PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR J L. LETJ EN M.T. HARYONO No. 24 TELP. 0 541 - 73 3337, FAX. 054 1 - 74 6702 Home Page : www.pta-samarinda.net, E mail :
[email protected] atau
[email protected]
SAMARINDA Kode Pos : 75126
Nomor
: W17-A/1859/OT.01.2/XII/2013
Sifat
: Penting
Lampiran
: 1 Berkas
Perihal
: Persiapan Pelaporan Keuangan dan Barang UAPPA/B-W
Samarinda, 31 Desember 2013
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2013
Kepada Yth, 1. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda ; 2. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Timur ; 3. Ketua Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur ; 4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; 5. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ; di – Tempat.
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dalam rangka persiapan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang DIPA 005.01 (Sekretariat Mahkamah Agung RI) periode Semester II dan Tahunan, Tahun Anggaran 2013, sekaligus menindak lanjuti hasil review dan evaluasi bersama Mahkamah Agung RI dan BPKP Perwakilan Samarinda tanggal 20 s.d. 22 Agustus 2013 sesuai surat PTA Samarinda Nomor W17A/1271/OT.01.2/IX/2013 tanggal 04 September 2013 dan menindak lanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) atas Laporan Keuangan Satker tanggal 19 s.d. 22 November 2013 sesuai surat PTA Samarinda Nomor W17-A/1726/OT.01.2/IX/2013 tanggal 25 November 2013 serta dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 465B-1/SEK/KU.01/11/2013 tanggal 18 November 2013 perihal langkah-langkah menghadapi pemeriksaan oleh BPK-RI, maka kepada seluruh satuan kerja yang berada di bawah koordinator wilayah (koorwil) PTA Samarinda perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1.
Dalam rangka upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI T.A. 2013 Audited, maka kepada satuan kerja agar dapat mempertahankan saldo akhir neraca satuan kerja T.A. 2012 audited, dengan menjadikannya sebagai saldo awal neraca satuan kerja T.A. 2013. (Neraca per satuan kerja, terlampir);
2.
Terkait dengan adanya nilai minus terutama pada belanja pegawai (MAK:51xxxx) yang terjadi di sebagian besar satuan kerja, bagi satuan kerja yang mengalami belanja pegawai minus agar tetap menunggu hasil revisi yang telah dilakukan ditingkat pusat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI dan kemungkinan besar dalam waktu dekat DIPA revisinya akan segera terbit di DIPA Online.
3.
Berdasarkan data ADK SAKPA satuan kerja terakhir (Rekapitulasi belanja pegawai minus terlampir), terdapat 13 (tiga belas) satuan kerja yang memiliki pagu anggaran belanja pegawai (MAK:51xxxx) yang berlebih, dengan 6 satuan kerja diantaranya telah melakukan revisi POK dalam rangka menutupi nilai minus sebagaimana point 2. Sementara 7 (tujuh) satuan kerja lainnya belum melakukan revisi POK meliputi PA Samarinda, PA Tanjung Redeb, PA Sangatta, PT Samarinda, PN Samarinda, dan Dilmil I-07 Balikpapan. Kepada 7 (tujuh) satuan kerja tersebut, agar segera melakukan revisi POK mengingat berdasarkan informasi terakhir bahwa revisi yang dilakukan ditingkat pusat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI hanya untuk satuan kerja mengalami pagu anggaran belanja pegawai (MAK:51xxxx) minus saja ;
4.
Dalam rangka percepatan proses rekonsiliasi, maka kepada seluruh satuan kerja terutama operator SAKPA agar tetap melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN setempat, terutama untuk rekonsiliasi realisasi Estimasi Pendapatan, Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan, Pengembalian Belanja, Mutasi UP, dan PFK. Sehingga yang tersisa hanyalah rekonsiliasi Pagu karena menunggu DIPA Revisi sebagaimana point 2.
5.
Laporan Keuangan a. Seluruh satuan kerja diharapkan segera mengirimkan data berupa softcopy yang telah dibubuhi tanda tangan pejabat berwenang dan stempel resmi, dikirim melalui
[email protected] meliputi : − Arsip Data Komputer (ADK) berupa file Backup dan file pengiriman disertai dengan register pengirimannya ; − Hasil scanning Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) bulan Januari s.d. Desember 2013 dari KPPN setempat (Bagi satuan kerja yang sudah mengirim sebagian, agar segera dilengkapi kekurangannya); − Hasil scanning Lampiran Hasil rekonsiliasi (LHR) periode yang berakhir 31 Desember 2012 dari KPPN setempat dan pastikan hasil rekonsiliasinya terdiri dari Rekonsiliasi Pagu, estimasi pendapatan (kalau ada), realisasi belanja, pengembalian belanja, realisasi pendapatan, pengembalian pendapatan, mutasi uang persediaan (UP), dan PFK serta pastikan pula periode rekonsiliasinya terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 ; − Hasil scanning SPM dan SP2D seluruh satuan kerja dari KPPN setempat, periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2013; − Hasil scanning Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2013 dan Laporan bulanan realisasi PNBP. Catatan : PNBP dimaksud adalah PNBP khusus untuk DIPA 005.01 sesuai dengan aplikasi SAKPA dan Lampiran Hasil Rekonsiliasi (LHR) dari KPPN Setempat, dengan mengacu pada surat edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah Nomor W17-A/1/OT.01.2/I/2012 tanggal 2 Januari 2012. (Format Terlampir);
b. Hasil scanning daftar pemotongan/pemungutan pajak (Format Terlampir) beserta Surat Setoran Pajak (SSP); c. Hasil scanning Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Pengembalian Pendapatan (Jika ada) ; d. Hasil scanning dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi dan pengelolaan keuangan seperti dokumen TGR, dokumen TP, dokumen hibah dan transfer baik berupa uang ataupun barang, dokumen BA atau SK Penghentian Asset dari Penggunaan, dokumen penghapusan asset BMN, dll. e. Hasil scanning ringkasan kontrak kegiatan belanja modal baik tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, ataupun belanja modal lainnya yang membentuk asset ; f. Hasil scanning dokumen kontrak sewa atas pemanfaatan asset BMN atau sewa dengan pihak ketiga selama tahun anggaran ataupun yang melewati tahun anggaran (jika ada); g. Hasil scanning Laporan Realisasi Anggaran (LRA) manual ; h. Softcopy Data pendukung Laporan keuangan lainnya meliputi : −
Rekapitulasi Data Keuangan Perkara (Format terlampir) dilengkapi photocopy buku induk register keuangan perkara beserta photocopy rekening koran bendahara penerimaan atau rekening koran penampung biaya perkara;
−
Daftar Rekening Bank baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan (format terlampir), dilengkapi dengan Berita Acara penutupan kas dan photocopy rekening korannya setiap akhir bulan untuk periode Semester II tahun 2013 (Januari s.d. Desember 2013) ;
−
Monitoring Penutupan Rekening Bank (format terlampir);
−
Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual sampai dengan periode yang berakhir per 31 Desember 2013 yang menggambarkan adanya proses jurnal balik untuk Pendapatan dan Belanja Akrual T.A. 2012 dengan dilengkapi dokumen bukti jurnal baliknya sesuai dengan yang tertera pada kolom dokumen sumber pada format terlampir. Sebagai rujukan, berikut kami lampirkan juga Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual T.A. 2012 audited ;
−
Rencana Tindak satuan kerja terhadap temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) (format terlampir);
−
Monitoring penyelesaian tindak lanjut satuan kerja terhadap temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) (format terlampir);
−
Berita Acara Akurasi Data SAKPA dengan SIMAK-BMN periode Januari s.d. Desember 2013 (Bagi beberapa satuan kerja yang sudah mengirim tapi mengalami perubahan nilai neraca akibat proses migrasi dan penyusutan atau adanya koreksi dan perubahan akibat kegiatan perbaikan dan penyesuaian data terhadap hasil kegiatan review dan evaluasi ataupun hasil kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV), mohon dibuat kembali). (format terlampir).
i. Mengirimkan hasil scanning DIPA 005.01 Tahun Anggaran 2013 disertai dengan revisi DIPA baik revisi POK, revisi DIPA, ataupun revisi DIPA di Eselon I Mahkamah Agung RI terkait adanya anggaran excision (pembukaan bintang/blokir), (jika ada atau pernah melaksanakan revisi, dengan mengisi format terlampir) ;
j. SK Penunjukan Pengelola Keuangan meliputi penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/barang, pejabat penguji dan penanda tanganan SPM, Bandahara Pengeluaran dan Penerimaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, dan Panitia Penerimaan Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013; k. Hardcopy dan softcopy (Ms. Word, Ms. Excel atau PDF) Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jendereal Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER57/PB/2013 ; 6. Pelaporan Barang a. Seluruh satuan kerja diharapkan segera mengirimkan data berupa softcopy yang telah dibubuhi tanda tangan pejabat berwenang dan stempel resmi, dikirim melalui
[email protected] meliputi : − Arsip Data Komputer (ADK) Persediaan berupa file Backup dan file pengiriman Semester II Tahun Anggaran 2013 ; − Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK-BMN berupa file Backup dan file pengiriman Semester II Tahun Anggaran 2013 ; − Hasil scanning Berita Acara Rekonsiliasi eksternal dari KPKN-L Semester II dan Tahunan T.A. 2013 dan pastikan segala perubahan sebagai tindak lanjut satuan kerja dalam rangka upaya perbaikan dan penyesuaian data terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Barang Mahkamah Agung RI tahun 2012 Audited telah dijelaskan pada rekonsiliasi saldo awal dan telah diungkapkan pula pada point IV (Informasi penting lainnya) pada Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi yang dikeluarkan KPKN-L; − Kertas kerja migrasi dan normailisasi aplikasi SIMAK BMN 2013, terutama satuan kerja yang berdasarkan hasil kegiatan review dan evaluasi dinyatakan bermasalah terkait dengan update aplikasi migrasi. (format terlampir); b. Hardcopy Laporan Barang satuan kerja lengkap meliputi CaL-BMN, BAR dan lampirannya dari KPKN-L, Laporan dari Aplikasi SIMAK-BMN (Neraca, laporan barang intrakomptabel, ekstrakomptable, dan gabungan, dan lainnya) dengan menggunakan kertas A4 (Kwarto). Untuk CaL-BMN mohon dikirim juga dalam bentuk softcopy ((Ms. Word atau PDF); c. Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA dengan SIMAK-BMN untuk periode Januari s.d. Desember 2013 ditambah Semester II dan Tahunan Tahun 2013 yang sudah bertanda tangan lengkap, Format Terlampir. (Bagi satuan kerja yang mengalami perubahan nilai neraca karena adanya koreksi atau perubahan akibat kegiatan perbaikan dan penyesuaian data terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Barang Mahkamah Agung RI tahun 2012 Audited, mohon dapat dijelaskan perubahannya pada rekonsiliasi saldo awal serta diungkapkan pula pada point IV (Informasi penting lainnya) di Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Internalnya) ; d. Berita Acara Opname fisik barang persediaan hingga periode yang berakhir 31 Desember 2013, lengkap dengan lampirannya (format terlampir), dan Hardcopy Buku Persediaannya dengan menggunakan kertas A4 (Kwarto). (Pastikan tidak terdapat nilai minus pada laporan persediaan);
e. SK Penghapusan, koreksi nilai/kuantitas atau mutasi BMN, penetapan status penggunaan BMN atau dokumen lainnya terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan asset BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 (Jika ada) ; f. Bagi beberapa satuan kerja yang mengalami perubahan nilai periode Semester I T.A. 2013 akibat permasalahan update aplikasi migrasi dan penyusutan, agar dapat melampirkan kembali perubahan BAR dan LHR rekonsiliasi dengan KPKN-L setempat periode Semester I T.A. 2013 (Jika ada) ; Semua Data dan dokumen tersebut diharapkan sudah diterima di PTA Samarinda paling lambat per tanggal 15 Januari 2014. Data yang sudah dapat dikirim, agar segera dikirim serta bagi satuan kerja yang telah mengirim sebagian datanya, maka diharapkan dapat segera melengkapinya. Checklist data dan dokumen sementara satuan kerja yang telah dikirim akan disampaikan menyusul kemudian. Untuk lebih membantu dan mempercepat proses penyelesaian dan pengiriman datanya, kami berharap seluruh satuan kerja dapat mengisi dan melengkapi data-datanya di aplikasi komdanas online dengan alamat : http://komdanas.mahkamahagung.go.id. Apabila ada perubahan terhadap permintaan data atau kelengkapan data pendukung lainnya, akan disampaikan kemudian melalui surat, email atau telepon. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Ketua,
Drs. H. Syamsul Falah, S.H, M.Hum. NIP. 19490325 197603 1 002 Tembusan disampaikan Kepada Yth, : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta ; 2. Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI, di Jakarta ; 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, di Jakarta ; 4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI, di Jakarta ; 5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Ri, di Jakarta ; 6. Ketua Pengadilan Tinggi Militer I Medan, di Medan ; 7. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di jakarta ; 8. Arsip.
