Jika ditinjau dari
dalam
meningkatkan
perkembangan capaian IPM Provinsi
kualitas hidup masyarakat Papua. Selama
Papua setiap tahunnya, peluang Provinsi
lima
Papua
Provinsi
Papua
tahun
kebelakang
rata-rata
untuk
menaikkan
status
pertumbuhan IPM di Provinsi Papua
pembangunan manusia ke dalam status
mencapai
kategori “sedang” cukup besar dan bisa
1,01
persen
per
tahun,
sedangkan pertumbuhan IPM tahun 2015
terjadi pada beberapa tahun mendatang.
jika dibandingkan dengan tahun 2014 adalah sebesar 0,88 persen. Gambar 2.1
57, 5
Capaian dan Pertumbuhan IPM di Provinsi Papua, 2010-2015
IPM Pertumbuhan
1,4
1,26
57
1,03 56
57,25
1,2
56,75
56, 5
0,98
1
56,25
0,89
0,88 0,8
55, 5
55,55 55 0,6
55,01 54, 5
0,4
54
54,45 0,2
53, 5
53
0
2010
14
2011
2012
2013
2014
2015
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Capaian IPM yang merupakan agregasi
Provinsi Papua mencapai 65,09 tahun
dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan
yang dapat diartikan bahwa harapan
hidup sehat, pengetahuan, serta standar
hidup bayi yang baru lahir di Papua dapat
hidup layak menggambarkan peranan
bertahan hidup hingga usia 65,09 tahun.
ketiga
dimensi
tersebut
dalam
Dalam kurun waktu 2010-2015, AHH saat
kesejahteraan
hidup
lahir di Papua telah meningkat sebesar
masyarakat Papua. Secara umum, Provinsi
0,78 poin yaitu sebesar 64,31 tahun pada
Papua mengalami peningkatan di seluruh
tahun 2010 menjadi 65,09 tahun di 2015.
dimensi.
Secara rata-rata pertumbuhan AHH saat
membentuk
lahir adalah sebesar 0,24 persen per Dimensi umur panjang dan hidup sehat
tahun.
diimplementasikan
indikator
pertumbuhan AHH saat lahir tertinggi
angka harapan hidup (AHH) saat lahir. Di
terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar
tahun 2015, capaian AHH saat lahir di
0,39 persen.
Gambar 2.2
65, 2
melalui
Selama
periode
2010-2015
Capaian dan Pertumbuhan AHH di Provinsi Papua, 2010-2015
0,4 5
AHH saat lahir
65,09
Pertumbuhan
0,4
0,39
65
0,3 5
64, 8
64,84 0,3
64,76 64, 6
0,23
0,25
64,6
0,2 5
0,22 0,2
64,46
64, 4
64,31
0,1 5
64, 2
0,12 0,1
64
0,0 5
63, 8
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
15
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Angka
harapan
merupakan
hidup
indikator
saat yang
lahir dapat
dan penambahan sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.
mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses
Indikator RLS di Provinsi Papua pada tahun
hingga kualitas kesehatan. Tren angka
2015 sebesar 5,99 tahun yang berarti
harapan hidup saat lahir dari tahun 2010-
secara rata-rata penduduk Papua usia 25
2015
tahun ke atas sudah menempuh 5,99
menunjukkan
adanya
kecenderungan yang terus meningkat. Hal
tahun
ini menunjukkan harapan bayi yang baru
menyelesaikan pendidikan setara kelas V
lahir untuk hidup semakin besar karena
dan hampir menyelesaikan kelas VI. Dalam
membaiknya
kurun waktu 2010-2015 indikator RLS di
masyarakat
derajat dan
kesehatan
berkontribusi
pada
peningkatan kualitas hidup manusia.
masa
sekolah
atau
sudah
Provinsi Papua meningkat sebesar 0,40 poin
sedangkan
secara
rata-rata
pertumbuhan indikator RLS di Provinsi Dimensi IPM yang kedua yaitu dimensi
Papua selama tahun 2010-2015 sebesar
pengetahuan diwakili oleh rata-rata lama
1,40 persen. Pertumbuhan RLS tertinggi
sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah
selama tahun 2010-2015 terjadi di tahun
(HLS). Indikator RLS merupakan gambaran
2015 ini dimana pertumbuhan RLS
dari
mencapai hingga 3,99 persen. Seperti
jangka
indikator
output
memang
halnya IPM, meskipun tumbuh dengan
perkembangan indikator RLS ini relatif
cukup tinggi namun indikator RLS di Papua
lebih lambat jika dibandingkan dengan
masih sangat rendah. Menjaga konsistensi
indikator lainnya. Sebaliknya indikator HLS
peningkatan indikator RLS adalah dengan
merupakan
proses
menurunkan Angka Putus Sekolah (APS).
pembangunan yang digunakan sebagai
Rendahnya RLS di Papua berkaitan secara
ukuran keberhasilan program-program
langsung dengan aksesibilitas terhadap
pendidikan
Kedua
fasilitas pendidikan dimana sebagian
indikator ini menjadi gambaran capaian
besar fasilitas, sarana dan prasarana
16
panjang
pembangunan
sehingga
indikator
jangka
pendek.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pendidikan di Papua masih terpusat di wilayah perkotaan.
Gambar 2.3
Capaian dan Pertumbuhan RLS di Provinsi Papua, 2010-2015
RLS Pertumbuhan
6,1
4,5
3,99
6
5,99
4
3,5
5,9
3
5,8
5,73 2,5
2,32
5,7
5,76
5,74
2
5,6
5,6
5,59
1,5
5,5
1
5,4 0,5
0,18
0,35
0,17
5,3
0
2010
Dimensi
2011
pengetahuan
2012
lainnya
2013
2014
2015
yaitu
2010 sebesar 8,57 tahun menjadi 9,95
harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan
tahun di tahun 2015. Secara rata-rata HLS
sebagai lamanya sekolah yang diharapkan
di Papua meningkat sebesar 3,05 persen
akan dirasakan oleh anak pada umur
per tahun namun pertumbuhan tertinggi
tertentu di masa mendatang. HLS di Papua
terjadi di tahun 2013 sebesar 5,16 persen.
pada tahun 2015 adalah sebesar 9,95 tahun yang berarti rata-rata penduduk
Peningkatan HLS yang cukup signifikan di
usia 7 tahun yang mulai bersekolah,
Papua telah menjadi booster dalam
diharapkan dapat mengenyam pendidikan
peningkatan capaian IPM itu sendiri.
hingga 9,55 tahun atau setara dengan
Untuk menjaga konsistensi peningkatan
kelas IX atau tamat SMP. Selama periode
nilai HLS secara langsung adalah dengan
tahun 2010 hingga 2015, Pemerintah
meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah
Papua mampu meningkatkan HLS Papua
(APS) menurut jenjang pendidikan.
hingga 1,38 poin yang semula di tahun
17
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.4 10, 5
Capaian dan Pertumbuhan HLS di Provinsi Papua, 2010-2015
HLS
6
Pertumbuhan 5,16 10
5
9,95
9,94 4,08
9,5
4
9,58
3,76
9,11
9
3
8,92 2,13
8,5
2
8,57
8
1
0,1
7,5
2010
2011
2012
2013
2014
Dimensi terakhir dalam penghitungan IPM
hingga
yang juga tidak kalah pentingnya yaitu
pertumbuhan indikator pengeluaran per
dimensi hidup layak yang diwakili oleh
kapita yang disesuaikan mencapai 0,69
indikator pengeluaran per kapita yang
persen per tahun serta tahun 2011 dan
disesuaikan mencapai Rp.6.469.000 per
2015 menjadi tahun dengan pertumbuhan
kapita per tahun di tahun 2015. Seperti
tertinggi yaitu 0,83 persen. Besaran nilai
halnya indikator lainnya, nilai pengeluaran
pengeluaran per kapita yang disesuaikan
per kapita yang disesuaikan mengalami
merefleksikan
peningkatan yang setiap tahunnya dimana
masyarakat dan kemampuan ekonomi
selama periode 2010-2015 meningkat
rumah tangga.
18
Rp.218.000.
0
2015
Secara
tingkat
rata-rata
daya
beli
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.5
6.5 00
Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran di Provinsi Papua, 2010-2015
Pengeluaran
0,83
0,83
Pertumbuhan
0,73
6.4 50
6 469
0,71
0,90
0,80
0,70
6 416
6.4 00
6 394
0,60
6.3 50
6 349
0,50
6.3 00
6 303
0,34
0,40
6.2 50
6 251
0,30
6.2 00
0,20
6.1 50 0,10
6.1 00
-
2010
2011
2012
Papua, Benarkah Tertinggal?
2013
2014
2015
Membandingkan IPM Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia menjadi tolak
Pencapaian pembangunan antar daerah
ukur sudah sampai mana pembangunan di
tentunya tidak sama. Salah satu hal yang
Provinsi Papua jika dibandingkan dengan
mempengaruhi
pencapaian
provinsi-provinsi lainnya. Tidak dapat
komitmen
dipungkiri jika garis start pembangunan di
dalam
Provinsi Papua memang tidak sama jika
pembangunan.
dibandingkan dengan provinsi lainnya
program-program
sehingga pembangunan di Provinsi Papua
pembangunan
adalah
pemerintah
daerah
penyelenggaraan Pelaksaan
pembangunan termasuk pengawasan dan
cenderung terkesan tertinggal.
evaluasi terhadap program-program yang dalam
Capaian IPM Indonesia pada tahun 2015
mencapai keberhasilan pembangunan di
adalah sebesar 70,78. Secara umum
suatu wilayah.
delapan provinsi termasuk dalam capaian
dilaksanakan
memiliki
peran
IPM “tinggi”, 25 provinsi berada pada kategori “sedang” dan satu provinsi yang
19
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun berada pada kategori “rendah”. IPM
Provinsi Papua sendiri merupakan provinsi
tertinggi dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta
dengan capaian IPM terendah yaitu
dengan capaian IPM sebesar 78,99. Tentu
sebesar 57,25 dan menjadi satu-satunya
bukan hal yang aneh jika DKI Jakarta
provinsi yang termasuk dalam kategori
menjadi provinsi dengan capaian IPM
capaian IPM “rendah”. Dengan kondisi
tertinggi, hal ini dikarenakan Provinsi DKI
yang berkebalikan dengan Provinsi DKI
Jakarta merupakan pusat dari seluruh
Jakarta, Provinsi Papua hingga saat ini
kegiatan baik pemerintahan maupun
masih terjebak dalam kesulitan terutama
ekonomi.
roda
akses serta sarana prasarana pendidikan
pemerintahan maupun perekonomian di
dan kesehatan yang lengkap. Hal ini lah
Indonesia,
yang
kelengkapan
Sebagai
DKI
Jakarta
memiliki
prasarana
menyebabkan
Provinsi
Papua
yang
menjadi satu-satunya provinsi dengan
lengkap. Akses pendidikan dan kesehatan
status pembangunan manusia di kategori
pun
“rendah”.
mudah
sarana
pusat
didapatkan
di
ibukota
Indonesia ini. Dengan kondisi ini sehingga menyebabkan iklim kompetitif di DKI Jakarta dan secara tidak langsung menjadi kantung sumber daya manusia yang berkualitas.
20
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.6
IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015
DKI Jakarta
78,99
DI Yogyakarta
77,59
Kalimantan Timur
74,17
Kep. Riau
73,75
Bali
73,27
Riau
70,84
Sulawesi Utara
70,39
Banten
70,27
Sumatera Barat
69,98
Indonesia
69,55
Sumatera Utara
69,51
Jawa Barat
69,5
Jawa Tengah
69,49
Aceh
69,45
Sulawesi Selatan
69,15
Kep. Bangka Belitung
69,05
Jawa Timur
68,95
Jambi
68,89
Kalimantan Utara
68,76
Sulawesi Tenggara
68,75
Bengkulu
68,59
Kalimantan Tengah
68,53
Kalimantan Selatan
68,38
Sumatera Selatan
67,46
Maluku
67,05
Lampung
66,95
Sulawesi Tengah
66,76
Maluku Utara
65,91
Gorontalo
65,86
Kalimantan Barat
65,59
Nusa Tenggara Barat
65,19
Sulawesi Barat
62,96
Nusa Tenggara Timur
62,67
Papua Barat Papua
61,73 57,25
21
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.7
Pertumbuhan IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015
Nusa Tenggara Barat
1,37
Jawa Timur
1,19
Sulawesi Barat
1,16
Kep. Bangka Belitung
1,14
Kalimantan Tengah
1,12
Maluku Utara
1,12
Kalimantan Selatan
1,11
Bali
1,09
Kalimantan Barat
1,08
Sumatera Selatan
1,06
Gorontalo
1,06
Jawa Tengah
1,03
Jawa Barat
1,02
DI Yogyakarta
1,02
Sulawesi Tenggara
1,00
Sulawesi Selatan
0,96
Jambi
0,95
Indonesia
0,94
Aceh
0,93
Sumatera Utara
0,93
Sumatera Barat
0,89
Papua
0,88
Lampung
0,80
Bengkulu
0,78
DKI Jakarta
0,77
Papua Barat
0,73
Riau
0,73
Nusa Tenggara Timur
0,66
Sulawesi Utara
0,61
Banten
0,54
Sulawesi Tengah
0,50
Kep. Riau
0,48
Kalimantan Timur
0,47
Maluku
0,46
Kalimantan Utara
22
0,17
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Di tahun 2015 IPM Provinsi Papua tumbuh
Bangka Belitung (1,14 persen), dan
hingga
Nilai
Provinsi Kalimantan Tengah (1,12 persen).
pertumbuhan Provinsi Papua di tahun
Keberhasilan dari provinsi-provinsi ini
2015 ini tidak sebesar tahun-tahun
dalam
sebelumnya. Tahun 2013 pertumbuhan
manusia bisa menjadi contoh yang baik
IPM
bagi Provinsi Papua untuk meningkatkan
sebesar
0,88
Provinsi
persen.
Papua
mencapai
pertumbuhannya yang tertinggi dalam
mempercepat
pembangunan
nilai IPM.
kurun waktu lima tahun terakhir yaitu periode 2010 hingga 2015 dengan nilai
Pada dasarnya IPM provinsi merupakan
pertumbuhan sebesar 1,26 persen. Nilai
komposit dari IPM kabupaten/kota di
pertumbuhan IPM Provinsi Papua ini menjadi salah satu titik terang bahwa kualitas
pembangunan
manusia di Provinsi Papua masih bisa meningkat.
Dibandingkan
dengan
provinsi-provinsi
lainnya,
nilai
pertumbuhan
IPM
wilayahnya “Selama tahun 2010 hingga 2015, Provinsi Papua menempati posisi dengan IPM terendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Bahkan sejak tahun 2012, Provinsi Papua merupakan satusatunya provinsi dengancapaian IPM “rendah””
sehingga
membandingkan
IPM
provinsi saja belum bisa menjadi keterwakilan
ukuran pencapaian
pembangunan manusia di suatu
wilayah.
Perbandingan IPM provinsi di wilayah kabupaten/kota memberikan gambaran peta
Provinsi Papua bukanlah yang terendah
sebaran capaian IPM di wilayah tersebut.
meski tidak juga menjadi yang tertinggi.
Gambaran
pada periode tahun 2014-2015 Provinsi
merupakan
Nusa Tenggara Barat menempati posisi
pembangunan manusia antar wilayah
pertama
IPM
sehingga bisa dibandingkan seberapa
sebesar 1,37 persen. Disusul oleh Provinsi
besar kesenjangan kualitas pembangunan
Jawa
manusia antar wilayah.
dengan
Timur
(1,19
pertumbuhan
persen),
Provinsi
ini
secara
gambaran
lebih
lanjut
kesenjangan
Sulawesi Barat (1,16 persen), Provinsi Kep.
23
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.8
Kesenjangan IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015
90
80 70 60 50 40 30 20
Tertinggi Terendah
10
Provinsi
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep, Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
0
Kesenjangan pembangunan manusia di
kesenjangan pembangunan manusia yang
Indonesia
tahun
paling tinggi yaitu sebesar 52,58. Faktanya
Provinsi
Sulawesi
2015
menunjukkan memiliki
33 provinsi di Indonesia memiliki nilai
kesenjangan pembangunan yang paling
kesenjangan yang berada dalam kisaran
rendah yaitu 4,22. Hal ini menunjukkan
empat hingga 26. Provinsi Papua menjadi
bahwa pembangunan manusia antar
satu-satunya
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat
tingkat
berjalan secara merata. Bahkan Provinsi
manusia di atas 50. Hal ini tentunya sangat
Sulawesi Barat menjadi satu-satunya
mengkhawatirkan
provinsi
perhatian khusus dari pemerintah Provinsi
dengan
Barat
nilai
kesenjangan
pembangunan manusia dibawah sepuluh. Sebaliknya
24
Provinsi
Papua
memiliki
Papua.
provinsi
kesenjangan
dan
yang
memiliki
pembangunan
membutuhkan
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Selisih
pembangunan
antar
administrasi yang cukup tinggi, capaian
kabupaten/kota di Provinsi Papua yang
IPM di kabupaten/kota di Provinsi Papua
mencapai hingga 52,59 menunjukkan
pun cukup beragam. Pada tahun 2015
bahwa kesenjangan pembangunan di
sebanyak 18 kabupaten di Provinsi Papua
Provinsi Papua masih tinggi. Dimensi
memiliki capaian IPM “rendah”, tujuh
kesehatan, pendidikan dan hidup layak
kabupaten
yang berkualitas belum bisa dirasakan
“sedang”, dan empat kabupaten/kota
oleh seluruh penduduk Provinsi Papua
memiliki capaian IPM “tinggi”. Capaian
secara
IPM “sangat tinggi” tidak ditemukan di
merata.
Hal
manusia
ini
lah
yang
sesungguhnya menjadi pekerjaan rumah
memiliki
capaian
IPM
Provinsi Papua.
yang besar bagi pemerintah Provinsi Papua, agar pembangunan di Provinsi
Status capaian IPM kabupaten/kota di
Papua bisa berjalan secara merata.
Provinsi
Papua
pada
tahun
2015
mengalami peningkatan yang cukup baik Membangun Papua Bukan Hanya Membangun Jayapura
jika
dibandingkan
tahun-tahun
sebelumnya. Pada tahun 2010 yang menjadi tahun dasar penghitungan IPM
Sebagai provinsi terluas di Indonesia,
metode baru, sebanyak 21 kabupaten
Provinsi Papua memiliki karakteristik
memiliki capaian IPM “rendah”, tujuh
wilayah
kabupaten
yang
beragam.
Secara
memiliki
capaian
IPM
administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28
“sedang”, serta satu kota yang memiliki
kabupaten dan satu kota. Dengan jumlah
capaian IPM “tinggi”.
25
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.9
Status Capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Rendah 21
20
20
8
7
20
8
19
8
Sedang 18
7
7 4
3 1 2010
1 2011
1 2012
Tinggi
1 2013
2014
2015
Di tahun 2015 ini IPM tertinggi adalah
tertinggi terdapat di wilayah ibukota
sebesar 78,05 di Kota Jayapura sedang
provinsi dimana akses dan fasilitas sarana
yang
di
dan prasarana pembangunan sudah lebih
Kabupaten Nduga. Seperti halnya IPM
baik jika dibandingkan dengan kabupaten-
provinsi-provinsi di Indonesia, nilai IPM
kabupaten lainnya.
26
terendah
sebesar
25,47
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.10
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Kota Jayapura
78,05
Mimika
70,89
Biak Numfor
70,85
Jayapura
70,04
Merauke
67,75
Nabire
66,49
Kepulauan Yapen
65,28
Keerom
63,43
Waropen
62,35
Sarmi
60,99
Supiori
60,09
Boven Digoel
59,02
Provinsi Papua
57,25
Mappi
56,11
Paniai
54,2
Jayawijaya
54,18
Dogiyai
52,78
Deiyai
48,28
Mamberamo Raya
48,29
Tolikara
46,38
Yahukimo
46,63
Asmat
46,62
Puncak Jaya
44,87
Yalimo
44,32
Lanny Jaya
44,18
Intan Jaya
44,35
Mamberamo Tengah
43,55
Pegunungan Bintang
40,91
Puncak Nduga
39,41 25,47
27
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Posisi Kota Jayapura yang merupakan
mengenyam pendidikan hingga 14,16
pusat
tahun atau setara dengan Diploma II. Hal
pemerintahan
perekonomian
di
menjadikannya
maupun
Provinsi sebagai
Papua
ini
tentunya
memberikan
pusat
pendidikan yang sudah cukup maju di Kota jika
gambaran
pembangunan di Provinsi Papua sehingga
Jayapura
dibandingkan
dengan
wajar saja jika IPM di wilayah ini menjadi
kabupaten lainnya di Provinsi Papua.
yang tertinggi. Tingginya nilai IPM di Kota Jayapura
didorong
dimensi
Dimensi hidup layak yang juga turut
pendidikan dan dimensi hidup layak. Pada
berperan menjadikan IPM Kota Jayapura
tahun 2015 indikator RLS di Kota Jayapura
yang
sebesar 11,09 tahun yang menjadi RLS
menunjukkan nilai pengeluaran di Kota
tertinggi di Provinsi Papua dan satu-
Jayapura sebesar Rp.14.249 ribu per
satunya kabupaten/kota yang memiliki
kapita per tahun. Dengan pencapaian
nilai RLS di atas sepuluh. Hal ini berarti
yang cukup tinggi dibandingkan dengan
secara rata-rata penduduk Papua usia 25
kabupaten lainnya di Provinsi Papua
tahun ke atas sudah menempuh 11,09
menunjukkan bahwa geliat perekonomian
tahun
sudah
di Kota Jayapura yang memang pusat
menyelesaikan pendidikan setara kelas XI
perekonomian Provinsi Papua memang
dan hampir menyelesaikan kelas XII.
lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.
masa
oleh
sekolah
atau
tertinggi
di
Provinsi
Papua
Begitu juga dengan HLS Kota Jayapura yang mencapai nilai 14,16 tahun yang
Sejak tahun 2014 Kabupaten Mimika dan
menjadikan Kota Jayapura dengan HLS
Kabupaten Biak Numfor serta di tahun
tertinggi di Provinsi Papua meskipun jika
2015 Kabupaten Jayapura mengalami
dilihat perbedaannya dengan kabupaten
perubahan status capaian pembangunan
lainnya tidak memiliki perbedaan yang
manusia menjadi “tinggi”. Oleh karena itu
signifikan. Dengan nilai HLS Kota Jayapura
di tahun 2015 ini, selain Kota Jayapura,
yang mencapai 14,16 menunjukkan rata-
terdapat tiga kabupaten lainnya yang
rata penduduk usia tujuh tahun yang
memiliki status capaian pembangunan
mulai
manusia “tinggi’.
28
bersekolah
diharapkan
dapat
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kabupaten Mimika yang dengan capaian
bahkan yang terbaik dibandingkan dengan
IPM sebesar 70,89 menjadi kabupaten
kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua.
dengan capaian IPM tertinggi kedua
Pada dimensi pengeluaran, Kabupaten
setelah Kota Jayapura. Berbeda dengan
Mimika menempati urutas tertinggi kedua
Kota Jayapura yang capaian IPM nya
dibandingkan wilayah lain di Provinsi
didorong oleh dimensi pendidikan dan
Papua. Dengan nilai pengeluaran yang
dimensi
IPM
disesuaikan sebesar Rp.10.952 ribu per
Kabupaten Mimika didorong oleh dimensi
kapita per tahun juga menunjukkan geliat
kesehatan dan dimensi pengeluaran.
perekonomian
pengeluaran,
capaian
yang
cukup
baik
di
Kabupaten Mimika. Hal ini ditengarai AHH saat lahir di Kabupaten Mimika pada
karena
tahun
terbesar di Indonesia yang dikelola oleh
2015
adalah
sebesar
71,89.
Indikator
yang
mewakili
dimensi
kesehatan
ini
menunjukkan
bahwa
keberadaan
tambang
emas
PT. Freeport.
harapan hidup bayi yang baru lahir di
Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten
Kabupaten Mimika dapat bertahan hidup
Jayapura yang menempati urutan capaian
hingga
ini
IPM tertinggi ketiga dan keempat memiliki
merupakan yang tertinggi di Provinsi
nilai capaian masing-masing sebesar 70,85
Papua, bahkan dibandingkan dengan Kota
dan 70,04. Jika diperhatikan di kedua
Jayapura yang nilai AHH nya hanya
kabupaten ini memiliki pola komposit
sebesar 69,97 tahun. Dengan melihat nilai
yang sama pada IPM nya dimana capaian
dari
IPM di kedua kabupaten ini didorong oleh
usia
71,89
indikator
AHH
tahun.
saat
Nilai
lahir
ini
menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di
dimensi pendidikan.
Kabupaten Mimika sudah lebih baik
29
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.11
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Mimika
71,89
Kota Jayapura
69,97
Kepulauan Yapen
68,67
Biak Numfor
67,86
Nabire
67,44
Merauke
66,50
Jayapura
66,32
Keerom
66,09
Waropen
65,73
Sarmi
65,69
Paniai
65,45
Supiori
65,25
Puncak
65,08
Yahukimo
65,06
Intan Jaya
64,98
Dogiyai
64,86
Yalimo
64,86
Lanny Jaya
64,86
Tolikara
64,86
Deiyai
64,47
Puncak Jaya
64,17
Mappi
64,02
Pegunungan Bintang
63,78
Mamberamo Tengah Jayawijaya
58,29
Boven Digoel
58,24
Mamberamo Raya Asmat Nduga
30
62,72
56,57 55,50 53,60
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 2.12
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
HLS
RLS
Kota Jayapura Biak Numfor
9,48
Nabire
9,47
Mimika
9,38
Kepulauan Yapen
13,79 10,62 10,78 11,51
8,8
Waropen
12,34
8,55
Merauke
8,24
Supiori
8,12
Sarmi
8,07
Boven Digoel
12,47 12,69 10,91 10,96
7,72
Keerom
11,55
6,85
Mappi
10,42
5,97
Dogiyai
9,58
4,88
Mamberamo Raya
4,61
Jayawijaya
4,59
Asmat
10,65 10,82 7,57
4,38
Yahukimo
7,48
3,98
Paniai
10,31
3,76
Puncak Jaya
5,97
3,19
Tolikara
3,06
Deiyai
2,96
7,68 9,76 7,45
2,75
Mamberamo Tengah
2,49
Intan Jaya
2,48
Yalimo
2,08
Pegunungan Bintang
2,06
Puncak
1,61 2,17 0,64
Nduga
13,44
9,83
Jayapura
Lanny Jaya
14,16
11,11
7,65 6,28 7,71 4,85 4,47
31
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 2.13
Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Kota Jayapura
14.249
Mimika
10.952
Merauke
9.953
Jayapura
9.622
Biak Numfor
9.603
Nabire
8.725
Keerom
8.609
Boven Digoel
7.717
Kepulauan Yapen
7.320
Jayawijaya
7.068
Sarmi
6.379
Paniai
6.161
Waropen
6.070
Mappi
5.780
Asmat
5.533
Supiori
5.180
Pegunungan Bintang
5.176
Dogiyai
5.120
Puncak
5.118
Intan Jaya
5.015
Puncak Jaya
4.979
Tolikara
4.518
Mamberamo Raya
4.324
Yalimo
4.321
Deiyai
4.320
Yahukimo
4.109
Mamberamo Tengah
4.051
Lanny Jaya
3.965
Nduga
32
3.625
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kabupaten Nduga dengan capaian IPM
dimensi-dimensi tersebut, capaian IPM
terendah di Provinsi Papua sebesar 25,47
Kabupaten Nduga selalu berada pada
menunjukkan
pembangunan
posisi terendah. Kabupaten Nduga yang
manusia di Kabupaten Nduga masih
merupakan kabupaten pemekaran dari
sangat rendah. Rendahnya capaian IPM di
Kabupaten Jayawijaya memang masih
Kabupaten
tertinggal. Akses dan fasiltas sarana
bahwa
Nduga
dipengaruhi
oleh
seluruh dimensi baik dimensi kesehatan,
prasarana
dimensi pendidikan maupun dimensi
Kabupaten Nduga tertinggal dari seluruh
hidup layak. Pada seluruh indikator di
aspek pembangunan manusia.
Gambar 2.14
yang
kurang
menjadikan
Rata-rata Pertumbuhan IPM Per Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015
Nduga Puncak Puncak Jaya Pegunungan Bintang Yalimo Yahukimo Intan Jaya Dogiyai Mamberamo Tengah Mamberamo Raya Sarmi Tolikara Asmat Jayawijaya Lanny Jaya Deiyai Keerom Boven Digoel Mimika Jayapura Supiori Waropen Biak Numfor Mappi Merauke Nabire Paniai Kepulauan Yapen Kota Jayapura
5,40 3,35 2,94 2,91 2,88 2,81 2,58 2,15 2,04 1,47 1,37 1,32 1,31 1,30 1,27 1,15 1,12 1,00 0,85 0,85 0,81 0,78 0,76 0,74 0,65 0,61 0,61 0,55 0,35
33
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 2.15
Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Puncak Pegunungan Bintang Lanny Jaya Intan Jaya Asmat Jayawijaya Boven Digoel Puncak Jaya Keerom Dogiyai Mamberamo Raya Sarmi Mamberamo Tengah Biak Numfor Jayapura Mimika Mappi Supiori Merauke Waropen Kepulauan Yapen Yahukimo Paniai Tolikara Nabire Nduga Deiyai Yalimo Kota Jayapura
3,57 3,10 2,08 1,93 1,55 1,52 1,39 1,24 1,12 1,01 0,86 0,84 0,83 0,75 0,70 0,70 0,66 0,65 0,62 0,61 0,60 0,58 0,50 0,48 0,36 0,35 0,33 0,25 0,24
Seperti telah diuraikan pada pembahasan-
Nduga
pembahasan sebelumnya, pertumbuhan
terendah
capaian IPM menjadi salah satu indikator
pertumbuhan
yang
kecepatan
tertinggi yaitu sebesar 5,40 persen.
pembangunan manusia. Kota Jayapura
Dengan begitu performa pembangunan di
yang meskipun memiliki capaian IPM
Kabupaten Nduga perlu dipertahankan
tertinggi
namun
dalam kondisi yang sama setiap tahunnya
memiliki rata-rata pertumbuhan IPM per
agar mampu mempercepat peningkatan
tahun yang terendah yaitu sebesar 0,35
kualitas pembangunan manusianya.
menunjukkan
di
Provinsi
Papua
persen per tahun. Sebaliknya Kabupaten
34
yang
memiliki
namun IPM
capaian
memiliki per
IPM
rata-rata
tahun
yang
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Performa membangun ini lah yang perlu
IPM nya bergerak sama atau bahkan
mendapat
meningkat
pemerintah
perhatian
lebih
dibanding
dari sekedar
dibandingkan
sebelumnya
maka
memperhatikan nilai capaian IPM. Jika
mempercepat
setiap tahun performa pembangunan
mencapai
yang dinilai berdasarkan pertumbuhan
manusia tertinggi).
Share 2.1
diyakini
gerak
nilai
tahun-tahun
100
mampu
capaian
IPM
(pembangunan
Menjaga Performa Pembangunan
Selain meningkatkan capaian IPM, penting bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk menjaga bahkan meningkatkan performa pembangunan yang dilakukan dengan menjaga laju pertumbuhan IPM itu sendiri. Dalam mengukur capaian IPM, performa pembangunan yang perlu dijaga dan ditingkatkan hanya mencakup kesehatan, pendidikan dan hidup layak.
Lalu bagaimana cara mudah untuk menjaga laju pertumbuhan IPM?
Sebagai contoh di Kabupaten Nduga yang memiliki capaian IPM terendah yaitu sebesar 25,47 di tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun dalam perode 2011 hingga 2015 adalah sebesar 5,40 persen. Jika setiap tahun pembangunan di Kabupaten Nduga berjalan secara konstan dengan kondisi laju pertumbuhan IPM 5,40 persen maka Kabupaten Nduga akan mencapai IPM=100 di tahun 2028 atau kurang lebih 12 tahun dari sekarang.
Melihat laju pertumbuhan IPM Kabupaten Nduga pada periode tahun 2011 hingga 2015, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Nduga mengalami penurunan bahkan yang terendah terjadi di tahun 2015 hanya mencapai 0,35 persen. Bayangkan jika performa pembangunan di Kabupaten Nduga setiap tahunnya terjadi seperti pada tahun 2015 maka untuk mencapai IPM=100 dibutuhkan waktu selama kurang lebih 210 tahun, bahkan bisa lebih jika terus menurun.
35
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Perhatikan kembali trend laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Nduga, pada tahun 2012 mencapai laju pertumbuhan tertinggi yaitu 9,23 persen. Jika performa ini dipertahankan setiap tahunnya atau bahkan meningkat, Kabupaten Nduga hanya membutuhkan waktu kurang lebih 8,07 tahun untuk mencapai IPM=100 atau dengan kata lain di tahun 2023, pembangunan manusia di Kabupaten Nduga sudah berada pada titik sempurna.
Terlihat jelas bedanya bukan? Hal ini tentu memudahkan pemangku kebijakan untuk mempelajari trend laju pertumbuhan IPM, dan meninjau kebijakan yang dilakukan di tahun tersebut. Mengapa di tahun 2012 Kabupaten Nduga memiliki laju pertumbuhan tertinggi? Mengapa laju pertumbuhan Kabupaten Nduga mengalami penurunan hingga memiliki laju pertumbuhan yang rendah di 2015? Hal ini bisa terjawab dengan meninjau ulang kebijakan yang dibuat di tahun tersebut.
Angka IPM sendiri telah memberikan beberapa petunjuk penting bagi pemerintah. Kesenjangan antara capaian IPM saat ini dengan angka indeks 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan manusia. Dengan kata lain, jarak yang harus ditempuh oleh setiap daerah untuk mencapai pembangunan manusia sempurna. Perbandingan antar waktu memperlihatkan kemajuan atau bahkan kurangnya kemajuan suatu kabupaten tertentu.
Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten Nduga, 2011-2015 9,23 7,65 5,85 3,93
0,35 2011
36
2012
2013
2014
2015
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Lima Wilayah Adat, Pendekatan Baru Pembangunan Papua
kedekatan kultur, kedekatan teritorial dan kedekatan
dalam
indikator
pembangunannya. Pembangunan yang Sebagai
terobosan
Provinsi
Papua,
di
berbasis pada lima wilayah adat ini
dengan
merupakan salah satu usaha Pemerintah
pembangunan BAPPENAS
Pemerintah Provinsi Papua merumuskan
Provinsi
pendekatan
pembangunan sehingga lebih terarah dan
pembangunan
kawasan
strategis berbasis lima wilayah adat.
Papua
dalam
percepatan
tepat sasaran.
Pembagian kawasan ini berdasarkan
Tabel 2.1
Pembangunan Lima Wilayah Adat Papua
Mamta
Saireri
Animha
La Pago
(1)
(2)
(3)
(4)
Merauke Boven Digoel Mappi Asmat
Jayawijaya Yahukimo Tolikara Puncak Jaya Yalimo Lanny Jaya Mamberamo Tengah Pegunungan Bintang Puncak Nduga
Kota Jayapura Jayapura Keerom Sarmi Mamberamo Raya
Biak Numfor Kep. Yapen Waropen Supiori
Untuk menghitung IPM pada masih-
Kawasan
masing
kesenjangan
wilayah
adat
memang
adat IPM
Mee Pago (5)
Mimika Nabire Paniai Dogiyai Deiyai Intan Jaya
Saireri
memiliki
yang
terendah
membutuhkan upaya tersendiri yang
dibandingkan wilayah adat lainnya. Begitu
hingga saat ini belum dapat diakomodir.
juga dengan wilayah selatan Provinsi
Oleh karena itu untuk menganalisisnya
Papua yang tergabung dalam kawasan
terbatas pada range dan kesenjangan
adat Animha, memiliki kesenjangan yang
capaian IPM di masing-masing wilayah
tidak terlalu lebar meskipun tingkat
adat.
kesenjangannya masih di atas Saireri. Baik kawasan Mamta, La Pago maupun Mee
37
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pago memiliki jarak kesenjangan IPM yang
sosial dan budaya yang hampir serupa
hampir sama sehingga bisa dikatakan
namun tidak menjamin kesamaan dalam
bahwa meskipun memiliki karakteristik
geliat pembangunan.
Gambar 2.16
Kesenjangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
90 80 70 60 50 40 30 20 10
0 Mamta
Saireri
Animha Tertinggi
Tantangan: Pembangunan Manusia di Papua
La Pago
Mee Pago
Terendah
penyusun kebijakan di masa yang akan datang.
Untuk
kategori
tidak
melakukan bisa
hanya
lompatan dengan
Capaian IPM Provinsi Papua memang
“business as usual”, namun dibutuhkan
mengalami peningkatan setiap tahunnya
inovasi dalam pengambilan kebijakan.
namun hal ini tidak boleh menjadi alasan Status
Kesenjangan pembangunan manusia di
pembangunan manusia Provinsi Papua
Provinsi Papua berada dalam kategori
yang masih berada dalam
kategori
yang mengkhawatirkan. Tentunya bukan
“rendah” membutuhkan peran aktif para
rahasia umum jika pembangunan di
untuk
38
berbangga
diri.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun wilayah perkotaan memang lebih cepat
sekedar wacana. Pembangunan di wilayah
dibandingkan wilayah perdesaan sehingga
perkotaan dan perdesaan perlu berjalan
nilai IPM di wilayah perkotaan lebih tinggi.
secara beriringan sehingga pemerataan
Pemerataan
pembangunan
pembangunan bisa terjadi.
direalisasikan,
bukan
hanya
wajib menjadi
39
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
40
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
41
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
42
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Sebagian perempuan masih menjadi obyek yang harus menderita, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, dan lain-lain. Disamping itu, kesempatan perempuan dalam menyalurkan aspirasinya melalui perlemen juga masih minim. Padahal perempuan telah berperan banyak dalam pembangunan nasional dan pewujudan kesejahteraan.” Konsep gender secara umum diartikan
berbagai pihak. Masyarakat dunia melalui
bukan semata sebagai perbedaan jenis
Majelis Umum PBB telah mencetuskan
kelamin antara laki-laki dan perempuan,
deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia
melainkan perbedaan peran, perilaku,
pada tahun 1948, yang merupakan bentuk
kegiatan
keprihatinan
serta
dikonstruksikan masyarakat. bermasyarakat penjabaran
atribut
secara
dunia
terhadap
dalam
permasalahan gender, dan diikuti oleh
Pada
kehidupan
berbagai deklarasi serta konvensi lainnya
dan
bernegara,
yang berkaitan mengenai penghapusan
konsep
sosial
yang
gender
adalah
diskriminasi
terhadap
perempuan.
keselarasan dalam peran sosial, ekonomi,
Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga
dan
mengadopsi berbagai kebijakan yang
politik
antara
laki-laki
dan
perempuan.
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui GBHN, Undang-Undang,
Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan
Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Saat
keadilan gender telah dilakukan oleh
ini
juga
sedang
dibahas
mengenai
43
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Rancangan Undang-Undang Kesetaraan
perkembangan capaian pembangunan
dan Keadilan Gender.
yang sudah mengakomodasi aspek-aspek gender.
Dengan
berbagai
kebijakan
yang
dikeluarkan oleh pemerintah, tidak serta
Tingkat kesetaraan capaian pembangunan
merta masalah-masalah terkait gender
manusia antara perempuan dan laki-laki
akan hilang. Sebagian perempuan masih
dapat tergambar dengan menganalisis
menjadi obyek yang harus menderita,
IPM dan IPG secara bersama-sama.
seperti pada kasus kekerasan terhadap
Dengan melihat selisih antara IPM dan IPG
perempuan, perdagangan manusia, dan
akan dapat dilihat tingkat kesetaraan
lain-lain. Disamping itu, kesempatan
gender. Jika nilai IPM sama dengan nilai
perempuan
IPG menunjukkan bahwa tidak terjadi
dalam
menyalurkan
aspirasinya melalui perlemen juga masih
ketimpangan
minim.
antara perempuan dan laki-laki karena
Padahal
perempuan
telah
capaian
pembangunan
berperan banyak dalam pembangunan
pembangunan
nasional dan pewujudan kesejahteraan.
secara
Hal ini seiring dengan pendapat dari
mempertimbangkan gender memberikan
UNDP, bahwa mengabaikan aspek gender
hasil yang sama. Sebaliknya jika nilai IPG
akan menghambat proses pembangunan
dibawah
di suatu wilayah. Tingkat keberhasilan
ketimpangan
pembangunan
antara laki-laki dan perempuan. Semakin
yang
sudah
manusia
umum
nilai
yang
maupun
IPM
dengan
berarti
capaian
besar
selisih
antara
IPM
telah dapat diukur, salah satunya adalah
menunjukkan
bahwa
semakin
dengan
ketidaksetaraan
(Indeks
Pembangunan
Gender), yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programs (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995. Dari angka IPG ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai
44
tersebut.
terjadi
pembangunan
mengakomodasi persoalan gender saat ini
IPG
diukur
gender
di
dan
IPG besar
wilayah
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pembangunan Gender Bukan Hanya Angka
pendidikan,
dan
kemudahan
akses
ekonomi dan sosial yang diberikan oleh pemerintah.
Implementasi
Membangun kesetaraan dan keadilan
pembangunan
gender adalah hal yang sudah diupayakan
peningkatan peran perempuan dalam
oleh
pengambilan
Pemerintah
melalui
beberapa
tersebut
program
antara
keputusan
di
lain
berbagai
tidak
proses pembangunan, penguatan peran di
adanya perbedaan dalam status dan
masyarakat, dan peningkatan kualitas
kedudukan perempuan dan laki-laki dalam
kelembagaan
kehidupan berbangsa dan bernegara
pemerintah, organisasi perempuan, dan
tercermin
berbagai
lembaga-lembaga
pembangunan.
Partisipasi
kebijakan-kebijakan.
dalam
program
Jaminan
program perempuan
tersebut,
terutama
demikian,
berbagai
berbagai
instansi
lainnya.
Namun
tantangan
harus
dihadapi dalam implementasinya. Oleh
ditujukan dalam peningkatan kualitas
karena
hidup
memperlihatkan hasil yang maksimal,
melalui
program
peningkatan
itu
upaya
tersebut
meskipun
sudah
Program tersebut mencakup berbagai
peningkatan
yang
pelayanan
pembangunan berbasis gender.
kapabilitas
Gambar 3.1
atau
dasar
kemampuan
seperti
dasar.
kesehatan,
menunjukkan berarti
dalam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua, 2010-2015
73,93
74,99
76,42
77,61
78,57
78,52
54,45
55,01
55,55
56,25
56,75
57,25
IPG 2010
belum
2011
2012
2013
2014
IPM 2015
45
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Selama
periode
2010
hingga
2014
memperjuangkan keadilan
Provinsi Papua menunjukkan peningkatan
kemakmuran
secara terus-menerus, hanya saja di tahun
demikian, capaian pembangunan terkait
2015 capaian IPG di Provinsi Papua
gender
belum
merata
mengalami penurunan sebesar 0,05 dari
terlihat
dari
disparitas
capaian
78,57
antarprovinsi. Pada tahun 2015, IPG
menjadi 78,52 di tahun 2015. Penurunan
Provinsi Sumatera Barat merupaka yang
IPG di tahun 2015 bukan satu-satunya hal
tertinggi dengan capaian sebesar 94,74
yang perlu dikhawatirkan. Selama tahun
sedangkan
2010 hingga tahun 2015, gap antara IPM
menempati posisi IPG terendah yaitu
dengan IPG cukup lebar yang berarti
sebesar 78,52. Nilai IPG yang mendekati
masih ada ketimpangan pembangunan
100 menunjukkan bahwa kesetaraan
antara laki-laki dengan perempuan.
gender di provinsi tersebut sudah hampir
2014
sebesar
di
untuk
dan
pencapaian pembangunan gender di
tahun
gender
kesetaraan
mewujudkan
wilayahnya.
Provinsi
Namun
antarprovinsi angka
Papua
IPG
kembali
tercapai. Pola yang terbentuk antara IPG Pembangunan Gender Papua, Terendah
dengan IPM ini adalah IPM dan IPG
atau Terbaik?
bergerak sejalan sehingga sebagian besar provinsi
Semua provinsi di Indonesia mempunyai semangat
Share 3.1
yang
sama
yang
memiliki
IPM
tinggi
umumnya memiliki IPG yang tinggi juga.
dalam
Membedakan IPM, IPG dan IDG
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian secara keseluruhan di suatu negara untuk tiga dimensi pokok pembangunan manusia yaitu umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak.
46
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi yang sama dengan IPM berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Semakin besar perbedaan gender dalam pembangunan maka semakin rendah juga IPG nya.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana peran partisipasi perempuan dalam pembangunan sehingga IDG lebih ditekankan pada ketidaksetaraan kesempatan.
Gambar 3.2
IPM dan IPG Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2015
IPG Sumatera Barat Dki Jakarta Sulawesi Utara Di Yogyakarta Kep, Riau Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Bali Maluku Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Jawa Tengah Aceh Bengkulu Banten Jawa Timur Sumatera Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Lampung Sulawesi Barat Kalimantan Tengah Jawa Barat Maluku Utara Kalimantan Selatan Jambi Kep. Bangka Belitung Riau Gorontalo Kalimantan Utara Kalimantan Barat Kalimantan Timur Papua Barat Papua
IPM 94,74 94,72 94,64 70,39 94,41 77,59 93,22 73,75 92,92 69,15 92,91 62,67 92,71 73,27 92,54 67,05 92,25 66,76 92,22 67,46 92,21 69,49 92,07 69,45 91,38 68,59 91,11 70,27 91,07 68,95 90,96 69,51 90,30 68,75 90,23 65,19 89,89 66,95 89,52 62,96 89,25 68,53 89,11 69,5 88,86 65,91 88,55 68,38 88,44 68,89 88,37 69,05 87,75 70,84 85,87 65,86 85,68 68,76 85,61 65,59 85,07 74,17 81,99 61,73 78,52 57,25 69,98
78,99
47
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun IPM vs IPG, Pencapaian Kabupaten/Kota
Sebaliknya, pada Kuadran III terdapat
di Papua
kabupaten dengan IPM dan IPG yang rendah. Kabupaten yang berada pada
Menganalisis
capaian
IPG
di
kuadran ini adalah kabupaten Intan Jaya,
kabupaten/kota di Provinsi Papua akan
Kabupaten
lebih menarik jika disandingkan dengan
Tolikara, Kabupaten Asmat, Kabupaten
capaian IPM nya. Dengan menyandingkan
Yahukimo,
kedua
Kabupaten Paniai.
angka
tersebut
dan
Puncak
Jaya,
Kabupaten
Kabupaten
Deiyai
dan
membandingkannya dengan capaian IPM dan IPG di Provinsi Papua akan dapat
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten
terlihat capaian IPM, capaian IPG serta
Supiori,
gambaran wilayah berdasarkan IPM dan
Kabupaten
IPG nya.
kuadran
Kabupaten Mimika II
Waropen termasuk
termasuk
dan pada
didalamnya
kabupaten/kota yang mempunyai capaian Pada Kuadran I, adalah kabupaten/kota
IPM yang tinggi, namun kesetaraan
dengan capaian angka IPM yang tinggi
gendernya
atau di atas IPM Provinsi Papua, dan angka
menunjukkan bahwa meskipun kualitas
IPGnya juga tinggi atau di atas rata-rata
cakupan pembangunannya sudah cukup
provinsi. Pada kuadran ini, tingginya
tinggi, namun kurang berbasis gender.
masih
rendah.
Hal
ini
pembangunan manusia yang dicapai, sejalan dengan kesetaraan gender yang
Pada kuadran IV, angka IPG tinggi namun
diperoleh juga. Termasuk didalamnya
capaian IPMnya sangat rendah. Hal ini
adalah Kabupaten Sarmi, Kabupaten
menunjukkan kesetaraan gender sudah
Keerom, Kabupaten Kepulauan yapen,
cukup tinggi, namun kualitas capaian
Kabupaten Nabire, Kabupaten Merauke,
pembangunannya masih rendah yaitu
Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak
Kabupaten Mappi, Kabupaten Puncak,
Numfor dan Kota Jayapura.
Kabupaten
Pegunungan
Bintang,
Kabupaten
Mamberamo
Tengah,
Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yalimo,
48
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Dogiyai,
Kabupaten
Jayawijaya
dan
Kabupaten Mappi.
Gambar 3.3
IPM dan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Kota Jayapura
Mimika
IPM Papua
Waropen
57,25
Merauke Nabire Kepulauan Yapen Keerom Sarmi Supiori Boven Digoel Mappi Jayawijaya Dogiyai
Paniai
Asmat
Biak Numfor Jayapura
Mamberamo Raya
Deiyai Yahukimo Tolikara Puncak Intan Jaya Jaya
Yalimo
Lanny Jaya Mamberamo Tengah
Pegunungan Bintang Puncak
Nduga
0,00 0,00
78,25 IPG Papua
Sudah Berdayakah Perempuan Papua?
ketidaksetaraan gender, maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan
Jika IPG merupakan suatu indikator
indikator komposit yang digunakan untuk
pengukuran
mengkaji
kesenjangan
atau
sejauh
mana
persamaan
49
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun peranan
perempuan
proses
kondisi yang sudah baik, yang diikuti pula
pengambilan keputusan serta kontribusi
dengan pemberdayaan perempuan yang
dalam aspek ekonomi maupun sosial. IDG
baik. Hal ini dapat diartikan bahwa hasil
menggambarkan keterlibatan perempuan
dari pembangunan manusia yang sudah
dalam bidang politik melalui indikator
baik sudah dapat dimanfaatkan oleh
persentase perempuan di parlemen,
penduduknya
keterlibatan perempuan dalam posisi
maksimal dan berpartisipasi aktif dalam
strategis di dunia kerja melalui indikator
kehidupan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten
persentase perempuan sebagai tenaga
Nabire dan Kota Jayapura memiliki
manager, profesional, administrasi dan
karakteristik pada kuadran ini.
teknisi,
serta
keterlibatan
dalam
untuk
berbuat
yang
menggambarkan
perempuan
sebagai
Kuadran II yang memiliki kriteria IPM
penyumbang pendapatan rumah tangga
rendah dan IDG tinggi merupakan daerah
melalui indikator persentase sumbangan
dengan capaian pembangunan manusia
perempuan dalam pendapatan kerja.
yang masih rendah. Namun demikian kapabilitas laki-laki dan perempuan untuk
Pada tahun 2015 IDG Provinsi Papua
berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek
adalah sebesar 63,69, kesenjangan yang
kehidupan cukup tinggi. Kabupaten yang
masih cukup jauh antara IPM dengan IDG
termasuk dalam kuadran ini adalah
menunjukkan
pemberdayaan
Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten
perempuan dalam proses pembangunan
Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten
di Provinsi Papua masih belum cukup baik.
Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen,
Memaknai IDG akan lebih mudah jika
Kabupaten
disandingkan dengan angka IPM dan
Jayapura,
dilakukan
Kabupaten Biak Numfor.
bahwa
melalui
analisis
kuadran.
Merauke, Kabupaten
Kabupaten Mimika
dan
Kuadran I dengan kriteria IPM tinggi dan IDG
tinggi
bahwa
Kriteria IPM rendah dan IDG rendah
pada
termasuk dalam kuadran III. Kondisi ini
kabupaten/kota didalamnya berada pada
merupakan kondisi yang paling buruk
pembangunan
50
menunjukkan manusia
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun karena rendahnya capaian pembangunan
Kabupaten
Dogiyai,
manusai yang telah berakibat pada
Jayawijaya,
Kabupaten
rendahnya kapabilitas penduduk untuk
Kabupaten Mappi.
Kabupaten Paniai
dan
berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Kriteria ini dimiliki oleh
Kuadran IV menandai kabupaten telah
Kabupaten
Puncak,
Kabupaten
memiliki pembangunan manusia yang
Pegunungan
Bintang,
Kabupaten
berjalan baik dengan capaian IPM yang
Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny
sudah tinggi namun tidak diikuti oleh
Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten
pemberdayaan
Yalimo,
Jaya,
(capaian IDG). Di Provinsi Papua sendiri
Kabupaten
satu-satunya kabupaten yang termasuk
Tolikara, Kabupaten Asmat, Kabupaten
daam kriteria ini adalah Kabupaten Nduga.
Kabupaten
Kabupaten
Puncak
Yahukimo,
gender
yang
rendah
Deiyai, Kabupaten Mamberamo Raya,
51
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 3.4
IPM dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Kota Jayapura
Mimika
Jayapura
Biak Numfor Merauke
Nabire
IPM Papua
Kepulauan Yapen Keerom Waropen Boven Digoel
57,25
Sarmi Supiori
Mappi Paniai Jayawijaya Dogiyai
Deiyai
Mamberamo Raya
Yahukimo Asmat Tolikara
Intan Jaya Puncak Jaya Yalimo Lanny Jaya Mamberamo Tengah Pegunungan Bintang
Puncak
Nduga
0,00 0,00
63,69 IDG Papua
Membangun dan Memberdayakan
pencapaian pembangunan baik bagi laki-
Perempuan Papua
laki maupun perempuan. Lain halnya dengan berdaya yang diukur dengan IDG,
Setara dan berdaya merupakan dua hal
kesetaran
dalam
hal
ini
mencakup
yang berbeda. IPG menitikberatkan pada
pencapaian bagi perempuan agar memiliki
kesetaraan yang dalam hal ini keseteraan
arti penting tidak hanya dari segi status dan kedudukan tetapi adanya upaya
52
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun peningkatan kapabilitas perempuan untuk
Kuadran II menunjukkan pembangunan
berperan
manusia berbasis gender yang sudah baik
serta
dalam
pengambilan
keputusan.
tidak diikuti oleh pemberdayaan gender yang baik, ditandai dengan IPG tinggi dan
Secara teori semakin tinggi pencapaian
IDG
rendah.
Kabupaten
pembangunan gender akan berdampak
Kabupaten Puncak, Kabupaten Yalimo,
pada peningkatan peranan perempuan,
Kabupaten
khususnya pertisipasi perempuan dalam
Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen,
proses pengambilan keputusan. Untuk
Kabupaten
Keerom,
Kabupaten
menganalisis hubungan antara IPG dan
Jayawijaya,
Kabupaten
Pegunungan
IDG di kabupaten/kota di Provinsi Papua
Bintang, Kabupaten Mamberamo Raya,
maka digunakan analisis kuadran.
Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke,
Lanny
Jaya,
Dogiyai,
Kabupaten
Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kuadran I mendefinisikan IPG tinggi dan
Kabupaten Biak Numfor termasuk dalam
IDG tinggi. Kuadran ini menunjukkan
kuadran ini. Hal ini terjadi karena masih
bahwa pembangunan gender sudah baik
ada kesenjangan peran antara laki-laki dan
yang diikuti pula dengan pemberdayaan
perempuan
gender
rendahnya IDG.
yang
baik,
dikatakan
hasil
berbasis
gender
sehingga
dari
dapat
yang
menyebabkan
pembangunan
sudah
di
Kondisi paling buruk ditandai dengan IPG
kabupaten/kota tersebut diiringi dengan
rendah dan IDG rendah yang terdapat di
kondisi
mampu
kuadran III. Pada kategori ini kurang
berbuat maksimal dan berpartisipasi aktif
baiknya pembangunan manusia berbasis
dalam kehidupan tanpa membedakan
gender juga diikuti oleh rendahnya
peran
pemberdayaan
penduduknya
berdasarkan
yang
jenis
baik
kelamin.
gender. perlunya
Hal
ini
Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi,
menunjukkan
upaya
Kabupaten Nduga dan Kota Jayapura
peningkatan kapasitas dan peran gender
termasuk dalam kategori ini.
dalam pembangunan manusia. Kabupaten yang termasuk dalam kategori ini adalah
53
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kabupaten Deiyai, Kabupaten Asmat,
Kuadran IV menunjukkan kondisi dengan
Kabupaten
Kabupaten
IPG rendah dan IDG tinggi. Di Provinsi
Yahukimo, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Papua tidak ada kabupaten/kota yang
Boven
termasuk dalam kuadran ini.
Tolikara,
Digoel,
Kabupaten
Supiori,
Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Puncak Jaya.
Gambar 3.5
IPG dan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Kota Jayapura
IPG Papua
Lanny Jaya Jayapura Biak Numfor Tengah Nduga KepulauanMamberamo Yapen Merauke
Puncak Yalimo
Dogiyai
78,57
Mimika
Keerom Jayawijaya Mappi Sarmi Mamberamo Raya Pegunungan Bintang Boven Digoel Supiori
Yahukimo Intan Jaya PaniaiWaropen
Deiyai
Puncak Jaya Tolikara Asmat
0,00 0,00
54
IDG Papua
63,69
Nabire
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kesetaraan Gender, Tantangan Baru Bagi Papua
disparitas tingkat capaian pembangunan menurut gender.
capaian
Masalah lainnya adalah ketimpangan
pembangunan manusia secara gender
capaian pembangunan gender belum bisa
relatif tidak mengalami perubahan setiap
memberikan jaminan akan kesetaraan
tahunnya. Beberapa kabupaten/kota yang
pemberdayaan
sudah
capaian
perempuan di Papua memang belum bisa
pembangunan manusia yang cukup baik
dinyatakan setara dan berdaya bagi
ternyata masih mengalami ketimpangan
pembangunan
gender, sehingga memang terlihat adanya
keseluruhan di Papua.
Secara
umum, ketimpangan
memiliki
tingkat
gender.
manusia
Akhirnya
secara
55
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
56
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
57
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
58
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” ──────── Agenda Strategis Pemerintah Salah satu faktor penting yang terlupakan
tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan
dalam membangun suatu wilayah adalah
lain
aksesibilitas. Pembangunan sarana dan
pemerataan kemampuan keuangan antar
prasarana fasilitas bagi masyarakat baru
daerah
bisa
daerah dapat teratasi.
terwujud
jika
dimulai
dengan
dari
kebijakan
sehingga
Otoda
ketimpangan
adalah
antar
membuka akses. IKK digunakan sebagai proxy untuk Papua “Mahal”
mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis
Kebijakan otonomi daerah (Otoda) yang
suatu daerah maka semakin tinggi pula
diundangkan pada tahun 2000 diarahkan
tingkat harga di daerah tersebut. Tidak
untuk
dan
ada dua gedung kantor yang identik atau
pemerataan pembangunan di semua
jembatan yang sama persis karena
daerah. Dengan penerapan kebijakan ini
masing-masing memiliki karakter dan
diharapkan
desain
mendorong
tujuan
percepatan
nasional
yakni
meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat
yang
dibuat
khusus
untuk
ditempatkan pada lokasi masing-masing.
59
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Penghitungan
Indeks
Kemahalan
IKK Provinsi Papua pada tahun 2015
Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan
merupakan IKK tertinggi di Indonesia
atas suatu pendekatan atau kompromi
dengan
tertentu. Misalnya yang menjadi objek
Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua
adalah bangunan tempat tinggal, maka
adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar
bangunan tempat tinggal tersebut harus
449,72. Angka tersebut menggambarkan
mengakomodir
Kabupaten
berbagai
macam
rancangan dan model.
nilai
IKK
Puncak
sebesar
memiliki
247,91.
kondisi
geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua,
IKK disajikan dengan menentukan salah
sedangkan
satu ibukota provinsi sebagai kota acuan,
Kabupaten Jayapura dengan nilai IKK
dimana Kota Surabaya sebagai kota acuan.
sebesar 131,25.
60
IKK
terendah
adalah
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 4.1
Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Puncak
449,72
Intan Jaya
424,02
Puncak Jaya
409,55
Mamberamo Tengah
379,92
Yalimo
369,21
Pegunungan Bintang
367,19
Tolikara
366,04
Nduga
342,18
Lanny Jaya
337,46
Jayawijaya
269,2
Provinsi Papua
247,91
Paniai
227,34
Deiyai
221,29
Dogiyai
220,72
Sarmi
219,74
Yahukimo
216,76
Asmat
207,3
Mappi
204,81
Boven Digoel
196,67
Merauke
195,66
Mamberamo Raya
194,18
Supiori
176,18
Mimika
173,41
Keerom
170,34
Biak Numfor
167,96
Waropen
166,4
Kota Jayapura
158,69
Nabire
148,86
Kepulauan Yapen
145,03
Jayapura
131,25
61
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Papua “Sulit”
ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur,
dan
3)
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60
transportasi.
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang
menunjukkan tingkat kesulitan geografis
Bersumber Dari APBN,
yang semakin tinggi.
komponen
yang
salah satu
digunakan
Semakin
aksesibilitas/ tinggi
indeks
dalam
pengalokasian dana desa adalah IKG desa.
IKG terendah tercatat sebesar 17,05 yang
BPS telah menyusun IKG untuk seluruh
terdapat di desa Limau Asri Barat
wilayah pemerintahan setingkat desa
(Kabupaten Mimika). Sedangkan IKG
(desa, nagari, dan UPT). IKG merupakan
paling tinggi berada di desa Dorera Distrik
indeks komposit yang mempunyai skala
Wari/Taiyeve (Kabupaten Tolikara) yang
dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan
tercatat sebesar 97,89.
disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1)
Gambar 4.2
Indeks Kesulitas Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014
120
100
80
60
40
20
62
Terendah
Nilai Tengah
Papua Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan… Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo… Nduga Lanny Jaya Mamberamo… Yalimo Puncak Jaya Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
Tertinggi 0
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Papua “Tertinggal”
sebesar 63,26. Dari indeks tersebut dapat diketahui terdapat 7,69 persen desa
Rata-rata Indeks Pembangunan Desa di
dengan kategori mandisi, 84,62 persen
Provinsi Papua sebesar 30,46. Di tahun
memiliki kategori berkembang, serta 7,69
2014 sebanyak 91,79 persen desa dengan
persen desa dengan kategori tertinggal.
kategori tertinggal dan 0,10 persen berkategori mandiri. Sementara sisanya
Hal ini diikuti oleh Kabupaten Supiori dan
8,11 persen berkategori berkembang.
Kabupaten Nabire dengan masing-masing
Angka ini berada di bawah angka rata-rata
nilai rata-rata indeksnya adalah 48,32 dan
nasional.
47,52. Kedua kabupaten tersebut tidak memiliki desa dengan kategori mandiri
Provinsi Papua memiliki nilai rata-rata
dari jumlag desa keseluruhan di masing-
indeks dengan kategori tertinggal pada
masing
semua
Nilai
dengan kategori tertinggal sebanyak 52,63
indeks masing-masing dimensi dalam
persen dan 54,17 persen dari jumlah desa
kategori tertinggal adalah sebagai berikut:
di setiap kabupaten.
dimensi
pembangunan.
kabupaten.
Sementara
desa
pelayanan dasar (32,54 persen), kondisi persen),
Sementara Kabupaten dengan IPD paling
aksesibilitas/transportasi (45,41 persen),
rendah adalah Kabupaten Nduga dengan
pelayanan umum (40,70 persen), dan
nilai sebesar 19,71. Di Kabupaten Nduga
penyelenggaraan pemerintahan (44,61
100
persen). Terlihat jika dimensi paling tinggi
tertinggal.
di
adalah
beberapa kabupaten juga terdiri dari 100
aksesibilitas/transportasi dan terendah
persen desa tertinggal yaitu Kabupaten
adalah kondisi infrastruktur.
Puncak, Intan Jaya, Mamberamo Tengah
infrastruktur
Provinsi
(22,19
Papua
persen
desa
Selain
merupakan Kabupaten
desa nduga,
dan Deiyai. Indeks Pembangunan Desa Povinsi Papua tahun 2014 tertinggi secara rata-rata dimiliki desa-desa di Kota Jayapura
63
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tantangan: Menghapus Stereotype
kabupaten Provinsi Papua ini yang bahkan
Papua Mahal, Sulit dan Tertinggal
belum bisa dicicipi dengan akses darat dan masih mengandalkan akses udara. Tentu
Menilik seluruh data yang telah tersaji
saja hal ini menjadi poin minus bagi
memang tidak salah dengan adanya
Provinsi Papua. Membuka akses menjadi
stereotype bahwa Papua itu mahal, sulit
sangat
dan tertinggal. Pada dasarnya saat
membangun fasilitas di wilayah itu sendiri.
provinsi
lain
sudah
berfikir
mahal
dibandingkan
dengan
untuk
membuat inovasi pembangunan sebagai
Persoalan ini sudah saatnya menjadi
langkah peningkatan kualitas manusia di
perhatian
wilayahnya,
masih
pembangunan di Papua, baik Pemerintah
berkutat dalam membuka akses untuk
Pusat, Pemerintah Daerah maupun pihak
mengejar ketertinggalannya.
swasta.
Provinsi
Papua
Kondisi geografis Provinsi Papua memang berbeda dengan wilayah lainnya. Banyak
64
bagi
seluruh
pelaku
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
65
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
66
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Pembangunan sebagai proses memperluas pilihan-pilihan dalam hal ini adalah kemampuan atau kapabilitas manusia untuk berfungsi dalam rangka meningkatan kualitas hidupnya.” ──────── Amartya Sen Pembangunan
yang
berfokus
pada
Amartya Sen kemudian mendefinisikan
pembangunan ekonomi, dalam hal ini
pembangunan
pendapatan
nasional
dan
atau
memperluas pilihan-pilihan dalam hal ini
pertumbuhan
ekonomi
yang
tinggi,
adalah
sebagai
kemampuan
atau
proses
kapabilitas
seringkali ‘gagal’ memenuhi apa yang
manusia untuk berfungsi dalam rangka
benar-benar dibutuhkan oleh manusia
meningkatan kualitas hidupnya. Konsep
atau penduduk sebagai kekayaan negara
inilah yang kemudian digunakan oleh
yang
diskusi
United Nations Development Program
mengenai ekonomi dan pembangunan
(UNDP) untuk mengukur pembangunan
kondisi tersebut didefinisikan sebagai
manusia
pertumbuhan tanpa pembangunan yang
pembangunan manusia tidak hanya untuk
banyak
meningkatkan kapabilitas tetapi juga
sesungguhnya.
terjadi
berkembang.
di
Dalam
negara-negara
dan
kesempatan
memastikan
untuk
bahwa
menggunakan
kapabilitas tersebut.
67
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Input
utama pembangunan manusia
dalam
hubungannya
pembentukan
dengan
kapabilitas
dan
penentu yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi capaian
pendidikan
suatu
wilayah
kemampuan manusia adalah pendidikan
mengindikasikan semakin banyak pekerja
dan kesehatan, sehingga dalam konteks
yang produktif dan memiliki keterampilan
pembangunan dua unsur tersebut disebut
sehingga dapat meningkatkan output
sebagai modal manusia (human capital).
dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, pada
Pendidikan
kepada
tingkat tertentu, capaian pendidikan
meningkatkan
memiliki dampak yang kuat terhadap
mengarahkan
kreativitas
individu,
partisipasi
ekonomi,
sosial,
aktivitas
beberapa
hasil
budaya dalam masyarakat, memberikan
seperti
kontribusi untuk proses pembangunan
pendidikan
manusia
pendapatan.
(Hallaq,
kesehatan
1990),
merupakan
sedangkan inti
pembangunan
kematian anak,
sosial
anak,
fertilitas,
dan
distribusi
dari
kesejahteraan. Pada saat yang sama
Ada banyak ukuran yang digunakan untuk
kesehatan merupakan prasyarat bagi
mengukur capaian pendidikan, pada
peningkatan
sementara
umumnya adalah partisipasi sekolah dan
keberhasilan pendidikan juga bertumpu
tingkat literasi penduduk. Akan tetapi,
pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu
kedua ukuran tersebut tidak cukup
pendidikan dan kesehatan merupakan
mampu untuk mengukur persediaan
komponen
dan
(stok) modal manusia yang tersedia di
pembangunan yang vital. Dalam bab ini,
suatu wilayah. Lutz, Goujon, & Wils (2008)
akan dibahas sejauh mana pencapaian
mengemukakan
pendidikan
sedangkan
perkembangan pendidikan, penting untuk
kesehatan akan dibahas pada bab yang
membedakan antara arah (flow) dan
lain.
persediaan (stok). Dalam analisis ini,
produktivitas
pertumbuhan
di
Papua,
bahwa
dalam
partisipasi
sekolah
Modal manusia, khususnya yang diperoleh
mengukur
arah
melalui pendidikan merupakan faktor
sedangkan pendidikan yang ditamatkan
68
digunakan
studi
capaian
untuk
pendidikan
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun dan
rata-rata
lama
sekolah
untuk
waktu terdapat beberapa perubahan
mengukur stok modal manusia yang
dalam metode penghitungan maupun
tersedia di Papua. Sementara itu, angka
indikator yang digunakan. Sebagai contoh,
literasi juga dapat digunakan untuk
mulai tahun 2015 UNDP tidak lagi
mengukur stok karena terkait dengan
menggunakan
kemampuan dasar yang harus dimiliki
kemampuan baca tulis (melek huruf)
manusia untuk dapat berpartisipasi dalam
orang
kegiatan ekonomi maupun sosial. Selain
pendidikan yang digantikan oleh expected
itu, angka literasi digunakan sebagai salah
years of schooling atau harapan lama
satu komponen dalam penghitungan
sekolah. Indikator melek huruf dianggap
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
sudah tidak relevan lagi untuk mengukur
selama kurang lebih dua dekade.
pembangunan pendidikan karena capaian
indikator
dewasa
untuk
literasi
atau
mengukur
di kebanyakan negara-negara di dunia Masih Perlukah Mengukur Kemampuan
sudah hampir mencapai 100 persen.
Membaca dan Menulis?
Meskipun demikian, di beberapa wilayah khususnya di negara-negara miskin dan
Untuk
mengukur
sejauh
mana
pembangunan sosial dan ekonomi di suatu
berkembang, capaian indikator tersebut masih rendah, termasuk di Papua.
negara atau wilayah, pada tahun 1990 UNDP membentuk Indeks Pembangunan
Sebagaimana yang ditunjukkan pada
Manusia (IPM) berdasarkan tiga tujuan
gambar di bawah, pada tahun 2015
atau produk akhir pembangunan yaitu:
sebesar 70,83 persen penduduk usia 15
masa hidup (longetivity) yang diukur
tahun ke atas yang melek huruf, yang
dengan usia harapan hidup; pengetahuan
berarti masih ada sekitar 29 persen
(knowledge)
dengan
lainnya yang tidak memiliki kemampuan
kemampuan baca tulis orang dewasa dan
membaca dan menulis. Secara nasional
rata-rata tahun bersekolah; serta standar
hanya sekitar 4,78 persen saja penduduk
hidup (standard of living) yang diukur
15 tahun ke atas yang tidak dapat
dengan pendapatan riil per kapita. Sejalan
membaca dan menulis, sehingga apabila
yang
diukur
69
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun dibandingkan dengan kondisi di Papua,
dibandingkan
angka 29 persen masih sangat tinggi
Indonesia.
bahkan
merupakan
Gambar 5.1
15-24
lainnya
di
tertinggi
Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Penduduk di Provinsi Papua, 2010-2015
25+
80,43 74,81
68,27
yang
provinsi
64,53
71,76 61,10
2010
2011
Selanjutnya,
ketika
15+ 78,18
65,3
2012
capaian
70,83
70,78
67,31
62,64
62,35
87,11
84,84
82,06
2013
66,37
65,29
2014
2015
Keterangan: Angka tahun 2015 tanpa Kabupaten Nduga Jumlah penduduk yang digunakan pada tahun 20112015 merupakan hasil backcasting Sensus Penduduk 2010 (SP2010)
AMH
penduduk dewasa tidak lebih dari 65
dibandingkan menurut kelompok umur,
persen. Besarnya capaian indikator AMH
jelas terlihat bahwa indikator tersebut
penduduk
terus mengalami peningkatan dari tahun
penduduk usia dewasa mengindikasikan
ke tahun. Ini mengindikasikan adanya
keberhasilan pembangunan dalam bidang
perkembangan kemampuan membaca
pendidikan
dan menulis penduduk, kurun waktu lima
berlangsung sejauh ini.
usia
di
muda
Papua
dibandingkan
yang
telah
tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dengan membandingkan capaian AMH
Seiring dengan peningkatan partisipasi
antara penduduk usia muda (15-24 tahun)
sekolah penduduk usia 7-24 tahun -akan
dengan penduduk usia dewasa (25 tahun
dibahas
ke atas). Pada tahun 2015, AMH penduduk
kebijakan pendidikan di Papua sudah
muda sebesar 87 persen sedangkan AMH
harus mulai berarah pada peningkatan
70
pada
subbab
selanjutnya-
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kualitas
pendidikan.
Idealnya,
Nabire, Mimika, dan beberapa kabupaten
peningkatan partisipasi sekolah penduduk
di wilayah pesisir lainnya relatif memiliki
berarti
kemampuan
kemampuan baca dan tulis yang lebih baik
penduduk, di antaranya kemampuan baca
dari penduduk yang tinggal di wilayah
dan tulis. Data di atas menunjukkan
pegunungan seperti Mamberamo Tengah,
bahwa masih ada 13 persen penduduk
Puncak, Intan Jaya, dan kabupaten di
usia 15-24 tahun yang tidak dapat
wilayah pegunungan lainnya. Hal tersebut
membaca dan menulis.
terlihat
peningkatan
dari
besarnya
persentase
penduduk di wilayah pesisir yang dapat Kesenjangan antar wilayah di Papua
membaca dan menulis (lebih dari 90
terlihat jelas pada indikator AMH 7-24
persen), sementara penduduk di wilayah
tahun. Penduduk yang tinggal di wilayah
pegunungan, capaian angka melek huruf
pesisir seperti Kabupaten Jayapura, Kota
berada di bawah angka provinsi yaitu
Jayapura, Merauke, Kepulauan Yapen,
sebesar 82 persen.
71
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 5.2
Angka Melek Huruf Penduduk 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Jayapura
99,59
Kota Jayapura
99,09
Merauke
97,02
Kepulauan Yapen
96,87
Nabire
96,81
Mimika
96,47
Biak Numfor
95,48
Waropen
94,61
Supiori
93,51
Sarmi
92,14
Keerom
91,25
Boven Digoel
91,03
Mamberamo Raya
89,99
Jayawijaya
85,78
Dogiyai
83,94
Mappi
82,54
Papua
81,99
Asmat
74,87
Deiyai
73,40
Pegunungan Bintang
71,38
Puncak Jaya
70,65
Paniai
70,38
Tolikara
69,85
Lanny Jaya
68,65
Yalimo
68,24
Yahukimo
61,84
Intan Jaya Puncak
Mamberamo Tengah
60,11 51,12 45,39
Keterangan: Angka tahun 2015 tanpa Kabupaten Nduga Jumlah penduduk yang digunakan pada tahun 2011-2015 merupakan hasil backcasting Sensus Penduduk 2010 (SP2010)
72
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.
Status Pendidikan Penduduk Papua
Dalam upaya pembangunan pendidikan, Ukuran yang paling mudah untuk melihat
kondisi ideal yang diharapkan adalah
partisipasi sekolah penduduk usia sekolah
semua penduduk usia 7-24 tahun sedang
di suatu wilayah adalah status pendidikan.
aktif bersekolah sesuai dengan jenjang
Status pendidikan dibedakan menjadi
pendidikan yang bersesuaian dengan
tidak/belum
kelompok umur.
pernah
Masih bersekolah
17,38
18,40
21,03
24,41
21,3
Tidak/belum pernah sekolah
22,65
61,96
63,74
57,36
53,99
52,59
56,44
2015
20,65
2014
18,02
2013
21,61
2011
2012
21,60
2010
24,76
masih
Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Status Pendidikan di Provinsi Papua, 2010-2015
Gambar 5.3
22,26
sekolah,
Tidak bersekolah lagi
Keterangan: Angka tahun 2015 tanpa Kabupaten Nduga Jumlah penduduk yang digunakan pada tahun 2011-2015 merupakan hasil backcasting Sensus Penduduk 2010 (SP2010)
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir,
persentase
pemerintah
bersekolah
berhasil
mendorong
penduduk
yang
sebagaimana
masih yang
partisipasi sekolah penduduk 7-24 tahun.
ditunjukkan oleh Gambar 4.3. Pada tahun
Hal tersebut terlihat dari peningkatan
2015 sebesar 61,96 persen penduduk usia
73
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun 7-24 tahun sedang aktif bersekolah (tanpa
yang tidak atau belum pernah sekolah.
memandang pada jenjang pendidikan) di
Sangat menarik apabila dikaji berbagai
mana secara umum terjadi peningkatan
faktor yang dapat menyebabkan tingginya
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya1.
persentase penduduk usia sekolah yang
Meskipun
data
tidak atau belum pernah sekolah maupun
tersebut juga menunjukkan bahwa masih
yang tidak bersekolah lagi, sayangnya
banyak penduduk usia sekolah yang tidak
tidak banyak data pendukung yang dapat
atau belum pernah sekolah yaitu sekitar
digunakan
21 persen, sisanya sekitar 17 persen
tersebut. Tabel 4.1 dapat digunakan untuk
penduduk dalam rentang usia tersebut
melihat gambaran beberapa faktor yang
sudah tidak bersekolah lagi.
menyebabkan penduduk usia 7-24 tahun
terjadi
peningkatan,
untuk
melakukan
kajian
tidak bersekolah atau tidak bersekolah Apabila
dibandingkan
dengan
angka
lagi2. Tabel tersebut mencatat setidaknya
nasional,
persentase
penduduk
7-24
ada tiga alasan yang paling banyak
tahun yang tidak/belum pernah sekolah di
dikemukan oleh penduduk usia 7-24 tahun
Papua sangat tinggi, karena secara
yang tidak sekolah atau tidak bersekolah
nasional hanya 0,84 persen saja penduduk
lagi.
Tabel 5.1
Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Alasan utama tidak bersekolah atau tidak bersekolah lagi
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
(1)
(2)
Tidak ada biaya sekolah Bekerja/mencari nafkah Menikah Mengurus rumah tangga
1
Angka tahun 2015 yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanpa Kabupaten Nduga, sehingga perlu berhati-hati terutama dalam membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya.
74
22,01 22,54 1,81 0,80
2
(3)
16,23 8,13 8,16 12,73
Jumlah (4)
19,24 15,62 4,85 6,52
Data bersumber dari Susenas Modul Sosial Budaya Pendidikan yang dilakukan BPS setiap tiga tahun sekali, bergantian dengan dua modul lainnya. Susenas MSBP dapat menyajikakan data hingga level provinsi.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tabel 5.1
Lanjutan
Alasan utama tidak bersekolah atau tidak bersekolah lagi (1)
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan (2)
Merasa pendidikan sudah cukup Malu karena ekonomi Sekolah jauh Cacat/disabilitas Lainnya Total
Jumlah
(3)
(4)
10,04 2,13 8,60 0,22 31,86
6,32 3,18 9,31 0,00 35,94
8,26 2,63 8,94 0,12 33,82
100,00
100,00
100,00
Pertama, hampir 34 persen penduduk usia
telah dilaksanakan secara masif di seluruh
sekolah tidak pernah sekolah atau tidak
wilayah Papua bahkan di beberapa
bersekolah
alasan
kabupaten biaya pendidikan benar-benar
lainnya. Diduga, alasannya lainnya ini
gratis. Kondisi tersebut sangat miris dan
karena tidak ada sekolah maupun tenaga
patut menjadi fokus pemerintah bahwa
pendidikan di wilayah atau kabupaten
sekolah
tertentu. Angka tersebut cukup tinggi,
menjangkau
sehingga perlu dikaji lebih lanjut alasan
mendorong
mereka
apa saja (selain alasan yang tersedia) yang
bersekolah
maupun
menyebabkan penduduk tidak sekolah
pendidikan lebih tinggi.
lagi
dikarenakan
gratis
tidak
seluruh
cukup
dapat
penduduk
dan
untuk
aktif
melanjutkan
atau tidak melanjutkan sekolahnya. Ketiga, sekitar 16 persen penduduk usia 7Kedua, fakta bahwa masih ada sekitar 20
24 tahun memilih untuk masuk ke dalam
persen penduduk usia sekolah yang
kegiatan ekonomi aktif yaitu bekerja atau
mengaku tidak pernah sekolah maupun
mencari nafkah daripada bersekolah atau
tidak bersekolah lagi dikarenakan alasan
melanjutkan sekolah. Alasan kemiskinan
biaya. Hal tersebut cukup menarik karena
diduga menjadi alasan utama mereka
berbagai
miskin
yang memilih untuk bekerja sebelum
maupun bantuan pendidikan lainnya yang
masa ideal untuk bekerja. Seringkali
berasal baik dari pusat maupun daerah
masuknya penduduk ke dalam kegiatan
program
beasiswa
75
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun ekonomi aktif dipandang sebagai hal yang
seperti sekolah jauh. Di antaranya,
positif
sebesar 8,94 persen penduduk usia
karena
mendapat
tambahan
tenaga kerja sehingga dapat mendorong
sekolah
kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Akan
dikarenakan mereka merasa sekolah jauh.
tetapi, perlu diingat bahwa produktivitas
Ini menjadi indikasi adanya ketimpangan
yang dihasilkan tenaga kerja masih sangat
akses penduduk di beberapa wilayah di
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan.
Papua
Semakin
pendidikan.
tinggi
tingkat
pendidikan,
tidak
dalam
aktif
bersekolah
menjangkau
Tabel
di
fasilitas
atas
juga
semakin tinggi kemampuan dan dapat
menunjukkan adanya perbedaan antara
juga pada umumnya keahlian yang
laki-laki dan perempuan dalam hal alasan
mendorong produktivitasnya lebih tinggi
untuk tidak sekolah atau tidak bersekolah
daripada mereka dengan pendidikan
lagi. Hal ini akan diulas pada subbab lain
rendah. Sebagaimana hasil penelitian
mengenai gender.
yang dilakukan oleh Pasay, Handayani, dan Indrayanti (2016) bahwa investasi
Indikator status sekolah sudah cukup
terhadap pendidikan masih memberikan
dapat menggambarkan kondisi partisipasi
imbal hasil privat yang semakin tinggi
sekolah penduduk, tetapi masih sangat
sejalan dengan peningkatan jenjangnya.
kasar dan tidak cukup dapat menunjukkan
Dengan kata lain, masih menguntungkan
partisipasi penduduk menurut kelompok
apabila
usia
seseorang
memilih
untuk
sekolah.
Dengan
mengetahui
berpendidikan tinggi. Selain itu, tidak
partisipasi sekolah penduduk menurut
banyak pilihan sektor pekerjaan yang mau
kelompok
menampung pekerja dengan skill yang
pendidikan akan lebih terarah karena
rendah, sehingga pada akhirnya sektor
dapat
pertanian yang menjadi tumpuan karena
penduduk yang partisipasi sekolahnya
tidak banyak membutuhkan skill.
perlu ditingkatkan.
Selain ketiga alasan di atas, masih ada
Untuk itu, indikator yang digunakan
beberapa alasan yang patut diperhatikan
adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS)
76
usia
diketahui
sekolah,
target
program
kelompok
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pada setiap kelompok usia sekolah. APS
terhadap
digunakan untuk melihat seberapa besar
sekolah
(dalam
dalam
indikator ini dapat diperoleh gambaran
kelompok usia sekolah tertentu yang
seberapa banyak penduduk usia sekolah
sedang bersekolah (tanpa memandang
yang telah memiliki akses terhadap
jenjang
fasilitas pendidikan.
persen)
penduduk
pendidikan
Gambar 5.4
yang
ditempuh)
penduduk yang
kelompok
bersesuaian.
usia
Melalui
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015
76,22 72,61
75,45
74,35 70,43
49,71
48,28
80,69
81,04
78,07
78,14
61,63
61,96
75,23
72,64 69,07
50,01
53,19
7-12 13-15 16-18 2010
Perkembangan
2011
2013
2014
2015
sekolah
penduduk untuk bersekolah. Partisipasi
penduduk di Papua selama kurun waktu
sekolah penduduk yang ditunjukkan oleh
enam tahun terakhir menunjukkan tren
indikator APS 7-12 tahun pada tahun 2015
yang
mengindikasikan
sebesar 81,04 persen yang berarti dari 100
pembangunan pendidikan telah berada
penduduk usia 7-12 tahun di Papua, 81-82
pada jalur yang tepat yaitu membuka
di antaranya masih bersekolah. Angka
akses
tersebut lebih tinggi daripada APS pada
positif.
yang
partisipasi
2012
Ini
seluas-luasnya
kepada
77
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kelompok umur lainnya. Pada kelompok
membesarkan anak adalah peran gender
umur 13-15 tahun, hanya sebesar 78,14
(gender roles). Dalam konsep peran
persen penduduk yang masih bersekolah,
gender tidak secara alami dibentuk tetapi
sedangkan pada penduduk kelompok
secara budaya dibangun dan meresap
umur 16-18 tahun sebesar 61,96 persen.
pada semua tingkat masyarakat, sehingga dapat didekonstruksi, rekonstruksi, dan
Isu Gender Dalam Pendidikan. Seberapa
diubah oleh masyarakat.
Penting? Sex roles dan gender roles sama-sama Gender perlu dipahami dalam dua konsep
memiliki
yang berbeda namun saling terkait.
hubungan antara peran gender dalam isu
Pertama, gender sebagai jenis kelamin
pendidikan di Papua pada khususnya.
yang memiliki arti biologis sedangkan
Isunya adalah perempuan memiliki akses
konsep yang kedua adalah dalam budaya
terhadap sumber daya pendidikan yang
masyarakat
lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Hal
tertentu,
faktor
biologis
peran
menjelaskan
tersebut digunakan untuk membentuk
tersebut
kategori sosial gender yaitu maskulin dan
perbedaan peran biologis (sex roles) di
femimin yang pada akhhirnya perbedaan
mana fungsi perempuan untuk melahirkan
peran maskulin dan feminin membawa
anak mengakibatkan perempuan hanya
masyarakat pada harapan yang berbeda
memiliki
akan peran laki-laki dan perempuan dalam
meningkatkan kemampuan intelektual
masyarakat
mereka melalui pendidikan (Richmond-
(gender-role
stereotype).
dapat
dalam
sedikit
disebabkan
sisa
energi
untuk
Stereotipe ini lah yang membawa laki-laki
Abbott,
1992).
dan perempuan pada konsep sex roles dan
dalam
pendidikan
gender roles. Kedua peran tersebut
ketimpangan antara perempuan dan laki-
sangatlah berbeda. Sex roles percaya
laki dalam memperoleh hak-hak dasar
bahwa
mereka secara penuh.
melahirkan
dan
menyusui
merupakan peran feminine, sedangkan
78
Ketimpangan
adanya
merujuk
gender pada
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Tabel 5.2
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Partisipasi Sekolah (1)
Jumlah
(2)
(3)
(4)
Tidak/belum pernah sekolah Masih bersekolah Tidak bersekolah lagi
18,74 62,98 18,28
22,80 60,83 16,37
20,65 61,96 17,38
Total
100,00
100,00
100,00
Hal
tersebut
beberapa
terlihat
indikator
dari
capaian yang
tinggi yaitu 18,28 persen dibandingkan
mengindikasikan bahwa laki-laki memiliki
perempuan. Hal ini disebabkan masuknya
akses
yang
baik
terhadap
laki-laki ke dalam kegiatan ekonomi aktif.
dibandingkan
dengan
Sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.1,
perempuan. Partisipasi sekolah misalnya,
selain alasan lainnya, alasan bekerja atau
sekitar 63 persen laki-laki usia 7-24 tahun
mencari nafkah merupakan alasan yang
masih
dari
paling banyak menjadi penyebab laki-laki
masih
pada usia 7-24 tahun tidak sekolah atau
bersekolah pada kelompok usia sekolah
tidak bersekolah lagi. Sementara itu,
yang sama, yaitu sebesar 61 persen.
alasan utama (selain alasan lainnya) yang
Sejalan dengan itu, pada kelompok umur
menyebabkan perempuan 7-24 tahun
tersebut, persentase perempuan yang
tidak sekolah atau tidak bersekolah lagi
tidak atau belum pernah sekolah (22,80
adalah tidak ada biaya sekolah (16,23
persen) lebih tinggi daripada laki-laki
persen) dan mengurus rumah tangga
(18,74 persen). Sebaliknya, persentase
(12,73 persen).
pendidikan,
lebih
pendidikan
laki-laki yang tidak bersekolah lagi lebih
bersekolah,
persentase
lebih
perempuan
tinggi yang
79
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Tabel 5.3
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
7 – 12 tahun 13 – 15 tahun 16 – 18 tahun 19 – 24 tahun
80,74 80,85 64,79 24,40
81,36 75,23 58,40 20,43
81,04 78,14 61,96 22,55
Sejalan dengan itu, APS perempuan
ekonomi terbatas, orang tua cenderung
terlihat lebih rendah hampir pada semua
akan mendahulukan anak laki-lakinya
kelompok usia sekolah, kecuali pada
untuk
kelompok
APS
perempuan. Hal tersebut terlihat dari
perempuan pada kelompok usia tersebut
tingginya persentase perempuan yang
sedikit lebih tinggi yaitu 81,36 persen
mengurus rumah tangga (hampir 13
daripada APS laki-laki sebesar 80,74
persen)
persen.
mencapai
usia
7-12
tahun.
bersekolah
sedangkan satu
dibandingkan
laki-laki
persen.
tidak
Sebaliknya,
tingginya persentase laki-laki yang tidak Apabila
dikaji
lebih
lanjut,
terlihat
bersekolah lagi dibandingkan perempuan
ketimpangan akses pendidikan antara laki-
lebih menunjukkan karena pilihan untuk
laki dan perempuan dalam hal partisipasi
bekerja atau mencari nafkah, bukan
sekolah. Tingginya persentase perempuan
semata-mata tidak punya kesempatan
usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah
untuk bersekolah lagi. Memang alasan
sekolah
laki-laki
biaya juga menjadi alasan laki-laki untuk
mengindikasikan perbedaan kesempatan
tidak sekolah atau tidak bersekolah lagi,
bagi perempuan untuk bersekolah. Pada
tetapi bukan menjadi alasan prioritas.
dibandingkan
kondisi rumah tangga dengan keadaan
80
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Tabel 5.4
Pendidikan yang Ditamatkan (1)
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan (2)
(3)
Jumlah (4)
Tidak/belum pernah sekolah Tidak punya ijazah SD Tamat SD/sederajat Tamat SMP/sederajat Tamat SM/sederajat Tamat PT
28,24 5,66 16,64 19,01 23,72 6,73
39,30 8,67 16,83 14,30 16,13 4,76
33,44 7,08 16,73 16,80 20,15 5,81
Total
100,00
100,00
100,00
Partisipasi sekolah pada akhirnya turut
Kualitas pendidikan yang diukur dari
mempengaruhi jenjang pendidikan yang
kemampuan baca dan tulis antara laki-laki
ditamatkan oleh penduduk. Secara umum,
dan perempuan juga terihat timpang.
tingkat
pendidikan perempuan lebih
Lebih dari 90 persen laki-laki usia 15-24
rendah daripada laki-laki. lebih dari 40
tahun di Papua pada tahun 2015 sudah
persen laki-laki berpendidikan tinggi (SMA
memiliki kemampuan baca dan tulis yang
ke atas) dan 19 persen berpendidikan
baik, sementara hanya 84 persen saja
menengah. Sementara perempuan hanya
perempuan di Papua yang mampu
sekitar 20 persen saja yang berpendidikan
membaca dan menulis, sisanya 16 persen
tinggi,
berpendidikan
tidak mampu baca dan tulis. Sekilas angka
menengah, sebaliknya sekitar 25 persen
16 persen terlihat kecil, namun perlu
penduduk
berpendidikan
diingat bahwa kemampuan baca dan tulis
rendah. Sejalan dengan itu, rata-rata lama
merupakan modal dasar seseorang untuk
sekolah laki-laki dan perempuan juga
dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai
cukup jauh perbedaannya, di mana rata-
kegiatan baik sosial maupun ekonomi.
rata lama sekolah laki-laki mencapai
Angka tersebut bahkan jauh lebih rendah
hampir 7 tahun sedangkan perempuan
apabila dilihat pada kelompok umur 25
tidak lebih dari 5 tahun.
tahun ke atas.
14
persen
perempuan
81
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Angka Melek Huruf Penduduk 15-24 Tahun dan 25 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Gambar 5.5
15-24
90,05
87,11
83,72
25+
70,60 65,29 59,34
Laki-laki
Perempuan
L+P
Dari paparan di atas, isu gender dalam
bersekolah.
Bahkan
cukup
banyak
pendidikan cukup terlihat jelas. Isu gender
perempuan yang menikah pada umur
terjadi apabila laki-laki dan perempuan
yang seharusnya masih harus bersekolah.
memiliki perbedaan kesempatan atau akses
terhadap
disebabkan
oleh
pendidikan
yang
pembedaan
peran
Tantangan: Disparitas Pendidikan Papua
gender (gender roles) dalam masyarakat.
Dari pembahasan di atas dapat dilihat
Dalam hal ini, dari gambaran di atas, akses
bahwa kondisi pendidikan di Papua masih
perempuan terhadap pendidikan sedikit
cukup
lebih terbatas daripada laki-laki. masih
beberapa indikator pendidikan terus
kentalnya pandangan atau stigma bahwa
mengalami peningkatan selama beberapa
urusan domestik atau dapur adalah
tahun terakhir, capaian tersebut masih
urusan
sangat
perempuan
menyebabkan
memprihatinkan.
jauh
Meskipun
dibandingkan
kondisi
banyaknya perempuan yang terpaksa
pendidikan
harus mengurus rumah tangga daripada
Indonesia. Setidaknya ada beberapa hal
82
di
wilayah
lainnya
di
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun yang menjadi tantangan terkait kebijakan
perempuan masih cukup kental. Adanya
pendidikan di Papua.
pandangan atau stigma bahwa urusan rumah
tangga
merupakan
Pertama, mendorong anak usia sekolah
perempuan
untuk bersekolah. Capaian partisipasi
keputusan
sekolah anak usia 7-18 tahun, khususnya
menyekolahkan
usia 13-18 tahun masih rendah Bagaimana
diperhadapkan
pun
ekonomi. hal tersebut pada akhirnya
juga,
meningkatkan
partisipasi
turut
urusan
mempengaruhi
rumah
tangga anaknya
dengan
sekolah berarti memperoleh pendidikan
mempengaruhi
yang lebih tinggi dan semakin tinggi
perempuan
seperti
tingkat
ditamatkan
maupun
pendidikan
berarti
semakin
tingginya kesempatan untuk memperoleh
capaian
untuk ketika
keterbatasan
pendidikan
pendidikan
yang
rata-rata
lama
sekolah yang berada di bawah laki-laki.
pekerjaan yang lebih baik dan upah tinggi. Keempat, sementara capaian partisipasi Kedua, disparitas wilayah pada berbagai
sekolah
indikator pendidikan sangat
peningkatan, masih banyak penduduk usia
Capaian
indikator
terlihat.
terus
mengalami
di
15-24 tahun yang tidak dapat membaca
kabupaten-kabupaten yang berada di
dan menulis. Selain mendorong partisipasi
wilayah
baik
sekolah penduduk, tantangan besar yang
di
dihadapi pemerintah selanjutnya adalah
pesisir
dibandingkan
pendidikan
penduduk
jauh
kabupaten
lebih lainnya
wilayah pegunungan.
meningkatkan kualitas pendidikan di
Ketiga, isu gender dalam pendidikan
Papua.
khususnya partisipasi sekolah laki-laki dan
83
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
84
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
85
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
86
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Kondisi kesehatan ditentukan dari tahapan konsepsi dan berakhir pada kematian, sehingga status kesehatan merupakan representasi dari berbagai ukuran seperti ukuran-ukuran mortalitas, morbiditas, kondisi kesehatan individu seperti status gizi, disabilitas, kesehatan jiwa, dan lain sebagainya.” Cita-cita dan harapan untuk memiliki
pembangunan manusia dan menjadi
kehidupan yang sejahtera mendorong
indikator pembangunan di suatu wilayah.
manusia
Ukuran yang digunakan adalah status
untuk
terus
meningkatkan
kemampuan atau kapasitasnya, di mana
kesehatan penduduk.
hal itu tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh kesehatan yang baik.
Pada intinya, berbagai kebijakan program
Kesehatan menjadi salah satu aset yang
kesehatan pemerintah bertujuan untuk
sangat
menjaga
penting
yang
harus
dimiliki
dan
meningkatkan
status
manusia untuk mampu mengembangkan
kesehatan penduduknya. Oleh sebab itu
dirinya sekaligus merupakan modal dasar
sangatlah penting untuk mengidentifikasi
untuk dapat berpartisipasi aktif dalam
berbagai faktor yang turut mempengaruhi
berbagai
maupun
kesehatan penduduk di suatu wilayah.
sosial. Dalam konteks pembangunan
Informasi mengenai status kesehatan
ekonomi, kesehatan merupakan prasyarat
penduduk
bagi peningkatan produktivitas pekerja.
membantu pembuat kebijakan untuk
Oleh karenanya kesehatan menjadi salah
mengalokasikan berbagai sumber daya
satu
kesehatan
kegiatan
dimensi
ekonomi
dalam
pengukuran
di
suatu
serta
wilayah
menyediakan
dapat
jasa
87
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pelayanan kesehatan untuk peningkatan
gizi, disabilitas, kesehatan jiwa, dan lain
pelayanan kesehatan dengan tujuan akhir
sebagainya. Permasalahan di Indonesia
yaitu status kesehatan yang lebih baik.
sebagaimana yang terjadi di banyak
Sehingga
konsep
negara
UNDP,
tersedianya data kesehatan yang lengkap,
mampu
sehingga dalam publikasi ini hanya
menciptakan pilihan-pilihan yang lebih
beberapa indikator kesehatan saja yang
banyak sehingga mendorong kapabilitas
dapat disajikan seperti angka kematian
atau kemampuan manusia untuk memilih
bayi yang digunakan sebagai ukuran
apa yang dibutuhkan dan diinginkannya
mortalitas, angka morbiditas, serta angka
untuk menjadi sehat, dan selanjutnya
harapan hidup.
sesuai
pembangunan pembangunan
dengan
manusia
oleh
kesehatan
berkembang
adalah
tidak
berkembang hingga potensi maksimalnya. Morbiditas: Bukan Sekedar Sakit Kesehatan merupakan persoalan yang kompleks dan multifaktor, sehingga untuk
WHO mendefinisikan sehat sebagai suatu
mengukur status kesehatan penduduk di
kondisi fisik, mental dan sosial yang
suatu wilayah tidaklah mudah. Kondisi
lengkap, dan tidak sekedar kondisi di
kesehatan
tahapan
mana tidak ada penyakit dan badan
konsepsi dan berakhir pada kematian,
lemah. Definisi tersebut berlaku hingga
sehingga status kesehatan merupakan
saat
representasi dari berbagai ukuran seperti
keterbatasannya.
ukuran-ukuran
mortalitas, morbiditas,
kesehatan secara sederhana didefinisikan
kondisi kesehatan individu seperti status
sebagai kondisi sehat secara menyeluruh.
88
ditentukan
dari
ini,
terlepas
dari
Sementara
beberapa status
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 20112015
13,42
2012
2013
2014
Total
9,02
9,19 2015
Indikator sederhana yang digunakan
umumnya
untuk
kesehatan
mengindikasikan adanya suatu penyakit
penduduk adalah tingkat morbiditas atau
yang biasa dialami penduduk adalah
angka
yang
panas, batuk, pilek, asma/napas sesak,
persentase
diare, sakit kepala berulang, sakit gigi,
mengukur
derajat
kesakitan
didefinisikan
penduduk
sebagai
penduduk
yang
kesehatan
dan
mengalami
keluhan
8,87
8,67
8,28
9,02
9,98
10,00
11,41
9,97 2011
Perempuan
11,67
Laki-laki 11,90
13,27
13,59
Gambar 6.1
kesehatan
yang
keluhan
campak, dll. Semakin banyak penduduk
terganggu
yang mengalami gangguan kesehatan,
aktivitasnya. Indikator ini menunjukkan
semakin tinggi angka kesakitan dan berarti
adanya gangguan kesehatan atau keluhan
semakin rendah derajat kesehatan di
kesehatan
wilayah tersebut.
merasa
yang
mengakibatkan
terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah,
Secara umum, tingkat kesakitan penduduk
mengurus
selama kurun waktu lima tahun terakhir
melakukan
rumah aktivitas
tangga,
maupun
lainnya.
Pada
mengalami penurunan. Angka kesakitan
89
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun penduduk pada tahun 2011 sebesar 13,42
Apabila hanya melihat dari indikator
persen turun menjadi 9,02 persen pada
morbiditas,
tahun 2015. Ini menunjukkan adanya
penduduk
peningkatan derajat kesehatan penduduk.
cenderung memiliki derajat kesehatan
Gambar di atas juga menunjukkan bahwa
yang lebih baik dari penduduk di wilayah
tingkat kesakitan laki-laki dan perempuan
pesisir.
tidak terlalu jauh berbeda, meskipun pada
morbiditas merupakan indikator yang
tahun
penduduk
masih sangat kasar dalam menilai status
perempuan yang sakit sedikit lebih tinggi
kesehatan penduduk secara menyeluruh.
dari laki-laki.
Ukuran seseorang dikatakan sakit dalam
2015
persentase
dapat di
Perlu
publikasi
ini
dikatakan
wilayah
diingat
adalah
bahwa
pegunungan
bahwa
angka
berdasarkan
Tingkat kesakitan penduduk bervariasi
pengakuan responden tentang kondisi
antar wilayah di Papua, sebagaimana yang
kesehatan dirinya, bukan berdasarkan
ditunjukkan oleh Gambar 5.2. Dari gambar
diagnosis dokter atau tenaga medis.
tersebut terlihat bahwa pada umumnya
Seseorang
penduduk
wilayah
memiliki keluhan kesehatan dan merasa
pegunungan seperti Tolikara, Yahukimo,
aktivitasnya terganggu. Padahal bisa saja
Pegunungan Bintang, Paniai, dll justru
seseorang memiliki keluhan kesehatan
memiliki tingkat kesakitan yang lebih
yang sama namun merasa masih bisa
rendah dari penduduk yang berada di
melakukan kegiatannya atau bahkan
wilayah pesisir seperti Waropen, Keerom,
memaksakan diri untuk tetap beraktivitas,
Sarmi, Kepulauan Yapen, dll, bahkan
sehingga tidak dikategorikan sakit.
yang
tinggal
di
wilayah perkotaan seperti Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
90
dikatakan
sakit
apabila
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 6.2
Tingkat Kesakitan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Waropen
26,06
Mamberamo Tengah
19,83
Keerom
16,02
Sarmi
15,78
Kepulauan Yapen
14,26
Jayawijaya
13,94
Merauke
13,94
Kota Jayapura
12,78
Supiori
12,04
Nabire
11,43
Yalimo
11,24
Jayapura
9,64
Lanny Jaya
9,62
Biak Numfor
9,43
Papua
9,02
Puncak
8,28
Intan Jaya
7,31
Boven Digoel
6,81
Mappi
6,16
Mimika
5,98
Mamberamo Raya
5,79
Puncak Jaya
5,59
Deiyai
5,00
Dogiyai
4,23
Paniai
4,19
Asmat
4,10
Pegunungan Bintang
3,72
Yahukimo
Tolikara
3,48 1,50
91
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kesehatan individu merupakan sebuah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75
proses yang berlangsung seumur hidup
Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi
dimulai dari tahap konsepsi dan berakhir
menganjurkan,
dengan kematian, di mana berbagai
energi
perubahan
dan
Indonesia masing-masing sebesar 2.150
intelektual mengiringi proses tersebut.
kilo kalori (kkal) dan 57 gram per orang per
Banyak
hari pada tingkat konsumsi. Data di atas
fisik,
faktor
sosial, emosi,
yang
kesehatan
seseorang
tersebut
yaitu
mempengaruhi selama
dan
rata-rata protein
bagi
kecukupan penduduk
proses
menunjukkan bahwa pada tahun 2015
keturunan,
konsumsi kaori dan protein penduduk
lingkungan fisik, kimia, dan biologis,
Papua pada tahun 2015 masing-masing
perilaku sosial budaya, dan pelayanan
sebesar 1 807,66 kkal dan 39,48 gram per
kesehatan.
Termasuk di dalam faktor
kapita per hari. Berdasarkan anjuran
lingkungan adalah konsumsi gizi yaotu
pemerintah, maka dapat disimpulkan
energi (kalori), protein, vitamin, dan
bahwa konsumsi kalori dan protein
mineral. Konsumsi kalori dan protein
penduduk Papua masih di bawah standar
merupakan asupan gizi yang diperlukan
kecukupan gizi yang ideal.
faktor
manusia untuk beraktivitas sehari-hari. Kekurangan konsumsi gizi dari standar
Beberapa kabupaten seperti Puncak dan
minimum akan berpengaruh terhadap
Kepulauan Yapen, rata-rata konsumsi
kondisi
dan
kalori penduduknya telah sesuai dengan
produktivitas kerja. Bahkan dalam jangka
anjuran Kemenkes RI yaitu masing-masing
panjang kekurangan konsumsi pangan
sebesar 2 308,98 kkal dan 2 180,89 kkal,
dari sisi jumlah dan kualitas (terutama
namun
pada balita) akan berpengaruh pada
kabupaten tersebut masih di bawah
kualitas sumber daya manusia (Ariningsih,
standar kecukupan gizi. Sebaliknya, di
2008). Gambar di bawah menunjukkan
wilayah Merauke dan Mimika, konsumsi
konsumsi kalori dan protein penduduk
protein penduduk masing-masing sebesar
menurut kabupaten/kota di Papua pada
57,91 gram dan 57,06 gram per kapita per
tahun 2015.
hari atau dengan kata lain telah sesuai
92
kesehatan,
aktivitas,
konsumsi
protein
di
kedua
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun dengan standar kecukupan gizi, meskipun
antar kabupaten/kota di Papua secara
demikian konsumsi kalori di kedua
umum tidak terlalu jauh berbeda, namun
kabupaten tersebut masih berada di
pada konsumsi protein, terlihat variasi
bawah standar. Gambar tersebut juga
yang cenderung tinggi.
menunjukkan bahwa konsumsi kalori
Gambar 6.3
Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Kalori per kapita
Protein per kapita
Puncak
2.308,98
Merauke
57,91
Kepulauan Yapen
2.180,89
Mimika
57,06
Pegunungan Bintang
2.084,88
Kota Jayapura
Jayawijaya
2.013,74
Kepulauan Yapen
54,14 51,13
Mappi
1.972,39
Boven Digoel
50,85
Mimika
1.961,96
Keerom
50,15
Boven Digoel
1.961,54
Nabire
46,46
Merauke
1.935,33
Biak Numfor
45,57
Lanny Jaya
1.910,13
Jayapura
44,91
Keerom
1.901,36
Mappi
44,04
Kota Jayapura
1.876,10
Sarmi
42,41
Mamberamo Tengah
1.837,81
Puncak
40,92
Nabire
1.820,97
Supiori
40,53
Jayapura
1.814,16
Papua
39,48
Papua
1.807,66
Asmat
38,73
Asmat
Yalimo Biak Numfor
Jayawijaya
37,64
1.681,85
Waropen
37,48
1.669,11
Dogiyai
36,82
1.746,96
Sarmi
1.637,84
Paniai
32,39
Deiyai
1.616,20
Deiyai
31,63
Supiori
1.603,53
Pegunungan Bintang
30,10 29,59
Dogiyai
1.593,28
Mamberamo Raya
Waropen
1.587,88
Mamberamo Tengah
24,24
Yahukimo
1.550,81
Intan Jaya
24,09
Paniai
1.531,73
Yalimo
23,65
Tolikara
1.505,03
Puncak Jaya
22,43
Puncak Jaya
1.493,30
Lanny Jaya
22,19
Intan Jaya
1.399,93
Yahukimo
18,95
Mamberamo Raya
1.375,99
Tolikara
18,09
93
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Secara umum konsumsi protein penduduk
faktor
yang tinggal di wilayah pesisir lebih tinggi
konsumsi kalori dan protein rumah
daripada penduduk yang tinggal di wilayah
tangga, di antaranya ketersediaan dan
pegunungan atau pesisir sulit. Wilayah
distribusi pangan, harga pangan, serta
geografis diduga sebagai salah satu
karakteristik demografi rumah tangga
penyebab timpangnya angka konsumsi
seperti pendapatan rumah tangga, jumlah
protein
Papua.
anggota rumah tangga, jenis kelamin KRT,
Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir
tingkat pendidikan KRT, dan sebagainya.
lebih cenderung untuk mengkonsumsi
Konsumsi kalori dan protein rumah tangga
protein lebih tinggi daripada kabupaten
sangat
yang berada di wilayah pegunungan. Hal
seseorang dan daerah pada umumnya.
ini dapat disebabkan oleh sumber protein
Namun, masih diperlukan kajian yang
hewani (misalnya ikan dan hewan ternak)
lebih dalam untuk melihat faktor apa saja
yang lebih mudah didapatkan di daerah
yang paling mempengaruhi kekurangan
pesisir dibandingkan daerah pegunungan.
konsumsi kalori dan protein di Provinsi
Apabila konsumsi kalori dan protein
Papua,
tersebut dijadikan sebagai indikator untuk
mengambil kebijakan paling tepat untuk
mengukur
meningkatkan
antar
kabupaten
tingkat
di
kesejahteraan
penduduk, dapat disimpulkan bahwa
yang
dapat
mempengaruhi
mempengaruhi
sehingga
produktivitas
pemerintah
konsumsi
dapat
kalori
dan
protein rumah tangga.
penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai Papua lebih sejahtera dibanding
Pertanyaan Kesehatan Mendasar:
penduduk di wilayah pegunungan.
Berapa Lama Saya Dapat Berharap Hidup?
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara kolektif konsumsi kalori dan
Mengingat kompleksnya ukuran yang
protein penduduk Papua pada tahun 2015
digunakan
masih cukup jauh di bawah standar
kesehatan penduduk di suatu wilayah,
kecukupan konsumsi kalori dan protein
Badan Kesehatan Dunia (World Health
per kapita per hari nasional. Ada banyak
Organization/WHO)
94
untuk
mengukur
dan
status
berbagai
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun lembaga
penelitian
kemudian
harapan hidup merupakan ukuran dari
mengembangkan dan mempromosikan
lama hidup daripada kualitas hidup,
ukuran-ukuran
karena indikator ini tidak mecakup
ringkasan
kesehatan
penduduk ke dalam suatu bilangan
keseluruhan
tunggal sehingga mudah diukur dan
disabiltas. Telah disinggung sebelumnya
dibandingkan antar negara atau antar
bahwa selain faktor keturunan, faktor
wilayah. Ukuran yang paling sering
lingkungan utamanya konsumsi atau
digunakan adalah harapan hidup saat
nutrisi, faktor lingkungan fisik dan sosial
lahir. Indikator inilah yang kemudian
memainkan peranan yang cukup penting
digunakan oleh PBB dalam penyusunan
dalam menentukan status kesehatan dan
IPM sebagai indikator untuk mengukur
harapan hidup penduduk di suatu wilayah.
dimensi kesehatan dan digunakan secara
Lingkungan fisik seperti air minum,
luas untuk mengukur status kesehatan
sanitasi, polusi dan sampah; serta faktor
penduduk.
lingkungan sosial seperti pendidikan, sosial
Angka
harapan
hidup
masalah
ekonomi,
kesakitan
tipe
daerah,
dan
dsb
didefinisikan
merupakan variabel-variabel dalam suatu
sebagai rata-rata tahun hidup yang
sistem kesehatan. Faktor-faktor tersebut
diharapkan dapat dijalani seseorang,
turut
apabila mengikuti pola kematian tertentu.
pemerintah.
ditentukan
oleh
kebijakan
Bagaimana pun juga, harus disadari bahwa
95
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 6.4
Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Papua, 2010-2015
65,09 64,88 64,76 64,6 64,46 64,31
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Selama kurun waktu enam tahun terakhir
tahun 2015 diharapkan dapat menjalani
angka harapan hidup penduduk Papua
rata-rata
telah mengalami peningkatan sebanyak
Dibandingkan dengan harapan hidup
0,78 poin yaitu meningkat dari 64,31
secara nasional yaitu 70,1 tahun, maka
tahun menjadi 65,09 tahun. angka ini
harapan hidup penduduk Papua masih
berarti, semua bayi yang dilahirkan pada
tergolong rendah.
96
65
tahun
hidupnya.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 6.5
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
Mimika
71,89
Kota Jayapura
69,97
Kepulauan Yapen
68,67
Biak Numfor
67,86
Nabire
67,44
Merauke
66,50
Jayapura
66,32
Keerom
66,09
Waropen
65,73
Sarmi
65,69
Paniai
65,45
Supiori
65,25
Papua
65,09
Puncak
65,08
Yahukimo
65,06
Intan Jaya
64,98
Dogiyai
64,86
Yalimo
64,86
Lanny Jaya
64,86
Tolikara
64,86
Deiyai
64,47
Puncak Jaya
64,17
Mappi
64,02
Pegunungan Bintang
63,78
Mamberamo Tengah
62,72
Jayawijaya
58,29
Boven Digoel
58,24
Mamberamo Raya Asmat Nduga
56,57 55,50 53,60
97
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Angka harapan hidup bervariasi antar
budaya, situasi politik, serta kesehatan
kabupaten/kota di Papua. Kabupaten
penduduk
Mimika merupakan kabupaten dengan
dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tersebut.
harapan hidup paling tinggi di Papua yaitu
Kondisi ekologi mendukung tingginya
mencapai 71,89 tahun, lebih tinggi
kasus malaria di hampir seluruh wilayah
daripada
Papua;
harapan
hidup
rata-rata
yang
pada
rendahnya
dasarnya
variasi
khususnya
konsumsi
penduduk Papua, disusul oleh Kota
penduduk
masyarakat
Jayapura dan Kepulauan Yapen masing-
pegunungan sebagai akibat dari produksi
masing sebesar 69,97 tahun dan 68,67
bahan makanan (protein) yang memang
tahun. Sebaliknya, Kabupaten Nduga
terbatas; infrastruktur yang terbatas
merupakan kabupaten dengan harapan
mempengaruhi
hidup penduduk paling rendah di Papua
masyarakat ke fasilitas-fasilitas kesehatan;
yaitu sebesar 53,60 tahun.
dan berbagai akibat yang timbul dari
rendahnya
akses
kemiskinan seperti tingkat pendidikan Variasi juga terlihat jelas antar wilayah
yang rendah, sanitasi yang buruk, dsb.
pegunungan dan pesisir. Angka harapan
Maka
hidup kabupaten/kota yang berada di
kesehatan dan harapan hidup penduduk
wilayah pesisir seperti Mimika, Kep.
Papua tergolong rendah.
tidak
heran
apabila
kondisi
Yapen, Kota Jayapura, Biak Numfor, Nabire, Merauke, Jayapura, Keerom,
Kematian Bayi: Mati Sebelum
Sarmi, dan Supiori berada di atas rata-rata
Bertumbuh
angka harapan hidup Papua dan lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten di
Rendahnya harapan hidup penduduk di
wilayah pegunungan. Variasi tersebut
kebanyakan
mencerminkan adanya variasi alam atau
termasuk
geografis antara kedua wilayah tersebut
berhubungan dengan tingginya kasus atau
yang
turut
insiden penyakit termasuk tingginya angka
mempengaruhi kondisi ekologi, ekonomi
kematian bayi. Secara nasional, terjadi
(kesejahteraan), infrastruktur, sosial dan
penurunan angka kematian bayi dari 39
98
secara
tidak
langsung
negara Indonesia
berkembang biasanya
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun menjadi 34 bayi per 1000 kelahiran,
juga masih sangat tinggi. Pada tahun 2012
namun tren tersebut tidak berlaku di
angka kematian anak di Papua sebesar
Papua. Hasil SDKI menunjukkan bahwa
115 per 1000 kelahiran hidup, merupakan
AKB
yang
di
Provinsi
Papua
mengalami
tertinggi
di
Indonesia.
mengalami
Angka
peningkatan hampir sebesar 32 persen,
tersebut
peningkatan
dari 41 kematian bayi menjadi 54 per 1000
dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar 62
kelahiran hidup. Sementara itu, angka
kematian per 1000 kelahiran hidup.
kematian anak (di bawah usia lima tahun)
Angka Kematian Bayi dan Anak di Provinsi Papua dan Indonesia, 2007 dan 2012
Gambar 6.6
kematian bayi
kematian anak
54 115 41
39
34 62 42
Papua
Indonesia 2007
Papua
2012
Indonesia 2007
Kematian bayi dan anak dipengaruhi oleh
yang
dua faktor yaitu faktor endogen yaitu
lingkungan misalnya kondisi higienis,
kematian yang disebabkan oleh faktor-
sanitasi, dan sosial ekonomi. Di banyak
faktor yang dibawa anak sejak lahir,
negara berkembang kematian bayi di atas
diwarisi orang tuanya pada saat konsepsi
1 bulan (post-neonatum) lebih tinggi
atau
daripada kematian bayi di bawah 1 bulan
didapat
dari
ibunya
selama
berkaitan
2012
oleh
dengan
kehamilan. Sementara kematian bayi
(neonatum),
karena
eksogen yaitu disebabkan faktor-faktor
lingkungan yang masih buruk.
pengaruh
kondisi
99
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Demikian halnya dengan pola kematian
layak dan sanitasi layak di Papua masih
bayi dan anak di Papua, ditengarai
sangat memprihatinkan. Pada tahun 2015,
buruknya faktor lingkungan termasuk
sebesar 44,50 persen rumah tangga di
kondisi
ekonomi
Papua menggunakan air tidak layak
mempengaruhi tingginya kematian bayi.
sebagai sumber utama air minum sehari-
Berdasarkan hasil Susenas, hampir 40
hari, kondisi tersebut bahkan lebih buruk
persen kelahiran bayi di Papua ditolong
di beberapa kabupaten terutama di
oleh tenaga bukan medis, dua persen di
wilayah pegunungan. Penggunaan sanitasi
antaranya
yang
layak bahkan jauh lebih memprihatinkan.
menolong, padahal resiko kematian bayi
Data Susenas menunjukkan bahwa hampir
lebih tinggi apabila tidak ditolong oleh
80 persen rumah tangga di Papua tidak
tenaga medis. Selain itu, pemberian
memiliki akses terhadap sanitasi layak.
imunisasi juga merupakan faktor penting
Tingkat kemiskinan di Papua yaitu sebesar
terutama imunisasi campak. Masih dari
28 persen merupakan yang tertinggi di
data Susenas, pemberian imunisasi di
Indonesia, menambah panjang faktor
Papua juga masih rendah yaitu hanya
yang mempengaruhi tingginya kematian
sebesar 39,22 persen balita di Papua yang
bayi dan anak di Papua.
pernah
sosial
dan
bahkan
diberi
tidak
ada
imunisasi
lengkap,
sementara 71,34 persen balita di Papua
Dilayani dan Terlayani: Pelayanan Dasar
pernah mendapatkan imunisasi campak.
Kesehatan
Beberapa hasil penelitian menunjukkan
Pencapaian berbagai indikator kesehatan
bahwa diare, kurang gizi (malnutrisi),
sebagaimana
campak, infeksi saluran, pernapasan, dan
sebelumnya, tidak terlepas dari akses
tetanus merupakan penyebab kematian
masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
bayi dan anak, di mana pada kematian
Indonesia
telah
bayi
mencapai
indikator-indikator
post-neonatum,
diare
menjadi
yang
telah
diuraikan
berkomitmen
untuk sumber
penyebab utamanya. Apabila dilihat dari
daya manusia, termasuk dalam bidang
faktor lingkungan, penggunaan air minum
kesehatan
100
melalui
kesepakatan-
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kesepakatan global seperti Millenium Development
Goals
yang
yang diukur melalui indikator cakupan
dilanjutkan
dengan
Sustainable
kunjungan ibu hamil K4; cakupan
Development Goals (SDGs) pada 2015,
pertolongan persalinan oleh tenaga
Deklarasi Alma Ata pada tahun 1990an,
kesehatan; cakupan ibu hamil resiko
dan A World Fit for Children (WFC).
tinggi yang dirujuk.
Meskipun
tidak
(MDGs)
1. Cakupan kesehatan ibu dan anak (KIA)
untuk
2. Cakupan program gizi yang diukur oleh
tersebut,
cakupan balita yang menerima kapsul
dilakukan
vitamin A dua kali setahun; cakupan
pemerintah, salah satunya menetapkan
ibu hamil yang mendapat tablet Fe;
standar pelayanan minimal berbagai
dan persentase balita dengan berat di
pelayanan kesehatan. Upaya tersebut
bawah garis merah (BGM).
mewujudkan berbagai
komitmen
upaya
dilakukan
mudah
dengan
telah
tujuan
untuk
3. Cakupan
program
pemberantasan
meningkatkan akses masyarakat terhadap
penyakit menular (P2M) yang diukur
fasilitas kesehatan sekaligus mencapai
oleh persentase penderita DBD yang
tujuan
dilacak; penderita pneunomia yang
untuk
meningkatkan
derajat
kesehatan penduduk.
dirujuk; dan persentase kesembuhan penderita TBC BTA positif.
Berdasarkan
keputusan
Menteri
4. Cakupan program imunisasi yaitu
Kesehatan RI Nomor 1457 Tahun 2003
cakupan imunisasi campak, hepatitis
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
B3; dan cakupan vaksinasi TT2 pada ibu
bahwa berbagai pelayanan kesehatan
hamil.
yang menjadi kewenangan daerah harus
5. Cakupan
program
kesehatan
disertai dengan standar minimal untuk
lingkungan yaitu proporsi tempat
setiap pelayanan tersebut. Ada enam jenis
umum
kesehatan
kesehatan.
dasar
yang
menjadi
kewenangan wajib daerah, yaitu sebagai berikut.
yang
memenuhi
syarat
6. Cakupan program promosi kesehatan, seperti bayi yang mendapat ASI eksklusif dan posyandu purnama.
101
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Dari berbagai jenis pelayanan kesehatan
publikasi ini, yaitu penolong persalinan
dasar dan indikator yang digunakan untuk
oleh tenaga medis, persentase balita
mengukurnya,
menurut berat badan lahir, pemberian
hanya
ada
beberapa
indikator yang dapat disajikan dalam
Gambar 6.7
imunisasi, dan pemberian ASI eksklusif.
Persentase Penolong Kelahiran di Provinsi Papua, 2012-2015
Medis
Bukan Medis
54,46
53,07
45,54
46,93
2012
2013
50,42
49,58
2014
61,38
38,62
2015
Salah satu faktor yang berkaitan erat
Papua masih cukup besar yaitu 38,62
dengan kematian bayi adalah penolong
persen. Meskipun mengalami penurunan
persalinan.
dari tahun ke tahun, angka tersebut masih
Resiko
bayi
mengalami
kematian lebih tinggi pada penolong
cukup tinggi.
persalinan bukan medis seperti dukun bersalin, keluarga, dsb. Sebagaimana yang
Lebih dari 20 juta bayi di dunia lahir
telah dibahas pada subbab sebelumnya,
dengan berat badan rendah setiap tahun.
persentase perempuan yang kelahirannya
Berat badan bayi dikategorikan rendah
ditolong oleh tenaga bukan medis di
apabila berat badan bayi pada saat lahir
102
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kurang dari 2,5 kg. Di Papua, dari hasil
memberikan
perlindungan
Susenas, persentase perempuan 15-49
penyakit-penyakit infeksi seperti dipteria,
tahun yang melahirkan bayi ldengan berat
batuk rejan, tetanus, polio, TBC, dan
badan normal (lebih dari 2,5 kg) sebesar
campak.
46,26 persen sedangkan bayi dengan
merupakan makanan terbaik bagi bayi di
berat lahir rendah sebesar 15,26 persen.
bawah 6 bulan (ASI eksklusif) yang dapat
Angka tersebut mungkin jauh lebih tinggi
meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Data
dari karena masih ada sekitar 38 persen
Susenas menunjukkan bahwa pemberian
perempuan yang tidak tahu berat badan
imunisasi lengkap di Papua masih cukup
bayinya ketika dilahirkan.
rendah yaitu sebesar 39,22 persen.
Sementara
terhadap
pemberian
ASI
Sementara itu, persentase balita yang Faktor yang dapat menyebabkan berat
pernah diberikan imunisasi campak dan
badan lahir rendah diantaranya adalah
hepatitis B sudah cukup tinggi yaitu
kekurangan gizi ibu pada saat kehamilan.
masing-masing sebesar 71,34 persen dan
Berat badan lahir rendah sangat beresiko
75,66 persen. Sebaliknya, persentase anak
terhadap kematian bayi di bawah satu
di bawah dua tahun yang pernah diberi ASI
bulan. Faktanya, peluang bayi meninggal
cukup tinggi yaitu hampir 95 persen,
dengan berat kurang dari 20 kg sama
dengan rata-rata lama pemberian ASI
dengan 10 kali probabilitas bayi meninggal
adalah 10 hingga 11 bulan.
dengan berat bada lahir normal, bahkan 90 persen bayi dengan berat badan kurang
Tantangan: Mengapa Susah Membangun
dari 1 kg akan meninggal sebelum berusia
Sehat?
satu bulan. Blum (1981) menyatakan empat faktor Indikator selanjutnya adalah pemberian
yang mempengaruhi derajat kesehatan
imunisasi dan pemberian ASI. Indikator ini
masyarakat, yaitu faktor yang berkaitan
merupakan
dengan keturunan, misalnya umur, jenis
bagian
dari
program
kesehatan untuk menurunkan kematian
kelamin,
bayi
pelayanan kesehatan; faktor perilaku
dan
anak.
imunisasi
dapat
dan
tinggi
badan;
faktor
103
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kesehatan; dan faktor lingkungan. Dari
kesehatan di Papua. Pertama, akses
keempat
faktor
masyarakat terhadap air minum layak dan
kesehatan
sanitasi layak, karena capaian kedua
lingkungan merupakan
faktor dan
tersebut, perilaku
faktor
penentu
yang
indikator
tersebut
masih
sangat
mempunyai pengaruh besar terhadap
memprihatinkan.
status kesehatan masyarakat. Dengan
pelayanan
demikian apabila ingin meningkatkan
pemeriksaan ibu pada saat hamil dan anak
status kesehatan masyarakat, intervensi
pasca dilahirkan, serta peningkatan akses
atau kebijakan program kesehatan yang
masyarakat terhadap fasilitas tenaga
paling tepat adalah peningkatan akses
medis sebagai penolong persalinan. Selain
masyarakat terhadap lingkungan yang
itu, mendorong pertumbuhan ekonomi
sehat
tetap harus menjadi prioritas karena
dan
meningkatkan
kesadaran
masyarakat akan perilaku hidup sehat.
Kedua, peningkatan
kesehatan
dasar
seperti
dapat membantu mendorong pendapatan rumah tangga sehingga dapat dialokasikan
Dari uraian di atas, setidaknya ada
untuk memenuhi kebutuhan gizi rumah
beberapa faktor menjadi tantangan dalam
tangga.
mencapai
104
tujuan
pembangunan
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
105
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
106
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan.” ──────── (Adam Smith, 1776) Sangat
pembangunan
kemiskinan dengan cepat. Masih banyak
memerlukan pertumbuhan pendapatan
masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,
(PDRB)
kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang
dasarnya
jelas
yang
bahwa
tinggi.
adalah
siapa
Permasalahan yang
akan
buruk, pendidikan rendah, angka melek
menumbuhkan PDRB, sejumlah besar
huruf yang rendah, hidup di lingkungan
masyarakat yang ada dalam suatu wilayah
yang buruk, memperoleh penghasilan
atau hanya segilintir orang di dalamnya
rendah di sektor pertanian, dan kondisi
(Todaro dan Smith, 2006). Apabila yang
ketidakmampuan
menumbuhkannya hanyalah orang-orang
masyarakat yang makmur dan bahagia,
kaya yang berjumlah sedikit maka yang
jika sebagian besar penduduknya berada
akan menikmati pertumbuhan itu adalah
dalam kemiskinan dan kesengsaraan
mereka saja. Tidak mengherankan apabila
(Adam
peningkatan PDRB tidak serta merta
penanggulangan
menurunkan tingkat kemiskinan di suatu
menjadi tujuan utama pembangunan di
wilayah. Kondisi tersebut juga terlihat di
berbagai negara.
Smith,
lainnya.
Tidak
1776), kemiskinan
ada
sehingga tetap
Papua, pertumbuhan pendapatan yang tinggi tidak mampu menurunkan tingkat
107
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Masalah
ketimpangan
pendapatan
seperti garis kemiskinan atau kebutuhan
(moneter) hanyalah sebagian kecil dari
kalori
persoalan kemiskinan di negara atau
kemiskinan bersifat multidimensi dan
wilayah berkembang. Permasalahan yang
tidak terkait dimensi moneter (ekonomi)
lebih
saja tetapi juga dimensi sosial bahkan
kompleks
adalah
ketimpangan
minimum.
Menyadari
kekuasaan, status, gender, partisipasi,
politik,
kebebasan memilih, dan berbagai dimensi
nonmoneter
lain yang berkaitan dengan harga diri dan
berkembang. Selain menyajikan mengenai
kebebasan untuk memilih. Inilah yang
perkembangan tingkat kemiskinan yang
kemudian mendorong berbagai pemikiran
diukur secara moneter, bab ini juga akan
mengenai konsep kemiskinan yang lebih
menguraikan
luas
nonmoneter (multidimensi) di Papua.
bahwa
sumber
moneter
pengukuran
bahwa
kemiskinan
(multidimensi)
pengukuran
semakin
kemiskinan
(pendapatan) merupakan saran untuk mencapai hasil akhir yang lebih berharga,
Penduduk Miskin Papua: Permasalahan
yaitu kapabilitas. Amartya Sen (1985)
Pembangunan
mengemukakan berarti
bahwa
kegagalan
kemiskinan
untuk
memenuhi
Selama lima belas tahun terakhir (2000 –
kapabiltas dasar yaitu kebebasan untuk
2015) keadaan kemiskinan di Papua
memenuhi fungsi tertentu, di mana fungsi
menunjukkan penurunan yang relatif
tersebut terdiri dari berbagai dimensi.
signifikan. Di tahun 2000, persentase
Kemiskinan atau kesejahteraan mulai
penduduk miskin di Papua mencapai
disadari sebagai fenomena multidimensi.
46,35 persen; adapun pada September 2015,
persentasenya
sebesar
28,40
Kemiskinan secara konvensional diukur
persen atau turun hampir 18 persen.
oleh dimensi moneter (unidimensional)
Meskipun begitu, tingkat kemiskinan di
seperti
Papua selalu menjadi yang tertinggi di
besarnya
pendapatan,
pengeluaran, atau konsumsi, sehingga
tingkat
seseorang dikatakan miskin apabila tidak
terendah adalah di DKI Jakarta dengan
mampu
persentase penduduk miskin hanya 3,61
108
memenuhi
standar
tertentu
nasional.
Sementara
yang
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun persen. Rendahnya tingkat pendidikan,
pembangunan antar daerah sehingga
minimnya infrastruktur, dan banyaknya
timbul disparitas tingkat kemiskinan yang
daerah terpencil yang sulit dijangkau
cukup
dipercaya
penyebab
Indonesia
tingginya tingkat kemiskinan di Papua. Hal
Indonesia.
faktor
tidak
antara
dengan
wilayah wilayah
barat timur
meratanya
28,40
28,17
27,80
30,05
31,52
31,13
30,66
31,11
31,24
31,98
36,80
37,53
37,08
40,78
41,52
Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Papua, 2000 - 2015
40,83
41,80
41,80
46,35
Gambar 7.1
akibat
38,69
terjadi
39,03
ini
sebagai
tinggi
Meskipun mengalami penurunan yang
persen dibandingkan kondisi Maret 2015
cukup signifikan dalam 15 tahun terakhir,
menjadi 28,40 persen.
namun laju penurunan tingkat kemiskinan di Papua melambat selama beberapa
Dilihat
tahun terakhir. Persentase penduduk
tinggalnya, kenaikan angka kemiskinan
miskin di Papua kondisi Maret 2015 adalah
tersebut dipicu oleh meningkatnya tingkat
28,17 persen atau 0,37 persen lebih tinggi
kemiskinan di wilayah perdesaan, yakni
dari angka kemiskinan September 2014.
dari 36,66 persen pada Maret 2015
Kemudian pada September 2015, angka
menjadi sebesar 37,34 persen pada
kemiskinan
September
kembali
meningkat
0,23
menurut
2015.
daerah
Sementara
tempat
tingkat
109
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kemiskinan di wilayah perkotaan sudah
sedangkan 71,54 persen sisanya berada di
berada di level yang jauh lebih rendah,
wilayah perdesaan. Ini menunjukkan
yakni 3,61 persen. Padahal wilayah
betapa luasnya persoalan kemiskinan di
perkotaan didiami oleh hanya 28,46
wilayah perdesaan Papua.
persen penduduk Papua di tahun 2015;
Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2010-2015
Tabel 7.1
Tahun
Daerah Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(1)
(2)
(3)
(4)
2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15
5,55 4,60 4,75 4,24 5,81 6,11 5,22 4,47 4,46 4,61 3,61
46,02 41,58 40,53 40,55 39,39 39,92 40,71 38,92 35,87 36,66 37,34
36,80 31,98 31,24 31,11 30,66 31,13 31,52 30,05 27,80 28,17 28,40
Menentukan Jumlah Penduduk Miskin di
dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan
Papua
(GKBM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan
minimum
makanan
yang
sangat
disetarakan dengan 2100 kilokalori per
dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK)
kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan
karena penduduk miskin didefinisikan
dasar makanan diwakili oleh 52 jenis
sebagai penduduk yang memiliki rata-rata
komoditi. Sementara GKBM merupakan
pengeluaran per kapita per bulan di
kebutuhan minimum untuk perumahan,
bawah GK. GK merupakan penjumlahan
sandang, pendidikan, dan kesehatan.
dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
Paket
Banyaknya
110
penduduk
miskin
komoditi
kebutuhan
dasar
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun nonmakanan diwakili oleh 51
jenis
dibandingkan GK daerah perdesaan yang
komoditi di perkotaan dan 47 komoditi di
hanya Rp392.446,-. Ini menggambarkan
perdesaan. Kenaikan harga barang yang
penduduk perkotaan perlu mengeluarkan
terjadi dari tahun ke tahun berpengaruh
biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi
terhadap besaran GK. Ini karena GK
kebutuhan hidup minimal yang layak
mencerminkan pengeluaran kebutuhan
untuk makanan dan bukan makanan
minimum makanan dan nonmakanan
dibandingkan penduduk
yang perlu dikeluarkan seseorang untuk
Meskipun begitu, tingkat kemiskinan di
memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga
perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan
jika terjadi kenaikan harga pada paket
persentasenya di perkotaan.
perdesaan.
komoditi yang termasuk dalam kebutuhan dasar tersebut maka GK juga akan
Meneliti
mengalami kenaikan.
komponen makanan memiliki peran yang jauh
peranan
lebih
besar
pembentuk
daripada
peranan
Selama Maret 2015 – September 2015
komoditi
terjadi kenaikan GK sebesar Rp4.354,-
sandang, pendidikan, dan kesehatan). Di
atau sebesar 1,08 persen. Ini sejalan
bulan September 2015, GKM memberikan
dengan inflasi yang terjadi pada periode
kontribusi
tersebut yang berada pada kisaran 1,01
(Rp305.579/kapita/bulan) terhadap total
persen. Menurut tipe daerahnya, GK
GK; adapun sumbangan GKBM terhadap
wilayah perkotaan pada September 2015
GK
senilai
(Rp100.806/kapita/bulan).
Rp445.057,-
lebih
tinggi
nonmakanan
GK,
adalah
75,19
24,81
(perumahan,
persen
persen
111
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal Provinsi Papua, 20102015
Daerah Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan
Tahun (1)
(2)
2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15
2010
259 128 276 116 280 302 284 388 297 502 315 025 339 096 355 380 358 204 402 031 406 385
99.224
100.806 305.579
91.417 266.786
302.807
89.772 265.608
74.162 223.340
86.624
70.079 214.309
252.472
68.888 211.416
77.372
68.151
Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)
112
(4)
247 563 262 626 266 271 271 431 281 022 298 395 322 079 338 206 340 846 388 095 392 446
Garis Kemiskinan Menurut Komponen di Provinsi Papua, 2010 - 2015
207.965
194.454
64.674
Gambar 7.2
Perkotaan + Perdesaan
(3)
298 285 314 606 320 321 321 228 344 415 362 401 387 789 404 944 408 419 440 697 445 057
237.652
Tabel 7.2
Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Seberapa Parah dan Seberapa Dalam
menunjukkan tren menurun, yakni dari
Kemiskinan di Papua?
10,84 pada Maret 2007 menjadi hanya 6,40 pada September 2014. Namun dari
Persoalan kemiskinan tidak hanya terkait
periode September 2014 – September
jumlah dan persentase penduduk miskin,
2015, nilainya kembali meningkat bahkan
tetapi juga perlu dilihat seberapa dalam
dengan indeks yang lebih tinggi dari indeks
tingkat kemiskinan masyarakat terhadap
di tahun 2009. Ini berarti selama setahun
garis kemiskinan (kedalaman kemiskinan)
terakhir rata-rata pengeluaran penduduk
dan
kesenjangan
miskin semakin menjauh dari standar
pendapatan antara penduduk miskin
kebutuhan minimum kehidupan layak
tersebut (keparahan kemiskinan). Indeks
yang sudah ditentukan. Begitu juga
Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap
dengan Indeks Keparahan Kemiskinan
Index)
yang
seberapa
besar
merupakan
ukuran
rata-rata
menunjukkan
tren
meningkat
kesenjangan pengeluaran masing-masing
bahkan sejak Maret 2007 – September
penduduk
garis
2015. Hal ini mengindikasikan semakin
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks,
lebarnya ketimpangan pengeluaran antar
semakin
penduduk miskin.
miskin
jauh
penduduk
terhadap
rata-rata
pengeluaran
garis
kemiskinan.
dari
Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan di
(Poverty Severity Index) mencerminkan
wilayah perdesaan selalu jauh lebih tinggi
penyebaran
diantara
dari nilainya di daerah perkotaan. Pada
penduduk miskin. Semakin tinggi nilai
September 2015, nilai Indeks Kedalaman
indeks,
Kemiskinan di wilayah perkotaan hanya
pengeluaran
semakin
tinggi
ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin.
0,35; sedangkan di perdesaan nilainya
Perkembangan
Kedalaman
mencapai 12,46. Ini berarti rata-rata
Kemiskinan dari Maret 2007 – September
pengeluaran penduduk miskin di daerah
2015 menunjukkan dua tren berbeda.
perdesaan lebih jauh di bawah garis
Pada periode Maret 2007 – September
kemiskinan
2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan
perkotaan. Dengan kata lain, untuk
Indeks
dibandingkan
di
wilayah
113
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun mengentaskan
kemiskinan
(membuat
menggambarkan
bahwa
ketimpangan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin
tingkat pengeluaran antar penduduk
setidaknya pada tingkat yang sama
miskin di perdesaan lebih besar dari
dengan garis kemiskinan) di perdesaan
ketimpangan di perkotaan. Dari nilai
diperlukan biaya yang jauh lebih besar.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks
Sama
Indeks
Keparahan Kemiskinan dapat disimpulkan
Keparahan Kemiskinan, dimana pada
bahwa masalah kemiskinan di daerah
September 2015 indeks di perkotaan
perdesaan jauh lebih memprihatinkan
hanya 0,05, namun di daerah perdesaan
dibandingkan
nilainya
perkotaan.
halnya
Tabel 7.3
dengan
mencapai
nilai
7,31.
Ini
(1)
2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15
114
di
daerah
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, Provinsi Papua Maret 2007 - September 2015
Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun
kemiskinan
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(2)
(3)
(4)
0,78 0,70 0,84 0,65 1,27 1,11 0,48 0,72 0,48 0,79 0,35
11,89 10,37 10,41 10,47 9,49 8,92 8,69 8,96 8,48 11,72 12,46
9,36 7,86 7,93 7,91 7,35 6,89 6,56 6,84 6,40 8,82 9,25
Indeks Keparahan Kemiskinan Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan + Perdesaan
(5)
(6)
(7)
0,17 0,15 0,24 0,14 0,48 0,29 0,10 0,17 0,10 0,21 0,05
4,32 3,74 3,65 3,72 3,13 2,88 2,67 3,04 2,91 5,07 7,31
3,37 2,80 2,76 2,79 2,44 2,21 2,01 2,30 2,19 3,78 5,39
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kemiskinan Kabupaten/Kota di Papua: Semakin Jauh, Semakin Miskin
kabupaten
lain
yang
mempunyai
persentase penduduk miskin terbanyak berada di daerah pegunungan.
Jumlah
penduduk
miskin
di
Papua
keadaan bulan september 2013 sebesar
Indeks
960,56 ribu jiwa, paling banyak berada di
tertinggi terdapat di Kabupaten Deiyai,
kabupaten Jayawijaya (8,85 persen) dan
yakni sebesar 16,82 menurun dibanding
kabupaten
persen).
tahun 2012 (17,94) dengan peningkatan
Apabila dilihat dari besar persentasenya,
garis kemiskinan 11,11 persen. Sedangkan
penduduk miskin Papua sebesar 31,52
Indeks
persen meningkat dari tahun 2012 (30,66
tertinggi terdapat di Kabupaten Intan Jaya,
persen) dengan diikuti peningkatan garis
yakni sebesar 8,62 menurun dibanding
kemiskinan 13,98 persen.
tahun 2012 (8,85) dengan peningkatan
Yahukimo
(7,92
Kedalaman
Keparahan
Kemiskinan
Kemiskinan
(P1)
(P2)
garis kemiskinan 17,15 persen. Penurunan Dari jumlah penduduk masing-masing
nilai P1 memberi indikasi bahwa rata-rata
Kabupaten/ Kota se Papua, Kabupaten
pengeluaran
Deiyai merupakan kabupaten di Papua
Kabupaten Deiyai semakin mendekati
dengan persentase penduduk miskin
garis kemiskinan. Sedangkan penurunan
terbanyak, yang mencapai 47,52 persen.
P2
Kabupaten
mengindikasikan
Merauke
merupakan
di
penduduk
Kabupaten
kabupaten yang memiliki persentase
pengeluaran
penduduk miskin terkecil, sebesar 12,33
semakin rendah.
miskin
Intan
di
Jaya
ketimpangan penduduk
miskinnya
persen. Selain Kabupaten Supiori, sepuluh
115
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 7.3
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 - 2015
Deiyai
Lanny Jaya Intan Jaya
Yahukimo Jayawijaya Supiori Puncak Puncak Jaya Paniai Yalimo Mamberamo Tengah Tolikara Pegunungan Bintang Waropen Mamberamo Raya Dogiyai Asmat Kepulauan Yapen Biak Numfor Mappi Nabire Boven Digoel Mimika Keerom Jayapura Sarmi Kota Jayapura Merauke
Keterangan: Data Kabupaten Nduga tidak tersedia
116
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 7.4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010 - 2015
P2
P1
Intan Jaya Paniai Deiyai Lanny Jaya Supiori Tolikara Jayawijaya Kepulauan Yapen Yahukimo
Mamberamo Raya Dogiyai Waropen Boven Digoel
Puncak Pegunungan Bintang Puncak Jaya Biak Numfor Nabire Mimika Mappi Asmat Yalimo Jayapura Keerom Mamberamo Tengah Merauke Kota Jayapura Sarmi
Keterangan: Data Kabupaten Nduga tidak tersedia
117
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Kemiskinan Multidimensi
diskriminasi sosial dan politik, dan rasa tidak
Provinsi
Papua
telah
mengalami
aman3.
Melihat
capaian
pembangunan di Papua sejauh ini, ciri
yang
kemiskinan seperti inilah yang sangat erat
selama beberapa tahun terakhir di mana
dengan kondisi masyarakat di Papua.
tingkat kemiskinan pada tahun 2015
Pengukuran kemiskinan secara moneter
sebesar 28,4 persen. Meskipun demikian,
(pendapatan/pengeluaran/konsumsi)
penurunan tingkat kemiskinan cenderung
belum
berjalan lambat. Selama lima tahun
kemiskinan yang sifatnya multidimensi
terakhir, rata-rata penurunan tingkat
yang mencakup dimensi sosial, ekonomi,
kemiskinan di Papua sebesar 0,84 persen
budaya, dan dimensi lainnya dalam
per
masyarakat.
penurunan
tingkat
tahun.
kemiskinan
Salah
satu
penyebab
cukup
mampu
memotret
lambatnya tingkat kemiskinan menurut Kartasasmita (2006) adalah masyarakat
Kompleksnya permasalahan kemiskinan
miskin yang tersisa dan belum dapat
mendorong
dikeluarkan
metode
dari
kemiskinan
adalah
berkembangnya pengukuran
kemiskinan
mereka yang benar-benar miskin (poorest
nonmoneter,
of
telah
metode Alkire-Foster yang juga digunakan
mengalami kemiskinan dalam jangka
UNDP untuk mengukur Multidimensional
waktu yang panjang. Mereka yang tinggal
Poverty
dalam kemiskinan ini pada umumnya
kemiskinan multidimensi. Metode ini
mengalami kemiskinan bukan hanya dari
menggunakan
segi pendapatan atau moneter namun
Amartya Sen, yaitu seseorang dikatakan
juga mengalami berbagai kekurangan
mengalami
termasuk kelaparan, malnutrisi, buta
multidimensi apabila mengalami deprivasi
huruf, keterbatasan akses terhadap air
(kekurangan) kapabilitas (kemampuan),
bersih
sehingga
the
3
poor)
dan
yang
biasanya
layanan
kesehatan,
The Chronic Poverty Report 2008-09: Escaping Poverty Traps, CPRC
118
Index
salah
berbagai
satunya
(MPI)
atau
pendekatan
indeks
kapabilitas
kemiskinan
pemilihan
adalah
dimensi
secara
untuk
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun mengukur
deprivasi
menjadi
sangat
penting.
sanitasi, jenis lantai, bahan bakar untuk memasak, dan kepemilikan aset.
Dimensi yang digunakan untuk mengukur kemiskinan
multidimensi
di
Multiple Deprivasi
Papua
mengacu pada dimensi yang digunakan
Multidimensional Poverty Index (MPI)
Alkire
didesain untuk mengukur kemiskinan akut
dan
Foster
(2007)
untuk
menghitung MPI dalam publikasi Laporan
yang
Pembangunan Manusia, yaitu dimensi
utama yaitu, pertama, penduduk yang
pendidikan, kesehatan, dan standar hidup
tinggal dalam kondisi di mana mereka
dengan beberapa modifikasi. Modifikasi
tidak
terletak pada titik potong (cut off)
memenuhi standar minum fungsi-fungsi4
kemiskinan pada indikator lama sekolah
dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan
dan partisipasi sekolah, serta indikator
standar hidup. Kedua, penduduk yang
yang digunakan dalam dimensi kesehatan.
hidup dalam kondisi di mana mereka tidak
mengandung
memiliki
mampu beberapa
mengukur
bersamaan.
multidimensi
fungsi
karakteristik
kemampuan
memenuhi
Setiap dimensi yang digunakan untuk kemiskinan
dua
standar pada
Dengan
kata
saat lain,
untuk
dalam yang MPI
disusun oleh indikator-indikator. Untuk
mengukur mereka yang mengalami multi
mengukur dimensi pendidikan, indikator
deprivasi (multiple deprivation), sebagai
yang digunakan adalah lama sekolah dan
contoh, mereka yang kekurangan air
partisipasi sekolah. Dimensi kesehatan
bersih, tidak punya sanitasi layak, dan
diukur oleh konsumsi kalori dan protein,
kekurangan konsumsi kalori pada saat
sementara dimensi standar hidup disusun
yang bersamaan.
oleh akses listrik, sumber air minum,
4
Dalam pendekatan kapabilitas oleh Amartya Sen, fungsi tertentu berarti menjadi dan melakukan apa yang mampu dicapai seseorang.
119
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Persentase Rumah Tangga yang Mengalami Deprivasi Menurut Banyaknya Indikator di Provinsi Papua, 2015
Tabel 7.4
Jumlah Indikator
Daerah Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan
(1)
(2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36,43 25,19 18,01 10,26 5,23 2,15 0,97 0,92 0,77 0,05 0,00
Perkotaan + Perdesaan
(3)
(4)
2,61 4,61 4,75 6,08 9,29 12,22 16,24 18,97 17,20 6,59 1,44
9,70 8,93 7,53 6,96 8,44 10,11 13,04 15,18 13,75 5,22 1,14
Kata deprivasi merujuk pada kondisi
multidimensi
ketidakmampuan rumah tangga untuk
informasi bahwa rumah tangga dapat
memenuhi
mengalami deprivasi atau kemiskinan
fungsi-fungsi
kapabilitas
(kemampuan) dasar yang diwakili oleh
dapat
memberikan
tidak hanya pada satu dimensi saja.
sepuluh indikator yaitu lama sekolah, partisipasi sekolah, konsumsi kalori dan
Hanya sebanyak 9,70 persen rumah
protein, akses listrik, sumber air minum,
tangga di Papua yang sama sekali tidak
sanitasi, jenis lantai, bahan bakar untuk
mengalami
deprivasi
memasak, dan kepemilikan aset. Rumah
pendidikan,
kesehatan
tangga dikatakan terdeprivasi apabila
maupun standar hidup; sedangkan sisanya
tidak mampu memenuhi kondisi tertentu
mengalami deprivasi minimal pada satu
pada setiap indikator dan selanjutnya
indikator kemiskinan multidimensi. Secara
dikatakan
kemiskinan
umum, kebanyakan rumah tangga di
multidimensi jika mengalami deprivasi
Papua mengalami kekurangan pada lima
minimal pada satu dimensi. Dengan
hingga delapan indikator.
demikian,
120
mengalami
pengukuran
kemiskinan
pada dan
dimensi nutrisi,
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Ketimpangan antara daerah perkotaan
peningkatan
dan perdesaan terlihat jelas dari tabel di
sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel
atas. Sebesar 36,43 persen rumah tangga
di bawah. Dari dimensi pendidikan,
di perkotaan tidak mengalami deprivasi
capaian partisipasi sekolah sudah cukup
pada dimensi manapun sementara di
baik, hanya 13,4 persen saja rumah tangga
daerah perdesaan, hanya sekitar 3 persen
di Papua yang dalam satu rumah tangga
saja rumah tangga yang sama sekali tidak
terdapat anak 7-15 tahun yang tidak
mengalami
dimensi-
bersekolah. Akan tetapi perlu diingat
tangga
bahwa dalam penghitungan MPI, rumah
mengalami
tangga yang tidak memiliki anak usia
kekurangan daripada rumah tangga di
sekolah dikategorikan sebagai rumah
perkotaan. Kebanyakan rumah tangga di
tangga yang terdeprivasi pada indikator
perdesaan
hingga
ini. Ini menunjukkan upaya pemerintah
delapan deprivasi, sedangkan rumah
untuk mendorong partisipasi sekolah anak
tangga di perkotaan terdeprivasi hanya
melalui berbagai program beasiswa atau
pada satu hingga tiga indikator saja.
sekolah gratis cukup berhasil. Meskipun
dimensi perdesaan
deprivasi tersebut. lebih
pada Rumah
banyak
mengalami
lima
dari
tahun
ke
tahun,
demikian, pada indikator lama sekolah, Pemerintah sepertinya perlu kerja sedikit
sebesar 47 persen rumah tangga di Papua
lebih keras untuk mencapai tujuan
terdeprivasi atau tidak mampu memenuhi
pembangunan
Papua
fungsi ini. Dengan kata lain, terdapat 47
bangkit, mandiri, dan sejahtera di segala
persen rumah tangga di Papua, dalam satu
dimensi.
Beberapa capaian indikator
rumah tangga tidak ada anggota rumah
kunci pembangunan seperti pendidikan,
tangga usia 15 tahun ke atas yang
kesehatan, dan standar hidup masih
menyelesaikan
rendah,
tahun atau lebih.
mewujudkan
meskipun
mengalami
pendidikan
sembilan
121
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Status Deprivasi Menurut Indikator Kemiskinan Multidimensi Provinsi Papua, 2015
Tabel 7.5
Status
Indikator Kemiskinan Mutidimensi
Tidak terdeprivasi
Total
Terdeprivasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Lama sekolah Partisipasi sekolah Kalori Protein Akses listrik Sumber air minum Sanitasi Jenis lantai Bahan bakar memasak Kepemilikan aset Lama sekolah
53,0 86,6 67,1 34,2 51,2 55,5 24,4 77,3 28,0
47,0 13,4 32,9 65,8 48,8 44,5 75,6 22,7 72,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
40,6 53,0
59,4 47,0
100,0 100,0
Kesehatan sebagai salah satu modal dasar
dari rumah tangga dengan status nutrisi
manusia diukur melalui kecukupan nutrisi
buruk
terutama yang berasal dari konsumsi
akademik yang lebih rendah daripada
kalori dan protein rumah tangga. Pada
anak-anak dengan status nutrisi yang baik
tahun 2015, masih terdapat 33 persen
(Hamid et al., 2011).
rumah
tangga
yang
tidak
cenderung
memiliki
performa
mampu
memenuhi kebutuhan nutrisi kalori dan
Status kemiskinan erat kaitannya dengan
sekitar 66 persen rumah tangga tidak
karakteristik perumahan seperti jenis
mampu memenuhi kebutuhan protein.
atap, dinding, lantai, air layak minum,
Konsumsi protein yang sesuai dengan
sanitasi, dan akses terhadap listrik.
angka kecukupan gizi merupakan isu yang
Persentase rumah tangga di Papua yang
penting dalam kemiskinan karena erat
terdeprivasi
kaitannya
kemungkinan
tersebut masih sangat besar. Akses
seseorang mengalami malnutrisi terutama
terhadap listrik merupakan indikasi awal
pada anak-anak. anak-anak yang berasal
kemajuan pembangunan suatu wilayah.
122
dengan
pada
indikator-indikator
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Data di atas menunjukkan, hampir
Indikator selanjutnya adalah kepemilikan
separuh rumah tangga di Papua tidak
aset dan bahan bakar untuk memasak.
memiliki akses terhadap listrik, padahal
Hampir 60 persen rumah tangga di Papua
listrik sangat penting sebagai penunjang
tidak memiliki lebih dari satu aset rumah
pendidikan, khususnya bagi rumah tangga
tangga seperti tabung gas 5,5 kg atau
yang memiliki anak sekolah.
lebih; lemari es; AC; pemanas air; telepon rumah;
komputer/laptop;
Persentase rumah tangga yang tidak
emas/perhiasan; sepeda motor; perahu;
memiliki akses terhadap sumber air
perahu motor; dan mobil. Kepemilikan
minum layak juga masih cukup besar.
aset merupakan indikator yang dapat
Sekitar 45 persen rumah tangga di Papua
mencerminkan
kemampuan
mengkonsumsi air tidak layak sebagai
rumah
dan
sumber utama air minum sehari-hari.
berbagai
Kondisi
dengan
Selanjutnya, UNDP (2005) menyatakan,
kurangnya akses masyarakat terhadap
selain sebagai salah satu kebutuhan dasar
sanitasi layak. lebih dari 75 persen rumah
manusia,
energi
tangga tidak memiliki kemampuan untuk
sumber
memasak
memenuhi kebutuhan mereka terhadap
sehingga apabila rumah tangga tidak
sanitasi layak. Padahal persoalan air dan
mampu memenuhi kebutuhan bahan
sanitasi layak sangat erat kaitannya
bakar memasak yang modern, rumah
dengan status kesehatan rumah tangga
tangga tersebut dikatakan mengalami
yang akan berdampak pada pencapaian
kemiskinan energi (Tumiwa dan Imelda,
kesejahteraan rumah tangga. Di Indonesia
2011). Pada kenyataannya, lebih dari 70
pada umumnya, diare masih merupakan
persen rumah tangga di Papua masih
penyebab utama kematian anak di bawah
menggunakan kayu bakar dan sejenisnya
lima tahun, di mana penyebab terbesar
sebagai
kejadian diare adalah ketiadaan akses
memasak, padahal penggunaannya dalam
terhadap sumber air minum dan sanitasi
jangka waktu yang lama akan menganggu
layak (Unicef, 2012).
kesehatan
tersebut
diperparah
tangga
akses
fasilitas
bahan
finansial terhadap
seperti
diperlukan dan
bakar
anggota
listrik.
sebagai
penerangan
utama
rumah
untuk
tangga
123
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun khususnya perempuan, yang frekuensi
terdeprivasi minimal pada satu dimensi
terpaparnya lebih tinggi daripada laki-laki.
manapun.
Dengan
selain itu, penggunaan kayu sebagai
perbandingan
terhadap
bahan bakar yang tidak terkontrol dapat
tertentu, maka diperoleh tiga indikator
mengganggu keberlanjutan sumber daya
kemiskinan multidimensi yaitu headcount
hutan.
rumah
ratio atau proporsi rumah tangga miskin
menggunakan
multidimensi (H), intensitas kemiskinan
biomassa sebagai bahan bakar untuk
atau rata-rata deprivasi rumah tangga
memasak juga mengindikasikan tingkat
miskin
kemiskinan yang tinggi, karena jenis ini
multidimensi
harganya cenderung lebih murah dan
intensitasnya (MPI).
tangga
Tingginya yang
persentase
masih
(A),
dan
melakukan titik
potong
tingkat
kemiskinan
telah
disesuaikan
yang
mudah didapat di pasaran. Headcount ratio memiliki arti yang sama Gambaran di atas ingin menunjukkan
seperti pada pengukuran moneter yaitu
bahwa apabila kemiskinan dipandang
menunjukkan seberapa banyak penduduk
sebagai suatu bentuk kekurangan atau
yang berada di bawah titik potong (cut off)
deprivasi dari salah satu indikator di atas,
atau
maka dengan melihat tingginya proporsi
proporsi penduduk yang tidak mampu
rumah tangga yang mengalami deprivasi
memenuhi minimal satu fungsi dimensi.
pada
tersebut,
Intensitas kemiskinan menunjukkan rata-
kemiskinan akan tetap menjadi isu utama
rata deprivasi yang dialami penduduk
di Papua apabila inti penyebab kemiskinan
miskin, yang juga dapat menunjukkan
tidak diselesaikan.
kedalaman
berbagai
indikator
dalam
pengukuran
(breath
of
ini
adalah
deprivation).
Indikator ini akan lebih bermakna ketika Tingkat Kemiskinan Multidimensi:
dibandingkan pada dua populasi atau
Fenomena Perdesaan
subpopulasi, misalkan perkotaan dan perdesaan; laki-laki dan perempuan; antar
Rumah tangga dikatakan mengalami
provinsi; dan lain sebagainya. Apabila
kemiskinan
kedua indikator tersebut dikombinasikan
124
multidimensi
apabila
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun maka
diperoleh
tingkat
kemiskinan
semua
telah
disesuaikan
penduduk miskin terdeprivasi sebesar
intensitasnya. Tidak seperti headcount
59,53 persen dari sepuluh indikator yang
ratio
digunakan
multidimensi
yang
yang
perubahan
tidak ketika
akan
mengalami
penduduk
dimensi
tersebut,
dalam
rata-rata
pengukuran
ini,
miskin
sehingga tingkat kemiskinan multidimensi
terdeprivasi pada indikator yang lebih
yang telah disesuaikan intensitasnya (MPI)
banyak, indikator ini akan mengalami
sebesar 41,98 persen.
perubahan apabila penduduk miskin mengalami
pengurangan
atau
penambahan deprivasi.
World Bank (2009) mengemukakan bahwa kemiskinan
di
Asia
pada
dasarnya
merupakan fenomena perdesaan bahkan Pada tahun 2015, hampir 71 persen
di beberapa negara, 80 hingga 90 persen
penduduk
penduduk miskin berada di daerah
di
Papua
miskin
secara
multidimensi. Dalam konsep MPI, ini
perdesaan.
berarti mereka berada dalam kemiskinan
terlihat di Papua. Proporsi penduduk
akut. Penduduk miskin multidimensi
miskin multidimensi di perdesaan jauh
dapat terdeprivasi minimal pada satu
lebih tinggi daripada perkotaan. Gambar
dimensi tunggal, misalkan hanya pada
di atas menunjukkan bahwa sebesar 82,84
dimensi pendidikan, atau kombinasi dari
persen
beberapa indikator dari ketiga dimensi.
secara multidimensi sementara hanya
Apabila 71 persen penduduk miskin
28,72 persen saja penduduk perkotaan
tersebut semuanya terdeprivasi pada
yang
seluruh
kemiskinan yang dialami penduduk miskin
indikator
maka
intensitas
Fenomena
penduduk
miskin
tersebut
perdesaan
multidimensi.
lebih
miskin
Bahkan
kemiskinan akan sama dengan satu,
perdesaan
sehingga MPI akan bernilai sama dengan
penduduk miskin di perkotaan. Ini terlihat
headcount ratio. Dari hasil pengukuran,
dari besarnya intensitas kemiskinan di
dari 71 persen penduduk yang miskin
perdesaan
multidimensi, tidak semua penduduk
dibandingkan
terdeprivasi pada semua indikator atau
perkotaan yang hanya sebesar 40,60
yaitu
dalam
juga
61,47
intensitas
daripada
persen kemiskinan
125
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun persen. dengan kata lain, penduduk
lebih tinggi dari daerah perkotaan, maka
miskin perdesaan mengalami deprivasi
tingkat kemiskinan multidimensi di daerah
pada indikator yang lebih banyak daripada
perdesaan sebesar 50,92 persen, jauh
penduduk miskin perkotaan. Dengan
lebih tinggi daripada daerah perkotaan
proporsi dan intensitas kemiskinan yang
sebesar 11,66 persen.
Gambar 7.5
Komposisi Headcount Ratio (H), Intensitas Kemiskinan (A), dan Tingkat Kemiskinan Multidimensi (MPI) Provinsi Papua, 2015
82.84%
61.47%
70.51%
50.92%
59.53%
41.98%
Perdesaan Papua
40.60%
28.72%
11.66%
H
A
Perkotaan
Mo
Gambar di atas juga dapat digunakan
daerah perdesaan, selain proporsi rumah
untuk menentukan arah arah kebijakan
tangga miskin yang tinggi, intensitas
dalam
tingkat
kemiskinan juga relatif tinggi dan tidak
kemiskinan multidimensi menurut daerah
terlalu jauh berbeda, sementara rumah
tempat tinggal di Indonesia. Garis merah
tangga di daerah perkotaan memiliki
menunjukkan nilai indikator H dan A pada
proporsi penduduk miskin yang tidak
daerah
terlalu
rangka
perkotaan
mereduksi
dan
garis
ungu
besar
dengan
intensitas
menunjukkan nilai indikator H dan A pada
kemiskinan yang relatif lebih rendah
daerah perdesaan. Terlihat bahwa di
daripada intensitas kemiskinan daerah
126
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun perdesaan.
Dengan
mereduksi
demikian,
tingkat
untuk
kemiskinan
dialami, sementara di daerah perkotaan adalah
mereduksi
terlebih
kemiskinan
dahulu
multidimensi (MPI) di daerah perdesaan
intensitas
kemudian
adalah dengan terlebih dahulu mereduksi
mereduksi proporsi rumah tangga miskin
proporsi penduduk miskin multidimensi
multidimensi.
kemudian intensitas kemiskinan yang
Gambar 7.6
Tingkat Kemiskinan Multidimensi (MPI) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2015
Tolikara Yahukimo Puncak Jaya Intan Jaya Lanny Jaya Mamberamo Tengah Puncak Yalimo Dogiyai Paniai Deiyai Mamberamo Raya Pegunungan Bintang Asmat Mappi Papua Jayawijaya Sarmi Supiori Waropen Keerom Biak Numfor Boven Digoel Jayapura Kep. Yapen Nabire Merauke Mimika Kota Jayapura
0,781 0,698 0,686 0,672 0,629 0,626 0,601 0,595 0,588 0,582 0,554 0,547 0,531 0,502 0,464 0,420 0,379 0,372 0,310 0,286 0,282 0,221 0,219 0,196 0,195 0,194 0,185 0,099 0,098
Variasi tingkat kemiskinan multidimensi
pegunungan memiliki tingkat kemiskinan
(MPI) juga terlihat antar kabupaten/kota
multidimensi yang relatif lebih tinggi
di wilayah Papua. secara umum, wilayah
daripada wilayah pesisir. Pada tahun
127
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun 2015,
Kota
Jayapura
kabupaten/kota
merupakan
dengan
tingkat
sebesar 78,1 persen. Timpangnya akses masyarakat
terhadap
berbagai
kemiskinan multidimensi paling rendah
infrastruktur dasar untuk pendidikan dan
yaitu 9,8 persen, bahkan jauh lebih rendah
kesehatan
daripada
Sementara
penyebab
merupakan
multidimensi di wilayah pegunungan
angka
Kabupaten
provinsi.
Tolikara
kabupaten dengan tingkat kemiskinan
diduga
menjadi
tingginya
faktor
kemiskinan
dibandingkan wilayah pesisir.
multidimensi tertinggi di Papua yaitu
Kontribusi Dimensi Terhadap Tingkat Kemiskinan Multidimensi Menurut Tempat Tinggal Provinsi Papua, 2015
Gambar 7.7
23,27% 20,22 39,94 38,96%
69,47
36,11
23,95
37,77%
10,31 Perkotaan
Pendidikan
Dimensi
Kesehatan
pendidikan
Standar Hidup
memberikan
Pendidikan
sebesar
Perdesaan Kesehatan
38,96
Standar Hidup
persen
sedangkan
kontribusi paling besar terhadap tingkat
kesehatan memberikan kontribusi sebesar
kemiskinan
Papua,
37,77 persen. sementara itu, dimensi
meskipun tidak terlalu jauh berbeda
standar hidup memberikan sumbangan
dengan kontribusi dimensi kesehatan.
sebesar
Pendidikan
kemiskinan multidimensi yang dialami
128
multidimensi
memberikan
di
kontribusi
23,27
persen
terhadap
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun oleh penduduk miskin di Papua. ini
dalam hal ini kebutuhan kalori dan protein
mengindikasikan
persoalan
ideal. Ini berarti permasalahan kemiskinan
pendidikan dan kesehatan masih menjadi
multidimensi di perdesaan lebih kompleks
isu yang sangat penting dalam upaya
daripada di perkotaan karena penduduk
mengurangi tingkat kemiskinan yang
miskin
tinggi di Papua. sebagaimana yang telah
terdeprivasi pada hampir semua dimensi.
dijelaskan sebelumnya, ciri kemiskinan di
Sementara
Papua adalah kemiskinan akut yang sudah
daerah perkotaan adalah pada masalah
berlangsung antar generasi sehingga
memenuhi kemampuan penduduk untuk
untuk memutus rantai kemiskinan, upaya
mencukup kebutuhan kesehatan dan
yang
nutrisinya.
harus
bahwa
dilakukan
adalah
multidimensi
fokus
di
perdesaan
pemerintah
untuk
meningkatkan modal dasar manusia lewat pembangunan pendidikan dan kesehatan
Alarm Pembangunan: Ketimpangan
yang terus menerus. Salah satu ukuran yang paling sering Ada perbedaan penyebab kemiskinan
digunakan
multidimensi yang dialami penduduk
ketimpangan
perkotaan dan perdesaan. Kontribusi
menyeluruh
dimensi
dan
Koefisien ini didasarkan pada kurva
nutrisi, serta standar hidup terhadap
Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran
kemiskinan
penduduk
kumulatif yang membandingkan distribusi
perdesaan hampir merata yaitu masing-
dari suatu variabel tertentu dengan
masing sekitar 30 persen, sedangkan di
distribusi
perkotaan kontribusi dimensi kesehatan
persentase kumulatif penduduk. Nilai
dan nutrisi sangat dominan. Hampir 70
koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1,
persen kemiskinan multidimensi yang
jika koefisien Gini bernilai 0 berarti
dialami penduduk perkotaan disebabkan
pemerataan sempurna, sedangkan jika
ketidakmampuan penduduk kota untuk
koefisien
memenuhi fungsi kesehatan dan nutrisi
ketimpangan sempurna.
pendidikan,
kesehatan
multidimensi
untuk
mengukur
tingkat
pendapatan adalah
Uniform
Gini
secara
koefisien
yang
bernilai
Gini.
mewakili
1
berarti
129
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pendapatan Berdasarkan hasil Susenas, nilai koefisien
paling
rendah
adalah
Kabupaten Yalimo yaitu sebesar 0,1350.
Gini Papua pada tahun 2015 adalah 0,4221
yang
berarti
ketimpangan
Angka gini rasio mengindikasikan adanya
pendapatan di provinsi ini digolongkan
perubahan
dalam kelompok ketimpangan menengah.
penduduk. Gini rasio juga digunakan
Nilai koefisien Gini di Papua cukup
untuk
bervariasi
kabupaten/kota.
pengeluaran penduduk semakin baik atau
Ketimpangan pendapatan paling tinggi
buruk. Dibandingkan tahun sebelumnya,
yang ditunjukkan oleh nilai koefisien Gini
gini rasio Provinsi Papua mengalami
yang lebih tinggi ada di Kabupaten
peningkatan dari 0,410 menjadi 0,4221, ini
Merauke yaitu sebesar 0,4105; Jayawijaya
mengindikasikan
sebesar 0,3966; dan Biak Numfor sebesar
pengeluaran penduduk pada periode
0,3917,
tersebut semakin memburuk.
130
antar
sedangkan
ketimpangan
distribusi
melihat
pengeluaran
apakah
bahwa
pemerataan
distribusi
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 7.8
Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
0,4221
Papua
0,4105
Merauke
0,3966
Jayawijaya Biak Numfor
0,3917
Nabire
0,3888
Jayapura
0,3863 0,3687
Kep. Yapen
0,3650
Tolikara
0,3613
Keerom
0,3571
Boven Digoel
0,3517
Sarmi
0,3470
Kota Jayapura Puncak Jaya
0,3406
Asmat
0,3390
Mappi
0,3382
Mimika
0,3326
Puncak
0,3325
Waropen
0,3294 0,3199
Paniai
0,2992
Lanny Jaya
0,2840
Deiyai
0,2800
Supiori Mamb. Tengah
0,2739
Intan Jaya
0,2735 0,2677
Peg. Bintang
0,2566
Yahukimo
0,2338
Mamb. Raya
0,2043
Dogiyai Yalimo
0,1350
131
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tantangan: Mengurangi si Miskin
dimensi
tersebut
merupakan
permasalahan utama kemiskinan akut di Papua
Papua. Indikator kemiskinan multidimensi
kompleks.
yaitu headcount ratio (H) dan intensitas
Pengukuran kemiskinan secara moneter
kemiskinan (A) memberikan implikasi
maupun non moneter (multidimensi)
kebijakan yang berbeda. Di daerah
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan
perdesaan, headcount ratio relatif lebih
di Papua sangat tinggi. Ini berarti
tinggi daripada intensitas kemiskinan,
penduduk miskin di Papua adalah mereka
sehingga kebijakan yang dapat diambil
yang memiliki pendapatan rendah dan
untuk mereduksi tingkat kemiskinan di
standar hidup yang buruk, yang tercermin
daerah
dari kesehatan dan gizi, dan pendidikan
mereduksi proporsi penduduk yang miskin
yang rendah. Akibatnya adalah rendahnya
multidimensi,
produktivitas ekonomi mereka dan akibat
kemiskinan yang dialami rumah tangga
secara tidak langsung maupun langsung
miskin,
adalah perekonomian dapat tumbuh
multidimensi akan turun. Salah satu cara
lambat, sehingga tantangan yang dihadapi
untuk mereduksi proporsi rumah tangga
ke
meningkatkan
miskin di perdesaan adalah pemberian
pendapatan dan standar hidup mereka. Ini
bantuan pengentasan kemiskinan yang
tidak hanya akan memperbaiki tingkat
langsung diterima rumah tangga, misalnya
kesejahteraan mereka bahkan dapat
beasiswa untuk siswa miskin. Sementara
mendorong produktivitas dan pendapatan
itu,
seluruh
konteksnya
Persoalan
kemiskinan
merupakan
hal
depan
yang
adalah
perekonomian
di
Papua.Untuk
perdesaan
meningkatan standar hidup penduduk
kebijakannya,
miskin
melalui
adalah
melalui
peningkatan
kemudian
sehingga
karena
adalah
tingkat
intensitas adalah sebagai
pembangunan
dengan
intensitas
kemiskinan
kemiskinan
daerah contoh
maka dapat
infrastruktur
kapasitas atau modal dasar melalui
pendidikan, seperti sekolah khususnya
pembangunan pendidikan dan kesehatan.
untuk pendidikan menengah ke atas, dan
Hasil
penyaluran air layak konsumsi bagi rumah
pengukuran
kemiskinan
multidimensi menunjukkan bahwa kedua
132
tangga perdesaan.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
133
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
134
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Teori pertumbuhan tradisional mengasumsikan adanya fungsi agregat yang menggambarkan alokasi optimal dari sumber daya dalam perekonomian.” ──────── (Banerjee & Duflo, 2004)
Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi
mengenai proses pertumbuhan suatu
adalah seluruh rangkaian usaha dan
negara, sumber-sumber pertumbuhan
kebijakan
untuk
dan mekanismenya. Teori pertumbuhan
meningkatkan taraf hidup masyarakat,
tradisional mengasumsikan adanya fungsi
memperluas
agregat yang menggambarkan alokasi
yang
bertujuan
lapangan
kerja,
memeratakan pembagian pendapatan
optimal
masyarakat,
perekonomian (Banerjee & Duflo, 2004).
meningkatkan
hubungan
dari
sumber
untuk
daya
dalam
ekonomi regional, dan melalui pergeseran
Upaya
mendefinisikan
kegiatan ekonomi dari sektor primer ke
pertumbuhan ekonomi pun semakin
sektor sekunder dan tersier. Artinya,
banyak dilakukan oleh para ekonom dan
pembangunan ekonomi mengusahakan
peneliti, di mana modal manusia mulai
peningkatan pendapatan masyarakat yang
ditempatkan sebagai bagian penting dari
disertai dengan pemerataan yang sebaik
komponen pertumbuhan.
mungkin. Dasar
pemikiran
mengenai
modal
Sejak dahulu para ekonom telah mencoba
manusia ini bersandar pada teori Schultz
mengembangkan
pada tahun 1960an bahwa investasi pada
berbagai
pemikiran
135
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pendidikan akan meningkatkan output
dasarnya sumber pertumbuhan ekonomi
pertanian. Schultz menunjukkan bahwa
juga berasal dari faktor-faktor sosial
kontribusi
bahkan kebijakan politik. Bab ini akan
modal
manusia
pada
perekonomian Amerika Serikat lebih besar
menguraikan
kondisi
daripada kontribusi modal fisik seperti
Papua
dilihat
tanaman baru atau mesin. Adapun
pertumbuhan ekonomi dan PDRB per
menurut Becker (1992) investasi pada
kapita,
sementara
modal manusia dapat berupa pengeluaran
terkait
perekonomian
pada
ketenagakerjaan, pendidikan, maupun
pendidikan,
pelatihan,
dan
pemeliharaan kesehatan.
yang
perekonomian dari
indikator
faktor-faktor Papua
lain
seperti
kemiskinan akan diuraikan pada bab lainnya.
Pembangunan seringkali diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi,
Perekonomian Papua: Gambaran Umum
semakin baik pembangunan berlangsung di suatu negara, meskipun pertumbuhan
Perekonomian Papua pada tahun 2015
ekonomi yang tinggi seringkali tidak
mencatat perkembangan yang positif,
disertai dengan pembangunan di sektor
yang
lain, misalnya tingkat pengangguran dan
beberapa indikator ekonomi. Pertama,
kemiskinan yang masih tinggi, masih
pertumbuhan ekonomi dengan tambang
banyak penduduk yang tidak memiliki
mengalami
akses terhadap pendidikan dan kesehatan
persen sementara pertumbuhan ekonomi
yang layak, maupun berbagai dimensi
tanpa tambang tumbuh lebih lambat
pembangunan yang lain.
dibandingkan tahun sebelumnya. Pada
ditunjukkan
oleh
percepatan
peningkatan
hingga
7,97
tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Dengan demikian, tidak cukup mengukur
Papua tanpa tambang tercatat sebesar
perkembangan ekonomi di suatu wilayah
8,11 persen, sedikit lebih rendah daripada
melalui
laju pertumbuhan tahun 2014 yaitu
satu
indikator
misalnya
pertumbuhan ekonomi, karena pada
136
sebesar 8,81 persen.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Untuk menggambarkan perekonomian
Kedua,
Papua
sektor
menunjukkan surplus sebesar 1.260,7 USD
pertambangan dan penggalian perlu
di mana nilai ekspor Papua pada tahun
dieliminir karena sebagian besar nilai
2015 tercatat sebesar 2.007,37 juta USD
tambah
tidak
mengalami peningkatan sekitar 31,23
dinikmati oleh masyarakat Papua. Jika
persen dibandingkan tahun sebelumnya
demikian, struktur ekonomi Papua masih
yaitu sebesar 1.529,67 USD. Sementara
didominasi oleh sektor pertanian. Hal
itu, nilai impor Papua pada tahun yang
tersebut
besarnya
sama turun sekitar 26 persen dari
kontribusi sektor tersebut (13,38 persen)
1.014,47 USD pada tahun 2014 menjadi
terhadap nilai PDRB Papua.
746,72 USD di tahun 2015.
yang
dari
Tabel 8.1
lebih
sektor
tercermin
real,
tersebut
dari
neraca
perdagangan
Papua
Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Papua, 2011-2015
Indikator Ekonomi
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Pertumbuhan Ekonomi (%) Dengan -4,28 1,72 8,55 3,81 7,97 tambang Tanpa 9,67 8,98 8,21 8,81 8,11 tambang PDRB Harga Berlaku (Juta Rp) Dengan 108 188 756,4 112 812 560,5 122 857 170,5 133 539 410,7 152 125 954,9 tambang Tanpa 57 867 288,36 66 200 779,31 74 601 795,16 87 399 803,16 102 540 120,40 tambang PDRB Harga Konstan (Juta Rp) Dengan 106 066 723,39 107 890 942,59 117 118 818,90 121 580 118,76 131 270 876,27 tambang Tanpa 56 057 784,99 61 089 708,40 66 107 672,48 71 930 945,90 77 764 599,15 tambang PDRB per kapita harga berlaku (Juta Rp)
137
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tabel 8.1
Lanjutan
Indikator Ekonomi
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dengan tambang Inflasi (%) Neraca Perdagangan Luar Ekspor (Juta US$) Impor (Juta US$) Investasi PMDN (Miliar Rp) PMA (Juta US$)
37 111,15
37 935,01
40 513,65
43 202,00
48 303,54
3,40
4,52
8,27
7,98
2,79
2 544,4
1 093,7
2 221,6
515,20
1 260,7
3 657,4
2 116,5
2 728,0
1 529,7
2 007,4
1 112,9
1 022,8
506,4
1 014,5
746,7
3 263,4
8 535,5
10 679,6
19 137,38
n.a.
8 596,4
11 120,0
18 545,1
29 563,67
n.a.
Indikator ketiga adalah inflasi yang
19,14 triliun rupiah sementara PMA
menunjukkan pergerakan harga barang
mencapai 29,56 miliar USD.
dan jasa di kota inflasi. Inflasi Kota Jayapura pada tahun 2015 (yoy) sebesar
Struktur Ekonomi Papua: Dominasi
2,79 persen dan berada dalam kisaran
Sektor Pertanian
sasaran
inflasi
2015
Selanjutnya,
kondisi
penanaman
modal
yaitu
4±1%.
perbankan
dan
Ketika menilai apakah perekonomian di
Papua
juga
suatu wilayah berlangsung baik atau
menunjukkan peningkatan positif. Nilai
buruk,
investasi dalam bentuk Penanaman Modal
pendapatan yang diperoleh semua orang
Dalam Negeri (PDMA) dan Penanaman
dalam perekonomian. Inilah yang diukur
Modal Asing (PMA) tahun 2014 meningkat
oleh Produk Domestik Bruto (PDB). PDB
masing-masing sekitar 80 persen dan 60
mengukur dua hal pada saat yang
persen. Pada tahun 2014 PMDN mencapai
bersamaan yaitu total pendapatan semua
138
yang
dilihat
adalah
total
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun orang dalam perekonomian dan total
mengukur laju pertumbuhan ekonomi
pembelanjaan negara untuk membeli
secara keseluruhan atau setiap sektor
barang dan jasa hasil dari perekonomian,
sedangkan PDRB nominal bertujuan untuk
karena pada dasarnya untuk suatu
melihat struktur perekonomian suatu
perekonomian
daerah.
secara
keseluruhan,
pendapatan akan sama persis dengan pengeluaran. Domestik
Selanjutnya, Regional
Bruto
Produk
Nilai PDRB nominal Papua selama periode
(PDRB)
2011
hingga
2015
menunjukkan
didefinisikan sebagai nilai tambah bruto
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada
seluruh barang dan jasa yang tercipta atau
tahun
dihasilkan di wilayah domestik suatu
152.125,95
negara yang timbul sebagai akibat dari
sebesar 40,61 persen dibandingkan tahun
berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu
2011. Peningkatan nilai tersebut berasal
periode tertentu tanpa memperhatikan
dari perubahan harga dan juga perubahan
faktor produksi yang dimiliki residen atau
volume produksi. Sementara itu, apabila
bukan residen.
dilihat menurut nilai riil, perkembangan
2015,
ekonomi
PDRB
miliar
Papua
Papua
rupiah
juga
sebesar
meningkat
mengalami
Untuk mendapatkan ukuran dari jumlah
perkembangan yang positif di mana nilai
produksi yang tidak dipengaruhi oleh
PDRB riil Papua pada periode yang sama
perubahan harga, digunakan ukuran PDRB
juga menunjukkan peningkatan. Pada
riil yang menilai produksi barang dan jasa
tahun 2015, PDRB riil Papua sebesar
pada harga tetap (konstan), sementara
131.270,88 miliar rupiah meningkat 23,76
PDRB nominal digunakan untuk menilai
persen dari tahun 2011. Berbeda dengan
produksi barang dan jasa dengan harga-
nilai PDRB nominal, peningkatan nilai
harga di masa sekarang. Dengan demikian
tersebut berasal hanya dari peningkatan
PDRB
volume produksi.
riil
Gambar 8.1
dapat
digunakan
untuk
Struktur Perekonomian Provinsi Papua, 2015
139
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Jasa kesehatan dan Administrasi pemerintahan, kegiatan sosial pertanahan, dan jaminan 1,61% sosial wajib Jasa lainnya Jasa perusahaan Jasa pendidikan 9,73% 1,05% 1,16% 1,96% Real estate 2,68%
Pertanian, kehutanan, dan perikanan 13,38%
Jasa keuangan dan asuransi 1,65% Informasi dan komunikasi 3,77% Transportasi dan pergudangan Penyediaan 5,21% akomodasi Perdagangan besar dan dan makan eceran; reparasi mobil dan minum sepeda motor 0,81% 8,92%
Pertambangan dan penggalian 32,60%
Konstruksi 13,21%
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 0,06%
Industri pengolahan 2,17% Pengadaan listrik dan gas 0,03%
Dominasi perekonomian Papua pada
di bawah enam persen. Selanjutnya,
tahun 2015 masih berasal dari sektor
Gambar 7.3 menunjukkan perkembangan
pertambangan dan penggalian (32,60
peranan atau kontribusi masing-masing
persen) diikuti oleh sektor pertanian,
sektor selama kurun waktu lima tahun
kehutanan, dan perikanan (13,38 persen);
terakhir. Dari gambar tersebut terlihat
sektor konstruksi (13,21 persen); sektor
bahwa kontribusi sektor pertambangan
administrasi pemerintahan, pertanahan,
dan penggalian terhadap perekonomian
dan jaminan sosial wajib (9,73 persen);
Papua mengalami penurunan sementara
dan sektor perdagangan besar dan eceran;
kontribusi sektor pertanian, kehutanan,
reparasi mobil dan sepeda motor yaitu
dan perikanan serta sektor konstruksi
sebesar
terus mengalami peningkatan.
8,92
persen.
Sementara
kontribusi sektor lainnya masing-masing Gambar 8.2
140
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20 0
0 2011
2012
2013
2014
2011
2015
Dengan tambang
2012
2013
2014
2015
Tanpa tambang
Jasa lainnya Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Jasa pendidikan Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib Jasa perusahaan Real estat Jasa keuangan dan asuransi Informasi dan komunikasi Penyediaan akomodasi dan makan minum Transportasi dan pergudangan Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Konstruksi Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Pengadaan listrik dan gas Industri pengolahan Pertambangan dan penggalian Pertanian, kehutanan, dan perikanan
Nilai produksi dari sektor pertambangan
seolah-olah tidak stabil. Oleh sebab itu,
dan penggalian sangat besar sehingga
untuk
struktur perekonomian Papua sangat
perkembangan perekonomian Papua yang
dipengaruhi oleh sektor ini. Produksi dari
‘sebenarnya’, sektor pertambangan dan
sektor pertambangan dan penggalian
penggalian perlu dikeluarkan dari analisis.
tidak
melihat
peranan
maupun
stabil karena tergantung dari
kandungan tambang yang tidak pasti,
Struktur
ekonomi
sehingga ketika produksi dari tambang
pertambangan dan penggalian selama
dan penggalian turun, perekonomian
periode
Papua secara keseluruhan akan terlihat
mengalami pergeseran. Sektor pertanian,
2011
Papua
hingga
2015
tanpa
tidak
141
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kehutanan,
dan
perikanan
masih
memberikan kontribusi terbesar terhadap
memberikan kontribusi sebesar 13,24 persen pada tahun 2015.
perekonomian Papua, meskipun selama periode tersebut peranan sektor tersebut
Dua sektor lainnya yang memberikan andil
terus mengalami penurunan dari 22,06
cukup besar terhadap perekonomian
persen pada 2011 menjadi 19,85 persen
Papua selama periode 2011-2015 adalah
pada 2015. Kontributor terbesar kedua
sektor transportasi dan pergudangan
terhadap PDRB Papua selama kurun waktu
serta sektor informasi dan komunikasi.
lima
Peranan
tahun
terakhir
adalah
sektor
dua
sektor
ini
terhadap
konstruksi. Peranan sektor ini terhadap
perekonomian Papua pada tahun 2015
perekonomian Papua mengikuti tren
masing-masing sebesar 7,72 persen dan
positif
oleh
5,60 persen. Sementara itu, peranan 11
meningkatnya kontribusi sektor tersebut
sektor lainnya terhadap total PDRB Papua
dari 17,16 persen pada 2011 menjadi
pada periode yang sama masing-masing
19,39 persen pada tahun 2015. Hal ini
kurang dari empat persen.
menjadi
yang
ditunjukkan
indikasi
pembangunan
bahwa
fisik
di
kegiatan
Papua
terus
Dari Sektor Primer ke Sektor Sekunder
mengalami peningkatan.
dan Tersier
Selama lima tahun terakhir, sektor
Pada
administrasi pemerintahan, pertahanan
dikemukakan
bahwa
hakikat
dan jaminan sosial waijb menempati
pembangunan
ekonomi
adalah
urutan
kontributor
peningkatan
Sektor
ini
melalui pergeseran struktur ekonomi dari
memberikan andil sebesar 14,44 persen
sektor primer ke sektor sekunder dan
pada tahun 2015 berfluktuasi selama lima
tersier. Kedua sektor tersebut menjadi
tahun terakhir. Fluktuasi juga terlihat pada
indikator pembangunan ekonomi di suatu
sektor perdagangan besar dan eceran;
wilayah
reparasi mobil dan sepeda motor yang
output mengolah bahan baku dan tidak
terhadap
142
ketiga PDRB
sebagai Papua.
awal
bab
pendapatan
karena
dalam
ini
telah
masyarakat
menghasilkan
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun bergantung sumber-sumber daya alam
di dalamnya, sehingga dianggap lebih
seperti tanah dan segala yang terkandung
stabil.
Struktur Perekonomian Menurut Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Provinsi Papua, 2011-2015
Gambar 8.3
58,31 53,85
51,97
33,79
35,11
10,95
12,36
12,91
2011
2012
2013
30,74
Primer
Sekunder
47,57
45,97
37,52
38,56
14,91
15,47
2014
2015
Tersier
Untuk melihat ada tidaknya transformasi
dan
atau pergeseran struktur ekonomi Papua,
pertambangan dan penggalian.
maka 17 sektor dikelompokkan ke dalam
perikanan;
serta
sektor
2. Sektor sekunder, yaitu sektor yang
tiga kelompok, sebagai berikut.
mengolah bahan baku baik dari sektor
1. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak
primer maupun sektor sekunder itu
mengolah bahan baku melainkan
sendiri menjadi barang yang lebih
hanya
sumber-
tinggi nilainya. Sektor ini meliputi
sumber alam seperti tanah dan segala
industri pengolahan; pengadaan listrik
yang
dalamnya,
dan gas; pengadaan air, pengelolaan
meliputi sektor pertanian, kehutanan,
sampah, limbah, dan daur ulang; serta
mendayagunakan
terkandung
di
sektor konstruksi.
143
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun 3. Sektor tersier, yaitu sektor yang
selanjutnya hingga tahun 2015 kontribusi
produksinya bukan dalam bentuk fisik
sektor primer terhadap perekonomian
melainkan
jasa,
Papua “hanya” 45,97 persen. Sebaliknya,
meliputi sektor perdagangan besar
kontribusi sektor sekunder dan tersier
dan eceran; reparasi mobil dan
perlahan terus mengalami peningkatan
sepeda motor; sektor transportasi dan
dari tahun ke tahun, hingga pada tahun
pergudangan;
penyediaan
2015 kontribusi kedua sektor tersebut
akomodasi dan makan minum; sektor
masing-masing sebesar 15,47 persen dan
informasi dan komunikasi; sektor jasa
38,56 persen. Kondisi tersebut cukup
keuangan dan asuransi; sektor real
menggembirakan karena menjadi indikasi
estat; sektor jasa perusahaan; sektor
bahwa dalam kurun waktu lima tahun
administrasi
pemerintahan,
terjadi pergeseran struktur ekonomi di
pertanahan dan jaminan sosial wajib;
Papua dari sektor primer menjadi sektor
sektor jasa pendidikan; sektor jasa
sekunder dan tersier.
dalam
bentuk
sektor
kesehatan dan kegiatan sosial; serta sektor jasa lainnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Selama periode 2011 hingga 2015 sektor
Selama kurun waktu lima tahun terakhir,
primer masih menjadi “primadona” dalam
laju
kegiatan ekonomi Papua. Hal ini terlihat
berfluktuasi.
dari kontribusi sektor tersebut dalam
perekonomian Papua pada tahun 2015
penciptaan nilai tambah ekonomi di
terlihat menunjukkan pergerakan yang
Papua. Pada kurun waktu 2011 hingga
positif. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh
2013 peranan sektor primer terhadap
produksi
perekonomian Papua bahkan mencapai
pertambangan dan penggalian. Secara
lebih dari 50 persen atau lebih dari
umum, ekonomi Papua mampu tumbuh
separuh total nilai tambah ekonomi
sebesar 7,97 persen, lebih tinggi daripada
Papua. Peranan sektor tersebut kemudian
laju pertumbuhan PDRB pada tahun
perlahan
sebelumnya yaitu sebesar 3,81 persen, di
144
menurun
pada
periode
pertumbuhan
yang
ekonomi
Meskipun
berasal
Papua
demikian,
dari
sektor
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun mana
sektor
pertambangan
dan
persen
penggalian menyumbang sebesar 3,17
Gambar 8.4
terhadap
total
pertumbuhan
tersebut.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua, 2011-2015
9,67
8,98
8,81
8,21
8,11
8,55
7,97
3,81 1,72 2011
2012
2013
2014
2015
-4,28 Dengan tambang
Tanpa tambang
Sebagai penyumbang terbesar kedua bagi
ekonomi Papua. hal ini disebabkan
perekonomian Papua, sektor pertanian,
pertumbuhan
kehutanan, dan perikanan memberikan
kehutanan, dan perikanan di tahun 2014
kontribusi sebesar 0,80 persen terhadap
yang lebih lambat dibandingkan kedua
pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun
sektor tersebut.
sektor
pertanian,
2015, sedikit lebih rendah daripada sektor konstruksi
dan
sektor
administrasi
Apabila pengaruh sektor pertambangan
pemerintahan, pertanahan, dan jaminan
dan penggalian dikeluarkan, maka laju
sosial wajib yang memberikan kontribusi
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015
masing-masing sebesar 1,13 persen dan
sedikit
0,92 persen terhadap total pertumbuhan
pertumbuhan tahun 2014. Pada tahun
lebih
rendah
daripada
laju
145
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun 2015, tercatat ekonomi Papua mampu
setelah pada tahun 2011 ekonomi Papua
tumbuh sebesar 8,11 persen sedangkan
mencapai titik pertumbuhan tertinggi
tahun sebelumnya sebesar 8,81 persen.
selama periode 2011-2015 yaitu sebesar
Angka tersebut merupakan yang terendah
9,67 persen.
selama kurun waktu lima tahun terakhir, Gambar 8.5
Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua, 2011-2015
20 15 10 5 0 2011
2012
2013
2014
2015
-5 -10 -15 -20 Pertanian, kehutanan, dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Pengadaan listrik dan gas Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Konstruksi Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Transportasi dan pergudangan Penyediaan akomodasi dan makan minum Informasi dan komunikasi Jasa keuangan dan asuransi Real estat Jasa perusahaan Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
Sektor
pemerintahan,
sektor lainnya. Sektor ini mampu tumbuh
pertanahan, dan jaminan sosial memiliki
hingga 11,03 persen pada tahun 2015.
pertumbuhan tertinggi dibanding sektor-
Pertumbuhan positif juga ditunjukkan
146
administrasi,
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun oleh sektor-sektor lainnya kecuali sektor
(6,73 persen); sektor real estat (5,86
pengadaan listrik dan gas yang tumbuh
persen); sektor informasi dan komunikasi
negatif sebesar 4,15 persen. Sektor-sektor
(5,19 persen); sektor pengadaan air,
lain yang mencatat pertumbuhan positif
pengelolaan sampah, limbah dan daur
pada tahun 2015 secara berurutan yaitu
ulang
sektor konstruksi (10,07 persen); sektor
perusahaan (3,97 persen); sektor industri
transportasi
(9,53
pengolahan (3,77 persen); dan sektor jasa
persen); sektor jasa kesehatan dan
keuangan dan asuransi yang tumbuh
kegiatan sosial (8,36 persen); sektor
sebesar 2,63 persen.
dan
pergudangan
(3,99
persen);
sektor
jasa
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (8,25 persen);
Rata-rata Pendapatan Penduduk Papua
sektor pertambangan dan penggalian (7,77
persen);
sektor
penyediaan
Apabila PDRB suatu wilayah dibagi dengan
akomodasi dan makan minum (7,52
jumlah penduduk yang tinggal di wilayah
persen); sektor jasa pendidikan (7,24
tersebut, maka akan dihasilkan suatu
persen); dan sektor jasa lainnya yang
indikator yaitu PDRB per kapita. PDRB per
mampu tumbuh sebesar 7,04 persen.
kapita nominal menunjukkan nilai PDRB nominal per kepala atau per satu orang
Sementara itu, sektor-sektor yang tumbuh
penduduk. Indikator ini juga dapat
positif di bawah enam persen yaitu sektor
menunjukkan
pertanian, kehutanan, dan perikanan
penduduk.
Gambar 8.6
rata-rata
pendapatan
PDRB per Kapita Papua, 2012-2015
147
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
48,303 40,513
37,935
37,111
43,201
32,558 28,275 24,600
22,261
19,849
2011
2012
2013
2014
Dengan tambang
2015
Tanpa tambang
Secara umum, PDRB per kapita penduduk
PDRB Pengeluaran: Kebutuhan Konsumsi
Papua selama periode 2011 hingga 2015
Rumah Tangga
terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB per kapita penduduk Papua
Selain mengukur total pendapatan semua
mencapai 48,3 juta rupiah, mengalami
orang dalam perekonomian, PDRB juga
peningkatan
sekaligus mengukur total pengeluaran
dibandingkan
sebesar tahun
11,81
persen
sebelumnya.
yang
dibelanjakan
negara
untuk
Selanjutnya, apabila dilihat tanpa sektor
memperoleh barang dan jasa hasil dari
pertambangan dan penggalian, maka
perekonomian.
PDRB
per
meningkat
kapita sebesar
Pengeluaran
negara
penduduk
Papua
tersebut terdiri dari pengeluaran untuk
15,15
persen
konsumsi
akhir
rumah
tangga;
dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi
pengeluaran konsumsi akhir lembaga non
32,56 juta rupiah pada tahun 2015.
profit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; pembentukan modal tetap domestik
148
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun bruto (PMTB); perubahan inventori; dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Gambar 8.7
Komponen Pengeluaran PDRB Provinsi Papua, 2015
Impor; 30,80 Konsumsi rumah tangga; 47,26
Ekspor; 28,20
Konsumsi pemerintah; 22,47
Perubahan inventori; 0,19
Konsumsi LNPRT; 1,91
PMTB; 30,77
Produk yang dikonsumsi (rumah tangga,
terhadap total pengeluaran selama tahun
LNPRT, pemerintah) di wilayah domestik
2015, yaitu sebesar 30,77 persen. Ekspor
Papua sebagian besar masih untuk
dan impor juga mempunyai peran yang
memenuhi kebutuhan konsumsi akhir
cukup besar pada tahun tersebut, masing-
rumah tangga. Pada tahun 2015, sebesar
masing sebesar yaitu sebesar 28,20
47,26 persen PDRB Papua ditujukan untuk
persen dan 30,80 persen. Tingginya
konsumsi rumah tangga. Selanjutnya,
persentase pengeluaran untuk impor
pengeluaran
(PMTB)
mengindikasikan permintaan domestik
memberikan kontribusi terbesar kedua
Papua masih dipenuhi oleh produk impor.
untuk
kapital
149
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Konsumsi pemerintah memberikan andil
menunjukkan bahwa peran pemerintah
sebesar 22,47 persen terhadap total
dalam menyerap PDRB juga cukup besar.
pengeluaran
PDRB
Papua,
ini
Distribusi PDRB Nominal Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015
Tabel 8.2
Komponen Pengeluaran (1)
Konsumsi rumah tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi pemerintah PMTB Perubahan inventori Ekspor Impor Total PDRB
2011
2012
Tahun 2013
(2)
(3)
(4)
41,42 1,52 18,81 26,44 -1,06 59,43 46,57 100,00
44,47 1,66 20,15 28,43 0,15 51,65 46,51 100,00
46,66 1,76 21,31 29,58 0,27 43,96 43,54 100,00
2014
2015
(5)
(6)
49,04 1,94 22,88 31,12 -0,28 28,85 33,55 100,00
47,26 1,91 22,47 30,77 0,19 28,20 30,80 100,00
Pada periode 2011-2013 perdagangan
Sementara itu, pada periode 2014 hingga
antar
yang
2015, perdagangan antar wilayah Papua
direpresentasikan oleh transaksi ekspor
menunjukkan nilai ekspor lebih rendah
dan impor menunjukkan nilai ekspor
daripada nilai impor. Ini menunjukkan
Papua cenderung lebih tinggi dari nilai
bahwa
impor. Kecenderungan perdagangan antar
perdagangan antar wilayah berada dalam
wilayah Papua dalam periode tersebut
kondisi defisit.
selalu
wilayah
menunjukkan
Gambar 8.8
150
Papua
kondisi
pada
periode
tersebut,
surplus.
Pertumbuhan PDRB Riil Menurut Pengeluaran Provinsi Papua, 2011-2015
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
150 100 50 0 2011
2012
2013
2014
2015
-50 -100 -150 -200 -250 Konsumsi rumah tangga
Konsumsi LNPRT
Konsumsi pemerintah
PMTB
Perubahan inventori
Ekspor
Impor
Selama kurun waktu 2011 hingga 2015
di mana pertumbuhan tertinggi terjadi
terjadi
penggunaan
pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,55
konsumsi PDRB Papua. Pada tahun 2015,
persen sedangkan pertumbuhan terendah
hampir semua komponen pengeluaran
pada 2011 yaitu minus 4,28 persen.
fluktuasi
(kecuali
dalam
perubahan
inventori)
menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun
pertumbuhan
Investasi
pengeluaran
untuk konsumsi akhir rumah tangga,
Secara umum, investasi dalam bentuk
konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah,
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dan PMTB pada tahun 2015 lebih rendah
dan Penanaman Modal Asing (PMA)
daripada tahun sebelumnya. Secara rata-
membutuhkan
rata, pada periode tersebut ekonomi
kemudahan
Papua telah tumbuh sebesar 3,55 persen
penanaman modal. Iklim investasi daerah
dan
iklim
yang
kejelasan
sehat, prosedur
151
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun juga dipengaruhi oleh kondisi mikro
asing, baik yang menggunakan modal
ekonomi daerah yang bersangkutan.
asing
Apabila kondisi tersebut tercapai maka
berpatungan dengan penanam modal
sektor swasta akan terlibat aktif dalam
dalam negeri. Selama kurun waktu lima
menggerakkan roda perekonomian. Saat
tahun terakhir, jumlah proyek masuk ke
ini Papua sudah diperhitungkan sebagai
Papua yang berasal dari PMA terus
salah satu daerah tujuan investasi. Selama
mengalami peningkatan. Selama kurun
kurun waktu 2008 hingga 2013, investasi
waktu tersebut, PMA ke Papua meningkat
di Papua terus meningkat baik investasi
sebesar 24,13 persen hingga pada tahun
yang berasal dari PMDA maupun PMA,
2015 mencapai 108 proyek. Setiap
bahkan perkembangan investasi PMA
tahunnya, nilai realisasi investasi modal
Papua menempati urutan keempat di
asing
Indonesia.
peningkatan. Pada tahun 2014, nilai
sepenuhnya
di
Papua
maupun
juga
yang
mengalami
investasi proyek PMA sebesar 29.563,67 Penanaman modal asing merupakan
juta USD meningkat sebesar 59,41 persen
kegiatan
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu
menanam
modal
untuk
melakukan usaha di wilayah Indonesia
18.545,11 juta USD.
yang dilakukan oleh penanam modal
Gambar 8.9
152
Perkembangan Jumlah Proyek dan Nilai Invetasi PMDN dan PMA di Papua, 2011-2013
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
120 103 100
108 29.563,67
95 87 78
80
65
18.545,11
60
19.137,38
42 40
11.120,02
30
8.596,40 10.679,55
20
8.353,52 3.263,48
0 2011
2012
2013
2014
2011
PMDN
2012
2013
2014
PMA
Sementara itu, penanaman modal dalam
dipengaruhi oleh banyak faktor. Di
negeri merupakan kegiatan menanam
Indonesia pada umumnya, faktor penarik
modal untuk melakukan usaha di wilayah
tersebut diantaranya jumlah penduduk
Indonesia yang dilakukan oleh penanam
yang besar sehingga tersedia angkatan
modal
dengan
kerja dengan produktivitas yang masih
menggunakan modal dalam negeri. Dalam
dapat ditingkatkan; tersedia bahan baku;
kurun waktu 2011 hingga 2014, jumlah
stabilitas politik dan ruang bagi penerapan
proyek masuk ke Papua yang berasal dari
mekanisme pasar semakin luas; dan biaya
PMDN telah mengalami peningkatan lebih
yang tak terkait langsung dengan kegiatan
dari dua kali lipat jumlah proyek pada
ekonomi makin kecil (clean gonverment
tahun 2011. Nilai investasi dari total
atau good corporate governance). Belajar
proyek tersebut mencapai 19.137,38
dari situ, upaya yang bisa dilakukan
miliar rupiah pada tahun 2014.
pemerintah daerah untuk menarik minat
dalam
negeri
investor menanamkan modalnya di Papua Penanaman modal yang dilakukan oleh
adalah dengan meningkatkan promosi
investor baik dalam maupun luar negeri
potensi daerah, menjamin iklim ekonomi
tidak terjadi dengan sendirinya, namun
dan
politik
yang
kondusif,
serta
153
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun mendukung kelancaran investasi melalui
misalnya pendidikan dan kesehatan. Ada
pembangunan
banyak
infrastruktur
yang
memadai.
faktor
yang
mempengaruhi
mengapa pendapatan masyarakat yang tinggi tidak serta merta diikuti oleh
Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
membaiknya status kesehatan penduduk, semakin
baiknya
asupan
gizi
yang
Besaran nilai IPM dapat memberikan
dikonsumsi masyarakat, atau semakin
gambaran
pembangunan
lama seseorang mengenyam bangku
manusia sebagai dampak dari kegiatan
pendidikan, semakin tinggi partisipasi
pembangunan di suatu wilayah. Semakin
masyarakat dalam politik, dan berbagai
tinggi nilai IPM maka semakin baik
dimensi sosial lainnya. Itulah mengapa
pencapaian pembangunan manusia di
UNDP
wilayah tersebut. Hasil pembangunan
pembangunan sebagai proses dalam
ekonomi juga seharusnya sampai kepada
memperluas
pembangunan
Idealnya,
bukan semata-mata pendapatan riil per
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi
kapita atau pertumbuhan ekonomi yang
maka semakin tinggi angka harapan hidup,
tinggi.
pencapaian
manusia.
kemudian
mendefinisikan
pilihan-pilihan
manusia
semakin tinggi tingkat pendidikan, serta semakin baik standar hidup penduduk.
Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian IPM dan pertumbuhan ekonomi menurut
kabupaten/kota
ekonomi yang tinggi tidak selalu disertai
sebagai
gambaran
dengan pembangunan di dimensi lainnya,
pembangunan antar wilayah di Papua.
Pada
kenyataannya,
Tabel 8.3
154
pertumbuhan
awal
di
Papua capaian
Capaian IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Papua, 2015
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Kabupaten/Kota
IPM
Pertumbuhan Ekonomi
(1)
(2)
(3)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kep. Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Mamberamo Tengah Yalimo Lanny Jaya Nduga Puncak Dogiyai Deiyai Intan Jaya Kota Jayapura Papua
67,75 54,18 70,04 66,49 65,28 70,85 54,20 44,87 70,89 59,02 56,11 46,62 46,63 40,91 46,38 60,99 63,43 62,35 60,09 48,29 25,47 44,18 43,55 44,32 39,41 52,78 44,35 48,28 78,05 57,25
7,04 6,22 9,98 8,23 6,34 8,89 9,82 6,41 7,68 5,60 6,89 5,73 6,96 6,11 5,50 7,25 7,07 9,67 5,14 10,25 7,82 6,60 6,35 8,88 10,32 9,16 12,18 12,94 9,29 7,97
Pada tahun 2015, dari 34 provinsi di
demikian IPM Papua terus mengalami
Indonesia,
peningkatan dibandingkan tahun-tahun
Papua
merupakan
satu-
satunya provinsi dengan capaian IPM yang
sebelumnya.
Capaian
pembangunan
masih berstatus “rendah” (IPM kurang
manusia di kabupaten/kota di Papua
dari 60) yaitu sebesar 57,25, meskipun
cukup bervariasi. Mayoritas kabupaten di
155
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Papua masih berstatus IPM rendah.
indikator yang dapat digunakan untuk
Meksipun demikian, pada periode 2014
mengukur
hingga 2015, seluruh kabupaten/kota di
penduduk adalah Gini Rasio. Pembahasan
Papua mengalami peningkatan.
mengenai
ketimpangan
indikator
pendapatan
tersebut
akan
disajikan pada bab lain dalam publikasi ini. Apabila dikaitkan dengan pembangunan Tantangan: Menyelaraskan
ekonomi yang diukur oleh indikator
Pembangunan Ekonomi dan
tunggal yaitu pertumbuhan ekonomi, maka
dapat
dikatakan
Pembangunan Manusia
bahwa
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak pada peningkatan
Untuk mencapai tujuan pembangunan
kesejahteraan penduduk di Papua. Tabel
ekonomi perlu disusun strategi yang dapat
di atas menunjukkan bahwa pada tahun
memberikan dampak signifikan terhadap
2015,
perekonomian
selalu
berdampak
kabupaten/kota
dengan
IPM
Papua.
Strategi
yang
menengah atas (IPM=66,0–79,9) seperti
disusun perlu dibangun berdasarkan
Kota
Jayapura,
prioritas yang mengacu pada hambatan
Merauke, Nabire, Biak Numfor, dan
utama. Di Papua, aspek kewilayahan perlu
Mimika memiliki pertumbuhan ekonomi
menjadi
yang cukup tinggi (di atas 7 persen). Akan
karakteristik sumber daya yang tersedia di
tetapi, pada tahun yang sama, beberapa
masing-masing wilayah di Papua berbeda-
kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi
beda.
Jayapura,
Kabupaten
pertimbangan
karena
yang tinggi (di atas 10 persen) seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Puncak,
Secara umum, hambatan utama di hampir
Deiyai, dan Intan Jaya justru memiliki
seluruh wilayah Papua adalah terbatasnya
capaian IPM yang rendah (di bawah 50).
infrastruktur yang memadai seperti listrik,
Ini
bahwa
jalan, jembatan, pelabuhan, maupun
pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah
bandara. Padahal infrastruktur yang baik
tersebut belum dinikmati seluruh lapisan
sangat diperlukan untuk meningkatkan
masyarakat secara merata. Salah satu
investasi
156
dapat
menjadi
indikasi
yang
dapat
mendorong
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pertumbuhan ekonomi Papua. Kegiatan
menengah
ekonomi di berbagai sektor juga sangat
ketersediaan tenaga kerja ahli juga
tergantung
diperlukan
dengan
tersedianya
infrastruktur yang baik.
diversifikasi
dan
tinggi.
untuk sektor
Selain
itu,
memperkuat ekonomi
bernilai
tambah tinggi. Kualitas tenaga kerja yang Selanjutnya,
kuantitas
dan
kualitas
rendah
di
sektor
pertanian
sumber daya manusia yang terbatas di
menghambat
proses
Papua juga merupakan faktor penting
produktivitas pertanian.
dapat
peningkatan
yang menunjang terlaksananya kegiatan ekonomi Papua. Hal ini perlu mendapat
Hambatan selanjutnya dapat berasal dari
perhatian karena untuk bertransformasi
birokrasi maupun kondisi politik dan
dari sektor primer ke sektor sekunder
keamanan
di
membutuhkan banyak tenaga kerja teknis
Bagaimana
pun
yang berpendidikan tinggi khususnya
tersebut sangat mempengaruhi efektivitas
dalam memperkuat struktur ekonomi
dan efisiensi proses produksi barang dan
pada sektor sekunder terkait teknologi
jasa serta minat investasi di Papua.
beberapa juga
wilayah.
faktor-faktor
157
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
158
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
159
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
160
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Pertumbuhan ekonomi disertai dengan proses penggunaan sumber daya dan dana untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian suatu negara.” ──────── (Chenery dan Syrquin, 1975) Perkembangan ekonomi yang ditunjukkan
usaha.
oleh peningkatan pendapatan per kapita
produksi tersebut erat kaitannya dengan
dan pertumbuhan ekonomi biasanya
perubahan alokasi sumber daya dan dana
disertai
yang
dengan
transformasi
berbagai
selama
struktur
pertumbuhan
ekonomi, yang biasanya terjadi karena
diantaranya peningkatan kualitas hidup
tiga hal, yaitu: (1) pergeseran dalam pola
manusia. Angka IPM sebagai indikator
permintaan atau konsumsi barang dan
yang mengukur kualitas hidup manusia di
jasa; (2) perubahan dalam kuantitas,
Papua menunjukkan peningkatan dari
kualitas, dan komposisi barang modal
tahun
masih
dan/atau teknologi; dan (3) peningkatan
dikategorikan rendah, IPM Papua tumbuh
spesialisasi dalam pelaksanaan kegiatan
dengan
ekonomi baik antar sektor dan unit usaha
tahun,
cepat.
dan
terjadi
dalam
ekonomi,
ke
sosial
proses
Perubahan
meskipun
Selain
itu
proses
transformasi tersebut pada umumnya juga
mempengaruhi
perekonomian
daerah yang
struktur ditandai
dengan pergeseran struktur produksi atau perubahan komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sektor dan lapangan
161
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun maupun dalam tiap unit usaha (Anwar &
terdidik dan terampil serta kemampuan
Pungut, 1993)5.
dalam menguasai teknologi; dan ketiga, makin baiknya keadaan sarana dan
Semakin
meningkatnya
pendapatan,
persentase pendapatan yang dibelanjakan
prasarana perhubungan serta sarana dan prasarana lainnya.
untuk bahan makanan semakin menurun sedangkan pendapatan yang digunakan
Selama periode 2011 hingga 2015, PDRB
untuk konsumsi bukan makanan semakin
menurut
meningkat, atau dikenal dengan Hukum
dengan
Engel. Hal ini dapat menjadi indikasi
sebesar tiga persen per tahun. Tahun
tingkat kesejahteraan penduduk di suatu
2015, ekonomi Papua mampu tumbuh
wilayah. Selanjutnya perubahan dalam
sebesar 7,97 persen, lebih tinggi dari
kuantitas, kualitas, dan komposisi barang
pertumbuhan pada tahun sebelumnya
modal terkait dengan perubahan struktur
yaitu sebesar 3,81 persen. Bab ini akan
tenaga kerja. Menurut Chenery dan
menguraikan
Syrquin (1975), pertumbuhan ekonomi
sebagai bagian dari proses produksi
disertai
dengan
ekonomi di Papua.
sumber
daya
meningkatkan
proses dan
penggunaan dana
kapasitas
harga laju
konstan
pertumbuhan
struktur
meningkat rata-rata
tenaga
kerja,
untuk produksi
Tren Kondisi Ketenagakerjaan Papua
perekonomian suatu negara. Hal ini tercermin dari: pertama, meningkatnya
Seiring dengan meningkatnya jumlah
kuantitas dan kualitas stok barang modal
penduduk, penduduk usia kerja juga
per tenaga kerja; kedua, meningkatnya
mengalami peningkatan dari tahun ke
pendidikan formal dan nonformal dari
tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk
tenaga kerja yang pada gilirannya terjelma
usia kerja adalah sebanyak 1.375.169
dalam
orang, meningkat sebesar 27 persen
5
kenaikan
persentase
tenaga
Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Struktur Tenaga Kerja Antar Wilayah di Indonesia 1971-1990 dalam Ciri Demografis
162
Kualitas Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun menjadi 2.189.230 orang pada tahun
selalu
berbanding
lurus
dengan
2015. Selama kurun waktu 2011 hingga
peningkatan jumlah angkatan kerja.
2015, peningkatan penduduk usia kerja
Tabel 9.1
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Papua, 2011-2015
Indikator (1)
Angkatan Kerja
2011
2012
Tahun 2013
2014
2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 375 169
1 557 089
1 610 484
1 675 113
1 741 945
622 204
432 314
462 222
454 291
447 285
1 997 373
1 989 403
2 072 706
2 129 404
2 189 230
68,8
78,27
77,7
78,7
79,57
TPT
8,8
3,65
3,15
3,4
3,99
TKK
91,2
96,4
96,8
96,6
96,01
Bukan Angkatan Kerja Usia Kerja TPAK
Selanjutnya, pada tahun 2015, jumlah
Pada tahun 2011, TPT mencapai sekitar 8
penduduk
bukan
kerja
persen dan sepanjang tahun 2012-2015
mengalami
penurunan
1,54
turun menjadi 3,99 persen. Kondisi ini
persen dibandingkan tahun sebelumnya.
diiringi juga dengan peningkatan TPAK
Secara keseluruhan, kegiatan sebagian
dari 68,8 persen menjadi 79,57 persen.
besar penduduk bukan angkatan kerja di
Hal
Papua adalah mengurus rumah tangga
perubahan
yaitu sebesar 51,49 persen, bersekolah
dibanding tahun sebelumnya.
angkatan sebesar
ini
mengindikasikan kondisi
adanya
ketenagakerjaan
sebesar 39,11 persen dan yang melakukan kegiatan lainnya ada sebesar 9,4 persen.
TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di
Menurunnya angka pengangguran yang
pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari
disertai
TPAK
pekerjaan atau mempersiapkan usaha.
adalah pencapaian ideal yang diharapkan.
Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari
dengan
meningkatnya
163
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pasokan tenaga kerja tersedia yang
Menurut kabupaten/kota, TPAK paling
terlibat dalam produksi barang dan jasa.
tinggi terdapat di Kabupaten Yalimo yaitu
Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan
99,69 persen dan terendah di Kabupaten
bahwa semakin tinggi pula pasokan
Waropen sebesar 55,12 persen. Tingginya
tenaga kerja (labour supply). Secara
TPAK di beberapa kabupaten di wilayah
keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada
pegunungan antara lain dipengaruhi oleh
tahun 2015 adalah sebesar 79,57 persen.
dominasi
Umumnya TPAK laki-laki lebih tinggi
perekonomian di wilayah tersebut, yang
dibanding perempuan. Pada level provinsi,
mengakibatkan hampir seluruh penduduk
TPAK
laki-laki
sementara Begitu
sektor
pertanian
terhadap
adalah
87,66
persen
usia kerja masuk dalam angkatan kerja
perempuan
70,3
persen.
sehingga mempengaruhi besaran nilai
seluruh
TPAK yang bahkan mendekati nilai 100
juga
TPAK
pada
kabupaten/kota, partisipasi laki-laki lebih
persen.
tinggi daripada perempuan.
Tabel 9.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Kabupaten/Kota (1)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kep. Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom
164
TPAK Laki-laki
Perempuan
Total
(2)
(3)
(4)
87,32 89,20 75,74 83,71 82,13 76,52 93,01 96,55 86,45 89,23 87,10 86,30 92,87 95,60 97,28 81,13 88,53
51,32 87,08 42,38 51,42 54,31 41,33 95,01 91,59 36,57 55,15 75,81 67,68 87,75 95,83 96,76 61,38 65,37
70,30 88,17 60,32 69,02 68,69 59,66 93,97 94,28 65,75 74,27 81,60 77,18 90,41 95,71 97,04 72,20 78,22
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tabel 8.3
Lanjutan
Kabupaten/Kota
TPAK Laki-laki
(1)
Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Papua
Perempuan
Total
(2)
(3)
(4)
80,33 73,92 89,20 98,38 92,76 98,60 100,00 92,77 91,81 91,63 89,66 74,36 87,66
26,21 41,52 71,10 98,81 94,80 99,36 99,34 82,11 94,94 77,97 89,80 42,29 70,33
54,12 57,99 80,36 98,57 93,71 98,95 99,69 87,66 93,39 84,98 89,73 59,72 79,57
Jika dilihat berdasarkan kelompok umur
perempuan cenderung lebih sedikit masuk
dan jenis kelamin, maka tingkat partisipasi
dalam angkatan kerja. Partisipasi laki-laki
perempuan dalam kegiatan ekonomi
paling tinggi adalah pada usia 30-34 tahun
selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal
(99,5 persen). Hal ini berarti usia puncak
ini terjadi pada setiap kelompok umur.
laki-laki
Kondisi ini sangat memungkinkan terjadi
kegiatan ekonomi adalah antara umur 30-
di Indonesia khususnya Papua karena
34 tahun, sedangkan untuk perempuan
tanggung jawab untuk mencari nafkah
antara umur 35-39 tahun.
untuk
berpartisipasi
dalam
biasanya dilakukan oleh laki-laki sehingga
165
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 9.1
TPAK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
79,17
79,94
72,43
78,22
78,15 69,07
69,21
50,93
99,5
95,7
99,46
99,34
99,03
96,97
65,72
39,82 92,78
82,66 66,74 49,86
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
Laki-laki
40-44
45-49
50-54
55-59
60+
Perempuan
Perempuan masuk ke pasar kerja
laki-laki. Data di atas menunjukkan,
lebih cepat daripada laki-laki. Hal ini
partisipasi kerja perempuan mulai turun
tercermin
persentase
pada kelompok usia 40 tahun dengan
ke
dalam
penurunan yang lebih cepat dibandingkan
kegiatan ekonomi pada kelompok umur
dengan laki-laki yang terlihat lebih stabil
muda. Pada tahun 2015, lebih dari
hingga pada usia kurang dari 60 tahun. ada
separuh penduduk perempuan usia 15-19
banyak
tahun
kegiatan
menyebabkannya, di antaranya adalah
ekonomi. Dibandingkan laki-laki, pada
kondisi fisik. Fisik perempuan yang secara
kelompok umur yang sama, hanya 49,86
alamiah
persen saja penduduk laki-laki yang masuk
mempengaruhi kekuatan fisiknya dan
ke pasar kerja. Akan tetapi, perempuan
kemampuan produktifnya dalam kegiatan
juga
ekonomi aktif.
dari
perempuan
yang
sudah
lebih
tingginya masuk
aktif
cepat
dalam
meninggalkan
kegiatannya di pasar kerja dibandingkan
166
faktor
mengalami
yang
dapat
menopause
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Laki-laki
Indikator
penting
berikutnya
adalah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
Perempuan
Papua
Deiyai
Kota Jayapura
Dogiyai
Intan Jaya
Yalimo
Puncak
Lanny Jaya
Mamb. Tengah
Nduga
Supiori
Mamb. Raya
Waropen
Sarmi
Keerom
Tolikara
Peg. Bintang
Asmat
Yahukimo
Mappi
Mimika
Boven Digoel
Paniai
Puncak Jaya
Nabire
Kep. Yapen
Jayapura
Merauke
Jayawijaya
Biak Numfor
Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Gambar 9.2
Total
kerja) yang ada di Papua, sebanyak empat orang merupakan pengangguran.
Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk
Jika ditinjau per kabupaten/kota, tingkat
dalam pengangguran. TPT yang tinggi
pengangguran
menunjukkan bahwa terdapat banyak
Kabupaten Supiori sebesar 14 persen.
angkatan kerja yang tidak terserap pada
Menyusul berikutnya adalah Kabupaten
pasar kerja.
TPT Provinsi Papua pada
Supiori sebesar 10,75 persen. Di sisi lain,
tahun 2015 adalah sebesar 3,99 persen
pada kabupaten di daerah pegunungan,
terhadap total angkatan kerja. Dapat
seperti
diartikan bahwa dari 100 penduduk usia
Mamberamo Tengah, dan Intan Jaya
paling
Kabupaten
tinggi
Lanny
ada
di
Jaya,
15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan
167
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun memiliki TPT nol persen6. Semakin kecil
tinggi, bahkan beberapa kabupaten di
persentase TPT menunjukkan semakin
daerah pegunungan mempunyai TKK
besarnya tenaga kerja yang terserap
sebesar 100 persen, seperti Lanny Jaya,
dalam
juga
Mamberamo Tengah, dan Intan Jaya.
mencerminkan kestabilan suatu daerah di
Tingginya TKK di Papua disebabkan
bidang ketenagakerjaan. Apabila terlalu
sebagian besar tenaga kerja yang tidak
banyak
tidak
memiliki keahlian atau tingkat pendidikan
tertampung di lapangan usaha, atau
yang cukup, tidak langsung menganggur,
lapangan usaha sangat terbatas untuk
karena mereka diserap oleh sektor
menyerap tenaga kerja yang terindikasi
pertanian yang masih tradisional dan tidak
melalui TPT yang tinggi, maka masalah
memerlukan keahlian khusus.
sosial
lapangan
tenaga
(kejahatan,
usaha/sektor,
kerja
yang
demonstrasi
dan
lainnya) akan sangat rawan.
Produktivitas Pekerja
Selain TPAK dan TPT, masih ada satu
Istilah produktivitas mengacu pada jumlah
indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat
barang dan jasa yang dihasilkan seorang
Kesempatan Kerja (TKK), merupakan
pekerja
persentase tenaga kerja yang terserap
perekonomian,
pada seluruh sektor-sektor yang ada
faktor penentu dari standar hidup dan
terhadap angkatan kerja. Dengan kata
pertumbuhan produktivitas adalah faktor
lain, TKK merupakan selisih TPT terhadap
penentu peningkatan standar hidup.
100 persen. Semakin tinggi TKK, semakin
Sebuah wilayah dapat menikmati standar
banyak tenaga kerja yang terserap,
hidup yang tinggi jika hanya wilayah
akhirnya semakin stabil keadaan suatu
tersebut dapat menghasilkan barang dan
daerah dalam hal ketenagakerjaan. Secara
jasa dalam jumlah yang besar.
per
jamnya.
Dalam
produktivitas
kasus menjadi
umum TKK di Provinsi Papua tergolong 6
Hal tersebut bukan berarti tidak ada sama pengangguran di kabupaten tersebut, tetapi angkanya terlalu kecil. Jumlah sampel yang
168
digunakan dalam survei tidak memungkinkan untuk menangkap fenomena tersebut.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Tabel 9.3
Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor di Provinsi Papua, 2014-2015 (Juta Rupiah) Dengan tambang 2014 2015
Sektor Usaha (1)
Primer Sekunder Tersier PDRB
Secara
umum,
Tanpa tambang 2014 2015
(2)
(3)
(4)
(5)
52,03 364,76 141,44 81,94
55,90 378,35 163,34 90,96
14,24 364,76 141,44 53,63
16,26 378,35 163,34 61,31
terjadi
peningkatan
tersebut mampu menghasilkan barang
produktivitas tenaga kerja pada tahun
dan jasa sebesar 378,35 juta rupiah.
2015 dibandingkan tahun sebelumnya,
Sebaliknya, sektor pertanian merupakan
baik pada sektor PDRB dengan tambang
sektor
maupun tanpa tambang. Pada tahun 2015
terendah di Papua yaitu sebesar 55,90 juta
setiap tenaga kerja di Papua mampu
rupiah, bahkan di tanpa sektor tambang,
menghasilkan barang dan jasa senilai
artinya
90,96 juta rupiah (dengan tambang) atau
pertanian, produktivitas pekerja di sektor
naik sebesar 11 persen dari tahun 2014.
tersebut hanya 16,26 juta rupiah. Ini
Sementara itu, tanpa menyertakan sektor
menunjukkan bahwa sektor pertanian
tambang, produktivitas masing-masing
merupakan sektor yang menghasilkan
tenaga kerja di Papua sebesar 61,31 juta
produktivitas tenaga kerja yang paling
rupiah atau meningkat sebesar 14,32
rendah
persen dari tahun sebelumnya.
lainnya.
Produktivitas pekerja yang bekerja di
Ada banyak faktor yang mempengaruhi
sektor
industri
kemampuan suatu negara atau wilayah
pengolahan; listrik, gas, dan air; serta
dalam menghasilkan barang dan jasa,
konstruksi jauh lebih tinggi daripada
yaitu modal fisik, modal manusia, sumber
sektor lainnya. Pada tahun 2015 tercatat
daya alam, dan pengetahuan teknologi.
bahwa tenaga kerja yang bekerja di sektor
Dalam kasus ini, tingginya produktivitas
sekunder
yaitu
dengan
hanya
produktivitas
berasal
dibandingkan
dari
pekerja
sektor
sektor-sektor
169
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun yang
dihasilkan
pekerja
di
sektor
adanya kesempatan kerja. Banyaknya
dan
penggalian
tenaga kerja menyimpan potensi ekonomi
disebabkan oleh tingginya nilai tambang
yang sangat besar dimiliki suatu wilayah.
yang dihasilkan PT. Freeport. Rendahnya
Tenaga kerja merupakan faktor produksi
produktivitas pekerja di sektor pertanian
yang sangat penting di samping faktor
antara lain disebabkan oleh modal
alam dan faktor modal. Karena meskipun
manusia (terutama pendidikan), dan
suatu wilayah memiliki sumber daya alam
teknologi yang digunakan di sektor
dan
tersebut masih tradisional.
membutuhkan tenaga kerja sebagai salah
pertambangan
modal
yang
besar,
ia
tetap
satu faktor produksinya. Struktur Demografi Penduduk Usia Kerja Papua: Dominasi Pekerja Muda dan
Batasan umur yang digunakan Indonesia
Pekerja Laki-laki
dalam mengelompokkan penduduk usia kerja mengacu pada konsep International
Dalam istilah ketenagakerjaan, penduduk
Labour Organization (ILO), yaitu 15 tahun
usia kerja biasa disebut sebagai tenaga
ke atas, sedangkan penduduk yang
kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari
berusia di bawah 15 tahun digolongkan
penduduk yang dari sisi usia dipandang
sebagai penduduk bukan usia kerja. Pada
telah
memproduksi
tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di
barang dan jasa baik untuk kebutuhan
Provinsi Papua mencapai 2.189.230 orang.
sendiri maupun masyarakat. Menurut
Dominasi penduduk muda terlihat jelas, di
Sumitro Djojohadikusumo (1987) tenaga
mana 77,80 persen penduduk usia kerja di
kerja adalah semua orang yang bersedia
Papua adalah penduduk usia muda (15
dan sanggup bekerja, termasuk mereka
sampai 44 tahun). Hanya sebesar 22,20
yang menganggur meskipun bersedia dan
persen saja yang merupakan penduduk
sanggup
berumur 45 tahun ke atas.
mampu
bekerja
mengganggur
170
bekerja
dan
mereka
yang
terpaksa
akibat
tidak
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
45.875
41.184
77.402
131.633
189.490
243.595
268.885
Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
276.901
308.413
293.589
312.263
Gambar 9.3
2011
2012
2013
Laki-laki
2014
2015
Perempuan
Dominasi peran penduduk usia muda
Oleh karena itu perlu diperhatikan
merupakan sebuah keuntungan sekaligus
mengenai pendidikan dan keterampilan
dapat
dalam
dari penduduk usia muda tersebut,
pembangunan ekonomi di Provinsi Papua.
sehingga bukan hanya dominan dalam hal
Penduduk usia muda dengan kualitas yang
jumlah namun juga dalam sisi kualitas.
memadai dapat menjadi source of growth
Kualitas tenaga kerja inilah yang menjadi
dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya
poin
penduduk usia muda yang tidak memiliki
produktivitas kerja yang akan berdampak
skill dan kemampuan yang tidak memadai
pada kemajuan ekonomi. Usaha ini dapat
justru akan memberikan masalah baru
dilakukan antara lain dengan membekali
dalam pembangunan ekonomi seperti
mereka
masalah pengangguran, kemiskinan, dan
keterampilan melalui pendidikan formal
berbagai masalah sosial lainnya.
maupun
menjadi
tantangan
penting
dalam
dengan
meningkatkan
pendidikan
pelatihan-pelatihan
dan
yang
memadai, sesuai dengan keinginan pasar
171
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kerja, serta didukung oleh kebijakan
usia kerja di Provinsi Papua. Sementara
ekonomi dalam menciptakan lapangan
Jika ditinjau menurut jenis kelamin,
kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja,
hampir
keterbukaan
didominasi oleh penduduk usia kerja laki-
perdagangan,
serta
dukungan sarana dan prasarana.
laki.
seluruh
Sebaran
menurut
kabupaten/kota
penduduk
usia
kerja
kabupaten/kota
dan
jenis
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir
kelamin selengkapnya dapat dilihat pada
(2011-2015) terlihat bahwa penduduk
lampiran.
usia kerja penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan. Hal ini sejalan dengan
Berdasarkan
rasio jenis kelamin penduduk Provinsi
dilakukan, penduduk usia kerja dibagi
Papua di atas 100, yang berarti jumlah
menjadi dua kelompok, yaitu angkatan
penduduk laki-laki lebih banyak dibanding
kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan
perempuan.
kecilnya
kerja adalah mereka yang aktif secara
penduduk usia kerja sangat dipengaruhi
ekonomi dalam pasar kerja. Sementara
oleh besaran jumlah penduduk dan
bukan angkatan kerja adalah mereka yang
komposisi umur penduduk suatu wilayah.
sekolah, mengurus rumah tangga, dan
Ukuran
besar
kegiatan
utama
yang
melakukan kegiatan lainnya. Jumlah penduduk usia kerja tertinggi berada pada Kota Jayapura yakni sebesar
Kelemahan dalam konsep ini adalah untuk
2015.761
persen
kondisi secara umum yang terjadi di
penduduk usia kerja di Papua, diikuti oleh
Indonesia termasuk Papua masih banyak
Kabupaten
Kabupaten
ditemukan adanya pekerja anak (15 tahun
Jayawijaya yakni sebesar 154.389 (7,05%)
kebawah) meskipun mereka aktif secara
dan 151.382 (6.91 persen). sedangkan
ekonomi
jumlah penduduk usia kerja paling sedikit
angkatan kerja karena tidak memenuhi
berada di Kabupaten Supiori dengan
konsep batasan umur penduduk usia
jumlah penduduk sebanyak 11.617 atau
kerja. Kelamahan lain pada konsep ini
sekitar 0,53 persen dari jumlah penduduk
adalah pengklasifikasian kegiatan utama
172
orang
atau
Merauke
9,71
dan
tidak
digolongkan
sebagai
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pada
penduduk
usia
masih
sambil bekerja. Mereka hanya dapat
menganut asas eksklusifitas di mana
dimasukkan dalam salah satu kategori,
seorang
dapat
bekerja atau sekolah. Meskipun pada
digolongkan dalam satu kategori. Sebagai
kenyataannya mereka melakukan kedua
contoh, seorang mahasiswa yang kuliah
kegiatan tersebut.
penduduk
kerja
hanya
Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama di Provinsi Papua, 2015
Gambar 9.4
Lainnya 2,26%
Mengurus Rumah Tangga 10,56%
Sekolah 8,50%
Pengangguran 2,87% Bekerja 75,81%
Kegiatan utama sebagian besar penduduk
masing-masing sebesar 10,56 persen, 8,50
Papua adalah bekerja (75,81 persen),
persen dan 2,26 persen.
pengangguran sebanyak 2,87 persen. sementara 21 persen penduduk usia kerja
Karakteristik
yang
Pendidikan yang Rendah
tidak
terlibat
aktif
dalam
Penduduk
Usia
Kerja:
perekonomian sebanyak 21 persen yaitu mereka yang mengurus rumah tangga,
Rendahnya
sekolah dan melakukan kegiatan lainnya
ketidakseusaian
tingkat
pendidikan keahlian
dan dan
173
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun keterampilan yang dimiliki para pencari
bahkan
belum
pernah
kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan
selanjutnya
lapangan usaha dapat memicu rendahnya
berpendidikan SD, sebesar 16,56 persen
penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.
berpendidikan SMP dan 20,68 persen
Pada tahun 2015 tercatat lebih dari
berpendidikan
setengah penduduk usia kerja di Papua
penduduk usia kerja yang berpendidikan
(56,78 persen) berpendidikan rendah.
tinggi
Sebesar 39,42 persen penduduk usia kerja
persen saja.
sebanyak
SMA.
bersekolah,
17,36
persen
Sementara
(Diploma/Sarjana)
hanya
itu,
5,97
adalah mereka yang belum tamat SD atau Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Tabel 9.4
Tingkat Pendidikan
Laki-laki
(1)
(2)
SD SLTP SLTA PT Total
dilihat
menurut
(3)
390 462 (45,2) 202 036 (53,2) 208 319 (57,4) 287 431 (63,5) 78 544 (60,1) 1 166 792 (53,3)
Di bawah SD
Jika
Jenis Kelamin Perempuan
jenis
472 576 (54,8 178 018 (46,8) 154 336 (42,6) 165 312 (36,5) 52 196 (39,9) 1 022 438 (46,7)
Total (4)
863 038 (100,0) 380 054 (100,0) 362 655 (100,0) 452 743 (100,0) 130 740 (100,0) 2 189 230 (100,0)
kelamin,
mengindikasikan bahwa di Papua secara
persentase perempuan usia kerja yang
umum penduduk usia kerja laki-laki
berpendidikan di bawah SD (54 persen)
mempunyai pendidikan yang lebih tinggi
lebih tinggi dibanding laki-laki. Sebaliknya
dibanding perempuan.
untuk pendidikan SD ke atas, secara persentase perempuan lebih rendah dibanding
174
laki-laki.
Hal
ini
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Struktur
Demografi
Angkatan
Kerja
mencari pekerjaan/mengharapkan dapat pekerjaan atau bekerja secara tidak
Papua
optimal Penduduk
usia
kerja
selanjutnya
disebut
Pengangguran
tetap
pengangguran. digolongkan
ke
digolongkan menjadi angkatan kerja dan
dalam angkatan kerja karena meskipun
bukan angkatan kerja. Angkatan kerja
mereka belum menghasilkan pendapatan,
adalah
mempunyai
namun mereka berusaha mendapatkan
pekerjaan, baik sedang bekerja maupun
pekerjaan. Sementara itu, bukan angkatan
yang sementara tidak sedang bekerja
kerja adalah penduduk usia kerja yang
karena suatu sebab, seperti petani yang
tidak bekerja maupun sementara tidak
sedang menunggu panen/hujan, pegawai
bekerja. Dengan kata lain yang dikerjakan
yang sedang cuti, sakit, dan sebagainya. Di
oleh penduduk bukan angkatan kerja
samping
adalah sekolah, mengurus rumah tangga
mereka
itu
yang
mereka
yang
tidak
mempunyai pekerjaan tetapi sedang
Gambar 9.5
dan lainnya.
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015
300000
140000 250000
120000 100000
200000
80000
150000
60000 100000 40000 50000
20000 0
0 15-19
20-24
25-29
30-34
Laki-laki
35-39
40-44
Perempuan
45-49
50-54
55-59
60+
Total
175
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pertumbuhan angkatan kerja di satu
kerja. Jumlah angkatan kerja semakin
wilayah tidak selalu dipengaruhi oleh
bertambah seiring bertambahnya umur
besarnya pertumbuhan jumlah penduduk
dan memasuki puncaknya pada kelompok
yang sudah memasuki usia kerja, struktur
umur 30-34 tahun, kemudian kembali
penduduk berdasarkan jenis kelamin,
menurun pada kelompok umur yang lebih
kelompok umur, dan pendidikan juga
tua
dapat
pensiun.
mempengaruhi
tingkat
yang
dapat
disebabkan
karena
pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan
Hal yang menarik dari gambar tersebut
dengan baik diharapkan akan mampu
adalah pada awalnya yaitu pada kelompok
meningkatkan kegiatan perekonomian
umur 15-19 tahun, selisih jumlah pekerja
yang
akan
laki-laki dan perempuan yang masuk ke
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
dalam angkatan kerja tidak terlalu besar.
Hal
apabila
Selisih tersebut terlihat semakin besar
angkatan kerja seluruhnya terserap oleh
pada seiring dengan bertambahnya umur
lapangan pekerjaan yang ada.
terutama pada kelompok umur 20-29
pada
tersebut
akhirnya
dapat
dicapai
tahun. Diduga hal tersebut dikarenakan Pada tahun 2015, jumlah angkatan kerja di
kelompok usia tersebut adalah rata-rata
Provinsi Papua mencapai 1.741.945 orang.
usia kawin perempuan sehingga mereka
Hampir 58,72 persen dari jumlah tersebut
masuk ke dalam kegiatan domestik yaitu
berjenis kelamin laki-laki, sisanya 41,28
mengurus rumah tangga dan menjadi
persen
artinya
bagian dari bukan angkatan kerja. Akan
penduduk laki-laki lebih banyak yang
tetapi pada kelompok umur 30-34 tahun
terlibat dalam kegiatan ekonomi aktif
jumlah
daripada perempuan. Menurut kelompok
kemudian kembali meningkat, yang dapat
umur terlihat bahwa umur 20-24 tahun
disebabkan oleh ibu rumah tangga yang
merupakan kelompok umur di mana
kembali aktif bekerja maupun perempuan
penduduk usia kerja di Papua mulai
yang baru menamatkan pendidikannya.
banyak yang masuk ke dalam angkatan
Sementara itu, jumlah angkatan kerja laki-
176
adalah
perempuan,
angkatan
kerja
perempuan
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun laki memuncak pada kelompok umur 25-
besar penduduk usia kerja utamanya
29 tahun.
penduduk pada kelompok umur 15-24 tahun
masih
bersekolah
sehingga
Sebaran angkatan kerja di Papua tidak
dikategorikan bukan angkatan kerja.
bergantung pada jumlah penduduk usia
Menurut kabupaten/kota, angkatan kerja
kerjanya, meskipun secara umum berlaku
paling tinggi terdapat di Kabupaten
demikian. Jumlah penduduk usia kerja
Jayawijaya yaitu sebanyak 133.436 orang.
yang unggul secara kuantitas, seperti di
Menyusul
Kota Jayapura tidak serta merta memiliki
Jayapura dengan angkatan kerja sebanyak
jumlah angkatan kerja yang besar pula.
126.939 orang, sedangkan Kabupaten
Hal ini dapat disebabkan oleh di kota atau
Supiori mempunyai jumlah angkatan kerja
kabupaten yang lebih maju, kemungkinan
paling kecil yaitu sebesar 6.737 orang.
Gambar 9.6
berikutnya
adalah
Kota
Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
100% 90% 80% 70% 60%
50% 40% 30% 20% 10%
Laki-laki
Waropen Mimika
Nabire Biak Numfor Boven Digoel Jayapura Kota Jayapura
Sarmi Kep. Yapen Keerom Supiori Merauke
Intan Jaya Nduga Puncak Jaya Mamb. Raya Asmat
Yalimo Tolikara Mappi Puncak
Jayawijaya Mamb. Tengah Peg. Bintang Lanny Jaya Yahukimo
Dogiyai Deiyai Paniai
0%
Perempuan
177
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Jumlah angkatan kerja menurut jenis
besar angkatan kerja di Papua yang
kelamin
masing-masing
memiliki tingkat pendidikan di bawah SD.
kabupaten/kota bervariasi dan tergantung
Persentase angkatan kerja yang tidak
pada
wilayahnya.
tamat SD atau bahkan yang belum pernah
Kabupaten/kota yang termasuk dataran
sekolah pada tahun 2014 sebesar 39,4
mudah, jumlah angkatan kerja laki-laki
persen, meningkat menjadi 45,22 persen
lebih mendominasi dibanding perempuan,
pada tahun 2015. Selain itu, ketimpangan
minimum perbandingannya adalah 6
gender dalam hal pendidikan juga masih
dibanding 4. Begitu pula untuk kabupaten
terlihat. Tingkat pendidikan angkatan
dataran sulit, laki-laki masih mendominasi
kerja perempuan lebih rendah dibanding
angkatan kerja. Sementara itu, di daerah
laki-laki. Pada tingkat pendidikan di bawah
pegunungan
kerja
SD terlihat dominasi angkatan kerja
hampir sepadan/sama antara laki-laki dan
perempuan, namun semakin tinggi tingkat
perempuan. Hal ini dapat disebabkan
pendidikan,
karena
daerah
beruntung dalam mengenyam pendidikan
pegunungan di mana perempuan atau
dibanding perempuan. Sebagai contoh
“mama-mama” Papua pada umumnya
pada level pendidikan SLTA, persentase
membantu suaminya bekerja di ladang
laki-laki adalah sebanyak 75,7 persen,
sebagai pekerja keluarga atau tak dibayar.
sedangkan perempuan hanya 24,3 persen
pada
topografi
jumlah
faktor
angkatan
budaya
di
ternyata
laki-laki
lebih
begitu pula pada level pendidikan yang Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja
lebih tinggi. Potret keadaan pendidikan
Papua
angkatan kerja ini hendaknya dapat
Secara umum kualitas angkatan kerja di Papua masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan sebagian
178
menjadi
acuan
dalam
penentuan
kebijakan
dalam
bidang
pendidikan
terutama bagi perempuan.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Laki-laki
Perempuan
114.627
SLTA
42.236
SLTP
72.391
325.209 79.032
246.177
229.028
160.463
285.446
SD
68.565
Di bawah SD
115.517
169.929
413.738
373.897
787.635
Gambar 9.7
Diploma / Universitas
Total
Jumlah angkatan kerja dengan pendidikan
disebabkan
oleh
minimnya
fasilitas
rendah (tidak tamat SD) masih sangat
pendidikan di daerah tersebut, diperparah
tinggi dan terjadi hampir di seluruh
oleh wilayah geografis yang sangat sulit
kabupaten di Provinsi Papua, kecuali pada
sehingga menghambat masyarakat untuk
Kabupaten Jayapura dan Nabire yang
mengakses ke fasilitas pendidikan yang
masing-masing hanya 6,8 persen dan 7,5
lebih memadai.
persen (lampiran). Bahkan kabupatenkabupaten di wilayah pegunungan, lebih
Di sisi lain, kabupaten dengan persentase
dari separuh penduduk angkatan kerjanya
angkatan kerja yang berpendidikan SLTA
berpendidikan rendah. Kabupaten Puncak
ke atas yang cukup tinggi adalah Kota
dan Intan Jaya merupakan kabupaten
Jayapura (72,3 persen), Kabupaten Biak
dengan jumlah angkatan kerja yang
Numfor (54,4 persen), dan Kabupaten
pendidikan tidak tamat SD paling besar
Mimika (54 persen). Ketiga daerah ini
yaitu mencapai 77,8 persen. Hal ini dapat
relatif lebih maju dibanding daerah
179
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun lainnya, selain itu sebagai daerah yang
terputus) dalam seminggu yang lalu.
berstatus kota, biasanya memiliki fasilitas
Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan
pendidikan yang lebih lengkap serta
pekerja tak dibayar yang membantu
kesadaran
dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
masyarakat
dalam
hal
pendidikan juga relatif lebih baik.
Pada tahun 2015 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua sebanyak
Kota Jayapura yang merupakan ibu kota
1.672.480 orang atau sebesar 96 persen
Provinsi
pusat
dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari
pemerintahan dan ekonomi mempunyai
jumlah tersebut sekitar 59 persen adalah
kuantitas dan kualitas angkatan kerja yang
laki-laki
terbilang maju dibanding kabupaten
perempuan.
Papua
dan
menjadi
sisanya
41
persen
adalah
lainnya di Papua. Hal ini akan menjadi sebuah modal dasar penggerak laju
Dalam
menganalisis
ketenagakerjaan,
pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak,
penduduk yang bekerja dapat dibedakan
tentunya akan menjadi catatan sendiri
menurut kelompok umur. Tujuannya
bagi pemerintah dalam membangun dan
adalah untuk melihat kontribusi pekerja
mendongkrak pendidikan terutama di
berdasarkan kelompok umur dalam dunia
daerah pegunungan agar kualitas tenaga
pasar kerja. Idealnya, mayoritas penduduk
kerjanya dapat ditingkatkan.
yang bekerja dalam pasar kerja adalah mereka yang berusia prima. Namun tidak
Struktur Demografi Penduduk Bekerja
menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang
tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain
dilakukan oleh seseorang dengan maksud
disebabkan adanya rasa tanggung jawab
memperoleh
atau
untuk mencari nafkah dan membantu
memperoleh
pendapatan
membantu atau
keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak
180
ekonomi rumah tangga dan keluarga.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Papua, 2015
20-24
25-29
40-44
45-49
50-54
55-59
14.128
33.137
42.339
73.007
38.019
65.169
103.979
35-39
88.906
103.814
15-19
Perempuan
127.093
136.303 105.287
98.419
91.543
30-34
67.987
75.590
113.887
136.085
138.092
Laki-laki
19.696
Gambar 9.8
60+
Secara umum rata-rata usia pekerja di
14,55 persen. Semakin tinggi kelompok
Papua sekitar 30-34 tahun, terlihat dari
umur, semakin sedikit jumlah penduduk
besarnya jumlah penduduk yang bekerja
yang bekerja, namun dari gambar tersebut
pada kelompok umur tersebut. Pada
terlihat bahwa masih ada penduduk bukan
kelompok umur muda belum banyak
usia produktif (60 tahun ke atas) yang
penduduk yang terjun ke pasar kerja. Hal
masih aktif bekerja.
ini disebabkan karena mereka lebih cenderung memilih untuk bersekolah
Tidak terlihat perbedaan pola antara
dibanding bekerja. Selanjutnya, memasuki
penduduk laki-laki yang bekerja dan
usia prima (25 tahun ke atas) jumlah
perempuan pada setiap kelompok umur.
penduduk yang bekerja pun meningkat,
Gambar di atas menunjukkan bahwa
sampai
pada
penduduk laki-laki yang bekerja lebih
yang
banyak daripada perempuan, di mana
mencapai 343.379 orang atau sekitar
puncak umur penduduk yang bekerja baik
kelompok
mencapai usia
puncaknya
30-34
tahun
181
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun laki-laki maupun perempuan adalah 30
mengalami penurunan seiring dengan
hingga 34 tahun. Sejalan dengan pola
peningkatan
angkatan kerja sebelumnya, selisih jumlah
persentase laki-laki yang bekerja pada
pekerja laki-laki dan perempuan pada
setiap kelompok umur justru mengalami
kelompok
peningkatan. Sebagai ilustrasi tampak
umur
15-19
tahun
pada
umurnya.
kelompok
usia
Sebaliknya,
awalnya tidak berbeda jauh. Semakin
pada
45-49
tahun,
tinggi kelompok umur, semakin besar
persentase laki-laki dan perempuan yang
selisih jumlah antara pekerja laki-laki dan
bekerja berturut-turut adalah 61 persen
perempuan.
dan 39 persen. Kemudian pada kelompok usia 60 tahun ke atas persentasenya
Kondisi tersebut, persentase perempuan
menjadi 70 persen dan 30 persen.
yang terlibat dalam dunia kerja juga
Gambar 9.9
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
100%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Dogiyai Paniai Deiyai Jayawijaya Peg.n Bintang Mamb. Tengah Lanny Jaya Yahukimo Yalimo Tolikara Nduga Mappi Intan Jaya Puncak Puncak Jaya Asmat Mamb. Raya Total Sarmi Kep. Yapen Keerom Merauke Supiori Jayapura Nabire Biak Numfor Boven Digoel Kota Jayapura Mimika Waropen
0%
Laki-laki
182
Perempuan
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pola sebaran penduduk bekerja di Provinsi
Salah satu tujuannya adalah untuk melihat
Papua
kabupaten/kota
seberapa besar pasar tenaga kerja dapat
mengikuti pola sebaran angkatan kerja
menyerap tenaga kerja dengan tingkat
yang telah dibahas sebelumnya. Gambar
keahlian
di
sesuai dengan tingkat pendidikannya.
menurut
atas
menunjukkan
kabupaten
dengan
bahwa
topografi
pada berupa
atau
Semakin
keterampilan
tinggi
pendidikan
dataran yang mudah dijangkau seperti
seseorang
Kota Jayapura, Mimika, dan Biak Numfor,
mudah
persentase
yang
pekerjaan apalagi yang sesuai dengan
dibanding
pendidikannya. Adanya tuntutan untuk
bekerja
penduduk lebih
laki-laki
banyak
tidak
tingkat
tertentu
baginya
menjamin untuk
semakin
memperoleh
perempuan. Demikian halnya dengan
memenuhi
kabupaten yang tergolong bertopografi
menyebabkan pasar tenaga kerja yang
dataran sulit, jumlah penduduk yang
dimasuki seseorang yang berpendidikan
bekerja
tinggi tak jarang menjadi tidak tepat.
didominasi
oleh
laki-laki.
kebutuhan
hidup
Sebaliknya, pada beberapa kabupaten di pegunungan selisih persentase laki-laki
Pada tahun 2015, lebih dari separuh
dan perempuan yang bekerja semakin
penduduk yang bekerja berpendidikan
kecil. Bahkan di Kabupaten Dogiyai,
rendah, bahkan 46 persennya merupakan
persentase perempuan yang bekerja (52
tidak tamat SD atau belum pernah
persen) sedikit lebih tinggi daripada laki-
sekolah.
laki (48 persen).
pendidikan menengah yaitu SLTP hanya
Persentase
pekerja
dengan
sekitar 13 persen sementara pekerja Mayoritas Pekerja di Papua
dengan pendidikan tinggi yaitu SMA dan
Berpendidikan Rendah
Perguruan Tinggi sekitar 23 persen.
dibedakan
menurut
Kondisi tersebut berlaku hampir di seluruh
kelompok umur, dalam ketenagakerjaan
kabupaten/kota yang ada di wilayah
penduduk yang bekerja juga dapat
Papua kecuali di Kota Jayapura dan
dibedakan menurut tingkat pendidikan.
Kabupaten
Selain
dapat
Mimika.
Di
kedua
183
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun kabupaten/kota pekerja
yang
kurang
dari
tersebut,
persentase
berpendidikan
rendah.
Diduga
mereka
yang
rendah
berpendidikan rendah ini adalah pekerja
Kualitas
di sektor pertanian, di mana sektor
pendidikan pekerja yang masih rendah ini
tersebut merupakan sektor yang paling
terutama terjadi di daerah pengunungan
mendominasi
yang minim fasilitas pendidikan. Bahkan di
kabupaten-kabupaten
Kabupaten Deiyai lebih dari 80 persen
pegunungan.
satu
persen.
struktur
perekonomian di
wilayah
penduduk yang bekerja berpendidikan
Gambar 9.10
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015
Dip/ Univ 6% SLTA 17,20% Di bawah SD 46,60% SLTP 13,10%
SD 16,80%
Dominasi Sektor Pertanian
usaha ke dalam tiga kelompok, yaitu pertanian, industri, dan jasa. Gambar 7.11
Distribusi
penduduk
yang
menurut
lapangan
usaha
bekerja akan
menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah
sektor
yang
paling
banyak
menunjukkan sektor ekonomi apa yang
menyerap tenaga kerja di Papua. Pada
paling banyak menyerap tenaga kerja.
tahun 2015 sektor ini mampu menyerap
Untuk memudahkan analisis, publikasi ini
hingga 1,14 juta orang atau sekitar 68
menggunakan pengelompokkan lapangan
persen dari total pekerja. Selanjutnya
184
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun adalah sektor jasa-jasa yang mampu
terhadap PDRB Papua dan minimnya
menyerap hingga 21 persen pekerja,
kemampuan sektor ini menyerap tenaga
sisanya
kerja
diserap
ke
dalam
sektor
mengindikasikan
tingginya
manufaktur. Meskipun sektor manufaktur
produktivitas pekerja yang terserap di
merupakan sektor yang menyumbang
sektor ini.
nilai PDRB paling besar di Papua, sektor ini tidak mampu menyerap banyak tenaga
Pertanian masih merupakan sektor yang
kerja. Hal ini dapat disebabkan karena
paling
sektor ini memerlukan tenaga kerja
kabupaten/kota di Papua. Apabila dilihat
dengan kualifikasi tertentu yang biasanya
menurut kabupaten/kota, ada beberapa
memiliki
tinggi,
kabupaten/kota di mana sektor pertanian
pengalaman kerja, dan keahlian tertentu,
bukan merupakan sektor unggulan karena
sementara mayoritas angkatan kerja di
telah mengalami pergeseran ke sektor
Papua adalah pendidikan rendah. Di sisi
sekunder.
tingkat
pendidikan
dominan
di
mayoritas
lain, besarnya sumbangan sektor ini
Gambar 9.11
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua, 2015
Kota Jayapura Mimika Nabire Biak Numfor Jayapura Merauke Supiori Kep. Yapen Waropen Boven Digoel Sarmi Keerom Total Peg. Bintang Mappi Paniai Jayawijaya Puncak Jaya Mamb. Raya Deiyai Asmat Tolikara Puncak Mamb. Tengah Yahukimo Intan Jaya Lanny Jaya Dogiyai Nduga Yalimo Papua
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Pertanian
Manufaktur
Jasa
185
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pergeseran struktur perekonomian dari
lapangan
usaha,
sehingga
mereka
pertanian ke sektor industri dan jasa
terpaksa bekerja di sektor pertanian.
umumnya terjadi di daerah dataran
Kedua, bisa jadi mereka berperan sebagai
mudah. Kota Jayapura sebagai ibukota
pengusaha di bidang pertanian (bukan
Provinsi Papua, sebagian besar pekerja
sebagai buruh tani).
berada pada sektor jasa (80 persen), sedangkan sektor pertanian hanya sekitar
Jika
7,20 persen. Hal yang sama juga terjadi
menjadi sembilan sektor, secara umum
pada Kabupaten Biak Numfor, Nabire, dan
tampak bahwa sektor-sektor selain sektor
Mimika di mana lebih dari separuh pekerja
pertanian, lebih membutuhkan spesifikasi
terserap di sektor jasa. Di sisi lain, sektor
pendidikan dengan tingkat pendidikan
pertanian masih menjadi mata pencarian
yang lebih tinggi dari SD. Misalnya pada
utama bagi penduduk di kabupaten-
sektor pertambangan, mayoritas pekerja
kabupaten dengan topografi pegunungan.
yang terserap sekitar 60 persen adalah
Kabupaten
mempunyai
lulusan SLTA. Sama halnya dengan sektor
persentase pekerja pertanian lebih dari 95
industri, listrik dan gas, konstruksi,
persen. Di antaranya adalah Kabupaten
transportasi, lembaga keuangan, dan jasa
Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, Mamberamo
di mana hampir 50 persennya menyerap
Tengah, Yahukimo, Dogiyai, dan Intan
pekerja dengan pendidikan minimal SLTA.
tersebut
lapangan
usaha
dikategorikan
Jaya. Karakteristik Pekerja: Jam Kerja Jika ditinjau berdasarkan pendidikannya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah
Salah satu indikator untuk melihat kinerja
masih mendominasi pekerja di sektor
pekerja adalah dengan melihat jumlah jam
pertanian, meskipun masih terdapat
kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui
pekerja dengan pendidikan tinggi yang
proporsi penduduk bekerja yang dapat
termasuk ke dalam sektor ini, yaitu sekitar
dikategorikan sebagai pekerja “murni”
0,6 persen. Ada dua kemungkinan yang
dan proporsi penduduk bekerja namun
terjadi, yang pertama adalah terbatasnya
dikategorikan
186
pengangguran
karena
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal.
Gambar 9.12
Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015
0 *) 1%
0 *)
1-34 Jam 43%
1-34
35 + Jam 57%
35 +
Keterangan *) Sementara tidak bekerja
Di Indonesia seseorang dikatakan murni
penganggur. Adapun sebesar satu persen
bekerja apabila bekerja minimal 35 jam
pekerja di Papua sementara tidak bekerja
selama seminggu dengan konsep jumlah
pada tahun 2015.
jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam
Selanjutnya menurut sektor, sebagian
kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar
besar pekerja memiliki jam kerja normal
pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut
(di atas 35 jam) hampir di semua sektor,
merupakan kumulatif selama satu minggu.
kecuali
Gambar 7.12 menunjukkan bahwa lebih
pertanian, sebesar 54 persen pekerja
dari 50 persen pekerja di Papua adalah
bekerja di bawah jam kerja normal. Hal ini
pekerja murni, sisanya dapat dapat
dikarenakan pada umumnya di bekerja di
dikategorikan
sektor pertanian tidak dibatasi waktu.
sebagai
setengah
sektor
pertanian.
Di
sektor
187
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja di Provinsi Papua, 2015
Tabel 9.5
Lapangan Usaha (1)
Sementara tidak bekerja (0 jam)
Jumlah Jam Kerja Di bawah jam kerja normal (1-34 jam)
(2)
Pertanian Pertambangan Industri LGA Konstruksi Perdagangan Transportasi Lembaga Keuangan Jasa Jumlah
(3)
Jam kerja normal (≥ 35 jam) (4)
Jumlah (5)
7 406 123 253 0 789 1 590 330 0 2 615
668 148 1 460 5 439 93 3 138 22 913 3 874 1 804 30 002
560 983 13 040 10 490 2 833 39 164 101 082 41 001 16 009 137 901
1 236 537 14 623 16 182 2 926 43 091 125 585 45 205 17 813 170 518
1 3106
736 871
922 503
1 672 480
Karakteristik Pekerja: Status Pekerjaan
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2015, tercatat bahwa
Status pekerjaan merupakan kedudukan
status pekerjaan mayoritas pekerja di
seseorang dalam melakukan pekerjaan di
Papua adalah sebagai pekerja keluarga/
suatu unit usaha/kegiatan. Salah satu
tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh
kegunaan dalam menganalisis status
tidak tetap/tidak dibayar yang berturut-
pekerjaan
turut
pekerja
adalah
untuk
mengetahui pekerja di sektor informal.
mempunyai
persentase
37,14
persen dan 29,7 persen. Selanjutnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 16,5 persen.
188
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 9.13
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Pekerja keluarga/tak dibayar Pekerja bebas di non pertanian Pekerja bebas di pertanian Buruh/karyawan/pegawai
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar Berusaha sendiri Perempuan
Laki-laki
0
100000 200000 300000 400000 500000 600000
Mayoritas pekerja tak dibayar atau
pekerjaan tertentu tersebut biasanya yang
pekerja keluarga adalah perempuan yaitu
dapat memberikan imbalan jasa yang
sebesar 77 persen. Ketimpangan lain
lebih tinggi. Ditambah dengan kenyataan
terjadi
bahwa
pada
status
pekerja
keluarga
merupakan
buruh/karyawan/pegawai, di mana lebih
pekerja yang tidak menerima upah atau
banyak laki-laki dibanding perempuan.
penghasilan
dari
Laki-laki
kerjakan.
Banyak
yang
berstatus
sebagai
apa
yang
mereka
faktor
yang
buruh/karyawan ada sebanyak 223.515
mempengaruhi kondisi tersebut, antara
orang (76 persen), sementara perempuan
lain faktor pendidikan dan budaya yang
hanya sebanyak 70.230 orang (24 persen).
masih menempatkan perempuan sebagai
Hal ini memberikan kesimpulan bahwa
pekerja domestik. Faktor pendidikan
secara
diduga
umum
laki-laki
memiliki
merupakan
terbatasnya
terhadap
perempuan untuk mendapatkan posisi
pekerjaan
tertentu
daripada perempuan. Ironisnya, status
dan
utama
kesempatan dan akses yang lebih baik status
akses
faktor
kesempatan
yang lebih baik dalam pasar kerja.
189
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 9.14
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Provinsi Papua, 2015
Kota Jayapura Deiyai Intan Jaya Dogiyai Puncak Yalimo Mamb. Tengah Lanny Jaya Nduga Mamb. Raya Supiori Waropen Keerom Sarmi
Tolikara Peg. Bintang Yahukimo Asmat Mappi Boven Digoel Mimika Puncak Jaya Paniai Biak Numfor Kep. Yapen Nabire Jayapura Jayawijaya Merauke
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar Buruh/karyawan/pegawai Pekerja Bebas Pekerja keluarga/tak dibayar
Gambar 7.14 menunjukkan distribusi
di
pekerja menurut status pekerjaan di
mayoritas penduduknya bekerja dengan
wilayah Papua. Pada beberapa kabupaten
status buruh/karyawan. Berbeda dengan
190
dataran
mudah
terlihat
bahwa
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun wilayah pegunungan seperti Kabupaten
mempunyai kecenderungan mayoritas
Mamberamo tengah, Yalimo, Yahukimo,
pekerjanya adalah pekerja keluarga dan
Tolikara,
berusaha dibantu buruh tidak tetap.
Paniai,
Gambar 9.15
dan
Dogiyai
yang
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua, 2015
Jasa
Manufaktur
Pertanian
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar Buruh/karyawan/pegawai Pekerja Bebas Pekerja keluarga/tak dibayar
Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, jelas terlihat perbedaan status pekerjaan
antara
sektor
persentase masing-masing 65 persen dan 63 persen.
pertanian,
manufaktur dan jasa. Sebagian besar pekerja
pertanian
berstatus
pekerja
keluarga
(48
Karakteristik Pekerja: Sektor Formal dan
sebagai
persen)
Informal
dan
berusaha dibantu buruh tidak tetap (38
Dominasi
pekerja
di
sektor
persen). Sementara sektor manufaktur
informal
dan jasa lebih didominasi oleh pekerja
banyaknya penduduk bekerja pada sektor
sangat
berkaitan
dengan
dengan status buruh/karyawan dengan
191
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun pertanian.
Seperti
sebelumnya
telah
dipaparkan
persentase
pekerja
sektor
pertanian
informal. Pada tahun 2015 penduduk
mendominasi penyerapan tenaga kerja di
bekerja di sektor formal di Provinsi Papua
sebagian besar kabupaten di Papua.
hanya sebesar 19 persen, sisanya 81
Banyaknya penduduk bekerja di sektor
persen
pertanian,
informal.
pekerja
bahwa
tingginya
terutama
tidak
Gambar 9.16
yang
dibayar
berstatus
merupakan
pekerja
sektor
menyebabkan
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Infromal dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
23,73 45,46
76,27 54,54
Formal
Informal Laki-laki
Perempuan
Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin,
seimbang antara pekerja laki-laki dan
terlihat pada sektor formal lebih banyak
pekerja perempuan, meskipun persentase
didominasi
pekerja
oleh
pekerja
laki-laki.
Sementara itu di sektor informal relatif
192
laki-laki
masih
lebih
daripada pekerja perempuan.
tinggi
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 9.17
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015
100% 90%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Nduga Yalimo Dogiyai Lanny Jaya Yahukimo Mamb. Tengah Asmat Tolikara Paniai Mamb. Raya Deiyai Puncak Jayawijaya Puncak Jaya Intan Jaya Peg. Bintang Mappi Boven Digoel Sarmi Keerom Kep. Yapen Jayapura Supiori Waropen Merauke Biak Numfor Mimika Nabire Kota Jayapura Total
0%
Formal
Sebaran pekerja formal dan informal di
Informal
Karakteristik Pengangguran Papua
kabupaten/kota di Provinsi Papua pada gambar di atas menunjukkan bahwa
Pengangguran
pekerja formal lebih banyak terdapat di
merupakan bagian dari angkatan kerja.
daerah dataran mudah seperti Kota
Adanya sejumlah pengangguran pada
Jayapura, Nabire, Mimika, Biak Numfor
dasarnya
dan Merauke. Sementara pekerja informal
kelebihan penawaran tenaga kerja (exess
lebih
daerah
supply) pada pasar kerja dibanding
pegunungan seperti Kabupaten Nduga,
lowongan yang tersedia. Pengangguran
Yalimo, Dogiyai dan Intan Jaya.
merupakan keadaan seseorang yang
banyak
terdapat
di
secara
menggambarkan
konsepsi
adanya
mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.
193
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Pada tahun 2015, jumlah pengangguran
seseorang yang bekerja membantu orang
yang ada di Provinsi Papua adalah
tuanya walaupun sebentar asalkan lebih
sebanyak 69.465 orang atau sebesar 3,99
dari 1 jam berturut-turut dalam satu
persen dari total angkatan kerja. Banyak
minggu tetap tergolong sebagai bekerja
pemerhati ketenagakerjaan berpendapat
dan di Papua mayoritas pekerjanya adalah
bahwa nilai ini adalah terlalu kecil.
pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga.
Namun, perlu diingat kembali bahwa
Gambar 9.18
Pengangguran Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
35000
20000
30000 15000
25000 20000
10000
15000 10000
5000
5000 0
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
Laki-laki
40-44
Perempuan
45-49
50-54
55-59
60+
0
Total
Gambar di atas menunjukkan bahwa
tersebut banyak orang yang baru lulus
karakteristik demografi penganggur di
sekolah maupun kuliah dan sedang
Papua didominasi oleh penganggur muda
mencari pekerjaan atau mempersiapkan
yaitu mereka yang berusia 20-24 tahun
usaha.
dan berjenis kelamin laki-laki. Hal ini
banyak ditemukan di kota atau kabupaten
disebabkan karena sebagai output dari
yang relatif maju seperti Kota Jayapura,
dunia pendidikan dimana pada usia
Kabupaten Mimika, Jayapura Mimika, dan
194
Selanjutnya,
pengangguran
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Nabire
(lampiran).
beberapa
pekerjaan di Kota Jayapura bahkan datang
pengangguran
dari provinsi lain. Laju pertumbuhan
mencapai nol persen. Ini tidak berarti
penduduk yang sedemikian pesatnya,
tidak ada pengangguran di wilayah
tanpa
tersebut, namun angkanya sangat kecil.
kesempatan kerja menyebabkan banyak
Kabupaten tersebut di antaranya adalah
terjadinya
Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan
Jayapura.
kabupaten,
Di
angka
diimbangi
dengan
perluasan
pengangguran
di
Kota
Intan Jaya. Jika ditinjau lebih dalam, kabupaten-kabupaten
yang
memiliki
Bila dilihat menurut kegiatannya, dari
angka pengangguran nol persen adalah
seluruh
kabupaten yang masuk kategori wilayah
persentase terbesar adalah yang mencari
pegunungan
mayoritas
pekerjaan sekitar 73 persen. Mereka yang
penduduknya bekerja di sektor pertanian.
mencari pekerjaan adalah mereka yang
dengan
belum
pengangguran
pernah
di
bekerja
Papua,
dan
Tingginya tingkat pengangguran yang
berusaha
terjadi di Kota Jayapura disebabkan oleh
mereka yang sudah pernah bekerja,
banyaknya
karena
penduduk
dari
berbagai
mendapatkan
sedang
suatu
hal
pekerjaan;
berhenti
atau
kabupaten yang datang untuk mencari
diberhentikan dan sedang berusaha untuk
pekerjaan di ibukota Papua ini, mengingat
mendapatkan pekerjaan; serta mereka
lebih banyak peluang dan fasilitas yang
yang bekerja atau mempunyai pekerjaan,
disediakan dibanding dengan kabupaten-
tetapi karena suatu hal masih berusaha
kabupaten lain. Tak hanya dari kabupaten
untuk mendapatkan pekerjaan lain.
di Provinsi Papua, penduduk yang mencari
Tabel 9.6
Pengangguran Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2015
Jenis Kegiatan (1)
Mencari Pekerjaan Mempersiapkan Usaha
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan (2)
31 120 578
(3)
19 246 760
Jumlah (4)
50 366 1 338
% (5)
72,51 1,93
195
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tabel 8.3
Lanjutan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
Jenis Kegiatan (1)
(2)
Mencari Pekerjaan
(3)
Jumlah
%
(4)
(5)
31 120
19 246
50 366
72,51
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja
8 400
4 876
13 276
19,11
Sudah punya tapi belum mulai kerja
3 247
1 238
4 485
6,46
43 345
26 120
69 465
100,00
Jumlah
Persentase
terkecil
terdapat
pada
kegiatan mempersiapkan usaha, yaitu
status sebagai pengangguran menjadi bekerja.
sebesar 1,93 persen. Mempersiapkan usaha cenderung pada pekerjaan yang
Kualitas dan kompetensi sumber daya
berusaha sendiri atau berusaha dibantu
manusia dalam pasar tenaga kerja dapat
buruh tidak tetap atau berusaha dibantu
ditingkatkan melalui sarana pendidikan.
buruh tetap. Hal ini mengindikasikan
Semakin
bahwa
untuk
seseorang yang termasuk angkatan kerja
sehingga
akan mempengaruhi dan meningkatkan
mereka lebih memilih mencari pekerjaan
tingkat produktivitas dalam pekerjaannya.
daripada membuka lapangan usaha. Di
Untuk itu analisis pengangguran menurut
samping itu ada sebanyak 6,5 persen
tingkat
pengangguran
sebagai indikator ketidakmampuan pasar
keinginan
berwiraswasta
penduduk
sangat
yang
kecil
sudah
diterima
tinggi
pendidikan
bekerja, namun belum mulai bekerja.
tenaga
Hampir pasti angka ini akan bergeser dari
angkatan kerja.
196
tingkat
kerja
dapat
pendidikan
digunakan
memanfaatkan
supply
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
Gambar 9.19
Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Papua, 2015
Di bawah SD 13%
Diploma/Universitas 13%
SD 7%
SLTP 14%
SLTA 49%
Menurut tingkat pendidikan, karakteristik
mereka memiliki kecenderungan untuk
pengangguran di Papua adalah mereka
lebih memilih mencari pekerjaan di sektor
yang berpendidikan tinggi yaitu SMA dan
formal
Perguruan Tinggi (62 persen), pendidikan
menyebabkan angka pengangguran yang
rendah (20 persen), sisanya mereka yang
berpendidikan
memiliki pendidikan menengah yaitu SLTP
dibanding yang berpendidikan rendah.
sebesar
14
persen.
daripada
informal,
tinggi
sehingga
lebih
tinggi
Tingginya
pengangguran pada pendidikan tinggi
Meskipun
demikian,
lebih disebabkan karena mereka lebih
menurut
jenjang
bersifat selektif dalam memilih pekerjaan
ditamatkan
yang sesuai dengan pendidikan dan atau
persen penganggur adalah tamatan SMA.
keterampilan
Bagi pasar kerja, tingkat pendidikan SMA
Seringkali
yang
terjadi
mereka bahwa
miliki. lapangan
adalah
apabila pendidikan
penganggur,
pendidikan
dilihat
yang
hampir
yang 50
“tanggung”
pekerjaan yang tersedia tidak sesuai
karena saat ini sebagian besar sektor
dengan yang diharapkan. Sementara itu,
formal memerlukan kualifikasi pekerja
197
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun dengan tingkat pendidikan tinggi atau
terdiri dari 195.280 orang setengah
setara dengan Universitas atau minimal
penganggur terpaksa (26,5 persen) dan
Diploma.
541.591 orang setengah penganggur sukarela
(73,5
persen).
Dalam
Karakteristik Setengah Pengangguran
kenyataannya setengah pengangguran
Papua
sukarela tidak terlalu diperhitungkan dalam kategori pengangguran. Hal ini
Penduduk yang bekerja di bawah jam
karena setengah penganggur sukarela
kerja normal (kurang dari 35 jam
memang tidak sedang mencari pekerjaan
seminggu) dikategorikan dalam kelompok
atau tidak bersedia menerima pekerjaan
setengah pengangguran. Jumlah setengah
lain, meskipun jam kerjanya kurang dari
pengangguran di Provinsi Papua Tahun
jam kerja normal.
2015 adalah sebanyak 736.871 orang,
Setengah Penganggur Terpaksa Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Pendidikan di Provinsi Papua, 2015
Gambar 9.20
45000 25000
40000
SLTP 15%
35000 20000
30000
SD 21%
SLTA 14%
25000
15000
20000 10000
15000
Dip/ Univ 2%
10000
5000
Laki-laki
198
Perempuan
60+
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
0
15-19
5000 0
Total
Di bawah SD 48%
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Setengah penganggur terpaksa paling
Tantangan: Kualitas Pekerja Papua
banyak berada pada kelompok umur 2024 tahun. Pada kelompok usia ini,
Kualitas tenaga kerja di Papua masih
kecenderungan mencari pekerjaan atau
menjadi hambatan utama untuk mencapai
menerima tawaran pekerjaan lain masih
produktivitas yang tinggi di suatu wilayah.
tinggi. Artinya mereka yang masih bekerja
Lebih dari separuh tenaga kerja di Papua
di bawah jam kerja normal masih punya
berpendidikan rendah (SD ke bawah) dan
keinginan untuk menambah pekerjaan
pada
lain (paruh waktu) atau mencari pekerjaan
pertanian,
lain yang lebih sesuai. Dengan semakin
merupakan sektor yang paling banyak
meningkatnya
bekerja
padahal
sektor
di
sektor
pertanian
maka
jumlah
menyerap tenaga kerja di Papua. Untuk
pun
semakin
meningkatkan produktivitas sektor ini
menurun. Jika dilihat berdasarkan gender,
maka perlu upaya dan kerja keras
secara
penganggur
pemerintah untuk meningkatkan modal
terpaksa lebih banyak laki-laki dibanding
manusia melalui pendidikan maupun
perempuan. Hal ini terjadi di semua
pelatihan tenaga kerja sehingga mampu
kategori kelompok umur, dan secara
memperkuat diversifikasi sektor pertanian
perlahan keduanya menurun menjelang
bernilai lebih tinggi.
setengah
umur,
umumnya
penganggur
umum
jumlah
usia 50 tahun. Masuknya perempuan ke dalam kegiatan Berbeda dengan pengangguran terbuka,
ekonomi aktif merupakan sumbangan
sebagian besar setengah penganggur
yang besar bagi pembangunan di Papua.
terpaksa berpendidikan SD ke bawah,
Perempuan yang bekerja tidak hanya
yaitu sekitar 69 persen. Penduduk yang
memberikan
berpendidikan rendah cenderung bekerja
produktivitas yang dihasilkannnya tetapi
seadanya dan masih mencari pekerjaan
juga
yang lebih baik karena tuntutan ekonomi.
penurunan fertilitas dan pengendalian laju
sumbangan
memberikan
manfaat
melalui
bagi
pertumbuhan penduduk yang manfaat jangka panjangnya salah satunya adalah
199
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun terhadap penurunan angka kematian bayi.
(20-24 tahun) di mana lebih dari 70 persen
Sayangnya, tingkat pendidikan pekerja
penganggur di Papua sedang mencari
perempuan yang relatif lebih rendah dari
pekerjaan.
laki-laki
produktivitas
penganggur yang mayoritas ‘hanya’ SMA
yang dihasilkan lebih rendah daripada
dianggap pasar tenaga kerja sebagai
pekerja laki-laki. Selain itu, dominasi
tingkat pendidikan yang “tanggung” untuk
pekerja keluarga (tak dibayar) di Papua
jenis pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu
adalah perempuan.
upaya untuk meningkatkan rata-rata lama
mengakibatkan
sekolah Tantangan
selanjutnya
adalah
pengangguran muda. Berdasarkan uraian di
atas,
pengangguran
di
Papua
didominasi oleh kelompok umur muda
200
Tingkat
penduduk
pendidikan
menjadi
pilihan
program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas manusia sebagai modal dasar untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
201
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
202
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
“Indeks demokrasi bertujuan untuk mengkualifikasikan perkembangan demokrasi tingkat provinsi di Indonesia.” Untuk melihat perkembangan demokrasi
Demokrasi di Papua: Proses dan
suatu wilayah bukanlah hal yang mudah
Progress
untuk
dilakukan
karena
luasnya
pemahaman dan pengertian tentang
Sejak IDI pertama kali dihitung pada tahun
demokrasi yang mencakup sejumlah besar
2009 IDI Provinsi Papua mengalami
objek. Oleh karena itu perlu dilakukan
kondisi yang pasang surut. Pada tahun
penentuan
komponen-komponen
2009 IDI Papua tercatat sebesar 63,80.
saja
datanya
Indeks ini terus mengalami penurunan
dikumpulkan
sampai dengan tahun 2011 (59,05) dan
sehinga perkembangan demokrasi suatu
menempatkan posisi demokrasi di Papua
wilayah dapat diukur dan dibandingkan
termasuk kategori “buruk” pada tahun
dengan wilayah lain.
tersebut. Namun pada tahun berikutnya,
demokrasi
apa
memungkinkan
untuk
yang
kondisi demokrasi di Papua menunjukkan perbaikan yang positif, sampai pada tahun 2014 indeksnya naik sebesar 3,1 poin dari tahun 2011 menjadi 62,15. Namun pada
203
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun tahun 2015 IDI Provinsi Papua kembali
kondisi demokrasi suatu wilayah, karena
mengalami
cukup
IDI disusun secara cermat berdasarkan
signifikan yakni sebesar 4,6 poin dari 62,15
evidence based (fakta) sehingga potret
menjadi 57,55 dan kembali menempatkan
yang
posisi demokrasi Papua pada kategori
realitas yang terjadi.
penurunan
yang
dihasilkan
merupakan
refleksi
“buruk”. Perlu diketahui, mulai periode 2015 Fluktuasi angka IDI adalah cermin situasi
ditetapkan 2 indikator baru komponen
dinamika demokrasi di Papua. IDI sebagai
dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah
sebuah
perkembangan
Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan
demokrasi yang khas, memang dirancang
agar penghitungan IDI lebih sensitif pada
untuk sensitif terhadap naik-turunnya
situasi lapangan terkini.
alat
Gambar 10.1
ukur
Perkembangan IDI Provinsi Papua dan Nasional , 2009-2015
IDI Papua
IDI Nasional
73,04 67,3 63,17
65,48
63,80
2009
204
60,26
59,05
2010
2011
62,63
63,72
60,71
60,92
2012
2013
72,82
62.15 57,55
2014
2015
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 10.2
Perkembangan IDI Provinsi Papua Menurut Aspek, 2009-2015
Kebebasan Sipil 92,83
90,72
87,73
Hak-hak Politik
Institusi Demokrasi 90,21
91,11
85,69 82,72
67,22
70,04
71,01
66,50
58,97
63,75 50,87
43,84
41,81 31,76
2009
29,43
2010
2011
32,99
42,51
31,37
2012
2013
2014
2015
Distribusi Indeks dari ketiga aspek IDI pada
dicapai oleh Provinsi Papua hanya sebesar
gambar 9.2. menunjukkan nilai
82,72
57,55, dikarenakan dua aspek lainnya
untuk aspek Kebebasan Sipil; 41,81 untuk
memberikan kontribusi indeks relatif
aspek Hak-hak Politik dan 50,87 untuk
rendah, dan untuk tahun 2015 dua aspek
aspek Lembaga Demokrasi. Distribusi
demokrasi berada pada kategori “buruk”.
ketiga aspek ini sekaligus memperlihatkan kontribusi dari masing-masing aspek
Angka-angka tersebut sepintas dapat
terhadap
diterjemahkan
indeks
keseluruhan.
Aspek
sebagai
Kebebasan Sipil memberikan kontribusi
Pemerintah
paling tinggi disusul Lembaga Demokrasi,
mengembangkan
dan
memberikan
khususnya terkait hak kebebasan sipil bagi
kontribusi adalah aspek Hak-hak Politik.
warganya. Walaupun demikian, harus
Meskipun
diakui pemerintah belum sepenuhnya
yang
paling
aspek
kecil
Kebebasan
Sipil
Provinsi
keberhasilan Papua
sistem
mengembangkan
dalam
demokrasi,
menyokong indeks sangat tinggi namun
berhasil
demokrasi
indeks secara keseluruhan yang dapat
terkait aspek lembaga demokrasi dan
205
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun menjadi perhatian adalah hubungannya
poin
kembali
menempatkan
posisi
dengan pengembangan hak-hak politik
demokrasi Papua pada kategori “buruk”.
warga negara.
Penurunan IDI yang cukup signifikan ini tak lepas dari sumbangan penurunan
Tahun
2015
Provinsi
keadaan demokrasi
Papua
kembali
di
mengalami
aspek Lembaga Demokrasi yang sangat rendah.
degradasi, nilai indeks demokrasi 57,55
Gambar 10.3
Perkembangan Variabel IDI Provinsi Papua, 2014-2015
Peran Peradilan yang Independen
Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 100,00 80,00
Kebebasan Berpendapat
60,00 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
Kebebasan Berkeyakinan
40,00 20,00 0,00
Kebebasan dari Diskriminasi
Peran Partai Politik
Hak Memilih dan Dipilih Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan…
Peran DPRD Pemilu yang Bebas dan Adil
2014 2015
Dari sisi variabel pembentuk IDI, terdapat
partai politik naik 0,33 poin dan peran
lima
mengalami
peradilan yang independen naik 12.50
peningkatan skor dibandingkan dengan
poin. Sementara itu, ada empat variabel
tahun 2014 yakni kebebasan berpendapat
yang mengalami penurunan indeks, yaitu
naik
dari
kebebasan berkeyakinan turun 8,62 poin,
diskriminasi naik 6,92 poin, hak memilih
partisipasi politik dalam pengambilan
dan dipilih yang naik 0,64 poin, peran
keputusan dan pengawasan turun 2,02
206
variabel
4,47
poin,
yang
kebebasan
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun poin, peran DPRD turun 0,89 poin dan
tersebut
peran birokrasi pemerintah daerah yang
pemerintah
turun cukup signifikan hingga mencapai
bersalah oleh PTUN dan indikator upaya
68,73 poin. Hal ini berkaitan dengan
penyediaan
adanya perubahan 2 Indikator pada Aspek
pemerintah daerah.
Tabel 10.1
yakni
daerah
2
II. 3
4 III. 5
6
7
IV. 8
pejabat dinyatakan
APBD
oleh
Perkembangan Skor Indikator IDI Provinsi Papua, 2014-2015
(1)
1
yang
informasi
ASPEK / VARIABEL / INDIKATOR
A. I.
kebijakan
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI PAPUA KEBEBASAN SIPIL (CIVIL LIBERTIES) Kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat Kebebasan berkeyakinan Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama Kebebasan dari diskriminasi Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
2014
2015
(2)
(3)
62.15 85,69 100,00
57.55 82,72 100,00
100,00
100.00
100,00
100.00
40,00
44,47
40,00
33.33
40,00
100.00
98,59
89.97
100,00
96.74
87,50
62.50
100,00
80.00
66,92
73.83
33,33
33.33
207
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun 9 Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya 10 Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya B. HAK-HAK POLITIK (POLITICAL RIGHTS) V. Hak memilih dan dipilih 11 Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat 12 Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih 13 Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) 14 Penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout) 15 Perempuan terpilih di DPRD provinsi VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 16 Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan 17 Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan C. LEMBAGA-LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOCRATIC INSTITUTIONS) VII. Pemilu yang bebas dan adil 18 Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu 19 Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara VIII. Peran DPRD 20 Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 21 Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD 22 Rekomendasi DPRD kepada eksekutif IX. Peran Partai politik 23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu 24 Perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 25 Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
208
75,00
100.00
100,00
100.00
42,51 67,58 100,00
41,81 68.22 100.00
60,00
60.00
55,00
55.00
94,12
94.12
36,36
42.42
17,43
15.41
0,00
0.00
34,86
30.83
63,75
50,87
100,00
100.00
100,00
100.00
100,00
100.00
39,51 31.01 10,00 0,00 8,37
21.12 32.06 0.00 0.00 8.69
0,00
0.00
83,66
86.94
100,00 -
31.27 68.42
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 26 Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah/ Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif XI. Peran Peradilan yang independen 27 Keputusan hakim yang kontroversial 28 Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi
100,00
-
-
0.00
100,00
-
87,50 75,00 100,00
100.00 100.00 100.00
Dari sisi indikator, pada IDI 2015 terdapat
perhatian khusus agar kinerjanya dapat
14 indikator yang mengalami kinerja baik
membaik.
(merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2,
IDI Provinsi Papua dan Nasional
4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 24, 27, 28. Kendati
demikian,
terdapat
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, IDI
masalah kronis yang ditunjukkan melalui
Provinsi Papua selalu menempati urutan
indikator 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
yang paling terakhir jika dibandingkan
dan 26
(merupakan indikator yang
dengan 33 Provinsi lain yang ada di
memiliki skor di bawah 60), diantaranya
Indonesia. Sempat mengalami kenaikan
adalah jumlah kegiatan kaderisasi yang
peringkat pada tahun 2013 namun
dilakukan
parpol
demonstrasi/mogok
masih
peserta
pemilu,
perkembangnnya tidak menunjukkan hasil
yang
bersifat
yang
memuaskan,
bahkan
semakin
kekerasan, rekomendasi DPRD kepada
mengalami penurunan pada tahun 2015
eksekutif, perda inisiatif DPRD, dan alokasi
yang
anggaran
Oleh
sebagai peringkat terakhir dengan nilai
karena itu, indikator tersebut memerlukan
indeks yang turun dari kategori sendang
pendidikan/kesehatan.
menempatkan
Provinsi
Papua
menjadi kategori buruk.
209
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Gambar 10.4
Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Provinsi, 2015
DKI Jakarta
85,32
D.I.Yogyakarta
83,19
Kalimantan Timur
81,24
Kalimantan Utara
80,16
Bali
79,83
Sumatera Selatan
79,81
Sulawesi Utara
79,40
Nusa Tenggara Timur
78,47
Jawa Timur
76,90
Gorontalo
76,77
Sulawesi Tengah
76,67
Kalimantan Barat
76,40
Kalimantan Selatan
74,76
Bengkulu
73,60
Kalimantan Tengah
73,46
Jawa Barat
73,04
INDONESIA
72,82
Kep. Bangka Belitung
72,31
Jambi
70,68
Kepulauan Riau
70,26
Jawa Tengah
69,75
Sulawesi Tenggara
69,44
Sumatera Utara
69,01
Banten
68,46
Sulawesi Barat
68,25
Sulawesi Selatan
67,90
Aceh
67,78
Sumatera Barat
67,46
Lampung
65,95
Maluku
65,90
Riau
65,83
Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Papua Barat Papua
210
65,08 61,52 59,97 57,55
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Dari gambar 9.4 dapat dilihat bahwa
61,52), Papua Barat (indeks 59,97) dan
hanya ada 4 provinsi di Indonesia yang
Papua dengan nilai indeks 57,55.
mempunyai indeks demokrasi dengan kategori tinggi (indeks > 80). Provinsi yang
Secara lebih teliti dapat dilihat bahwa
menduduki peringkat paling tinggi adalah
rendahnya Indeks Demokrasi Indonesia
DKI Jakarta (Indeks 85,32), diikuti oleh D.I.
Provinsi Papua sangat dipengaruhi oleh
Yogyakarta (Indeks 83,19, Kalimantan
indeks aspek hak-hak politik (421,81) dan
Timur
lembaga demokrasi (50,87) yang masih
(indeks
Kalimantan
81,24)
Utara
dan
Provinsi
(Indeks
80,16).
sangat
rendah.
Sementara
aspek
Sementara 4 peringkat IDI terbawah
kebebasan sipil (82,72) tidak dapat
didominasi oleh Provinsi di wilayah timur
memberikan perubahan besar terhadap
Indonesia yakni, Nusa Tenggara Barat
kenaikan IDI karena rendahnya nilai kedua
(indeks 65,08), Maluku Utara (indeks
aspek yang lain.
Gambar 10.5
80,30
Indeks Demokrasi Provinsi Papua dan Nasional, 2015
82,72 72,82 66,87
70,63
57,55 50,87 41,81
Nasional Papua
Kebebasan Sipil
Hak-hak Politik
Lembaga Demokrasi
Indeks Demokrasi
211
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Tantangan yang dihadapi
yang memuaskan. Bahkan dalam 3 tahun terakhir
IDI
Provinsi
Papua
terus
Demokrasi secara umum dapat diartikan
menunjukkan nilai indeks yang semakin
sebagai bentuk pemerintahan dimana
menurun, sampai pada tahun 2015 nilai
semua penduduknya memiliki kesamaan
IDI Papua masuk dalam kategori buruk.
hak dalam pengambilan keputusan yang
Jika dilihat lebih dalam melalui Indikator-
dapat
mereka.
indikator penyusun IDI terdapat beberapa
Demokrasi secara terbuka mengijinkan
indikator yang memberikan pengaruh
warga negara berpartisipasi baik secara
besar terhadap rendahnya IDI Papua.
langsung maupun melalui perwakilan
Indikator-indikator tersebut antara lain
dalam perumusan, pengembangan dan
demonstrasi/mogok
pembuatan hukum. Demokrasi mencakup
kekerasan, banyaknya kasus demonstrasi
kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang
yang diwarnai dengan aksi kekerasan dan
memungkinkan adanya praktik kebebasan
kasus pemalangan yang dilakukan oleh
politik secara bebas dan setara.
masyarakat melemahkan nilai indikator
mengubah
hidup
yang
bersifat
ini, bahkan karena banyaknya kasus yang Nilai Indeks Demokasi Indonesia yang
terjadi dalam kurun waktu satu tahun
semakin baik dapat memberi gambaran
membuat indikator tersebut bernilai nol.
semakin majunya tatanan politik dan
Indikator lain yang turut berperan dalam
kehidupan berbangsa suatu wilayah. Lebih
rendahnya
jauh
semakin
merupakan indikator penilaian terhadap
profesionalnya pengelolaan pemimpin
lembaga-lembaga demokrasi. Perda yang
negara mulai dari level rendah hingga
berasal dari hak inisiatif DPR, rekomendasi
tertinggi dalam menghormati hak-hak
DPR kepada eksekutif, kegiatan kaderisasi
politik dan hak-hak sipil warganya.
yang dilakukan oleh peserta pemilu serta
dapat
menunjukkan
nilai
IDI
Papua
justru
indikator upaya penyediaan informasi Selama kurun waktu 7 tahun sejak IDI mulai dihitung pada tahun 2009 nilai IDI Provinsi Papua belum menunjukkan hasil
212
APBD oleh pemerintah daerah.
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun Suksesnya pelaksanaan demokrasi di
perlu dilakukannya berbagi budaya sipil,
suatu
semata-mata
keterlibatan warga sipil secara aktif
tanggung jawab dari pemerintah, butuh
menjadi faktor yang sangat positif dalam
dukungan penuh dari berbagai pihak
perkembangan demokrasi, ruang dialog
termasuk lembaga-lembaga demokrasi
publik
bahkan dari seluruh lapisan masyarakat.
menjaga persatuan dalam keberagaman
wilayah
bukan
dibuka
seluas-luasnya
untuk
dengan kesetaraan dan keterbukaan antar Prof. Dr. Thomas Meyer menjelaskan
sesama pihak yang memiliki perbedaan
untuk mencapainya suksesnya demokrasi
demi demokrasi yang lebih baik.
213
Manusia Papua: Membangun dan Dibangun
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015 Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
67,09 67,09 67,25 68,65 65,39 64,44 65,35 63,71 66,02 71,13 76,31 66,15 66,08 75,37 65,36 67,54 70,10 61,16 59,21 61,97 65,96 65,20 71,31 n.a. 67,83 63,29 66,00 65,99 62,65 59,74 64,27 62,79 59,60 54,45 66,53
67,45 67,34 67,81 68,90 66,14 65,12 65,96 64,20 66,59 71,61 76,98 66,67 66,64 75,93 66,06 68,22 70,87 62,14 60,24 62,35 66,38 65,89 72,02 n.a. 68,31 64,27 66,65 66,52 63,48 60,63 64,75 63,19 59,90 55,01 67,09
67,81 67,74 68,36 69,15 66,94 65,79 66,61 64,87 67,21 72,36 77,53 67,32 67,21 76,15 66,74 68,92 71,62 62,98 60,81 63,41 66,66 66,68 72,62 n.a. 69,04 65,00 67,26 67,07 64,16 61,01 65,43 63,93 60,30 55,55 67,70
68,30 68,36 68,91 69,91 67,76 66,16 67,50 65,73 67,92 73,02 78,08 68,25 68,02 76,44 67,55 69,47 72,09 63,76 61,68 64,30 67,41 67,17 73,21 67,99 69,49 65,79 67,92 67,55 64,70 61,53 66,09 64,78 60,91 56,25 68,31
68,81 68,87 69,36 70,33 68,24 66,75 68,06 66,42 68,27 73,40 78,39 68,80 68,78 76,81 68,14 69,89 72,48 64,31 62,26 64,89 67,77 67,63 73,82 68,64 69,96 66,43 68,49 68,07 65,17 62,24 66,74 65,18 61,28 56,75 68,90
69,45 69,51 69,98 70,84 68,89 67,46 68,59 66,95 69,05 73,75 78,99 69,50 69,49 77,59 68,95 70,27 73,27 65,19 62,67 65,59 68,53 68,38 74,17 68,76 70,39 66,76 69,15 68,75 65,86 62,96 67,05 65,91 61,73 57,25 69,55
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
227
Lampiran 2. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015 Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
69,08 67,46 67,59 70,15 69,89 68,34 67,82 68,91 69,15 68,42 71,71 71,29 72,73 74,17 69,89 68,50 70,61 63,82 65,28 69,06 68,98 66,65 72,89 71,39 70,40 66,07 68,93 69,65 66,41 62,50 64,46 66,70 64,59 64,31 69,81
69,15 67,63 67,79 70,32 70,04 68,51 67,98 69,12 69,31 68,63 71,87 71,56 72,91 74,26 70,02 68,68 70,78 64,13 65,45 69,26 69,09 66,88 73,10 71,60 70,55 66,39 69,12 69,85 66,59 62,78 64,61 66,87 64,75 64,46 70,01
69,23 67,81 68,00 70,49 70,19 68,67 68,16 69,33 69,48 68,85 72,03 71,82 73,09 74,36 70,14 68,86 70,94 64,43 65,64 69,46 69,18 67,11 73,32 71,82 70,70 66,70 69,31 70,06 66,76 63,04 64,77 67,05 64,88 64,60 70,20
69,31 67,94 68,21 70,67 70,35 68,84 68,33 69,55 69,64 69,05 72,19 72,09 73,28 74,45 70,34 69,04 71,11 64,74 65,82 69,66 69,29 67,35 73,52 72,02 70,86 67,02 69,50 70,28 66,92 63,32 64,93 67,24 65,05 64,76 70,40
69,35 68,04 68,32 70,76 70,43 68,93 68,37 69,66 69,72 69,15 72,27 72,23 73,88 74,50 70,45 69,13 71,20 64,90 65,91 69,76 69,39 67,47 73,62 72,12 70,94 67,18 69,60 70,39 67,00 64,04 65,01 67,34 65,14 64,84 70,59
69,50 68,29 68,66 70,93 70,56 69,14 68,50 69,90 69,88 69,41 72,43 72,41 73,96 74,68 70,68 69,43 71,35 65,38 65,96 69,87 69,54 67,80 73,65 72,16 70,99 67,26 69,80 70,44 67,12 64,22 65,31 67,44 65,19 65,09 70,78
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
228
Lampiran 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015 Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
8,28 8,51 8,13 8,25 7,34 7,34 7,85 7,26 7,07 9,38 10,37 7,40 6,71 8,51 6,73 7,92 7,74 5,73 6,50 6,27 7,62 7,25 8,56 n.a. 8,66 7,65 7,29 7,57 6,85 6,63 8,64 7,91 6,77 5,59 7,46
8,32 8,61 8,20 8,29 7,48 7,42 7,93 7,28 7,19 9,46 10,40 7,46 6,74 8,53 6,79 7,95 7,77 6,07 6,60 6,32 7,68 7,37 8,79 n.a. 8,68 7,69 7,33 7,67 6,89 6,65 8,72 7,98 6,82 5,60 7,52
8,36 8,72 8,27 8,34 7,69 7,50 8,01 7,30 7,25 9,58 10,43 7,52 6,77 8,63 6,85 8,06 8,05 6,33 6,71 6,62 7,73 7,48 8,83 n.a. 8,71 7,73 7,37 7,76 6,92 6,76 8,80 8,04 6,87 5,73 7,59
8,44 8,79 8,28 8,38 7,80 7,53 8,09 7,32 7,32 9,63 10,47 7,58 6,80 8,72 6,90 8,17 8,10 6,54 6,76 6,69 7,79 7,59 8,87 8,10 8,79 7,82 7,45 7,93 6,96 6,87 8,81 8,27 6,91 5,74 7,61
8,71 8,93 8,29 8,47 7,92 7,66 8,28 7,48 7,35 9,64 10,54 7,71 6,93 8,84 7,05 8,19 8,11 6,67 6,85 6,83 7,82 7,60 9,04 8,35 8,86 7,89 7,49 8,02 6,97 6,88 9,15 8,34 6,96 5,76 7,73
8,77 9,03 8,42 8,49 7,96 7,77 8,29 7,56 7,46 9,65 10,70 7,86 7,03 9,00 7,14 8,27 8,26 6,71 6,93 6,93 8,03 7,76 9,15 8,36 8,88 7,97 7,64 8,18 7,05 6,94 9,16 8,37 7,01 5,99 7,84
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
229
Lampiran 4. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Provinsi di Indonesia, 2010-2015 Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
12,90 11,82 12,22 11,76 11,34 11,03 11,59 10,88 10,48 11,51 11,86 10,69 11,09 14,15 11,49 11,02 11,71 11,66 10,85 10,79 11,09 10,86 11,87 n.a. 11,34 11,17 11,47 12,15 11,12 10,58 12,62 11,74 11,10 8,57 11,29
13,03 11,83 12,52 11,78 11,60 11,21 11,88 11,04 10,70 11,61 11,91 10,91 11,18 14,61 11,62 11,41 12,12 11,97 11,55 10,80 11,15 11,14 12,06 n.a. 11,50 11,82 11,82 12,30 11,68 11,21 12,85 11,79 11,21 8,92 11,44
13,19 11,97 12,81 11,79 11,73 11,42 12,20 11,37 10,79 11,90 11,96 11,24 11,39 14,64 11,74 11,79 12,26 12,21 11,73 11,11 11,22 11,54 12,46 n.a. 11,77 12,09 12,16 12,45 11,78 11,28 12,96 12,19 11,45 9,11 11,68
13,36 12,41 13,16 12,27 12,17 11,46 12,78 11,90 10,96 12,26 12,24 11,81 11,89 14,67 12,17 12,05 12,40 12,46 12,27 11,60 11,71 11,67 12,85 12,30 11,88 12,36 12,52 12,45 12,13 11,46 13,35 12,48 11,67 9,58 12,10
13,53 12,61 13,48 12,45 12,38 11,75 13,01 12,24 11,18 12,51 12,38 12,08 12,17 14,85 12,45 12,31 12,64 12,73 12,65 11,89 11,93 11,96 13,17 12,52 12,16 12,71 12,90 12,78 12,49 11,78 13,53 12,72 11,87 9,94 12,39
13,73 12,82 13,60 12,74 12,57 12,02 13,18 12,25 11,60 12,60 12,59 12,15 12,38 15,03 12,66 12,35 12,97 13,04 12,84 12,25 12,22 12,21 13,18 12,54 12,43 12,72 12,99 13,07 12,70 12,22 13,56 13,10 12,06 9,95 12,55
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
230
Lampiran 6. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Menurut Provinsi di Indonesia, 20102015 Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia
7 934 9 196 9 339 9 857 8 478 8 536 8 459 7 964 10 707 12 267 15 111 9 174 8 992 12 080 9 002 10 777 12 074 8 707 6 615 7 654 9 257 10 304 10 790 n.a. 8 935 7 988 9 331 8 126 8 207 8 003 7 362 6 813 6 677 6 251 9 437
8 044 9 231 9 409 9 957 8 664 8 803 8 572 8 118 10 808 12 513 15 943 9 249 9 296 12 115 9 396 10 933 12 307 8 759 6 678 7 825 9 472 10 437 10 927 n.a. 9 113 8 077 9 459 8 249 8 293 8 049 7 437 6 935 6 709 6 303 9 647
8 134 9 266 9 479 10 058 8 944 9 040 8 682 8 273 11 218 12 740 16 613 9 325 9 497 12 137 9 797 11 008 12 530 8 853 6 785 8 002 9 557 10 553 10 944 n.a. 9 430 8 286 9 560 8 396 8 673 8 091 7 727 7 059 6 732 6 349 9 815
8 289 9 309 9 570 10 180 9 066 9 231 8 803 8 415 11 657 12 942 16 828 9 421 9 618 12 261 9 978 11 061 12 738 8 950 6 899 8 127 9 641 10 655 10 981 8 229 9 583 8 501 9 632 8 537 8 719 8 148 7 872 7 200 6 896 6 394 9 858
8 297 9 391 9 621 10 262 9 141 9 302 8 864 8 476 11 691 13 019 16 898 9 447 9 640 12 294 10 012 11 150 12 831 8 987 6 934 8 175 9 682 10 748 11 019 8 289 9 628 8 602 9 723 8 555 8 762 8 170 7 925 7 234 6 944 6 416 9 903
8 533 9 563 9 804 10 364 9 446 9 474 9 123 8 729 11 781 13 177 17 075 9 778 9 930 12 684 10 383 11 261 13 078 9 241 7 003 8 279 9 809 10 891 11 229 8 354 9 729 8 768 9 992 8 697 9 035 8 260 8 026 7 423 7 064 6 469 10 150
231
Lampiran 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
65,58 50,79 67,15 64,49 63,5 68,22 52,57 38,83 67,96 56,15 54,09 43,69 40,63 35,45 43,44 56,98 60,00 59,98 57,71 44,89 19,62 41,49 39,37 38,47 33,44 47,48 n.a. n.a. 76,69 54,45
66,03 51,66 68,04 64,96 63,82 68,8 53,02 40,36 68,74 56,89 54,61 44,58 41,72 36,61 44,41 57,96 60,65 60,94 58,31 45,82 21,12 41,9 40,17 40,45 35,08 48,48 40,07 46,12 76,97 55,01
66,28 52,27 68,85 65,28 64,11 69,05 53,34 41,85 68,95 57,45 55,09 45,08 43,82 37,82 44,86 59,03 61,13 61,32 58,86 46,62 23,07 42,53 41,39 41,84 36,85 50,59 41,89 46,94 77,25 55,55
66,88 52,94 69,21 65,45 64,34 69,35 53,7 43,36 69,5 57,96 55,51 45,54 45,63 38,94 45,68 59,51 62,49 61,68 59,4 47,28 24,42 43,05 42,43 43,33 37,73 51,46 42,69 47,74 77,46 56,25
67,33 53,37 69,55 66,25 64,89 70,32 53,93 44,32 70,4 58,21 55,74 45,91 46,36 39,68 46,16 60,48 62,73 61,97 59,7 47,88 25,38 43,28 43,19 44,21 38,05 52,25 43,51 48,12 77,86 56,75
67,75 54,18 70,04 66,49 65,28 70,85 54,2 44,87 70,89 59,02 56,11 46,62 46,63 40,91 46,38 60,99 63,43 62,35 60,09 48,29 25,47 44,18 43,55 44,32 39,41 52,78 44,35 48,28 78,05 57,25
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
232
Lampiran 8. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 20102015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
66,31 57,37 65,96 67,17 68,58 67,79 64,81 63,59 71,74 56,97 63,33 53,50 64,41 63,48 64,27 65,37 65,88 65,48 65,04 55,75 52,65 64,47 62,22 64,64 64,96 64,21 64,72 64,07 69,89 64,31
66,41 57,48 65,96 67,20 68,60 67,81 64,99 63,63 71,78 57,32 63,41 54,45 64,45 63,50 64,45 65,40 65,92 65,64 65,10 56,06 53,09 64,63 62,35 64,73 64,97 64,24 64,80 64,19 69,90 64,46
66,46 57,56 65,98 67,21 68,63 67,82 65,09 63,67 71,81 57,51 63,48 54,73 64,49 63,52 64,59 65,40 65,92 65,69 65,15 56,37 53,42 64,76 62,53 64,78 64,98 64,30 64,84 64,21 69,94 64,60
66,48 57,71 66,01 67,23 68,63 67,84 65,13 63,74 71,85 57,60 63,51 54,91 64,54 63,56 64,64 65,46 65,97 65,71 65,15 56,37 53,54 64,82 62,59 64,83 64,98 64,34 64,87 64,25 69,95 64,76
66,49 57,79 66,02 67,24 68,63 67,85 65,15 63,77 71,87 57,64 63,52 55,00 64,56 63,58 64,66 65,49 65,99 65,72 65,15 56,37 53,60 64,85 62,62 64,85 64,98 64,36 64,88 64,27 69,95 64,84
66,50 58,29 66,32 67,44 68,67 67,86 65,45 64,17 71,89 58,24 64,02 55,50 65,06 63,78 64,86 65,69 66,09 65,73 65,25 56,57 53,60 64,86 62,72 64,86 65,08 64,86 64,98 64,47 69,97 65,09
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
233
Lampiran 9. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
7,60 3,92 8,30 8,37 8,23 8,81 3,52 1,98 8,70 6,80 5,30 4,18 1,78 1,54 2,46 5,93 4,88 8,00 7,26 4,15 0,25 2,00 2,08 1,54 1,05 3,4 n.a. n.a. 10,62 5,59
7,74 4,26 8,67 8,58 8,28 8,92 3,59 2,24 8,72 7,02 5,46 4,23 2,00 1,64 2,76 6,35 5,23 8,31 7,52 4,24 0,37 2,11 2,12 1,76 1,21 3,61 2,02 2,16 10,71 5,60
8,03 4,36 9,33 8,87 8,37 8,99 3,73 2,86 8,83 7,47 5,92 4,33 3,78 1,88 3,00 7,27 6,45 8,50 8,06 4,42 0,60 2,55 2,18 1,80 1,40 4,76 2,16 2,87 10,88 5,74
8,23 4,39 9,41 9,45 8,68 9,61 3,74 3,04 9,30 7,50 5,96 4,34 3,97 1,97 3,04 7,89 6,57 8,53 8,11 4,44 0,63 2,60 2,40 2,07 1,43 4,87 2,32 2,95 11,09 5,76
8,24 4,59 9,48 9,47 8,80 9,83 3,76 3,19 9,38 7,72 5,97 4,38 3,98 2,06 3,06 8,07 6,85 8,55 8,12 4,61 0,64 2,75 2,49 2,08 1,61 4,88 2,48 2,96 11,11 5,99
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
234
7,88 4,31 9,05 8,80 8,32 8,93 3,66 2,53 8,75 7,24 5,71 4,28 2,94 1,76 2,88 7,00 5,52 8,40 7,78 4,33 0,49 2,35 2,15 1,78 1,37 4,44 2,09 2,51 10,8 5,73
Lampiran 10. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
11,54 9,93 12,55 10,42 10,95 12,31 9,98 4,27 9,25 10,16 10,16 6,58 6,33 3,15 6,88 10,07 11,23 11,16 11,88 9,04 1,22 6,82 5,76 5,22 2,84 7,85 4,12 9,06 13,64 8,57
11,63 10,10 12,91 10,49 11,06 12,61 10,04 4,67 9,80 10,32 10,29 6,75 6,60 3,46 7,07 10,29 11,27 11,39 12,03 9,40 1,37 6,89 6,12 5,93 3,21 8,14 4,51 9,23 13,77 8,92
11,64 10,28 13,28 10,50 11,17 12,80 10,09 5,13 9,91 10,47 10,32 6,93 6,87 3,82 7,13 10,49 11,30 11,63 12,19 9,78 1,72 6,96 6,81 6,65 3,73 8,77 5,40 9,40 13,91 9,11
11,99 10,46 13,28 10,54 11,28 12,98 10,22 5,58 10,26 10,63 10,35 7,10 7,17 4,18 7,46 10,57 11,34 11,87 12,36 10,18 1,93 7,04 7,41 7,50 4,04 8,99 5,74 9,57 13,95 9,58
12,14 10,64 13,54 10,58 11,4 13,21 10,30 5,93 10,49 10,79 10,41 7,29 7,47 4,41 7,67 10,74 11,38 12,12 12,52 10,59 2,16 7,11 7,64 7,68 4,13 9,41 6,00 9,75 14,06 9,94
12,47 10,82 13,79 10,62 11,51 13,44 10,31 5,97 10,78 10,96 10,42 7,57 7,48 4,85 7,68 10,91 11,55 12,34 12,69 10,65 2,17 7,45 7,65 7,71 4,47 9,58 6,28 9,76 14,16 9,95
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
235
Lampiran 11. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
236
9 633 6 307 9 470 8 455 6 997 9 311 5 786 4 728 10 664 7 454 5 472 5 208 3 954 4 846 4 264 6 190 8 307 5 803 4 927 4 012 3 214 3 826 3 844 4 016 4 752 4 769 n.a. n.a. 13 903 6 251
9 754 6 413 9 565 8 552 7 092 9 431 5 911 4 833 10 772 7 571 5 548 5 322 4 043 4 938 4 310 6 301 8 397 5 961 4 985 4 125 3 344 3 845 3 901 4 123 4 872 4 897 4 920 4 244 13 960 6 303
9 795 6 628 9 575 8 589 7 156 9 486 5 970 4 863 10 822 7 598 5 600 5 378 4 055 5 010 4 356 6 318 8 437 5 970 5 023 4 186 3 406 3 863 3 921 4 197 4 919 4 924 4 928 4 262 14 004 6 349
9 841 6 875 9 586 8 615 7 199 9 520 6 026 4 908 10 849 7 625 5 655 5 427 4 068 5 052 4 412 6 342 8 475 5 979 5 060 4 241 3 542 3 882 3 964 4 247 4 986 4 992 4 961 4 281 14 088 6 394
9 882 6 989 9 597 8 652 7 241 9 553 6 086 4 938 10 873 7 646 5 709 5 485 4 081 5 095 4 468 6 358 8 514 5 989 5 098 4 303 3 607 3 901 3 985 4 298 5 010 5 061 4 995 4 293 14 172 6 416
9 953 7 068 9 622 8 725 7 320 9 603 6 161 4 979 10 952 7 717 5 780 5 533 4 109 5 176 4 518 6 379 8 609 6 070 5 180 4 324 3 625 3 965 4 051 4 321 5 118 5 120 5 015 4 320 14 249 6 469
Lampiran 12. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
0,69 1,71 1,33 0,73 0,50 0,85 0,86 3,94 1,15 1,32 0,96 2,04 2,68 3,27 2,23 1,72 1,08 1,60 1,04 2,07 7,65 0,99 2,03 5,15 4,90 2,11 n.a. n.a. 0,37 1,03
0,38 1,18 1,19 0,49 0,45 0,36 0,60 3,69 0,31 0,98 0,88 1,12 5,03 3,31 1,01 1,85 0,79 0,62 0,94 1,75 9,23 1,50 3,04 3,44 5,05 4,35 4,54 1,78 0,36 0,98
0,91 1,28 0,52 0,26 0,36 0,43 0,67 3,61 0,80 0,89 0,76 1,02 4,13 2,96 1,83 0,81 2,22 0,59 0,92 1,42 5,85 1,22 2,51 3,56 2,39 1,72 1,91 1,70 0,27 1,26
0,67 0,81 0,49 1,22 0,85 1,40 0,43 2,21 1,29 0,43 0,41 0,81 1,60 1,90 1,05 1,63 0,38 0,47 0,51 1,27 3,93 0,53 1,79 2,03 0,85 1,54 1,92 0,80 0,52 0,89
0,62 1,52 0,70 0,36 0,60 0,75 0,50 1,24 0,70 1,39 0,66 1,55 0,58 3,10 0,48 0,84 1,12 0,61 0,65 0,86 0,35 2,08 0,83 0,25 3,57 1,01 1,93 0,33 0,24 0,88
0,69 1,71 1,33 0,73 0,50 0,85 0,86 3,94 1,15 1,32 0,96 2,04 2,68 3,27 2,23 1,72 1,08 1,60 1,04 2,07 7,65 0,99 2,03 5,15 4,90 2,11 n.a. n.a. 0,37 1,03
Provinsi Papua
237
Lampiran 13. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
84,77 81,79 89,95 86,97 85,50 88,13 57,36 61,88 74,07 75,14 76,45 44,29 59,43 71,90 53,82 71,17 79,40 66,55 64,35 71,33 84,51 87,31 88,31 49,90 71,71 67,71 n.a. n.a. 94,44 73,93
85,69 82,02 90,59 86,98 86,98 88,71 61,38 62,09 74,31 75,97 77,71 44,69 62,42 75,40 54,69 79,48 79,64 66,97 66,85 72,42 84,53 87,76 89,09 61,26 74,92 70,79 64,13 59,93 94,61 74,99
86,41 82,29 90,66 87,39 87,31 88,74 64,71 62,29 75,27 76,13 79,95 45,38 65,02 78,83 55,16 79,58 81,86 67,25 69,99 75,25 84,57 89,22 90,10 68,65 78,68 74,95 65,67 63,72 94,78 76,42
86,83 82,45 90,69 88,67 87,85 89,49 65,65 62,43 75,46 76,91 81,82 46,21 65,70 79,71 55,88 80,87 82,25 67,30 72,26 77,99 89,06 90,50 90,46 73,56 81,53 77,35 66,25 67,18 94,92 77,61
87,62 83,07 90,70 89,73 88,26 89,86 66,10 62,50 77,06 77,53 82,92 48,77 67,88 80,12 56,39 81,41 84,15 67,55 74,50 80,32 91,04 91,33 90,77 81,81 84,62 79,97 67,56 69,77 94,94 78,57
87,43 82,78 90,60 89,81 88,09 89,55 66,04 62,36 76,98 77,79 83,15 49,48 68,13 79,71 56,47 81,26 84,46 67,86 75,13 80,92 88,14 90,82 88,74 81,43 83,95 80,25 68,25 69,51 94,50 78,52
Provinsi Papua
238
Lampiran 14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
69,84 54,11 71,76 68,57 68,59 72,76 57,49 44,46 73,35 61,24 59,93 49,91 45,28 41,51 51,96 62,65 64,22 64,26 62,68 49,86 21,46 44,28 41,73 42,79 36,52 53,23 n.a. n.a. 78,62 60,09
70,53 54,85 72,48 69,84 69,09 73,21 57,95 46,34 73,91 61,88 60,45 51,06 48,27 43,03 52,96 63,34 65,48 65,40 63,94 50,73 23,12 44,78 42,53 44,97 37,20 54,08 47,35 52,56 79,05 60,70
71,26 56,57 73,18 70,78 69,48 73,93 58,49 48,28 74,33 62,66 60,74 51,49 51,92 43,71 53,46 64,43 66,24 67,06 64,77 51,61 25,15 45,16 43,14 47,48 38,06 55,85 48,14 53,17 79,49 61,06
72,17 57,23 73,63 71,06 69,64 74,77 59,01 50,31 74,90 63,37 61,30 51,82 55,06 45,01 53,65 64,74 67,96 67,59 65,58 52,35 26,22 45,53 44,12 50,30 38,95 56,27 50,62 53,80 79,92 61,69
72,48 57,83 74,03 71,95 70,26 75,20 59,43 52,08 75,44 63,82 61,60 52,30 56,57 46,64 54,04 66,58 68,84 68,22 66,22 53,07 27,32 46,46 45,29 52,93 39,76 56,73 51,73 54,39 80,31 62,31
72,94 58,86 74,57 72,25 70,71 75,84 59,75 52,86 76,08 64,50 61,99 53,14 57,15 47,99 54,31 67,42 69,50 68,67 66,65 53,71 28,45 47,42 46,93 53,60 40,89 57,38 52,24 54,85 80,92 63,10
Provinsi Papua
239
Lampiran 15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
59,21 44,26 64,55 59,63 58,64 64,13 32,98 27,51 54,32 46,01 45,82 22,10 26,91 29,85 27,96 44,59 51,00 42,77 40,33 35,56 18,14 38,66 36,86 21,35 26,19 36,05 n.a. n.a. 74,25 44,42
60,44 44,99 65,65 60,75 60,09 64,95 35,57 28,77 54,93 47,01 46,97 22,82 30,13 32,45 28,96 50,35 52,15 43,80 42,74 36,74 19,54 39,30 37,89 27,55 27,87 38,28 30,37 31,50 74,78 45,52
61,57 46,56 66,34 61,85 60,66 65,61 37,85 30,07 55,94 47,70 48,57 23,36 33,76 34,46 29,48 51,28 54,22 45,10 45,33 38,84 21,27 40,29 38,87 32,59 29,95 41,86 31,61 33,88 75,34 46,67
62,66 47,19 66,78 63,01 61,18 66,91 38,74 31,41 56,52 48,74 50,16 23,95 36,18 35,87 29,98 52,36 55,90 45,49 47,38 40,83 23,35 41,20 39,91 37,00 31,76 43,52 33,54 36,14 75,86 47,88
63,51 48,04 67,15 64,56 62,01 67,58 39,28 32,55 58,13 49,48 51,08 25,51 38,40 37,37 30,47 54,20 57,93 46,08 49,33 42,63 24,87 42,43 41,11 43,30 33,65 45,36 34,95 37,95 76,24 48,96
63,78 48,72 67,56 64,89 62,29 67,91 39,46 32,96 58,56 50,17 51,54 26,29 38,94 38,25 30,67 54,78 58,70 46,60 50,07 43,46 25,08 43,07 41,64 43,65 34,33 46,04 35,65 38,12 76,47 49,54
Provinsi Papua
240
Lampiran 16. Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
64,49 55,62 64,16 65,30 66,63 65,86 63,07 61,82 69,73 55,23 61,54 51,82 62,51 61,70 62,33 63,41 64,10 63,52 63,10 54,03 50,98 62,59 60,39 62,82 63,18 62,28 n.a. n.a. 67,95 62,51
64,59 55,73 64,17 65,33 66,65 65,88 63,25 61,86 69,77 55,58 61,63 52,75 62,55 61,72 62,52 63,45 64,14 63,68 63,15 54,34 51,42 62,75 60,52 62,90 63,19 62,30 62,98 62,26 67,96 62,66
64,64 55,81 64,18 65,34 66,68 65,89 63,34 61,89 69,80 55,75 61,69 53,03 62,59 61,74 62,65 63,45 64,14 63,73 63,20 54,64 51,74 62,88 60,69 62,95 63,19 62,36 63,02 62,27 68,00 62,81
64,65 55,96 64,21 65,36 66,68 65,90 63,38 61,97 69,85 55,85 61,72 53,20 62,64 61,78 62,70 63,50 64,19 63,75 63,20 54,64 51,86 62,94 60,75 63,00 63,20 62,41 63,05 62,31 68,01 62,97
64,66 56,04 64,22 65,37 66,68 65,91 63,40 62,01 69,88 55,90 61,73 53,29 62,66 61,80 62,72 63,53 64,21 63,76 63,20 54,64 51,92 62,97 60,78 63,02 63,20 62,44 63,06 62,33 68,01 63,05
64,69 56,54 64,52 65,57 66,72 65,92 63,70 62,41 69,88 56,50 62,23 53,79 63,16 62,00 62,92 63,73 64,31 63,78 63,30 54,84 52,42 62,97 60,88 63,04 63,30 62,94 63,16 62,53 68,03 63,30
Provinsi Papua
241
Lampiran 17. Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
68,02 59,02 67,65 68,93 70,42 69,62 66,45 65,26 73,63 58,62 65,01 55,08 66,20 65,16 66,09 67,21 67,55 67,32 66,88 57,37 54,22 66,24 63,96 66,36 66,65 66,04 n.a. n.a. 71,72 66,19
68,13 59,14 67,66 68,96 70,44 69,64 66,63 65,30 73,67 58,97 65,09 56,05 66,24 65,18 66,28 67,25 67,59 67,49 66,94 57,69 54,67 66,40 64,09 66,46 66,66 66,06 66,52 66,01 71,74 66,34
68,18 59,22 67,67 68,97 70,46 69,65 66,73 65,34 73,70 59,16 65,16 56,34 66,28 65,20 66,42 67,25 67,59 67,54 66,99 58,00 55,00 66,54 64,27 66,51 66,67 66,12 66,55 66,03 71,78 66,48
68,20 59,37 67,71 69,00 70,47 69,66 66,77 65,41 73,75 59,26 65,19 56,52 66,33 65,24 66,47 67,30 67,65 67,56 66,99 58,00 55,12 66,59 64,33 66,55 66,67 66,17 66,59 66,07 71,78 66,64
68,21 59,45 67,73 69,02 70,47 69,67 66,79 65,44 73,78 59,31 65,20 56,61 66,35 65,26 66,49 67,33 67,68 67,57 66,99 58,00 55,18 66,61 64,36 66,57 66,67 66,20 66,61 66,09 71,78 66,72
68,23 59,95 68,03 69,22 70,50 69,67 67,09 65,84 73,82 59,91 65,70 57,11 66,85 65,46 66,69 67,53 67,78 67,61 67,09 58,20 55,68 66,61 64,46 66,60 66,77 66,70 66,71 66,29 71,81 66,97
Provinsi Papua
242
Lampiran 18. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
7,90 5,04 8,87 8,95 9,04 9,52 3,67 3,36 9,27 7,15 6,11 4,68 2,74 2,10 3,49 6,59 5,49 8,65 7,75 4,31 0,32 3,20 3,04 2,19 1,25 4,42 n.a. n.a. 10,86 6,45
8,05 5,51 9,26 9,23 9,09 9,64 3,74 3,79 9,30 7,43 6,29 4,73 3,09 2,55 3,93 7,05 5,88 8,77 8,02 4,40 0,53 3,37 3,09 2,49 1,31 4,70 3,24 3,38 10,95 6,46
8,25 6,13 9,65 9,52 9,15 9,89 3,81 4,28 9,33 7,72 6,32 4,79 4,23 2,66 4,10 7,72 6,32 8,93 8,30 4,50 0,75 3,49 3,28 3,02 1,45 5,15 3,41 3,55 11,04 6,47
8,44 6,20 9,77 9,66 9,20 10,13 3,88 4,82 9,45 7,98 6,55 4,84 5,44 2,76 4,20 7,79 7,36 9,09 8,59 4,59 0,84 3,61 3,48 3,55 1,59 5,23 3,78 3,74 11,13 6,49
8,58 6,25 9,89 10,27 9,53 10,34 3,90 5,24 9,61 8,06 6,60 5,03 5,72 3,48 4,30 8,65 7,80 9,13 8,65 4,61 0,89 3,84 3,85 3,96 1,71 5,35 4,14 3,90 11,34 6,62
8,59 6,51 9,90 10,28 9,54 10,35 3,91 5,27 9,69 8,16 6,61 5,17 5,73 3,73 4,31 8,92 8,06 9,16 8,66 4,82 0,90 3,96 4,07 3,97 2,00 5,36 4,15 3,91 11,36 6,85
Provinsi Papua
243
Lampiran 19. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
7,24 2,76 7,66 7,33 7,41 8,05 2,08 1,67 7,83 6,43 4,38 3,57 0,77 0,87 1,05 5,06 4,17 7,29 5,66 2,85 0,18 0,73 1,06 0,54 0,17 2,30 n.a. n.a. 10,45 4,61
7,38 2,94 7,99 7,52 7,45 8,16 2,12 1,89 7,85 6,51 4,51 3,61 0,82 1,12 1,18 5,41 4,47 7,74 5,86 2,91 0,33 0,78 1,12 0,97 0,20 2,48 0,83 0,94 10,54 4,62
7,47 3,68 8,38 7,71 7,49 8,24 2,16 2,14 7,89 6,59 5,03 3,66 1,46 1,37 1,24 6,08 4,50 7,77 6,42 2,94 0,43 0,86 1,14 1,20 0,34 3,71 0,93 1,25 10,63 4,74
7,56 3,72 8,56 7,91 7,50 8,82 2,45 2,41 8,01 6,67 5,22 3,77 1,50 1,68 1,31 6,61 5,31 7,80 6,57 3,00 0,52 0,94 1,15 1,60 0,40 3,87 1,05 1,57 10,72 4,79
7,84 3,75 8,57 8,48 7,76 8,87 2,46 2,57 8,91 6,75 5,26 3,78 1,53 1,88 1,37 7,00 5,40 7,83 6,72 3,01 0,55 0,95 1,27 1,99 0,45 4,03 1,13 1,61 10,81 4,83
7,85 3,88 8,58 8,49 7,77 8,88 2,47 2,60 8,96 6,90 5,27 3,79 1,63 1,89 1,38 7,01 5,69 7,84 6,94 3,21 0,56 1,14 1,49 2,00 0,52 4,04 1,29 1,62 10,82 5,02
Provinsi Papua
244
Lampiran 20. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
11,68 10,25 13,19 9,63 11,18 12,59 10,24 3,53 9,18 10,47 10,39 7,44 6,53 4,12 7,52 10,70 11,33 11,51 12,17 10,29 1,62 7,62 7,03 5,67 3,63 7,80 n.a. n.a. 13,77 8,88
11,97 10,58 13,31 10,38 11,29 12,67 10,36 3,97 9,59 10,56 10,44 7,49 6,87 4,23 7,63 10,73 11,41 11,55 12,87 10,49 1,81 7,64 7,42 6,22 3,81 8,01 5,53 9,95 13,87 9,17
12,26 10,90 13,43 10,40 11,30 13,00 10,49 4,47 9,87 10,87 10,48 7,54 6,95 4,34 7,73 10,91 11,50 11,76 13,12 10,69 2,23 7,67 7,62 6,77 4,00 8,72 5,75 10,21 13,97 9,24
12,26 11,24 13,62 10,41 11,31 13,39 10,62 5,03 10,17 11,19 10,53 7,58 7,61 4,46 7,74 11,08 11,72 11,97 13,36 10,89 2,49 7,70 7,82 7,61 4,20 8,84 6,87 10,46 14,07 9,68
12,26 11,60 13,75 10,43 11,45 13,54 10,75 5,66 10,22 11,51 10,58 7,63 8,28 4,58 7,88 11,83 11,94 12,19 13,62 11,17 2,87 8,05 8,03 8,56 4,41 8,95 7,15 10,73 14,17 10,02
12,49 11,87 13,80 10,50 11,72 13,77 10,76 5,92 10,61 11,58 10,59 7,83 8,29 4,90 7,89 12,08 12,05 12,38 13,72 11,18 2,88 8,36 8,23 8,83 4,57 9,03 7,27 10,74 14,55 12,42
Provinsi Papua
245
Lampiran 21. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
11,25 9,45 12,08 10,68 9,95 12,10 8,80 5,05 10,00 9,95 9,24 5,31 6,07 2,59 5,96 9,88 10,93 10,70 11,58 7,61 1,00 5,93 5,54 4,79 2,06 7,88 n.a. n.a. 13,43 8,23
11,29 9,49 12,74 10,68 10,91 12,36 9,33 5,30 10,16 10,05 9,41 5,57 6,41 3,23 6,56 10,01 10,98 11,13 11,72 8,08 1,04 6,03 5,96 5,67 2,44 8,41 3,85 8,76 13,49 8,64
11,34 9,61 12,94 10,69 11,01 12,49 9,71 5,57 10,33 10,15 9,58 5,79 6,59 3,72 6,88 10,14 10,99 11,31 11,86 8,58 1,09 6,39 6,42 6,55 2,90 8,99 4,28 8,97 13,55 8,96
11,38 9,73 13,11 10,73 11,11 12,69 9,89 5,84 10,50 10,17 10,19 6,02 6,77 4,01 7,20 10,27 11,01 11,49 12,01 9,11 1,48 6,75 6,66 7,12 3,44 9,12 4,77 9,18 13,62 9,45
11,43 9,78 13,27 10,77 11,21 12,89 10,07 6,13 11,11 10,19 10,34 6,74 6,95 4,31 7,55 10,41 11,02 11,68 12,15 9,67 1,87 6,86 7,13 7,43 4,08 9,48 5,31 9,41 13,68 9,85
11,62 9,89 13,39 10,86 11,35 13,06 10,08 6,18 11,27 10,29 10,35 6,84 6,96 4,63 7,56 10,69 11,26 11,93 12,19 9,95 1,88 6,99 7,17 7,63 4,26 9,67 5,49 9,45 13,85 9,85
Provinsi Papua
246
Lampiran 22. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
13 886 7 103 12 842 12 716 9 881 12 780 8 926 7 509 17 385 11 631 8 327 8 424 5 038 6 522 7 797 9 121 11 447 7 568 6 914 5 402 3 119 3 651 3 394 4 970 4 952 7 209 n.a. n.a. 15 788 9 277
14 091 6 891 13 007 12 788 10 195 13 055 9 040 7 559 17 438 11 636 8 487 9 060 6 141 6 687 7 802 9 150 12 215 8 237 7 077 5 630 3 137 3 694 3 448 5 327 5 000 7 309 6 731 5 936 16 160 9 475
14 297 7 314 13 172 13 580 10 509 13 195 9 271 7 609 17 491 11 640 8 650 9 228 7 271 6 872 7 807 9 180 12 280 9 294 7 244 5 867 3 141 3 737 3 452 5 711 5 048 7 409 6 777 5 955 16 542 9 673
15 393 7 424 13 340 13 695 10 591 13 399 9 508 7 660 17 544 11 645 8 815 9 345 7 463 7 663 7 812 9 185 12 344 9 407 7 415 6 114 3 173 3 781 3 579 6 122 5 097 7 512 6 823 5 974 16 932 9 687
15 621 7 534 13 507 13 812 10 673 13 467 9 752 7 711 18 031 11 649 8 984 9 462 7 655 7 465 7 817 9 190 12 410 9 766 7 651 6 371 3 191 3 826 3 694 6 562 5 147 7 615 6 869 5 993 17 011 9 702
15 964 7 679 13 974 13 981 10 822 14 026 9 934 7 881 18 219 11 867 9 109 9 637 7 942 7 655 7 967 9 356 12 624 9 960 7 848 6 552 3 612 3 961 4 045 6 774 5 190 7 892 7 093 6 205 17 406 9 981
Provinsi Papua
247
Lampiran 23. Rata-rata Pengeluaran yang Disesuaikan Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
5 803 4 188 8 611 6 067 5 573 7 220 1 752 1 708 3 473 3 243 3 330 1 312 1 642 3 743 1 715 2 610 4 147 2 003 1 866 2 468 3 299 4 450 3 918 1 377 3 986 2 184 #NUM! 11 707 3 076
6 337 4 351 8 638 6 571 5 777 7 516 1 945 1 769 3 573 3 417 3 544 1 325 1 925 3 850 1 717 3 782 4 400 2 030 2 065 2 561 3 469 4 607 3 968 1 717 4 087 2 395 2 750 1 758 12 136 3 220
6 920 4 515 8 664 7 117 5 989 7 823 2 160 1 832 3 782 3 535 3 760 1 338 2 258 3 961 1 719 3 782 5 254 2 145 2 286 2 862 4 135 4 661 4 019 2 141 4 126 2 627 2 783 1 936 12 595 3 371
7 557 4 682 8 716 7 728 6 209 8 143 2 206 1 897 3 854 3 797 3 989 1 350 2 647 3 975 1 720 3 877 5 544 2 169 2 530 3 199 4 149 4 716 4 283 2 670 4 166 2 881 2 989 2 132 13 057 3 529
7 898 5 034 8 876 8 348 6 437 8 476 2 253 1 964 3 869 3 996 4 232 1 402 3 104 4 191 1 722 4 280 6 620 2 217 2 800 3 543 4 164 5 278 4 375 4 240 4 207 3 159 3 062 2 348 13 345 3 694
7 944 5 123 9 003 8 452 6 500 8 604 2 262 1 990 3 929 4 053 4 319 1 434 3 161 4 280 1 733 4 356 6 675 2 253 2 883 3 606 4 171 5 288 4 384 4 251 4 224 3 230 3 075 2 358 13 402 3 766
Provinsi Papua
248
Lampiran 24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
69,66 57,93 56,70 57,98 48,10 44,23 32,58 62,54 50,06 39,34 60,08 39,84 57,88 60,94 46,53 54,60 59,00 58,24 62,62 58,77 68,51 62,02 52,57 51,49 48,07 51,70 42,63 19,61 70,54 55,42
71,24 54,87 55,88 56,43 49,99 47,83 50,27 68,48 54,33 41,59 61,01 31,44 38,27 60,63 43,63 56,66 62,03 59,63 67,63 59,74 70,02 62,70 52,43 47,90 49,25 38,53 49,73 20,24 72,63 57,74
69,93 48,48 58,73 53,99 49,29 49,16 49,77 67,29 53,04 44,89 54,17 37,38 50,26 62,13 40,27 56,73 60,62 58,38 66,73 59,98 68,99 63,63 52,79 43,40 48,86 39,78 49,96 20,43 71,45 57,76
69,26 58,39 58,21 56,42 50,88 49,47 55,98 56,45 46,10 44,98 60,20 38,25 49,93 44,49 42,99 56,36 63,02 53,90 69,64 51,49 69,52 64,40 53,16 49,52 49,28 40,20 50,40 24,47 74,02 57,22
60,95 53,25 50,06 69,53 47,20 57,02 47,33 58,08 53,69 47,15 54,07 36,32 51,28 42,18 33,13 63,39 52,17 45,06 60,14 55,51 64,14 45,78 54,30 43,36 27,32 32,39 50,08 26,25 77,93 64,21
60,88 50,57 47,25 71,51 47,47 56,52 50,72 55,33 41,24 50,22 58,66 35,73 42,38 50,14 39,01 64,89 52,16 51,81 60,77 57,36 64,40 45,58 54,23 43,62 33,15 32,81 50,84 30,12 74,98 63,69
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
249
Lampiran 25. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
20,00 10,00 8,00 8,00 0,01 4,00 3,33 20,83 12,00 0,01 10,00 5,00 5,71 15,00 6,67 5,00 10,00 10,00 30,00 10,00 20,00 16,00 5,00 5,00 10,53 5,00 0,01 0,01 20,69 8,93
20,00 10,00 8,00 8,00 0,01 4,00 3,33 20,83 12,00 0,01 10,00 5,00 5,71 15,00 16,67 5,00 10,00 10,00 30,00 10,00 20,00 16,00 5,00 5,00 10,53 5,00 0,01 0,01 20,69 7,14
10,00 6,67 0,01 20,00 0,01 12,00 0,01 3,33 8,33 5,00 8,00 4,00 5,71 4,00 6,67 10,00 0,01 5,00 15,00 15,00 12,00 0,01 5,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 22,50 12,96
10,00 6,67 0,01 20,00 0,01 12,00 0,01 3,33 0,01 5,00 8,00 4,00 0,01 4,00 6,67 10,00 0,01 5,00 15,00 15,00 12,00 0,01 5,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 22,50 12,73
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
250
20,00 10,00 8,00 8,00 0,01 4,00 3,33 20,83 12,00 0,01 10,00 5,00 5,71 15,00 16,67 5,00 10,00 10,00 25,00 10,00 20,00 16,00 5,00 5,00 10,53 5,00 0,01 0,01 20,69 7,14
Lampiran 26. Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
36,81 16,44 43,27 27,98 39,96 45,89 28,19 22,38 29,74 34,98 24,77 13,53 24,00 25,92 10,03 33,26 35,24 32,73 24,95 35,75 30,64 30,64 30,64 17,69 20,22 18,11 39,35 5,61 35,79 31,56
33,65 29,87 38,50 31,67 45,20 45,19 48,02 10,07 18,93 34,46 35,13 13,53 22,94 6,46 3,29 31,13 43,08 23,83 28,92 20,13 30,64 30,64 30,64 25,03 20,22 17,72 39,35 8,50 45,81 34,19
38,72 28,49 45,00 32,53 32,28 37,85 32,23 52,38 32,27 23,98 26,78 12,41 27,27 15,07 3,54 34,15 43,29 19,78 27,46 18,61 30,64 30,64 30,64 24,61 13,38 15,42 39,35 9,97 42,70 35,23
37,33 22,05 33,53 38,74 31,13 34,44 40,10 32,57 32,36 29,69 36,71 11,58 22,88 25,79 6,95 42,41 44,03 30,73 30,53 20,95 30,64 29,91 31,92 25,08 18,10 15,98 39,49 12,96 34,08 34,08
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
42,46 26,28 34,57 34,88 43,74 38,65 28,20 23,70 36,93 27,77 55,11 8,09 10,47 25,92 4,22 34,54 47,85 35,75 31,31 35,75 30,64 30,64 30,64 23,28 20,22 16,50 39,35 5,61 51,10 38,33
251
Lampiran 27. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
35,96 42,89 31,24 33,53 32,29 27,26 49,04 37,07 22,42 30,60 39,13 32,71 48,92 40,63 37,90 37,79 33,18 32,82 28,86 34,50 41,43 39,53 45,32 43,40 32,66 62,07 47,77 63,75 33,66 35,36
36,24 55,26 30,56 32,07 33,54 28,28 44,49 38,34 20,20 31,46 38,16 33,21 45,08 40,63 54,37 37,80 31,52 33,21 29,72 59,00 43,84 39,56 45,34 49,43 33,84 36,04 47,77 32,34 32,27 35,36
36,48 54,93 30,82 32,35 34,24 28,49 47,33 40,30 20,37 31,61 39,22 34,39 46,70 50,62 54,21 38,11 31,87 33,41 30,20 58,97 45,32 51,82 46,10 44,82 33,95 62,02 47,60 63,31 32,73 35,57
36,72 54,60 31,08 32,12 34,95 28,90 48,15 42,36 20,54 31,76 40,30 35,05 48,39 45,75 54,21 35,06 32,22 33,61 30,69 58,97 46,75 51,82 46,54 45,51 34,06 62,02 47,79 63,31 33,19 35,75
36,38 50,84 32,48 32,99 35,36 29,22 47,89 39,97 22,81 32,81 41,23 37,44 45,61 47,36 48,82 37,31 35,47 34,89 33,86 59,05 46,75 52,07 48,85 45,51 31,71 62,02 47,30 62,15 35,34 35,97
Provinsi Papua
252
Lampiran 28. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2012-2015 Kabupaten/Kota
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
260,24 298,51 131,81 130,61 123,73 143,16 215,22 376,03 193,51 181,35 211,75 238,83 219,03 388,02 302,25 215,27 164,97 155,42 193,55 214,05 324,33 365,41 402,61 390,74 461,52 212,54 433,03 221,09 197,71 242,63
251,20 250,84 142,59 165,61 160,51 152,03 214,57 414,76 189,46 178,14 216,66 222,93 191,50 388,02 393,57 244,70 180,39 154,30 182,57 185,42 322,10 362,44 402,61 390,74 461,52 234,17 438,02 219,77 170,07 188,70
247,59 254,25 144,52 164,59 158,31 153,17 214,95 413,38 193,34 180,93 219,06 226,59 197,53 386,29 385,95 242,60 176,76 152,10 185,87 187,03 321,30 357,07 399,62 388,65 462,84 235,19 431,26 222,61 172,80 191,86
195,66 269,20 131,25 148,86 145,03 167,96 227,34 409,55 173,41 196,67 204,81 207,30 216,76 367,19 366,04 219,74 170,34 166,40 176,18 194,18 342,18 337,46 379,92 369,21 449,72 220,72 424,02 221,29 158,69 247,91
253
Lampiran 29. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014 Kabupaten/Kota
Minimum
Nilai Tengah
Maksimum
(1)
(2)
(3)
(4)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
254
24,51 36,22 19,99 24,95 26,75 29,77 29,43 23,68 17,05 21,83 36,95 40,47 19,98 34,76 41,03 28,86 17,56 31,04 20,01 34,54 51,04 42,86 46,37 37,39 55,54 30,20 61,53 47,76 25,39 17,05
51,41 68,70 51,86 52,90 63,57 55,73 59,86 81,62 71,61 73,86 78,48 73,64 81,77 87,31 88,03 62,45 46,79 72,11 52,35 80,85 85,93 75,63 75,66 71,78 90,03 69,36 84,38 68,59 33,23 76,33
85,84 90,70 89,78 88,06 87,28 81,53 88,92 95,84 92,87 89,94 91,20 94,01 94,76 94,34 97,89 92,63 91,52 94,22 83,44 95,43 94,34 92,06 86,46 90,43 94,76 90,26 94,22 92,12 60,87 97,89
Kabupaten/Kota
IPD 2014
Pelayanan Dasar
Kondisi Infrastruktur
Aksesibiltas/ Transportasi
Pelayanan Umum
Penyelenggaraan Pemerintahan
Lampiran 30. Indeks Pembangunan Desa (IPD) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
4 647 3 454 4 736 4 752 3 677 4 378 3 775 2 456 3 323 3 034 2 932 2 769 2 543 2 244 2 035 3 659 4 189 3 362 4 832 2 752 1 971 3 432 3 037 2 930 2 154 3 324 2 493 3 379 6 326 3 056
5 369 2 939 4 418 5 170 3 500 3 598 3 847 1 387 3 129 2 219 2 579 2 694 1 902 1 274 876 3 224 4 401 3 225 5 007 2 704 1 434 3 355 2 916 2 573 1 606 3 254 2 027 3 699 7 175 2 590
2 666 1 342 3 106 2 766 2 397 2 946 1 797 1 225 1 916 1 846 1 627 1 063 1 171 1 257 1 250 2 268 2 167 2 113 2 874 1 352 957 1 713 1 100 1 079 1 209 1 861 1 555 1 360 4 199 1 625
5 620 5 651 6 927 6 407 5 484 7 646 5 506 4 283 4 469 4 921 4 160 4 029 4 077 2 937 3 316 5 621 5 778 4 717 7 050 3 179 2 653 4 460 4 214 5 063 2 143 3 798 3 229 3 918 8 619 4 541
4 567 3 881 4 534 4 063 4 253 4 246 4 262 3 852 4 185 4 146 4 113 4 192 3 749 3 984 3 531 3 956 4 566 3 258 4 564 4 161 3 830 4 391 3 748 3 853 3 899 4 123 4 107 4 438 4 769 4 003
5 330 5 355 5 568 5 696 3 213 4 047 4 420 3 696 4 152 3 582 3 526 3 161 3 567 4 396 3 426 4 219 4 888 4 232 4 961 3 926 2 792 4 758 4 975 3 372 4 254 5 234 3 065 5 026 5 977 4 043
Provinsi Papua
255
Lampiran 30. Lanjutan
Kabupaten/Kota (1)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
256
Tertinggal
Persentase Klasifikasi Desa Tertinggal Tertinggal
Jumlah Desa
(2)
(3)
(4)
(5)
5 912 9 329 5 827 5 417 8 447 7 312 8 701 9 868 8 346 9 375 9 568 9 955 9 922 9 892 9 982 8 478 7 692 9 500 5 263 9 855 10 000 9 944 10 000 9 866 10 000 9 494 10 000 10 000 769 9 179
4 033 671 4 101 4 583 1 553 2 688 1 299 132 1 579 625 432 45 78 108 18 1 522 2 198 500 4 737 145 0 56 0 134 0 506 0 0 8 462 811
55 0 72 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 769 10
181 328 139 72 161 253 77 302 133 112 162 221 510 277 541 92 91 100 38 69 248 354 59 299 80 79 97 30 13 5 118
Lampiran 31. Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
87,99 52,52 96,65 83,59 88,82 98,27 62,93 86,81 87,96 32,94 31,43 31,1 32,52 32,32 33,2 87,55 92,15 77,11 96,19 65,04 30,53 36,72 34,34 33,3 32,11 34,02 27,39 28,45 99,58 75,60
88,22 52,76 96,89 83,66 89,11 98,67 62,94 86,82 88,19 33,25 31,46 31,13 32,76 32,50 33,44 87,67 92,38 77,26 96,68 65,36 30,54 36,91 34,52 33,51 32,13 34,23 27,78 30,12 99,83 75,81
88,22 52,77 96,90 83,67 90,87 98,68 62,95 86,82 88,20 35,25 33,47 31,15 32,77 32,50 33,45 87,68 92,39 78,27 96,69 65,36 30,54 36,92 34,53 33,52 32,15 34,65 28,08 31,02 99,84 75,83
88,55 53,08 97,21 83,73 90,94 99,01 62,97 86,83 88,27 35,28 33,50 31,18 32,77 32,64 33,56 87,77 92,50 78,35 96,76 65,43 30,61 36,93 34,58 33,72 32,17 34,68 28,08 31,05 99,86 75,92
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
98,80 71,22 99,08 97,88 97,00 99,06 62,75 67,76 100,00 94,31 88,28 78,53 53,76 52,69 67,03 94,79 92,80 99,35 98,02 80,53 26,31 51,01 57,96 58,85 30,17 87,79 50,83 58,10 99,76 77,84
92,39 64,28 92,34 92,84 91,65 92,87 43,35 53,70 92,83 89,57 72,99 77,90 47,34 49,62 53,77 93,54 86,33 94,46 92,11 79,65 n.a. 47,95 45,72 31,30 32,56 54,11 33,14 26,27 96,43 70,83
257
Lampiran 32. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Umur Sekolah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2015 Kabupaten/Kota
07-12
13-15
16-18
(1)
(2)
(3)
(4)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
97,37 83,57 97,71 84,55 94,23 94,20 88,68 68,20 97,87 93,79 87,12 76,21 64,75 66,69 58,77 96,04 89,91 97,53 96,57 93,16 n.a. 60,03 95,43 69,88 48,84 83,95 69,85 73,33 97,36 81,04
96,73 80,85 94,83 91,77 97,84 99,72 54,40 67,39 100,00 97,69 95,25 83,38 48,91 66,22 42,72 [100,00] 92,00 98,19 100,00 98,82 n.a. 79,78 [97,18] 62,51 33,55 85,60 [53,50] [68,98] 100,00 78,14
74,41 66,76 87,18 82,87 83,48 83,66 38,51 32,21 83,04 74,45 38,55 [38,89] 26,52 28,95 39,89 n.a. 80,85 [83,29] [84,91] 49,99 n.a. 73,90 [69,05] 52,75 20,82 [79,02] [52,87] [58,62] 91,57 61,96
Provinsi Papua
258
Lampiran 33. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
26,51 45,41 20,42 36,27 27,90 39,49 57,85 34,37 35,65 9,35 24,41 26,05 74,49 41,82 21,95 5,23 11,53 6,73 6,23 8,79 13,19 27,39 11,16 8,73 23,99 25,45 n.a. n.a. 39,05 709,39
28,57 84,61 21,42 44,32 28,17 42,53 65,75 45,21 41,81 14,54 27,19 27,39 77,41 26,21 47,91 7,07 11,75 9,98 7,28 7,40 34,59 71,70 18,96 22,78 42,01 28,29 18,64 32,10 45,52 981,16
27,59 81,61 20,64 42,73 27,20 41,00 63,38 43,60 40,32 13,99 26,24 26,43 74,66 25,27 46,20 6,85 11,38 9,65 7,04 7,14 33,38 69,16 18,56 21,99 40,51 27,30 17,94 30,96 43,89 946,62
26,80 78,70 20,00 41,50 26,40 39,70 61,50 41,60 38,70 13,60 25,40 25,60 72,40 24,30 44,80 6,60 11,00 9,70 7,00 6,90 32,30 67,20 18,00 21,40 38,80 26,50 17,40 30,10 42,50 916,40
26,00 85,00 20,90 38,00 26,00 41,00 64,90 44,80 40,20 14,40 26,80 28,90 76,10 25,90 47,80 6,30 12,10 10,10 7,10 6,80 34,70 71,60 17,20 22,40 42,10 28,90 18,40 31,80 44,30 960,60
21,87 81,12 17,02 33,13 23,87 37,53 58,82 41,16 32,22 11,65 23,46 25,37 69,89 23,27 42,77 4,80 10,18 9,11 6,42 6,20 33,38 67,22 16,20 20,66 38,65 26,55 17,22 30,44 33,92 864,11
259
Lampiran 34. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 20102015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura
15,44 46,30 20,77 35,69 36,13 36,51 47,68 46,92 24,74 27,01 34,94 38,69 49,61 43,77 44,63 22,63 25,57 44,00 50,66 44,43 47,28 47,73 47,07 47,76 49,20 36,57 n.a. n.a. 17,87 34,77
14,54 41,84 18,64 33,68 33,54 33,61 43,47 43,80 22,57 25,79 33,11 35,40 46,21 40,08 41,17 21,09 24,12 39,88 45,75 39,98 42,53 46,55 43,15 44,13 44,65 33,96 47,82 49,58 17,31 34,10
13,22 39,03 17,30 30,86 30,76 30,31 37,18 40,25 20,78 23,52 30,14 32,38 42,49 36,23 37,81 19,42 21,98 36,23 42,73 36,38 39,49 43,68 43,69 40,65 40,77 30,40 41,53 46,76 16,03 31,25
12,95 39,05 17,08 30,65 30,35 29,84 38,69 38,21 20,09 22,79 29,30 30,57 41,98 35,63 36,30 18,82 21,65 36,63 41,58 35,21 38,14 42,33 42,84 39,49 39,38 30,08 40,65 45,93 15,77 30,66
12,33 41,81 17,58 27,69 29,32 30,28 40,15 39,92 20,37 23,70 30,35 33,84 43,27 37,23 38 17,72 23,23 37,27 41,50 34,25 39,69 43,79 39,59 40,33 41,96 32,25 42,03 47,52 16,19 31,52
10,20 39,60 14,18 23,92 26,39 27,44 36,07 36,15 16,11 18,87 25,95 29,10 39,02 32,78 33,27 13,32 19,12 32,63 36,65 29,86 35,89 39,26 35,47 35,65 37,85 29,10 38,16 44,49 12,21 27,80
Provinsi Papua
260
Lampiran 35. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
230 729 242 655 315 835 334 168 333 936 345 406 283 225 332 533 385 267 255 543 200 403 221 672 215 897 308 929 169 004 258 002 325 176 337 101 249 340 351 596 211 691 254 417 238 363 201 665 342 655 302 914 294 524 285 675 504 235 284 755
241 904 273 270 350 569 357 820 358 284 357 595 293 224 358 876 418 426 269 760 210 576 236 081 233 405 319 795 182 150 280 100 342 852 351 885 281 743 368 891 235 346 291 230 255 346 219 074 363 223 333 046 304 909 331 524 556 462 -
253 987 289 785 376 261 391 024 394 193 384 399 311 294 389 094 463 700 298 858 225 031 252 526 253 240 340 483 190 421 305 217 374 821 396 228 301 605 428 716 228 045 313 959 273 978 232 140 397 897 336 900 356 862 367 678 624 424 297 502
261 300 307 760 404 404 423 864 435 185 409 164 331 280 428 465 510 154 331 147 240 527 271 053 274 781 362 626 199 192 333 493 406 808 448 507 325 385 498 326 235 439 338 536 289 262 246 035 438 789 345 421 418 057 408 519 700 719 339 096
275 008 317 168 419 312 441 408 457 488 422 155 341 762 449 832 535 342 348 780 248 690 280 854 286 300 374 249 203 714 348 720 423 918 477 672 338 029 538 203 239 201 351 597 297 215 253 293 461 014 349 727 453 388 430 883 716 186 358 204
294 257 349 878 454 989 486 456 512 934 466 074 388 098 497 583 597 620 379 630 260 880 299 893 303 586 405 665 218 759 377 926 460 199 536 760 381 346 569 859 n.a. 383 166 316 341 270 455 517 396 385 923 501 749 483 206 763 326 402 031
261
Lampiran 36. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Kabupaten/Kota
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3,79 9,12 4,36 7,66 8,98 9,91 11,02 16,28 7,11 3,29 5,15 11,03 5,98 7,46 8,00 2,55 5,49 10,93 18,28 13,13 6,21 19,16 2,64 9,32 10,24 9,75 13,44 7,32 3,01 8,14
2,29 7,65 3,73 7,81 7,73 6,32 9,47 10,33 7,17 4,34 6,37 5,87 8,49 4,21 5,54 3,31 4,41 7,46 6,37 9,79 4,90 7,27 6,59 7,16 8,07 5,67 9,41 13,59 2,89 7,93
2,37 6,73 3,77 8,83 7,52 6,41 8,92 7,84 6,03 5,52 5,58 6,11 14,15 4,13 3,67 5,16 3,41 11,47 7,51 10,61 3,16 8,22 5,47 7,80 6,44 3,24 17,94 17,94 3,06 7,35
2,44 8,51 3,78 7,28 6,04 4,37 10,50 3,67 5,99 3,69 6,08 6,74 10,77 3,16 4,91 4,00 2,99 11,35 7,55 5,91 6,11 8,18 4,46 7,46 4,21 4,61 15,91 16,82 3,51 6,56
2,39 8,32 3,70 7,12 5,91 4,28 10,27 3,59 5,86 3,61 5,95 6,60 10,54 3,09 4,81 3,92 2,92 11,10 7,39 5,78 5,97 8,01 4,37 7,30 4,12 4,51 15,57 16,45 3,44 6,42
1,95 10,36 3,98 5,63 8,81 5,78 14,72 6,59 5,02 7,62 4,95 4,84 8,55 6,61 11,30 1,47 3,95 7,68 11,44 8,34 n.a. 11,86 2,85 4,75 7,07 7,72 15,92 14,53 1,90 8,82
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
262
Lampiran 37. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
1,49 2,88 1,70 2,55 3,41 4,48 3,76 8,18 3,54 0,56 1,07 4,45 1,20 2,39 2,30 0,60 1,81 4,02 9,43 5,84 1,19 10,15 0,24 3,11 3,28 3,58 5,05 1,50 0,79 3,07
0,63 2,22 1,14 2,77 2,59 1,86 3,18 3,92 3,19 1,29 2,04 1,68 2,36 0,84 1,33 0,98 1,21 2,23 1,37 3,36 1,02 1,67 1,40 1,79 2,19 1,58 2,80 4,75 0,92 2,76
0,64 1,56 1,12 3,38 2,41 2,02 2,85 2,06 2,53 1,58 1,48 1,68 6,11 0,80 0,56 2,02 0,75 4,88 2,17 3,90 0,60 2,23 0,98 2,16 1,38 0,64 8,85 8,44 0,94 2,44
0,71 2,42 1,31 2,70 1,74 0,94 4,08 0,55 2,44 0,87 1,65 2,01 3,43 0,38 0,93 1,37 0,67 4,68 1,93 1,36 1,47 2,19 0,75 2,05 0,57 0,94 8,62 7,27 1,14 2,01
0,77 2,63 1,43 2,94 1,89 1,02 4,44 0,60 2,65 0,95 1,80 2,18 3,73 0,42 1,01 1,49 0,73 5,09 2,10 1,48 1,60 2,39 0,82 2,24 0,62 1,02 9,37 7,91 1,24 2,18
0,53 4,39 1,34 1,95 3,77 1,85 7,25 1,70 2 3,82 1,37 1,18 2,46 2,35 4,52 0,23 1,31 2,60 4,21 2,99 n.a. 4,66 0,41 1,06 1,72 3,00 6,96 6,17 0,47 3,78
263
Lampiran 38. Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2010-2015 Provinsi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
0,35 0,24 0,32 0,33 0,35 0,36 0,30 0,27 0,36 0,37 0,36 0,39 0,39 0,27 0,23 0,34 0,31 0,30 0,38 0,37 0,13 0,28 0,11 0,19 0,22 0,30 n.a. n.a. 0,37 0,42
0,39 0,42 0,29 0,34 0,32 0,30 0,30 0,24 0,33 0,40 0,38 0,44 0,31 0,21 0,32 0,33 0,36 0,23 0,23 0,30 0,26 0,20 0,29 0,27 0,16 0,24 0,23 0,32 0,27 0,39
0,41 0,40 0,28 0,37 0,36 0,46 0,25 0,25 0,34 0,35 0,41 0,42 0,34 0,18 0,17 0,39 0,33 0,18 0,29 0,36 0,21 0,21 0,24 0,28 0,22 0,20 0,29 0,33 0,37 0,44
0,47 0,37 0,27 0,33 0,32 0,42 0,32 0,22 0,30 0,30 0,30 0,39 0,27 0,15 0,20 0,33 0,28 0,22 0,28 0,31 0,20 0,18 0,23 0,26 0,18 0,19 0,23 0,32 0,38 0,41
0,45 0,34 0,32 0,35 0,36 0,39 0,25 0,27 0,34 0,35 0,30 0,39 0,30 0,22 0,22 0,43 0,31 0,28 0,24 0,27 0,22 0,22 0,26 0,21 0,25 0,25 0,38 0,26 0,35 0,41
0,41 0,40 0,39 0,39 0,37 0,39 0,32 0,34 0,33 0,36 0,34 0,34 0,26 0,27 0,37 0,35 0,36 0,33 0,28 0,23 n.a. 0,30 0,27 0,14 0,33 0,20 0,27 0,28 0,35 0,42
Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura Provinsi Papua
264
