PENGADILAN NEGERI KLAS I B KLATEN JL. RAYA KLATEN – SOLO KM. 2 KLATEN Telp / Fax (0272) 321044, 323566 PENETAPAN NOMOR: W12.U9/ 692
/Pdt.04.01/ 3 /2015
TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN Membaca :
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
Menimbang: 1. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2009 tersebut diatas yang menentukan bahwa besaran panjar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten; 2. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 April 2014, No. W12.U9/644/Pdt.04.01/4/2014 tentang Taksiran Panjar Biaya dan Panggilan /Pemberitahuan dalam Perkara Perdata sudah memuat/menentukan besaran biaya proses penyelesaian perkara perdata dimaksud ; 3. Bahwa oleh karena itu, maka biaya proses penyelesaian perkara perdata yang akan ditetapkan di bawah ini, dilakukan bersama dan menjadi satu kesatuan dengan pembayaran panjar biaya perkara perdata serta dipertanggungjawabkan kepada pihakpihak yang berperkara; 4. Bahwa dalam penetapan ini perlu pula ditentukan penggunaan dan pengelolaan panjar biaya proses penyelesaian perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam lampiran penetapan ini; Mengingat:
1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undangundang No. 49 Tahun 2009; 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 4. HIR (Herzien Inlandesch Reglement) Staatblad 1941 No. 44; M E N E T A P K A N:
PERTAMA : Menyatakan mencabut dan menetapkan kembali Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, Nomor: W12.U9/644/Pdt.04.01/4/2014, tanggal 14 April 2014, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten; KEDUA...........
KEDUA
: Biaya proses mencakup antara lain: 1. Perkara Perdata Gugatan, 2. Perkara Perdata Permohonan, 3. Perkara Proses Banding, 4. Perkara Proses Kasasi, 5. Perkara Proses Peninjauan Kembali, 6. Proses Sita Jaminan, 7. Proses Angkat Sita Jaminan dan 8. Proses Eksekusi/Eksekusi Lelang ;
KETIGA
: Besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana terdapat dalam lampiran penetapan ini ;
KEEMPAT : Biaya proses sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain: a. Alat Tulis Kantor (ATK); b. Penggandaan /fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara; c. Penggandaan Salinan perkara d. Pengadaan perlengkapan kerja kepaniteraan yang habis dipakai; e. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; f. Insentif Pengelola KELIMA
: Pemungutan biaya proses dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara;
KEENAM
: Menunjuk Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten sebagai pengelola biaya proses dan selanjutnya Panitera/Sekretaris menunjuk bendahara biaya proses guna melaksanakan hal-hal sebagai berikut: a. Menerima,menyimpan dan mengeluarkan biaya proses; b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses; c. Menerima dan mengeluarkan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : K l a t e n Pada tanggal : 17 Maret 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.
Daftar Lampiran
:I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 692 /Pdt.04.01/ 3 /2015 Tanggal : 17 Maret 2015 RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKPB) ADMINISTRASI GUGATAN / PERMOHONAN PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN
No.
KOMPOSISI
Urut
BIAYA
KET
1.
Administrasi
2.
Sampul / Map
Rp. 5.000,-
3.
4.
Pencetakan Blangko Penetapan: - Penunjukan Majelis Hakim - Penunjukan Penitera Pengganti - Penetapan Hari Sidang - Blangko Mediasi - Blangko Amar Putusan - Blangko Relaas Panggilan Kertas Konsep untuk BA sidang
Rp. 500,Rp. 500,Rp. 500,Rp. 500,Rp. 500,Rp. 500,Rp. 2.000,-
5.
Kertas HVS, Tinta, Ballpoint dan Catridge
Rp. 10.000,-
6.
Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara
Rp. 10.000,-
7.
Penggandaan salinan putusan untuk para pihak
Rp. 10.000,-
8.
Insentif Pengelola
Rp. 10.000,-
JUMLAH
Rp. 50.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 50.000,-
Klaten, 17 Maret 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.
Daftar Lampiran
: II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 692 /Pdt.04.01/ 3 /2015 Tanggal : 17 Maret 2015 RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKPB) ADMINISTRASI PERKARA BANDING PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN
No.
KOMPOSISI
Urut
BIAYA
KET
1.
Administrasi
2.
Kertas HVS, Map, Tinta, Ballpoint dan Catridge
Rp. 20.000,-
3.
Penggandaan salinan putusan Pengadilan Negeri untuk dikirim ke PT. Semarang
Rp. 10.000,-
4.
Pemberkasan dan penjilidan bendel B
Rp. 10.000,-
5.
Insentif pengelola
Rp. 10.000,-
JUMLAH
Rp. 50.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 50.000,-
Klaten, 17 Maret 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.
Daftar Lampiran
: III
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 692 /Pdt.04.01/ 3 /2015 Tanggal : 17 Maret 2015 RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKPB) ADMINISTRASI PERKARA KASASI/PENINNJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN
No.
KOMPOSISI
Urut
BIAYA
1.
Administrasi
2.
Kertas HVS, Map, Tinta, Ballpoint dan Catridge
3.
Penggandaan salinan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI Pemberkasan dan Penjilidan bendel B perkara kasasi / peninjauan kembali Insentif pengelola
4. 5.
JUMLAH
KET
Rp. 90.000,Rp. 20.000,-
Rp. 30.000,Rp. 30.000,Rp. 10.000,Rp. 90.000,-
Rp. 90.000,-
Klaten, 17 Maret 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.
Daftar Lampiran
: IV
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 692 /Pdt.04.01/ 3 /2015 Tanggal : 17 Maret 2015 RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKPB) ADMINISTRASI PERKARA EKSEKUSI RIIL/LELANG PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN
No.
KOMPOSISI
Urut
BIAYA
KET
1.
Administrasi
Rp. 50.000,-
2.
Kertas HVS, Map, Tinta, Ballpoint dan Catridge
Rp. 20.000,-
3.
Insentif Pengelola
Rp. 10.000,-
4.
Pengiriman Surat-surat lain dan Pemberkasan bendel perkara eksekusi JUMLAH Rp. 50.000,-
Rp. 20.000,Rp. 50.000,-
Klaten, 17 Maret 2015 KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN JL. KLATEN-SOLO KM. 2 KLATEN 57435 KLATEN - JAWA TENGAH KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN NOMOR: W12.U9/ 692 /Pdt.04.01/ 3 /2015 TENTANG PENETAPAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA DAN BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DALAM PERKARA PERDATA KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN Membaca
:
1. Surat Keputusan KMA. No. 032/SK/IV/2006 tanggal : 4 April 2006 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Agustus 2006 Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ; 3. Surat Keputusan KMA tnggal 29 Agustus 2007 No. 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.
Menimbang
:
1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata dan besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, tanggal 14 April 2014 Nomor: W12.U9/644/Pdt.04.01/4/2014 tentang Penetapan taksiran panjar biaya dan Panggilan/Pemberitahuan dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh Pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara perdata baik di tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Klaten ; 2. Bahwa untuk menentukan / menyesuaikan besar kecilnya uang panjar biaya perkara perdata dan Ongkos Kejurusitaan di Pengadilan Negeri Klaten, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak dan atau jumlah Subyek hukum (pihak) maupun Obyek hukumnya ; 3. Bahwa besarnya uang panjar biaya perkara sebagaimana dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 April 2014, No. W12.U9/644/Pdt.04.01/4/2014 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perkekonomian yang ada, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan menyesuaikan keadaan saat ini ; 4. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB. Klaten;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undangundang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undangundang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 4. Reglemen............................................
4. Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herzien Indonesich Reglement, Staatsblad 1926-559 Jo. Staatsblad 1941 ; 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ; 6. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 02 Tahun 2009 Tertanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 1557 /KPT-PDT/X/2008 tentang Penyesuaian Biaya Banding Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Semarang ; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
1. Mencabut dan Menetapkan Kembali Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten, tanggal 14 April 2014 Nomor : W12.U9/644/Pdt.04.01/4/2014 Tentang Penetapan taksiran panjar biaya perkara dan biaya panggilan/Pemberitahuan dalam perkara perdata ; 2. Biaya Panjar Perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, dan peninjauan Kembali yang Subyek atau Obyeknya lebih dari 1 (satu), maka besarnya uang panjar biaya perkara akan diperhitungkan lebih besar dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
KEDUA
:
Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten adalah sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini;
KETIGA
:
Besarnya biaya Pekerjaan Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas IB Klaten adalah sebagaimana dalam daftar lampiran II Surat Keputusan ini;
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : K l a t e n Pada tanggal
:
17 Maret 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.
Daftar Lampiran
:I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 692 /Pdt.04.01/ 3 /2015 Tanggal : 17 Maret 2015 PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KLATEN 1.
PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN / PERLAWANAN
NO. URAIAN 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. PNBP Relas Panggilan Pertama 4. Panggilan P 2X 5. Panggilan T 3X 6. Panggilan Mediasi P 2X 7. Panggilan Mediasi T 2X 8. Sumpah Saksi 9. Redaksi Putusan 10. Materai Putusan 11. Pemberitahuan Putusan
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
BIAYA 30.000,50.000,5.000,70.000,70.000,70.000,70.000,20.000,5.000,6.000,70.000,-
JUMLAH 2.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
JUMLAH 30.000,50.000,5.000,140.000,210.000,140.000,140.000,20.000,5.000,6.000,70.000,-
Rp.
816.000,-
KETERANGAN Untuk satu Penggugat dan satu Tergugat dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Klaten
PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN
NO. URAIAN 1. Pendaftaran
Rp.
BIAYA 30.000,-
Rp.
JUMLAH 30.000,-
5.000,50.000,-
Rp. Rp.
5.000,50.000,-
2.
PNBP Relas Panggilan Pertama
3.
Biaya Proses
Rp. Rp.
4.
Panggilan P 2X
Rp.
70.000,-
Rp.
140.000,-
5.
Sumpah Saksi
Rp.
20.000,-
Rp.
20.000,-
6.
Redaksi Putusan
Rp.
5.000,-
Rp.
5.000,-
7.
Materai Putusan
Rp.
6.000,-
Rp.
6.000,-
Rp.
256.000,-
JUMLAH 3.
KETERANGAN Untuk satu Pemohon dan satu Termohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Klaten
PANJAR PERKARA TINGKAT BANDING
NO. URAIAN 1. Pendaftaran 2. Biaya Proses 3. PNBP Relas Pemberitahuan Pertama 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pemberitahuan Banding Pemberitahuan Memori Banding Pemberitahuan Kontra Memori Banding Inzage Dikirim ke Pengadilan Tinggi Kirim Berkas Pemberitahuan Putusan JUMLAH
Rp. Rp.
BIAYA 50.000,50.000,-
Rp. Rp.
JUMLAH 50.000,50.000,-
Rp.
5.000,-
Rp.
5.000,-
Rp. Rp.
70.000,70.000,-
Rp. Rp.
70.000,70.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
70.000,140.000,150.000,55.000,140.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
70.000,140.000,150.000,55.000,140.000,-
Rp.
800.000,-
KETERANGAN Untuk satu Pembanding dan satu Terbanding dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Klaten
4.
PANJAR PERKARA TINGKAT KASASI
NO. URAIAN 1. Pendaftaran 2.
Biaya Proses
3.
PNBP Relas Pemberitahuan Pertama
Rp.
BIAYA 50.000,-
Rp.
JUMLAH 50.000,-
Rp.
50.000,-
Rp.
50.000,-
5.000,70.000,-
Rp. Rp.
5.000,70.000,-
4.
Pemberitahuan Kasasi
Rp. Rp.
5.
Pemberitahuan Memori Kasasi
Rp.
70.000,-
Rp.
70.000,-
6.
Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi
Rp.
70.000,-
Rp.
70.000,-
7.
Dikirim ke MA
Rp.
500.000,-
Rp.
500.000,-
8.
Kirim Berkas
Rp.
100.000,-
Rp.
100.000,-
9.
Pemberitahuan Putusan
Rp.
140.000,-
Rp.
140.000,-
Rp.
1.055.000,-
JUMLAH 5.
KETERANGAN Untuk satu Pemohon dan satu Termohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Klaten
PANJAR PERKARA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
NO. URAIAN 1. Pendaftaran 2.
Biaya Proses
3.
PNBP Relas Pemberitahuan Pertama
Rp.
BIAYA 200.000,-
JUMLAH Rp. 200.000,-
Rp.
90.000,-
Rp.
90.000,-
5.000,70.000,-
Rp. Rp.
5.000,70.000,-
4.
Pemberitahuan PK
Rp. Rp.
5.
Pemberitahuan Memori PK
Rp.
70.000,-
Rp.
70.000,-
6.
Pemberitahuan Jawaban PK
Rp.
70.000,-
Rp.
70.000,-
7.
Dikirim ke MA
Rp.
2.500.000,-
Rp.
2.500.000,-
8.
Kirim Berkas
Rp.
100.000,-
Rp.
100.000,-
9.
Pemberitahuan Putusan
Rp.
140.000,-
Rp.
140.000,-
Rp.
3.245.000,-
JUMLAH
KETERANGAN Untuk satu Pemohon dan satu Termohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Klaten
6. PANJAR PERKARA PERMOHONAN SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI , SITA REVINDICATOIR, SITA BARANG BERGERAK DAN PENGANGKATAN SITA NO. URAIAN 1. Pencatatan / Penetapan
Rp.
BIAYA 25.000,-
Rp.
JUMLAH 25.000,-
Rp.
50.000,-
Rp.
50.000,-
Cek lokasi
Rp.
300.000,-
Rp.
300.000,-
4.
Redaksi
Rp.
5.000,-
Rp.
5.000,-
5.
Materai
Rp.
12.000,-
Rp.
12.000,-
6.
Pelaksanaan Sita / Pengangkatan Rp.
1.108.000,-
Rp.
1.108.000,-
Rp.
1.500.000,-
2.
Biaya Proses
3.
Transportasi, Akomodasi dan
Sita JUMLAH
KETERANGAN
7.
PANJAR PERKARA PERMOHONAN EKSEKUSI. A. EKSEKUSI PENGOSONGAN :
NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
URAIAN Biaya Proses Aanmaning Materai Redaksi Pencatatan Eksekusi Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pelaksanaan Eksekusi
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
BIAYA 50.000,750.000,12.000,5.000,25.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
JUMLAH 50.000,750.000,12.000,5.000,25.000,-
Rp. Rp.
200.000,5.458.000,-
Rp. Rp.
200.000,5.458.000,-
Rp.
6.500.000,-
JUMLAH
KETERANGAN Untuk satu bidang
B. EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN : NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
URAIAN Biaya Proses Aanmaning Sita Eksekusi Pembuatan SKPT, dll.satu bidang Biaya Pengumuman Lelang 2X Biaya Transportasi ke Kantor Lelang Materai Redaksi Pencatatan Eksekusi Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Pelaksanaan Eksekusi
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
BIAYA 50.000,750.000,1.500.000,500.000,4.225.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp
JUMLAH 50.000,750.000,1.500.000,500.000,8.450.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp.
150.000,6.000,5.000,25.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp.
150.000,6.000,5.000,25.000,-
Rp. Rp.
200.000,1.864.000,-
Rp. Rp.
200.000,1.864.000,-
JUMLAH 8.
Rp. 13.500.000,-
PANJAR PERKARA PERMOHONAN CONSIGNATIE
NO. URAIAN 1. Materai Rp. 2. Redaksi Rp. 3. Pelaksanaan Penawaran Rp. JUMLAH 9.
KETERANGAN Untuk satu bidang
BIAYA 12.000,5.000,483.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp.
JUMLAH 12.000,5.000,483.000,500.000,-
KETERANGAN Untuk satu Termohon
PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) NO. URAIAN 1. Pemeriksaan Setempat (PS) JUMLAH
Rp.
BIAYA 700.000,-
JUMLAH Rp. 700.000,Rp.
KETERANGAN Untuk satu bidang
700.000,-
Catatan: 1. Perhitungan Panjar biaya perkara tersebut di atas diperuntukkan untuk satu Penggugat dan Tergugat, demikian juga untuk upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk satu Pemohon dan Termohon dalam satu wilayah Pengadilan Negeri Klaten. 2. Lebih dari..................
2. Lebih dari satu orang pihak, Pemohon dan Termohon upaya hukum, maka akan diperhitungkan kembali menurut keadaan banyaknya pihak yang berperkara dan letak jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara. 3. Uang muka panjar biaya eksekusi diluar biaya pembongkaran, pengamanan, rapat koordinasi, dan penafsiran harga obyek hak tanggungan dari KJJP ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.
Daftar Lampiran
: II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten Nomor : W.12.U9/ 692 /Pdt.04.01/ 3 /2015 Tanggal : 17 Maret 2015 BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN PER KECAMATAN MELIPUTI DAERAH No.
Wilayah Keterangan
Besarnya Uang Panjar
I.
1. Kecamatan Cawas 2. Kecamatan Gantiwarno 3. Kecamatan Juwiring 4. Kecamatan Kemalang 5. Kecamatan Karangdowo 6. Kecamatan Manisrenggo 7. Kecamatan Polanharjo 8. Kecamatan Tulung 9. Kecamatan Wonosari 10. Kecamatan Bayat 11. Kecamatan Karangnongko
Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 75.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,Rp. 70.000,-
II.
1. Kecamatan Ceper 2. Kecamatan Delanggu 3. Kecamatan Jatinom 4. Kecamatan Jogonalan 5. Kecamatan Kalikotes 6. Kecamatan Karanganom 7. Kecamatan Kebonarum 8. Kecamatan Ngawen 9. Kecamatan Pedan 10. Kecamatan Prambanan 11. Kecamatan Trucuk 12. Kecamatan Wedi
Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,Rp. 65.000,-
III.
1. Kecamatan Klaten Selatan 2. Kecamatan Klaten Tengah 3. Kecamatan Klaten Utara
Rp. 60.000,Rp. 60.000,Rp. 60.000,-
Keterangan
IV. Biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk diluar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IB. Klaten (Jawa Tengah) menyesuaikan dengan biaya panggilan/pemberitahuan yang telah ditentukan oleh masing-masing Pengadilan Negeri yang bersangkutan; V. Biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk diluar Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diperhitungkan ditentukan sebesar Rp. 100.000,-
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB KLATEN, TTD.
( JUMONGKAS LUMBAN GAOL,SH.MH.) NIP. 196109121988031003.