Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen (0341) , Fax. (0341) K E P A N J E N

Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen  (0341) 391 679, Fax. (0341) 391 678 KEPANJEN 65163

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun 2015. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun 2015, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja dan sasaran strategis yang dilakukan pada tahun 2015, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2011-2015, Rencana Kerja tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan atas kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada tahun 2015. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keterlibatan semua jajaran di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (Madep Manteb).

Kepanjen,

Pebruari 2016

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007

I

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ I DAFTAR ISI .....................................................................................................................................II RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................................... III BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................ 1 C. Gambaran Umum............................................................................................................ 2 1. Organisasi Perangkat Daerah................................................................................... 2 2. Sumber Daya Aparatur ............................................................................................ 7 3. Capaian Kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2014 .......................... 9 D. Dasar Hukum ................................................................................................................ 16 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ........................................................... 20 A. PERENCANAAN STRATEGIS .................................................................................. 20 1. Visi ........................................................................................................................ 20 2. Misi ........................................................................................................................ 20 3. Tujuan, Kinerja Utama dan Program ..................................................................... 21 B. Perjanjian Kinerja (Tahun 2015) .................................................................................. 26 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................................... 28 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.......................................................................... 28 1. Capaian Kinerja ..................................................................................................... 28 2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi ..................................... 31 3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Daya Anggaran ............................................ 42 B. REALISASI ANGGARAN .......................................................................................... 45 BAB IV P E N U T U P................................................................................................................. 49 A. KESIMPULAN ............................................................................................................ 49 LAMPIRAN-LAMPIRAN I. II. III. IV.

Perjanjian Kinerja tahun 2015 Pengukuran Kinerja tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)tahun 2015 Renstra 2011-2015

II

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 41 tahun 2012 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta dalam rangka pencapaian Visi DCKTR sebagaimana termuat dalam RENSTRA DCKTR 2011-2015 yang disempurnakan ; maka sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata, ditetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang spesifik, dapat diukur serta perwujudannya dapat dilakukan bertahap dalam batasan waktu tahunan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan perwujudan dari ke-empat Sasaran Strategis tersebut. Hasil akuntabilitas kinerja perwujudan ke-empat Sasaran Strategis tersebut dalam bentuk capaian kinerja atas target-target ke-tujuh Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel di bawah.

No.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN KINERJA (%)

1.

Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang 1. sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis

Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

2.a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) 2.b. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab)

3.

4.

Peningkatan akses/layanan air minum 3.a Persentase penduduk yang mendapatkan dan pengelolaan Air Limbah yang layak akses air minum

Peningkatan kebersihan kawasan perkotaan, perdesaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

41,11% (82,22%) 64,92% (100%) 9,83% (115,64%)

66,64% (98%)

3.b Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

70,66% (96,16%)

4.a. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah

54% (98,18%)

4.b. Persentase RTH publik yang terkelola

III

0,15% (100%)

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kesimpulan Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah disusun dengan Target 50% sedangkan Realisasinya 41,11% atau tercapai 82,22 % termasuk dalam katagori Sangat Baik; Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) yang telah disusun dengan Target 64,92% sedangkan Realisasinya 64,92% atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) yang telah disusun dengan Target 8,50% sedangkan Realisasinya 9,83% atau tercapai 115,64% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang telah disusun dengan Target 68% sedangkan Realisasinya 66,64% atau tercapai 98% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah yang telah disusun dengan Target 73,48% sedangkan Realisasinya 70,66% atau tercapai 96,16% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah yang telah disusun dengan Target 55% sedangkan Realisasinya 54% atau tercapai 98,18% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Persentase RTH publik yang terkelola yang telah disusun dengan Target 0,15% sedangkan Realisasinya 0,15% atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Demikian Ringkasan Eksekutif dibuat sebagai sebuah rangkuman isi LKj DCKTR Kabupaten

Malang tahun 2015.

Kepanjen,

Pebruari 2016

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang

Ir. R O M D H O N I Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199003 1 007

IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang Tahun 2015 disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada tahun 2015. Dalam penyusunannya, LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2015 mengacu pada format yang ditetapkan dalam Peaturan Presiden Republuk Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dalam LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2015 berikut formatnya mengacu pada ketentuan PerMenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta didukung oleh Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Di sisi lain, “materi” IKU DCKTR yang diukur dan dianalisa kinerjanya mengacu pada Indikator Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) DCKTR Tahun 2011 - 2015 yang telah disempurnakan serta dengan memperhatikan (i) Visi Misi Bupati Malang periode Tahun 2010 – 2015 dan (ii) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015. B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah : 1. Mengukur capaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan terkait pada Tahun 2015. 2. Mengevaluasi dan menganalisa capaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR Tahun 2015. 3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan DCKTR Tahun 2015.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

1

Adapun tujuan disusunnya LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah : 1. Didapatkannya gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR pada Tahun 2015. 2. Didapatkannya gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upayaupaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR pada Tahun 2015. 3. Didapatkannya umpan balik bagi DCKTR dalam menata upaya-upaya dan anggaran yang berhasilguna dan berdayaguna guna lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU Sasaran Renstra DCKTR di tahun-tahun berikut. C. GAMBARAN UMUM 1. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada bidang pekerjaan umum khususnya urusan keciptakarya-an dan tata ruang. Secara umum, lingkup pengelolaan DCKTR Kab. Malang meliputi : 1. Perencanaan strategis, kebijakan, program dan kegiatan teknis, peng-anggaran serta pelaksanaan kontruksi bangunan di Kabupaten Malang. 2. Perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah. 3. Pembangunan dan pemeliharaan gedung–gedung aset daerah. 4. Pembangunan prasarana dan sarana air minum, sanitasi, drainase lingkungan dan jalan lingkungan permukiman. 5. Pembangunan prasarana dan sarana persampahan, pertamanan dan pemakaman umum. 1.1 Tugas pokok Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang: a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang cipta karya dan tata ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 1.2 Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang: a.

Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

b.

Perencanaan strategis pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;


2

c.

Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;

d.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

bidang

pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang; e.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;

f.

Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;

g.

Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya dan tata ruang;

h.

Penyelenggara kesekretariatan dinas cipta karya dan tata ruang;

i.

Pembinaan UPTD;

j.

Pelaksanaan

fasilitasi

pembangunan

dan

pengelolaan

infrastruktur

keciptakaryaan di perkotaan dan perdesaan; k.

Penyusunan rutrk/ rdtrk perkotaan dan perdesaan, rdtrk strategis rtbl berdasarkan skala prioritas;

l.

Pengembangan sistem informasi penataan ruang daerah;

m. Penyusunan kebijakan, dan standarisasi teknis bangunan gedung termasuk pengelolaan gedung dan rumah aset daerah; n.

Pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung aset daerah , pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah aset pemerintah daerah;

o.

Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/ air minum, air limbah domestik (sanitasi), drainase, jalan lingkungan;

p.

Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi air minum dan sanitasi melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;

q.

Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air;

r.

Penyelenggara pembangunan prasarana dan sarana air minum, sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan;

s.

Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih perdesaan;

t.

Penanggulangan

darurat

dan

perbaikan

kerusakan

infrastruktur

permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial; u.

Penetapan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan serta pengelolaan kebersihan;

v.

Penyusunan rencana induk teknis dan manajemen pengelolaan sampah; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

3

w. Penyelenggara pengelolaan persampahan/ kebersihan mulai dari tahap penampungan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan, pembuangan akhir sampah; x.

Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan;

aa. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di daerah di bidang persampahan; bb. Pengembangan teknologi pengolahan sampah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; cc. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran; dd. Melaksanakan

urusan

administrasi

dan

pemberdayaan

kapasitas

kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang cipta karya dan tata ruang; ee. Penyusunan prosedur manajemen mutu, serta melaksanakan secara berkelanjutan dengan perbaikan secara terus menerus; ff. Pelaksanaan Pelayanan publik yang berorientasi pada mutu pelayanan prima. 1.3 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang: a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat

c.

d.

e.

1.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.

Kepala Sub Bagian Keuangan

3.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bidang Tata Ruang 1.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Tata Ruang;

2.

Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

3.

Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Bangunan 1.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Bangunan;

2.

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan

3.

Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Bangunan

Kepala Bidang Permukiman 1.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan;

2.

Kepala Seksi Air Bersih

3.

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman


4

f.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan 1.

Kepala Seksi Layanan Kebersihan dan Angkutan;

2.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengolahan Sampah

3.

Kepala Seksi Pertamanan dan Makam

g.

Kepala-kepala UPTD

h.

Kelompok Jabatan Fungsional

Terkait rincian uraian tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumberdaya manusia, eselonisasi serta sarana prasarana yang dimiliki dan dikelola dapat dilihat pada Gambar I.C.3.1


5

Gambar I.C.3.1 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

6

2. SUMBER DAYA APARATUR Jumlah pegawai DCKTR pada tahun 2015 adalah sebanyak 451 orang. Pegawai yang berstatus PNS sebanyak 249 orang (Golongan IV : 8 orang, Golongan III : 17 orang, Golongan II : 120 orang dan Golongan I : 64 orang) serta pegawai yang berstatus Non PNS sebanyak 202 orang. Lebih jauh tentang gambaran komposisi sumberdaya aparatur yang ada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel I.1 s/d I.4 di bawah. Tabel : I-C.2.1. Uraian Laki-Laki

KOMPOSISI STATUS KEPEGAWAIAN PNS

Tabel : I-C.2.2. Uraian

Sub Total

212

182

394

37

20

57

249

202

451

Perempuan Total

Kontrak

KOMPOSISI KOMPETENSI PNS

Teknis

Kontrak

Sub Total

42

53

95

Non Teknis

207

149

356

Total

249

202

451

Tabel : I-C.2.3.

KOMPOSISI LATAR BELAKANG

PENDIDIKAN Uraian

PNS

Kontrak

Sub Total

S2

9

-

9

S1

41

26

67

SM

5

7

12

SMU

120

118

238

SMP

41

32

73

SD

33

19

52

249

202

451

Total


7

Tabel : I-C.2.4.

KOMPOSISI PENEMPATAN

Uraian

PNS

Kontrak

Sub Total

Dinas

69

42

111

UPT Kebakaran

22

25

47

UPTD Singosari

28

21

49

UPTD Tumpang

20

11

31

UPTD Bl.Lawang

22

14

36

UPTD Turen

25

5

30

UPTD Kepanjen

38

67

105

UPTD Pagak

19

9

28

UPTD Pujon

6

8

14

249

202

451

Total Tabel : I-C.2.5.

KOMPOSISI PANGKAT/ GOLONGAN Sub

Uraian

Pusat

UPTD

Total

Pembina Utama Muda (IV/c)

1

0

1

Pembina Tingkat I (IV/b)

1

0

1

Pembina (IV/a)

6

0

6

Penata Tingkat I (III/d)

9

4

13

Penata (III/c)

8

7

15

15

11

26

Penata Muda (III/a)

2

1

3

Pengatur Tingkat I (II/d)

1

1

2

Pengatur (II/c)

10

29

39

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

11

22

33

Pengatur Muda (II/a)

3

43

46

Juru Tingkat I (I/d)

0

14

14

Juru (I/c)

1

29

30

Juru Muda Tingkat I (I/b)

1

19

20

Juru Muda (I/a)

0

0

0

69

180

249

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Total


8

3. CAPAIAN KINERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2014 Tahun 2014 merupakan tahun ke-4 dari masa pelaksanaan Renstra DCKTR tahun 2011-2015 yang disusun dengan mengacu Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015. Walau seluruh IK-Sasaran DCKTR telah sesuai dengan IK-Sasaran RPJMD ; rumusannya perlu disesuaikan dan disempurnakan mengikuti IK-Sasaran RPJMD yang ingin dicapai pada tahun 2015. Selengkapnya tingkat keberhasilan capaian kinerja atas target IK-Sasaran DCKTR sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel I-C.3.1 di bawah. Tabel : I-C.3.1.

CAPAIAN KINERJA IK-SASARAN DINAS CIPTA KARYA DAN

TATA RUANG KABUPATEN MALANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 No.

KINERJA UTAMA

1. Peningkatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI 1.

Persentase luas

Pemanfaatan Ruang yang


sesuai dengan Rencana

sesuai dengan Rencana Tata

Tata Ruang.

Ruang

2. Peningkatan kualitas dan 2.a. Persentase bangunan kuantitas bangunan

berkondisi baik (aset

gedung Pemerintah dan

Pemkab Malang)

%

45 %

24,41 % 54,24 %

71 %

64.4 %

8%

10,20 % 127,5 %

90.70%

masyarakat yang memenuhi standar teknis 2.b. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab)


9

3. Peningkatan

3.a Persentase penduduk yang

akses/layanan air

mendapatkan akses air

minum dan

minum

pengelolaan Air

3.b Persentase penduduk yang

Limbah yang layak

67,2%

63,62%

94,70 %

68,30%

67,40%

98,68%

53%

52,53%

99,11%

0,03 %

0,03 %

100%

terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

4. Peningkatan

4.a. Persentase kawasan kota

kebersihan kawasan

dan perdesaan dengan

perkotaan, perdesaan

kategori bersih dari sampah

dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Penjelasan Dari Capaian Kinerja dari tabel I-C.3.1 : 1. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Target dan Realisasi Kinerja IK-Sasaran pada Tahun 2014 (1) Target : Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang adalah sebesar : 45 % (2) Realisasi : Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang adalah sebesar : 24,41 % (3) Capaian kinerja IK-Sasaran adalah : 54,24 %. Penjelasan Atas Keberhasilan/Kegagalan : Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang perlu mendapat penanganan yang lebih serius, dengan semakin berkembangnya kota lainnya (Kota Malang dan Kota Batu), untuk menata pusat pusat kegiatan wilayah dalam mendukung dan memajukan perekonomian, RTRW (2010) perlu dilakukan review, RDTRK Kota Kepanjen terlegalilasi tahun 2014, dan masih banyak kebutuhan RDTRK yaitu 32 Pusat pengembangan Kota melalui RDTRK, Kabupaten Malng yang terdiri dari 390 Desa/kelurahan yang mana 60% merupakan daerah perdesaan maka perlu menjaga perkembangan

yang

terarah

dan

signifikan

dengan

program

Program

Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan, RTBL Kawasan Agropolitan, RTBl Kawasan Sendangbiru, RDTR Kawasan Tradisonal Singosari (5 Desa), RTBL Kawasan Minapolitan, RTBL Kawasan Gunung berapi (Tumpang), secara umum arahan perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Malang mengacu pada perda nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang 2010-2030 yang ditargetkan terselesaikan sebanyak 51 RDTR di


10

akhir tahun 2030 sedangkan ditahun 2014 sudah terealisasi sebanyak 24 RDTR serta beberapa perencanaan detail RTRW Kabupaten Malang lainnya masih dalam proses mendapatkan persetujuan substansi dari Pemprov Jatim; 2. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) Target dan Realisasi Kinerja IK-Sasaran pada Tahun 2014 (1) Target : Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) adalah sebanyak 73 % dengan rincian sebagai berikut:

Total bangunan gedung dan rumah

: 2.899 Unit



Baik/Rusak Ringan

: 2.116 Unit

(73,00 %)



Rusak Sedang

:

580 Unit

(20,00 %)



Rusak Berat

:

208 Unit

(7,00 %)

(2) Realisasi : Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) adalah sebanyak 64,4 % adalah sebagai berikut :

Total bangunan gedung dan rumah

: 2.902 Unit



Baik/Rusak Ringan

: 1.869 Unit

(64,40 %)



Rusak Sedang

:

862 Unit

(29,71 %)



Rusak Berat

:

171 Unit

( 5,89 %)

(3) Capaian kinerja IK-Sasaran adalah : 90,7 %. Penjelasan Atas Keberhasilan/Kegagalan : Walau capaian kinerja IK-Sasaran ini tidak sebesar 100 %, tetapi sebetulnya prosentase bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang baik/rusak ringan (hanya memerlukan pemeliharaan rutin, misal : pengecatan ulang, penggantian genteng/talang bocor, ubin lantai pecah dll.) cukup besar yaitu sebesar 64,40 % atau sebanyak 1.869 unit. Selain itu, pembangunan gedung baru bertambah sebanyak 3 unit sehingga jumlah bangunan dengan kondisi baik/rusak ringan menjadi bertambah 2.902 unit. Progress capaian kinerja sebenarnya bisa lebih besar dari 64,40 %, akan tetapi terjadinya penurunan kondisi bangunan atau degradasi/penyusutan umur pakai bangunan sebesar 2% per tahun, sehingga banyak bangunan yang perlu pemeliharaan/perbaikan kembali. Hal tersebut juga disebabkan ketersediaan anggaran sehingga pelaksanaan pembangunan difokuskan pada prioritas Kabupaten Malang untuk penanganannya. Sedang capaian kinerja yang tidak mencapai target yang diharapkan disebabkan oleh hasil validasi terakhir dari inventarisasi kondisi-kondisi bangunan aset Pemerintah Kabupaten Malang khususnya untuk kategori ”sarana pendidikan” dan


11

”rumah dinas” yang mengalami perubahan secara signifikan (rincian selengkapnya pada Lampiran IX). ; 3. Persentase

Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset

pemkab) Target dan Realisasi Kinerja IK-Sasaran pada Tahun 2014 (1) Target : Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non

aset pemkab) adalah sebesar : 8 % (2) Realisasi : Persentase

Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan

non aset pemkab)adalah sebesar : 10,20 % (3) Capaian kinerja IK-Sasaran adalah : 127,5 %.

Penjelasan Atas Keberhasilan/Kegagalan : Persyaratan

teknis

IMB

meliputi

gambar

bangunan

dan

perhitungan

konstruksi/struktur bangunan. Rekomendasi persyaratan teknis IMB bertujuan untuk memverifikasi gambar dan perhitungan struktur/konstruksi apakah sudah memenuhi kaidah konstruksi yang berlaku. Capaian Kinerja dapat tercapai dikarenakan dengan banyaknya pemohon yang meminta rekomendasi persyaratan teknis IMB . 4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum Target dan Realisasi Kinerja IK-Sasaran pada Tahun 2014 (1) Target : Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum adalah

sebesar 67,20% (2) Realisasi : Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum adalah

sebesar 63,62% (3) Capaian kinerja IK-Sasaran adalah : 94,67 %.

Penjelasan Atas Keberhasilan/Kegagalan : Permasalahan dalam Pembangunan Air Bersih di wilayah kabupaten malang yaitu Semakin berkurannya jumlah sumber air akibat dari pemanfaatan lahan yang tidak terkendali (Dari sekitar 870 mata air di kabupaten Malang, sepertiga sudah berkurang debitnya secara drastis, dan banyak sudah dalam kondisi kritis, Semakin terbatasnya air baku untuk air minum baik dari sumber air maupun air permukaan, Semakin menurunnya kualitas air baku khususnya air permukaan, Beberapa bendungan yang ada di Kabupaten Malang yang keberadaannya sangat vital baik sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi teknis maupun sebagai sumber dari bahan baku untuk air bersih masyarakat dan industri, seperti Bendungan Sengguruh,


12

sebagai pembangkit tenaga listrik, irigasi teknis maupun sebagai sumber dari bahan baku untuk air bersih masyarakat dan industri, seperti Bendungan Sengguruh, Bendungan Karangkates, dan Bendungan Selorejo. Potensi air (air tanah dan air permukaan), Adanya idle capasity pengelolaan Air Minum PDAM yang perlu percepatan realisasi pengembangan layanan sambungan rumah kemasyarakat, Sudah ada BPSABS Sumbermaron Karangsuko Pagelaran yang menjalankan KPS untuk mendukung pengelolaan mandiri berbasis masyarakat, Sudah Ada assosiasi Pengelolaan Air Minum Berbasis masyarakat (30 HIPPAMS/ BPSABS) akan tetapi masih belum banyak yang ikut dalam keanggotaanya, Sudah adah kerjasama pengelolaan air bersih antara PDAM Kota Malang dan PDAM Kabupaten Malang ( G2G) Gaverment to Gaverment belum kerjasama melibatkan 3 atau 4 kabupate Kota) ketersediaan sumber baku yang terbatas, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang adalah Mengoptimalkan Sumber Air Bersih yang ada melalui Pembangunan bak Penampungan Air, Pembangunan Saluran Air melalui sistem gravitasi; 5. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah Target dan Realisasi Kinerja IK-Sasaran pada Tahun 2014 (1) Target : Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

adalah sebesar 68,30% (2) Realisasi : Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air

Limbah adalah sebesar 67,40% (3) Capaian kinerja IK-Sasaran adalah : 98,68 %.

Penjelasan Atas Keberhasilan/Kegagalan : Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Air Limbah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan sanitasi, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, belum adanya sector usaha berinvestasi di bidang Pengelolaan Air Limbah, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas Cipta karya dan Tata Ruang adalah membuat jamban keluarga, membuat MCK umum melakukan sosialisasi akan pentingnya penanganan air limbah, perlu diingat bahwa di wilayah Kabupaten Malang banyak terdapat aset Nasional berupa waduk (Waduk Sutami dan Waduk Selorejo) yang digunakan sebagai sumber air baku untuk berbagai kebutuhan salah satunya untuk air baku air bersih dan industri. Maka dari itu pengelolaan air limbah di Kabupaten Malang menjadi evaluasi dan pemantauan dari pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat, meskipun bukan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal pengelolaan waduk tersebut, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

13

sehingga penangan air limbh permukiman harus mendapat penangan yang serius, Perlu adanya penanganan yang lebih serius dalam kaitan pengelolaan air limbah skala perkotaan khususnya pada daerah-daearah yang menjadi chatment area dari waduk-waduk yang merupakan reservoar air baku untuk air bersih, Belum adanya perda yang mengatur tata kelola air limbah permukiman, Sudah mempunyai Dokumen SSK (2012), MP Sanitasi (2013), akan tetapi belum mencerminkan atau bisa menjawab perkembangan pelayanan pengelolaan air limbah permukiman Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Malang telah membangun 36 Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal dengan menggunakan Dana APBN melalui Program USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastructure) yang dilakukan melalui mekanime pemberdayaan masyarakat,dimana masyarakat berperan aktif dalam

semua

tahapan

mulai

dari

perencanaan,pelaksanaan

maupun

pengawasannya. 6. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah Target dan Realisasi Kinerja IK-Sasaran pada Tahun 2014 (1) Target : Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari

sampah adalah sebesar : 53,00 % (untuk skala kawasan perkotaan) dan sebesar : 17,51 % (untuk skala wilayah Kabupaten Malang). (2) Realisasi : Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih

dari sampah adalah sebesar : 52,5 % dan pengelolaan sampah 3R sebesar 9%, dan untuk skala Kabupaten Malang adalah sebesar : 17,51 %. (3) Capaian kinerja IK-Sasaran adalah : 99,1 % (pengangkutan untuk skala

Perkotaan) dan 100,00 % (pengangkutan untuk skala Kabupaten). Penjelasan Atas Keberhasilan/Kegagalan : Permasalahan yang dihadapi dalam Penanganan Sampah di wilayah kabupaten malang yaitu Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, jangkauan wilayah kabupaten malang yang luas, pertambahan penduduk, Kurangnya sector usaha yang berinvestasi di bidang persampahan, Upaya yang Telah dilakukan Oleh Dinas

Cipta

karya

dan

Tata

Ruang

dalam

penanganan

sampah

yaitu

mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan sampah baik personil maupun armada dan sarana dan prasarana pendukungnya, Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dengan mengoptimalkan TPST 3R dalam penanganan sampah sehingga tidak menumpuk di TPA, Upaya lain dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman adalah dengan pemanfaatan sampah organik menjadi energi yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

14

pengembangan Bank-bank Sampah. Dengan mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat terdapat 3 nilai tambah yang didapatkan yakni membuka lapangan pekerjaan (pro job) mengurangi kemiskinan (pro poor),serta peningkatan kulitas lingkungan (pro environment) sehingga model seperti ini akan terus kita kembangkan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan melestarikan kembali nilai-nilai gotong royong yang semakin memudar. 7. Persentase RTH publik yang terkelola Target dan Realisasi Kinerja IK-Sasaran pada Tahun 2014 (1) Target : Persentase RTH publik yang terkelola adalah sebesar : 0,03 % (2) Realisasi : Persentase RTH publik yang terkelola adalah sebesar : 0,03 % dari

total sebanyak 19 lokasi tanman/ Ruang terbuka Hijau yang ada diseluruh kabupaen malang dengan total luasan lahan RTH yang dikelola adalah seluas 42.894 m2 (3) Capaian kinerja adalah : 100% (baik untuk jumlah lokasi maupun luasan lahan

RTH yang dikelola). Penjelasan Atas Keberhasilan/Kegagalan : Kendala yang dihadapi kondisi wilayah Kabupaten Malang yang luas dan masih memiliki banyak kawasan hutan baik hutan negara maupun hutan rakyat serta berbagai bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) lain seperti lahan sempadan sungai/saluran irigasi/waduk/danau/mata air, lahan sempadan Rel Kereta Api, lapangan, makam desa serta berbagai bentuk RTH lainnya yang bersifat publik maupun privat, Terbatasnya sarana kerja operasional dan penyiraman untuk kegiatan perawatan taman setiap harinya, Terbatasnya jumlah personil tenaga kerja yang kompeten dalam hal perawatan taman, Lokasi obyek pertamanan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Malang mengakibatkan tingginya biaya operasional pemeliharaan, Rendahnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan obyek pertamanan, Sulitnya menemukan lahan di kawasan perkotaan yang layak untuk dikembangkan sebuah obyek pertamanan. Upaya yang dilakukan Oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah Menyusun Master Plan/Road Map pengembangan obyek pertamanan di Kabupaten Malang, Pemantapan dan peningkatan kualitas pemeliharaan obyek pertamanan yang tela ada, khususnya yang berlokasi di kota Kepanjen dalam rangka menunjang peraihan predikat Kota Bersih/Adipura serta dalam rangka menunjang kota Kepanjen sebagai Ibukota Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

15

Kabupaten Malang, Mengembangkan obyek pertamanan di kota Kepanjen, Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya organisasi (5M+1I) dalam pengelolaan obyek pertamanan. D. DASAR HUKUM Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKj DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2015 ini adalah : 1. Dasar Hukum Penyusunan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ; e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; f.

PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

g. PerMenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; h. Peraturan Bupati nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; i.

Peraturan Bupati nomor 5 Tahun 2014 tentang Reviu RPJMD Kabupaten Malang;

j.

Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Nomor 050/100/KEP/421.111/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Review Renstra.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi : a. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah ; c. Peraturan

Daerah Kabupaten

Malang Nomor 6

Tahun

2006 tentang

Penyelenggaraan Reklame ;


16

d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Mendirikan Bangunan ; e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ; f.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 20102015 ;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum; h. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah; i.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen;

j. k. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; l.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ;

m. Keputusan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pengangkutan Sampah ; n. Keputusan Bupati Malang Nomor 112 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi. E. SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Bab I

PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan


17

C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumberdaya Aparatur 3. Capaian Kinerja DCKTR Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika Bab II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2015; 2.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir;

3.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan standart nasional;

5.

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.


18

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran – lampiran 1. Lampiran I

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

2. Lampiran II

Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015

3. Lampiran III

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

4. Lampiran IV

Rencana Strategis (RS) Tahun 2011-2015


19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. VISI Dengan tugas pokok dan fungsi serta ruang lingkup pengelolaan sebagaimana uraian pada Bab I sebelumnya, maka untuk masa perencanaan strategis tahun 2011 s/d 2015, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang merumuskan kondisi yang diharapkan dicapai di masa depan sekaligus mampu memberikan arah dan fokus strategis yang jelas bagi manajemen organisasi-nya dalam rumusan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya Penataan Ruang, Tata Bangunan Dan Lingkungan Permukiman Yang Berkualitas“ Penjelasan Visi tersebut adalah bahwa pada tahun 2011-2015, yang ingin diwujudkan oleh DCKTR Kabupaten Malang yaitu : Suatu gambaran masa depan yang hendak dicapai oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang untuk mewujudkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur kecipta-karyaan dan tata ruang guna mendorong perekonomian, pariwisata, dan pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang MADEP MANTEB tahun 2015. 2. MISI Guna mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi DCKTR Kabupaten Malang yang menyatakan fokus-fokus utama yang harus dipedomani dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang terarah dan terukur sebagai berikut : (disesuaikan dengan mengacu PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah) a. Mewujudkan Pengelolaan Ruang Wilayah Kabupaten Malang Yang Berkualitas b. Mewujudkan Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah Dan Masyarakat Yang Berkualitas c. Mewujudkan Peningkatan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Masyarakat Yang Berkualitas d. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kebersihan Dan Keasrian Kawasan Perkotaan Yang Berkualitas


20

3. TUJUAN, KINERJA UTAMA DAN PROGRAM a. Tujuan Mengacu pernyataan Visi dan Misi seperti di atas, maka dirumuskan Tujuan Spesifik yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan DCKTR dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu pada 2011 s/d 2015 adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis 3) Peningkatan akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah yang layak 4) Peningkatan kebersihan kawasan perkotaan, perdesaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) b. Kinerja Utama Dengan pernyataan Tujuan tersebut di atas, maka Sasaran Indikator Kinerja Utama yang menjadi target atau hasil yang diharapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dari pelaksanaan program dan kegiatan DCKTR tahunan adalah sebagai berikut : (PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah) serta berpedoman pada indikator kinerja utama yang sudah disempurnakan menjadi outcame adalah sebagai berikut : 1) Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. , dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, ruang yang sesuai dgn RTR yang ditetapkan. 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis, dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang). b. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab). 3) Peningkatan akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah yang layak, dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a)

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum

b)

Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah


21

4) Peningkatan kebersihan kawasan perkotaan, perdesaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan Indikator Kegiatan Utama (IKU) : a) Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah b) Persentase RTH publik yang terkelola. c. Kebijakan dan Program Kerja (serta Rincian Kegiatan) Guna mencapai sasaran dan IKU Sasaran yang ditetapkan serta dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala dari sumberdaya organisasi serta lingkungan eksternal DCKTR Kabupaten Malang, maka ditetapkan rumusan kebijakan secara umum berikut program-program kerja-nya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai berikut : a. Kineja Utama 1

;

Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai

dengan Rencana Tata Ruang..  Kebijakan : Meningkatkan

serta

memberdayakan

kapasitas

dan

kompetensi sumberdaya organisasi yang optimal dalam mengendalikan peman-faatan ruang agar sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya.  Program Kerja : 1) Perencanaan Tata Ruang. 2) Pemanfaatan Ruang. 3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang. b. Kineja Utama 2

;

Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan

gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis.  Kebijakan : Membangun/merehabilitasi/memelihara

gedung

kantor

Pemerintah secara berkelanjutan berdasarkan skala prioritas kemendesakan

dalam

pelaksanaan

tugas

pelayanan

masyarakat dan optimalisasi penggunaan anggaran yang berhasilguna dan berdayaguna.  Program Kerja : 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2) Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran. 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 4)

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

Sarana

Prasarana Pasar


22

dan

c. Kineja Utama 3

;

Peningkatan

akses/layanan

air

minum

dan

pengelolaan Air Limbah yang layak.  Kebijakan : Melaksanakan

prioritas

pembangunan

infrastruktur

lingkungan permukiman (prasarana dan sarana air bersih, sanitasi serta drainase dan jalan lingkungan permukiman) yang berkualitas.  Program Kerja : 1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 4) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. d. Kineja Utama 4

;

Peningkatan kebersihan kawasan

perkotaan,

perdesaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  Kebijakan : Penguatan dan pengembangan alternatif dari pengelolaan kebersihan kota dan persampahan serta pengelolaan areal pertamanan dan pemakaman yang telah dilaksanakan selama ini.  Program Kerja : 1) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 3) Pengelolaan Areal Pemakaman. Adapun kegiatan-kegiatan dari setiap Sasaran Strategis dan Program yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.

Kineja Utama 1

;

Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai

dengan Rencana Tata Ruang. 1. Program Perencanaan Tata Ruang. a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. 2. Program Pemanfaatan Ruang. a) Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang. 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. a) Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Peman-faatan Ruang. b) Pengawasan Pemanfaatan Ruang.


23

b.

Kineja Utama 2

;

Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan

gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis: 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pembangunan Gedung Kantor. b) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas / Operasional e) Rehabilitasi Sedang/Berat (Rumah) Gedung Kantor. f) Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Gedung Aset Daerah. 2) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. a) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga. 4) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar. a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar. c.

Kineja Utama 3 ;

Peningkatan akses/layanan air minum dan pengelolaan

Air Limbah yang layak. 1) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Goronr - gorong a) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong. b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Bantuan Provinsi). 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. a) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan. b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi). 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. a) Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah. b) Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum. c) Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan PLP d) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK). e) Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Bantuan Provinsi). 4) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan. a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK). b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Pendamping DAK). c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Bantuan Provinsi). Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

24

d.

Kineja Utama 4

;

Peningkatan kebersihan kawasan

perkotaan,

perdesaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).: 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. a) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. b) Peningkatan

Operasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana

dan

Sarana

Persampahan. c) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan. d) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan. e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan (Bantuan Provinsi). 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). a) Pemeliharaan RTH. b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH 3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman. a) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lebih lanjut rincian tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja-nya, Kebijakan dan Program berikut Indikator Kinerja-nya dapat dilihat dalam Form-Rencana Strategis pada Lampiran IV (dicuplik dan disempurnakan dari dokumen Rencana Strategis DCKTR Kabupaten Malang Tahun 2011-2015) untuk rencana capaian target Indikator 5/lima tahunan. Penyempurnaan uraian dan target capaian dilakukan pada beberapa Indikator Kinerja (IK Sasaran Strategis maupun IK Kegiatan) agar dapat memenuhi hal-hal berikut : (i) mampu secara langsung mengukur IK-Sasaran Strategis ; (ii) menegaskan hubungan

antara

IK-Sasaran

Strategis

dan

IK-Kegiatan

;

(iii)

menimalisasi/mengurangi/membuang Indikator Kinerja yang tidak langsung menunjang/tidak ada hubungannya dengan pencapaian target IK-Sasaran Strategis serta (iv) sejauh mungkin disusun dalam bentuk kuantitatif agar memudahkan pengukuran kinerjanya. Untuk maksud tersebut serta memperhatikan ketentuan PerMenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta PerMenPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja, maka diambil kebijakan bahwa “IK-Sasaran Strategis” DCKTR diadopsi pula sebagai “IK-Outcome” dari kegiatan-kegiatan yang menjadi sarana/wahana guna mewujudkan Sasaran Strategis tersebut.


25

Di sisi lain, dengan memperhatikan uraian Sasaran Strategis berikut Indikator Kinerjanya serta mengingat hasil yang diharapkan dari beberapa kegiatan mengarah pada hasil yang identik/sama ; maka ada beberapa kegiatan yang memiliki rumusan IK-Outcome yang sama. Di samping itu, guna meringkas serta mengurangi kerumitan penyusunan dan pengukuran target Indikator Kinerja, maka

“IK-Outcome dari

Kegiatan” diadopsi pula sebagai “IK-Program” dari kegiatan-kegiatan yang ada dalam lingkup sebuah Program. B. PERJANJIAN KINERJA (TAHUN 2015) Berdasarkan RKT DCKTR tahun 2015 sebagaimana diuraikan di atas serta memperhatikan penetapan anggaran yang dialokasikan untuk setiap program kerja dan kegiatan DCKTR pada tahun 2015, maka ditetapkan capaian kinerja DCKTR yang harus dicapai dalam tahun 2015 dan dituangkan dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja DCKTR tahun 2015 yang disepakati bersama antara Kepala DCKTR dengan Bupati Malang. Adapun ringkasan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana dalam Tabel II-B.1 di bawah (selengkapnya dokumen Penetapan Kinerja pada Lampiran IV). Tabel : II-B-1.

RINGKASAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) IK-SASARAN

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 No .

KINERJA UTAMA

1. Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Persentase luas Pemanfaatan Ruang

TARGET 50

%

yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis 3. Peningkatan akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah yang layak

2.a Persentase bangunan berkondisi

64,92 %

baik (aset Pemkab Malang) 2.b Persentase Bangunan yang sesuai

8,50

persyaratan teknis (bangunan non

%

aset pemkab) 3.a Persentase penduduk yang

68

%

mendapatkan akses air minum 3.b Persentase penduduk yang terlayani 73,48 % sarana pengelolaan Air Limbah


26

4. Peningkatan kebersihan

4.a Persentase kawasan kota dan

kawasan perkotaan,

perdesaan dengan kategori bersih

perdesaan dan Ruang

dari sampah

Terbuka Hijau (RTH)

4.b Persentase RTH publik yang

55

0,15 %

terkelola

Jumlah anggaran tahun 2015

: Rp. 99.170.933.000,00 (awal tahun)

Jumlah anggaran tahun 2015

: Rp. 137.332.028.500,20 (PAK)


%

27

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. CAPAIAN KINERJA Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang : Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran No.

INDIKATOR KINERJA

KINERJA UTAMA

UTAMA

1.

Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

1.

2.


2.a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) Persentase Bangunan yang sesuai 2.b. persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab)

3.

4.

Peningkatan 3.a akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah 3.b yang layak



Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

4.a. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah 4.b. Persentase RTH publik yang terkelola

TARGET REALISASI

%

50%

41,11%

82,22

64,92%

64,92%

100

8,50%

9,83 %

115,6 5

68%

66,64%

98

73,48%

70,66%

96,16

55%

54%

98,18

0,15%

0,15%

100


28

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran REALISASI No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

1.

Peningkatan Pemanfaatan 1. Persentase luas

2014 (n-1)

2015 (n)

(4)

(5)

(6)

50%

24,41%

41,11%

64,92%

64,40%

64,92%

8,50%

10,20%

9,83%

68%

63,62%

66,64%

73,48%

67,40%

70,66%

55%

52,53%

54%

0,15%

0,03%

0,15%

Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang yang Rencana Tata Ruang.

sesuai dengan Rencana Tata Ruang

2.

Peningkatan kualitas dan

2.a. Persentase bangunan

kuantitas bangunan


gedung Pemerintah dan

Pemkab Malang)

masyarakat yang

2.b Persentase Bangunan

memenuhi standar teknis yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) 3.

Peningkatan

3.a Persentase penduduk

akses/layanan air minum

yang mendapatkan akses

dan pengelolaan Air

air minum

Limbah yang layak

3.b Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

4.

Peningkatan kebersihan

4.a. Persentase kawasan

kawasan perkotaan,

kota dan perdesaan dengan

perdesaan dan Ruang

kategori bersih dari

Terbuka Hijau (RTH)

sampah 4.b. Persentase RTH publik yang terkelola


29

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.


2.

No.

3.

4.

TARGET AKHIR RENSTRA

REALISASI TAHUN 2015

TINGKAT KEMAJUAN

1. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

41,11%

41,11%

100%


2.a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) 2.b. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab)

64,92%

64,92%

100%

9,83%

9,83%

100%

Peningkatan akses/layanan air minum dan pengelolaan Air Limbah yang layak

3.a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum 3.b. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah

66,64%

66,64%

100%

70,66%

70,66%

100%


4.a. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah 4.b. Persentase RTH publik yang terkelola

54%

54%

100%

0,15%

0,15%

100%

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional No. 1.

2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan

1.Persentase luas

Pemanfaatan Ruang


yang sesuai dengan

sesuai dengan Rencana

Rencana Tata Ruang.

Tata Ruang

Peningkatan kualitas

2.a. Persentase bangunan

dan kuantitas


bangunan gedung

Pemkab Malang)

Pemerintah dan

2.b. Persentase

masyarakat yang

Bangunan yang sesuai

memenuhi standar

persyaratan teknis

REALISASI TAHUN 2015

REALISASI NASIONAL

KET (+/-)

41,11%

100%

+

64,92%

-

-

9,83%

9,83%


30

teknis

(bangunan non aset pemkab)

3.

Peningkatan

3.a. Persentase penduduk

akses/layanan air

yang mendapatkan akses

minum dan

air minum

pengelolaan Air

3.b. Persentase penduduk

Limbah yang layak

yang

terlayani

66,64%

66,64%

70,66%

70,66%

54%

54%

0,15%

0,15%

sarana

pengelolaan Air Limbah 4.

Peningkatan

4.a. Persentase kawasan

kebersihan kawasan

kota dan perdesaan

perkotaan, perdesaan

dengan kategori bersih

dan Ruang Terbuka

dari sampah

Hijau (RTH)


2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN DAN SOLUSI

A. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab antara lain : Hambatan utama untuk merealisasikan capaian kinerja adalah : a)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dipakai untuk menganalisa rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohonkan masyarakat tidak dinamis untuk mengakomodasi perkembangan aktifitas usaha, aktifitas ekonomi dan kepentingan investasi;

b)

belum bakunya prosedur dan waktu proses legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);

c)

tidak bakunya muatan / isi dari rancangan materi dan rancangan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR); serta

d)

lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan muatan / isi dari rancangan materi Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR) dimaksud...


31

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : Ke depan, fokus kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini akan dititikberatkan pada upaya untuk mempercepat proses legalisasi atas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang tahun 2010; mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah Kabupaten Malang lainnya dengan titikberat pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang : a)

berkembang pesat,

b) memiliki nilai strategis dalam perkembangan wilayah, atau c)

mendesak untuk dilakukan penataan ruangnya agar tidak terjadi penurunan daya dukung lingkungannya. Di samping ini, akan dilakukan peningkatan kualitas analisa pemanfaatan ruang terhadap Rencana Pemanfaatan Ruang / lahan yang dimohonkan masyarakat agar tingkat kesesuaian tata ruangnya lebih akurat dan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang kawasan dan lokasi yang dimohon...

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah a) Program Perencanaan Tata Ruang -

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

b) Program Pemanfaatan Ruang -

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

c)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.


32

B. Persentase bangunan berkondisi baik (asset pemkab malang) Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab antara lain : Hambatan utama untuk merealisasikan capaian kinerja adalah : 1) Pembangunan gedung aset Pemkab Malang masih dititkberatkan pada pembangunan kawasan perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen berikut sarana penunjangnya dalam rangka pemindahan pusat Pemerintahan Kabupaten Malang ke kota Kepanjen yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Malang. 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan

bangunan

gedung

sektoral

(misal : pasar, sarana dan prasarana olah raga, dll.) menjadi tanggungjawab instansi sektoral yang membidanginya, karena terkait erat dengan capaian kinerja instansi sektoral tersebut. Sedang DCKTR ikut-serta hanya sebatas dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan konstruksi. Kondisi tersebut menguntungkan DCKTR, karena pengelolaan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pemeliharaan bangunan aset Pemkab Malang ditangani oleh banyak instansi. Kelemahannya adalah DCKTR tidak dapat

menentukan

prioritas

bangunan

gedung

yang

harus

terlebih

dahulu

dibangun/direhabilitasi/ ditingkatkan serta bentuk-bentuk pemeliharaan yang harus dilakukan terhadap bangunan gedung yang telah ada. 3) Rendahnya para pengelola bangunan gedung aset Pemkab Malang dalam melakukan upaya-upaya pemeliharaan gedung. Sedangkan kondisi bangunan selalu mengalami degradasi/penyusutan umur pakai bangunan sebesar 2 % per tahun, sehingga mempengaruhi realisasi capaian kinerja. Sedang masalah yang mendasar untuk meningkatkan pencapaian kinerja lebih lanjut atas IKSasaran ini adalah sangat klasik yaitu keterbatasan anggaran. Karena kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan serta pemeliharaan yang berkelanjutan dari bangunan gedung memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga difokuskan pada prioritas Kabupaten Malang untuk penangannya. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : Ke depan, selain terus membangun bangunan gedung perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen dan wilayah Kabupaten lainnya, (bila anggaran memungkinkan dan berdasarkan skala prioritas) akan dilakukan langkah nyata untuk mengurangi jumlah bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang rusak khususnya yang masuk kategori ”Rusak Berat” serta meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab


33

Malang agar dapat secara lestari dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik melalui anggaran pada DCKTR maupun secara berkoordinasi dengan instansi-instansi sektoral lainnya. Di samping itu, selain bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang dikelola langsung oleh DCKTR, DCKTR tetap berkewajiban melaksanakan inventarisasi yang berkelanjutan atas kebutuhan dan status kelayakan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang menjadi obyek kelola Instansi sektoral lainnya. Hal ini perlu, selain sebagai dasar koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan, juga sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan bangunan gedung aset Pemkab Malang secara keseluruhan sebagaimana diamanatkan dalam Butir 0 Pasal 6 Perbup Malang No. 14/2008 adalah “pembangunan dan pemeliharaan gedung–gedung aset daerah, pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah aset Pemerintah Daerah”. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

-

Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor

-

Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas / Gedung Kantor / Asset Daerah


C. Persentase bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non asset daerah) Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab antara lain : 1) Pendataan kondisi gedung aset Pemkab Malang masih belum optimal karena kurangnya koordinasi antara instansi-instansi sebagai pengelola aset gedung dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. 2) Keterbatasan jumlah personil pada Bidang Tata Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyebabkan tupoksi kurang maksimal. 3) Rendahnya para pengelola bangunan gedung aset Pemkab Malang dalam melakukan upaya-upaya pemeliharaan gedung. Sedangkan kondisi bangunan selalu mengalami


34

degradasi/penyusutan umur pakai bangunan sebesar 2 % per tahun, sehingga mempengaruhi realisasi capaian kinerja. Sedang masalah yang mendasar untuk meningkatkan pencapaian kinerja lebih lanjut atas IK-Sasaran ini adalah sangat klasik yaitu keterbatasan anggaran. Karena kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan serta pemeliharaan yang berkelanjutan dari bangunan gedung memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga difokuskan pada prioritas Kabupaten Malang untuk penangannya. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : Ke depan, selain terus membangun bangunan gedung perkantoran Pemkab Malang di Kepanjen dan wilayah Kabupaten lainnya, (bila anggaran memungkinkan dan berdasarkan skala prioritas) akan dilakukan langkah nyata untuk mengurangi jumlah bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang rusak khususnya yang masuk kategori ”Rusak Berat” serta meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang agar dapat secara lestari dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik melalui anggaran pada DCKTR maupun secara berkoordinasi dengan instansi-instansi sektoral lainnya. Di samping itu, selain bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang dikelola langsung oleh DCKTR, DCKTR tetap berkewajiban melaksanakan inventarisasi yang berkelanjutan atas kebutuhan dan status kelayakan bangunan gedung dan rumah aset Pemkab Malang yang menjadi obyek kelola Instansi sektoral lainnya. Hal ini perlu, selain sebagai dasar koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan, juga sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan bangunan gedung aset Pemkab Malang secara keseluruhan sebagaimana diamanatkan dalam Butir 0 Pasal 6 Perbup Malang No. 14/2008 adalah “pembangunan dan pemeliharaan gedung–gedung aset daerah, pembinaan teknis dan pengawasan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah aset Pemerintah Daerah”. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah a) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang -

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang



35

D. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab antara lain : Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja ini adalah : a)

luasnya lingkup wilayah dari sebaran lingkungan permukiman RT yang harus dilakukan penilaian kondisi kualitas PDP-nya ;

b) banyaknya ragam jenis fisik untuk masing-masing PDP yang harus dinilai kondisi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dari sebuah lingkungan permukiman ; c)

tingkat kebutuhan dan pemenuhan PDP yang berbeda untuk setiap lingkungan permukiman ;

d) kondisi kualitas PDP yang bisa berubah-ubah dalam masa penilaian serta e)

metode survey dan penggalian data pada inventarisasi/pendataan kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang masih belum akurat. Kesemua kendala tersebut bermuara pada hasil pendataan kondisi kualitas PDP lingkungan permukiman seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang masih belum akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil kondisi kualitas PDP di lapangan.

Permasalahannya, untuk melaksanakan survey atau sensus guna menginventarisasi atau mendata serta memantau secara berkelanjutan kondisi kualitas PDP dari sebagian atau seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang dibutuhkan sumberdaya organisasi yang besar khususnya personil dan anggaran. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Bidang Permukiman berupaya untuk selalu mereview dan memperbaharui status dari Database infrastruktur Cipta Karya Kabupaten Malang, yang mencakup database tentang kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang serta menyusun format baku survey guna pelaksanaan inventarisasi dan baku klasifikasi penilaian kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang berkualitas berdasarkan obyek-obyek air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan permukiman dan sarana sanitasi/air limbah ; agar didapat kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT sebagai dasar penilaian kinerja atas target IK-Sasaran, database tersebut juga akan digunakan sebagai acuan program kerja di masa depan yang lebih terarah, berhasilguna dan berdayaguna.


36

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah a. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan -

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK)

-

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Pendamping DAK)

-

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Bantuan Provinsi)

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah -

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum


E. Persentase penduduk yang yang terlayani sarana pengelolaan air limbah Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab antara lain : Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja ini adalah : (i) luasnya lingkup wilayah dari sebaran lingkungan permukiman RT yang harus dilakukan penilaian kondisi kualitas PDP-nya ; (ii) banyaknya ragam jenis fisik untuk masing-masing PDP yang harus dinilai kondisi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan dari sebuah lingkungan permukiman ; (iii) tingkat kebutuhan dan pemenuhan PDP yang berbeda untuk setiap lingkungan permukiman ; (iv) kondisi kualitas PDP yang bisa berubah-ubah dalam masa penilaian serta (v) metode survey dan penggalian data pada inventarisasi/pendataan kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang masih belum akurat. Kesemua kendala tersebut bermuara pada hasil pendataan kondisi kualitas PDP lingkungan permukiman seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang masih belum akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil kondisi kualitas PDP di lapangan. Permasalahannya, untuk melaksanakan survey atau sensus guna menginventarisasi atau mendata serta memantau secara berkelanjutan kondisi kualitas PDP dari sebagian atau seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang dibutuhkan sumberdaya organisasi yang besar khususnya personil dan anggaran.


37

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Bidang Permukiman berupaya untuk selalu mereview dan memperbaharui status dari Database infrastruktur Cipta Karya Kabupaten Malang, yang mencakup database tentang kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT yang ada di wilayah Kabupaten Malang serta menyusun format baku survey guna pelaksanaan inventarisasi dan baku klasifikasi penilaian kondisi kualitas PDP sebuah lingkungan permukiman yang berkualitas berdasarkan obyek-obyek air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan permukiman dan sarana sanitasi/air limbah ; agar didapat kondisi kualitas PDP lingkungan perumahan dari seluruh RT sebagai dasar penilaian kinerja atas target IK-Sasaran, database tersebut juga akan digunakan sebagai acuan program kerja di masa depan yang lebih terarah, berhasilguna dan berdayaguna. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah -

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah

-

Kegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana Air Limbah (Pendamping DAK)


F. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab antara lain : Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja ini adalah : (i) luasnya lingkup wilayah kerja dan menyebarnya pusat-pusat perkotaan/permukiman yang memiliki potensi timbulan sampah besar ; (ii) terbatasnya kompetensi dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah secara swadaya dan mandiri ; (iii) sumberdaya masayarakat belum terkelola dan termobilisasi secara optimal dalam pengelolaan sampah baik melalui penanganan Pemerintah maupun secara mandiri ; (iv) terbatasnya lahan pada kawasan perkotaan untuk pengem-bangan pengelolaan sampah masyarakat mandiri serta


38

(v) rendahnya kesadaran masyarakat di kawasan perdesaan untuk mengelola sampah maupun limbah hasil peternakan/pertanian yang dihasilkannya dengan argumentasi bahwa lahan yang dimiliki masih sangat luas. Permasalahannya adalah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas dibutuhkan sumberdaya organisasi (5M+1I) yang besar baik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, personil, anggaran dan manajemen pengelolaannya. Di sisi lain, apabila permasalahan sampah ditambah limbah pertanian/peternakan tidak secepatnya dikelola dengan baik akan menyebabkan permasalahan penurunan kualitas kesehatan lingkungan serta kualitas lingkungan hidup secara umum akibat pencemaran. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : Ke depan, mengingat keterbatasan sumberdaya organisasi serta sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang ; maka guna meningkatkan volume timbulan sampah yang terkelola, selain tetap memelihara kapasitas dan kompetensi penanganan sampah melalui pola pengangkutan sampah menuju TPA ; penanganan sampah di Kabupaten Malang akan dititikberatkan pada pembinaan dan penumbuhkembangan kompetensi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mandiri. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan -

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

-

Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

-

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

-

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan


G. Persentase RTH publik yang terkelola Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan. Adapun hal – hal utama yang menjadi penyebab antara lain : Beberapa kendala dalam melakukan pengukuran capaian kinerja ini adalah : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

39

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa capaian kinerja IK-Sasaran ini pada tahun ke tahun didasarkan pada hasil kinerja upaya kegiatan perawatan/ pemeliharaan RTH saja, belum spesifik mengarah pada penilaian kualitas keasrian dan keindahan dari RTH-RTH yang dikelola atau belum mengarah pada penilaian kualitas fungsi RTH-RTH tersebut seperti yang diharapkan dari tujuan keberadaan RTH tersebut serta sebagai bagian pengembangan kawasan perkotaan maupun penunjang pembentukan kehidupan sosial masyarakat dari sebuah kawasan permukiman/perkotaan. Perwujudan fungsi RTH-RTH tersebut terkendala oleh hal-hal berikut : (i) luas rata-rata RTH yang kecil dan tidak dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut luasannya ; (ii) sebagian besar RTH yang dikelola merupakan bagian dari jalan/sungai seperti sempadan sungai, median jalan, sempadan jalan dll. yang tidak dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut tanpa mengganggu fungsi utamanya ; (iii) sebagian besar wilayah Kabupaten Malang masih terdiri dari berbagai bentuk RTH seperti hutan lindung, hutan rakyat, sawah, tegalan dll menyebabkan rendahnya prioritas pengembangan RTH yang menjadi bagian pengembangan sebuah kawasan perkotaan maupun penunjang pembentukan kehidupan sosial masyarakat sebuah kawasan permukiman/ perkotaan serta (iv) tidak tersedianya lahan-lahan milik Pemkab Malang yang memadai bagi pengembangan RTH

yang

keberadaannya

signifikan

dalam

pengembangan

sebuah

kawasan

perkotaan/permukiman (misal : alun-alun). Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : Ke depan, walau pengelolaan pertamanan lebih dititkberatkan pada pemeliharaan taman/ruang terbuka hijau aset Pemkab Malang yang telah ada dapat berfungsi sesuai fungsinya ; (apabila anggaran memungkinkan) dilakukan pengembangan baru taman/ruang terbuka hijau dalam berbagai bentuk pada kawasan perkotaan yang tumbuh pesat seperti Kepanjen. Dari sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pemanfaatan tata ruang yang berhasilguna dan berdayaguna secara optimal dan seimbang yang ditandai dengan meningkatnya kuantitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang-nya diperoleh capaian Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang (RTR)yang telah disusun dengan Target 24 RDTR sedangkan Realisasinya 24 RDTR atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik; Dari sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya Kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah yang memadai dan layak dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat serta meningkatny akualitas bangunan masyarakat yang memenuhi standart teknis konstruksi bangunan diperoleh capaian Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang | Laporan Kinerja Tahun 2015

40

digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak dengan Target 74 Unit sedangkan Realisasinya 74 Unit atau tercapai 100 % termasuk dalam katagori Sangat Baik; serta Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang dengan Target 58 Penanganan Kejadian Kebakaran sedangkan Realisasinya 58 Penanganan Kejadian Kebakaran atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Dari sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningktanya cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang layak diperoleh capaian Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan Target 67,18 % sedangkan Realisasinya 63,62 % atau tercapai 94,7% termasuk dalam katagori Sangat Baik; serta Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai dengan Target 62,3% sedangkan Realisasinya 67,4% atau tercapai 98,62% termasuk dalam katagori Sangat Baik; Dari sasaran strategis yang keempat yaitu Meningkatnya kualitas kebersihan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang ditandai oleh meningkatnya kualias dan kuantitas pengolaan persampahan serta pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan diperoleh capaian Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola dengan Target 53% sedangkan Realisasinya 52,5% atau tercapai 99,11% termasuk dalam katagori Sangat Baik; serta Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan dengan Target 24 Lokasi sedangkan Realisasinya 24 Lokasi atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik; dan Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman dengan Target 100% sedangkan Realisasinya 100% atau tercapai 100% termasuk dalam katagori Sangat Baik. Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis yang menjadi core area pada dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tersebut diatas seluruhnya mencapai nilai 95,30 %. hal ini berarti memenuhi kategori nilai capaian sasaran strategis Dinas cipta karya dan tata ruang pada tahun 2014 adalah Sangat Berhasil. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut, program /kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah a. Program Pengelolaan Ruang Tebuka Hijau -

Kegiatan Pemeliharaan RTH

-

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH

b. Program Pengelolaan Areal Pemakaman -

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



41

3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN Ditinjau dari segi jumlah personil secara keseluruhan dibandingkan dengan tingkat luas pelayanan di Kabupaten Malang, tentunya masih sangat kurang memadai. Jumlah personil di daerah yang diwakili di UPTD terlihat pegawai dengan strata pendidikan sekolah dasar (SD) masih cukup besar jumlahnya. Namun demikian, dari jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya target yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya di daerah. Sedangkan ditinjau dari segi anggaran, pada tahun 2015 ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mendapatkan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 137.332.028.500,- Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran startegis yang telah ditetapkan, dimana pada akhir tahun anggaran 2015 diperoleh capaian Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang tercapai Jumlah Dokumen Materi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Ruang (RTR)yang telah disusun tercapai 100 %; Proporsi bangunan aset Pemkab Malang yang digunakan sesuai fungsinya dengan memadai dan layak tercapai 100 %; Jumlah penanganan kejadian kebakaran di Kabupaten Malang tercapai 100%; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman tercapai 94,7%; Prosentase penduduk yang mendapatkan akses air Limbah yang Memadai tercapai 98,62%; Prosentase volume sampah di wlayah Kabupaten malang yang terkelola tercapai 99,11%; Jumlah RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan tercapai 100%; Jumlah Perijinan Pelayanan Permakaman tercapai 100%. Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan NO 1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang

1.Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 2. a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) b. Persentase

Anggaran (Rp)

% Anggaran

3.195.260.000,-

2,32%

25.874.581.000,-

18,84%

105.176.000,-

0,076%


42

memenuhi standar teknis

3

4

Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) Peningkatan 3. a. Persentase akses/layanan air penduduk yang minum dan mendapatkan akses air pengelolaan Air minum Limbah yang layak b.Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah Peningkatan 4. a. Persentase kawasan kebersihan kawasan kota dan perdesaan perkotaan, perdesaan dengan kategori bersih dan Ruang Terbuka dari sampah Hijau (RTH) b. Persentase RTH publik yang terkelola

18.739.137.830,-

13,64%

1.982.529.600,-

1,44%

10.825.450.598,-

7,88%

6.877.232.601,-

5,00%

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran N

Sasaran

Indikator

O

Strategis

Kinerja

Peningkata n Pemanfaata n Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Peningkata n kualitas dan kuantitas bangunan gedung Pemerintah dan masyarakat yang memenuhi standar teknis

1.Persentas e luas Pemanfaata n Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 2. a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) b. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) 3. a. Persentase penduduk yang

1

2

3

Peningkata n akses/layan an air

Realisasi Targ Realis

Anggaran Capai

Alokasi

Realisasi

Capai

et

asi

an

an

50%

41,11 %

82,22 %

3.195.260.0 00,-

3.007.509.5 00,-

94,12 %

64,92 %

64,92 %

100%

25.874.581. 000,-

25.705.074. 145,-

99,34 %

8,50 %

9,83 %

115,65 %

105.176.00 0,-

96.283.500, -

91,54 %

68%

66,64 %

98%

18.739.137. 830,-

18.638.441 800,-

99,46 %


43

minum dan pengelolaan Air Limbah yang layak

4

Peningkata n kebersihan kawasan perkotaan, perdesaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

mendapatk an akses air minum b.Persentas e penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah 4. a. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah b. Persentase RTH publik yang terkelola

73,48 %

70,66 %

55%

54%

0,15 %

0,15%

96,16 %

1.982.529.6 00,-

1.947.994.6 00,-

98,25 %

98,18 %

10.825.450. 598,-

10.466.078. 694,-

96,68 %

100%

6.877.232.6 01,-

6.566.600.4 53,-

95,48 %

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya NO

Indikator

% Capaian

Strategis

Kinerja

Kinerja

1.Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 2. a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) b. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) 3. a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air

82,22%

94,12%

-14%

100%

99,34%

1%

115,65%

91,54%

20,85%

98%

99,46%

-1,49%

1


2


3

%

Sasaran

Peningkatan akses/layanan air minum dan pengelolaan

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi


44

Air Limbah yang layak

4

B.


minum b.Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah 4. a. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah b. Persentase RTH publik yang terkelola

96,16%

98,25%

2,17%

98,18%

96,68%

1,53%

100%

95,48%

4,52%

REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja (LKj). Akuntabilitas keuangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang diuraikan sebagai berikut : 1.

Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan Pada tahun anggaran 2015 pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 146.810.084.889,25 yang terdiri atas :

2.

 Belanja Tidak Langsung sebesar

: Rp. 11.121.790.204,00

 Belanja Langsung sebesar

: Rp. 135.688.294.685,25

Analisis Selisih Anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang TA 2015 Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji. Belanja tidak langsung 

Anggaran DPPA

: Rp. 11.535.670.056,00



Realisasi Belanja

: Rp. 11.121.790.204,00 (96,41%)



Sisa Anggaran

: Rp.

413.879.852,00


45

Belanja langsung 

Anggaran DPPA

: Rp. 137.332.028.500,20



Realisasi Belanja

: Rp. 135.688.294.685,25 (98,80%)



Sisa Anggaran TOTAL

: Rp. 1.643.733.814,95

Pada tahun anggaran 2015, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melaksanakan 19 program dan 47 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung

sebesar

Rp.

146.810.084.889,25

dimana

realisasi

anggaran

Program/Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun anggaran 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10 Tabel : III.B.2.1. REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2015 ANGGARAN (Rp.) SASARAN STRATEGIS/PROGAM/KEGIATAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA (%)

1. Program : Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

1.907.460.000

1.906.060.000

99,93

190.000.000

187.314.500

98,59

105.176.000

96.283.500

91,55

1.098.500.000

914.135.000

83,22

2. Program : Pemanfaatan Ruang a. Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Fasilitasi Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

4. Program : Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong a. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

2.669.099.570

2.650.773.000

99,31

b. Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong (Bantuan

5.997.647.000

5.98111.414.900

99,73

Provinsi) 5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Bantuan Provinsi) 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

6.373.888.000

6.302.244.000

98,88

24.578.523.000

24.479.331.200

99,60

292.694.000

281.604.000

96,21

dan Air

Limbah a. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Limbah b. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum c. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Penyediaan Prasarana dan

122.546.220

121.060.500

98.79

1.803.093.000

1.755.399.927

97,35

1.689.835.600

1.666.390.600

98,61

Sarana Air Bersih dan PLP d. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (Pendamping DAK)


46

7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (DAK)

5.096.218.637

5.093.832.726

99,95

7.130.947.473.20

7.065.140.974

99,08

6.389.425.500

6.358.407.600

99,51

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

4.229.329.899

4.283.300.812

99,63

b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

4.354.396.400

4.108.284.482

94,35

1.873.289.299

1.826.768.400

97,52

298.435.000

247.725.000

83,01

4.621.621.000

4.591.488.000

99,35

6.737.307.601

6.445.600.453

95,67

85.000.000

75.075.000

88,32

54.925.000

45.925.000

83,61

15.879.084.400

15.775.177.545

99,35

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

739.078.645

731.248.600

98,94

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

126.832.000

109.989.840

86,72

9.766.536.400

9.726.376.400

99,59

228.860.200

203.520.200

88,93

1.247.372.015

1.185.419.435

95,03

5.716.836.200

5.688.211.200

99,50

12.667.805.200

12.664.963.000

99,98

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Pendamping DAK) c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Bantuan Provinsi) 8. Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan

Persampahan c. Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan d. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengolahan Persampahan e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (Bantuan Provinsi) 9. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a. Pemeliharaan RTH b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH 10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman a. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 11 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor

d. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah gedung kantor e. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Rumah Dinas / Gedung Kantor /Aset Daerah 12 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a. 14

Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana Olahraga Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

a.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

15. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

99.060.000

92.116.763

92,99

743.100.000

714.100.000

96,10

15.831.750

15.831.750

100

143.285.000

142.580.000

99,51

23.566.400

23.566.400

100

768.117.841

743.294.470

96,77

19.152.000

19.152.000

100

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

157.918.000

157.918.000

100

i. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

214.439.100

214.062.938

99,82

j. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

269.114.200

261.853.720

97,30

165.396.250

165.373.250

99,99

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–Undangan

16. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu


47

17. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

36.800.000

36.680.000

99,67

255.136.300

254.161.200

99,62

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

64.999.600

64.999.600

100

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

47.048.800

47.048.800

100

167.300.000

167.090.000

99,87

11.535.670.056

11.121.790.204

96.41

148.867.698.556,20 146.810.084.889,25

98,62

18. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

19. Program : Pengembangan Data/Informasi a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan I. Gaji dan Tunjangan T O T A L

Sesuai analisis kinerja keuangan dari anggaran sebesar Rp.148.867.698.556,20 terealisasi

Rp.

146.810.084.889,25

atau

98,62%.

Adanya

sisa

terhadap

pelaksanaan belanja tersebut merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji serta selisih antara pagu dan kontrak.


48

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN Pengukuran kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Hasil akuntabilitas kinerja perwujudan ke-empat Sasaran Strategis tersebut dalam bentuk capaian kinerja atas target-target ke-empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut pada tahun 2015 adalah sebagaimana pada tabel di bawah. No.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.

Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang 1. sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2.


3.


64,92%

2.b. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab)

9,83%

Peningkatan akses/layanan air minum 3.a Persentase penduduk yang mendapatkan dan pengelolaan Air Limbah yang layak akses air minum


41,11%

2.a. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang)

3.b Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah 4.

CAPAIAN KINERJA (%)

66,64%

70,66%

4.a. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah Skala Kabupaten 4.b. Persentase RTH publik yang terkelola


54%

0,15%

49

Adapun kesimpulan Capaian, Tujuan, Sasaran dan Indikator dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : 1. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan target sebesar 50% sedangkan realisasinya sebesar 41,11% atau tercapai 82,22% termasuk dalam kategori Sangat Baik; 2. Persentase bangunan berkondisi baik (aset Pemkab Malang) dengan target sebesar 64,92% sedangkan realisasinya sebesar 64,92% atau tercapai 100% termasuk dalam kategori Sangat Baik; 3. Persentase Bangunan yang sesuai persyaratan teknis (bangunan non aset pemkab) dengan target sebesar 8,50% sedangkan realisasinya sebesar 115,64% atau tercapai 100% termasuk dalam kategori Sangat Baik; 4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan target sebesar 68% sedangkan realisasinya sebesar 66,64% atau tercapai 98% termasuk dalam kategori Sangat Baik; 5. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah dengan target sebesar 73,50% sedangkan realisasinya sebesar 70,66% atau tercapai 96,13% termasuk dalam kategori Sangat Baik; 6. Persentase kawasan kota dan perdesaan dengan kategori bersih dari sampah dengan target sebesar 55% sedangkan realisasinya sebesar 54% atau tercapai 98,18% termasuk dalam kategori Sangat Baik; 7. Persentase

RTH publik yang terkelola dengan target sebesar 0,15% sedangkan

realisasinya sebesar 0,15% atau tercapai 100% termasuk dalam kategori Sangat Baik. Memperhatikan uraian analisa akuntabilitas kinerja di atas, maka dapat disimpulkan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi manajemen kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015, Rencana Kerja (Renja) 2015, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKj) dan Evaluasi LKj.

2.

LKj Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2015 menyajikan berbagai keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Adapun capaian Indikator Kinerja (IK) 4 (empat) Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut; 4 (empat) IK-Sasaran memiliki

capaian

kinerja

“Sangat

Berhasil”

dengan

rata-rata

capaian

(90 % - 100 %).


50

3.

Dari sisi kinerja anggaran, guna menunjang pencapaian IK-Sasaran dimaksud, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. 135.688.294.685,25 (98,80 %) dari total anggaran DCKTR Kabupaten Malang tahun 2015 sebesar Rp. 137.332.028.500,20 (PAK).

Adapun

realisasi

anggaran

total

DCKTR

adalah

sebesar

Rp. 146.810.084.889,25 (98,62%) dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 148.867.698.556,20. 4.

Hasil capaian kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang tahun 2015 secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai capaian target indikator kinerja yang ada memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sangat ditentukan oleh stakeholder sebagai bagian dari kinerja penyelenggara pembangunan. Demikian, uraian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Malang Tahun 2015 yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi dalam upaya perwujudan dan pencapaian Sasaran Strategis yang diharapkan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 (satu) tahun anggaran. Kurang lebihnya dalam penyusunan LKj ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih. Kepanjen,

Pebruari 2016

KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN MALANG

Ir. ROMDHONI Pembina Utama Muda NIP. 19620919 199001 1 007


51

Jalan Trunojoyo Kav.6 Kepanjen (0341) , Fax. (0341) K E P A N J E N

Recommend Documents