Jakarta, Maret 2013 Sekretaris Jenderal KPK. Annies Said Basalamah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Kata Pengantar Laporan akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya. Sebagai landasan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (LAKIP KPK) Tahun 2012 adalah Rencana Strategis KPK Tahun 2011-2015 dan Target Kinerja KPK 2012 berikut realisasinya. Pengelolaan manajemen kinerja di KPK dilaksanakan dari tingkat organisasi (korporat) sampai dengan individu, dengan dibantu perangkat lunak berbasis balanced scorecard. Secara umum, selama tahun 2012 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi KPK.

Jakarta,

Maret 2013

Sekretaris Jenderal KPK

Annies Said Basalamah

LAKIP KPK Tahun 2012

i

Ringkasan Eksekutif

S

elama tahun 2012, KPK telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan KPK ini diukur berdasarkan pencapaian

sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced scorecard. Dengan rujukan hasil penilaian kinerja pada gambar berikut, capaian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2012 adalah sebesar 111,9%, yang diperoleh dari Perspektif Pemangku Kepentingan

(Stakeholder) dengan bobot (weight) 30% dan capaian kinerja 119,5%, Perspektif Internal dengan bobot 40% dan capaian kinerja 116,3%, Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) dengan bobot 15% dan capaian kinerja 96,7%, dan Perspektif Keuangan (Financial) dengan bobot 15% dan capaian kinerja 100%. Dalam balanced scorecard, terdapat

hubungan sebab-akibat antara

sasaran strategis yang ingin dicapai pada perspektif stakeholder dengan perspektif di bawahnya. Perspektif stakeholder menggambarkan apa (impact atau outcome) yang akan diberikan organisasi kepada para stakeholder. Kemudian, pada perspektif internal terlihat apa (bisnis proses) yang akan dilakukan organisasi agar sasaran strategis pada perspektif stakeholder dapat tercapai. Selanjutnya, agar bisnis proses pada perspektif internal dapat berjalan dengan baik, pada perspektif learning and growth dan financial digambarkan modal (resources) apa yang perlu disiapkan/disediakan organisasi, seperti kualitas SDM, nilai-nilai organisasi (values), sistem, peraturan, SOP, teknologi informasi, peralatan, pendidikan dan pelatihan, dsb.

Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 menggunakan Aplikasi PBViews.

Pada perspektif Pemangku Kepentingan, tujuan utama (ultimate

goal) Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi berhasil mencapai 119,5%. Tujuan utama tersebut


ii

diperoleh melalui pengukuran

indikator Indeks Penegakan Hukum atau Law

Enforcement Index dan Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK. Indeks Penegakan Hukum Tipikor oleh KPK baru akan diukur pada tahun 2013. Namun demikian, jika diukur dengan formula yang dipakai dalam Stranas PPK (Perpres 55 Tahun 2012), maka Indeks Penegakan Hukum Tipikor oleh KPK tahun 2012 adalah 85,45% (dalam persentase) atau 8,5 (Indeks, Skala 1-10). Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK berhasil dicapai sebesar 117,5%, yang diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima) sasaran strategis pada perspektif stakeholder, yakni: (a) penanganan Grand

Corruption dan penguatan APGAKUM, (b) meningkatnya kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM), (c) terwujudnya pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara formal, (d) terbangunnya pemahaman pemilih terhadap integritas, dan (e) terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang terintegrasi. Keberhasilan sasaran strategis Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM, berasal dari penanganan kasus grand corruption oleh KPK sebanyak 10 kasus (dari 3 kasus yang ditargetkan)

dan conviction rate

terhadap 31 perkara yang disupervisi KPK kepada APGAKUM sebesar 100%, yang telah diputus “terdakwa dinyatakan bersalah” oleh PN Tipikor Bandung, Semarang, Yogyakarta, Padang, Palu, Palangka Raya, Medan, Kendari, Banda Aceh, dan putusan kasasi MA. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM) diperoleh dari indeks inisiatif anti korupsi pada sektor strategis sebesar 5,79 yang dinilai dari Kementerian Kehutanan, Dikbud, ESDM, Pertanian, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Sasaran strategis Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal, akan dilaksanakan pada tataran nasional dan tataran organisasi. Pada tataran nasional, dilakukan berbagai diskusi dan konvensi nasional untuk membuat kesepakatan dan komitmen nasional serta membuat penyesuaian-penyesuaian strategi, kebijakan, dan program disesuaikan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi pada tingkat nasional. Sedangkan pada tataran organisasi, dilakukan melalui 4 mekanisme kerja, yaitu: komitmen Pimpinan, pembentukkan Tunas Integritas, pembangunan Sistem Integritas, dan pembudayaan integritas. Sasaran strategis Terbangunnya Fraud Control

sebagai

Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi akan dilakukan beberapa aksi (sampai 2015), yakni: (a) Melakukan koordinasi dan supervisi


iii

dengan/kepada BPK, BPKP, inspektorat kementerian/lembaga (itjen), dan badan pengawas daerah (bawasda); (b) Membangun mekanisme Korsup terkait Fraud dengan Polri dan Kejaksaan; (c) Mengkaji aturan-aturan Fraud di Indonesia yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang; dan (d) Melakukan koordinasi dan supervisi penanganan Fraud oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kepolisian, dan Kejaksaan secara efektif. Pada Perspektif Internal, sasaran strategis Penindakan yang Terintegrasi dapat terealisir melalui Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK sebesar 100% terhadap 39 perkara yang sudah diputus di PN Tipikor dengan keputusan terdakwa dinyatakan bersalah (36 perkara belum diputus, karena masih dalam proses peradilan di PN Tipikor), dan 113 kasus yang disupervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya, yakni 39 perkara disupervisi di Kejaksaan

dan

74

perkara

disupervisi

di

Kepolisian.

Pencegahan yang Terintegrasi diperoleh perbaikan

(rekomendasi)

terhadap

hasil

melalui

Sasaran

strategis

implementasi saran

kajian/observasi

pada

sektor

infrastruktur, kehutanan, keuangan, dan pertambangan; implementasi sistem integritas pada fokus area sesuai perkembangan pelembagaan SIN berupa pembentukan

motor

penggerak

integritas

(atau

tunas

integritas)

pada

Kementerian Keuangan, Pertanian, ESDM, Perusahaan Gas Negara (PGN), dan Pemerintah

Provinsi

Jawa

Timur;

dan

implementasi

program

Pemilu

Berintegritas pada Pemilu Kada DKI Jakarta. Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi dicapai melalui pembangunan sistem informasi pemberantasan korupsi, yang merupakan gabungan (komposit) dari beberapa indikator: pembangunan jaringan informasi, pengumpulan informasi, pengolahan informasi, pengembangan teknologi informasi, dan dukungan kesekretariatan INDA. Sasaran strategis Terbangunnya Kasus Grand Corruption

(dari

Dumas) diperoleh dari 6 (enam) kasus potensial Grand Corruption dari Direktorat Pengaduan Masyarakat yang dilimpahkan ke Deputi Penindakan. Pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, pada sasaran strategis

Terjaganya Integritas

diterapkan prinsip zero tolerance

Kelembagaan KPK,

meskipun

telah

namun berdasarkan hasil pemeriksaan

Pengawasan Internal masih terdapat 2 (dua) pegawai setingkat direktur dan fungsional yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area diperoleh dari jumlah pegawai KPK yang berhasil direkrut sesuai formasi sebanyak 73 orang, antara lain untuk posisi Sekretaris Jenderal, Deputi Penindakan, Deputi Pencegahan, Kepala Biro SDM, Direktur Penuntutan, dan Direktur Gratifikasi. Disamping itu, pada tahun 2012 juga berhasil diangkat 26 Penyidik yang berasal dari internal KPK. Terakhir, sasaran strategis Tersedianya Data dan Informasi untuk


iv

pemberantasan TPK diukur dari indeks kepuasan layanan TI (survey) dengan nilai 76,83. Pada Perspektif Keuangan,

ketersediaan anggaran dapat

dipenuhi 100%, artinya seluruh kebutuhan dana operasional KPK dapat disediakan anggarannya dalam DIPA KPK, setelah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR dan Kementerian Keuangan. Perbandingan antara capaian kinerja KPK dengan serapan (realisasi) anggaran KPK selama enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:


v

Daftar Isi Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………

i

Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………………………………

ii

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………

vi

Daftar Gambar ………………………………………………………………………………………

vii

Bab I

Pendahuluan …………………………………………………………………………

1

Bab II

Road Map KPK Tahun 2011-2023 dan Rencana Strategis KPK 2011-2015 ……………………………………………………………………………

7

Rencana Kinerja Tahun 2012 …………………………………………………

19

Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan

23

Bab V

Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Process) ………

43

Bab VI

Capaian Kinerja pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth) …………………………………………………………

72

Bab VII

Capaian Kinerja pada Perspektif Keuangan (Financial) ………………

81

Bab VIII

Akuntabilitas Keuangan …………………………………………………………

83

Bab IX

Penutup ………………………………………………………………………………

90

Bab III Bab IV

(Stakeholder) ………………………………………………………………………

Lampiran ………………………………………………………………………………………………


91

vi

Daftar Gambar Gambar 1. Struktur Organisasi KPK .......................................................

4

Gambar 2. Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional ..............................................................

8

Gambar 3. Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional ………....

10

Gambar 4. Sistem Integritas Menurut OECD ..........................................

11

Gambar 5. Road Map KPK, Milestones, dan Fokus Area pada setiap Fase ..

13

Gambar 6. Peta Strategi (Strategy Map) KPK Tahun 2012 ..………….........

22

Gambar 7. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 menggunakan Aplikasi PBViews .............................................................................. Gambar 8. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Pemangku Kepentingan ........................................................................

23 24

Gambar 9. Capaian kinerja pada Tingkat Keberhasilan Pemberantasan TPK oleh KPK …………………………………………………………………

27

Gambar 10. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Internal …

43

Gambar 11. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbunan .........................................

72

Gambar 12. Disain awal KPK Smart Building ………….……………………….......

78

Gambar 13. Disain awal KPK Smart Building (dari sisi lain) ……………………

79

Gambar 14. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Keuangan…

81

Gambar 15. Pagu Anggaran RM KPK 2007-2012 ……..…………………………...

82

Gambar 16. Gambar 16. Perbandingan Capaian Kinerja KPK dan Serapan Anggaran RM KPK 2007-2012 ............................................

84

Gambar 17. Komposisi Pegawai KPK Menurut Jenis Pegawai Tahun 2012..

85

Gambar 18. Sebaran Pegawai KPK Menurut Unit/Kedeputian Tahun 2012..

85

Gambar 19. Komposisi Realisasi Anggaran KPK Tahun 2012 per Jenis Belanja …………………………………………………………………………..

86

Gambar 20. Realisasi Anggaran RM dibandingkan Pagu KPK Tahun 2012…

86


vii

Bab I Pendahuluan Latar Belakang

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah landasan legal dari tugas KPK sebagai lembaga yang mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (represive), mendorong pencegahan (preventive) tindak pidana korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga negara ini aktivitasnya dibiayai dengan APBN dan sejalan dengan komitmen KPK untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka KPK memandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja kepada stakeholders. Di samping itu, KPK juga menyusun laporan berkala setiap tahun dan menyampaikannya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, KPK berdasarkan kepada asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Tugas dan Wewenang Dalam pasal 6 sampai 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, diatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. KPK mempunyai tugas sebagai berikut: a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang: a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK;


1

b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK; c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait; d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; dan e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Sementara dalam melaksanakan wewenang supervisi, KPK berwenang juga mengambil alih penyelidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK yang: a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, dalam melaksanakan tugas pencegahan, berwenang melaksanakan langkah atau upaya pecegahan sebagai berikut:

KPK

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan TPK; e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan TPK. Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang: a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;


2

c. Melaporkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Selain memiliki kewenangan yang luas, KPK juga perlu memenuhi kewajibannya, antara lain: a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya TPK; b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain berkaitan dengan hasil penuntutan TPK yang ditanganinya.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, struktur organisasi KPK terdiri atas: 1. Pimpinan, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota; dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap Anggota. 2. Tim Penasihat, yang terdiri atas 4 (empat) orang, untuk saat ini telah terisi 2 (dua) orang penasihat. 3. Deputi Bidang Pencegahan, yang terdiri atas: a. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN);

Laporan

Harta

Kekayaan

b. Direktorat Gratifikasi; c. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas); d. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang); e. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan. 4. Deputi Bidang Penindakan, yang terdiri atas: a. Direktorat Penyelidikan; b. Direktorat Penyidikan; c. Direktorat Penuntutan; d. Koordinasi Supervisi; e. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan; f. Satgas-satgas. 5. Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA), yang terdiri atas: a. Direktorat Pengolahan Informasi dan Data (PINDA); b. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI);


3

c. Direktorat Monitor; d. Sekretariat Deputi Bidang INDA. 6. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM), yang terdiri atas: a. Direktorat Pengawasan Internal; b. Direktorat Pengaduan Masyarakat; c. Sekretariat Deputi Bidang PIPM. 7. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas: a. Biro Humas; b. Biro Hukum; c. Biro Perencanaan dan Keuangan; d. Biro Umum; e. Biro Sumber Daya Manusia; f. Korsespim.

Struktur organisasi KPK terlihat pada gambar di bawah ini: LAMPIRAN PERATURAN KPK NOMOR 03 TAHUNLAMPIRAN 2010 TGL.I: PERATURAN 23 FEBRUARI 2010 KPK PIMPINAN NOMOR: PER-

/01/XII/2008 TGL

DESEMBER 2008

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PIMPINAN

PENASEHAT

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENINDAKAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT

DIREKTORAT PENYELIDIKAN DIREKTORAT PENGOLAHAN INFORMASI DAN DATA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PIPM BIRO UMUM DIREKTORAT PENGAWASAN INTERNAL

BIRO SDM

SATGAS-SATGAS DIREKTORAT GRATIFIKASI DIREKTORAT PENYIDIKAN DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SATGAS-SATGAS

DIREKTORAT PEMBINAAN JARINGAN KERJA ANTAR KOMISI DAN INSTANSI

BIRO HUKUM

DIREKTORAT PENGADUAN MASYARAKAT

BIRO HUMAS

DIREKTORAT MONITOR

KORSESPIM

DIREKTORAT PENUNTUTAN

SATGAS-SATGAS

SATGAS EKSEKUSI

KOORDINASI SUPERVISI

Gambar 1. Struktur Organisasi KPK


4

Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2012 adalah: a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; c. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi; e. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 124B/0152/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2011-2015; f. Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2012 ini menjelaskan pencapaian kinerja KPK selama tahun 2012. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a. Bab I: Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, dasar hukum, dan sistematika penyajian; b. Bab II: Rencana Strategis, menjelaskan Rencana Strategis KPK 20112015, serta Arah dan Kebijakan KPK Tahun 2012; c. Bab III: Rencana Kinerja Tahun 2012, menjelaskan target kinerja KPK pada masing-masing perspektif Balanced Scorecard, dan Peta Strategi KPK Tahun 2012; d. Bab IV: Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder), menjelaskan capaian kinerja Perspektif Stakeholder pada masing-masing Strategic Objectives dan KPI;


5

e. Bab V: Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Process), menjelaskan capaian kinerja Perspektif Internal pada masing-masing Strategic Objectives dan KPI; f. Bab VI: Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth), menjelaskan capaian kinerja Perspektif Learning and Growth pada masing-masing Strategic Objectives dan KPI; g. Bab VII: Capaian Kinerja pada Perspektif Keuangan (Financial), menjelaskan capaian kinerja Perspektif Financial pada masing-masing Strategic Objectives dan KPI; h. Bab VIII: Akuntabilitas Keuangan, menjelaskan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunan sumber daya; i. Bab IX: Penutup, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2012.


6

Bab II Road Map KPK 2011-2023 dan Renstra KPK 2011-2015 Road Map KPK 2011-2023

M

engantisipasi tantangan ke depan yang semakin kompleks, diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif dan sistematis, dengan pelibatan seluruh potensi komponen bangsa, sehingga KPK perlu memiliki suatu perencanaan strategis jangka panjang dalam bentuk Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia 2011-2023 (selanjutnya disingkat Road Map KPK). Road Map KPK dimaksudkan untuk memberi arah pemberantasan korupsi yang akan dilakukan KPK dalam jangka panjang (sampai dengan 2023). Keberadaan Road Map KPK menjadi penting karena dokumen perencanaan yang telah ada terbatas hanya mencakup strategi jangka menengah (Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahunan) dan jangka pendek (Rencana Kinerja dan Anggaran yang berjangka waktu tahunan). Karakteristik korupsi di Indonesia teramat kompleks dan mengakar sehingga diperlukan upaya pemberantasan korupsi secara sistematis, integratif, dan fokus. Sesuai amanat undang-undang untuk mengatasi korupsi tersebut, KPK mengambil peran sebagai pendorong pemberantasan korupsi dengan melibatkan institusi penegak hukum lainnya serta lembaga pemerintah ditambah lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi maka perlu dilakukan koordinasi secara intensif. Koordinasi akan berjalan secara optimal ketika semua pihak memiliki Road Map masing-masing namun tetap merupakan bagian dari upaya nasional terkait pemberantasan korupsi secara terintegrasi. Beberapa hal terkait Road Map KPK akan dijelaskan secara ringkas: kerangka pikir Road Map KPK, peran strategis KPK dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan pembangunan fraud control (pengendalian kecurangan), pembangunan SIN, fokus area, dan grand strategy.

Kerangka Pikir Road Map Sebagai sebuah organisasi, KPK tidak akan lepas dari siklus organisasi yang akan mengalami pasang-surut. Untuk menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan kompetensi inti (core competency) secara berkelanjutan. Road map KPK diwarnai oleh: (a) kompetensi inti organisasi, dan (b) fokus organisasi. Untuk memenuhi tuntutan kompetensi inti organisasi, KPK harus mempersiapkan LAKIP KPK Tahun 2012

7

keunggulan di masa kini dan di masa yang akan datang. Sedangkan untuk mewujudkan fokus organisasi, KPK harus memilih atau menentukan skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misinya, yaitu dengan memfokuskan penanganan grand corruption dan kepentingan nasional (national interest). KPK akan mewujudkan kompetensi inti organisasi dengan mengambil peran sebagai pionir dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN), kemudian dilanjutkan dengan membangun kompetensi inti tahap berikutnya melalui pembangunan Fraud Control (Pengendalian Kecurangan).

Peran Strategis KPK dalam Pembangunan SIN Posisi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah independen dan menjadi penggerak (trigger mechanism) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KPK. Hal tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 1, yang memberikan kejelasan hubungan antara KPK dengan berbagai pilar pembangunan sistem integritas nasional, khususnya kementerian/lembaga, dan masyarakat madani (CSO).

Gambar 2. Hubungan KPK, K/L, dan CSO dalam Membangun Sistem Integritas Nasional

KPK, di satu sisi mendorong dan mengontrol kementerian/lembaga serta masyarakat madani agar menjalankan sistem integritas, dan di sisi lain KPK dan kementerian/lembaga didorong dan dikontrol oleh masyarakat madani, sehingga terbentuklah pola hubungan timbal balik yang dapat menjamin sistem integritas nasional, yang akan berdampak pada tatanan hukum, pembangunan berkelanjutan, dan kualitas hidup.


8

Peran Strategis KPK dalam Pembangunan Fraud Control (Pengendalian Kecurangan) Peran strategis KPK selanjutnya yang perlu dibangun adalah pembangunan Fraud Control (Pengendalian Kecurangan), dengan asumsi bahwa sistem integritas nasional telah berhasil dijalankan dengan terwujudnya budaya integritas. Budaya integritas akan mempersempit kemungkinan terjadinya grand corruption; kalaupun terjadi maka akan tertangani dengan baik oleh APGAKUM. Dengan demikian, KPK akan lebih berperan dalam penanganan kecurangan (fraud control) dibandingkan grand corruption.

Fraud Control akan dibangun secara nasional, yang mencakup: a. Aspek Preventif: mendorong organisasi/lembaga menerapkan sistem pengendalian yang baik, berupa Sistem Pengawasan Internal (SPI) atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), serta implementasi Fraud

Control Plan/Fraud Control System. b. Aspek Deteksi: melakukan deteksi dini (early warning system) secara menyeluruh, dengan lebih mengintegrasikan LHKPN/LHK dan laporan gratifikasi/hadiah yang menjangkau seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Whistle Blower System, dengan dukungan para Motor Penggerak Integritas (MPI) di organisasi terdiri dari para pengambil kebijakan kunci. Deteksi dini yang terintegrasi, memungkinkan KPK memperkuat aspek deteksi yang dilakukan oleh internal organisasi (risk assessment). c. Aspek Penindakan/Penegakan: Penindakan/penegakan terhadap kecurangan dapat dilakukan secara lebih efektif karena telah terintegrasi dan terciptanya tatanan hukum yang baik. Di lain pihak, KPK melakukan pemantauan atas efektifitas penegakkan integritas agar tatanan hukum yang baik tetap terpelihara.

Pembangunan Sistem Integritas Nasional Sistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat berkurang karena setiap pilar memiliki akuntabilitas horisontal, yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika diibaratkan sebagai sebuah rumah (bangunan), SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pondasi, pilar/tiang penyangga, dan atap. Pondasi terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan pilar atau tiang penyangga terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombudsman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Terakhir, atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integritas nasional.


9

SIN akan berdampak pada tatanan hukum (rule of law), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan kualitas hidup (quality of life), yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan KPK dalam pembangunan integritas nasional, berarti KPK secara langsung berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas: a. Peran/kontribusi (role), yaitu memastikan setiap pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN. b. Transparansi dan akuntabilitas (governance), intinya setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur. c. Kapasitas (capacity), agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.

Gambar 3. Dimensi Setiap Pilar dalam Sistem Integritas Nasional

Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya nasional untuk mengurangi korupsi yang meliputi sistem integritas. Sistem ini juga bertujuan untuk membangun akuntabilitas dari pilar-pilar yang menopang integritas nasional. Hal-hal yang harus dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen penting, yaitu komponen utama/inti (core) dan komponen pendukung (complement). Komponen utama meliputi: (a) kode etik dan pedoman perilaku; (b) pengumuman harta kekayaan; (c) kebijakan grafifikasi dan hadiah; (d) pengelolaan akhir masa kerja; (e) saluran pengaduan dan whistler blower; (f) pelatihan/ internalisasi integritas; (g) evaluasi eksternal integritas; (h) pengungkapan isyu integritas. Sedangkan komponen pendukung terdiri atas:


10

(a) kebijakan rekrutmen dan promosi; (b) pengukuran kinerja; (c) sistem dan kebijakan pengembangan SDM; (d) pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

Gambar 4. Sistem Integritas Menurut OECD

Fokus Area Fokus area pada masing-masing fase adalah sebagai berikut: 1. Fase I (2011-2015) Fokus pada: a. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan Aparat Penegak Hukum. Pengertian Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut: • Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi; • Melibatkan aparat penegak hukum; • Berdampak luas terhadap kepentingan nasional; • Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi. b. Perbaikan Sektor interest), meliputi:

Strategis

terkait

kepentingan

nasional

(national

• Ketahanan pangan plus: pertanian, perikanan, peternakan; plus pendidikan dan kesehatan;


11

• Ketahanan energi dan lingkungan: energi, migas, pertambangan, dan kehutanan; • Penerimaan: pajak, bea dan cukai, serta PNBP; • Bidang infrastruktur. c. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN). d. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas. e. Persiapan Fraud Control. 2. Fase II (2015-2019) Fokus pada: a. Penanganan Kasus Grand Corruption dan penguatan Aparat Penegak Hukum. b. Perbaikan nasional).

sektor

strategis

(melanjutkan

fokus

pada

kepentingan

c. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN): •

Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

•

Dunia usaha;

•

CSO (Civil Society Organization).

d. Implementasi Fraud Control. 3. Fase III (2019-2023) Fokus pada: a. Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional). b. Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN):

c.

•

Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

•

Dunia usaha;

•

CSO (Civil Society Organization). Penanganan Fraud yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

Secara ringkas, hubungan antara sistem integritas nasional, milestones, dan fokus area dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut:


12

Gambar 5. Road Map KPK, Milestones, dan Fokus Area pada setiap Fase

Rencana Strategis KPK 2011-2015

R

encana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2011-2015 telah disahkan melalui Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-124B/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari 2012. Dokumen Renstra ini secara garis besar memuat visi, misi, fokus area, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai organisasi pada tahun 2012 s.d. 2015. Perjalanan panjang organisasi KPK dalam mengemban tugasnya tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi. Langkahlangkah strategis merupakan kunci sukses bagi organisasi dan diuraikan dalam arah dan kebijakan KPK tahun 2012.

Visi Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai KPK untuk mewujudkannya. Visi KPK Tahun 2011-2015 adalah: “Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien”. dengan penjelasan: a. Lembaga penggerak pemberantasan korupsi: selain sebagai pelaku, KPK juga berperan sebagai pemicu dan pemberdayaan (trigger) lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.


13

b. Pemberantasan korupsi: serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Berintegritas: menjalankan organisasi secara kompeten, transparan, dan akuntabel, dengan tetap melakukan interaksi secara luas tanpa ada penyimpangan (zero tolerance). d. Efektif: semua elemen bangsa berperanserta dalam pencapaian sasaran dan tujuan pemberantasan korupsi. e. Efisien: pemanfaatan sumber daya pemangku kepentingan (stakeholders) pemberantasan korupsi secara optimal.

Misi Misi (Mission) merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan KPK, misi KPK adalah: 1. Melakukan koordinasi pemberantasan TPK; 2. Melakukan supervisi pemberantasan TPK;

dengan

instansi

yang

berwenang

melakukan

terhadap

instansi

yang

berwenang

melakukan

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Fokus Area Fokus pelaksanaan tugas KPK pada Renstra KPK 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Road Map KPK 2011-2025 adalah sebagai berikut: 1. Penanganan Kasus Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM. Pengertian Grand Corruption adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut: a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi; b. Melibatkan aparat penegak hukum; c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional; d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi. 2. Perbaikan Sektor Strategis terkait kepentingan nasional (national interest), meliputi: a. Ketahanan pangan plus: pendidikan dan kesehatan;


pertanian,

perikanan,

peternakan;

plus

14

b. Ketahanan energi dan lingkungan: energi, migas, pertambangan, dan kehutanan; c. Penerimaan: pajak, bea dan cukai, serta PNBP; d. Bidang infrastruktur. 3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN). 4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas. 5. Persiapan Fraud Control.

Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan strategis (ultimate goal) KPK adalah sebagai berikut: ”Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi”, yang diukur keberhasilannya dengan 2 (dua) indikator, yaitu: a.

Indeks Penegakkan Hukum atau Law Enforcement Index;

b.

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK (Skala 1-10).

Sedangkan sasaran strategis (strategic objectives) KPK pada masingmasing fokus area (termasuk indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut: No 1

Fokus Area Penanganan Kasus

Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM

Sasaran Strategis

(Strategic Objectives)

Indikator Keberhasilan

1. Keberhasilan Penanganan Kasus

1. # Kasus (Pokok Kasus)

2. Efektivitas Penanganan Perkara Korupsi oleh APGAKUM

2. Conviction Rate Kasus yang Disupervisi

Grand Corruption

Grand Corruption

2

Perbaikan Sektor Strategis terkait Kepentingan Nasional

3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis

3. Indeks Kinerja Sektor Strategis (Survey)

3

Pembangunan Pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).

4. Terwujudnya Pelembagaan SIN secara Formal

4. % Pelembagaan SIN

4

Penguatan Sistem Politik Berintegritas dan Masyarakat (CSO) Paham Integritas

5. Terbangunnya Integritas di Sektor Politik

5. Indeks Integritas Sektor Politik (Survey)

Persiapan Fraud

6. Terbangunnya Konsep Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi

6. % Pembangunan Konsep dan Disain

7. Terwujudnya Integritas Organisasi KPK

7. Indeks Integritas KPK (Survey)

5

6

Control

Pembangunan Kelembagaan KPK


Fraud Control

15

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Untuk pencapain tujuan dan sasaran KPK, strategi yang digunakan adalah: 1. Pencegahan yang Terintegrasi Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu “paket Pencegahan KPK” yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase. Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap sistem atau peraturan atau prosedur pada fokus area yang potensial/rawan terjadi korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/saran perbaikan, dan dipantau implementasinya oleh KPK hingga tuntas. Secara pararel, dilakukan juga pendidikan dan kampanye tentang SIN kepada K/L dan CSO untuk mengubah mindset dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi dan implementasi pondasi dan pilar-pilar Integritas Nasional pada fokus area secara bertahap (sesuai fase) untuk memperkuat SIN. Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan usaha-usaha pencegahan korupsi serta supervisi layanan publik. 2. Penindakan yang Terintegrasi Penindakan yang dilakukan terhadap Grand Corruption sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase, dengan pembangunan kasus (case building) yang bersumber dari: a. Pengaduan masyarakat yang potensial mengandung Grand Corruption; b. Proaktif investigasi. Penanganan kasus Non Grand Corruption bisa dilakukan: a. Ditangani oleh KPK. b. Dilimpahkan kepada Instansi Penegak Hukum lain, dengan mekanisme koordinasi dan supervisi secara berjenjang. 3. Pencegahan dan Penindakan yang Terintegrasi Terhadap fokus area yang telah dilakukan Penindakan, akan dilakukan

improve (recovery) melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, Penindakan akan dilakukan apabila Pencegahan yang dilakukan terhadap focus area tidak efektif (belum berhasil).


16

Arah dan Kebijakan Tahun 2012 Arah kebijakan KPK dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, sabagaimana ditetapkan di Renstra KPK 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Untuk keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan Renstra KPK ini, diperlukan komitmen Pimpinan dan dukungan seluruh pegawai KPK, serta konsistensi pada fokus area. 2. Guna menjaga independensi KPK, terhadap program dan kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, posisi KPK adalah bekerja sama untuk mensukseskan program dan kegiatan tersebut tetapi tidak termasuk pihak yang dievaluasi oleh pemerintah. 3. Kegiatan dan kerja sama dengan pihak eksternal agar mempertimbangkan integritas organisasi KPK tetap terjaga. 4. Pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak eksternal lebih mengarah pada aspek strategis dan berdampak signifikan (hasil/outcome, dampak/impact) bagi organisasi maupun instansi yang di-trigger dan akan dievaluasi secara berkala oleh Pimpinan. 5. Program dan kegiatan KPK menggunakan pendekatan kemitraan dan pemberdayaan. 6. Semua program dan kegiatan yang ditujukan untuk eksternal KPK, diupayakan telah diimplementasikan di internal KPK (KPK First). 7. Deputi/Sekjen dan Direktorat/Biro menyesuaikan program kerja kegiatannya dengan mengacu kepada Renstra KPK Tahun 2011-2015.

dan

a. Kegiatan yang telah direncanakan tahun 2012 namun belum sesuai dengan Renstra ini, agar disesuaikan (direvisi) pada kesempatan pertama, paling lambat dua pekan setelah Raker KPK. b. Kegiatan tahun 2012 yang sudah sesuai dengan Renstra namun belum tersedia dananya, agar diusulkan penyediaan dananya, baik melalui realokasi maupun tambahan dana. 8. Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2011 dan diluar fokus area namun masih memerlukan tindak lanjut, monitoring tindak lanjutnya agar dikoordinasikan dengan instansi terkait (BPKP, Itjen, Kemen PAN dan RB, dll). 9. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam fokus area dikoordinasikan oleh Deputi/Sekjen dan dilaksanakan oleh direktorat/biro dan/atau Tim Satgas/Pokja lintas unit yang dibentuk khusus untuk itu. 10. Guna menjamin keberhasilan Road Map KPK 2011-2025 dan Rencana Strategis KPK Tahun 2011-2015, maka: a. Sekjen c.q. Karo Renkeu memastikan penjabaran (cascading) Road Map dan Renstra KPK ke dalam program kerja dan kinerja masing-masing Deputi/Sekjen dan Direktorat/Biro; dan melakukan harmonisasi ORTALA dan SOP.


17

b. Sekjen c.q. Karo SDM melakukan harmonisasi Direktorat/Biro ke kinerja tingkat individu (pegawai).

kinerja

antara

c. Deputi PIPM c.q. Direktur Pengawasan Internal melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja.


18

Bab III Rencana Kinerja 2012

R

encana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan KPK tahun 2012 yang telah ditetapkan Pimpinan KPK. Pada tingkat korporat (KPK), diimplementasikan dalam penetapan Target Kinerja Tahun 2012 dan Peta Strategi (Strategy Map) KPK Tahun 2012. Target kinerja di tingkat korporat (KPK) ditetapkan oleh Pimpinan KPK. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja KPK tersebut dijabarkan (cascading process) ke tingkat Deputi/Setjen dan Direktorat/Biro, sampai dengan tingkat individu. Manajemen kinerja di tingkat organisasi dibantu dengan software PBViews, sedangkan di tingkat individu dibantu dengan software PMS SDM. Target kinerja KPK tahun 2012 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja (Key Performance Indicator, disingkat KPI) dan targetnya, serta Peta Strategi KPK tahun 2012 pada tingkat korporat telah dirinci ke dalam masingmasing perspektif sebagai berikut:

Target Kinerja 2012 Target Kinerja KPK Tahun 2012 dikelompokan ke dalam 4 (empat) perspektif Balanced Scorecard, yakni: a. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder); b. Perspektif Internal (Internal Business Process); c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth); dan d. Perspektif Keuangan (Financial).

Perspektif Stakeholder SASARAN STRATEGIS S.1. Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi

INDIKATOR KINERJA 1. Indeks Penegakkan Hukum atau Law Enforcement Index

2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK (Skala 1-10)


TARGET

KETERANGAN

-

Indeks Penegakkan Hukum atau Law Enforcement Index akan diformulasikan metodologi dan tools-nya pada tahun 2012, dan akan diimplementasikan mulai tahun 2013.

8,0

Diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima) Sasaran Strategis KPK pada Perspektif Stakeholder (S.2. s.d. S.6).

19

S.2. Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM

3. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption

3

Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption di Tingkat PN Tipikor

4. % Conviction Rate Kasus yang Disupervisi

30%

Conviction Rate Kasus yang Disupervisi di Tingkat PN Tipikor

S.3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)

5. Indeks Kinerja Sektor Strategis

2,0

S.4. Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal


25%

Piloting dan Implementasi Sistem Integritas pada 5 K/L, CSO, dan Dunia Usaha (Swasta).

S.5. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas

7. Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu

1,0

Tahun 2012 ditargetkan 1,0 (baseline), diharapkan meningkat menjadi 3,0 pada 2013 dan 4,0 pada 2014.

S.6. Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi

8. % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control

25%

Secara bertahap, diharapkan konsep dan disain Fraud Control telah siap (100%) pada 2015.

Sektor strategis terkait Kepentingan Nasional, termasuk APGAKUM.

Perspektif Internal SASARAN STRATEGIS I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

Penindakan yang Terintegrasi

Pencegahan yang Terintegrasi

Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi

Terbangunnya Kasus Grand Corruption (dari Dumas)


INDIKATOR KINERJA

TARGET

KETERANGAN

1. Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK

90%

Conviction Rate pada tingkat PN Tipikor.

2. % Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya

80%

Untuk Kepolisian, dari Lidik ke Sidik, sedangkan Kejaksaan dari Sidik ke Tut.

3. % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis

30%

4. # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembang-an Pelembagaan SIN

5

5. % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas

80%

6. % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi

25%

7. % Pembangunan Infrastruktur Fraud Control

25%

8. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK

Penyesuaian target Renstra: semula 10, menjadi 5, disebabkan masa transisi Road Map & Renstra butuh persiapan dan penyesuaian.

6

20

Perspektif Learning and Growth SASARAN STRATEGIS L.1. Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

0

2. % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi

100%

3. Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5)

4,0

L.2. Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area

4. % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area

25%

L.3. Pengangkatan Penyidik KPK

5. # Penyidik KPK yang Diangkat

30

L.4. Pembangunan Gedung KPK

6. % Ketersediaan Gedung KPK

L.5. Tersedianya Dukungan Infrastruktur TI

7. Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey)

KETERANGAN Penerapan prinsip Zero Tolerance thd. Pelanggaran Etik dan Perilaku

-

75

Perspektif Financial SASARAN STRATEGIS F.1.

Ketersediaan Anggaran


INDIKATOR KINERJA 1. % Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK

TARGET

KETERANGAN

100%

21

Peta Strategi KPK Tahun 2012

Gambar 6. Peta Strategi (Strategy Map) KPK Tahun 2012


22

Bab IV Capaian Kinerja pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

P

engukuran capaian kinerja KPK tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard, yaitu PBViews. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja KPK di tingkat korporat tahun 2012 sebesar 111,9%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut: a. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dengan bobot (weight) 30%, capaian kinerja 119,5%; b. Perspektif Internal (Internal Business Process) dengan bobot 40%, capaian kinerja 116,3%; c. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) dengan bobot 15%, capaian kinerja 96,7%; d. Perspektif Keuangan (Financial) dengan bobot 15%, capaian kinerja 100,0%.

Gambar 7. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 menggunakan Aplikasi PBViews.

Capaian kinerja KPK pada Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Tujuan Utama (Ultimate Goal) Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi sebesar 119,5% berasal dari 2 (dua) indikator: a. Indeks Penegakkan Hukum atau Law Enforcement Index ; b. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK.


23

Gambar 8. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Pemangku Kepentingan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi terdiri atas dua indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No

Indikator Kinerja (KPI)

Target

Realisasi

Kinerja

1

Indeks Penegakan Hukum atau Law Enforcement Index

-

-

-

2

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK

8,0

10,0

> 100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. Indeks Penegakan Hukum atau Law Enforcement Index Indeks Penegakan Hukum (Law Enforcement Index) direncanakan merupakan salah satu parameter dari Indonesian Governance Index yang saat ini sedang digagas pemerintah. Indeks Penegakan Hukum digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penegakkan hukum yang dilakukan oleh KPK dan APGAKUM lainnya dalam pemberantasan korupsi, yang diperoleh dari hasil survei dalam skala 1-10. Indeks ini akan diformulasikan metodologi dan tools-nya pada tahun 2012, bekerja sama dengan stakeholders antara lain UKP4, Kemitraan (Partnership), dan lembaga lainnya, dan akan diimplementasikan mulai tahun 2013. Beberapa syarat untuk memastikan tingkat kepercayaan terhadap hasil survei Indeks Penegakan Hukum ini, antara lain: survei dilakukan oleh pihak ketiga (bukan KPK), akan dilakukan quality assurance untuk mengontrol kualitas hasil survey, dan akan dibentuk Tim Ahli yang independen untuk menjaga agar tidak ada intervensi terhadap hasil survei.


24

Secara terpisah, dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) atau disingkat Stranas PPK, terdapat indikator kinerja sejenis dengan sebutan Indeks Penegakan Hukum Tipikor. Indeks ini mencakup 5 (lima) sub indikator sebagai berikut: a. Persentase penyelesaian pengaduan tipikor, yang dihitung berdasarkan jumlah pengaduan tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyelidikan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima oleh aparat penegak hukum. b. Persentase penyelesaian penyelidikan tipikor, yang dihitung berdasarkan jumlah penyelidikan kasus tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dilimpahkan ke APGAKUM lain dibandingkan dengan total penyelidikan kasus tipikor. c. Persentase penyelesaian penyidikan, yang dihitung berdasarkan jumlah penyidikan perkara tipikor yang dinyatakan lengkap (P21) dan dilimpahkan ke tahap penuntutan dibandingkan dengan total penyidikan perkara tipikor. d. Conviction Rate, yang dihitung berdasarkan prosentase putusan pengadilan tipikor pada PN yang menyatakan terdakwa bersalah dibandingkan dengan total putusan pengadilan tipikor pada PN. e. Persentase penyelesaian eksekusi putusan, yang dihitung berdasarkan jumlah pelaksanaan pidana badan dibandingkan dengan total putusan perkara tipikor yang berkekuatan hukum tetap. Untuk memperoleh angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, kelima sub indikator tersebut digabungkan dengan pembobotan yang berbeda antara satu sub indikator dengan sub indikator lainnya. Pembedaan bobot dimaksud dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya dan waktu serta signifikansinya terhadap upaya penegakan hukum. Adapun sumber data dari sub indikator diperoleh dari lembaga penegak hukum. Semakin tinggi angka indeks Penegakan Hukum Tipikor ini, maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan. Jika dibuat dalam bentuk matriks, maka formula indikator keberhasilan dan sub indikatornya adalah sebagai berikut: Indikator Keberhasilan Indeks Penegakan Hukum Tipikor

Sub Indikator

Formula Pengukuran

% Penyelesaian Pengaduan Tipikor

Rasio Jumlah Tindak Lanjut dengan Total Laporan yang Diterima

Polri, Kejagung, KPK

% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan

Rasio Jumlah Penyidikan dengan Total Penyelidikan


% Penyidikan yang menjadi Tuntutan

Rasio Jumlah Penuntutan dengan Total Penyidikan


Conviction Rate

Rasio Jumlah Pemidanaan dengan Total Penuntutan

Kejagung, KPK

% Execution Rate

Rasio Jumlah yang Dieksekusi dengan Pemidanaan

Kejagung, KPK


Sumber Data

25

Jika diukur menggunakan formula dalam Stranas PPK tersebut di atas, maka Indeks Penegakan Hukum Tipikor oleh KPK tahun 2012 adalah sebesar 85,45% (dalam persentase) atau 8,5 (Indeks Skala 1-10), dengan rincian: Indikator Keberhasilan Indeks Penegakan Hukum Tipikor

Sub Indikator

Formula

Perhitungan

1. % Penyelesaian Pengaduan Tipikor (Bobot: 20%)

Rasio Jumlah TL dengan Total Dumas TPK yang Diterima

2. % Penyelidikan yang menjadi Penyidikan (Bobot: 20%)

Rasio Jumlah Penyidikan dengan Total Penyelidikan

72 / 77 = 93,50%

3. % Penyidikan yang menjadi Tuntutan (Bobot: 20%)

Rasio Jumlah Penuntutan dengan Total Penyidikan

63 / 72 = 87,50%

4. Conviction Rate (Bobot: 20%)

Rasio Jumlah Pemidanaan dengan Total Penuntutan

28 / 63 = 44,44%

5. % Execution Rate (Bobot: 20%)

Rasio Jumlah yang Dieksekusi dengan Pemidanaan

32 / 28 = 114,29%

Rata-rata

990 / 1.131 = 87,53%

427,26 / 5 = 85,45%

Keterangan: • Jumlah pengaduan masyarakat = 6.344 ; • Jumlah pengaduan masyarakat yang berindikasi TPK= 1.131 ; • Jumlah tindak lanjut pengaduan yang berindikasi TPK = 990 (141 ke APGAKUM lain; 706 ke internal KPK) ; • Jumlah Penyelidikan = 77 kasus ; • Jumlah Penyidikan = 72 perkara (24 perkara sisa tahun 2011 dan 48 perkara tahun 2012) ; • Jumlah Penuntutan = 63 perkara ; • Jumlah Putusan Inkracht = 28 perkara ; • Jumlah Eksekusi = 32 perkara.

Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK Capaian KPI Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK sebesar 119,5%, diperoleh dari rata-rata kumulatif capaian 5 (lima) sasaran strategis pada perspektif Stakeholder sebagai berikut: a. Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM, dengan bobot 25% dan capaian kinerja 150,0%; b. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM), dengan bobot 25% dan capaian kinerja 115,8%; c. Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal, dengan bobot 25% dan capaian kinerja 112,0%; d. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas, dengan bobot 0% dan capaian kinerja 0%; dan e. Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi, dengan bobot 25% dan capaian kinerja 100,0%.


26

Gambar 9. Capaian kinerja pada Tingkat Keberhasilan Pemberantasan TPK oleh KPK

Penanganan APGAKUM

Grand

Corruption

dan

Penguatan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM terdiri atas dua indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Kinerja

3

# Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption

3

10

>100%

4

% Conviction Rate Kasus yang Disupervisi

30%

30%

100%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption dihitung dari jumlah kasus solid Grand Corruption yang dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan atau dilimpahkan ke Apgakum lain. Pengertian Grand Corruption adalah TPK yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut: a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan dan regulasi. b. Melibatkan aparat penegak hukum. c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional. d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir. Dalam membangun (case building) kasus solid, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) atau pra-lidik; b. Penelaahan terhadap hasil Pulbaket untuk menghasilkan kasus potensial; c. Pendalaman terhadap kasus potensial untuk menghasilkan kasus solid, yang bisa ditingkatkan ke tahap Penyidikan apabila memiliki sedikitnya dua alat bukti. Selama tahun 2012, sebanyak 10 (sepuluh) kasus solid Grand Corruption yang berhasil ditingkatkan ke tahap Penyidikan, yaitu: 1. Dugaan TPK pemberian suap dalam proyek PON (DJ). 2. Dugaan TPK berupa pemberian sesuatu oleh pihak pihak tertentu kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dalam pengusulan, persetujuan, dan pelaksanaan APBN untuk periode penganggaran dari tahun 2008 s.d. 2012 khususnya di lingkungan Kementrian Agama (JM/IS/AM/AP).


27

3. Dugaan TPK berupa pemberian sesuatu dan/atau suap kepada Pegawai Pajak terkait penanganan Permasalahan Pajak PT Bhakti Investama, Tbk (ARU). 4. Dugaan TPK pemberian hadiah atau sesuatu kepada Penyelenggara Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan kurun waktu tahun 2003-2005 dan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan PLTU Tarahan (IS). 5. Dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana System Connecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Riset dan Teknologi Produksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan untuk Tahun Anggaran 2009 – 2011 (AM/JM). 6. Dugaan TPK dalam pengadaan pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga (P3SON) di Hambalang Kab. Bogor Jawa Barat Tahun 2010 (HM/IS). 7. Dugaan TPK pada Pengadaan Driving Simulator Roda Dua dan Roda Empat di Korlantas Mabes Polri Tahun Anggaran 2011 (IS). 8. Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian sesuatu kepada Hakim di Pengadilan Negeri Semarang dan/atau Penyelenggara Negara/ Pegawai Negeri oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Semarang dan/atau pihak-pihak lainnya (AM/AP). 9. Dugaan TPK dalam penanganan kasus Bank Century (Satgas Gabungan). 10. Dugaan TPK berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara dan/ atau Pegawai Negeri di Lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung TA 2006-2011 (AM). KPI % Conviction Rate Kasus yang Disupervisi diperoleh dengan membandingkan antara putusan PN Tipikor yang menyatakan terdakwa bersalah dan perkara TPK yang disupervisi KPK kepada APGAKUM lain (Kejaksaan). Selama tahun 2012, sebanyak 31 perkara yang disupervisi KPK telah diputus di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor dengan putusan “terdakwa dinyatakan bersalah”, yaitu: 1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) atas pemberian sesuatu kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan atau Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri (Ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jabar dan terhadap tersangka Ridho telah divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda Rp50 juta sedangkan terhadap tersangka Asep Gandana, staf PT Daya Anugerah Mandiri, divonis hukuman penjara selama 8 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung). 2. Dugaan TPK keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 s.d. 2010 dalam pengelolaan/penggunaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen – Jateng, yang ditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir Sragen dan BPR BKK Karangmalang Sragen sehingga merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen sejumlah kurang lebih Rp40 miliar, Tsk UNTUNG SARONO WIYONO dkk. SUKARNO, SH. Sesuai dengan SPDP: B- 2671/0.3.5/Fd.1/06/2011, tgl 27 Juni 2011 dan SP Sidik: Print-11/0.3.5/Fd.1/06/2011. a. Perkara atas nama terdakwa Sri Wahyuni, SE, MM telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri


28

Semarang tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 80/ Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg, dengan putusan terdakwa Sri Wahyuni, SE, MM terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama (dengan H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH dan Drs. Kushardjono) dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, dan saat ini perkara dalam proses upaya hukum Banding. b. Perkara atas nama terdakwa Drs. Kushardjono telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2012 Nomor: 79/Pid/Sus/2011/PN.Tipikor Semarang dengan putusan terdakwa Drs. Kushardjono terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama (dengan H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH dan Sri Wahyuni, SE, MM) dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dan saat ini perkara telah berkekuatan hukum tetap. 3. Dugaan TPK penggunaan dana vaksin A1 (Avian Influenza) tanggap darurat flu burung tahun 2007 dan vaksin A1 bantuan Provinsi Sumbar TA 2007 pada Dinas Peternakan dan Peikanan Kota Payakumbuh, berdasarkan surat perintah penyidikan Polres Payakumbuh nomor: SP.Sidik/26/I/2011/Reskrim tanggal 27 Januari 2011 dengan tersangka Drh. Hariyeni (Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Padang tanggal 18 April 2012 dengan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 subsider 2 bulan kurungan dan untuk tersangka Wilson Fitriadi (Direktur CV Manganti) telah divonis 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50.000.000,00 dan denda 2 bulan kurungan. 4. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan bibit kakao pada anggaran pemulihan pasca konflik Poso TA 2006, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulteng Nomor: Print12/R.4/Fd.1/01/2010 tanggal 12 Januari 2010 dengan tersangka Budiyanto Theodora. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Palu tertanggal 9 Mei 2012 terdakwa telah diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, denda Rp50.000.000,00, dan uang pengganti Rp625.583.171,00. 5. Dugaan TPK penyalahgunaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulteng TA 2008/2009, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulteng Nomor: Print01.11.7/R.2/Fd.1/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 dengan tersangka M.Rum Lapatantja. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Palu tertanggal 21 Mei 2012 dan terdakwa diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda Rp50.000.000,00, uang pengganti Rp44.580.000,00. Baik terdakwa maupun JPU tidak melakukan banding. Atas putusan tersebut telah dieksekusi oleh JPU. 6. Dugaan TPK pada pengadaan/pembangunan mesin Rice Milling Plant TA 2009 di Dinas Pertanian Kabupaten Katingan atas nama tersangka Zam’an dan EC Timpoen Jonson. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 2 Agustus 2012 kedua terdakwa diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda


29

Rp50.000.000,00, uang pengganti Rp182.000.000,00. JPU melakukan banding atas putusan tersebut sesuai akta permintaan banding nomor: 09/Akta/ Pid.Sis/Tipikor/2012/PN.PL.R tanggal 09 Agustus 2012. 7. Dugaan TPK suap, pemerasan dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat pada Disnakertransos Kab. Ciamis dan pejabat pada Departemen Keuangan RI di Jakarta pada pelaksanaan kegiatan dana bantuan infrastruktur APBNP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab.Ciamis tahun 2009 dengan tersangka Drs. H. Dede Lukman Widjaya, MM, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Jabar Nomor: Print02/O.2.24/Fd.1/05/2012 tgl 5 Mei 2011. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung nomor:81/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg tertanggal 25 Januari 2012 terdakwa diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda Rp50.000.000,00. 8. Dugaan TPK pengadaan benih padi non hibrida pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan APBD TA 2007 an ERisman Chaniago, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajari Painan Nomor: Print-11/N.3.19/Fd.1/11/2009 tgl 15 November 2009. Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang nomor: 21/Pid.B/ TPK/2011/PN.PDG tertanggal 9 Mei 2012 terdakwa diputus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp35.681.250,00. 9. Perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengadaan dan pengelolaan lahan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan TA 2009 sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor pada PN Medan dengan nomor putusan sebagai berikut: a. A.n. tersangka DRS. MUHAMMAD FAKHRIALDI dengan nomor Putusan: 32/Pidsus.K/PN MDN tanggal 22 Februari 2012. b. A.n. Tersangka ABDUL JALIN GINTING dengan 33/Pidsus.K/PN MDN tanggal 22 Februari 2012.

nomor

Putusan:

c. A.n. Tersangka RUDENAN dengan nomor Putusan: 34/Pidsus.K/PN MDN tanggal 22 Februari 2012. 10. Perkara TPK penyimpangan dalam pengadaan kendaraan mobil dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 sebesar Rp2.500.000.000,00 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-02/R.3/Fd.1/01/2011 tanggal 27 Januari 2011 atas nama tersangka BEBY MANUHUTU, S.E.M.SI dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: Print-04/R.3/Fd.1/02/2011 tanggal 16 Februari 2011 atas nama tersangka CHANDRA LIWANG, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 Mei 2012 dengan amar putusan: a. Atas nama terdakwa BEBY MANUHUTU, S.E.M.SI pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan


30

kurungan, menyatakan uang pengganti dibebankan kepada CHANDRA LIWANG. b. Atas nama terdakwa CHANDRA LIWANG pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan,dan membayar uang pengganti sebesar Rp93.472.728,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara. 11. Dugaan TPK upah pungut pajak tahun 2005 s.d. 2008 pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Subang dengan tersangka Eep Hidayat, sudah diputus bersalah oleh MA. 12. Perkara TPK pada pencariran dan penempatan uang Pemkab Aceh Utara sumber dana SiLPA APBK Tahun 2008 pada Bank Mandiri KCP Jelambar Jakarta Barat sebesar Rp220.000.000.000,00 atas nama terdakwa 1. ILYAS A. HAMID bin ABDUL HAMID dan terdakwa 2. SYARIFUDDIN, S.E. bin H.M. HAMZAH berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Juni 2012 Nomor: 244/Pid.B/2011/PN-BNA. 13. Perkara dugaan TPK penyimpangan/penyelewengan dana dalam pekerjaan rehabilitasi jaringan daerah irigasi Jeram seluas 12.700 Ha di Kabupaten Nagan Raya dengan nilai kontrak sebesar Rp13.072.270.000,00 dengan sumber dana dari APB Aceh Otsus TA 2008 disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh No: Print -279/ N.1/ Fd.1/06/2011 tgl 30 Juni 2011 dan Print -280/N.1/ Fd.1/06/2011 tgl 30 Juni 2011 A.n. tersangka R. JUFRI ISMAIL, SP dan MAHLIL IBRAHIM. Terdakwa R. JUFRI ISMAIL, SP mengajukan upaya hukum Kasasi dan Terdakwa MAHLIL IBRAHIM telah diputus oleh Mahkamah Agung pada November 2012, putusan MA telah dilaksankan oleh Jaksa pada Desember 2012. 14. Perkara dugaan TPK penyimpangan/penyelewengan dana dalam pengadaan 26 item Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang untuk RSUD Aceh Tamiang bersumber dari Dana Penguatan Infrastruktur Pelaksanaan Daerah/APBN-P TA 2010 disidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh No: Print-540/N.1/ Fd.1/12/2011 tgl. 15-12-2011 dan Print-541/N.1/Fd.1/12/2011 tgl 15-12-2011 A.n. tersangka DRS. JAMALUDDIN dan RASYIDIN, SE. Perkara atas nama Terdakwa DRS. JAMALUDDIN telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh dan telah diputus pada tanggal 6 Desember 2012. Penuntut Umum mengajukan upaya hukum BANDING. Perkara atas nama terdakwa RASYIDIN, S.E. telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh dan telah diputus pada tanggal 6 Desember 2012. Terdakwa dan Penuntut Umum ajukan upaya hukum BANDING. 15. Perkara TPK pembangunan aula serba guna tahap I STAHN (sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri) Tampung Penyang Palangka Raya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-03/Q.2.10/Fd.1/08/2010 tanggal 04 Agustus 2010 dan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)


31

Nomor: B-1263/Q.2.10/Fd.1/08/2010 tanggal 05 Agustus 2010. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 24/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Pl.R tanggal 04 September 2012 dengan amar putusan sebagai berikut a. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AI’AN SUBHI HASYIM, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa II THOMAS EDISON, SE. Alias THOMAS Bin SUVENKI dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. b. Menghukum pula terdakwa I. AI’AN SUBHI HASYIM , untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.440.000,00 dengan ketentuan apabila Terdakwa I. AI’AN SUBHI HASYIM, tidak dapat ,membayar uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan terdakwa II. THOMAS EDISON, SE Alias THOMAS Bin SUVENKI,untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.272.807.284,59,dengan ketentuan apabila terdakwa II. THOMAS EDISON, SE Alias THOMAS Bin SUVENKI, tidak dapat ,membayar uang pengganti tersebut selama 1 bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 16. Perkara TPK pembangunan aula serba guna tahap I STAHN (sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri) Tampung Penyang Palangka Raya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT – 03 / Q.2.10 / Fd.1 / 08 / 2010 tanggal 04 Agustus 2010 dan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B-1263/Q.2.10/Fd.1/08/2010 tanggal 05 Agustus 2010. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 23/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Pl.R tanggal 29 Agustus 2012 dengan amar putusan sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GUSTI AYU KETUT YUNI MASRIASTRI, SE Alia AYU Binti I WAYAN DANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 17. Perkara TPK pembangunan aula serba guna tahap I STAHN (sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri) Tampung Penyang Palangka Raya berdasarkan Surat


32

Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-03/Q.2.10/Fd.1/08/2010 tanggal 04 Agustus 2010 dan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B-1263/Q.2.10/Fd.1/08/2010 tanggal 05 Agustus 2010. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 22/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Pl.R tanggal 13 Agustus 2012 dengan amar putusan sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DRS. I KETUT MUDIARTA, M.Ag dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 18. Perkara TPK pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK dari belanja modal berupa pengadaan komputer, pengadaan alat-alat studio dan jaringan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 378/Pid.Sus/2011/PN.PL.R tanggal 22 Februari 2012 dengan amar putusan sebagai berikut: Menghukum terdakwa JAKA SUSANTO, S.E, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp39.005.545,54 (tiga puluh sembilan juta lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah lima puluh empat sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat, membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 19. Perkara TPK pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK dari belanja modal berupa pengadaan komputer, pengadaan alat-alat studio dan jaringan SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 377/Pid.Sus/2011/PN.PL.R tanggal 22 Februari 2012 dengan amar putusan sebagai berikut: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMURTO TUTUH, S.H, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.00000 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 20. Perkara TPK pada kegiatan pemberdayaan untuk pembangunan Desa (PMPD) / Community Empowermental for Rural Development (CERD) di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Barito Selatan TA 2006. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1265/Pid.Sus/2012 tanggal 09 September 2012 dengan amar putusan sebagai berikut: LAKIP KPK Tahun 2012

33

Menghukum terdakwa IR. AMIN SUBAGIO, MP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 21. Perkara TPK di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2009 yaitu diduga adanya sisa SP2D yang melebihi anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah Rp3.974.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama terdakwa DRS. HARIS MILMILTON MAGAT Bin MAGAT. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 29/Pid.Sus/2012/PN.PL.R tanggal 10 September 2012. 22. Perkara TPK di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangkaraya Tahun Anggaran 2009 yaitu diduga adanya sisa SP2D yang melebihi anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah Rp3.974.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama terdakwa APRILIYANTONI, A.MD. Perkara tersbut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 28/Pid.Sus/2012 /PN.PL.R tanggal 25 September 2012. 23. Perkara TPK di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Palangkaraya Tahun BEBY MANUHUTU, S.E., M.SI Anggaran 2009 yaitu diduga adanya sisa SP2D yang melebihi anggaran yang dapat merugikan keuangan daerah Rp3.974.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atas nama terdakwa IR. ARIEF RAHMAN HAKIM, M.SI. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 27/Pid.Sus/2012/PN.PL.R tanggal 26 September 2012. 24. Perkara TPK Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2010. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PN.PL.R tanggal 12 Juni 2012. 25. Perkara TPK pada pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit umum daerah Kasongan TA 2008 atas nama terdakwa TOMI HARJO. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palangka Raya Nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.PL.R tanggal 23 Nopember 2012. 26. Perkara TPK dana APBD Kab. Sukamara TA 2007 di Dinas PU Kab. Sukamara pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah atas nama terdakwa ALEXIS, SM.HK.Bin BAHTIAR. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan PN Pangkalan Bun Nomor: 301/Pid.Sus/2011/PN.P.Bun tanggal 07 Mei 2012. 27. Perkara TPK pada kegiatan sharing dana pengawalan revitalisasi komoditi


34

perkebunan kelapa sawit dan karet, pengadaan bibit karet dan pengadaan Entrys Karet di Dinas Perkebunan Kota Waringin Timur TA 2008 atas nama terdakwa IR. JAKATAN Bin EFERMAN KAMIS. Perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 301/Pid.Sus/ 2011/ PN.Spt tanggal 19 Januarii 2012. 28. Dugaan TPK keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 s/d 2010 dalam pengelolaan/ penggunaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen – Jateng, yang ditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir Sragen dan BPR BKK Karangmalang Sragen sehingga merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen sejumlah kurang lebih Rp40 miliar, dengan Tsk UNTUNG SARONO WIYONO. Putusan MA tanggal 18 September 2012 Nomor 1361 K/PID.SUS/2012 atas terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno. Isi amar putusan bahwa MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 78/Pid.Sus/2011/PN-Smg, tanggal 21 Maret 2012. Inti isi putusan menyatakan Untung bersalah karena melakukan korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp200 juta. Apabila tidak mampu membayar maka diganti pidana enam bulan. Selain itu terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp10.501.445.352,00. Apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan maka harta disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara empat tahun. 29. Dugaan TPK pembangunan jalan lingkar selatan Kota Salatiga TA 2008 pada paket STA 1+800 s.d STA 8+350, dengan tersangka Titik Kirnaningsih tahun 2007-2011 (Ditangani oleh Polda Jateng dan terhadap tersangka telah divonis dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp300 juta dan membayar uang pengganti Rp300 juta). 30. TPK penyimpangan terhadap HPB Raskin APBN dan Otonomi Daerah Tahun 2010 pada Perum Bulog Divisi Regional Kabupaten Bengkalis dengan tersangka Mahdimus (ditangani oleh Kejati Riau dan terhadap tersangka telah divonis dengan hukuman penjara selama 7 tahun, denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp1.119.913.600,00) 31. Dugaan TPK penyelewengan penggunaan DAK tahun 2008 dan dana bantuan Kementerian Agama Propinsi DIY tahun 2009 pada Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Dondong Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, dengan tersangka Suharti, S.Pd (Ditangani oleh Kejari Wates dan terhadap tersangka telah divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun, denda Rp50juta subsider 6 bulan kurungan, uang penggnati Rp62.470.000,00 sesuai putusan Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta Nomor: 07/Pid.Sus/2012/ P.TpkorYk tanggal 20 Maret 2012).


35

Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM) Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM) terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No 5

Indikator Kinerja (KPI) Indeks Kinerja Sektor Strategis

Target

Realisasi

Kinerja

5,0 *)

5,79

115,8%

*) Dilakukan revisi target pada Deputi Pencegahan, dari 2,5 (skala 1-5) menjadi 5 (skala 0-10).

Dari tabel di atas, terlihat target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI Indeks Kinerja Sektor Strategis, diperoleh dari indeks inisiatif anti korupsi pada sektor strategis (survey 0-10). Penilaian yang dilakukan terhadap indeks inisiatif anti korupsi pada sektor strategis pada tahun 2012 adalah 5,79 dengan rincian: No

Instansi / Lembaga

Nilai PIAK

1

Kementerian Kehutanan

6,99

2

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2,69

3

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,23

4

Kementerian Pertanian

6,48

5

Kementerian Kesehatan

4,87

6

Kementerian Pekerjaan Umum

6,47

Total

34,73

Rata-rata

5,79

Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No 6

Indikator Kinerja (KPI) % Pelembagaan SIN

Target

Realisasi

Kinerja

25%

25%

100,0%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.


36

Dalam Road Map KPK Tahun 2011-2023, pembangunan Sistem Integritas Nasional (SIN) dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu: a. Tahap I: Pembangunan Pondasi SIN (2012-2015); b. Tahap II: Pembangunan Sistem Integritas pada Institusi (2015-2019) ; c. Tahap III: Optimalisasi Peran Institusi dalam SIN (2019-2023). Pada tahap I (2012-2015), yakni tahap pembangunan pondasi SIN, terdapat 2 (dua) mekanisme kerja: pertama, pelembagaan SIN; dan kedua, pembudayaan integritas pada masyarakat luas.

Pertama, Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN). Pelembagaan SIN dilakukan pada tataran nasional dan organisasi. Pada tataran nasional, dilakukan berbagai diskusi dan konvensi nasional untuk membuat kesepakatan dan komitmen nasional serta membuat penyesuaianpenyesuaian strategi, kebijakan, dan program disesuaikan dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi pada tingkat nasional. Pada tataran organisasi, dilakukan melalui 4 mekanisme kerja, yaitu: 1. Komitmen Pimpinan. Dalam konteks pembangunan sistem integritas, komitmen pimpinan tidak hanya sekedar sumpah atau pengumuman komitmen, namun dengan memastikan tersedianya kompetensi kepemimpinan agar keteladanan integritas dapat muncul dari para pemimpin. Komitmen tersebut dibuktikan dengan mengambil kebijakan untuk tersedianya anggaran yang reguler untuk pembangunan sistem integritas serta dibentuknya komite integritas. 2. Pembentukkan Tunas Integritas. Pembentukkan tunas integritas dilakukan melalui proses seleksi dan pelatihan internalisasi dan sistem integritas, dimana lulusannya akan mendapat katagori penggerak integritas apabila telah berhasil melakukan pembangunan 3 komponen strategis sistem integritas pada masing-masing K/L/O/P. Para penggerak integritas dapat mengikuti pelatihan lebih lanjut terkait manajemen sistem integritas, yang intinya adalah proses penyelarasan (alignment) berbagai upaya pemberantasan korupsi guna mendukung pencapaian tujuan nasional dengan menjalankan berbagai upaya pembangunan sistem integritas nasional. Mereka yang bersama KPK membangun sistem integritas nasional disebut sebagai agen penggerak integritas. Selanjutnya untuk para agen penggerak integritas yang telah terbukti memberikan kontribusi secara signifikan dalam pembangunan integritas di K/L/O/P-nya serta untuk pembangunan sistem integritas nasional, akan dikelompokkan sebagai duta integritas dan secara khusus di antara para duta integritas dilakukan proses untuk saling menjaga agar mereka selalu mampu memberikan keteladanan terkait integritas.


37

3. Pembangunan Sistem Integritas. Pembangunan sistem integritas merupakan upaya sinergi antara pimpinan K/L/O/P dengan para tunas integritas, mereka diharapkan memulai dengan membangun 3 komponen sistem integritas yang paling signifikan, baru kemudian dilakukan pembangunan komponen sistem integritas secara komprehensif. 4. Pembudayaan Integritas. Pembangunan sistem integritas yang dilakukan para tunas integritas akan berhasil dengan efektif dan efisien apabila dilakukan secara paralel dengan proses pembudayaan integritas pada masing-masing K/L/O/P. Mekanisme kerja pembudayaan integritas adalah sebagai berikut: a. Identifikasi nilai dan budaya yang sesuai; b. Identifikasi proses yang dibutuhkan agar nilai menjadi perilaku dan budaya; c. Penciptaan instrumen proses pembudayaan; d. Implementasi proses pembudayaan; dan e. Evaluasi proses pembudayaan.

Kedua, Pembudayaan Integritas Pada Masyarakat Luas. Salah satu aspek pondasi SIN adalah terciptanya kesadaran masyarakat luas, sehingga berbagai pilar SIN akan tegak jika didukung dengan terbentuknya masyarakat luas yang berbudaya integritas. Tahap awal dalam proses pembudayaan integritas pada masyarakat luas adalah terbentuknya nilai sosial dan terbentuknya pemahaman masyarakat luas terkait integritas. Untuk selanjutnya disesuaikan dengan pentahapan pembangunan sistem integritas, dibentuk kesadaran dan budaya integritas pada masyarakat luas. Mekanisme kerja utama pembudayaan integritas masyarakat luas adalah dengan lebih menekankan pada advokasi dan pendidikan. Secara ringkas, matriks program/kegiatan dan pembangunan Pondasi SIN adalah sebagai berikut: Program/Kegiatan

sasaran

dalam

Sasaran

tahapan

Tahun

1. Persiapan Pembangunan Pondasi Sistem Integritas Nasional a. Penyusunan Konsep Awal Sistem Integritas, Sistem Integritas Nasional

Tersusunnya Konsep SIN untuk dikonvensikan

2012

b. Diseminasi Konsep Awal SIN kepada stakeholders pilar melalui KNPK

Terbentuknya awareness stake-holders terkait Sistem Integritas dan SIN

2012

c. Penyusunan standar seleksi Tunas Integritas

Terstandarisasinya proses Seleksi Tunas Integritas

2012-2015

d. Penyusunan Modul Pelatihan Tunas Integritas

Tersusunnnya Modul Pelatihan Tunas Integritas yang terstandarisasi

2012-2015


38

e. Pembentukan Tunas Integritas

Terbentuknya Tunas Integritas di setiap Stakeholder

2012-2015

Terselenggaranya Konvensi SIN secara reguler

2013-2015

2. Konvensi Nasional *) a. Harmonisasi Program2 pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam kerangka Sistem Integritas Nasional b. Mengkampanyekan hasil-hasil konvensi terkait integritas dan berbagai upaya pembangunan pondasi SIN

Tersosialisasinya SIN hasil-hasil konvensi

2013-2015

3. Rencana Aksi Nasional Sistem Integritas Nasional **) a. Menyusun RAN Sistem Integritas Nasional

Tersusunnya RAN Sistem Integritas Nasional

2014

b. Penetapan Rencana Aksi Nasional SIN

Ditetapkannya RAN SIN melalui naskah hukum

2015

a. Pemetaan prioritas stakeholder

Adanya pemetaan tingkat kesiapan stakeholder

2012-2014

b. Pembentukan tunas integritas

Terbentuknya tunas integritas pada stakeholder prioritas

2012-2014

c. Rencana aksi implementasi SI di stakeholder piloting

Terbentuknya rencana aksi implementasi SI

2012-2014

d. Implementasi Sistem Integritas

Terbangunnya SI di stakeholder piloting

2012-2014

e. Kampanye SI di stakeholder piloting

Tercapainya internalisasi SI di setiap stakeholder

2012-2014

f. Evaluasi implementasi SI di stakeholder piloting

Rekomendasi perbaikan implementasi SI

2012-2014

g. Perbaikan SI atas hasil evaluasi terhadap stakeholder piloting

Implementasi atas rekomendasi

2012-2014

h. Diseminasi hasil SI di stakeholder piloting ke stakeholder prioritas KPK lainnya

Tersebarnya best practices implementasi SI

2012-2014

4. Piloting pembangunan model implementasi sistem integritas

Keterangan: *) Konvensi Nasional: a. Pelaksanaan Konvensi Nasional untuk mendapatkan standar integritas dan sistem secara nasional. b. Proses pembahasan konvensi nasional tiap tahunnya terdiri dari tema utama seperti urutan diatas dan pengayaan (enrichment) hasil konvensi tahun sebelumnya. c. Penanggung jawab konvensi adalah KPK dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.


39

**)

Rencana Aksi Nasional SIN: a. Rencana Aksi Nasional SIN dirumuskan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, rencana implementasi terkait dengan pilar eksekutif hasilnya menjadi bahan untuk strategi dan implementasi pada stranas pemberantasan korupsi. b. Rencana Aksi Nasional SIN dilakukan setelah konvensi 2013 dan 2014, sebagai satu hasil dari konvensi pelembagaan SIN.

Terbangunnya Integritas

Pemahaman

Pemilih

terhadap

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No 7

Indikator Kinerja (KPI) Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu

Target

Realisasi

Kinerja

1,0

N/A

N/A

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu diperoleh melalui survei kepada responden yang merupakan pemilih (punya hak pilih) dalam Pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif (pemilihan Presiden dan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, dan Bupati). Meskipun telah dilakukan program aksi Pemilu berintegritas pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, namun belum dilakukan survei kepada para responden sehingga belum bisa diperoleh informasi berapa besar pemahaman masyarakat/pemilih terhadap integritas dalam Pemilu.


40

Terbangunnya Fraud Control sebagai Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi

Sistem

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No 8

Indikator Kinerja (KPI) % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control

Target

Realisasi

Kinerja

25%

25%

100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control diukur sesuai perkembangan konseptualitas Fraud Control (FC). FC yang dimaksud dalam Road Map KPK adalah National Corruption Control (pengendalian korupsi secara nasional) sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki KPK sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, antara lain melalui koordinasi dan supervisi (disingkat Korsup). Untuk itu, beberapa aksi yang harus dilakukan adalah: 1. Melakukan koordinasi dan supervisi dengan/kepada BPK, BPKP, inspektorat kementerian/lembaga (itjen), dan badan pengawas daerah (bawasda). Kegiatan ini mulai dilakukan tahun 2012, dalam bentuk: a. Korsup Dana BOS dengan BPK; b. Korsup lanjutan Layanan Publik dengan BPKP; c. Disain konsep Fraud Control; d. Korsup Dana Pendidikan dengan Diknas, Depag, dan Depdagri. 2. Membangun mekanisme Korsup terkait Fraud dengan Polri dan Kejaksaan. 3. Mengkaji aturan-aturan Fraud di Indonesia yang tersebar dalam berbagai Undang-Undang. 4. Melakukan koordinasi dan supervisi penanganan Fraud oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kepolisian, dan Kejaksaan secara efektif. Apabila aksi sebagaimana butir 1 s.d. 4 di atas dapat dilaksanakan selama kurun waktu 3-4 tahun ke depan, maka diharapkan pada akhir 2015 akan tercipta aksi kolaborasi (collaborative action) yang efektif antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan BPKP dalam implementasi Fraud Control, sebagaimana tampak dalam matriks di bawah ini:


41


42

Bab V Capaian Kinerja pada Perspektif Internal (Internal Business Process)

C

apaian kinerja KPK pada Perspektif Internal (Internal Business Process) sebesar 116,3% berasal dari 4 (empat) Sasaran Strategis berikut:

a. Penindakan yang Terintegrasi: 110,9%; b. Pencegahan yang Terintegrasi: 144,4%; c. Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi: 110,0%; dan d. Terbangunnya Kasus Grand Corruption (dari Dumas): 100,0%.

Gambar 10. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Internal

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Penindakan yang Terintegrasi Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Penindakan yang Terintegrasi terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Kinerja

1

Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK

90%

100%

111,1%

2

% Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya

80%

88,5

110,7%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai.


43

KPI Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK diukur dari perbandingan antara jumlah putusan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan jumlah perkara yang dituntut oleh KPK. Selama tahun 2012, jumlah perkara yang dituntut KPK adalah 63 (enam puluh) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2011 sebanyak 27 (duapuluh tujuh) perkara dan perkara tahun 2012 sebanyak 36 (tigapuluh enam) perkara. Dari jumlah itu, sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara sudah diputus di PN Tipikor dengan keputusan terdakwa dinyatakan bersalah, yang berarti conviction rate mencapai 100%. Daftar perkara yang telah diputus di tingkat PN Tipikor tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Perkara TPK atas nama terdakwa HARI SABARNO sehubungan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu type V80ASM dan Merk Morita di beberapa Pemprov/Pemkab/Pemkot dengan pembayaran bersumber dari APBD tahun 2002 sd 2005. 2. Perkara TPK atas nama terdakwa SOFYAN USMAN sehubungan dengan menerima sejumlah uang dari Otorita Batam dalam rangka pengesahkan usulan anggaran Otorita Batam Tahun 2004 dan 2005. 3. Perkara TPK atas nama terdakwa AMRUN DAULAY sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004. 4. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHUWUSA LAILA sehubungan dengan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 5. Perkara TPK atas nama terdakwa YUSRIZAL sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta terkait perbuatan Bachtiar Chamsyah dalam melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial RI tahun 2004. 6. Perkara TPK atas nama terdakwa ODIH JUANDA sehubungan dengan memberikan sesuatu atau uang kepada Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung terkait putusan perkara dan untuk pengurusan kasus di Mahkamah Agung RI supaya putusan kasasi menolak gugatan Serikat Pekerja dalam penanganan kasus Hubungan Industrial terkait pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh Pekerja PT Onamba Indonesia. 7. Perkara TPK atas nama terdakwa IMAS DIANSARI sehubungan dengan menerima pemberian sesuatu atau uang dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada untuk diadili dan atau pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji. 8. Perkara TPK atas nama terdakwa DHARNAWATI sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya LAKIP KPK Tahun 2012

44

dan Dadong Irbarelawan. 9. Perkara TPK atas nama terdakwa MURMAN EFFENDI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 10. Perkara TPK atas nama terdakwa TIMAS GINTING sehubungan dengan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi TA 2008. 11. Perkara TPK atas nama terdakwa SYARIFUDDIN sehubungan dengan menerima sesuatu atau uang dalam penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). 12. Perkara TPK atas nama terdakwa ROBERT EDISON SIAHAAN sehubungan dengan pengelolaan Dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah dan Dana Rehabilitasi /Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA 2007. 13. Perkara TPK atas nama terdakwa M RIDWAN SANJAYA sehubungan dengan pengadaan dan pemasangan Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LP ESDM) tahun anggaran 2009. 14. Perkara TPK atas nama terdakwa I NYOMAN SUISNAYA sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Dadong Irbarelawan dan Dharnawati atau bersama-sama dengan Dadong Irbarelawan menerima hadiah atau janji dari Dharnawati. 15. Perkara TPK atas nama terdakwa DADONG IRBARELAWAN sehubungan dengan memberikan hadiah atau janji kepada Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya dan Dharnawati atau bersama-sama dengan I Nyoman Suisnaya menerima hadiah atau janji dari Dharnawati. 16. Perkara TPK atas nama terdakwa HERMAN FELANI sehubungan dengan sebagai orang yang bersama-sama atau turut serta terkait dengan perbuatan Jornal Effendi Siahaan (Mantan Kepala Biro Hukum Setda Prop DKI Jakarta) dkk melakukan TPK dalam pengelolaan APBD pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prop. DKI Jakarta TA 2006 – 2007. 17. Perkara TPK nama terdakwa MUHAMMAD NAZARUDIN sehubungan dengan penerimaan hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sehubungan dengan pembangunan wisma atlit di Jaka Baring Sumatera Selatan tahun 2010 – 2011. 18. Perkara TPK atas nama terdakwa SYUHADA TASMAN sehubungan dengan turut serta terkait perbuatan Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) Dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yng diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001-2006 di wilayah Kab.


45

Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 19. Perkara TPK atas nama terdakwa AKHMAT ZAENURI sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 20. Perkara TPK atas nama terdakwa EDWARD M. BUNJAMIN dan ANTON BAMBANG HADYONO sehubungan dengan memberi sesuatu/hadiah berupa uang kepada Sistoyo SH MH di Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong Jawa Barat terkait meringankan tuntutan pidana dalam perkara penipuan atas nama Edward M. Bunjamin. 21. Perkara TPK atas nama terdakwa NUNUN NURBAETIE sehubungan dengan pemberian travelers cheque (TC) kepada para anggota DPR-RI periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. 22. Perkara TPK atas nama terdakwa BAHAR dan MUH. MUNZIR sehubungan dengan menerima hadiah berupa uang dari Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, SE selaku Walikota Tomohon periode Tahun 2005 sd 2010 dalam kaitan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Tomohon TA 2007. 23. Perkara TPK atas nama terdakwa SUMARTONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 24. Perkara TPK atas nama terdakwa AGUNG PURNO SARJONO sehubungan dengan menerima hadiah atau janji sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 25. Perkara TPK atas nama terdakwa SISTOYO sehubungan dengan menerima sesuatu/hadiah berupa uang dari tersangka Edward M. Bunjamin bersamasama Anton Bambang Hadyono terkait perubahan pembuatan rencana tuntutan perkara pemalsuan dan penggelapan. 26. Perkara TPK atas nama terdakwa SOEMARMO HADI SAPUTRO sehubungan dengan pemberian sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bersama-sama dengan Akhmat Zaenuri. 27. Perkara TPK atas nama terdakwa ERWIN PAMAN dan ALI AMRA turut serta dan/atau bersama-sama dengan terdakwa Murman Efendi dkk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 28. Perkara TPK atas nama terdakwa EKA DHARMA PUTRA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk


46

pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prop Riau. 29. Perkara TPK atas nama terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Prop Riau. 30. Perkara TPK atas nama terdakwa MIRANDA SWARAY GOELTOM sehubungan dengan orang yang bersama-sama atau turut serta atau menganjurkan terkait dengan perbuatan Nunun Nurbaetie untuk melakukan TPK memberikan Travellers Cheque (TC) kepada Anggota DPR RI Periode 1999 2004 dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004. 31. Perkara TPPU atas nama terdakwa WA ODE NURHAYATI sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, dan atau menyembunyikan/menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, kepemilikan dan atau perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 32. Perkara TPK atas nama terdakwa JAMES GUNARJO BUDIHARJO sehubungan dengan memberi hadiah atau janji kepada Tommy Hindratno selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengurusan pajak lebih bayar/restitusi pajak dari PT Bhakti Investama atau dari perusahaanperusahaan lainnya atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi menerima atau memberi hadiah atau janji. 33. Perkara TPK atas nama terdakwa BURHANUDDIN HUSIN sehubungan dengan turut serta terkait perbuatan Tengku Azmun Jaafar (Bupati Pelalawan) Dkk, melakukan TPK terkait dengan penilaian dan pengesahan RKT UPHHKHT pada areal yang diberikan IUPHHKT-HT Tahun 2001 sd 2006 di wilayah Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. 34. Perkara TPK atas nama terdakwa MURDOKO sehubungan dengan secara bersama-sama atau turut serta dengan Hendy Boedoro dan Warsa Susilo dalam melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana dari rekening giro pemerintah Kab. Kendal Tahun 2003 dan 2004 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Eks Pinjaman BPD Jateng Cab Kendal. 35. Perkara TPK atas nama terdakwa GONDO SUJONO sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah. 36. Perkara TPK atas nama terdakwa YANI ANSORI sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Amran Batalipu terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kab. Buol Sulawesi Tengah.


47

37. Perkara TPK atas nama terdakwa RUSTAM SYARIFUDDIN PAKAYA sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan I untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dan DIPA revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan tahun anggaran 2007. 38. Perkara TPK atas nama terdakwa FAHD AL FOUZ sehubungan dengan memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam pengalokasian anggaran. 39. Perkara TPK atas nama terdakwa MUHAMMAD DUNIR dan M. FAISAL ASWAS dalam menerima hadiah atau janji terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.

KPI % Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya diukur dari % Penanganan Perkara TPK oleh APGAKUM yang Disupervisi KPK Lanjut ke tahap berikutnya. Sebelum melakukan supervisi, KPK terlebih dahulu melakukan kegiatan koordinasi dalam penanganan kasus/perkara dengan APGAKUM lain. Kegiatan koordinasi tersebut meliputi antara lain: a. b. c. d. e. f.

Tukar-menukar informasi; Bantuan tenaga ahli/narasumber; Bantuan mendatangkan saksi; Bantuan pemeriksaan/pengujian fisik; Bantuan perekaman dan penyadapan; Bantuan pencarian orang.

Dari hasil koordinasi, kemudian dilakukan supervisi terhadap penanganan perkara oleh APGAKUM lain. KPK mensupervisi penanganan perkara-perkara yang tertunggak agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, sepanjang didapat alat bukti yang cukup. Selama tahun 2012, sebanyak 113 perkara yang telah disupervisi KPK, berhasil lanjut ke tahap berikutnya, yaitu: Perkara yang Disupervisi KPK di Kejaksaan (39 Perkara) : 1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) atas pemberian sesuatu kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan atau Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri. (Ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jabar dan terhadap tersangka Ridho telah divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda Rp50 juta sedangkan terhadap tersangka Asep Gandana, staf PT Daya Anugerah Mandiri, divonis hukuman penjara selama 8 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung). 2. Dugaan TPK pada Pemerintah Kabupaten Langkat Sumatera Utara dalam pengelolaan Kas Daerah sejak Tahun 2000 s.d. 2007 atas nama tersangka BUYUNG RITONGA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-14/N.2/Fd.1/10 /2010 tanggal


48

Oktober 2010 dan SPDP Nomor: B-6822/N.2/Fd.1/12/2010 tanggal 27 Desember 2010. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Putusan Inkracht, PN Tipikor Medan; tanggal 10 Januari 2012. 3. Dugaan TPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten dalam pembangunan 7 (tujuh) Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Batubara TA 2009 atas nama tersangka SYAHRIAL LAFAU, ST, HARI SUKARDI, ST dan IR. IRWANSYAH berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-14/N.2/Fd.1/08/2011 tanggal 11 Agustus 2011, Print-15 /N.2/Fd.1/08/2011 tanggal 11 Agustus 2011, Print-16 /N.2/ Fd.1/08/2011 tanggal 11 Agustus 2011 dan SPDP Nomor: B-5521/N.2/Fd.1/ 12/2011 tanggal 8 Desember 2011, B-5522/N.2/Fd.1/12/2011 tanggal 8 Desember 2011 dan B-5519/N.2/Fd.1/12/2011 tanggal 8 Desember 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Penyerahan Tahap II pada Kejari Kisaran. 4. Dugaan TPK keuangan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2003 s.d. 2010 dalam pengelolaan/penggunaan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen – Jateng, yang ditempatkan di PD BPR Djoko Tingkir Sragen dan BPR BKK Karangmalang Sragen sehingga merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sragen sejumlah kurang lebih Rp40 miliar, Tsk UNTUNG SARONO WIYONO dkk. SUKARNO, SH. Sesuai dengan SPDP: B-2671/0.3.5/Fd.1/06/2011, tgl 27 Juni 2011 dan SP Sidik: Print-11/0.3.5/Fd.1/06/2011. Status sebelum supervisi: Perkara masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi: a. Perkara atas nama terdakwa Sri Wahyuni, SE, MM telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Maret 2012 Nomor: 80/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor Smg, dengan putusan terdakwa Sri Wahyuni, SE, MM terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama (dengan H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH dan Drs. Kushardjono) dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan, dan saat ini perkara dalam proses upaya hukum Banding. b. Perkara atas nama terdakwa Drs. Kushardjono telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2012 Nomor: 79/Pid/Sus/2011/PN.Tipikor Semarang dengan putusan terdakwa Drs. Kushardjono terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama (dengan H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH dan Sri Wahyuni, SE, MM) dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dan saat ini perkara telah berkekuatan hukum tetap. c. Perkara atas nama terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 2012 Nomor: 78/Pid.sus/ 2011/PN-TIPIKOR-Smg dengan putusan terdakwa H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair (verkapte-vrijspraak), dan atas putusan tersebut JPU melakukan upaya hukum Kasasi. 5. Dugaan TPK pemberian uang sebesar Rp13,5 miliar yang dilakukan oleh PT. Adhi Karya Tbk. Cab. Semarang kepada pejabat Pemkab Kendal dalam pelaksanaan beberapa paket proyek di Kab. Kendal Jawa Tengah TA 2003LAKIP KPK Tahun 2012

49

2004. Status sebelum supervisi: Proses Penyidikan. Status setelah supervisi: untuk terdakwa Ir. HERU DJATMIKO, MM Bin KANTJONO, selaku Kepala Wilayah V PT. Hutama Karya Wilayah Jateng, DIY dan Kalimantan, proses penuntutan sedangkan terdakwa HENDI BUDORO selaku Bupati Kendal dan atau kepada WARSA SUSILO, selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung RI. 6. Dugaan TPK dana bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulsel Nomor: Print-06/R.4/Fd.1/01/2012 tanggal 3 Januari 2012 dengan tersangka Drs.H. Muhamad Anwar Bedu. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sedang proses persidangan. 7. Dugaan TPK kredit fiktif usaha mikro pada cabang Perum Pegadaian Palopo, Unit Pelayanan Cabang (UPC) Ratulangi Palopo dan Cabang Pegadaian Pelita Makassar tahun 2008 s.d 2011, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulsel Nomor: Print-266/R.4/Fd.1/06/2011 tanggal 26 Juni 2011 dengan tersangka Irshan Suryam. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat itu penyidik diberikan masukan untuk memperdalam unsur perbuatan melawan hukum. Saat ini kasus dengan tersangka Irshan Suryam sudah diputus oleh PN Makassar 7 (tujuh) tahun dan telah dikuatkan PT Makassar. 8. Dugaan TPK dalam proses permintaan s.d pencairan kredit modal kerja PT A Tiga Sengkang di Bank Somba Opu tahun 2007 dan 2008, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulsel Nomor: Print456/R.4/Fd.1/11/2010 tanggal 03 November 2010 dengan tersangka Whisnu Purnomo. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat itu penyidik diberikan masukan untuk memperdalam unsur perbuatan melawan hukum. Saat ini kasus ini sedang dalam proses persidangan, tim supervisi juga memberikan masukan untuk mengembangkan pihak lain yg kemungkinan juga terlibat. 9. Dugaan TPK pada pelaksanaan pengadaan alat kesehatan sarana dan prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare TA 2009, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajari Pare-Pare Nomor: Print-01/R.4.11/Fd.1/05/2010 tanggal 7 Mei 2010 dengan tersangka Farida. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sedang proses pemberkasan. 10. Dugaan TPK penyalahgunaan dana pekerjaan pengadaan bibit kakao pada anggaran pemulihan pasca konflik Poso TA 2006, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulteng Nomor: Print12/R.4/Fd.1/01/2010 tanggal 12 Januari 2010 dengan tersangka Budiyanto Theodora. Status sebelum supervisi: Penyidikan.


50

Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat itu penyidik diberikan masukan untuk memperdalam unsur perbuatan melawan hukum. Saat ini kasus ini sudah diputus oleh PN Palu dengan putusan selama 1 (satu) 8 (delapan) bulan, denda Rp50.000.000,00, uang pengganti Rp625.583.171,00. 11. Dugaan TPK penyalahgunaan dana simpan pinjam perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Sulteng TA 2008/2009, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulteng Nomor: Print-01.11.7/R.2/Fd.1/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 dengan tersangka M. Rum Lapatantja. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat itu penyidik diberikan masukan untuk memperdalam unsur perbuatan melawan hukum. Saat ini kasus ini sudah diputus oleh PN Palu dengan putusan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda Rp50.000.000,00, uang pengganti Rp44.580.000,00. Baik terdakwa maupun JPU tidak melakukan banding. Atas putusan tersebut telah dieksekusi oleh JPU. 12. Dugaan TPK penyelewengan dan penyalahgunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Hion Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah TA 2009/2010, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kajati Sulteng Nomor: Print-01/R.2.11.7/Fd.1/09/2011 tanggal 26 September 2011 dengan tersangka Badrun Marjan. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat itu penyidik diberikan masukan untuk memperdalam unsur perbuatan melawan hukum. Saat ini kasus ini sudah diputus dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, dan sudah dieksekusi oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum). 13. Perkara dugaan TPK penyimpangan/penyelewengan dana dalam pekerjaan rehabilitasi jaringan daerah irigasi Jeram seluas 12.700 Ha di Kabupaten Nagan Raya dengan nilai kontrak sebesar Rp.13.072.270.000,- dengan sumber dana dari APB Aceh Otsus TA 2008 dan telah telah melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh No: Print- 279/N.1/Fd.1/06/2011 tgl 30 Juni 2011 dan Print-280/N.1/ Fd.1/06/2011 tgl 30 Juni 2011 A.n. tersangka R. JUFRI ISMAIL, SP dan MAHLIL IBRAHIM. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi, saat ini telah diputus oleh PN Meulaboh.

14. Perkara dugaan TPK penyimpangan/penyelewengan dana dalam pengadaan 26 item Alat Kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang untuk RSUD Aceh Tamiang bersumber dari Dana Penguatan Infrastruktur Pelaksanaan Daerah/ APBN-P TA 2010 dan dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh No: Print-540/N.1/ Fd.1/12/2011 tgl 15-12-2011 dan Print-541/N.1/ Fd.1/12/2011 tgl 15-12-2011 an. tersangka DRS. JAMALUDDIN dan RASYIDIN, SE. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan.


51

Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat ini kasus telah P-21.

15. Perkara TPK pembuatan sertifikat aset-aset tanah milik Pemkab Simeuleu TA 2008 dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinabang No: Print-01/ N.1.23/Fd.1/02/2010 tgl 11-02-2010 dan SPDP No: B126/N.1.23/Fd.1/02/2010 tgl 12-02-2010 A.n. Tersangka T. SYAMSUDDIN. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Telah diputus dan dieksekusi pada PN Sinabang.

16. Perkara TPK pekerjaan dukungan sarana dan prasarana ruang terbuka hijau (RTH) di Lapangan Merdeka Jl. Ahmad Yani Kota Langsa sebesar Rp. 1.379.967.000,- dengan sumber dana APBN TA 2010 dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Langsa No.: Print-374/N.1.14/Fd.1/04/2011 tgl 00-04-2011 dan SPDP No: B-948/N.1.14/Fd.1/05/2011 tgl 20-05-2011 A.n. Tersangka CUT LUSIANA, ST. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat ini dalam upaya hukum Kasasi

17. Perkara TPK penyimpangan dlm penggunaan Dana Bantuan program Pengembangan Ekonomi Masyarakat kemukiman (PEMK) pd Kemukiman Ladang Misik Kec. Lawe Alas TA 2007 dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kutacane No.: Print-01/N.1.18/Fd.1/02/2009 tgl 09-02-2009 A.n. Tersangka WALIDUN, dkk (Kepala Imam Mukim Ladang Misik Kec. Lawe Alas). Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat ini dalam upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Aceh.

18. Perkara TPK pd kegiatan pembinaan MTQ, PKK, Musbangdes di Kec. Dabun Gelang TA 2008 yang bersumber dari dana APBD Kab. Gayo Lues TA 2008 dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Blangkejeren No: Print-115/N.1.26/Fd.1/07/2009 tgl 01-07-2009 dan SPDP No: B-518/N.1.26/Fd.1/ 07/2009 tgl 07-07-2009 A.n. Tersangka ALI AKBAR (Camat Dabun Gelang). Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini telah disupervisi oleh KPK, saat ini telah diputus oleh PN Blang Kejeren dan sudah inkracht (terdakwa dan JPU menerima putusan PN/tidak banding).

19. Perkara TPK penyalahgunaan dana pada pekerjaan pagar pilot project di Dinas Pengelola Sumber Daya Alam dan Kelautan Kota Lhokseumawe TA 2007 dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan


52

Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No: Print-113/N.1.13/Fd.1/03/2010 tgl 18-03-2010 dan SPDP No: B-231/N.1.13/Fd.1/ 03/2010 tgl 22-03-2010 dan SPDP No: B-390/ N.1.13/Fd.1/04/2010 tgl 05-04-2010 A.n. Tersangka MOH. RISYAD NURDIN dan MAHMUDDIN ISHAK. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat ini dalam upaya hukum Kasasi.

20. Perkara TPK penyimpangan / penyelewengan penggunaan Dana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada SMP Negeri 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2009 telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No: Print-40/N.1.13/Fd.1/ 01/2011 tgl 12-02-2011 dan SPDP No: B105/N.1.13/Fd.1/ 05/2011 tgl 19-01-2011 A.n. Tersangka ISNAWI. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat ini telah diputus oleh PN Lhokseumawe.

21. Perkara TPK penyimpangan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) TA 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: Print-06/R.1.14.6/ Fd.1/03/2010 tgl 15 Maret 2010 dan SPDP No: B-46/ R.1/Fd.1.14.6/03/2010 tanggal 17 Maret 2010 an. Tersangka EDISON MANANGUE. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi dan saat ini telah diputus oleh PN Melonguane.

22. Perkara TPK penyimpangan penggunaan keuangan ABT 2007 dan APBD 2008 Triwulan I dan II pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulut dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: Print-15/R.1/ Fd.1/01/2009 tanggal Januari 2009 dan SPDP No: B-214/ R.1.5/Fd.1/02/2009 tgl 19 Februari 2009 A.n. Tersangka ROBIN TAMBALEAN (Bendaharawan pd kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulut). Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi, saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Manado.

23. Perkara TPK penyimpangan penggunaan keuangan Pendapatan Asli daerah (PAD) Hasil Penjualan Panen Sarang Burung Walet pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Kepulauan Sangihe dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: Print-01/R.1.14/ Fd.1/01/2011 tgl 16-01-2011 dan SPDP No: B-256/ R.1.14/ Fd.1/02/2011 tgl 22-02-2011 A.n. Tersangka BLANDINA MURIDANG


53

Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi, saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tahuna.

24. Perkara TPK pengadaan kendaraan mobil dinas Puskesmas Keliling (Pusling) di Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow TA 2009 dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu No: Print-02/R.1.13/ Fd.1/ 05/2011 tgl 11 Mei 2011 dan SPDP No: B-660/R.1.13/Fd.1/ 05/2011 tanggal 18 Mei 2011 A.n. Tersangka H. PRAYIT SUSILO AJI, SKM. M.KES. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi dan saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu.

25. Perkara TPK penyimpangan pembayaran retribusi IMB Terminal Peti Kemas Bitung (TPB) dan Bangunan Penunjang Laiinya dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung No: Print-356/R.1.16/Fd.1/05/ 2011 tgl 23-05-2011 dan SPDP No: B495/R.1.16/ Fd.1/05/2011 tgl 30 Mei 2011 A.n. Tersangka DRS. HENRY D. SOETANTO. Status sebelum supervisi : Masih dalam proses penyidikan. Status setelah supervisi

: Kasus ini pernah disupervisi dan saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung.

26. Perkara TPK penyalahgunaan dana bantuan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di SMK Negeri 3 Manado tahun 2009 dan telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manado No: Print-15/R.1.10/Fd.1/10/ 2010 tgl 26-10-2010 dan SPDP No: B-43/R.1.10/Fd.1/11/ 2010 tgl 05-11-2010 A.n. Tersangka HANS BELTJE LANGI. Status sebelum supervisi:

Masih dalam proses penyidikan.

Status setelah supervisi:

Kasus ini pernah disupervisi dan saat ini dalam proses penuntutan di Pengadilan Negeri Manado.

27. Dugaan TPK Penggunaan Anggaran non-urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2007-2008, terhadap tersangka Drs. Edy Iryana dan Heri Khaeruman, (Ditangani oleh Kejati Jabar, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah dilakukan pelimpahan perkara terhadap kedua tersangka pada tanggal 19 September 2012 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sesuai tanda terima pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tertanggal 19 September 2012). 28. Dugaan TPK pada pengadaan benih padi non hibrida tahun anggaran 2007 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Pesisir Selatan dengan terdakwa Erisman Chaniago, telah diputus bersalah dan divonis 1 tahun penjara dan membayar uang penggantia sebesar Rp35.681.250 (Ditangani oleh Kejati Sumbar, status sebelum Supervisi: Penyidikan; status setelah


54

supervisi: Sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Negeri Padang sesuai vode putusan nomor: 21/Pid.B/TPK/2011/PN PDG tanggal 9 Mei 2012 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Padang nomor:15-16/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 30 Juli 2012). 29. Dugaan TPK suap, pemerasan dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat Disnakertransos dan pejabat pada Departemen Keuangan RI di Jakarta pada pelaksanaan kegiatan dana bantuan infrastruktur APBNP Dinas Sosial Tanaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Ciamis tahun 2009 dengan Drs.H. Dede Lukman Widjaya, MM, (Ditangani oleh Kejari Ciamis, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor Bandung dengan amar putusan:menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara; denda Rp50 juta subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan). 30. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran dalam APBD TA 2004 pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Timur, dengan tersangka Drs. H. Syarifuddin Fadhil bin H. Usman Matnuh (Ditangani oleh Kejari Muara Sabak, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-651/N.5.19/Ft.1/11/2012 tanggal 19 November 2012). 31. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran dalam APBD TA 2004 pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Timur, dengan tersangka Drs. Abdullah Hich bin Alm. H. Ibrahim Chitam (Ditangani oleh Kejari Muara Sabak, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-650/N.5.19/Ft.1/11/2012 tanggal 19 November 2012). 32. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran dalam APBD TA 2004 pada Pos Anggaran Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Timur, dengan tersangka Ir. H.Suparno, MS bin Alm Tirpan (Ditangani oleh Kejari Muara Sabak, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-652/N.5.19/Ft.1/11/2012 tanggal 19 November 2012). 33. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran dalam APBD TA 2004 pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari, dengan tersangka Drs. Syargawi Usman (Ditangani oleh Kejari Muara Bulian, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1670/N.5.11/Ft.1/11/2012 tanggal 6 November 2012). 34. Dugaan TPK pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran dalam APBD TA 2004 pada Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari, dengan tersangka Drs. Usman bin Tarujin (Ditangani oleh Kejari Muara Bulian, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa LAKIP KPK Tahun 2012

55

Nomor: B-1669/N.5.11/Ft.1/11/2012 tanggal 6 November 2012). 35. Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada Pemda Kab. Tebo tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005, dengan tersangka Drs. H.A. Madjid Mu’az, MM (Ditangani oleh Kejari Muara Tebo, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemerik-saan Biasa Nomor: B-2048/N.5.17/Ft.1/10/2012 tgl. 31 Oktober 2012). 36. Dugaan TPK pengadaan 2 (dua) mobil pemadam kebakaran type V80ASM pada Pemda Kab. Tebo tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005, dengan tersangka Drs. RD.Hasan Basri.S,SH,MSi (Ditangani oleh Kejari Muara Tebo, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Pengadilan Tipikor sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemerik-saan Biasa Nomor: B-2049/N.5.17/Ft.1/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012). 37. Dugaan TPK dana bansos pada Bagian Kesra Setda Kab.Sikka TA 2009, dengan tersangka Drs Servasius Kabu dan Yosef Out,S.Sos (Ditangani oleh Kejati NTT, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpah ke Penuntutan pada tgl 26 April 2012 dan saat ini dalam proses persidangan, sesuai dengan Surat Kejati NTT Nomor: R513/P.3/Fd.1/08/2012 tanggal 30 Agustus 2012). 38. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Listrik dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Barat yg berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung,Lampung Selatan tahun 2007, dengan tersangka Wendy Melfa, SH, MH bin Ismail Afta (Ditangani oleh Kejati Lampung, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sesuai dengan penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No: 22/Pid.Tpk/2012/PN.TK tgl 26 September 2012). 39. Dugaan TPK pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit Listrik dan Jaringan Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Barat yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung,Lampung Selatan tahun 2007, dengan tersangka Henry Anggakusuma bin Anggakusuma (Ditangani oleh Kejati Lampung, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sesuai dengan penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No: 23/Pid.Tpk/2012/PN.TK tgl 26 September 2012).


56

Perkara yang Disupervisi KPK di Kepolisian (74 Perkara) : 1. Dugaan TPK atas pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kab. Langkat yang dikelola Disperindag Kab. Langkat TA 2008 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.288.600.000,- atas nama tersangka YADI SUPRAYOGI berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Dir. Reskrim Polda Sumut Nomor Polisi: SP.Sidik/04/I/2010/Reskrim tanggal 07 Januari 2010 dan SPDP Nomor: K/430/XI/2010/Reskrim tanggal 26 November 2010. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Tahap II. 2. Dugaan TPK terhadap penggunaan dana penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dan biaya Penunjang Operasional UPTD P2K TA 2009 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Tapanuli Utara atas nama tersangka DRS. POSMA SITOMPUL, SmHk, ERWINA SIAHAAN dan MUKKATA SIMALANGO berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Dir. Reskrim Polda Sumut Nomor Polisi: SP.Sidik/251/X/ 2010/Reskrim tanggal 02 Desember 2010 dan SPDP Nomor: K/204/XII/ 2010/Reskrim tanggal 21 Desember 2010, K/205/XII/2010/Reskrim tanggal 21 Desember 2010 dan K/206/XII/ 2010/Reskrim tanggal 21 Desember 2010. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Tahap II. 3. Dugaan TPK pada pekerjaan pengadaan Alat Laboratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan TA 2010 atas nama tersangka SIHAR SIMAMORA, S.E.Ak, Dkk berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Dir. Reskrimsus Polda Sumut Nomor Polisi: SP.Sidik/10/V/2011/Dit.Reskrimsus tanggal 00 Mei 2011 dan SPDP Nomor: K/13/VI/2011/Reskrimsus tanggal 22 Juni 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: P-21 pada 27 April 2011. 4. Dugaan TPK atas penempatan dana PemKab Rembang TA 2006 dan TA 2007 yang ditempatkan pada PT Rembang Bangkit Sejahtera. tersangka H. MOCH.SALIM dan H. M. SISWANDI, SH,M.Kn, sesuai SPDP: B/70/VII/2010/ Reskrim, tgl 28 Juli 2010 dan SP Sidik/251B/V/ 2010/Reskrim, tgl 25 Mei 2010. Status sebelum supervisi: Proses penyidikan. Status setelah supervisi: masih perlu pendalaman atas perbuatan hukum dari Bupati Rembang (Moch Salim) pada pengadaan tanah, saat investasi dan pengeluaran-pengeluaran dari PT Rembang Bangkit Sejahtera. 5. Dugaan TPK pembangunan jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga TA.2008 pada Paket STA 1+800 s/d STA 8+350. Tsk Ir SARYONO. Sesuai dengan SPDP: B-61/IV/2011/Reskrim, tgl 13 April 2011 dan SP Sidik/751A/XI/2010, tgl 24 Desember 2010. Status sebelum Kirnaningsih, SE.


supervisi:

proses

penyidikan

dengan

tersangka

Titik

57

Status setelah supervisi: Untuk kasus dengan tersangka Titik Kirnaningsih, SE sudah tahap I, sedangkan mengenai dugaan keterlibatan Walikota Salatiga saat itu (John M. Manoppo) perlu dikembangkan. 6. Dugaan TPK Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka APBD Tahun 2004 Kota Magelang, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2004 di Kantor Pemkot Magelang JL. Sarwo Edie Wibowo No.1 Kota Magelang, sesuai dengan SPDP: B/23/VI/2011/Reskrim tgl 13 Juni 2011 dan SP Sidik: LP/36/XI/2007/ Resta Magelang tgl 29 November 2007. Status sebelum supervisi: Proses Penyidikan. Status setelah supervisi: Untuk tersangka H. Fahriyanto (mantan Walikota Magelang) telah tahap II. 7. Dugaan TPK penggunaan dana vaksin A1 (Avian Influenza) tanggap darurat flu burung tahun 2007 dan vaksin A1 bantuan Provinsi Sumbar TA 2007 pada Dinas Peternakan dan Peikanan Kota Payakumbuh, berdasarkan surat perintah penyidikan Polres Payakumbuh nomor: SP.Sidik/26/I/2011/Reskrim tanggal 27 Januari 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan (P-19). Status setelah supervisi: Saat kembali dilakukan supervisi, kasus untuk tersangka Drh.Hariyeni (Kasubdin Keswan Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh) telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Padang tanggal 18 April 2012 telah divonis 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50.000.000 subsider 2 bulan kurungan dan untuk tersangka Wilson Fitriadi (Direktur CV Manganti) telah divonis 1 tahun 3 bulan dan denda Rp50.000.000 dan denda 2 bulan kurungan. 8. Dugaan Perkara TPK pada perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan jaringan irigasi Tombolo Kab. Pangkep TA 2009 yg menggunakan APBN/Stimulus Fiskal TA 2009 dan APBD/DAU TA 2009 sebesar Rp. 15.432.220.000,- telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrim Polda Sulsel Nomor Polisi: SP.Sidik/53/II/ 2011/Ditreskrim tanggal 04-02-2011dan SPDP Nomor: A.3/13/III/ 2011/ Ditreskrim tanggal 08-03-2011 A.n. tersangka IR. MUHAMMAD ISMUNANDAR, M.Si.; ZAINUDDIN NUR, ST. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Tahap pemberkasan siap dilimpahkan ke Jaksa Peneliti. 9. Dugaan TPK dana APBD Kabupaten Bone TA 2007 di Dinas Kehutanan Kabupaten Bone pada kegiatan pembangunan Balai Pembenihan dan Pembibitan, telah dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrim Polda Sulsel Nomor Polisi: SP.Sidik/65/VII/2009/ Reskrim tanggal 30-11-2009 A.n. tersangka Bachtiar, Buyung Awaluddin dan Reskianty Idris. Status sebelum supervisi : Penyidikan. Status setelah supervisi : Siap dilimpahkan ke Penuntutan. 10. Dugaan TPK pada kegiatanTPK dan APBN untuk Polri TA 2000/2001 pada kegiatan penyaluran beras cadangan milik Polri c.q. Polda Sulsel, disidik oleh Dit.Reskrimsus Polda Sulsel dengan surat perintah penyidikan Nomor:


58

SP.Sidik/08/I/2009/Reskrim, tanggal 31 Januari 2009. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sudah dilimpah ke Kejati Sulsel. 11. Dugaan TPK penyelewengan dalam penyaluran dana PNPM-MP tang bersumber dari dana APBN/APBD TA 2010 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp606.372.350,00, disidik oleh Direskrim Polda Sulsel dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/341/VII/2011/Dit Reskrim tanggal 18 Juli 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 dan siap dilimpahkan ke Pengadilan. 12. Dugaan TPK penyelewengan terhadap dana operasional PT Pos Indonesia (Persero) Pare-pare, disidik oleh Direskrim Polda Sulsel dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/313.1/VII/2011/Reskrim tanggal 7 Juli 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan Status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 dan saat ini sedang disidangkan di PN Tipikor Makassar. 13. Dugaan TPK dana subsidi sarana dan prasarana pendidikan untuk sekolahsekolah yang kena bencana alam sebanyak 28 SD/MI di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato, disidik oleh Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah, dengan surat perintah penyidikan Nomor Polisi: SP.Sidik/12/VI/ 2011/Dit.Reskrimsus tanggal 29 Juni 2011 dengan tersangka Drs. Arham. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan. 14. Dugaan TPK penerimaan imbalan berupa dana dari rekanan (gratifikasi) dalam kegiatan pembangunan jalan lingkungan di Wilayah Kabupaten Sigli pada Dinas PU Kabupaten Sigi dengan menggunakan anggaran hibah TA 2010, disidik oleh Direskrim Polda Sulteng dengan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/04/V/2011/Dit.Reskrimsus, tanggal 20 Mei 2011 dengan tersangka Muhammad Fadlih, ST. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 dan saat ini siap dilimpahkan ke pengadilan. 15. Dugaan TPK penyimpangan perjalanan dinas yang bersumber dari APBD-ABT TA 2007 di Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi tengah, disidik oleh Direskrim Polda Sulteng dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/304/VII/ 2008/Dit.Reskrim, tanggal 1 Agustus 2011 dengan tersangka Zaenal Rahmat. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: dilimpahkan ke pengadilan.

Sudah dinyatakan P-21 dan saat ini siap

16. Dugaan TPK dana pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) TA 2008 pada Dinas Pemukiman dan Penataan Wilayah Kab. Donggala, disidik


59

oleh Reskrim Polres Donggala dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/168/VIII/ 2009/Reskrim tanggal 26 Agustus 2009 dengan tersangka Moh. Safar. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 dan saat ini sedang dalam tahap penuntutan. 17. Dugaan TPK penyalahgunaan uang setoran pajak bahan tambang galian golongan C, disidik oleh Direskrim Polda Sulteng dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/493.A/XII/2008/Reskrim tanggal 23 Desember 2008 dengan tersangka Hasan La Djinta,SE, MM. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 dan saat ini sedang dalam tahap persidangan. 18. Dugaan TPK di Kantor Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Donggala TA 2007 berupa penyimpangan dana kegiatan PENAS XII dengan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp350.000.000,00 dengan tersangka Sahlan M Yasin,Alim Amrullah,Firman dan Yunus Thalib, disidik oleh Direskrim Polda Sulteng dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/12/I/2008/Dit.Reskrim tanggal November 2008. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21. 19. Dugaan TPK penyalahgunaan dana DAK dana NAD dan APB-S Tkt II tahun 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireun dengan tersangka Fauzan bin A Rahman, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/174/IV/2009/Reskrim tanggal 01 April 2009. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini sudah pernah disupervisi oleh KPK, saat ini sudah dinyatakan P-21. 20. Dugaan TPK pada pengadaan bibit kelapa sawit yang berasal dari anggaran Otsus Provinsi Aceh TA 2009 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Selatan dengan tersangka Yustiar Yuni, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/57/XI/2010/Reskrim tgl. 30 November 2010. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi KPK, saat ini sudah dinyatakan P-21. 21. Dugaan TPK dana APBD Kab. Nagan Raya pada kegiatan penyiapan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi bagi 100 KK di Beutong Ateuh yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.300.000.000 dengan tersangka Ali Akbar, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/115.a/VI/2009/Dit.Reskrim tanggal 18 Juni 2009. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah dinyatakan P-21.

Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat ini

22. Dugaan TPK dana APBD Kab. Aceh Tamiang TA 2008 pada kegiatan pencairan dana untuk pekerjaan lanjutan pengasapalan jalan Telaga Meuku-


60

Paya Rehat 14.300 m2 yang negara/daerah sebesar Rp1,7 Milyar Irfan Hadi, disidik oleh Direskrim SP.Sidik/104.a/VI/ 2009/Dit. Reskrim

mengakibatkan kerugian keuangan dengan tersangka Bustami, Johan dan Polda Aceh dengan Nomor Polisi: tanggal 11 Juni 2009.

Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah dinyatakan P-21.

Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK, saat ini

23. Dugaan TPK pada pekerjaan penyelesaian jembatan rangka baja Simpang Kiri (lanjutan) Kecamatan Tenggulun Kab. Aceh Tamiang TA 2008 yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp840.333.528,67 dengan tersangka Bustami, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/50/III/2009/Dit.Reskrim tanggal Maret 2009. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini sudah pernah disupervisi KPK, saat ini sudah dinyatakan P-21. 24. Dugaan TPK dana APBD Kab. Aceh Tamiang TA 2007 dan 2008 dalam proses pencairan dana pekerjaan pengaspalan jalan Desa Suka Mulia-Suka Damai sepanjang 6.000 m2 dengan tersangka Nasruddin ST bin Syarif dan Said Hasan bin Said Jafar, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/93/XI/2009/Dit.Reskrim tanggal 7 November 2009. Status sebelum supervisi : Penyidikan. Status setelah supervisi : sudah dinyatakan P-21.

Kasus ini sudah pernah disupervisi KPK, saat ini

25. Dugaan TPK pada pembangunan gedung pabrik mini plywood yang berada di Desa Jambo Manyang Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan TA 2007/2008 oleh CV Krueng Kale Jaya dengan tersangka T. Zaenal Tayeb alias Taib bin T. Djakfar dan Saiful Anwar bin Tgk Zaini, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/262/XI/2009/Dit.Reskrim tanggal 7 November 2009. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah dinyatakan P-21.


26. Dugaan TPK terhadap pembangunan USB Woyla Timur TA 2009 di Kecamatan Woyla Timur Kab. Aceh Barat dengan tersangka Hasan Sani AR bin (alm) Amirul Mukminin, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/11.a/I/2011/Dit.Reskrim tanggal 5 Januari 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini sudah pernah disupervisi KPK, saat ini sudah dinyatakan P-21. 27. Dugaan TPK dan atau tindak pidana pencucian uang pada Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Utara dengan tersangka Syamsul Bahri,SH bin (Alm) Muhammad Ali Yusuf, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/205.a/VII/2010/Dit.Reskrim tanggal 21 Juli 2010. Status sebelum supervisi: Penyidikan.


61

Status setelah supervisi: sudah dinyatakan P-21.


28. Dugaan TPK dalam penerimaan dana setoran pajak penerangan jalan umum (PPJU) di PT PLN Cabang Meulaboh dengan tersangka Samsul Bahri,SE bin Abdul Rahman, disidik oleh Direskrim Polda Aceh dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/176.a/XI/2009/Dit.Reskrim tanggal 3 November 2009. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini sudah pernah disupervisi KPK, saat ini sudah dinyatakan P-21. 29. Dugaan TPK pada pembangunan USB SMA Panton Reu TA 2009 di Kecamatan Panton Reu Kab. Aceh Barat dengan tersangka Ir.Agus Budiarsa bin (alm) Abdullah Haji (CV Cipta Eka Perkasa), disidik oleh Polres Aceh Barat dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/85.a/VII/2010/Reskrim tanggal 12 Juli 2010. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah dinyatakan P-21.


30. Dugaan TPK penyaluran subsidi tunjangan fungsional guru RA/Madrasah non-PNS tahun 2007 di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Pidie sebesar Rp.5.280.000.000,00 dengan tersangka H. Ramli, BA bin Abdussalam; Drs.Yusmadi bin Abdullah, disidik oleh Polres Pidie dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/51/III/2011/Reskrim tanggal 23 November 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini sudah pernah disupervisi KPK, saat ini sudah dinyatakan P-21. 31. Dugaan TPK pada kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) TA 2010 di Kab. Bolaang Mongondow, dengan tersangka Haris Jaman,SH, disidik oleh Polda Sulut dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/179/IX/2011/Reskrim tanggal 9 September 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi oleh KPK dan saat ini sudah P-21. 32. Dugaan TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya, dengan tersangka Sheane Evy Lampah,ST; Yosep Agustinus Abast,ST; Mukhlis Daeng Pasau,Amd dan Esther Irianti, disidik oleh Polda Sulut dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/45/VIII/ 2011/Dit. Reskrimsus tanggal 12 Agustus 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini sudah pernah disupervisi oleh KPK, saat ini sudah P-21. 33. Dugaan TPK penyalahgunaan dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD) TA 2010 dan 2011 di Kab. Bolaaang Mongondow,


62

dengan tersangka Cymmy Chebby Philip Wua,S.STP dan Mursid Potabuga, S.Sosi, disidik oleh Polda Sulut dengan Nomor Polisi: SP.Sidik/14/I/2012/Reskrim tanggal 28 Januari 2011. Status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Kasus ini pernah disupervisi KPK, saat ini sudah P21. 34. Dugaan TPK dana/uang dari penjualan leges pada Dispenda Kab. Seluma TA 2009 dengan tersangka Ferry Juliandra,SE bin Mansyurdin (Ditangani oleh Polres Seluma, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejati Tais Nomor: B261/N.7.15/Ft.1/03/2012 tgl 13 Maret 2012). 35. Dugaan TPK penyimpangan dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada di Kab. Lebong TA 2010 dengan tersangka Muzakkir,SY bin (alm) Syahbudin Basri (Ditangani oleh Reskrimsus Polda Bengkulu, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejati Bengkulu Nomor:B-291/N.7.5/Ft.1/01/2012 tgl 26 Januari 2012). 36. Dugaan TPK penyimpangan dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada di Kab. Lebong TA 2010 dengan tersangka Mahmoud el Gahzny,SP bin (alm) Chaidir Hadi (Ditangani oleh Reskrimsus Polda Bengkulu, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejati Bengkulu Nomor:B-293/N.7.5/Ft.1/01/2012 tgl 26 Januari 2012). 37. Dugaan TPK penyimpangan dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada di Kab. Lebong TA 2010 dengan tersangka Dina Yanita binti Mardiyanto,MS (Ditangani oleh Reskrimsus Polda Bengkulu, Status sebelum supervisi: penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejati Bengkulu Nomor: B-292/N.7.5/Ft.1/01/2012 tgl. 26 Januari 2012). 38. Dugaan TPK kelebihan jam mengajar (KJM) Dinas Pendidikan Kab.Kaur TA 2009 dengan tersangka Sudin Tono S.Sos bin Martani (Ditangani oleh Polres Kaur, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Bintuhan Nomor: B-931/N.7.15/Ft.1/ 08/ 2012 tgl 10 Agustus 2012). 39. Dugaan TPK kelebihan jam mengajar (KJM) Dinas Pendidikan Kab.Kaur TA 2009 dengan tersangka Mislan S.Ip bin Rumanudin (Ditangani oleh Polres Kaur, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Bintuhan Nomor: B-932/N.7.15/Ft.1/ 08/ 2012 tgl 10 Agustus 2012). 40. Dugaan TPK kelebihan jam mengajar (KJM) Dinas Pendidikan Kab.Kaur TA 2009 dengan tersangka Ahmad Marzuki,S.Pd bin Abu Zahri (Ditangani oleh Polres Kaur, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Bintuhan Nomor: B-185/N.7.16/Ft.1/02/ 2012 tgl 22 Februari 2012). 41. Dugaan TPK kegiatan ADD di Desa Pondok Kopi Kec. Teras Terujam Kab. Muko-Muko TA 2009 dengan tersangka Sukri bin Kasab (Ditangani oleh Polres MukoMuko, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Muko-Muko Nomor: B-740/N.7.14/ Ft.1/ Epp.1/08/2012 tgl 10 Agustus 2012).


63

42. Dugaan TPK kegiatan ADD di Desa Pondok Kopi Kec. Teras Terujam Kab. Muko-Muko TA 2009 dengan tersangka Amir bin Kasab (Ditangani oleh Polres Muko-Muko, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari MukoMuko Nomor: B-739/ N.7.14/Ft.1/Epp.1/ 08/2012 tgl 10 Agustus 2012). 43. Dugaan TPK gratifikasi pekerjaan pembangunan gudang logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Bengkulu TA 2011 (Ditangani oleh Reskrimsus Polda Bengkulu, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejati Bengkulu Nomor: B-1228/ N.7.5/Ft.1/05/2012 tgl 14 Mei 2012). 44. Dugaan TPK kegiatan pengadaan pakaian dinas harian (PDH) dan atributnya pada bagian perlengkapan sekretariat PemKab Lebong TA 2010 dengan tersangka Suharmun, ST bin M.Yazid (Ditangani oleh Polres Lebong, Status sebelum Supervisi: Penyidikan, Status setelah Supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Tubei Nomor: B-511/N.7.17/Fd.1/08/2012 tgl 16 Agustus 2012). 45. Dugaan TPK kegiatan pengadaan pakaian dinas harian (PDH) dan atributnya pada bagian perlengkapan sekretariat PemKab Lebong TA 2010 dengan tersangka Ata Dian Winata, S.Sos bin Sadik (Ditangani oleh Polres Lebong, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Tubei Nomor: B-512/N.7.17/Fd.1/08/2012 tgl 16 Agustus 2012). 46. Dugaan TPK kegiatan pengadaan pakaian dinas harian (PDH) dan atributnya pada bagian perlengkapan sekretariat PemKab Lebong TA 2010 dengan tersangka Gusti Rahmat, AMd bin Endang Abdul Halim (Ditangani oleh Polres Lebong, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Tubei Nomor: B-513/N.7.17/Fd.1/08/2012 tgl 16 Agustus 2012). 47. Dugaan TPK kegiatan pengadaan pakaian dinas harian (PDH) dan atributnya pada bagian perlengkapan sekretariat PemKab Lebong TA 2010 dengan tersangka H.Indra Antoni bin Bahadir Usman (Ditangani oleh Polres Lebong, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Tubei Nomor: B-510/N.7.17/Fd.1/08/2012 tgl 16 Agustus 2012). 48. Dugaan TPK penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi di Kab.Kaur dengan tersangka Johan Syafri bin Buyung Arifin (Ditangani oleh Reskrimsus Polda Bengkulu, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejati Bengkulu nomor: B1477/N.7.5/Ft.1/ 06/2012 tgl 12 Juni 2012). 49. Dugaan TPK pembangunan ruang kelas belajar SDN 15 Curup yg berasal dari DAK dan dana DAU TA 2009 dengan tersangka Yunalis,S.Pd alias Lis bin Jakfar Yuyun (Ditangani oleh Polres Rejang Lebong, Status sebelum supervisi: Penyidikan, Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejari Curup Nomor: B-197/N.7.11/Fd.1/01/2012 tgl 3 Januari 2012). 50. Dugaan TPK pada kegiatan proyek rehabilitasi hutan dan lahan (DAK-DR 2006-2007) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sangau TA 2008 berupa pekerjaan pengadaan bibit tanaman dengan tersangka Fisdaus M. Hut. (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: sudah P-21 sesuai surat Kejaksaan Tinggi LAKIP KPK Tahun 2012

64

Kalimantan Barat, nomor B-1819/Q.1.5/Ft.1/06/2012 tanggal 27 Juni 2012 surat Kejati Tais Nomor: B-261/N.7.15/ Ft.1/03/2012 tgl 13 Maret 2012). 51. Dugaan TPK pada proyek sarana dan prasarana air baku Sungai Meledeng Kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat TA 2008 dengan tersangka Joko Simanjuntak dan Teddi Gunawan (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum Supervisi: Penyidikan; status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai surat nomor B-1744/Q.1.5/Ft.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012). 52. Dugaan TPK pada proyek sarana dan prasarana air baku Sungai Meledeng Kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat TA 2008 dengan tersangka Ir. Eddy Purnomo,MT (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum Supervisi: Penyidikan; status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai surat nomor B-934/Q.1.5/Ft.1/05/2012 tanggal 09 Mei 2012). 53. Dugaan TPK pada proyek sarana dan prasarana air baku Sungai Meledeng Kecamatan Pulau Maya Kab. Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat TA 2008 dengan tersangka Ir. Syafri Arsad, S.Sos.(Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum Supervisi: Penyidikan; status setelah supervisi : Sudah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai surat nomor B-933/Q.1.5/ Ft.1/05/2012 tanggal 09 Mei 2012). 54. Dugaan TPK pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga senilai Rp867.983.000,00 dengan tersangka Zainal Abidin (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum Supervisi: Penyidikan; status setelah supervisi: Sudah dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sesuai sesuai surat nomor B-933/Q.1.5/Ft.1/05/2012 tanggal 09 Mei 2012). 55. Dugaan TPK berupa adanya pemberian sejumlah dana kepada pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan tugas dan kewajibannya terkait pembangunan jalan lingkungan TA 2010 pada Dinas PU Kab. Sigi dengan tersangka Amri Arafah, SH, (Ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah; hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh JPU dan pada tgl 27 Juni 2012 tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada JPU) 56. Dugaan TPK penyalahgunaan dana penataan kawasan kumuh Lagasa-Tula yang dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PU Kab. Muna TA 2008 dengan tersangka LM Rusdianto, ST.MSi., (Ditangani oleh Polda Sulawesi Tenggara; hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Sulawesi Tenggara sesuai surat Kajati Sultra nomor:B-1474/R.3.5/Ft.1/09/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada Direskrimsus Polda Sultra) 57. Dugaan TPK menyalahgunakan kewenangan dalam pendistribusian Raskin TA 2009 Dugaan kerugian negara Rp1.579.500,00. (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum supervisi: Penyidikan P-19. Status setelah supervisi: Dilakukan Gelar Perkara di Polda Kalbar dan Kejati Kalbar oleh Tim Koorsup Terpadu pada 22 dan 23 Nopember 2012, dengan hasil rekomendasi dalam laporan terpisah). 58. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) turut serta/ambil alih pelaksanaan pekrjaan pembangunan jembatan Bawang cs TA 2009. (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum supervisi: Penyidikan P-19. Status setelah supervisi: Dilakukan Gelar Perkara di Polda LAKIP KPK Tahun 2012

65

Kalbar dan Kejati Kalbar oleh Tim Koorsup Terpadu pada 22 dan 23 Nopember 2012, dengan hasil rekomendasi dalam laporan terpisah). 59. Dugaan TPK pekerjaan pembanguan tanggul penahan banjir Desa Sungai Belidak Kec. Sungai kakap Kab. Kubu Raya tahun 2009. Dugaan kerugian Negara: Rp885.848.000,00 (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum supervisi: Penyidikan P-19. Status setelah supervisi: Dilakukan Gelar Perkara di Polda Kalbar dan Kejati Kalbar oleh Tim Koorsup Terpadu pada 22 dan 23 Nopember 2012, dengan hasil rekomendasi dalam laporan terpisah). 60. Dugaan TPK penyimpangan dana bansos ke KONI Kalbar TA 2007 s.d 2009 Dugaan kerugian negara Rp8.591.975.711,000. (Ditangani oleh Polda Kalbar, status sebelum supervisi: Penyidikan P-19. Status setelah supervisi: Dilakukan Gelar Perkara di Polda Kalbar dan Kejati Kalbar oleh Tim Koorsup Terpadu pada 22 dan 23 Nopember 2012, dengan hasil rekomendasi dalam laporan terpisah). 61. Dugaan TPK Pengadaan alat Alkes pada RSUD Dr SOEDJONO SELONG Kab SELONG Lotim senilai Rp4.175.000.000,- dari APBN Tahun 2008 (Dirjen Pelayanan medic Depkes RI). Dugaan Kerugian Negara: Rp125.454.546,Tersangka : DR. H. Utun Supria; Agus Trias Yatmoko; I Nyoman Adhi Wijaya; Dedi Irawan DL, ST; Akhdiyat Furqon, SH; Kusnadi, SKM (Ditangani oleh Polda NTB, status sebelum supervisi: Penyidikan P-19. Status setelah supervisi: Dilakukan Gelar Perkara di Polda NTB oleh Tim Koorsup Terpadu pada 20 Nopember 2012, dengan hasil rekomendasi dalam laporan terpisah). 62. Dugaan TPK kegiatan penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Kerinci tahun 2006 dengan tersangka H.Hasani bin Rahmat (Ditangani oleh Polres Kerinci, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: dinyatakan lengkap oleh Kejari Sungai Penuh, sesuai dengan Surat Kejari Sungai Penuh Nomor: B952/N.5.13/Ft.1/ 08/2012 tanggal 13 Agustus 2012). 63. Dugaan TPK penggunaan Anggaran ADD Triwulan II Tahun Anggaran 2011 Desa Harapan Makmur Kec. Rantau Rassau Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan tersangka Sukirno Als bin (Alm) Sutaryo (Ditangani oleh Polres Tanjung Jabung Timur, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: dinyatakan lengkap oleh Kejari Muara Sabak, sesuai dengan Surat Kejari Muara Sabak Nomor: B-383/N.5.19/Fd.1/08/2012 tgl 27 Agustus 2012). 64. Dugaan TPK penyalahgunaan wewenang, kesempatan karena jabatan atau kedudukan terhadap uang APBD dan APBDP TA 2011 untuk program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan kegiatan rehabiltasi/ pemeliharaan alat-alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Lima Puluh Kota, dengan tersangka Rina Dewita,SE (Ditangani oleh Polres Payakumbuh, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: dinyatakan lengkap oleh Kejari Payakumbuh, sesuai dengan Surat Kejari Payakumbuh Nomor: B-2432/N.3.12/Fd.1/09/2012 tanggal 24 September 2012). 65. Dugaan TPK pengadaan pakaian dinas harian dan atribut serta pakaian kerja lapangan pegawai RSUD Tebo TA 2010,. dengan tersangka H.A. Agus Fauriza bin H.A Nimum (Ditangani oleh Polda Jambi, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: dinyatakan lengkap oleh Kejari Muara Sabak, sesuai dengan Surat Kejari Muara Sabak Nomor: B-


66

2019/N.5.17/ Fd.1/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012). 66. Dugaan TPK penyalahgunaan dana bantuan Pemprov Jateng dan PenKab Tegal TA 2008 serta dana DIPA Polres Tegal tahun 2008 dan dana kontijensi Polres Tegal tahun 2008 dengan tersangka AKBP Drs Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM (Ditangani oleh Polda Jateng; status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dinyatakan lengkap oleh JPU Kejati Jateng tertanggal 30 Juli 2012, sesuai dengan Surat Polda Jateng Nomor: B/10364/IX/2012/Jtg tgl 24 September 2012). 67. Dugaan TPK dana ADD (Alokasi Dana Desa) yang bersumber dari APBD Kab. Cilacap TA 2008 yang disalurkan dalam bentuk APBDesa se-Kabupaten Cilacap tahun 2008 dan direalisasikan untuk Program Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa (SIMPEMDES) se-Kabupaten Cilacap, dengan tersangka Herry Karmawan bin Junaedi (Ditangani oleh Polda Jateng, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: dinyatakan lengkap oleh Kejati Jateng, sesuai dengan Surat Kejati Jateng Nomor: B-5081/Q.3.5/Ft.1/11/2012 tanggal 23 November 2012). 68. Dugaan TPK Dalam Pembayaran Tunjangan Aanggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2003-2004, dengan tersangka Ratno Pintoyo, S.Sos (Ditangani oleh Kejari Wonosari, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta oleh Kejati Wonosari, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1624/O.4.11/Ft.1/09/2012 tanggal 19 September 2012). 69. Dugaan TPK pada penggunaan dana rekonstruksi rumah pasca gempa bumi tahun 2006 di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, dengan tersangka Juni Junaidi, S.Ag, Mpdi dkk (Ditangani oleh Kejari Bantul, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta oleh Kejari Bantul, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-64/O.4.13/Ft.1/10/ 2012 tanggal 4 Oktober 2012). 70. Dugaan TPK dalam penyaluran dana bantuan sosial dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul kepada KUB Makmur pada tahun 2010, dengan tersangka H. M. Irsyad/Sarjono bin Slamet Mardi Utomo (Ditangani oleh Kejari Bantul, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta oleh Kejari Bantul, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B02/O.4.13/Ft.1/09/2012 tanggal 11 September 2012). 71. Dugaan TPK dalam penyaluran dana hibah dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul kepada KUB Bumi Tirta dan KT Subur pada tahun 2009, dengan tersangka Sudjono, B.Sc alias Puji Sudarmo (Ditangani oleh Kejari Bantul, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta oleh Kejari Bantul, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-03/O.4.13/Ft.1/09/2012 tanggal 11 September 2012). 72. Dugaan TPK pembangunan jalan lingkar selatan Kota Salatiga TA 2008 pada paket STA 1+800 s.d STA 8+350, dengan tersangka John Manuel Manoppo, SH /Walikota Salatiga tahun 2007-2011 (Ditangani oleh Polda Jateng, status sebelum supervisi: Penyidikan atas kasus ini dgn tersangka Titik Kirnaningsih/ pihak swasta, Penyidik belum menetapkan John Manuel


67

Manoppo, SH sebagai tersangka. Status setelah supervisi: John Manuel Manoppo, SH ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang dalam proses persidangan sesuai dengan Surat Polda Jateng Nomor: B/11.221/X/2012/Reskrimsus tgl. 11 Oktober 2012). 73. Dugaan TPK Dalam Pembayaran Tunjangan Aanggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2003-2004, dengan tersangka Sukardi, S.IP (Ditangani oleh Kejari Wonosari, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta oleh Kejati Wonosari, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1628/O.4.11/Ft.1/09/2012 tanggal 19 September 2012). 74. Dugaan TPK Dalam Pembayaran Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2003-2004, dengan tersangka Supriyono, S.IP (Ditangani oleh Kejari Wonosari, status sebelum supervisi: Penyidikan. Status setelah supervisi: Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta oleh Kejati Wonosari, sesuai dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1629/O.4.11/Ft.1/09/2012 tanggal 19 September 2012).

Pencegahan yang Terintegrasi Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Pencegahan yang Terintegrasi terdiri atas tiga indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No


3

% Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis

4

# Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN

5

% Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas

Target

Realisasi

Kinerja

30%

40%

133%

5

10

200%

80%

80%

100%

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis diukur dari % saran perbaikan (rekomendasi) yang diimplementasikan pada sektor strategis terhadap hasil kajian/observasi. Realisasi tahun 2012 adalah 40% dari hasil kajian/observasi sebagai berikut: a. Tindak lanjut (TL) Kajian Penyelenggaraan Perhubungan Darat (Sektor Infrastruktur); b. TL Kajian Perencanaan dan Pengelolaan Hutan (Sektor Kehutanan);


68

c. TL Kajian Penyelenggaraan Jalan Nasional (Sektor Infrastruktur); d. TL Kajian Peradilan Pajak (Sektor Keuangan); e. TL Kajian Pengelolaan Bansos Daerah (Sektor Keuangan); f. TL Kajian Penggunaan Dana APBD untuk Klub Sepakbola (Sektor Keuangan); g. TL Kajian Kebijakan Pertambangan Batubara (Sektor Pertambangan); h. TL Observasi Pengawasan dan Pelayaan Cukai (Sektor Keuangan).

KPI # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN Sampai tahun 2012, KPK telah dilakukan pembentukkan tunas integritas dan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) pada 10 (sepuluh) K/L/O/P: a. Kementerian Keuangan; b. Mahkamah Konstitusi; c. Lembaga Administrasi Negara (LAN); d. Telkom; e. Garuda Indonesia; f. Pertamina; g. Bank DKI; h. Bank Jabar; i. BP Migas, dan j. KPK. Selain itu, pada tahun 2012 juga telah dimasukkan Konsep SIN dalam Stranas Pemberantasan Korupsi, dilakukan konvensi nasional pemberantasan korupsi (KNPK) terkait sistem integritas, dan pembuatan kerangka kerja (framework) SIN.

KPI % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas diukur dari % program Pemilu berintegritas yang diimpelementasikan. Tahun 2012, Pemilu Kada DKI Jakarta menjadi concern KPK untuk implementasi program pemilu berintegritas. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program tersebut antara lain: a. Reviu terhadap program, visi dan misi calon Kepala Daerah DKI Jakarta. b. Pemetaan titik rawan gratifikasi pada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. c. Turut serta dalam pembahasan program posko Awaslupadu (pengawasan pemilu terpadu) dengan Bawaslu yang konsepnya akan dikembangkan menjadai sarana komunikasi lintas pengawas. d. Kampanye integritas pada tanggal 10 Juni 2012, bertempat di Gelora Bung Karno Jakarta.


69

e. Verifikasi dan klarifikasi terhadap LHKPN 12 calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 5-13 Juni 2012, bertempat di kediaman masing-masing calon. f. Penandatanganan Komitmen Berintegritas dan Deklarasi LHKPN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 14 Juni 2012 di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. g. Penandatanganan Pakta Integritas Bawaslu dan Penwaslu DKI Jakarta pada tanggal 14 Juni 2012 di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. h. Kegiatan Cerdas Berintegritas, pada tanggal 20 Juni 2012 di Gedung KPK Kuningan, Jakarta.

Terbangunnya Korupsi

Sistem

Informasi

Pemberantasan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi terdiri atas dua indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No


6

% Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi

7

% Pembangunan Infrastruktur Fraud Control

Target

Realisasi

Kinerja

80%*)

96%

120%

25%

25%

100%

*) Angka target dari Deputi INDA 80%, sedangkan target di tingkat korporate (KPK) 25%.

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi diukur dari perbandingan antara realisasi pembangunan sistem informasi pemberantasan TPK dengan target yang telah ditetapkan. Capaian KPI ini pada tahun 2012 adalah sebesar 96%, yang merupakan gabungan (komposit) dari beberapa KPI: a.

Pembangunan jaringan informasi (capaian 84%);

b.

Pengumpulan informasi (capaian 116%);

c.

Pengolahan informasi (capaian 78%);

d.

Pengembangan teknologi informasi (101%);

e.

Dukungan kesekretariatan (100%).

Pembangunan Infrastruktur Fraud Control dilakukan sesuai dengan perkembangan disain dan konsep Fraud Control sebesar 25%.


70

Pembangunan Kasus Grand Corruption (dari Dumas) Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Pembangunan Kasus Grand Corruption (dari Dumas) terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Kinerja

8

# Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK

6

6

100%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK diukur dari jumlah kasus potensial Grand Corruption dari Direktorat Dumas yang dilimpahkan ke Deputi Penindakan. Realisasi selama tahun 2012 sebanyak 6 (enam) kasus, yaitu: 1. Dugaan suap kepada Penyelenggara Negara dalam penerbitan ijin hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. 2. Dugaan suap oleh pihak tertentu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam pengusulan, persetujuan, dan pelaksanaan APBN untuk tahun anggaran 2008-2012 di lingkungan Kementerian Agama. 3. Dugaan TPK pada pengadaan driving simulator roda dua dan roda empat di Korlantas Mabes POLRI TA 2011. 4. Dugaan suap kepada Pegawai Pajak terkait penanganan Pajak PT Bhakti Investama, Tbk. 5. Dugaan suap oleh pihak tertentu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam proses penganggaran dan pelaksanaan APBN dan APBD terkait PON XVIII Riau Tahun 2012. 6. Dugaan TPK pada pengadaan materiil tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan tanda coba kendaraan bermotor (TCKB) di Korlantas Mabes POLRI TA 2009-2012.


71

Bab VI Capaian Kinerja pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth)

C

apaian kinerja KPK pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning and Growth) sebesar 96,7%, berasal dari 5 (lima) Sasaran Strategis berikut:

a. Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK: 0,0%; b. Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area: 194,4%; c. Pengangkatan Penyidik KPK: 86,7%; d. Pembangunan Gedung KPK: 100,0%; dan e. Tersedianya Data dan Informasi Pemberantasan Kuropsi: 102,4%.

Gambar 11. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK terdiri atas tiga indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No


1

# Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

2

% Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi

3

Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5)

Target

Realisasi

Kinerja

0

2

0%

100%

N/A

N/A

4,0

N/A

N/A

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan belum tercapai.


72

KPI # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diukur dari jumlah pelanggaran yang dilakukan pegawai KPK, dengan formula delta negatif (- ) artinya jika ada pelanggaran maka KPI tersebut akan ”merah” (prinsip zero tolerance). Jika ada indikasi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pegawai KPK, maka Direktorat Pengawasan Internal akan melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut. Hasil rekomendasi akan disidangkan oleh DPP (Dewan Pertimbangan Pegawai) dan DPP akan memberikan sanksi kepada Pegawai KPK tersebut, berupa sanksi pelanggaran ringan, sedang, maupun berat. Sedangkan jika ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, maka dibentuk Komite Etik yang keanggotaannya terdiri dari unsur internal dan eksternal KPK, dengan porsi keanggotaan dari eksternal KPK lebih banyak. Pada tahun 2012, dari hasil pemeriksaan Dit. PI, terdapat 2 pegawai setingkat direktur dan fungsional yang diduga melakukan pelanggaran berat. Sehingga, target zero tolerance (nol pelanggaran) terlampaui dengan adanya 2 pelanggaran ini. Akan tetapi yang lebih penting disini adalah berjalannya sistem pengawasan internal di KPK dan penjatuhan sanksi bagi pelanggarnya. Selama tiga tahun terakhir, telah terjadi beberapa pelanggaran oleh pegawai KPK dan telah dilakukan penjatuhan sanksi/hukuman, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: DATA PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI KPK TAHUN ANGGARAN 2010 S.D. 2012 TAHUN

HASIL PEMERIKSAAN

2010

5

2011

2012

DUGAAN JENIS PELANGGARAN

JABATAN

PENJATUHAN HUKUMAN JABATAN Administrasi 1 Fungsional 1 2 Administrasi 1 Fungsional 1 2 Administrasi 1

TAHUN 2010 1

Pelanggaran Berat

4

Administrasi

3

Pelanggaran Ringan

1

Fungsional

2

2012

Pelanggaran Berat

7

Direktur Kepala Sekretariat

1 1

2011

4

Fungsional

4

2

Fungsional

7

2012

5

Direktur Kepala Sekretariat Fungsional

1 1 3

9

Pelanggaran Ringan Pelanggaran Berat

2

Direktur Fungsional

1 1

2012

2

Fungsional

2

2*)

2011

9

2

JUMLAH

5

Keterangan : *) Satu pelanggaran merupakan pelanggaran tahun 2008

Dua KPI berikut: % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi dan Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5), ”digeser” ke tahun 2013 disebabkan belum tertangani pada masa transisi Renstra baru ini di tahun 2012. Sebagaimana diketahui, setelah Renstra KPK 2011-2015 disahkan pada tanggal 29 Februari 2012, dibutuhkan masa transisi untuk penyesuaian (revisi) kegiatan tahun 2012 yang dokumen anggarannya sudah disahkan dalam DIPA/POK KPK dengan Program Kerja Deputi/Setjen 2012-2015 dan Program Kerja Direktorat/Biro 2012-2015. Dalam masa transisi tersebut, tidaklah mudah mengubah sasaran/target kinerja (IKU, IKK) yang telah disetujui DPR, BAPPENAS, dan Kemenkeu dalam dokumen RENJA/RKA-KL/DIPA Tahun 2012.


73

Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja: No 4

Indikator Kinerja (KPI) % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area

Target

Realisasi

Kinerja

25,0%

48,6%

194,4%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area diukur dari jumlah pegawai KPK yang berhasil direkrut sesuai dengan formasi yang tersedia dibandingkan jumlah pegawai yang direncanakan direkrut. Berdasarkan analisis beban kerja dan kebutuhan unit-unit, KPK merencanakan akan merekrut pegawai sebanyak 150 orang pada tahun 2012. Karena keterbatasan ruang kerja (antara lain anggaran gedung masih diblokir DPR), maka tahun 2012 KPK memprioritaskan rekrutmen pegawai untuk posisi dan jabatan yang benar-benar urgen (prioritas) saja. Tahun 2012, berhasil direkrut 73 (tujuh puluh tiga) pegawai, untuk posisi/jabatan sebagai berikut: No

Posisi/Jabatan

Jumlah

1

Kepala Biro SDM (Peg. Tetap)

1

2

Sekretaris Jenderal (PN Dipekerjakan)

1

3

Direktur Penuntutan (PN Dipekerjakan)

1

4

Jaksa Penuntut Umum (PN Dipekerjakan)

5

5

Sekretaris Pimpinan (Peg. Tidak Tetap)

3

6

Admin Sekretaris Pimpinan (Peg. Tidak Tetap)

1

7

Pengemudi Pimpinan (Peg. Tidak Tetap)

2

8

Administrasi Korsup Penindakan (Peg. Tidak Tetap)

3

9

Staf BAS/ISS (Peg. Tidak Tetap)

1

10

Penyidik KPK (Alih Tugas)

26

11

Direktur Gratifikasi (Alih Tugas)

1

12

Deputi Penindakan (Alih Tugas)

1

13

Deputi Pencegahan (Alih Tugas)

1

14

Spesialis Computer Forensic, Surveillance, Staff Filling & Recording (Alih Tugas)

26

Jumlah

73

Dengan demikian, % ketersediaan SDM sesuai fokus area adalah = (73/150) X 100% = 48,6%.


74

Pengangkatan Penyidik KPK Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Pengangkatan Penyidik KPK terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No 5

Indikator Kinerja (KPI) # Penyidik KPK yang Diangkat

Target

Realisasi

Kinerja

30

26

86,7%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI # Penyidik KPK yang Diangkat diukur dari jumlah penyidik yang diangkat dari internal KPK (diluar Kepolisian dan Kejaksaan). Dalam Renstra KPK 2011-2015, pengangkatan penyidik dari internal KPK menjadi prioritas/fokus, disamping Penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menjaga independensi penyidik KPK. Kewenangan KPK untuk mengangkat Penyidik sendiri, dimungkinkan (diperbolehkan) dalam UndangUndang KPK. Tahun 2012 merupakan kali pertama dilakukan rekrutmen Penyidik dari internal KPK. Mekanisme dan standarisasi perekrutan penyidik dari internal KPK adalah sebagai berikut: 1. Persyaratan a. Program Rekrut dan Seleksi Calon Penyidik KPK ini hanya diperuntukkan bagi Pegawai yang berasal dari Pegawai KPK yang berasal dari Program CTF1 dan CPF2 yang sebelum menjadi Pegawai KPK telah mengikuti pendidikan selama 9 bulan di AKPOL. b. Memiliki hasil Penilaian Kinerja tahun 2010 dan tahun 2011 dengan nilai minimal C; c. Harus mendapatkan izin dari Direktur/Kepala Biro terlebih dahulu atau Deputi jika pegawai berada pada Kesekretariatan Kedeputian (dengan menggunakan Form Alih Tugas yang dapat diunduh pada portal KPK). 2. Proses Seleksi Tahapan seleksi sebagai berikut : a. Asesmen Kompetensi; b. Tes Kesehatan; c. Wawancara dengan Tim Seleksi. 3. Jadwal Rekrutmen dan Seleksi a. Tanggal 1 – 7 September 2012: Pendaftaran dengan cara menyerahkan Form Alih Tugas yang telah ditandatangani Pimpinan Unit kepada Biro SDM. b. Tanggal 10 – 14 September 2012: Asesmen Kompetensi; c. Tanggal 28 September 2012: Pengumuman hasil asesmen kompetensi;


75

d. Tanggal 1 Oktober 2012: Tes Kesehatan; e. Tanggal 5 Oktober 2012: Pengumuman hasil tes kesehatan; f. Tanggal 9 – 12 Oktober 2012: Wawancara Tim Seleksi; g. Tanggal 15 Oktober – 30 November 2012: Diklat; h. Tanggal 3 – 31 Desember 2012: On the Job Training (OJT). 4. Pengumuman Hasil Seleksi Pengumuman hasil wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2012. 5. Pelaksanaan Diklat Pembentukan Penyidik, OJT, dan Penempatan di Posisi Jabatan yang Baru a. Pegawai yang telah lulus proses seleksi akan diikutkan dalam Diklat Pembentukan Penyidik; b. Pegawai yang telah lulus Diklat Pembentukan Penyidik akan mengikuti OJT selama 1 bulan; c. Apabila berdasarkan hasil OJT dinyatakan bahwa pegawai tidak memenuhi kriteria (tidak lulus OJT) untuk posisi jabatan yang baru, maka pegawai yang bersangkutan akan dikembalikan ke unit kerja semula; d. Bagi pegawai yang dinyatakan lulus OJT, maka kepada pegawai yang bersangkutan akan diberikan SK Pimpinan pengangkatan sebagai Penyidik KPK. 6. Pendidikan/Induksi Penyidik KPK Pendidikan Penyidik KPK dilaksanakan selama 41 hari atau 409 Jam Pelajaran (JP), dengan 4 materi besar sebagai berikut: a. Pengetahuan Hukum (125 JP); b. Kemampuan Investigasi (154 JP); c. Kemampuan Intelijen (30 JP); d. Kemampuan Pendukung (40 JP); e. Kegiatan Pembulatan (60 JP). Pengajar Pendidikan Penyidik berasal dari berbagai sumber, antara lain akademisi, praktisi, widyaiswara, penyidik dan trainer internal KPK. 7. Pengangkatan Penyelidik/Penyidik pada KPK Pengangkatan terhadap 26 orang Penyelidik/Penyidik pada KPK dilakukan melalui Keputusan Pimpinan KPK Nomor: KEP-27/01-54/01/2013 tanggal 11 Januari 2013.

Pembangunan Gedung KPK Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Pembangunan Gedung KPK terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut:


76

No 6

Indikator Kinerja (KPI) % Ketersediaan Gedung KPK

Target

Realisasi

Kinerja

0%

0%

0%

Dalam Renstra KPK 2011-2015, rencana pembangunan gedung KPK telah dimasukan sebagai salah satu prioritas/fokus, namun tahun 2012 belum ditargetkan mengingat saat ini anggaran pembangunan gedung KPK masih diblokir oleh Komisi III DPR. Meskipun menjelang akhir tahun 2012 blokir tersebut akhirnya dicabut oleh DPR, namun tidak tersedia cukup waktu untuk melakukan proses tender (lelang) bagi penentuan vendor/perusahaan yang akan melakukan pembangunan gedung KPK. Untuk pembangunan gedung pintar KPK (KPK Smart Building), telah dialokasikan anggaran multiyears dari RM APBN sebesar Rp225.712.000.000,00 dengan tahapan kegiatan per tahun dan alokasi anggaran sebagai berikut: 1. Tahun 2013; dianggarkan Rp40,798 miliar untuk kegiatan: a. Manajemen Konstruksi (lingkup kegiatan: persiapan, review teknik perencanaan, pelelangan, dan pengawasan konstruksi) dianggarkan Rp1,437 miliar; b. Perencanaan Konstruksi (lingkup kegiatan: konsep rancangan, pra rancangan, pengembangan, detail RKS/RAB, pelelangan, dan pengawasan berkala) dianggarkan Rp4,796 miliar; c. Konstruksi Fisik Gedung dianggarkan Rp34,412 miliar; d. Pengelola Kegiatan dianggarkan sebesar Rp153,200 juta. 2. Tahun 2014; dianggarkan Rp110,085 miliar untuk kegiatan: a. Manajemen Konstruksi (lingkup dianggarkan Rp1,752 miliar; b. Perencanaan Konstruksi (lingkup dianggarkan Rp411,525 juta;

kegiatan: kegiatan:

pengawasan pengawasan

konstruksi) berkala)

c. Konstruksi Fisik Gedung dianggarkan Rp107,539 miliar; d. Pengelola Kegiatan dianggarkan sebesar Rp383,000 juta. 3. Tahun 2015; dianggarkan Rp74,828 miliar untuk kegiatan: a. Manajemen Konstruksi (lingkup dianggarkan Rp1,192 miliar; b. Perencanaan Konstruksi (lingkup dianggarkan Rp279,837 juta;

kegiatan: kegiatan:

pengawasan pengawasan

konstruksi) berkala)

c. Konstruksi Fisik Gedung dianggarkan Rp73,127 miliar; d. Pengelola Kegiatan dianggarkan sebesar Rp229,800 juta. Disain awal gedung pintar KPK (KPK Smart Building) terlihat pada ilustrasi di bawah ini:


77

Gambar 12. Disain awal KPK Smart Building


78

Gambar 13. Disain awal KPK Smart Building (dari sisi lain)


79

Tersedianya Data dan Informasi Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tersedianya Data dan Informasi terdiri atas satu indikator, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No 7

Indikator Kinerja (KPI) Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey)

Target

Realisasi

Kinerja

75,0

76,83

102,4%

Dari tabel di atas, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. KPI Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey) diukur dari hasil survey yang diberikan kepada para responden yang merupakan pengguna layanan (user) atas informasi dan data dari diberikan oleh Dit. PINDA. Kuesioner dikirim kepada 100 pengguna layanan (user) melalui email dan user dapat mengisi kuesioner survey tersebut secara online pada Portal KPK. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan seputar kecepatan layanan, kualitas layanan, dan kesinambungan layanan yang diminta oleh user. Survey dimulai pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 2 November 2012. Dari 100 user (pengguna layanan) yang disurvey, sebanyak 43 user mengisi kuesioner, dan sisanya (57 user) tidak mengisi kuesioner. Hasil survey pada Semester II adalah 76,83.


80

Bab VII Capaian Kinerja pada Perspektif Keuangan (Financial)

C

apaian kinerja KPK pada Perspektif Keuangan (Financial Perspective) sebesar 100,0%, berasal dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu:

a. Ketersediaan Anggaran: 100,0%.

Gambar 14. Capaian Kinerja KPK Tahun 2012 pada Perspektif Keuangan

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja (KPI) pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut: Ketersediaan Anggaran Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Ketersediaan Anggaran terdiri atas satu indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: No


Target

Realisasi

Kinerja

1

Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK

100%

100%

100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa target kinerja yang ditetapkan telah tercapai. Untuk memperoleh anggaran tahun 2012 sebagaimana K/L pada umumnya, KPK melalui proses pembahasan di Bappenas, Komisi III DPR, dan Kemenkeu (Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan), dengan penjelasan:


81

• KPK menyampaikan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2012 kepada Bappenas, yang berisi program dan kegiatan prioritas KPK beserta usulan pembiayaan dan target indikator kinerjanya. Renja ini merupakan hasil pembahasan trilateral meeting antara KPK, Bappenas, dan Kemenkeu (DJA). • KPK menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2012 kepada Komisi III DPR, sejak dari Pagu Indikatif, Pagu Sementara, dan Pagu Definitif. Sampai akhir pembahasan Pagu Definitif, DPR memblokir (bintang) anggaran untuk pembangunan gedung KPK. Blokir ini baru dibuka DPR pada akhir tahun anggaran 2012. • Atas dasar RKA yang telah disetujui Komisi III DPR, KPK melakukan penelaahan dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu. Penalaahan disertai dengan pengajuan data dukung terhadap kegiatan yang diusulkan. • Hasil penelaahan DJA, disampaikan kepada Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, untuk selanjutnya diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) tahun 2012. • Atas dasar DIPA, KPK menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) bagi unit-unit kerja setingkat direktorat/biro dan kesekretriatan kedeputian. Tahun anggaran 2012, KPK mendapat alokasi anggaran RM sebesar Rp603,7 Miliar, yang dialokasikan untuk: • Setjen sebesar Rp386,0 Miliar; • Deputi Penindakan sebesar Rp55,1 Miliar; • Deputi Pencegahan sebesar Rp60,1 Miliar; • Deputi INDA sebesar Rp96,5 Miliar • Deputi PIPM sebesar Rp5,9 Miliar. Selama periode 2007 s.d. 2012, KPK berhasil mendapat alokasi anggaran (budget availability) untuk membiayai seluruh kegiatannya dengan trend meningkat, sebagaimana grafik berikut:

Tahun

Pagu RM (Rp)

2007

47.660.200.000

2008

232.612.922.000

2009

315.235.856.000

2010

431.065.431.000

2011

540.846.258.000

2012

603.668.943.000

Gambar 15. Pagu Anggaran RM KPK 2007-2012


82

Bab VIII Akuntabilitas Keuangan

U

ntuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, setiap tahun KPK menyusun Laporan Keuangan KPK dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Laporan keuangan tersebut direviu terlebih dahulu oleh Direktorat Pengawasan Internal KPK, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terhadap Laporan Keuangan KPK Tahun 2012, sampai saat ini belum diterima hasil audit BPK. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2006 hingga 2011 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan KPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kinerja dan Serapan Anggaran KPK Tabel dan grafik di bawah ini memperlihatkan data perbandingan capaian kinerja KPK (korporat) dengan realisasi (serapan) anggaran RM selama 7 (tujuh) tahun: Tahun

Capaian Kinerja*)

Realisasi Anggaran RM

2007

134,9%

63,50%

2008

120,2%

82,07%

2009

127,5%

70,30%

2010

110,7%

61,62%

2011

110,3%

54,77%

2012

108,5%

55,75%

Keterangan

*) diukur menggunakan software Manajemen Kinerja KPK (PbViews).


83

Gambar 16. Perbandingan Capaian Kinerja KPK dan Serapan Anggaran RM KPK 2007-2012.

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa selama periode 2007 s.d. 2012, target kinerja KPK (tingkat korporat) dapat tercapai (di atas 100% dari target kinerja yang telah ditetapkan), meskipun serapan (realisasi) anggaran belum optimal (rata-rata 64,67% per tahun). Salah satu pertanyaan yang muncul, apakah ada hubungan antara capaian kinerja dengan serapan (realisasi) anggaran? Tentu saja jawabannya bisa beragam dan subjektif, tergantung dari sudut mana melihatnya. Pertanyaan tersebut sebenarnya bisa dijawab apabila BPK melakukan audit kinerja terhadap kementerian/lembaga/pemda, bukan sekedar audit keuangan yang lebih fokus pada sisi compliance (ketaatan pada aturan). Dengan audit kinerja, akan diketahui efisiensi dan efektivitas pencapaian visi, misi, sasaran dan indikator keberhasilan (IKU atau IKK) secara lebih objektif. Masih perlu pendalaman lebih lanjut, apakah hubungan antara kinerja dan anggaran adalah berbanding lurus, mengingat hal itu tidak terjadi di KPK. Penjelasan terhadap capaian kinerja KPK telah disampaikan secara transparan terkait sasaran dan indikator kinerja masing-masing perspektif (Bab IV s.d. VII). Apakah tercapainya kinerja KPK tersebut dibarengi dengan efisiensi penggunaan anggaran KPK (dengan sistem at cost, salary single system, dan ketatnya penggunaan anggaran)? Pada tahun 2013 ini, BPK sedang melakukan audit kinerja terhadap KPK untuk tahun 2009, 2010, dan 2011. Hasil audit kinerja oleh BPK sampai saat ini belum diterima (masih on going process).


84

Penggunaan Sumber daya (Resources) Kinerja KPK (tingkat korporat) tahun 2012 sebesar 106,3% dapat dicapai dengan penggunaan secara optimal sumber daya (resources) : a. Sumber daya manusia (SDM) sebanyak 674 orang pegawai KPK dengan komposisi 5 orang Pimpinan, 2 orang Penasihat, 182 orang Pegawai Negeri Dipekerjakan (PND), 439 orang Pegawai Tetap (PT), 46 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta lebih dari 200 orang tenaga Outsources.

Gambar 17. Komposisi Pegawai KPK Menurut Jenis Pegawai Tahun 2012

Gambar 18. Sebaran Pegawai KPK Menurut Unit/Kedeputian Tahun 2012


85

b. Anggaran RM sebesar Rp306.560.298.888,00 (atau 55,75%), dengan komposisi penggunaan: 96,11% belanja pegawai (Rp193.160.734.859,00), 39,26% belanja barang (Rp115.983.526.474,00), dan 25,56% belanja modal (Rp27.416.867.529,00).

Gambar 19. Komposisi Realisasi Anggaran KPK Tahun 2012 per Jenis Belanja

Jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran RM, maka realisasi anggaran menjadi sebagai berikut:

Realisasi Anggaran KPK Tahun 2012 per Jenis Belanja

Gambar 20. Realisasi Anggaran RM dibandingkan Pagu KPK Tahun 2012

c. Teknologi, sarana, fasilitas, dan peralatan lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dan peralatan terkini, selain memudahkan proses kerja pegawai bagi internal KPK, juga sangat membantu KPK dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi.


86

Realisasi Anggaran per Sasaran dan KPI Untuk mengukur berapa anggaran/biaya sesungguhnya (riel cost) yang dikeluarkan dalam mencapai kinerja masing-masing perspektif, sasaran strategis, dan KPI tidaklah mudah jika dibandingkan dengan capaian kinerja total KPK (korporat). Kesulitan ini disebabkan antara lain oleh beberapa hal berikut: a. Adanya pemusatan anggaran pada unit tertentu sesuai tupoksinya untuk membiayai kegiatan seluruh unit, misalnya anggaran gaji dan diklat ditempatkan Biro SDM; anggaran sarana, prasarana, dan peralatan di Biro Umum; dan anggaran IT di Direktorat Pinda. Meskipun anggaran dikeluarkan dari unit tersebut, tapi paktanya adalah yang menggunakan anggaran adalah unit-unit lain, misalnya pembayaran gaji pegawai KPK sebesar Rp193,16 miliar yang dikeluarkan dari Biro SDM tapi yang digunakan oleh seluruh unit di KPK (tidak hanya Biro SDM). Demikian juga anggaran sarana, prasarana, peralatan, dan IT. b. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada perspektif stakeholder merupakan key performance outcome (KPO) yang dihasilkan (baca: dibiayai) dari capaian indikator kinerja pada perspektif di bawahnya yang merupakan key performance driver (KPD). Dalam sistem balanced scorecard, maka capaian akhir di perspektif stakeholder dihasilkan dari capaian perspektif di bawahnya. c. Sulitnya memisahkan anggaran yang dikeluarkan mencapai suatu KPI karena kadang beririsan dengan KPI yang lain. Berdasarkan tiga hal di atas, maka untuk mengukur anggaran pengeluaran pada masing-masing sasaran strategis dan KPI, digunakan asumsi sebagai berikut: a. Membiarkan anggaran yang dipusatkan di unit tertentu sesuai tupoksinya (anggaran tidak dipindah ke unit lain yang melaksanakan kegiatan). b. Penggunaan anggaran untuk sasaran strategis dan KPI pada perspektif stakolders adalah total realisasi anggaran KPK, sedangkan untuk sasaran dan KPI pada perspektif di bawahnya digunakan realisasi riil pada KPI tersebut. c. Terhadap sasaran dan KPI yang berisisan (joint) dengan KPI dan sasaran lain, maka diambil realisasi anggaran yang paling dominan. Berdasarkan kesulitan dan asumsi-asumsi di atas, maka diperoleh perkiraan realisasi anggaran RM berdasarkan perspektif, sasaran, dan KPI adalah sebagai berikut:


87

Perspektif Stakeholder Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja

S.1. Efektivitas dan Efisiensi Pemberantasan (Pencegahan dan Penindakan) Korupsi

1. Indeks Penegakkan Hukum atau Law Enforcement Index

-

2. Tingkat Keberhasilan Pemberantasan Korupsi oleh KPK (Skala 1-10)

10,0

S.2. Penanganan Grand Corruption dan Penguatan APGAKUM

3. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption

10

4. % Conviction Rate Kasus yang Disupervisi

30%

S.3. Meningkatnya Kinerja pada Sektor Strategis (termasuk APGAKUM)

5. Indeks Kinerja Sektor Strategis

S.4. Terwujudnya Pelembagaan Sistem Integritas Nasional (SIN) secara Formal


S.5. Terbangunnya Pemahaman Pemilih terhadap Integritas

7. Pemahaman Masyarakat terhadap Integritas dalam Pemilu

S.6. Terbangunnya Fraud Control sebagai Sistem Pemberantasan Korupsi yang Terintegrasi

8. % Pembangunan Konsep dan Disain Fraud Control

5,79

Realisasi Anggaran (Rp)

336.560.298.888

25%

N/A

25%

Perspektif Internal Sasaran Strategis I.1.

I.2.

Penindakan yang Terintegrasi

Pencegahan yang Terintegrasi

Indikator Kinerja 1. Conviction Rate Perkara yang Ditangani KPK

100%

2. % Kasus yang Disupervisi KPK Lanjut ke Tahap Berikutnya

88,5%

3. % Implementasi atas Rekomendasi yang Diusulkan pada Sektor Strategis 4. # Implementasi Sistem Integritas pada Fokus Area Sesuai Perkembangan Pelembagaan SIN

I.3.

I.4.

Terbangunnya Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi

Terbangunannya Kasus Grand Corruption (dari Dumas)


Realisasi Kinerja

20.330.373.611

40% 33.895.906.560 5

5. % Implementasi Program untuk Pemilu Berintegritas

80%

6. % Pembangunan Sistem Informasi Pemberantasan Korupsi

25%

7. % Pembangunan Infrastruktur Fraud Control

25%

8. # Kasus (Pokok Kasus) Grand Corruption Siap LIDIK

Realisasi Anggaran (Rp)

48.110.046.038

6

1.680.772.669

88

Perspektif Learning and Growth Sasaran Strategis L.1. Terjaganya Integritas Kelembagaan KPK

Indikator Kinerja 1. # Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Realisasi Kinerja 2

Realisasi Anggaran (Rp) 421.818.685

2. % Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi

N/A

-

3. Indeks Integritas KPK (Survey, 1-5)

N/A

-

L.2. Meningkatnya Kapasitas SDM sesuai Fokus Area

4. % Ketersediaan SDM sesuai Fokus Area

L.3. Pengangkatan Penyidik KPK

5. # Penyidik KPK yang Diangkat

L.4. Pembangunan Gedung KPK

6. % Ketersediaan Gedung KPK

L.5. Tersedianya Dukungan Infrastruktur TI

7. Indeks Kepuasan Layanan TI (Survey)

48,6%

26

1.078.573.606 720.111.975 -

-

76,83

36.017.038.814

Perspektif Financial Sasaran Strategis F.1.

Ketersediaan Anggaran


Indikator Kinerja 1. % Ketersediaan Anggaran untuk Operasional KPK

Realisasi Kinerja 100%

Realisasi Anggaran (Rp) 62.933.450

89

Bab IX Penutup

C

ita-cita luhur pendiri bangsa ini adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai jika negeri ini lepas dari jeratan korupsi. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Daya rusak yang ditimbulkan akibat korupsi pun sangat luar biasa, tidak hanya menggerogoti sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapi juga menghancurkan pilar-pilar demokrasi. Sejak awal berdirinya di penghujung tahun 2003, KPK dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat melalui upaya penindakan yang keras dan tegas terhadap para koruptor secara efektif, efisien, dan tetap menghormati due process of law. KPK berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan sejumlah program kerja yang tidak hanya menindak koruptor secara hukum, namun juga melakukan berbagai kegiatan pencegahan. KPK menyadari bahwa upaya pencegahan tidak akan menuai hasil nyata jika upaya penindakan secara hukum tidak gencar dilakukan. Penindakan merupakan salah satu upaya penting dalam penegakan hukum sebagai terapi kejut yang diharapkan mampu memberi efek jera bagi pelaku korupsi. Langkah pencegahan maupun penindakan harus dilakukan secara serentak dan terpadu dengan kecepatan yang sama. Membebaskan Indonesia dari penyakit kronis korupsi merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan KPK sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah peperangan besar yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dan waktu yang dibutuhkan pun bukanlah dalam hitungan bulan atau tahun, melainkan dalam ukuran generasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2012 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas KPK dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran KPK sepanjang tahun 2012. Di masa mendatang, KPK akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. ***


90

LAMPIRAN


91

Lampiran 1

Laporan Pencapaian Kinerja KPK Tahun 2012


92

Jakarta, Maret 2013 Sekretaris Jenderal KPK. Annies Said Basalamah

Recommend Documents