Laporan pelaksanaan Sosialisasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK) ini , menguraikan tentang : pendahuluan, (yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan pelaksanaan sosialisasi serta peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi), hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi PEP RAD GRK, serta kesimpulan dan saran Laporan ini, merupakan hasil dari pelaksanaan sosialisasi RAD GRK di Provinsi Jambi yang diikuti oleh peserta dari beberapa SKPD teknis terkait yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas PU Cipta Karya, dan Dinas Pertanian
baik
Lingkup
Pemerintah
Provinsi
Jambi
maupun
Lingkup
Pemerintah kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Laporan Sosialisasi PEP RAD GRK Tahap I ini merupakan dasar untuk pekerjaan selanjutnya. Oleh karena itu, arahan dan masukan dari Tim Teknis amat sangat diharapkan, untuk penyempurnaannya melalui diskusi/pembahasan sebelum melanjutkan langkah-langkah dan upaya pelaksanaan pekerjaan selanjutnya, yaitu tersusunnya Laporan PEP RAD GRK Provinsi Jambi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya yang baik dalam pembuatan Laporan pelaksanaan Sosialisasi PEP RAD GRK Provinsi Jambi ini. Jambi,
Desember 2013
Penulis
i
BAB II BAB I 1.1.
Latar Belakang Indonesia telah mencanangkan komitmen penurunan emisi gas rumah
kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU). Komitmen ini telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diikuti oleh Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) untuk tingkat provinsi (termasuk kabupaten/kota). Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur masing-masing provinsi mengamanatkan pemantauan, evaluasi (kaji ulang), dan pelaporan (PEP), untuk mengetahui pencapaian target dan sasaran penurunan emisi dan penyerapan GRK. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) merupakan bagian yang signifikan dari implementasi rangkaian kegiatan aksi mitigasi yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN-GRK dan RAD-GRK. Untuk menjamin sinergitas pelaksanaan PEP aksi mitigasi emisi GRK di seluruh wilayah Indonesia dan pada berbagai bidan pembangunan diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan terkait baik di tingkat nasional maupun daerah. Sistem PEP ini mengacu pada peraturan yang telah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP tersebut. PEP ini terutama diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang
ii
pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber resmi lain yang tidak mengikat. Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK ini terdiri dari Pengenalan dan pembelajaran tata cara pengisian format PEP RAD GRK yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyelenggaraan Sosialisasi ini selain menjelaskan secara ringkas tentang substansi, pengorganisasian dan mekanisme PEP di tingkat nasional dan tingkat daerah, serta pembelajaran pengisian untuk masing-masing bidang yang tercakup dalam RAN-GRK dan RAD-GRK yang disajikan secara rinci dengan penjelasannya agar mudah dipahami dan dilaksanakan. Selain itu Lembar/Formulir isian PEP ini digunakan juga untuk kebutuhan pelaporan inventarisasi GRK; penyelenggaraan inventarisasi GRK diatur dalam Peraturan Presiden No. 71/2011. Pelaksanaan Sosialisasi tersebut dengan memberikan pembelajaran dan mengaplikasikan cara-cara pengisian Lembar isian PEP berdasarkan bidang-bidang, yaitu (1) kelompok bidang berbasis lahan meliputi bidang kehutanan, lahan gambut dan pertanian, (2) kelompok bidang berbasis energi meliputi bidang energi, transportasi dan industri, dan (3) bidang pengelolaan limbah.
1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Sosialisasi Maksud: Untuk menjadikan instrument dalam penyusunan Laporan PEP RAD GRK dan mengevaluasi serta mensinkronisasikan data-data program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dianggap mengurangi emisi di Provinsi Jambi
iii
Tujuan: Memperoleh data dan informasi dari beberapa SKPD teknis terkait yang berada di kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang secara langsung maupun tak langsung mengurangi tingkat emisi di Provinsi Jambi.
I.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi PEP RAD GRK ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 bertempat di Hotel Golden Harvest Jambi.
I.4. Peserta Sosialisasi Pelaksanaan Sosialisasi PEP RAD GRK ini dihadiri oleh beberapa SKPD teknis baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terdiri dari Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup Daerah serta Dinas PU Cipta Karya
iv
BAB II BAB I Pelaksanaan Sosialiasi di awali dengan pengenalan PEP RAD GRK serta penjelasan tentang Kerangka Koordinasi Aksi Mitigasi dan Inventarisasi GRK dalam pelaksanaan PEP, dimana : (a) Pelaksanaan aksi mitigasi dan inventarisasi GRK nasional merupakan dua kegiatan yang tidak terpisahkan dalam memenuhi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Peraturan Presiden No. 61 dan No. 71 tahun 2011 telah memberikan kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan bagi pelaksanaan PEP dari aksi mitigasi dan inventarisasi GRK, (b) Pelaksanaan PEP dari aksi mitigasi di tingkat provinsi dilakukan oleh SKPD terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam bidang-bidang yang tercantum di dalam RAN-GRK. Di tingkat kabupaten/kota, dengan fasilitasi dan koordinasi dari Bappeda provinsi melaksanakan PEP dari aksi mitigasi RAD-GRK. SKPD teknis terkait menyampaikan laporan capaian aksi mitigasi RAN-GRK kepada Bappeda Provinsi selaku Koordinator Pelaporan PEP. Laporan PEP aksi mitigasi merupakan bahan utama bagi penyusunan Laporan Update Dua tahunan (Biennial Update Repor – BUR) dan dokumen Komunikasi
Nasional
(National
Communication)
kepada
UNFCCC.
(c)
Inventarisasi GRK dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dimaksudkan
sebagai
alat
untuk
mengetahui
tingkat,
status
dan
kecenderungan perubahan emisi GRK serta untuk kebutuhan verifikasi hasil pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim nasional di antaranya RAN-GRK. Inventarisasi GRK ini dilakukan di tingkat nasional dan daerah yang mencakup wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat nasional, Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan inventarisasi GRK dan menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan ditingkat daerah, para Bupati/Walikota menyiapkan inventarisasi GRK di tingkat kabupaten/kota, dan menyampaikan laporan hasil kepada Gubernur. Gubernur seluruh provinsi melaksanakan inventarisasi GRK di
v
tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan inventarisasi GRK di kabupaten/kota di wilayahnya. Gubernur kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri LH. Menteri LH selanjutnya menyampaikan laporan inventarisasi GRK nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS. (e) Dalam pelaksanaan inventarisasi GRK, KLH mengembangkan Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Center. SIGN dirancang sebagai simpul dari berbagai laporan inventarisasi GRK yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. SIGN Center secara teknis
bertugas
untuk
mengkoordinasi,
mengompilasi,
dan
menjamin/mengendalikan kualitas data dan informasi inventarisasi GRK per bidang dan per daerah. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana kegiatan PEP meliputi:
Gubernur merupakan pejabat pelaksana dan coordinator pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-GRK di dalam wilayah provinsi;
Kepala BAPPEDA sebagai coordinator teknis. Berdasarkan hasil PEP dari RAD-GRK, Kepala BAPPEDA melakukan koordinasi kaji ulang sedangkan BLHD provinsi melakukan koordinasi verifikasi capaian penurunan emisi GRK.
Kepala SKPD terkait merupakan pejabat pelaksana kegiatan PEP RAD-GRK sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing di wilayah provinsi (termasuk kabupaten/kota).
Mekanisme PEP RAD-GRK 1. Pada akhir triwulan ketiga (akhir September), SKPD-SKPD bidang terkait tingkat provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RAD-GRK sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. Data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi disajikan ke dalam Lembar Umum dan Lembar Teknis setiap bidang.
vi
2. Data dan informasi tersebut disampaikan pada minggu pertama bulan Oktober kepada Kepala BAPPEDA provinsi. 3. Kepala BAPPEDA mengadakan rapat koordinasi bersama SKPD-SKPD terkait untuk menelaah data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi tersebut. Kemudian Kepala BAPPEDA menyampaikan laporan kepada Gubernur. 4. Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi RADGRK kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Menteri Dalam Negeri dan Menter LH dalam bentuk Laporan Antara pada minggu kedua bulan Oktober. 5. Salinan berbentuk softcopy disampaikan kepada Sekretariat RAN-GRK secara on-line
melalui
e-mail
[email protected] dan/atau
website www.sekretariat-rangrk.org. 6. Pada akhir triwulan keempat (akhir Desember), SKPD-SKPD bidang terkait tingkat provinsi menyampaikan Laporan Akhir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan
RAD-GRK
kepada
Gubernur
melalui
Kepala
BAPPEDA Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri LH. 7. Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terkait kegiatan RAD-GRK di seluruh provinsi. Bahan Pemantauan dan Evaluasi 1. Bahan yang akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di wilayah Provinsi
(termasuk
Kabupaten/Kota)
adalah
Laporan
pelaksanaan
kegiatan SKPD dan laporan kegiatan oleh pemangku kepentingan lain yang terkait dengan penurunan emisi GRK (RAD-GRK); 2. Bahan yang akan digunakan untuk pemantauan dan evaluasi di tingkat Nasional adalah Laporan pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga dan Laporan kegiatan oleh pemangku kepentingan lain yang terkait dengan penurunan emisi GRK (RAN-GRK).
vii
BAB III
Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK diketahui bahwa sebagian besar SKPD terkait masih belum memahami tentang konsep awal RAD GRK dan PEP RAD GRK mengingat kebijakan dalam pemberian tugas dan wewenang yang berbeda-beda pada masing-masing kabupaten/Kota dan masih dijumpai aparatur pelaksana yang selalu berganti dalam setiap kegiatan GRK, sehingga pemahaman relative sedikit mengenai RAD GRK. Dengan ini keadaan yang demikian maka analis merekomendasikan sebagai berikut : 1. Perlunya ketegasan kepala daerah dalam menugaskan pelaksanaan RAD GRK agar terdapat keseragaman tugas dan wewenang dari beberapa SKPD teknis terkait dalam pelaksanaan RAD GRK. 2. Perlunya SK tim pokja baik di tingkat Kabupaten Kota maupun tingkat Provinsi agar dapat mengikat aparat yang dapat secara berkelanjutan untuk melaksanakan RAD GRK walaupun terjadi mutasi dan resufle pegawai. 3. Aparat yang dikirim untuk mengikuti kegiatan-kegiatan RAD GRK hendaknya adalah orang yang sama, sehingga pemahaman mengenai PEP RAD GRK dapat lebih baik dan berkelanjutan.
viii
