PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN Telp / Fax (0272) 321044, 323566
PENETAPAN NOMOR: W12.U9/ 125/Pdt.04.01/ I / 2016 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN Membaca :
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Menimbang: 1. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2012 tersebut diatas yang menentukan bahwa besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten; 2. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 17 Maret 2015, No. W12.U9/692/Pdt.04.01/3/2015tentang Taksiran Panjar Biaya dan Panggilan /Pemberitahuan dalam Perkara Perdata perlu dilakukan perbaikan ; 3. Bahwa oleh karena itu, maka biaya proses penyelesaian perkara perdata yang akan ditetapkan di bawah ini, dilakukan bersama dan menjadi satu kesatuan dengan pembayaran panjar biaya perkara perdata serta dipertanggungjawabkan kepada pihakpihak yang berperkara; 4. Bahwa dalam penetapan ini perlu pula ditentukan penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses penyelesaian perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran penetapan ini; Mengingat:
1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang No. 49 Tahun 2009; 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 4. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai; 5. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum; 7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 002A/SK/PAN/1/2013 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2012; 8. HIR (Herzien Inlandesch Reglement) Staatblad 1941 No. 44;
M E N E T A P K A N: PERTAMA : 1. Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, Nomor: W12.U9/692/Pdt.04.01/3/2015, tanggal17 Maret 2015, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten; 2. Menetapkan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten tahun 2015; KEDUA
: Biaya proses mencakup antara lain: 1. Perkara Perdata Gugatan, 2. Perkara Perdata Permohonan, 3. Proses Eksekusi/Eksekusi Lelang;
KETIGA
: Besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana terdapat dalam lampiran penetapan ini;
KEEMPAT : Biaya proses sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain: a. Alat Tulis Kantor (ATK); b. Penggandaan Salinan Putusan dan fotocopy bukti pengiriman biaya perkara c. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis dipakai; d. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; e. Biaya pengiriman surat-surat yang berkaitan dengan perkara; KELIMA
: Pemungutan biaya proses dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara;
KEENAM
: Menunjuk Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten sebagai pengelola biaya proses dan selanjutnya Panitera/Sekretaris menunjuk bendahara biaya proses guna melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Menerima,menyimpan dan mengeluarkan biaya proses; b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses; c. Menerima dan mengeluarkan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : K l a t e n Pada tanggal : 29Januari2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN,
TTD ( PURWANTO, SH.) NIP. 196107061988031004
Daftar Lampiran
:I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 125 /Pdt.04.01/ I /2016 Tanggal : 29Januari 2016 RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP) ADMINISTRASI GUGATAN / PERLAWANAN / DERDEN VERZET PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN
No.
KOMPOSISI
Urut
BIAYA
KET
1.
Administrasi
2.
Sampul / Map
Rp. 5.000,-
3.
PencetakanBlangkoPenetapan,PenunjukanMajelis Hakim, PenunjukanPeniteraPengganti, PenetapanHariSidang, BlangkoMediasi, Blangko Amar Putusan, BlangkoRelaasPanggilandaninstrumenlainnya.
Rp. 4.000,-
4.
Rp. 80.000,-
Rp. 21.000,-
5.
Kertas HVS,KertasKonsep, Tinta, Ballpoint danCatridge Biayapengirimansurat-surat
6.
PemberkasandanPenjilidanberkasperkara
Rp. 10.000,-
7.
Penggandaansalinanputusan, CD, sampuldanpencetakan Biayalangganansmspengingat
Rp. 15.000,-
8.
JUMLAH
Rp. 15.000,-
Rp. 10.000,Rp.80.000,-
Rp.80.000,-
Klaten, 29Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN,
TTD ( PURWANTO, SH.) NIP. 196107061988031004
Daftar Lampiran
: II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/125 /Pdt.04.01/ I /2016 Tanggal : 29Januari 2016 RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP) ADMINISTRASI PERMOHONAN PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN
No.
KOMPOSISI
Urut
BIAYA
KET
1.
Administrasi
2.
Sampul / Map
Rp. 6.000,-
3.
PencetakanBlangkoPenetapan, PenunjukanMajelis Hakim, PenunjukanPeniteraPengganti, PenetapanHariSidang, Blangko Amar Putusan, BlangkoRelaasPanggilandaninstrumenlainnya
Rp. 3.000,-
4.
Rp. 50.000,-
Rp. 12.000,-
5.
Kertas HVS, KertasKonsep , Tinta, Ballpoint danCatridge Biayapengirimansurat-surat
6.
PemberkasandanPenjilidanberkasperkara
Rp. 10.000,-
7.
PenggandaansalinanputusanCD, sampuldanpencetakan
Rp.15.000,-
JUMLAH
Rp. 4.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 50.000,-
Klaten, 29Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN,
TTD ( PURWANTO, SH.) NIP. 196107061988031004
Daftar Lampiran
: III
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 125 /Pdt.04.01/I/2016 Tanggal : 29Januari 2016 RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP) ADMINISTRASI PERKARA EKSEKUSI RIIL/LELANG PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN
No.
KOMPOSISI
Urut
BIAYA
KET
1.
Administrasi
2.
Kertas HVS, Map, Tinta, Ballpoint danCatridge
Rp. 20.000,-
3.
PengirimanSurat-surat danPemberkasanbendelperkaraeksekusi Penjilidan
Rp. 20.000,-
4.
Rp. 50.000,-
JUMLAH
lain
Rp. 10.000,Rp. 50.000,-
Rp. 50.000,-
Klaten, 29Januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN,
TTD ( PURWANTO, SH.) NIP. 196107061988031004
PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN Telp / Fax (0272) 321044, 323566
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN NOMOR: W12.U9/ 12 /Pdt.04.01/ I/2016 TENTANG PENETAPAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA DAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM PERKARA PERDATA KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN Membaca
:
1. Surat Keputusan KMA. No. 032/SK/IV/2006 tanggal : 4 April 2006 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Agustus 2006 Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ; 3. Surat Keputusan KMA tnggal 29 Agustus 2007 No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.
Menimbang
:
1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata dan besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, tanggal 17 Maret 2015 Nomor: W12.U9/692/Pdt.04.01/3/2015tentang Penetapan taksiran panjar biaya dan Panggilan/Pemberitahuan dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh Pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara perdata baik di tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Klaten; 2. Bahwa untuk menentukan / menyesuaikan besar kecilnya uang panjar biaya perkara perdata dan Ongkos Kejurusitaan di Pengadilan Negeri Klaten, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak dan atau jumlah Subyek hukum (pihak) maupun Obyek hukumnya ; 3. Bahwa besarnya uang panjar biaya perkara sebagaimana dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 17 Maret 2015, No. W12.U9/692/Pdt.04.01/3/2015dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan menyesuaikan keadaan saat ini ; 4. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB. Klaten;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undangundang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undangundang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 4. Reglemen............................................
4. Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herzien Indonesich Reglement, Staatsblad 1926-559 Jo. Staatsblad 1941 ; 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang JenisdanTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 02 Tahun 2009 Tertanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 1557 /KPT-PDT/X/2008 tentang Penyesuaian Biaya Banding Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Semarang; M E M U T U S K A N: Menetapkan
:
PERTAMA
:
1. Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, tanggal 17 Maret 2015 Nomor : W12.U9/692/Pdt.04.01/3/2015Tentang Penetapan Taksiran Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam perkara perdata; 2. Menetapkan Taksiran Panjar Biaya Perkara dan Pemberitahuan dalam perkara perdata tahun 2016;
Biaya Panggilan /
KEDUA
:
Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini;
KETIGA
:
Besarnya Biaya Panggilan / Pemberitahuan Jurusita per Kecamatan pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten adalah sebagaimana dalam daftar lampiran II Surat Keputusan ini;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : K l a t e n Pada tanggal
:29Januari 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN,
TTD ( PURWANTO, SH.) NIP. 196107061988031004
Daftar Lampiran
:I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/125/Pdt.04.01/ I /2016 Tanggal : 29 Januari2016 BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PER - KECAMATAN MELIPUTI DAERAH No. 1.
2.
3.
Wilayah Keterangan
Besarnya Uang Panjar
RADIUS I 1. Kecamatan Klaten Selatan 2. Kecamatan Klaten Tengah 3. Kecamatan Klaten Utara
Rp. 60.000,Rp. 60.000,Rp. 60.000,-
RADIUS II 1. Kecamatan Ceper 2. Kecamatan Delanggu 3. Kecamatan Jatinom 4. Kecamatan Jogonalan 5. Kecamatan Kalikotes 6. Kecamatan Karanganom 7. Kecamatan Kebonarum 8. Kecamatan Ngawen 9. Kecamatan Pedan 10. Kecamatan Prambanan 11. Kecamatan Trucuk 12. Kecamatan Wedi
Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,-
RADIUS III 1. Kecamatan Cawas 2. Kecamatan Gantiwarno 3. Kecamatan Juwiring 4.Kecamatan Karangdowo 5. Kecamatan Manisrenggo 6. Kecamatan Polanharjo 7. Kecamatan Tulung 8. Kecamatan Wonosari 9. Kecamatan Bayat 10. Kecamatan Karangnongko 11. Kecamatan Kemalang
Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 75.000,-
Keterangan
4.
Biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk diluar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IB. Klaten (Jawa Tengah) menyesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan yang telah ditentukan oleh masing-masing Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
5.
Biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk diluar Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperhitungkan ditentukan sebesar Rp. 150.000,-
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN,
TTD ( PURWANTO, SH.) NIP. 196107061988031004
