RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 34/PUU-XIV/2016 “Persyaratan Bagi Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Papua”
I. PEMOHON 1. Hofni Simbiak, STh., (Pemohon I); 2. Robert D. Wanggai, (Pemohon II); 3. Benyamin Wayangkau, SE., (Pemohon III). Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon. Kuasa Hukum Yance Salambauw, SH., MH, advokat pada Kantor Hukum Yance Salambauw & Rekan, serta Heru Widodo, SH., M.Hum., dkk, advokat pada Heru Widodo Law Office, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2016. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap UUD 1945; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
1
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang disuga bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan
tersebut
dapat
dilakukan
pengujiannnya
oleh
Mahkamah
Konstitusi. 5. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 12 UU Otsus Papua, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang a quo.
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”. 2. Para Pemohon menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan juga merupakan orang asli papua yang memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dan telah dirugikan dan atau berpotensi dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 12 UU Otsus Papua, dan telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) UU MK. 3. Kerugian konstitusional yang dialami dan atau berpotensi dialami oleh para Pemohon adalah norma “harus orang asli Papua” menyebabkan para 2
Pemohon tidak dapat bersaing maju mencalonkan diri menjadi Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota di wilayah Provinsi Papua. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Pengujian Materiil UU Otsus Papua: Pasal 12: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli papua; b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara; d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua; g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasanalasan politik.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” 2. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 3. Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapat persamaan dan keadilan.”
VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan serta perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan 3
pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), namun pembatasan tetap dibolehkan sepanjang ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghotmatan atas hak dan kebebasan orang
lain
serta
untuk
memenuhi
tuntutan
yang
adil
dengan
mempertimbangkan modal, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945; 2. Bahwa
otonomi
khusus
Papua
pada
dasarnya
adalah
pemberian
kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian
kewenangan
ini
juga
merupakan
kewenangan
untuk
memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang asli Papua melalui para wakil adat, agama dan kaum perempuannya; 3. Bahwa pengutamaan orang asli Papua dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Papua sesuai dengan semangat UU Otsus Papua, dan secara konstitusional perlakuan khusus tersebut dapat dibenarkan; 4. Namun, apabila terdapat ketentuan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal tersebut tentunya melanggar HAM dan hak konstitusional warga negara sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945; 5. Bahwa tindakan yang bersifat khusus ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu dalam mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat pada umumnya yang jauh lebih maju sehingga bukan merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif; 6. Persyaratan “harus orang Papua asli” merupakan pengakuan serta penghormatan atas satuan pemerintahan daerah di Papua dan Papua Barat, maka seharusnya pemberlakuan persyaratan tersebut tidak hanya untuk jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur saja tetapi juga jabatan kepala daerah tingkat kabupaten maupun walikota pun diberlakukan persyaratan yang sama.
4
VII. PETITUM Dalam Permohonan Prioritas
Mengabulkan
permohonan
para
Pemohon
untuk
memprioritaskan
pemeriksaan perkara a quo, dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan serentak tahun 2017. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) terhadap UUD 1945; 2. Menyatakan Pasal 12 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai: “Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. orang asli Papua; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara; d. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun; e. sehat jasmani dan rohani; 5
f. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua; g. tidak pernah dihukum penjara karena melalkukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasanalasan politik”. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
6
