PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA 2015
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar belakang Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga terkait dengan penuntasan buta aksara dan penuntasan program wajib belajar indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai indikator standar keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 ( sembilan ) tahun, maka program ini dinilai berhasil apabila APS penduduk usia 7 – 12 tahun ( SD ) dan APS penduduk usia 13 – 15 tahun (SMP) mencapai 100 persen. BPS Provinsi Papua tahun 2013 mencatat bahwa APS penduduk usia 7 – 12 tahun mencapai 75,51 persen, sementara usia 13 – 15 tahun mencapai 73,27 persen. Ini berarti bahwa masih terdapat 24,49 persen penduduk usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah, dan sebanyak 26,73 persen penduduk usia 13 – 15 tahun yang belum sekolah atau tidak sekolah. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai target tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Papua belum sepenuhnya berhasil, baik pada jenjang pendidikan SD/sederajatataupun SMP/sederajat. Namun melihat kondisi pendidikan di Provinsi Papua dan untuk menjawab tantangan pendidikan di masa mendatang, maka kita tidak hanya terfokus pada program wajib belajar 9 tahun tetapi harus sudah mulai merintis penuntasan program wajib belajar 12 tahun sejak dini. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan generasi – generasi mendatang yang berkualitas dan berkompeten. Dalam rangka menjawab tantangan implementasi program wajib belajar 12 tahun serta dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, maka suasana dan tatanan pendidikan kita juga berkembang. Dengan arus teknologi dan informasi sehingga dunia pendidikan di tanah Papua juga ikut berkembang dan dapat tercermin melalui kondisi satuan pendidikan terutama di perkotaan baik tingkat SD, SMP, SMA maupuan SMK atau sederajat yang menunjukan mutu dan kualitas proses pembelajarannya semakin baik sehingga dalam berbagai kompetisi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, Papua mampu berprestasi dan bersaing dengan Provinsi lain di Indonesia. Kondisi yang dihadapi ini membuat sekolah-sekolah yang mempunyai mutu pendidikan baik sangat diminati oleh masyarakat sehingga dalam proses penerimaan siswa baru terjadi tumpukan pelamar pada sekolah-sekolah tertentu. Untuk mengatasi kondisi di atas dan melihat kondisi daerah Papua dengan adanya Otonimi khusus Papua ( Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 ); maka perlu adanya suatu Petunjuk atau Panduan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) yang mengatur tentang Tata Cara dan Ketentuan yang wajib dipedomani setiap Kabupaten / Kota dalam melaksanakan PSB di wilayah Provinsi Papua. Panduan ini mengatur tentang secara tehnis tentang Proses Penyaluran dan Penerimaan Siswa pada setiap satuan pendidikan sehingga Kabupaten / Kota ataupun satuan pendidikan tidak melakukan kegiatan PSB sesuai kehendaknya masing-masing tetapi memegang teguh pada prinsip keberpihakan dan sesuai dengan kondisi daerah sehingga tidak merugikan masyarakat umunya dan khususnya Masyarakat Asli Papua sesuai dengan tuntutan otonomi Khusus.
B.
Dasar Pelaksanaan 1. 2.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. 4. 5.
6.
7. 8.
9. 10. 11.
C.
Tujuan 1.
2. 3.
D.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 051/U/2002 tanggal 10 April 2002 tentang Penerimaan Siswa Baru. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 0131/U/1994 tentang Paket A, Paket B dan Paket C, Permendiknas Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Peserta Didik yang memiliki kecardasan dan atau bakat istimewa. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2323/C/TU/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penerimaan Siswa Berprestasi. Peraturan Gubernur Provinsi Papua nomor 5 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Pembebasan Pungutan Biaya pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2013 tentang Gerbangmas Pasrat Papua.
Memberikan arah dan petunjuk tentang Penyaluran dan Penerimaan Siswa Baru tahun ajaran 2015/2016 pada satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat dan SMK. Mengatur dan mengarahkan sekolah dalam proses penerimaan dan penyaluran siswa baru pada semua jenjang satuan pendidikan sehingga adanya keseragaman Sebagai panduan untuk satuan pendidikan dalam penyaluran dan penerimaan siswa sehingga semua kendala dan masalah yang dihadapi dapat teratasi dengan baik.
Sasaran Sasaran dari panduan ini adalah satuan Pendidikan di semua kabupaten/Kota Provinsi Papua yaitu : 1. SD/MI, SDLB dan sekolah sederajat 2. SMP/MTs, SMPLB dan sekolah sederajat 3. SMA/MA, SMALB, SMK dan sekolah sederajat
BAB II UMUM Petunjuk Pelaksanaan Penerima Siswa baru SD, SMP, SMA, dan SMK tahun Pelajaran 2014/2015 dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua sebagai berikut :
Pasal 1 Pada awal tahun pelajaran 2015/2016 Pemerintah Provinsi Papua menerima siswa baru bagi SD/MI, SDLB, SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Provinsi Papua.
Pasal 2 Penerimaan Siswa Baru memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu dan sebaik-baiknya. Pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa.
Pasal 3 Calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku. Menerima peserta didik pemenang olimpiade kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lomba dan atau Festival Seni, dan Kejuaraan Olahraga diberbagai tingkatan dapat melanjutkan sekolahnya ke tingkat satuan pendidikan berikutnya tanpa hambatan sesuai dengan pilihannya.
Pasal 4 Dengan memperhatikan pasal 2 dan 3 diatas, pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru di sekolah, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.
BAB III PERSYARATAN Pasal 5 1.
2. 3.
Calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi wajib memiliki STTB/Ijasah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Program Kesetaraan ( Paket A, B, C ) atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB/Ijasah, sekolah luar negeri yang dinilai / dihargai sama atau setingkat dengan STTB kecuali untuk masuk Sekolah Dasar. Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati pelaksanaan Wiyatamandala, termasuk ketentuan Peraturan Sekolah, Osis, dan Pelaksanaan Hari-hari Pertama Masuk Sekolah. Calon peserta didik disamping mentaati ketentuan tersebut pada ayat (2), wajib mentaati peraturan tentang Pakaian Seragam Sekolah kecuali bagi peserta didik yang orang tuanya mengalami hambatan sosial ekonomi, agar dibantu melalui Komite Sekolah bersangkutan. a. Orang Tua/ Wali Calon peserta didik yang diterima di SD Negeri ataupun Inpres wajib menandatangani Surat Pernyataan untuk mengikuti “ Pendidikan Agama yang dianut ”. (lampiran 1) b. Calon peserta didik yang diterima di SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri wajib menandatangani Surat Pernyataan untuk mengikuti “ Pendidikan Agama yang dianut” (lampiran 2) Pasal 6
Persyaratan calon peserta didik kelas I SD/MI dan SDLB adalah sebagai berikut : 1. 2.
Telah berusia 7 ( tujuh ) sampai dengan 12 ( dua belas ) tahun wajib diterima dalam rangka penuntansan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Telah berusia 6 ( enam ) tahun ( kelahiran mulai bulan Juli 2009 ke bawah ) dapat diterima sebab akan mencapai usia 7 ( tujuh ) tahun pada tahun yang akan datang ( semester Genap). Pasal 7
Persyaratan calon peserta didik kelas VII atau Kelas I SMP/MTs dan SMPLB adalah sebagai berikut: 1. 2.
Telah tamat dan lulus SD/MI , SDLB dan program Paket A Setara SD dan memiliki STTB dan Surat keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Peserta didik berusia setinggi-tingginya 18 ( delapan belas ) tahun pada awal tahun pelajaran baru wajib diterima dalam rangka penuntansan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pasal 8
Persyaratan calon peserta didik kelas X atau kelas I SMA/MA, SMALB dan SMK adalah sebagai berikut : 1.
2.
Peserta didik yang diterima di SMA diprioritaskan kepada yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sedangkan yang lain lebih diarahkan ke SMK sehingga jika memungkinkan peserta didik SMK yang akan diterima lebih banyak dari pada peserta didik SMA. Calon peserta didik kelas X atau kelas I SMA/MA dan SMALB adalah telah tamat dan lulus SMP/Mts, SMPLB dan Paket B Setara SMP dan memiliki STTB dan SKHUN dan berusia setinggi- tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran.
3.
Calon peserta didik kelas X atau kelas I SMK adalah telah tamat dan lulus SMP/Mts, SMPLB dan Paket B Setara SMP dan memiliki STTB dan SKHUN, berusia setinggi- tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran dan memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi program keahlian yang ditujui.
Pasal 9
Pada kondisi tertentu jika persyaratan usia masuk SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan wewenang atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mengatur sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
BAB IV JADWAL KEGIATAN Pasal 10 Jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru tahun pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut : 1. Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru untuk semua jenjang pendidikan tahun pelajaran 2015/2016 dilaksanakan pada tanggal 16 Juni sampai dengan 7 Juli 2015; 2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru untuk semua jenjang pendidikan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2015; 3. Pendaftaran ulang calon peserta didik baru untuk semua jenjang pendidikan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 29 Juni 2015; 4. Hari pertama masuk sekolah dimulai tanggal 22 Juli 2015 dengan kegiatan sebagai berikut : a. Kepada peserta didik kelas I SD dan SDLB, Kelas VII SMP dan SMPLB, Kelas X SMA, SMALB dan SMK dilaksanakan kegiatan pengenalan sekolah (MOS) selama tiga hari dimulai tanggal 23 Juli sampai dengan 25 Juli 2015 b. Kepada peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD dan SDLB, kelas VII I dan IX SMPatau SMPLB, dan siswa kelas XI dan XII SMA atau SMALB dan SMK diisi dengan kegiatan yang konstruktif sesuai dengan situasi dan kondisi setempat misalnya : bakti social, pembenahan 7K, porseni antar kelas, atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan sekolah/daerah; c. Dalam rangka sosialisasi pencagahan HIV/AIDS dan penyalagunaan narkoba maka setiap mengawali satu kegiatan mata pelajaran selalu meneriakan yel-yel “PRESTASI YES, NARKOBA NO, PERGAULAN BEBAS/HIV/AIDS NO”
BAB V PROSEDUR PENDAFTARAN Pasal 11 Pendaftaran calon peserta didik SMP dan SMA dilaksanakan secara rayonisasi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik melalui sekolah masing-masing dengan pilihan maksimal 3 (tiga) sekolah dalam satu rayon; b. Sekolah-sekolah pendaftar mendaftar kepada ketua rayon; c. Penentuan penerimaan calon peserta didik pada sekolah yang diilih dilalukan oleh ketua rayon; d. Apabila pada rayon terdapat kelebihan peserta didik ketua rayon mengadakan pengaturan lebih lanjut bersama kepala-kepala sekolah setempat; e. Sekolah yang akan menerima calon peserta didik supaya mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, semua informasi yang diperlukan seperti daya tamping, jadwal/waktu, tempat pendaftaran dan persyaratan lainnya. Pasal 12 Bagi satuan pendidikan yang menerima siswa baru melalui sistim on line ( internet ) wajib mematahui beberapa ketentuan sebagai berikut : a. Tetap membuka sistem penerimaan siswa baru melalui jalur manual.
b.
c.
Akses penerimaan siswa baru melalui sistem on-line; terbatas hanya untuk wilayah Papua dalam rangka menjamin ketersediaan peluang serta keberpihakan terhadap peserta didik asli Papua agar dapat diterima pada sekolah terbaik di Provinsi Papua Akses penerimaan siswa baru melalui sistem on-line untuk kawasan lebih luas mencakup wilayah di luar Papua; hanya berlaku bagi siswa baru yang mengikuti orang tua yang pindah tugas ataupun siswa mutasi karena mengikuti orang tua ke Papua. Pasal 13
Rasio peserta didik yang diterima untuk setiap Rombongan Belajar pada setiap jenis, jenjang dan satuan pendidikan adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
10.
Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar (kelas) maksimum 32 orang. Jumlah peserta didik pada SDLB dalam satu rombongan belajar (kelas) maksimum 8 orang. Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar (kelas) maksimum 36 orang. Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam satu rombongan belajar (kelas) maksimum 8 orang. Jumlah peserta didik pada SMA dalam satu rombongan belajar (kelas) maksimum 30 orang. Jumlah peserta didik pada SMALB dalam satu rombongan belajar (kelas) maksimum 8 orang. Jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar (kelas) maksimum 40 orang untuk bidang studi keahlian dan pekerjaan social serta bisnis dan manajemen maksimum 36 orang untuk bidang keahlian lainnya. Khusus untuk SMP dan SMA dalam keadan memaksa dan jika ruang kelas memungkinkan boleh tiap rombongan belajar maksimal 48 orang. Penambahan kelas dengan double shift ( sekolah pagi dan siang) dimungkinkan dengan memperhatikan jumlah siswa yang tidak lulus ujian nasional tahun pelajaran 2013/2014 dan daya tanmpung sekolah swasta sekitarnya, serta jumlah tenaga pengajar ( apabila terdapat sekolah swasta disekitarnya yang jumlah peserta didiknya belum mencapai 40 orang per kelas maka double shift tidak dibuka. Penambahan kelas pararel hanya dapat dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang bakatdari jangkauan pembinaan yang efektif dan efisien. Pasal 14
Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang siswa baru. Pasal 15 Sekolah dapat mengadakan seleksi jika daya tampung tidak cukup/ terbatas. Pasal 16 1. 2.
Seleksi calon peserta didik kelas I SD/SDLB tingkat dasar dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah bersama komite sekolah Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti taman kanak-kanak (TK). Pasal 17
1.
2.
Seleksi calon peserta didik kelas VII atau I SMP dan SMPLB dapat menggunakan Nilai Ujian Nasional SD/SDLB atau Nilai Ujian Nasional Paket A dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, bakat olah raga, bakat seni, prestasi dibidang akademis, iptek, ekonomi keluarga lemah dan usia calon siswa. Apabila criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi maka sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.
Pasal 18
Seleksi calon peserta didik kelas X atau kelas I SMA/SMALB dilakukan berdasarkan Nilai Ujian Nasina SMP/SMPLB atau Nilai Ujian kesetaraan Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, bakat olah raga, bakat seni, prestasi dibidang akademis, iptek, ekonomi keluarga lemah, usia calon siswa dan atau prestasi lain yang diakui sekolah.
Pasal 19
1.
Seleksi calon peserta didik kelas I SMK dilakukan untuk mendapatkan keesuaian minat dan bakat siswa sesuai program keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah dan majelis sekolah serta pasangan/ asosiasi profesi.
2.
Apabila seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan seleksi dilaksanakan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB atau Nilai Ujian kesetaraan Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah, bakat olah raga, bakat seni, prestasi dibidang akademis, iptek, ekonomi keluarga lemah, usia calon siswa dan atau prestasi lain yang diakui sekolah.
BAB VI PENERIMAAN SISWA PINDAHAN Pasal 19 1.
Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas kabupaten/ kota, provinsi sesuai kewenangannya.
2.
Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia ke luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan
kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada
Kepala Dinas kabupaten/ kota, provinsi sesuai kewenangannya. 3.
Perpindahan dari sekolah Indonesia ke luar negeri mendapat persetujuan direktorat jenderal pendidikan Dasar dan Menengah .
Pasal 20
Biaya yang digunakan untk kepentingan peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru maupun biaya penerimaan peserta didik baru SD/SDLB dan SMP/SMPLB bersumber dari dana BOS sesuai aturan penggunaanya sedangkan bagi siswa SMA/SMALB dan SMK
dibebankan kepada
kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut : 1.
Kepada peserta didik asli Papua dari keluarga kurang mampu dibebaskan dari pungutan pendidikan.
2.
Kebutuhan sekolah yang bukan merupakan asset pemerintah yang sangat mendesak dan membutuhkan partisipasi orang tua peserta didik harus melalui keputusan komite sekolah dengan pola subsidi silang, dan dalam hal ini kepada siswa asli papua yang kurang mampu dibebaskan atau tidak dipungut biaya apapun
BAB VII PELAKSANAAN Pasal 21
1.
Formulir Pendaftaran
a.
Bentuk formulir pendaftaran penerimaan calon siswa baru ditentukan seperti dalam lampiran 3.
b.
Sekolah/rayon yang bersangkutan supaya menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap calon pendaftar dapat memperolehnya.formulir pendaftaran dikirim ke seklah lain selain sekolah rayon
c.
Tempat pengambilan formulir agar disediakan secukupnya dan ditempat yang mudah dicapai dan diatur sedemikian rupa sehingga pengambilan formulir berjalan tertib dan aman, serta menghindarkan kerumunan orang dalam jumlah besar.
d.
Petugas yang melayani pendaftaran agar member formulir pendaftaran dalam jumlah cukup dan diberi petunjuk seperlunya.
2.
Pendaftaran
a.
Kegiatan pendaftaran diberi alokasi waktu dan jam secukupnya
b.
Pengumuman tentang jadwal dan syarat-syarat pendaftaran supaya ditulis dengan baleho yang besar dan dipasang di beberapa tempat terbuka di sekolah sehingga dapat dibaca dengan jelas.
c.
Setiap pendaftar agar dilayani sebaik-baiknya.
d.
Bila harus dilakukan seleksi karena pendaftar lebih banyak dari daya tampung sekolah, maka cara seleksi dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kondisi daerah.
BAB VIII PETUNJUK TEKNIS BAGI SMK Pasal 22 Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru bagi SMK adalah sebagai berikut : Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama adanya dampak ekonomi keluarga yang diperkirakan akan mengurangi kesanggupan masyarakat untuk membiayai pendidikan putra putrinya, kiranya perlu dicermati hal-hal sebagai berikut : 1. Pembayaran uang pangkal, pakaian seragam dan berbagai jenis pembayaran lain yang biasanya dikenakan pada saat penerimaan peserta didik baru tidak boleh menjadi factor penghambat bagi calon peserta didik yang tidak mampu pada saat penerimaan. 2. Pendaftaran ulang bagi peserta didik tingkat I dan tingkat II yang naik ke tingkat II dan III dan yang tidak naik (tinggal) tingkat tidak dibebani biaya pendaftaran. 3. Penggantian buku pada mata pelajaran yang sama supaya dihindari. Ketentuan lainnya adalah sebagai berikut : 1.
2. 3.
4.
5.
6.
Dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab majelis sekolah terhadap program pengembangan dan peningkatan mutu SMK, maka manajemen sekolah dianjurkan mengikut sertakan komite sekolah pada penentuan persyaratan khusus dalam proses seleksi, sekaligus membudayakan kontrol sosial masyarakat. Peningkatan minat calon peserta didik masuk SMK adalah peluang bagi sekolah untuk mendapatkan peserta didik yang berkualitas melalui seleksi penerimaan peserta didik baru. Jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada masing-masing SMK ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua (dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikan Menengah) atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan memperhatikan : a. Jurusan atau bidang keahlian harus sesuai dengan ijin operasional yang diberikan kepada SMK tersebut. b. Jumlah siswa per rombongan belajar (kelas) tidak melebihi standar jumlah peserta didik tiap rombongan belajar. Sebagai antisipasi desakan tamatan SMP untuk melanjutkan ke pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) dapat dilakukan peningkatan daya tamping SMK antara 10% s/d 30% dengan memanfaatkan asset yang ada baik SMK Negeri maupun Swasta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan : a. Peningkatan penggunaan fasilitas SMK menjadi 10 jam perhari ( pukul 07.00 s/d pukul 17.00) jika perlu bias lebih. b. Konsekwensi lain berkaitan dengan ketersediaan tenaga pengajar, biaya operasional pendidikan dan pengaturan jadwal penggunaan fasilitas secara bergiliran dan sistimatis. c. Penambahan daya tampung tidak diartikan penambahan jumlah peserta didik per kelas sesuai standar. Seleksi penerimaan peserta didik baru SMK pada dasarnya seleksinya menggunakan Nilai Ujian Nasional SMP yang dimiliki oleh peserta didik dan diurutkan sesuai rangking dan ketentuan pembobotannya terlampir. SMK tertentu yang merasa siap melakukan seleksi bakat, minat dan kemampuan dapat melaksanakan proses seleksi khusus dengan ktentuan : a. Dilaksanakan sebagai wujud program kerjasama dengan komite Sekolah karena majelis sekolah ikut bertanggung jawab terhadap objektifitas hasil seleksi tersebut. b. Harus ada jaminan bahwa proses seleksi ini dikelola secara transparan.
7.
8. 9. 10.
11.
Masing-masing SMK bersama komite Sekolah dapat membuat ketentuan khusus yang transparan sesuai dengan spesifik program keahlian di sekolah yang bersangkutan , misalkan ketentuan tentang : a. Tinggi badan minimal b. Kesehatan jasmani( tidak buta warna, cacat fisik0 karena bidang keahliannya memberlakukan persyaratan seperti itu. c. Litsus bagi SMK yang memiliki mitra sekolah yang menuntut persyaratan tersebut. Penentuan peserta didik yang akan diterima sesuai dengan formasi diranking dengan memperhitungkan hasil seleksi masing- masing butir (4), (5) dan (6) tersebut diatas. Daftar ranking dan proses hasil akhir penentuan ranking dilakukan melalui rapat bersama antara panitia seleksi, pimpinan Sekolah dan pimpinan Komite sekolah. Karena ketersediaan SMK dengan bidang keahlian beragam tidak selalu tersedia di tiap kabupaten/kota maka didalam penerimaan peserta didik SMK tidak mempergunakan sistim rayonisasi. peserta didik bebas memilih SMK sesuai dengan keahlian yang diminati bahkan SMK terbuka bagi calon peserta didikyang berasl dari seluruh Indonesia seperti tercantum pada lampiran 3. SMK bersama komite sekolah mengidentifikasi hasil seleksi peserta didik baru mengenai tingkat kecerdasan sisw dalam bidang matematika, IPA dan Bahasa Inggris dengan melibatkan komite sekolah dalam penyediaan sumber- sumber pembiayaan. Table . 1. Standar Jumlah Siswa Per Rombongan Belajar (Kelas) Pada SMK No 1 2 3
Kelompok Teknologi dan Industri Pertanian dan Kehutanan Parawisata
Program Keahlian Semua program keahlian Semua program keahlian Gizi, Tata Busana, Tata Kecantikan, Jasa Boga, patise akomodasi Perhotelen dan usaha perjalanan Wisata
Jumlah/ orang 36 36 36
4
Bisnis dan Manajemen
Akuntansi,Sekretaris, dan Bisnis Manajemen Koperasi
40
5
Kelompok Seni Kerajinan ( SMIK dan SMSK)
Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Logam, kerajinan tekstil, kerajinan kulit dan Kerajinan Keramik
32
Sistim Pembobotan Nilai UN Untuk Penentuan Ranking Penerimaan Calon Peserta Didik Baru SMK Tahun Pelajaran 2014/2015adalah sebagai berikut : Table 2 .Pembobotan Untuk Kelompok Teknologi Industri , Pertanian dan Kehutanan No Mata Pelajaran Bobot 1 Matematika 4 2 IPA 4 3 Bahasa Inggris 3 4 Mata Pelajaran Lain 1 Tabel. 3. Pembobotan untuk Kelompok Bisnis, Manajemen dan Pariwisata No 1 2 3 4
Mata Pelajaran Matematika IPA Bahasa Inggris Mata Pelajaran Lain
Bobot 3 3 3 1
Tabel. 4. Pembobotan untuk Kelompok Kesejahteraan Masyarakat, Seni dan kerajinan Mata Pelajaran Bobot Semua mata pelajaran 1 Ranking berdasarkan angka komulatif nilai UN
BAB IX PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN Pasal 23 Pengumuman Calon Peserta Didik Yang Diterima 1. 2. 3.
Pengumuman calon peserta didik yang dinyatakan diterima beserta calon cadangan agar diberitahukan secara jelas pada rayon atau sekolah yang ditujuh. Pengumuman pada Butir (a) supaya dilakukan pada waktu yang telah ditentukan serta terbaca jelas dan diletakan pada beberapa tempat yang terbuka di lingkungan sekolah. Pengumuman dengan sistim on line harus juga ada pengumuman dalam sistim manual yang bertempat pada beberapa tempat yang terbuka di lingkungan sekolah. Pasal 24 Pendaftaran Ulang
1.
2.
3.
Waktu pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima agar ditentukan dan diumumkan seluas-luasnya terutama waktu mulai dan waktu berakhirnya pendaftaranulang tersebut serta syarat-syarat yang harus dilengkapi. Mereka yang dinyatakan diterima tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur dan dapat diganti oleh calon peserta cadangan berdasarkan peringkat yang sudah diumumkan. Penentuan dan pengumuman calon cadangan yang diterima menggantikan calon yang gugur supaya diatur dengan sebaik-baiknya menurut urutan peringkat dalam waktu yang sesingkatsingkatnya. Pasal 25 Pengamanan
Usaha-usaha pengamanan dapat dilakukan sebagai berikut ; 1. Bekerja sama dengan petugas keamanan diwilayah sekolah setempat 2. Membentuk satuan tugas pengaman yang selalu siap siaga. 3. Menyusun daftar sekolah yang rawan situasinya serta mengawasi secara khusus kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada masing-masing Dinas Pendidikan Di Kabupaten/kota yang bersangkutan. Pasal 26 Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1.
Dinas kabupaten kota a. Memberikan penjelasan kepada masyarakat/ orang tua calon peserta didik agar mereka dapat membantu dan menjaga ketertiban pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru. b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru di lingkungan sekalah pada lingkungan kerja masing-masing c. Mengatur dan menetapkan rayon di daerahnya serta menetapkan pengadaan formulir pendaftaran calon peserta didik baru. d. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru kepada Kepala dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua u.p kepala bidang pendidikan Menengah selambat-lambatnya satu minggu sesudah hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran baru (formulir terlampir).
2.
Hal-hal yang perlu mendapat perhatin khusus; a. b. c.
d. e. f. g. h.
3.
Lain- lain a.
b.
c.
d.
4.
Praktek pungutan liar, sogok, calo dan praktik negative lainnya dalam pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru tidak dibenarkan Tidak dibenarkan memberI jatah kepada siapa saja. Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dengan biaya yang serendahrendahnya sebagai wujud partisipasi masyarakat yang diatur oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing. Khusus untuk SD dan SMP tidaka ada biaya pendaftaran. Segala bentuk biaya pada saat pendaftaran ulang tidak dibenarkan. Tidak dbenarkan mengadakan mutasi calon peserta didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan kecuali jika terdapat kekeliruan dalam pengumuman. Jika ada penambahan kelas baru atau penambahan daya tampung suatu sekolah supaya diumumkan sejak saat pendaftaran dimulai. Dalam rangka menunjang wajib belajar 9 tahun khususnya untuk penerima calon peserta didik baru SMP dalam seleksi dapat menggunakan pertimbangan urutan prioritas; Urutan peringkat niali UN Umur siswa 13 s/d 15 tahun. Bilamana masih ada tempat bias menerima anak lehih dari 15 Tahun tetapi tidak lebih dari 18 tahun.
Penyelenggara program khusus atau kelas khusus (akselerasi) untuk peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa diatur oleh Kepala dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru diharapkan Kepala dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Badan Musyawara Perguruan Swasta (BMPS) wajib menampung keluhan-keluhan masyarakat . Dalam hal diperlukan kebijakan khusus pengaturannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam penerimaan calon peserta didik baru Pelaksanaan edaran ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota setempat agar segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan calon peserta didik baru dapat berjalan tertib, teratur, lancer dan aman.
Lampiran-lampiran a. b. c. d. e.
Lampiran 1 Surat Pernyataan Orang Tua/ Wali calon Peserta Didik Baru. Lampiran 2 Surat Pernyataan Peserta Didik SMP. Lampiran 3 formulir pendaftaran calon Peserta Didik Baru SMP/SMA/SMK Lampiran 4 Hsil Seleksi penerimaan Peserta Didik Baru SMP/SMA/SMK Lampiran 5 dan 6 laporan penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2014/2015 sekolah negeri dan swasta.
Demikian Panduan Penerimaan siswa Baru ini dibuat agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua
ELIAS WONDA, S.Pd,M.H Pembina Utama Madya NIP. 19610706 1984 03 1 013
Lampiran 1 SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI * ) CALON PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama Orang tua / wali *) 2. Pekerjaan Orang Tua/ wali *) 3. Alamat Orang Tua/ Wali *) 4. Agama 5. Nama peserta didik 6. Jenis Kelamin 7. Diterima di Kelas 8. Hubungan keluarga dengan siswa
: …………………………………………………….. : ………………………………...………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. : …………………………………………………….. : ……………………………………………………..
MENYATAKAN Bahwa selaku orang tua /wali dari siswa yang bernama ……………………………………… kelas …………………….. Sekolah Dasar …………………….. saya : 1. Bersedia membimbing dan mengawasi calon peserta didik tersebut diatas untuk mentaati dan mematuhi semua semua kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah, pelaksanaan wiatamandala dan OSIS 2. Peserta didik tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama …………………. 3. Tidak berkeberatan apabila saya tidak membimbing dan mengawasi sehingga peserta didik tersebut tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah untuk dikembalikan kepada saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. ……………………………2015 Yang membuat pernyataan,
meterai Rp 6.000 …………………………………………
Nama Jelas
*) coret yang tidak perlu
Lampiran 2 SURAT PERNYATAN PESERTA DIDIK /SEKOLAH MENENGAH*) Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama lengkap : ……………………………………………………………….. 2. Tempat/tanggal lahir : ……………………………………………………………….. 3. Jenis kelamin : ……………………………………………………………….. 4. Agama : ……………………………………………………………….. 5. Nomor pendaftaran : ………………………………….…………………………….. 6. Diterima di kelas : ……………………………………………………………….. 7. Nama orang Tua : ……………………………………………………………….. 8. Pekerjaan orang tua : ……………………………………………………………….. 9. Agama orang tua : ……………………………………………………………….. 10. Nama wali : ………………………………….…………………………….. 11. Pekerjaan wali : ………………………………….…………………………….. 12. Hubungan keluarga : ………………………………….……………………………..
MENYATAKAN: Selama menjadi peserta didik saya …………………………………………. 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat 2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah 3. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan wiatamandala termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-nari pertama masuk sekolah. 4. Akan mengikuti pendidikan agama 5. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah 6. Apabila saya tidak mentaati ketentuan yang diterapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sangsi yaitu : a. Tidak diperkenangkan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu b. Dikembalikan kepada orang tua/ wali *) Dmikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tangging jawab serta diketahui dan disetujui oleh orang tua/ wali saya.
Mengetahui/ menyetujui Orang tua/ wali
………………………………………
Nama jelas
*) coret yang tidak perlu
………………………..2015 yang membuat pernyataan
Meterai Rp 6.000 …………………………………….
Nama jelas
Lampiran 3
KOP SEKOLAH No Pendaftaran …………………
( dibuat rangkap tiga)
FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK A. Keterangan calon Peserta Didik 1. Nama lengkap : ………………………………….……………………………... 2. Tempat/tanggal lahir : …………………………………………..…………………….. 3. Alamat Peserta Didik : …………………………………………..…………………….. 4. Nama Sekolah asal : …………………………………………..…………………….. 5. Status sekolah : …………………………………………..…………………….. 6. Alamat Sekolah : …………………………………………..…………………….. 7. Rayon/ Sub Rayon : ………………………………………….……………………... 8. Kabupaten/ Kota ; …………………………………………..…………………….. B. Sekolah yang ditujuh 1. a. Nama Sekolah Alamat b. Nama Sekolah Alamat c. Nama Sekolah Alamat 2. Sekolah-sekolah tersebut Berasal dalam rayon/sub rayon
Mengetahu/ menyetujui, Orang Tua/wali *)
: …………………………………………..…………………….. : …………………………………………..…………………….. : …………………………………………..…………………….. : …………………………………………..…………………….. : …………………………………………..…………………….. : …………………………………………..…………………….. : …………………………………………..……………………..
……………………2015 yang membuat pernyatan Meterai Rp 6.000
…………………………..
Nama Jelas
…………………………. Nama Jelas
Keterangan : 1. Nomor pendaftaran diisi oleh rayon/Sub rayon dan dibubuhi stempel dibagian bawahnya serta diparaf oleh petugas pendaftaran. 2. Coret yang tidak perlu. 3. Negara atau swasta 4. Lembaran I ke Rayon/ Sub Rayon, lembaran II kepeda pesert didik bersangkutan, dan lembaran IIIarsip sekolah asal.
Lampiran 4
KOP RAYON HASIL SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Ketua Rayon :
Dengan ini menetapkan bahwa : Nama Peserta Didik Nomor Pendaftaran Alamat Peserta Didik Alamat Sekolah Diterima di Nama Sekolah Alamat Sekolah
: ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : ………………………………………………………………… : …………………………………………………………………
Bagi pesrta didik yang diterima harus melaporkan ke sekolah tersebut paling lambat 4 ( empat) hari setelah tanggal surat ini, dengan membawa : 1. Formulir pendaftaran. 2. Formulir hasil seleksi 3. STTB Asli 4. Bukti Laporan Pendidikan Peserta Didik yang tidak melaporkan diri selama 4 (empat ) hari dari tanggal surat ini dianggap batal atau mengundurkan diri ……………………………2015
Ketua /Sekretaris Rayon …………………………….. NIP. ………………………...
Lampiran 5 LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SERTA PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Sekolah Negeri Siswa Baru Tk I No
1
Jenjang pendidikan
2
1
Sekolah Dasar
2
Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Sekolah Menengah Kejuruan
3 4 5 6 7
Rc nc an a 3
Siswa menurut tingkat
pe ndf tr
dit eri ma
I
II
III
IV
V
VI
Jmh
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mengulang
DO
Lulus
13
14
15
Keterangan : 1. Direncanakan adalah jumlah peserta didik baru pendidikan daya tamping optimal. 2. Untuk Taman Kanak-Kanak jumlah peserta didik menurut tipe, kolom 6 untuk tipe A, kolom 7 untuk tipe B 3. Semua kolom hitam tidak perlu diisi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota…… ……………………………….. NIP. …………………………..
Lampiran 6 LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SERTA PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Sekolah Swasta No 1
Jenjang pendidikan 2
1
Sekolah Dasar
2
Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Sekolah Menengah Kejuruan
3
4
5 6
7
Siswa Baru Tk I Rcncana 3
pendftr 4
diterima 5
Siswa menurut tingkat I 6
II 7
III 8
IV 9
V 10
VI 11
Jmh 12
mengulang
DO
Lulus
13
14
15
Keterangan : 4. Direncanakan adalah jumlah peserta didik baru pendidikan daya tamping optimal. 5. Untuk Taman Kanak-Kanak jumlah peserta didik menurut tipe, kolom 6 untuk tipe A, kolom 7 untuk tipe B 6. Semua kolom hitam tidak perlu diisi
Kepala Dinas Kabupaten/Kota……
……………………………….. NIP. …………………………..
SURAT PERNYATAAN SURAT
