Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen (0341) , Fax. (0341) K E P A N J E N

Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen  (0341) 391 679, Fax. (0341) 391 678 KEPANJEN 65163

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun 2014, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja dan sasaran strategis yang dilakukan pada tahun 2014, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2011-2015, Rencana Kerja tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2014. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan semua jajaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (Madep Manteb). Kepanjen, Januari 2015 Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007

I

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar .. ..................................................................................................................... Daftar Isi … ............................................................................................................................ Ringkasan Eksekutif . .............................................................................................................

i ii iii

Bab I

PENDAHULUAN ............................................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................................... B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... C. Gambaran Umum ........................................................................................... 1. Organisasi Perangkat Daerah ................................................................... 2. Sumberdaya Aparatur ............................................................................... 3. Capaian Kinerja DCKTR Tahun 2013 ..................................................... D. Dasar Hukum ................................................................................................. E. Sistematika .....................................................................................................

1 1 1 2 2 3 4 8 10

Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ............................................... A. Perencanaan Strategis (Tahun 2011 s/d 2015) ............................................... 1. Visi ........................................................................................................... 2. Misi .......................................................................................................... 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ................................................ B. Perjanjian Kinerja ..........................................................................................

12 12 12 12 13 18

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................ 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014 ......... 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir ........................ 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .............................................................................. 4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan standart nasional .................................................................................. 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ............................................................................................. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ................................. 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja ............................................. B. Realisasi Anggaran ........................................................................................

20 20 21

PENUTUP ............................................................................................................ A. Kesimpulan ....................................................................................................

49 49

Bab IV

LAMPIRAN-LAMPIRAN I. Penetapan Kinerja tahun 2014 II. Pengukuran Kinerja tahun 2014 III. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)tahun 2014 IV. Renstra 2011-2015

II

28

30 31 36 38 38 45

47 47 49

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 41 tahun 2012 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta dalam rangka pencapaian Visi DCKTR sebagaimana termuat dalam RENSTRA DCKTR 2011-2015 yang disempurnakan ; maka sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata, ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang spesifik, dapat diukur serta perwujudannya dapat dilakukan bertahap dalam batasan waktu tahunan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan perwujudan dari keempat Sasaran Strategis tersebut. Hasil akuntabilitas kinerja perwujudan ke-empat Sasaran Strategis tersebut dalam bentuk capaian kinerja atas target-target ke-empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2014 adalah sebagaimana pada tabel di bawah. No. 1.

2.

3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas 1. pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya Meningkatnya Kualitas dan kuantitas 2.a. bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatny akualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan 2.b. Meningktanya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak

Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) / Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun

Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak, dengan kategori : *) Baik/Rusak Ringan *) Rusak Sedang *) Rusak Berat

74 Unit (100 %) 64,40% 29,71% 5,89%

Jumlah penanganan kejadian kebakaran (100%) di Kabupaten Malang 58 Kejadian 3.a Prosentase penduduk yang mendapatkan 63,62% akses air minum yang aman (94,7 %) 3.b Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai

4.

CAPAIAN KINERJA (%) 24 RDTR (100 %)

67,4 % (98,62%)

Meningkatnya kualitas kebersihan 4.a. Prosentase volume sampah di wlayah kawasan permukiman perkotaan dan Kabupaten malang yang terkelola : perdesaan serta pengelolaan Ruang *) Skala Perkotaan 52.5% Terbuka Hijau (RTH) kawasan *) Skala Kabupaten (99,11%) perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualias dan kuantitas 4.b. Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas pengolaan persampahan serta wilayah kota / kawasan perkotaan : pengembangan dan pemeliharaan *) Lokasi RTH 24 Lokasi ruang terbuka hijau kawasan *) Luasan RTH 38.898 m2 perkotaan (100 %) 4.c. Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman 100%

III

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun 2014 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kesimpulan Capaian, Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang (RTR)yang telah disusun dengan Target 24 RDTR sedangkan Realisasinya 24 RDTR atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik; Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak dengan Target 74 Unit sedangkan Realisasinya 74 Unit atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik; Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang dengan Target 58 Penanganan Kejadian Kebakaran sedangkan Realisasinya 58 Penanganan Kejadian Kebakaran atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan Target 67,18 % sedangkan Realisasinya 63,62 % atau tercapai 94,7% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai dengan Target 62,3% sedangkan Realisasinya 67,4% atau tercapai 98,62% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola dengan Target 53% sedangkan Realisasinya 52,5% atau tercapai 99,11% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan dengan Target 24 Lokasi sedangkan Realisasinya 24 Lokasi atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman dengan Target 100% sedangkan Realisasinya 100% atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik. Demikian Ringkasan Eksekutif dibuat sebagai sebuah rangkuman isi LKj DCKTR

Kabupaten Malang tahun 2014.

Kepanjen, Pebruari 2015 Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007

IV

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang Tahun 2014 disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada tahun 2014. Dalam penyusunannya, LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2014 mengacu pada format yang ditetapkan dalam Peaturan Presiden Republuk Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dalam LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2014 berikut formatnya mengacu pada ketentuan PerMenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta didukung oleh Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Di sisi lain, “materi” IKU DCKTR yang diukur dan dianalisa kinerjanya mengacu pada Indikator Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DCKTR Tahun 2011 - 2015 yang telah disempurnakan serta dengan memperhatikan (i) Visi Misi Bupati Malang periode Tahun 2010 – 2015 dan (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah : 1. Mengukur capaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Tahun 2014. 2. Mengevaluasi dan menganalisa capaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR Tahun 2014. 3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan DCKTR Tahun 2014.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

1

Adapun tujuan disusunnya LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2014 adalah : 1. Didapatkannya gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR pada Tahun 2014. 2. Didapatkannya gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upaya-upaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR pada Tahun 2014. 3. Didapatkannya umpan balik bagi DCKTR dalam menata upaya-upaya dan

anggaran

yang

berhasilguna

dan

berdayaguna

guna

lebih

meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR di tahun-tahun berikut.

C. GAMBARAN UMUM 1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada bidang pekerjaan umum khususnya urusan ke-ciptakarya-an dan tata ruang. Secara umum, lingkup pengelolaan DCKTR Kab. Malang meliputi : 1. Perencanaan strategis, kebijakan, program dan kegiatan teknis, penganggaran serta pelaksanaan kontruksi bangunan di Kabupaten Malang. 2. Perencanaan

penataan,

pemanfaatan

dan

pengendalian

pemanfaatan ruang daerah. 3. Pembangunan dan pemeliharaan gedung–gedung aset daerah. 4. Pembangunan prasarana dan sarana air minum, sanitasi, drainase lingkungan dan jalan lingkungan permukiman. 5. Pembangunan prasarana dan sarana persampahan, pertamanan dan pemakaman umum. Terkait rincian uraian tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumberdaya manusia, eselonisasi serta sarana prasarana yang dimiliki dan dikelola dapat dilihat pada Gambar 1.1


2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG

Gambar 1.1 2. Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai DCKTR pada tahun 2014 adalah sebanyak 440 orang. Pegawai yang berstatus PNS sebanyak 248 orang (Golongan IV : 7 orang, Golongan III : 59 orang, Golongan II :

104 orang dan Golongan I : 79

orang) serta pegawai yang berstatus Non PNS sebanyak 192 orang. Lebih jauh tentang gambaran komposisi sumberdaya aparatur yang ada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel I.1 s/d I.4 di bawah. Tabel : I-C.2.1. KOMPOSISI STATUS KEPEGAWAIAN Uraian Laki-Laki Perempuan Total

PNS 213 35 248

Kontrak 169 23 192

Sub Total 382 58 440

Tabel : I-C.2.2. KOMPOSISI KOMPETENSI Uraian Teknis Non Teknis Total

PNS 47 201 248

Kontrak 12 180 192

Sub Total 59 381 440


3

Tabel : I-C.2.3. KOMPOSISI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN Uraian S2 S1 SM SMU SMP SD Total

PNS 7 44 2 105 57 33 248

Kontrak

Sub Total

17 6 60 88 21 192

7 61 8 165 145 54 440

Tabel : I-C.2.4. KOMPOSISI PENEMPATAN Uraian Dinas UPT Kebakaran UPTD Singosari UPTD Tumpang UPTD Bl.Lawang UPTD Turen UPTD Kepanjen UPTD Pagak UPTD Pujon Total

PNS 74 20 27 20 24 25 40 19 5 248

Kontrak 39 22 20 10 14 5 66 9 7 192

Sub Total 107 42 47 30 38 30 106 28 12 440

Tabel : I-C.2.5. KOMPOSISI PANGKAT/ GOLONGAN Uraian Pusat UPTD Pembina Utama Muda (IV/c) 1 0 Pembina Tingkat I (IV/b) 1 0 Pembina (IV/a) 5 0 Penata Tingkat I (III/d) 9 0 Penata (III/c) 10 11 Penata Muda Tingkat I (III/b) 17 5 Penata Muda (III/a) 6 1 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 2 Pengatur (II/c) 4 9 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 25 31 Pengatur Muda (II/a) 1 30 Juru Tingkat I (I/d) 4 16 Juru (I/c) 1 31 Juru Muda Tingkat I (I/b) 3 24 Juru Muda (I/a) 0 0 Total 88 160

Sub Total 1 1 5 9 21 22 7 3 13 56 31 20 32 27 0 248

3. Capaian Kinerja DCKTR Tahun 2013 Tahun 2013 merupakan tahun ke-3 dari masa pelaksanaan Renstra DCKTR tahun 2011-2015 yang disusun dengan mengacu Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. Walau seluruh IK-Sasaran DCKTR telah sesuai dengan IK-Sasaran RPJMD ; rumusannya perlu disesuaikan dan disempurnakan mengikuti IK-Sasaran RPJMD yang ingin dicapai pada tahun 2015. Selengkapnya tingkat


4

keberhasilan capaian kinerja atas target IK-Sasaran DCKTR sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel I-C.3.1 di bawah. Tabel : I-C.3.1. CAPAIAN KINERJA IK-SASARAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya Kualitas dan 1. kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya 2. Meningkatnya Kualitas dan 2.a. kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatny akualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan 2.b. 3. Meningktanya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak

TARGET

REALISASI

%


23 RDTR

23 RDTR

100

Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak, dengan kategori : *) Baik/Rusak Ringan *) Rusak Sedang *) Rusak Berat

64 Unit

64 Unit

100

71% 21% 8%

64,13% 29,90% 5,97%

100%

100%

100

65,13%

61,09%

93,8

66,47%

65,5%

98,54

42% 17%

42% 17%

100

22 Lokasi 38.898 m2

22 Lokasi 38.898 m2

100

100%

100%

100

Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang 3.a Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 3.b Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai 4.a. Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola : *) Skala Perkotaan *) Skala Kabupaten

4. Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualias dan kuantitas pengolaan persampahan 4.b. Jumlah RTH publik sebesar 20% serta pengembangan dan dari luas wilayah kota / kawasan pemeliharaan ruang terbuka hijau perkotaan : kawasan perkotaan *) Lokasi RTH *) Luasan RTH

4.c. Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman

Penjelasan Dari Capaian Kinerja dari tabel I-C.3.1 : 1. Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang (RTR)yang telah disusun dengan Target 23 RDTR sedangkan Realisasinya 23 RDTR atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik, secara umum arahan perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malang mengacu pada perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang 2010-2030 yang ditargetkan terselesaikan sebanyak 51 RDTR di akhir tahun 2030 sedangkan ditahun 2013 sudah terealisasi sebanyak 23 RDTR serta beberapa perencanaan detail RTRW Kabupaten Malang lainnya masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Pemprov Jatim, termasuk Perencanaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB) Kecamatan Lawang-Singosari. Kecilnya jumlah perencanaan Detail Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

5

2.

3.

4.

5.

RTRW Kabupaten Malang yang telah diperdakan disebabkan Materi yang sangat rinci yang harus disiapkan untuk proses pembahasan guna mendapatkan persetujuan substansi dari pemprov jatim dan pengesahan DPRD yang harus disinergikan dan mensinkronisasikan antara kebutuhan ruang bagi pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Malang dan arahan perencanaan ruang wilayah yang lebih luas seperti Provinsi dan Nasional; Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak dengan Target 64 Unit sedangkan Realisasinya 64 Unit atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik, Pembangunan gedung aset Pemkab Malang masih dititkberatkan pada pembangunan kawasan perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen berikut sarana penunjangnya dalam rangka pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Malang ke kota Kepanjen yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Rendahnya para pengelola bangunan gedung aset Pemkab Malang dalam melakukan upaya-upaya pemeliharaan gedung. Sedangkan kondisi bangunan selalu mengalami degradasi/penyusutan umur pakai bangunan sebesar 2 % per tahun, sehingga mempengaruhi realisasi capaian kinerja, selain terus membangun bangunan gedung perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen dan wilayah Kabupaten lainnya, (bila anggaran memungkinkan dan berdasarkan skala prioritas) akan dilakukan langkah nyata untuk mengurangi jumlah bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang rusak khususnya yang masuk kategori ”Rusak Berat” serta meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang agar dapat secara lestari dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik melalui anggaran pada DCKTR maupun secara berkoordinasi dengan instansi-instansi sektoral lainnya; Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang dengan Target 30 Penanganan Kejadian Kebakaran sedangkan Realisasinya 30 Penanganan Kejadian Kebakaran atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik, kendala yang dihadapi dalam penanganan Kejadian Kebakaran yaitu Luas Wilayah Kabupaten Malang yang Begitu luas serta keterbatasan armada dan personil serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga kedepan akan menambah didirikannya pospos pembantu untuk wilayah utara, selatan, timur dan barat serta menambah armada beserta sarana dan prasarana pendukungnya; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan Target 65,13 % sedangkan Realisasinya 61,09 % atau tercapai 93,8% termasuk dalam katagori Sangat Baik, permasalahan dalam Pembangunan Air Bersih di wilayah kabupaten malang yaitu ketersediaan sumber baku yang terbatas, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, belum adanya sector usaha berinvestasi di bidang air bersih dan minum, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang adalah Mengoptimalkan Sumber Air Bersih yang ada melalui Pembangunan bak Penampungan Air, Pembangunan Saluran Air melalui sitem gravitasi; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai dengan Target 66,47 % sedangkan Realisasinya 65,5 % atau tercapai 98,54 % termasuk dalam katagori Sangat Baik, permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Air Limbah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan sanitasi, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, belum adanya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

6

sector usaha berinvestasi di bidang Pengelolaan Air Limbah, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang adalah membuat jamban keluarga, membuat MCK umum melakukan sosialisasi akan pentingnya penanganan air limbah; 6. Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola dengan Target 42% sedangkan Realisasinya 42 % atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik, Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Sampah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, Kurangnya sector usaha yang berinvestasi di bidang persampahan, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan sampah yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana pendukungnya, Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan TPST 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak menumpuk di TPA; 7. Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan dengan Target 22 Lokasi sedangkan Realisasinya 22 Lokasi atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik, Kendala yang dihadapi kondisi wilayah Kabupaten Malang yang luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat serta berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) lain seperti lahan sempadan sungai/saluran irigasi/waduk/danau/mata air, lahan sempadan Rel Kereta Api, lapangan, makam desa serta berbagai bentuk RTH lainnya yang bersifat publik maupun privat, Terbatasnya sarana kerja operasional dan penyiraman untuk kegiatan perawatan taman setiap harinya, Terbatasnya jumlah personil tenaga kerja yang kompeten dalam hal perawatan taman, Lokasi obyek pertamanan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Malang mengakibatkan tingginya biaya operasional pemeliharaan, Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek pertamanan, Sulitnya menemukan lahan di kawasan perkotaan yang layak untuk dikembangkan sebuah obyek pertamanan. Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan obyek pertamanan di Kabupaten Malang, Pemantapan dan peningkatan kualitas pemeliharaan obyek pertamanan yang tela ada, khususnya yang berlokasi di kota Kepanjen dalam rangka menunjang peraihan predikat Kota Bersih/Adipura serta dalam rangka menunjang kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Mengembangkan obyek pertamanan di kota Kepanjen, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya organisasi (5M+1I) dalam pengelolaan obyek pertamanan; 8. Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman dengan Target 100% sedangkan Realisasinya 100% atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik, Kendala yang dihadapi pengelolaan obyek pemakaman di Kabupaten Malang belum menjadi prioritas karena di di setiap Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Malang telah memiliki Makam Desa (rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki 2-3 Makam Desa) dengan luasan areal dan tingkat hunian yang beragam (hampir kosong s/d penuh). Dengan demikian belum diperlukan adanya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

7

TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan Pemakaman yaitu Inventarisasi kondisi terkini areal pemakaman TPBU yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan dan pengelolaan obyek pemakaman di Kabupaten Malang, Mengoptimalkan penerimaan PAD dari Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah, khususnya dari pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Pemakaman, Mengoptimalkan fungsi RTH dari makammakam yang ada baik Makam Thiong Hwa maupun Makam Desa khususnya yang berada di kota Kepanjen dalam rangka menunjang aspek keindahan, keasrian dan kebersihan kawasan perkotaan.

D. DASAR HUKUM Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2014 ini adalah : 1. Dasar Hukum Penyusunan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ; e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; f. PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah ; g. PerMenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; h. Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.


8

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi : a. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah ; c. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenasah ; d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame ; e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan ; f. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; g. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 ; h. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; i. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ; j. Keputusan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah ; k. Keputusan Bupati Malang Nomor 112 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi.


9

E. SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Bab I

PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumberdaya Aparatur 3. Capaian Kinerja DCKTR Tahun 2013 D. Dasar Hukum E. Sistematika

Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2014; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir;


10

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan standart nasional; 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran – lampiran 1. Lampiran I Penetapan Kinerja Tahun 2014 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2014 3. Lampiran III Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 4. Lampiran IV Rencana Strategis (RS) Tahun 2011-2015


11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. PERENCANAAN STRATEGIS (Tahun 2011 s/d 2015) 1. Visi Dengan tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup pengelolaan sebagaimana uraian pada Bab I sebelumnya, maka untuk masa perencanaan strategis tahun 2011 s/d 2015, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang merumuskan kondisi yang diharapkan dicapai di masa depan sekaligus mampu memberikan arah dan fokus strategis yang jelas bagi manajemen organisasi-nya dalam rumusan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Penataan Ruang, Tata Bangunan Dan Lingkungan Permukiman Yang Berkualitas“ Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa pada tahun 2011-2015, yang ingin diwujudkan oleh DCKTR Kabupaten Malang yaitu : Suatu gambaran masa depan yang hendak dicapai oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Malang

infrastruktur

kecipta-karyaan

perekonomian,

untuk

pariwisata,

mewujudkan dan dan

tata

ketersediaan ruang

pengentasan

guna

dan

kualitas

mendorong

kemiskinan

menuju

masyarakat yang MADEP MANTEB tahun 2015.

2. Misi Guna mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi DCKTR Kabupaten Malang yang menyatakan fokus-fokus utama yang harus dipedomani dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang terarah dan terukur sebagai berikut : (disesuaikan dengan mengacu PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah)

a. Mewujudkan Pengelolaan Ruang Wilayah Kabupaten Malang Yang Berkualitas b. Mewujudkan Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah Dan Masyarakat Yang Berkualitas c. Mewujudkan Peningkatan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Masyarakat Yang Berkualitas


12

d. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kebersihan Dan Keasrian Kawasan Perkotaan Yang Berkualitas

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program a. Tujuan Mengacu pernyataan Visi dan Misi seperti di atas, maka dirumuskan Tujuan Spesifik yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan DCKTR dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu pada 2011 s/d 2015 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna. 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak. 3) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat yang ditandai oleh ketersediaan serta kecukupan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan permukiman penunjang keterbebasan dari genangan banjir. 4) Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan. b. Sasaran (dan Indikator Sasaran) Dengan pernyataan Tujuan tersebut di atas, maka Sasaran Umum yang menjadi target atau hasil yang diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari pelaksanaan program dan kegiatan DCKTR tahunan adalah sebagai berikut : (PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah) : 1) Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna, dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a. Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) / Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun, b. prosentase peman-faatan ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan. 2) Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak, dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a. Prosentase bangunan aset Pemerintah Kab. Malang yg digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak. b. Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kab. Malang..


13

3) Kualitas lingkungan permukiman masyarakat yang ditandai oleh ketersediaan serta kecukupan prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan permukiman penunjang keterbebasan dari genangan banjir, dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a) Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman b) Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai 4) Kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan, dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a) Prosentase volume sampah di wilayah Kab. Malang yang tertangani, b) Prosentase RTH aset Pemkab Malang yang terbangun, terpelihara dan berfungsi sesuai fungsinya. c) Prosentase pelayanan pemakaman.. c. Kebijakan dan Program Kerja (serta Rincian Kegiatan) Guna mencapai sasaran dan IKU Sasaran yang ditetapkan serta dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala dari sumberdaya organisasi serta lingkungan eksternal DCKTR Kabupaten Malang, maka ditetapkan rumusan kebijakan secara umum berikut program-program kerja-nya yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1) Sasaran 1; Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang

yang

ditandai

dengan

meningkatnya

kuantitas

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya.  Kebijakan : Meningkatkan serta memberdayakan kapasitas dan kompetensi sumberdaya organisasi yang optimal dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya.  Program Kerja : 1) Perencanaan Tata Ruang. 2) Pemanfaatan Ruang. 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 2) Sasaran 2 ; Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis.  Kebijakan : Membangun/merehabilitasi/memelihara gedung kantor Pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas kemendesakan dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasilguna dan berdayaguna.  Program Kerja : 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran. 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

Bahaya

14

4) Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 3) Sasaran 3 ; Meningkatnya cakupan sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Layak.  Kebijakan : Melaksanakan prioritas pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman (prasarana dan sarana air bersih, sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan permukiman) yang berkualitas.  Program Kerja : 1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 4) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. 4) Sasaran 4 ; Meningkatnya Kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan serta pengembangan adan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan.  Kebijakan : Penguatan dan pengembangan alternatif dari pengelolaan kebersihan kota dan persampahan serta pengelolaan areal pertamanan dan pemakaman yang telah dilaksanakan selama ini.  Program Kerja : 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 3) Pengelolaan Areal Pemakaman. Adapun kegiatan-kegiatan dari setiap Sasaran Strategis dan Program yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Sasaran 1 ; Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang

yang

ditandai

dengan

meningkatnya

kuantitas

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya: 1) Program Perencanaan Tata Ruang. a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. 2) Program Pemanfaatan Ruang. a) Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang. 3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. a) Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang. b) Pengawasan Pemanfaatan Ruang. b. Sasaran 2 ; Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis: 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pembangunan Gedung Kantor. b) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

15

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas / Operasional e) Rehabilitasi Sedang/Berat (Rumah) Gedung Kantor. f) Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Gedung Aset Daerah. 2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. 4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar. a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar. c. Sasaran 3 ; Meningkatnya cakupan sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Layak: 1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong. b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Provinsi). 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi). 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. a) Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah. b) Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum. c) Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP d) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK). e) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Bantuan Provinsi). 4) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan. a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK). b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK). c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Provinsi). d. Sasaran 4 ; Meningkatnya Kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan serta pengembangan adan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. c) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan. d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan. e) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Bantuan Provinsi). 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). a) Pemeliharaan RTH. 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman. a) Pemberian Perijinan Pemakaman.


16

Lebih lanjut rincian tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja-nya, Kebijakan dan Program berikut Indikator Kinerja-nya dapat dilihat dalam Form-Rencana Strategis pada Lampiran IV (dicuplik dan disempurnakan dari dokumen Rencana Strategis DCKTR Kabupaten Malang Tahun 20112015) untuk rencana capaian target Indikator 5/lima tahunan. Penyempurnaan uraian dan target capaian dilakukan pada beberapa Indikator Kinerja (IK Sasaran Strategis maupun IK Kegiatan) agar dapat memenuhi hal-hal berikut : (i) mampu secara langsung mengukur IKSasaran Strategis ; (ii) menegaskan hubungan antara IK-Sasaran Strategis dan IK-Kegiatan ; (iii) menimalisasi/mengurangi/membuang Indikator Kinerja yang tidak langsung menunjang/tidak ada hubungannya dengan pencapaian target IK-Sasaran Strategis serta (iv) sejauh mungkin disusun dalam bentuk kuantitatif agar memudahkan pengukuran kinerjanya. Untuk maksud tersebut serta memperhatikan ketentuan PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta PerMenPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja, maka diambil kebijakan bahwa “IK-Sasaran Strategis” DCKTR diadopsi pula sebagai “IK-Outcome” dari kegiatan-kegiatan yang menjadi sarana/wahana guna mewujudkan Sasaran Strategis tersebut. Di sisi lain, dengan memperhatikan uraian Sasaran Strategis berikut Indikator Kinerjanya serta mengingat hasil yang diharapkan dari beberapa kegiatan mengarah pada hasil yang identik/sama ; maka ada beberapa kegiatan yang memiliki rumusan IK-Outcome yang sama. Di samping itu, guna meringkas serta mengurangi kerumitan penyusunan dan pengukuran target Indikator Kinerja, maka “IK-Outcome dari Kegiatan” diadopsi pula sebagai “IK-Program” dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam lingkup sebuah Program. Sedang target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) IK-Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam Tabel II-A.3.c.1. di bawah [selengkapnya Form-RKT pada Lampiran III ]. Tabel : II-A.3.c.1.

No.

RINGKASAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) IK-SASARAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

SASARAN

1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya 2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan

INDIKATOR KINERJA 2. Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) / Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun

2.a. Proporsi bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak, dengan kategori : *) Baik/Rusak Ringan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

TARGET 24

RDTR

74 Unit

73,00 % 17

masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis 3. Meningkatnya cakupan sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

*) Rusak Sedang *) Rusak Berat 2.b Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang 3.a. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

3.b. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai 4. Meningkatnya Kualitas kebersihan 4.a. Prosentase volume sampah di wilayah kawasan permukiman perkotaan dan Kabupaten Malang yang terkelola: perdesaan serta pengelolaan Ruang *) Skala Perkotaan Terbuka Hijau (RTH) kawasan *) Skala Kabupaten perkotaan yang ditandai oleh 4.b. Jumlah RTH Publik sebesar 20% dari luas meningkatnya kualitas dan kuantitas wilayah kota / kawasan perkotaan : pengelolaan persampahan serta *) Lokasi RTH pengembangan adan pemeliharaan *) Luasan RTH Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan 4.c. Jumlah Perijinan Pelayanan Pemakaman

20,00 % 7,00 % 100 % 58 Kejadian 67,18 %

62,3 %

53 % 17,51 %

24 Lokasi 38.898 m2

100,00 %

B. Perjanjian Kinerja (Tahun 2014) Berdasarkan RKT DCKTR tahun 2014 sebagaimana diuraikan di atas serta memperhatikan penetapan anggaran yang dialokasikan untuk setiap program kerja dan kegiatan DCKTR pada tahun 2014, maka ditetapkan capaian kinerja DCKTR yang harus dicapai dalam tahun 2014 dan dituangkan dalam sebuah dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) DCKTR tahun 2014 yang disepakati bersama antara Kepala DCKTR dengan Bupati Malang.

Adapun

ringkasan

dokumen

Penetapan

Kinerja

adalah

sebagaimana dalam Tabel II-B.1 di bawah (selengkapnya dokumen Penetapan Kinerja pada Lampiran IV). Tabel : II-B-1. RINGKASAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) IK-SASARAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 No.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya

2. Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) / Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun 1.b. Jumlah

2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis

2.a. Proporsi bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak, dengan kategori : *) Baik/Rusak Ringan *) Rusak Sedang *) Rusak Berat

TARGET 24 RDTR

1.c.

2.b Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malangg


74 Unit

73,00 % 20,00 % 7,00 % 100 % 58 Kejadian

18

3. Meningkatnya cakupan sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

4. Meningkatnya Kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan serta pengembangan adan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan

3.a. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

67,18 %

3.b. Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai 4.a. Prosentase volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang terkelola: *) Skala Perkotaan *) Skala Kabupaten 4.b. Jumlah RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan : *) Lokasi RTH *) Luasan RTH

62,3 %

24 Lokasi 38.898 m2

4.c. Jumlah Perijinan Pelayanan Pemakaman

100,00 %

53 % 17,51 %

Jumlah anggaran tahun 2014

: Rp. 79.512.862.000,00 (awal tahun)

Jumlah anggaran tahun 2014

: Rp. 93.267.296.775,00 (PAK)


19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat

standar

pengukuran

antara

yang

diukur

dengan

piranti

pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian atas target-target Indikator Kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (Form-PK).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut:


20

Tabel 3.A Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2014 NO

PERSENTASE CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

1

85 % ke atas

Sangat Baik

2

70 % sampai 85 %

Baik

3

55 % sampai 70 %

Cukup

4

Kurang dari 55 %

Kurang

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analissis capaiuan kinerja:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2014 Secara

umum

semua

program

dan

kegiatan

yang

telah

direncanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2014 diuraikan sebagai berikut : Misi 1

: Mewujudkan Pengelolaan Ruang Wilayah Kabupaten Malang Yang Berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan misi pertama organisasi sebagai mana ditunjukkan pada table 2.1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu “Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya”, diperoleh capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.A.1.1 Tabel 3.A.1.1 Capaian indikator kinerja dan target Dinas Cipta Karya dan tata ruang yang pertama No.

1.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas 1. pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya

INDIKATOR KINERJA


TARGET

REALISASI

%

24 RDTR

24 RDTR

100


21

Melalui indikator kinerja Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) / Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun dari target yang diberikan sebesar 24 RDTR terealisasi 24 RDTR hal ini bertarti tingkat capaian sebesar 100 %, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang perlu mendapat penanganan yang lebih serius, dengan semakin berkembangnya kota lainnya (Kota Malang dan Kota Batu), untuk menata pusat pusat kegiatan wilayah dalam mendukung dan memajukan perekonomian, RTRW (2010) perlu dilakukan review, RDTRK Kota Kepanjen terlegalilasi tahun 2014, dan masih banyak kebutuhan RDTRK yaitu 32 Pusat pengembangan Kota melalui RDTRK, Kabupaten Malng yang terdiri dari 390 Desa/kelurahan yang mana 60% merupakan daerah perdesaan maka perlu menjaga perkembangan yang terarah dan signifikan dengan program Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan, RTBL Kawasan Agropolitan, RTBl Kawasan Sendangbiru, RDTR Kawasan Tradisonal Singosari (5 Desa), RTBL Kawasan Minapolitan, RTBL Kawasan Gunung berapi (Tumpang), secara umum arahan perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malang mengacu pada perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang 2010-2030 yang ditargetkan terselesaikan sebanyak 51 RDTR di akhir tahun 2030 sedangkan ditahun 2014 sudah terealisasi sebanyak 24 RDTR serta beberapa perencanaan detail RTRW Kabupaten Malang lainnya masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Pemprov Jatim, termasuk Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Sosial Kultural Kecamatan Singosari dan Lawang, kecilnya jumlah perencanaan Detail RTRW Kabupaten Malang yang telah diperdakan disebabkan Materi yang sangat rinci yang harus disiapkan untuk proses pembahasan guna mendapatkan persetujuan substansi dari pemprov jatim dan pengesahan DPRD yang harus disinergikan dan mensinkronisasikan antara kebutuhan ruang bagi pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Malang dan arahan perencanaan ruang wilayah yang lebih luas seperti Provinsi dan Nasional. Misi 2

: Mewujudkan Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah Dan Masyarakat Yang Berkualitas

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan misi kedua organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menetapkan sasaran strategis yang kedua yaitu “Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan masyarakat yang memenuhi standar teknis konstruksi bangunan.”, diperoleh capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.A.1.2


22

Tabel 3.A.1.2 Capaian indikator kinerja dan target Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang Kedua No.

1.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

2.a. Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak,

74 Unit

74 Unit

100

2.b. Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang

100 %

100 %

100

Melalui indikator kinerja Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak dari target yang diberikan sebesar 74 unit terealisasi 74 unit hal ini bertarti tingkat capaian sebesar 100 %, Pembangunan gedung aset Pemkab Malang masih dititkberatkan pada pembangunan kawasan perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen berikut sarana penunjangnya dalam rangka pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Malang ke kota Kepanjen yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Ibukota Kabupaten di Kepanjen perlu dukungan penyediaan prasarana dan sarananya maupun penataan perumahan yang terencana, sehingga merupakan kawasan pengembangan yang tertata rapi sesuai dengan fungsi kawasannya, harus sudah dilakukan penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, agar ke depan permasalahan perkotaan dapat ditekan sekecil mungkin khususnya penataan perumahan, Kebijakan pemenuhan kebutuhan rumah per tingkat pendapatan masyarakat, Perijinan pembangunan rumah (IMB), Revitasisasi gedung bersejarah, Perbaikan dan pembangunan sarana pendidikan Pendataan aset gedung milik Pemerintah daerah dan banyak lagi tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diperlukan suatu penanganan dan pemikiran yang lebih serius, Rendahnya para pengelola bangunan gedung aset Pemkab Malang dalam melakukan upaya-upaya pemeliharaan gedung. Sedangkan kondisi bangunan selalu mengalami degradasi/penyusutan umur pakai bangunan sebesar 2 % per tahun, sehingga mempengaruhi realisasi capaian kinerja, selain terus membangun bangunan gedung perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen dan wilayah Kabupaten lainnya, (bila anggaran memungkinkan dan berdasarkan skala prioritas) akan dilakukan langkah nyata untuk mengurangi jumlah bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang rusak khususnya yang masuk kategori ”Rusak Berat” serta meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang agar dapat secara lestari dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik melalui anggaran pada DCKTR maupun secara berkoordinasi dengan instansi-instansi sektoral lainnya


23

Melalui indikator kinerja Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang dari target yang diberikan sebesar100 % Tercapai 100% ini terealisasi dari 58 pengaduan kejadian kebakaran tertangani sebesar 58 kejadian kebakaran sehingga tingkat capaian sebesar 100 % atau dalam kondisi sangat baik, kendala yang dihadapi dalam penanganan Kejadian Kebakaran yaitu Luas Wilayah Kabupaten Malang yang Begitu luas serta keterbatasan armada dan personil serta sarana dan prasarana yang memadai sehingga kedepan akan menambah didirikannya pos-pos pembantu untuk wilayah utara, timur dan barat serta menambah armada beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Misi 3

: Mewujudkan

Peningkatan

Prasarana

Dan

Sarana

Dasar

Permukiman Masyarakat Yang Berkualitas Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat yang ditandai oleh ketersediaan serta kecukupan prasarana dan sarana air bersih,

sanitasi,

drainase

dan

jalan

lingkungan

permukiman

penunjang keterbebasan dari genangan banjir Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan misi ketiga organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menetapkan sasaran strategis yang ketiga yaitu “Meningkatnya Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang layak.”, diperoleh capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.A.1.3 Tabel 3.A.1.3 Capaian indikator kinerja dan target Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang Ketiga No.

1.

SASARAN STRATEGIS

Meningktanya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

3.a Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

67,18%

63,62%

94,70

3.b Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai

62,3%

67,4%

98,62

Melalui indikator kinerja Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dari target yang diberikan sebesar 67,18 % terealisasi 63,62 % (ini berdasarkan dari pencapaian pembangunan Air bersih yang dilaksanakan oleh dinas cipta karya dan Tata Ruang sebesar 38,58% dan pembangunan Air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM sebesar 16.3%) sehingga tingkat capaian sebesar 94,70 % permasalahan dalam Pembangunan Air Bersih di wilayah kabupaten malang yaitu Semakin berkurannya jumlah sumber air akibat dari pemanfaatan lahan yang tidak terkendali (Dari sekitar 870 mata air di kabupaten Malang, sepertiga sudah berkurang debitnya secara drastis, dan banyak sudah dalam kondisi kritis, Semakin terbatasnya air baku untuk air minum baik dari sumber air maupun air permukaan, Semakin menurunnya kualitas air Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

24

baku khususnya air permukaan, Beberapa bendungan yang ada di Kabupaten Malang yang keberadaannya sangat vital baik sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi teknis maupun sebagai sumber dari bahan baku untuk air bersih masyarakat dan industri, seperti Bendungan Sengguruh, Bendungan Karangkates, dan Bendungan Selorejo. Potensi air (air tanah dan air permukaan), Adanya idle capasity pengelolaan Air Minum PDAM yang perlu percepatan realisasi pengembangan layanan sambungan rumah kemasyarakat, Sudah ada BPSABS Sumbermaron Karangsuko Pagelaran yang menjalankan KPS untuk mendukung pengelolaan mandiri berbasis masyarakat, Sudah Ada assosiasi Pengelolaan Air Minum Berbasis masyarakat (30 HIPPAMS/ BPSABS) akan tetapi masih belum banyak yang ikut dalam keanggotaanya, Sudah adah kerjasama pengelolaan air bersih antara PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang ( JiToJi) belum kerjasama melibatkan 3 atau 4 kabupate Kota) ketersediaan sumber baku yang terbatas, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang adalah Mengoptimalkan Sumber Air Bersih yang ada melalui Pembangunan bak Penampungan Air, Pembangunan Saluran Air melalui sitem gravitasi; Melalui indikator kinerja Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai dari target yang diberikan sebesar 62,3 % terealisasi 67,4 % sehingga tingkat capaian sebesar 98,62 %, permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Air Limbah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan sanitasi, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, belum adanya sector usaha berinvestasi di bidang Pengelolaan Air Limbah, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang adalah membuat jamban keluarga, membuat MCK umum melakukan sosialisasi akan pentingnya penanganan air limbah, perlu diingat bahwa di wilayah Kabupaten Malang banyak terdapat aset Nasional berupa waduk (Waduk Sutami dan Waduk Selorejo) yang digunakan sebagai sumber air baku untuk berbagai kebutuhan salah satunya untuk air baku air bersih dan industri. Maka dari itu pengelolaan air limbah di Kabupaten Malang menjadi evaluasi dan pemantauan dari pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, meskipun bukan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal pengelolaan waduk tersebut, sehingga penangan air limbh permukiman harus mendapat penangan yang serius, Perlu adanya penanganan yang lebih serius dalam kaitan pengelolaan air limbah skala perkotaan khususnya pada daerahdaearah yang menjadi chatment area dari waduk-waduk yang merupakan reservoar air baku untuk air bersih, Belum adanya perda yang mengatur tata kelola ir limbah permukiman, Sudah mempunyai Dokumen SSK (2012), MP Sanitasi (2013), akan tetapi belum mencerminkan atau bisa menjawab perkembangan pelayanan pengelolaan air limbah permukiman

Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Malang telah membangun 36 Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal dengan menggunakan Dana APBN melalui Program USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure) yang dilakukan melalui mekanime pemberdayaan masyarakat,dimana masyarakat berperan aktif dalam semua tahapan mulai dari perencanaan,pelaksanaan maupun pengawasannya.


25

Misi 4

: Mewujudkan

Peningkatan

Kualitas

Kebersihan

Dan

Keasrian

Kawasan Perkotaan Yang Berkualitas Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan misi keempat organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menetapkan sasaran strategis yang ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan serta pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan”, diperoleh capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.A.1.4 Tabel 3.A.1.4 Capaian indikator kinerja dan target Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang Keempat No.

1.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kualitas kebersihan 4.a. Prosentase volume kawasan permukiman perkotaan dan sampah di wlayah perdesaan serta pengelolaan Ruang Kabupaten malang Terbuka Hijau (RTH) kawasan yang terkelola : perkotaan yang ditandai oleh *) Skala Perkotaan meningkatnya kualias dan kuantitas *) Skala Kabupaten pengolaan persampahan serta pengembangan dan pemeliharaan 4.b. Jumlah RTH publik ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan : *) Lokasi RTH 4.c. Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman

TARGET

REALISASI

%

53% 17,51%

52.53% 17,51%

99,1 100

24 Lokasi

24 Lokasi

100

100%

100%

100

Melalui indikator kinerja Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola dari target yang diberikan sebesar 53 % terealisasi 52,5 % hal ini bertarti tingkat capaian sebesar 99,1 % atau dalam kondisi sangat baik, Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Sampah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, Kurangnya sector usaha yang berinvestasi di bidang persampahan, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan sampah yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana pendukungnya, Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan TPST 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak


26

menumpuk di TPA, Upaya lain dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman adalah dengan pemanfaatan sampah organik menjadi energi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan Bank-bank Sampah. Dengan mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat terdapat 3 nilai tambah yang didapatkan yakni membuka lapangan pekerjaan (pro job) mengurangi kemiskinan (pro poor),serta peningkatan kulitas lingkungan (pro environment) sehingga model seperti ini akan terus kita kembangkan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan melestarikan kembali nilai-nilai gotong royong yang semakin memudar. Menjadi satu kebanggaan tersendiri bahwa persampahan di Kabupaten Malang gaungnya telah diakui secara nasional dengan keberadaan TPA Wisata Edukasi di Talangagung dan TPST 3R di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau yang menjadi rujukan bagi Kabupaten Kota di Indonesia untuk belajar tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Pencemaran waduk-waduk utama di wilayah Kabupaten Malang seperti Waduk Sengguruh, Sutami dan Selorejo sebagai waduk penyedia air baku juga sudah memprihatinkan sebagai akibat dari banyaknya sampah yang dibuang ke sungai yang menglir ke danau danau tersebut, Sudah mempunyai TPA Sampah yang memanfaatkan gas methane yang didistribusikan ke masyarakat, akan tetapi kondisi TPA nya perlu penyempurnaan, Sudah mempunyai Dokumen SSK (2012), MP Sanitasi (2013), Master Plan Persampahan (2014) , akan tetapi belum mencerminkan atau bisa menjawab perkembangan pelayanan persampahan,Sudah memiliki sarana angkut sampah yaitu sebanyak 25 unit truk sampah yang terdiri dari 13 Arm roll truk, dan 12 Unit Dump truck, akan tetapi belum mengoptimalkan pelayanan, Karena di Malang Raya terdapat 3 Pemerintahan (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu) perlu diaktifkan kembali pola kerja sama pengelolaan sampah yng saling menguntungkan;

Melalui indikator kinerja Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan dari target yang diberikan sebesar 24 Lokasi terealisasi 24 Lokasi sehingga tingkat capaian sebesar 100 % atau dalam kondisi sangat memuaskan, Kendala yang dihadapi kondisi wilayah Kabupaten Malang yang luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat serta berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) lain seperti lahan sempadan sungai/saluran irigasi/waduk/danau/mata air, lahan sempadan Rel Kereta Api, lapangan, makam desa serta berbagai bentuk RTH lainnya yang bersifat publik maupun privat, Terbatasnya sarana kerja operasional dan penyiraman untuk kegiatan perawatan taman setiap harinya, Terbatasnya jumlah personil tenaga kerja yang kompeten dalam hal perawatan taman, Lokasi obyek pertamanan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Malang mengakibatkan tingginya biaya operasional pemeliharaan, Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek pertamanan, Sulitnya menemukan lahan di kawasan perkotaan yang layak untuk dikembangkan sebuah obyek pertamanan. Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan obyek pertamanan di Kabupaten Malang, Pemantapan dan


27

peningkatan kualitas pemeliharaan obyek pertamanan yang tela ada, khususnya yang berlokasi di kota Kepanjen dalam rangka menunjang peraihan predikat Kota Bersih/Adipura serta dalam rangka menunjang kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Mengembangkan obyek pertamanan di kota Kepanjen, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya organisasi (5M+1I) dalam pengelolaan obyek pertamanan. Melalui indikator kinerja Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman dari target yang diberikan sebesar 100 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian sebesar 100 % atau dalam kondisi sangat memuaskan, Kendala yang dihadapi pengelolaan obyek pemakaman di Kabupaten Malang belum menjadi prioritas karena di di setiap Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Malang telah memiliki Makam Desa (rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki 2-3 Makam Desa) dengan luasan areal dan tingkat hunian yang beragam (hampir kosong s/d penuh). Dengan demikian belum diperlukan adanya TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan Pemakaman yaitu Inventarisasi kondisi terkini areal pemakaman TPBU yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan dan pengelolaan obyek pemakaman di Kabupaten Malang, Mengoptimalkan penerimaan PAD dari Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah, khususnya dari pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Pemakaman, Mengoptimalkan fungsi RTH dari makam-makam yang ada baik Makam Thiong Hwa maupun Makam Desa khususnya yang berada di kota Kepanjen dalam rangka menunjang aspek keindahan, keasrian dan kebersihan kawasan perkotaan 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir terakhir Perbandingan target dan realisasi kinerja dinas cipta karya dan tata ruang Tahun 2014 dengan Tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini Tabel 3.A.2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir terakhir TARGET No.

REALISASI

INDIKATOR KINERJA 2012

2013

2014

2012

2013

2014

1.


23 RDTR

23 RDTR

24 RDTR

23 RDTR

23 RDTR

24 RDTR

2.

2.a. Proporsi bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak

40 Unit

62 Unit

74 Unit

33 Unit

62 Unit

74 Unit

2.b Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang

23 30 58 23 30 58 Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian


28

3.

3.a Prosentase penduduk yang 62,69% 65,13% 67,18% mendapatkan akses air minum yang aman 64,02% 66,47%

4.

3.b Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai 4.a. Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola Skala Perkotaan 4.b. Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan : *) Lokasi RTH 4.c. Jumlah Permakaman

Perijinan

Pelayanan

62,3%

58,3%

61,09%

63,62%

63,02% 54,19%

67,4%

51%

52%

53%

50,29%

51%

52.53%

20 Lokasi

22 Lokasi

24 Lokasi

20 Lokasi

22 Lokasi

24 Lokasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja pada masingmasing indikator yaitu : - Pada Sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya dari target sebesar 24 RDTR terealisasi 24 RDTR hal ini bertarti tingkat capaian sebesar 100 %, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan anggaran yang ada; - Pada Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatnya kualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan dari target pertama sebesar 74 unit terealisasi 74 unit hal ini bertarti tingkat capaian sebesar 100 %, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan anggaran yang ada, sedangkan pada indikator kedua dari target yang diberikan 100 % Tercapai 100% ini terealisasi dari 58 pengaduan kejadian kebakaran tertangani sebesar 58 kejadian kebakaran sehingga tingkat capaian sebesar 100 % atau dalam kondisi sangat baik; - Pada Sasaran ketiga yaitu Meningktanya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak dari target pertama sebesar 67,18 % terealisasi 63,62 % (ini berdasarkan dari pencapaian pembangunan Air bersih yang dilaksanakan oleh dinas cipta karya dan Tata Ruang sebesar 38,58% dan pembangunan Air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM sebesar 16.3%) sehingga tingkat capaian sebesar 94,70 %, sedangkan pada indikator kedua dari target yang diberikan sebesar 62,3 % terealisasi 67,4 % sehingga tingkat capaian sebesar 98,62 %, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan anggaran yang ada; - Pada Sasaran keempat yaitu Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualias dan kuantitas pengolaan persampahan serta pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan dari target pertama sebesar 53 % terealisasi 52,5 % hal ini bertarti tingkat capaian sebesar 99,1 % atau dalam kondisi sangat baik, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

29

hal ini dikarenakan penyesuaian dengan Pertumbuhan Penduduk sehingga jumlah timbulan sampah meningkat, sedangkan pada indikator kedua dari target yang diberikan sebesar 24 Lokasi terealisasi 24 Lokasi sehingga tingkat capaian sebesar 100 %, dan pada indikator ketiga dari target yang diberikan sebesar 100 % terealisasi 100 % sehingga tingkat capaian sebesar 100 % atau dalam kondisi sangat memuaskan , Kesimpulan dari capaian kinerja dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan pada akhir tahun 2014 tingkat capaian sebesar 97.04% sehingga kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dapat dinyatakan sangat berhasil 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Perbandingan target dan realisasi kinerja dinas cipta karya dan tata ruang Tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini Tabel 3.A.3.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan target jangka menengah yang terdapat

dalam

dokumen

perencanaan

strategis

organisasi TARGET

REALISASI

No. INDIKATOR KINERJA 2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

1.

Jumlah Dokumen Materi Rencana 20 RDTR 23 RDTR 23 RDTR 24 RDTR 16 RDTR 23 RDTR 23 RDTR 24 RDTR Detail Tata Ruang (RDTR) / Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah disusun

2.

2.a. Proporsi bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak 2.b Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang

3.

4.

40 Unit

62 Unit

30 23 Kejadian Kejadian

3.a Prosentase penduduk yang 58,8% mendapatkan akses air minum yang aman

3.b Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah 62,1% yang Memadai 4.a. Prosentase volume 45% sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola Skala Perkotaan

62 Unit

74 Unit

33 Unit

61 Unit

62 Unit

74 Unit

30 58 30 23 30 58 Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian

62,69%

65,13%

67,18%

54,1%

58,3%

61,09%

63,62%

64,02%

66,47%

62,3%

61,12%

63,02%

65,5%

67,4%

51%

52%

53%

42,21%

50,29%

51%

52,53%

4.b. Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan : *) Lokasi RTH

18 Lokasi

20 Lokasi

22 Lokasi

24 Lokasi

18 Lokasi

20 Lokasi

22 Lokasi

24 Lokasi

4.c. Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


30

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi setiap tahun selalu bertambah dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini disebabkan karena target yang tercantum dalam dokumen rencana strategis masih berupa estimasi, sedangkan realisasi pencapaian kinerja sesuai dengan angaran yang diperoleh setiap tahun. 4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan standart nasional Sesuai dengan peraturan menteri pekerjaan umum 14/PRT/M/2010 tentang standart pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat 12 (dua belas) indikator Tabel 3.A.4.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2014 dengan standart nasional Standar Pelayanan Minimal No

Jenis Pelayanan Dasar Indikator

III

Air minum

Cluster Pelayanan

8

IV

Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampah an

Air Limbah Permukiman Pengelolaan Sampah

9 11

12 13.2

V

VIII

Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan Ruang

Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Informasi Penataan Ruang

16

19.1

19.2

Target

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di kabupaten Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

55 %

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Digital

60 %

Reali Capa sasi ian 54,99% 99,98%

20 %

67,4% 112,33 % 20 % 100%

70 %

70 %

100%

50%

48%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90% 54,33%


31

Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR

20.1

Izin Pemanfaatan Ruang

21

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

22

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

23

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

2,62% 10,72

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang terhadap Standart Naisional sebagaimana indikator kinerja berikut ini: 1. Dari indikator Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari dengan target indikator 55 % terealisasi 54,99% sehingga capaiannya 99.98%, permasalahan dalam Pembangunan Air Bersih di wilayah kabupaten malang yaitu ketersediaan sumber baku yang terbatas, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas,

pertambahan

penduduk,

belum

adanya

sector

usaha

berinvestasi di bidang air bersih dan minum, Upaya yang Telah dilakukan

Oleh

Dinas

Cipta

karya

dan

Tata

Ruang

adalah

Mengoptimalkan Sumber Air Bersih yang ada melalui Pembangunan bak Penampungan Air, Pembangunan Saluran Air melalui sitem gravitasi; 2. Dari indikator Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target indikator 60 % terealisasi 67,4 % sehingga capaiannya 112.33%, indikator ini dipengaruhi dari target renstra kabupaten malang

yaitu

sebesar

62,3%

sehingga

target

nasional

sudah

terlampauiakan akan tetapi apabila dibandingkan dengan target tersebut maka tingkat capiannya menjadi 98,62%, permasalahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

32

yang dihadapi dalam Penanganan Air Limbah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan sanitasi, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, belum adanya sector usaha berinvestasi di bidang Pengelolaan Air Limbah, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang adalah membuat jamban keluarga, membuat MCK umum melakukan sosialisasi akan pentingnya penanganan air limbah; 3. Dari

indikator

Tersedianya

fasilitas

pengurangan

sampah

di

kabupaten dengan target indikator 20 % terealisasi 20% sehingga capaiannya 100%, Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Sampah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, Kurangnya sector usaha yang berinvestasi di bidang persampahan, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan sampah yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana pendukungnya, Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan TPST 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak menumpuk di TPA; 4. Dari indikator Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan dengan target indikator 70 % terealisasi 70% sehingga capaiannya 100%, Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Sampah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas,

pertambahan

penduduk,

Kurangnya

sector

usaha

yang

berinvestasi di bidang persampahan, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang dalam penanganan sampah yaitu mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana pendukungnya, Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan TPST 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak menumpuk di TPA; 5. Dari indikator Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama


33

2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dengan target indikator 50 % terealisasi 48% sehingga capaiannya 96%; 6. Dari indikator Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota dengan target indikator 100 % terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%, semua bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang telah dibangun dengan berpedoman pada Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang ditetapkan 1 Dokumen tiap tahunnya; 7. Dari indikator Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dengan target indikator 100 % terealisasi 100% sehingga capaiannya

100%,

secara

umum

arahan

perencanaan

dan

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malang mengacu pada perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang 2010-2030 yang ditargetkan terselesaikan sebanyak 51 RDTR di akhir tahun 2030 sedangkan ditahun 2014 sudah terealisasi sebanyak 24 RDTR serta beberapa perencanaan detail RTRW Kabupaten Malang lainnya masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Pemprov Jatim, termasuk Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Sosial Kultural Kecamatan Singosari dan Lawang, kecilnya jumlah perencanaan Detail RTRW Kabupaten Malang yang telah diperdakan disebabkan Materi yang sangat rinci yang harus disiapkan untuk proses pembahasan guna mendapatkan persetujuan substansi dari pemprov jatim dan pengesahan DPRD yang harus disinergikan dan mensinkronisasikan antara kebutuhan ruang bagi pengembangan pembangunan wilayah Kabupaten Malang dan arahan perencanaan ruang wilayah yang lebih luas seperti Provinsi dan Nasional; 8. Dari indikator Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Digital dengan target indikator 90 % terealisasi 90% sehingga capaiannya 100%; 9. Dari indikator Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan


34

minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dengan target indikator 100% terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%secara umum arahan perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malang mengacu pada perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang 2010-2030 yang ditargetkan terselesaikan sebanyak 51 RDTR di akhir tahun 2030 sedangkan ditahun 2014 sudah terealisasi sebanyak 24 RDTR serta beberapa perencanaan detail RTRW Kabupaten Malang lainnya masih

dalam

proses

mendapatkan

persetujuan

substansi

dari

Pemprov Jatim, termasuk Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Sosial Kultural Kecamatan Singosari dan Lawang, kecilnya jumlah perencanaan Detail RTRW Kabupaten Malang yang telah diperdakan disebabkan Materi yang sangat rinci yang harus disiapkan untuk proses pembahasan guna mendapatkan persetujuan substansi dari pemprov jatim dan pengesahan DPRD yang harus disinergikan dan mensinkronisasikan antara kebutuhan ruang bagi pengembangan pembangunan

wilayah

Kabupaten

Malang

dan

arahan

perencanaan ruang wilayah yang lebih luas seperti Provinsi dan Nasional; 10. Dari indikator Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya dengan target indikator 100 % terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%; 11. Dari indikator Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja dengan target indikator 100 % terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%; 12. Dari indikator Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dengan target indikator 25 % terealisasi

2,62%

sehingga

capaiannya

10,72%,

Kendala

yang

dihadapi kondisi wilayah Kabupaten Malang yang luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat serta berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) lain seperti lahan sempadan sungai/saluran irigasi/waduk/danau/mata air, lahan sempadan Rel Kereta Api, lapangan, makam desa serta berbagai


35

bentuk RTH lainnya yang bersifat publik maupun privat, Terbatasnya sarana kerja operasional dan penyiraman untuk kegiatan perawatan taman setiap harinya, Terbatasnya jumlah personil tenaga kerja yang kompeten dalam hal perawatan taman, Lokasi obyek pertamanan yang

tersebar

mengakibatkan Rendahnya

di

beberapa

tingginya

partisipasi

wilayah

biaya

masyarakat

Kabupaten

operasional dan

swasta

Malang

pemeliharaan, dalam

upaya

pengembangan dan pemeliharaan obyek pertamanan, Sulitnya menemukan

lahan

di

kawasan

perkotaan

yang

layak

untuk

dikembangkan sebuah obyek pertamanan. Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan Pemantapan

obyek

dan

pertamanan

peningkatan

di

kualitas

Kabupaten

Malang,

pemeliharaan

obyek

pertamanan yang tela ada, khususnya yang berlokasi di kota Kepanjen

dalam

rangka

menunjang

peraihan

predikat

Kota

Bersih/Adipura serta dalam rangka menunjang kota Kepanjen sebagai

Ibukota

Kabupaten

Malang,

Mengembangkan

obyek

pertamanan di kota Kepanjen, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya

organisasi

(5M+1I)

dalam

pengelolaan

obyek

pertamanan. 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Dari sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas dan

kuantitas

pemanfaatan

tata

ruang

yang

berhasilguna

dan

berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya diperoleh capaian Jumlah Materi Rencana

Detail

Tata Ruang

(RDTR)/Rencana

Dokumen

Tata Ruang

(RTR)yang telah disusun dengan Target 24 RDTR sedangkan Realisasinya 24 RDTR atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik; Dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak


36

dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatny akualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan diperoleh capaian Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak dengan Target 74 Unit sedangkan Realisasinya 74 Unit atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik; serta Jumlah penanganan kejadian

kebakaran

Penanganan

di

Kejadian

Kabupaten

Malang

dengan

Kebakaran

sedangkan

Target

Realisasinya

58 58

Penanganan Kejadian Kebakaran atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Dari sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningktanya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak diperoleh capaian Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan Target 67,18 % sedangkan Realisasinya 63,62 % atau tercapai 94,7% termasuk dalam katagori Sangat Baik; serta Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai dengan Target 62,3% sedangkan Realisasinya 67,4% atau tercapai 98,62% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Dari sasaran strategis yang keempat yaitu Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai

oleh

meningkatnya

kualias

dan

kuantitas

pengolaan

persampahan serta pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan diperoleh capaian Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang

yang terkelola dengan Target 53%

sedangkan Realisasinya 52,5% atau tercapai 99,11% termasuk dalam katagori Sangat Baik; serta Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan dengan Target 24 Lokasi sedangkan Realisasinya 24 Lokasi atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; dan Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman dengan Target 100% sedangkan Realisasinya 100% atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik. Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis yang menjadi core area pada dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tersebut diatas seluruhnya mencapai nilai 95,30 %. hal ini berarti memenuhi kategori nilai


37

capaian sasaran strategis Dinas cipta karya dan tata ruang pada tahun 2014 adalah Sangat Berhasil. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Ditinjau

dari

segi

jumlah

personil

secara

keseluruhan

dibandingkan dengan tingkat luas pelayanan di Kabupaten Malang, tentunya masih sangat kurang memadai. Jumlah personil di daerah yang diwakili di UPTD terlihat pegawai dengan strata pendidikan sekolah dasar (SD) masih cukup besar jumlahnya. Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya di daerah. Sedangkan ditinjau dari segi anggaran, pada tahun 2014 ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mendapatkan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 93.267.296.775,- Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran startegis yang telah ditetapkan, dimana pada akhir tahun anggaran 2014 diperoleh capaian Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang (RTR)yang telah disusun tercapai 100 %; Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak tercapai 100 %; Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang tercapai 100%; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman tercapai 94,7%; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai tercapai 98,62%; Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola tercapai 99,11%; Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan tercapai 100%; Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman tercapai 100%. 7. Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian perjanjian kinerja Dalam mendukung sasaran strategis maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana tabel 3.A.7.1.


38

SASARAN STRATEGIS/PROGAM/KEGIATAN

TARGET

REALISA SI

CAPAIAN KINERJA (%)

KATEGORI NILAI CAPAIAN

I. PENUNJANG PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS A. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya 1. Program : Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program : Pemanfaatan Ruang a. Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

3 Peta

3 Peta

100%

Sangat Berhasil

100%

100%

100%

Sangat Berhasil

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

16 Lokasi

16 Lokasi

100%

1 Unit

1 Unit

100%

8 UPTD

8 UPTD

100%

20 Unit

20 Unit

100%

96 Lokasi

96 Lokasi

100%

3 Paket

3 Paket

100%

58 Kejadian 58 Kejadian

100%

Sangat Berhasil

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatny akualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan 1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional e. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah gedung kantor f. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas / Gedung Kantor /Aset Daerah 2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

2 Lokasi

2 Lokasi

100%

Sangat Berhasil

Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

5 Lokasi

5 Lokasi

100%

Sangat Berhasil

C. Sasaran 3 : Meningktanya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak 1. Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong a. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

40 Lokasi

40 Lokasi

100%

Sangat Berhasil

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

101 Lokasi

101 Lokasi

100%

Sangat Berhasil

4.

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

39

dan Air Limbah a. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah

100%

100%

100%

b. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum

100%

100%

100%

11 Paket

11 Paket

100%

11 Paket

11 Paket

100%

42 Paket

100%

Sangat Berhasil

5 Lokasi

100%

100%

100%

100%

100%

10 Lokasi

10 Lokasi

100%

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

24 Lokasi

24 Lokasi

100%

Sangat Berhasil

233 Ijin

233 Ijin

100%

Sangat Berhasil

c. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP d. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 42 Paket Pedesaan D. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan persampahan serta pengembangan adan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan 1. Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan 5 Lokasi Persampahan b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan 100% Prasarana Persampahan c. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan 100% d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Persampahan 2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pemeliharaan RTH 3. Program Pengelolaan Areal Pemakaman a. Pemberian Perijinan Pemakaman

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

1. Sasaran 1 ; Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruangnya. a. Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun dan siap untuk diperdakan. Permasalahan Yang Dihadapi : Hambatan utama untuk merealisasikan capaian kinerja IK-Sasaran ini adalah : (i) belum bakunya prosedur dan waktu proses legalisasi RDTR; (ii) belum ditetapkan peraturan menteri PU tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan strrategis sebagai dasar penetapan perda; (iii) belum bakunya muatan/isi dari rancangan materi dan rancangan Perda RDTR serta (iv) lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahanperubahan muatan/isi dari rancangan materi dan rancangan Perda RDTR dimaksud. Berbeda dengan proses pembuatan Peraturan Daerah yang lain, dalam legalisasi RDTR yang menjadi turunan dari RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010, Rancangan materi dan Perda RDTR wajib mendapat “Persetujuan Substansi” dari Pemerintah Provinsi dan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) sebelum disetujui DPRD Kabupaten Malang menjadi Peraturan Daerah. Sampai akhir tahun 2014, terdapat 24 RDTR yang


40

penyusunannya telah sesuai RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010 serta mendesak untuk segera di-Perda-kan agar dapat segera digunakan sebagai acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dampak dari tidak segera di-perda-kannya RDTR khususnya dari beberapa wilayah yang sangat mendesak untuk di-perda-kan RDTR-nya yaitu : (i) secara teknis penataan ruang, sebagian besar Perda RDTR yang telah habis masa berlakunya tidak sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010; (ii) karena kedaluarsa, maka RDTR yang ada sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi pemanfaatan ruang terkini khususnya perkembangan permukiman/perumahan serta evolusi alih fungsi permukiman/perumahan menjadi pemanfaatan ruang yang lain serta (iii) karena secara teknis penataan ruang sudah kedaluarasa, banyak kepentingan investasi yang tidak dapat diakomodasi.

Strategi Pemecahan Masalah : Ke depan, fokus kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja IKSasaran ini akan dititikberatkan pada upaya-upaya untuk mempercepat proses legalisasi atas RDTR-RDTR yang telah disusun sesuai RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010; di samping mempercepat penyusunan RDTR-RDTR wilayah Kabupaten Malang lainnya dengan titkberat pada RDTR dari kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang : (i) berkembang pesat, (ii) memiliki nilai strategis dalam perkembangan wilayah atau (iii) mendesak untuk dilakukan penataan ruang-nya agar tidak terjadi penurunan daya dukung lingkungan-nya.

2. Sasaran 2; Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatny akualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan. a. Proporsi bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak. Permasalahan Yang Dihadapi : Masalah utama dalam merealisasikan capaian kinerja IK-Sasaran ini adalah : 1) Pembangunan gedung aset Pemkab Malang masih dititkberatkan pada pembangunan kawasan perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen berikut sarana penunjangnya dalam rangka pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Malang ke kota Kepanjen yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Malang. 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan bangunan gedung sektoral (misal : pasar, sarana dan prasarana olah raga, dll.) menjadi tanggungjawab instansi sektoral yang membidanginya, karena terkait erat dengan capaian kinerja instansi sektoral tersebut. Sedang DCKTR ikut-serta hanya sebatas dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Kondisi tersebut menguntungkan DCKTR, karena pengelolaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pemeliharaan bangunan aset Pemkab Malang ditangani oleh banyak instansi. Kelemahannya adalah DCKTR tidak dapat menentukan prioritas bangunan gedung yang harus terlebih dahulu dibangun/direhabilitasi/ ditingkatkan serta bentuk-bentuk


41

pemeliharaan yang harus dilakukan terhadap bangunan gedung yang telah ada. 3) Rendahnya para pengelola bangunan gedung aset Pemkab Malang dalam melakukan upaya-upaya pemeliharaan gedung. Sedangkan kondisi bangunan selalu mengalami degradasi/penyusutan umur pakai bangunan sebesar 2 % per tahun, sehingga mempengaruhi realisasi capaian kinerja. Sedang masalah yang mendasar untuk meningkatkan pencapaian kinerja lebih lanjut atas IK-Sasaran ini adalah sangat klasik yaitu keterbatasan anggaran. Karena kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan serta pemeliharaan yang berkelanjutan dari bangunan gedung memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga difokuskan pada prioritas Kabupaten Malang untuk penangannya.

Strategi Pemecahan Masalah : Ke depan, selain terus membangun bangunan gedung perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen dan wilayah Kabupaten lainnya, (bila anggaran memungkinkan dan berdasarkan skala prioritas) akan dilakukan langkah nyata untuk mengurangi jumlah bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang rusak khususnya yang masuk kategori ”Rusak Berat” serta meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang agar dapat secara lestari dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik melalui anggaran pada DCKTR maupun secara berkoordinasi dengan instansi-instansi sektoral lainnya. Di samping itu, selain bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang dikelola langsung oleh DCKTR, DCKTR tetap berkewajiban melaksanakan inventarisasi yang berkelanjutan atas kebutuhan dan status kelayakan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang menjadi obyek kelola Instansi sektoral lainnya. Hal ini perlu, selain sebagai dasar koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan, juga sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan bangunan gedung aset Pemkab Malang secara keseluruhan sebagaimana diamanatkan dalam Butir 0 Pasal 6 Perbup Malang No. 14/2008 adalah “pembangunan dan pemeliharaan gedung–gedung aset daerah, pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah aset Pemerintah Daerah”.

3. Sasaran 3 ; Meningkatnya cakupan sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Layak. a. Hambatan/Kendala dan Permasalahan Yang Dihadapi : Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja IK-Sasaran ini adalah : (i) luasnya lingkup wilayah dari sebaran lingkungan permukiman RT yang harus dilakukan penilaian kondisi kualitas PDP-nya ; (ii) banyaknya ragam jenis fisik untuk masing-masing PDP yang harus dinilai kondisi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dari sebuah lingkungan permukiman ; (iii) tingkat kebutuhan dan pemenuhan PDP yang berbeda untuk setiap lingkungan permukiman ; (iv) kondisi kualitas PDP yang bisa berubah-ubah dalam masa penilaian serta (v) metode survey dan penggalian data pada


42

inventarisasi/pendataan kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang masih belum akurat. Kesemua kendala tersebut bermuara pada hasil pendataan kondisi kualitas PDP lingkungan permukiman seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang masih belum akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil kondisi kualitas PDP di lapangan. Permasalahannya, untuk melaksanakan survey atau sensus guna menginventarisasi atau mendata serta memantau secara berkelanjutan kondisi kualitas PDP dari sebagian atau seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang dibutuhkan sumberdaya organisasi yang besar khususnya personil dan anggaran.

b. Strategi Pemecahan Masalah : Pada Tahun 2014 ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Bidang Permukiman berupaya untuk selalu mereview dan memperbaharui status dari Database infrastruktur Cipta Karya Kabupaten Malang, yang mencakup database tentang kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang serta menyusun format baku survey guna pelaksanaan inventarisasi dan baku klasifikasi penilaian kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang berkualitas berdasarkan obyekobyek air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan permukiman dan sarana sanitasi/air limbah ; agar didapat kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT sebagai dasar penilaian kinerja atas target IK-Sasaran, database tersebut juga akan digunakan sebagai acuan program kerja di masa depan yang lebih terarah, berhasilguna dan berdayaguna.

4. Sasaran 4 ; Meningkatnya

Kualitas

kebersihan

kawasan

permukiman

perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas

pengelolaan

persampahan

serta

pengembangan

adan

pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan. a. Prosentase volume sampah di wilayah Kabupaten Malang yang terkelola. Permasalahan Yang Dihadapi : Beberapa kendala dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih tinggi dari IK-Sasaran ini adalah : (i) luasnya lingkup wilayah kerja dan menyebarnya pusat-pusat perkotaan/permukiman yang memiliki potensi timbulan sampah besar ; (ii) terbatasnya kompetensi dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah secara swadaya dan mandiri ; (iii) sumberdaya masayarakat belum terkelola dan termobilisasi secara optimal dalam pengelolaan sampah baik melalui penanganan Pemerintah maupun secara mandiri ; (iv) terbatasnya lahan pada kawasan perkotaan untuk pengembangan pengelolaan sampah masyarakat mandiri serta (v) rendahnya kesadaran masyarakat di kawasan perdesaan untuk mengelola sampah maupun limbah hasil peternakan/pertanian yang dihasilkannya dengan argumentasi bahwa lahan yang dimiliki masih sangat luas. Permasalahannya adalah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas dibutuhkan sumberdaya organisasi (5M+1I) yang besar baik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, personil, anggaran dan manajemen pengelolaannya. Di sisi lain, apabila permasalahan sampah ditambah limbah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2014

43

pertanian/peternakan tidak secepatnya dikelola dengan baik akan menyebabkan permasalahan penurunan kualitas kesehatan lingkungan serta kualitas lingkungan hidup secara umum akibat pencemaran.

Strategi Pemecahan Masalah : Ke depan, mengingat keterbatasan sumberdaya organisasi serta sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang ; maka guna meningkatkan volume timbulan sampah yang terkelola, selain tetap memelihara kapasitas dan kompetensi penanganan sampah melalui pola pengangkutan sampah menuju TPA ; penanganan sampah di Kabupaten Malang akan dititikberatkan pada pembinaan dan penumbuhkembangan kompetensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mandiri.

b. Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan. Permasalahan Yang Dihadapi : Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa capaian kinerja IK-Sasaran ini pada tahun 2014 didasarkan pada hasil kinerja upaya kegiatan perawatan/ pemeliharaan RTH saja, belum spesifik mengarah pada penilaian kualitas keasrian dan keindahan dari RTH-RTH yang dikelola atau belum mengarah pada penilaian kualitas fungsi RTH-RTH tersebut seperti yang diharapkan dari tujuan keberadaan RTH tersebut serta sebagai bagian pengembangan kawasan perkotaan maupun penunjang pembentukan kehidupan sosial masyarakat dari sebuah kawasan permukiman/perkotaan. Perwujudan fungsi RTH-RTH tersebut terkendala oleh hal-hal berikut : (i) luas rata-rata RTH yang kecil dan tidak dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut luasannya ; (ii) sebagian besar RTH yang dikelola merupakan bagian dari jalan/sungai seperti sempadan sungai, median jalan, sempadan jalan dll. yang tidak dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut tanpa mengganggu fungsi utamanya ; (iii) sebagian besar wilayah Kabupaten Malang masih terdiri dari berbagai bentuk RTH seperti hutan lindung, hutan rakyat, sawah, tegalan dll menyebabkan rendahnya prioritas pengembangan RTH yang menjadi bagian pengembangan sebuah kawasan perkotaan maupun penunjang pembentukan kehidupan sosial masyarakat sebuah kawasan permukiman/ perkotaan serta (iv) tidak tersedianya lahan-lahan milik Pemkab Malang yang memadai bagi pengembangan RTH yang keberadaannya signifikan dalam pengembangan sebuah kawasan perkotaan/permukiman (misal : alun-alun).

Strategi Pemecahan Masalah : Ke depan, walau pengelolaan pertamanan lebih dititkberatkan pada pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau aset Pemkab Malang yang telah ada dapat berfungsi sesuai fungsinya ; (apabila anggaran memungkinkan) dilakukan pengembangan baru taman/ruang terbuka hijau dalam berbagai bentuk pada kawasan perkotaan yang tumbuh pesat seperti Kepanjen.


44

B. Realisasi Anggaran Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja (LKj). Akuntabilitas keuangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang diuraikan sebagai berikut : 1.

Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan Pada tahun anggaran 2014 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Malang

mendapatkan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp. 104.184.787.702,50 yang terdiri atas :

2.

 Belanja Tidak Langsung sebesar

: Rp. 10.917.490.1008,00

 Belanja Langsung sebesar

: Rp. 93.267.296.744,50

Analisis Selisih Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang TA 2014 Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji. Belanja tidak langsung 

Anggaran DPPA

: Rp. 10.917.490.1008,00



Realisasi Belanja

: Rp. 10.349.739.389,00 (94,8%)



Sisa Anggaran

: Rp.

567.751.539,00

Belanja langsung 

Anggaran DPPA

: Rp. 93.267.296.774,50



Realisasi Belanja

: Rp. 87.943.949.118,00 (94,29)



Sisa Anggaran TOTAL

: Rp. 5.323.347.656,50

Pada tahun anggaran 2014, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan 19 program dan 47 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 104.184.787.702,50 dimana realisasi anggaran Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun anggaran 2014 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10


45

Tabel : III.B.2.1.

REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS/PROGAM/KEGIATAN

1. Program : Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Program : Pemanfaatan Ruang a. Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 4. Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong a. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong b. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Bantuan Provinsi) 5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah b. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum c. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP d. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK) e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Bantuan Provinsi) 7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK) b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Pendamping DAK) c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Bantuan Provinsi) 8. Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan c. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Persampahan e. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Bantuan Provinsi) 9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pemeliharaan RTH 10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman a. Pemberian Perijinan Pemakaman 11 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

ANGGARAN (Rp.) TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1.706.000.000

1.706.000.000

100,00

240.800.000

240.570.000

99,90

10.200.000

10.200.000

100,00

935.000.000

934.672.500

99,96

1.210.730.000 3.574.493.000

1.210.730.000 3.537.984.000

100,00 98,98

2.711.310.000 8.544.207.000

2.711.310.000 8.459.937.000

100,00 99,01

91.736.000 131.960.000 1.774.583.000

71.471.000 117.420.000 1.735.462.200

77,91 88,98 97,80

1.908.894.140

1.892.573.000

99,14

222.790.000

220.000.000

98,75

2.601.579.795

2.503.241.818

96,22

4.372.470.980

4.336.584.483

99,18

2.438.960.000

2.415.410.000

99,03

2.440.684.750

2.440.223.750

99,98

3.117.494.400

3.083.253.570

98,90

1.862.062.900 989.500.000

1.812.998.838 981.455.000

97,05 99,19

599.550.000

593.775.000

99,04

3.450.595.600

3.429.517.000

99,39

39.708.800

39.708.800

100,00

8.974.076.000 195.150.000

8.785.751.100 186.580.000

97,90 95,61


46

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional e. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah gedung kantor f. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas / Gedung Kantor /Aset Daerah 12 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya . Kebakaran a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga 14 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan . Prasarana Pasar a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

15. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang– Undangan h. Penyediaan Makanan dan Minuman i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah j. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 16. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 17. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 18. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19. Program : Pengembangan Data/Informasi a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan I. Gaji dan Tunjangan

T O T A L

307.298.400 68.526.000

306.823.400 56.995.398

99,85 83,17

9.150.382.000 257.497.000

9.095.144.000 256.096.900

99,40 99,46

1.985.556.000

1.960.209.900

98,72

5.180.141.500

5.072.250.500

97,92

19.485.692.500

15.117.590.500

77,58

63.240.000 95.160.000 19.863.500 64.898.950 24.496.400

57.131.991 90.360.000 19.863.500 64.850.950 24.496.400

90,34 94,96 100,00 99,93 100,00

561.269.460 17.460.000

550.313.680 17.460.000

98,05 100,00

157.918.000 206.676.000

157.918.000 205.378.000

100,00 99,37

280.836.400

271.649.640

96,73

284.737.500

256.096.900

99,46

47.181.500

36.601.500

77,58

525.648.500

519.348.500

98,80

78.906.100 41.082.700

78.876.100 41.082.700

99,96 100,00

212.293.000

211.288.000

99,53

10.917.490.928 10.349.739.389,00

94,80

104.184.787.702,50 98.293.688.507,00

94,35

Sesuai analisis kinerja keuangan dari anggaran sebesar Rp.104.184.787.702,50 terealisasi Rp. 98.293.688.507,00 atau 94,35%. Adanya sisa terhadap pelaksanaan belanja tersebut merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji serta sisa pekerjaan fisik yang tidak terlaksana yaitu Pembangunan Pasar Sumedang dikarenakan belum adanya kesepakatan dengan pedagang dalam penentuan Relokasi Lokasi sementara para pedagang sehingga mengakibatkan berkurangnya pekerjaan fisik sehingga pencairan bergantung pada progres fisik pekerjaan.


47

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Memperhatikan uraian analisa akuntabilitas kinerja di atas, maka dapat disimpulkan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi manajemen kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015, Rencana Kerja (Renja) 2014, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKj) dan Evaluasi LKj.

2.

LKj Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Adapun capaian Indikator Kinerja (IK) 4 (empat) Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut; 4 (empat) IKSasaran memiliki capaian kinerja “Sangat Berhasil” dengan rata-rata capaian (90 % - 100 %).

3. Dari sisi kinerja anggaran, guna menunjang pencapaian IK-Sasaran dimaksud, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 79.512.862.000 (85,25 %) dari total anggaran

DCKTR

Kabupaten

Malang

tahun

2014

sebesar

Rp. 93.267.296.774,50 (PAK). Adapun realisasi anggaran total DCKTR adalah sebesar

Rp.

98.293.688.507,00

(94,35

%)

dari

total

anggaran

yang

direncanakan sebesar Rp. 104.184.787.702,50. 4.

Hasil capaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2014 secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai capaian target indikator kinerja yang ada memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sangat ditentukan oleh stakeholder sebagai bagian dari kinerja penyelenggara pembangunan.


48

Demikian, uraian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang Tahun 2014 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi dalam upaya perwujudan dan pencapaian Sasaran Strategis yang diharapkan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 (satu) tahun anggaran. Kurang lebihnya dalam penyusunan LKj ini disampaikan permohonan maaf yang sebesarbesarnya, terima kasih.

Kepanjen, 2015 KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG

Ir. ROMDHONI Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199001 1 007


49

Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen (0341) , Fax. (0341) K E P A N J E N

Recommend Documents