Jakarta, 18 Februari 2010 A.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diketahui sejak Tahun Anggaran 2006, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memberikan opini terhadap laporan keuangan masingmasing Kementerian/Lembaga. Terkait dengan itu, Kementerian Pendidikan Nasional dengan berbagai tantangan dan kendala, berupaya membenahi berbagai aspek terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Instansi Pemerintah. Namun demikian pada Tahun Anggaran 2006 serta Tahun Anggaran 2007, Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional masih mendapatkan opini Disclaimer. Hal tersebut tidak menyurutkan langkah Kementerian Pendidikan Nasional untuk terus bekerja keras membenahi sistem pengelolaan anggaran termasuk menerapkan sistem perencanaan penganggaran berbasis kinerja serta menertibkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berkat kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Nasional itulah Laporan Keuangan Kemendiknas Tahun Anggaran 2008 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK-RI. Sejalan dengan kebijakan untuk terus memperkuat tata kelola Kementerian Pendidikan Nasional, Sekretariat Jenderal Kemendiknas menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tujuan Prosedur Operasi Standar ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama bagi pejabat dan petugas pengelola PNBP pada setiap Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional agar dapat mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Jakarta, 18 Februari 2010 A.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan

Drs. Subagyo, M.Si., Ak. NIP. 195203181980021001

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendiknas

| i

ii|


DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran Daftar Singkatan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Sistematika 1.5. Daftar Istilah BAB II KETENTUAN UMUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2.1 Pengertian 2.2. Ketentuan Umum Pengelolaan PNBP 2.2.1. Penyusunan Target PNBP 2.2.2. Penyusunan Tarif Atas Jenis PNBP 2.2.3. Penyusunan Laporan Realisasi 2.2.4. Pengendalian Internal BAB III PROSEDUR OPERASI STANDAR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3.1. Prosedur Penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 3.2. Prosedur Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP 3.3. Prosedur Pelaporan Realisasi PNBP 3.3.1. Prosedur Pengiriman Laporan Realisasi PNBP Dari Satker ke Unit Utama 3.3.2. Prosedur Pengiriman Laporan Realisasi PNBP Dari Unit Utama ke Setjen 3.3.3. Prosedur Pengiriman Laporan Realisasi PNBP Dari Setjen ke DJA 3.3.4. Prosedur Perbaikan Data PNBP 3.4. Sanksi BAB IV PENUTUP Lampiran


i iii v vii

1 1 2 3 3 7 8 9 8 11 11

13 18 19 19 19 20 23 22 25 27

| iii

iv|


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Petunjuk Pengisian SSBP Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Petunjuk Pengisian SSPB Rincian Anggaran Pendapatan Per MAP (Formulir 1.4.) Uraian Anggaran Pendapatan Per MAP (Formulir 2.4.) Ringkasan Anggaran Pendapatan Per MAP (Formulir 3.4.) Bagan Arus Prosedur Penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP Lampiran 13 Bagan Arus Prosedur Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP Lampiran 14 Bagan Arus Prosedur Pengiriman Laporan Realisasi PNBP


24 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 39

| v

vi|


DAFTAR SINGKATAN A ADK APBN

= Arsip Data Komputer = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B BAS BAUK BPN BUN

= Bagan Akun Standar = Biro Administrasi Umum dan Keuangan = Bukti Penerimaan Negara = Bendahara Umum Negara

D DIPA DJA DJPb

= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran = Direktorat Jenderal Anggaran = Direktorat Jenderal Perbendaharaan

K KD KP KPPN

= Kantor Daerah = Kantor Pusat = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

L LRA

= Laporan Realisasi Anggaran

M Mendiknas Menkeu

= Menteri Pendidikan Nasional = Menteri Keuangan

N NTPN

= Nomor Tanda Penerimaan Negara

P PNBP PNPB POS

= Penerimaan Negara Bukan Pajak = Penerimaan Negara Pengembalian Belanja = Prosedur Operasi Standar

R RI RKA-KL RKP RPD Renstra Renja

= = = = = =

Republik Indonesia Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Rencana Kerja Pemerintah Rincian Penggunaan Dana Rencana Strategis Rencana Kerja


| vii

S SAKPA Satker Setjen Sesjen SKTJM SSBP SSPB

= = = = = = =

T Tusi

= Tugas dan Fungsi

U UP UPT UU

= Uang Persediaan = Unit Pelaksana Teknis = Undang-Undang

viii|

Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Sekretaris Jenderal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Surat Setoran Bukan Pajak Surat Setoran Pengembalian Belanja


Prosedur Operasi Standar Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Reformasi di bidang keuangan yang ditandai dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan administrasi utama dalam kepemerintahan yang menuntut prinsip tata kelola yang baik dan mengharuskan setiap organisasi melakukan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selain itu, optimalnya suatu pengelolaan anggaran juga ditentukan oleh bagaimana pengguna anggaran mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang tepat dan cepat, bukanlah tugas yang mudah bagi Kementerian Pendidikan Nasional yang memiliki skala organisasi yang besar, sebaran geografis yang luas dan kewenangan perbendaharaan yang terdesentralisasi dengan jumlah kantor/satuan kerja yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah satker dan anggaran tersebut, memerlukan sistem pengelolaan anggaran yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran organisasi setiap satuan kerja secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan latar belakang di atas, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Prosedur Operasi Standar Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai pedoman bagi para pengelola anggaran sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat memahami prosedur yang harus dilaksanakan. 1.2. Tujuan Prosedur Operasi Standar ini bertujuan untuk: 1.2.1. Memberikan pemahaman yang sama bagi pejabat dan para pengelola anggaran dan pelaporan keuangan pada Kantor/Satker di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional khususnya yang berkenaan dengan Pengelolaan PNBP; 1.2.2. Menciptakan pengelolaan anggaran yang tepat waktu, akurat, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif; 1.2.3. Mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.


| 1


1.3. Dasar Hukum 1.3.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); 1.3.2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.3.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ps 22 & 23; 1.3.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355, Ps 33 & 38); 1.3.5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 1.3.6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421) ; 1.3.7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438, Ps 43 – 45); 1.3.8. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; 1.3.9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP; 1.3.10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP; 1.3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RKP (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405); 1.3.12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL; 1.3.13. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; 1.3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; 1.3.15. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1.3.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2007 tentang Bagan Akun Standar; 1.3.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008; 2|



1.3.18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor PER-32/PB/2008 Tanggal 22 Juli 2008, tentang Tata Cara Penggunaan Belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak diatas Pagu DIPA; 1.3.19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 tahun 2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional; 1.3.20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Tahunan Kementerian Pendidikan Nasional ; 1.3.21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional ; 1.3.22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114a/KMK.03/1997 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Instansi Pengguna; 1.3.23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN); 1.3.24. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No : SE-200/MK.2/2003 tentang Perhitungan Formula Tarif Sewa Tanah Negara; 1.3.25. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-35/Pb/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak; 1.3.26. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI No. SE-76/A/46/0697 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114a/KMK.03/1997 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Instansi Pengguna. 1.4. Sistematika Susunan POS PNBP Sistematika susunan POS ini adalah sebagai berikut. 1.4.1. BAB I Pendahuluan yang menjelaskan mengenai Latar Belakang, Tujuan, Dasar Hukum, Sistematika POS Penyusunan PNBP, dan Daftar Istilah. 1.4.2. BAB II Ketentuan Umum PNBP yang menjelaskan Pengertian dan Ketentuan Umum Pengelolaan PNBP. 1.4.3. BAB III Prosedur Operasi Standar PNBP yang menjelaskan Prosedur Penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP, Prosedur Penetapan Tarif atas Jenis PNBP, Prosedur Pelaporan Realisasi PNBP, dan Sanksi. 1.4.4. BAB IV Penutup. 1.5. Daftar Istilah 1.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 1.5.2. Bendahara Penerima, adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri yang diserahi tugas menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendiknas

| 3


berharga, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang negara yang ada dalam penguasaannya; 1.5.3. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara; 1.5.4. Hasil (outcome), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 1.5.5. Kas Negara, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang dibuka dan ditetapkan oleh Menteri untuk menampung seluruh peneriman dan pengeluaran negara, dibukukan pada setiap saat dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1.5.6. Kompilasi, adalah proses penggabungan laporan atau data; 1.5.7. Output, adalah keluaran, hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah; 1.5.8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.5.9. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; 1.5.10. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundangundangan; 1.5.11. Perbendaharaan Negara, adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD; 1.5.12. Proses posting, adalah mengubah data elektronik transaksi menjadi data elektronik akuntansi, proses pembentukan buku besar sebagai dasar pembentukan laporan keuangan dengan mengacu pada jurnal standar; 1.5.13. Rekonsiliasi, adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub-sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama; 1.5.14. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sasaran, dan anggaran yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional dalam satu tahun anggaran; 1.5.15. Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program; 4|



1.5.16. Sistem Pengendalian Internal, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam sebuah organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah; 1.5.17. Tahun Anggaran adalah periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. 1.5.18. Tarif Advalorem, adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase (%) dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu yang merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan, antara lain Harga Patokan (HP), indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih; 1.5.19. Tarif Spesifik, adalah tarif yang ditetapkan dengan nominal uang; 1.5.20. Wajib Bayar, adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


| 5

Prosedur Operasi Standar Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB II Ketentuan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak

6|



BAB II KETENTUAN UMUM PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2.1. Pengertian 2.1.1. PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dana yang berasal dari PNBP dapat digunakan sebagian dan/atau dianggarkan untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi penghasil PNBP pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan tugas dan fungsinya, dengan pengelompokan sebagai berikut: 2.1.1.1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; 2.1.1.2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 2.1.1.3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; 2.1.1.4. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; 2.1.1.5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; 2.1.1.6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; 2.1.1.7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. 2.1.2. PNBP yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional terdiri dari dua kategori, yaitu: 2.1.2.1. Kategori Umum a. Penerimaan kembali sisa anggaran; b. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara; c. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara; d. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro); e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan); f. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; g. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. 2.1.2.2. Kategori Fungsional a. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan; b. Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi; c. Penerimaan atas hasil penjualan produk dari penyelenggaraan pendidikan; d. Penerimaan dari sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah. 2.1.3. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendiknas

| 7


2.1.4. PNBP yang bersifat umum tidak dapat digunakan, sedangkan PNBP yang bersifat fungsional dapat digunakan setelah mendapat persetujuan ijin penggunaan dari Menteri Keuangan RI; 2.1.5. Tata cara penggunaan PNBP di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional mengacu pada mekanisme APBN dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2.1.6. PNBP menjadi terutang: 2.1.6.1. Sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan Instansi Pemerintah; 2.1.6.2. Sesudah wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan Instansi Pemerintah. 2.1.7. Jumlah PNBP yang Terutang ditetapkan oleh: 2.1.7.1. Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah; 2.1.7.2. Bendahara Penerima sebagai Wajib Bayar. 2.1.8. Satker wajib membayar seluruh PNBP yang Terutang secara tunai ke Kas Negara paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.2. Ketentuan Umum Pengelolaan PNBP 2.2.1. Penyusunan Target PNBP 2.2.1.1. Rencana Target PNBP adalah hasil penghitungan/penetapan PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang; 2.2.1.2. Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP disusun berdasarkan mekanisme penyusunan APBN, melalui langkahlangkah sebagai berikut: a. Rencana Target PNBP disusun berdasarkan jenis dan tarif PNBP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional dilengkapi dengan rincian satuan volume dari masing-masing jenis dan tarif per bulan dari Januari sampai dengan Desember; b. Penyusunan Rencana Target PNBP disusun dan disampaikan secara berjenjang mulai dari Satker/UPT, Unit Eselon II, Unit Eselon I sampai dengan Kementerian/Lembaga; c. Rencana Target PNBP harus didukung dengan lampiran mengenai jenis, tarif, volume, dan jumlah PNBP dalam 1 (satu) periode. 2.2.1.3. Biro Keuangan menyampaikan permintaan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP kepada kantor/satker di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;

8|



2.2.1.4. Pimpinan Unit Utama mengkompilasi target PNBP dari satker untuk disampaikan kepada Mendiknas melalui Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional; 2.2.1.5. Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional mengajukan usulan Rencana Target PNBP kepada Menteri Keuangan RI; 2.2.1.6. Penyusunan Rencana Target PNBP dan Revisi Rencana Target PNBP menggunakan mekanisme penyusunan RKA-KL. Rencana Target PNBP atau Revisi Rencana Target PNBP disampaikan secara berjenjang dari Satker ke Unit Utama yang membawahinya untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan RI melalui Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional ; 2.2.1.7. Dalam hal terdapat revisi Rencana Target PNBP Tahun Anggaran berjalan, Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan revisi tersebut paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan atau sebelum penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan kepada Menteri Keuangan RI; 2.2.1.8. Kode Program, Kegiatan, dan Kode Akun dari Rencana Target PNBP mengikuti PMK No. 91 Tahun 2007 mengenai Bagan Akun Standar; 2.2.1.9. Kelengkapan dan dokumen Proposal Pengajuan Target dan Pagu PNBP terdiri dari beberapa persyaratan sebagai berikut: a. Latar Belakang; b. Visi dan Misi; c. Tusi dari pengguna PNBP (Satker/UPT, Unit Eselon II atau Unit Eselon I); d. Target dan realisasi PNBP 2 tahun sebelumnya (H-1 dan H-2); e. Target PNBP tahun H yang disusun berdasarkan volume x tarif PNBP, Akun dan formulir 1.4, 2.4, 3.4. (sesuai format pada lampiran 9, 10,11); f. Alasan/justifikasi naik/turunnya target PNBP tahun H terhadap tahun H-1; g. Kegiatan yang akan dibiayai dari dana PNBP untuk tahun H yang dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Dana (RPD) PNBP; h. Realisasi penggunaan dana PNBP tahun H-2; i. Output dan outcome dari penggunaan PNBP bagi instansi pengguna PNBP. 2.2.2. Penyusunan Tarif Atas Jenis PNBP 2.2.2.1. Tarif atas jenis PNBP ditetapkan dengan memerhatikan: a. Dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya; b. Biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBP yang bersangkutan; c. Aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.


| 9


2.2.2.2. Menteri Pendidikan Nasional menyampaikan usulan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan RI; 2.2.2.3. Penghitungan tarif PNBP yang Terutang ditentukan dengan menggunakan tarif spesifik dan/atau advalorem dengan cara mengalikan tarif dengan volume; 2.2.2.4. Ketentuan penetapan Tarif Sewa Tanah adalah sebagai berikut: a. Tidak merugikan Negara; b. Tidak berlaku antar Kementerian /lembaga pemerintahan; c. Mempunyai nilai tambah; d. Bersifat sementara; e. Mengacu pada tarif umum yang berlaku pada dunia usaha; f. Mengikuti dan/atau tidak bertentangan dengan perundangundangan; g. Seluruh hasil sewa disetor ke Kas Negara; h. Bertujuan untuk mengamankan aset Negara. 2.2.2.5. Ketentuan Sewa Tanah Negara adalah sebagai berikut: a. Kenaikan tarif sewa dihitung 7,5% per tahun dari pokok sewa; b. Sewa dibayar dimuka; c. Dalam hal penyewa mendirikan bangunan permanen, maka setelah sewa menyewa berakhir, seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang didirikan di atas tanah tersebut, yang dapat dipergunakan untuk keperluan dinas, harus diserahkan kepada negara; d. Lama waktu sewa 20 tahun dan dapat diperpanjang paling lama seperempat dari tahun sewa tersebut; e. Penyewa wajib melunasi PBB serta retribusi-retribusi Pemerintah Daerah setempat dengan tidak diperhitungkan terhadap sewa; f. Sewa menyewa dituangkan dalam bentuk perjanjian yang berlaku dan mengikat para pihak, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak; g. Perjanjian dibuat selambat-lambatnya 2 tahun setelah ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI diterbitkan, apabila jangka waktu tersebut dilampaui, maka ijin prinsip harus diperbaharui. 2.2.2.6. Tarif atas Jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis PNBP yang bersangkutan.

10|



2.2.3. Penyusunan Laporan Realisasi 2.2.3.1. Laporan Realisasi PNBP adalah daftar yang memuat PNBP yang telah dicapai/diperoleh dalam periode tertentu; 2.2.3.2. Materi dalam Rencana dan Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.3.1. sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBP; 2.2.3.3. Realisasi PNBP triwulan harus dilaporkan secara berjenjang melalui pimpinan Unit Utama kepada Mendiknas paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir; 2.2.3.4. Laporan perkiraan realisasi PNBP triwulan IV disampaikan kepada Mendiknas paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan. 2.2.4. Pengendalian Internal 2.2.4.1. Penetapan Tarif dan Jenis PNBP harus memerhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, kesesuaiannya dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, aspek keadilan dalam hubungannya dengan pengenaan PNBP kepada masyarakat; 2.2.4.2. Tarif dan Jenis PNBP ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah supaya tidak keluar dari prinsip keadilan; 2.2.4.3. Dokumen pendukung usulan Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP harus terjamin kredibilitas dan validitasnya melalui proses penelaahan secara berjenjang mulai dari Unit Utama, Kementerian hingga Kementerian Keuangan; 2.2.4.4. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai BUN dengan menggunakan mekanisme penyusunan APBN; 2.2.4.5. Seluruh dana PNBP harus disetor ke Kas Negara dan dikelola melalui mekanisme pengelolaan APBN; 2.2.4.6. Dalam hal terjadi keterlambatan dan atau kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, satker dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; 2.2.4.7. Sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran dan/atau kekurangan pembayaran PNBP dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.


| 11


12|


Prosedur Operasi Standar Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB III Prosedur Operasi Standar Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak

BAB III PROSEDUR OPERASI STANDAR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 3.1. Prosedur Penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP 3.1.1. Penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP di tingkat Satker dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 3.1.1.1. Petugas Administrasi pada Bagian Keuangan/BAUK Satuan Kerja menerima dan mencatat Surat Permintaan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dari Unit Utama; 3.1.1.2. Verifikator Bagian Keuangan/BAUK kantor/Satker melakukan penyusunan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dengan berpedoman pada Renstra, RKP, dan Renja masingmasing kantor/satker, dengan Formulir 1.4. (sesuai format pada lampiran 9) Rincian Anggaran Pendapatan per MAP dengan prosedur sebagai berikut: a. Mengisi Header dengan: ♦ Nama dan kode satuan kerja (termasuk kode Kementerian Pendidikan Nasional (023) dan kode unit organisasi satker terkait (01= Setjen, 02=Itjen, 03=MPDM, 04=Dikti, 05=PNFI, 08=PMPTK, 11=Balitbang); ♦ Nama dan kode lokasi (termasuk kode propinsi dan kabupaten/kota); ♦ Nama dan kode program (termasuk kode fungsi dan sub fungsi). b. Mengisi Kolom 1 (satu) dengan kode kegiatan; c. Mengisi Kolom 2 (dua) dengan uraian kegiatan, kelompok pendapatan, sub kelompok pendapatan dan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang akan menjadi penerimaan negara pada kegiatan dimaksud; d. Mengisi Kolom 3 (tiga) dengan jumlah realisasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada 2 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX – 2); e. Mengisi Kolom 4 (empat) dengan jumlah sasaran pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada setahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX – 1) atau tahun berjalan; f. Mengisi Kolom 5 (lima) dengan jumlah estimasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX);


| 13


g.

Mengisi Kolom 6 (enam) dengan jumlah estimasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada satu tahun setelah yang tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX + 1); h. Mengisi Kolom 7 (tujuh) dengan keterangan tambahan yang diperlukan. 3.1.1.3. Verifikator menyampaikan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1.2. kepada kepala Satker untuk mendapatkan pengesahan; 3.1.1.4. Kepala Satker menyampaikan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.1.3. kepada bagian keuangan Unit Utama. 3.1.2. Penelaahan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP oleh Unit Utama dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 3.1.2.1. Petugas Administrasi menerima dan mencatat Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dari Satker; 3.1.2.2. Verifikator Bagian Keuangan Unit Utama melakukan penghimpunan, kompilasi, penelaahan dan sinkronisasi Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dari seluruh Satker di bawah wewenangnya dan mengisi Formulir 2.4 (sesuai format pada lampiran 10) Uraian Anggaran Pendapatan per MAP, dengan prosedur sebagai berikut: a. Mengisi Header dengan: ♦ Nama dan kode satuan kerja (termasuk kode Kementerian Pendidikan Nasional (023) dan kode unit organisasi satker terkait (01= Setjen, 02=Itjen, 03=MPDM, 04=Dikti, 05=PNFI, 08=PMPTK, 11=Balitbang); ♦ Nama dan kode fungsi dan sub fungsi. b. Mengisi kolom 1 (satu) dengan kode program dan kode kegiatan; c. Mengisi kolom 2 (dua) dengan uraian program, kegiatan, kelompok pendapatan, sub kelompok pendapatan, dan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang akan menjadi penerimaan negara pada program dan kegiatan dimaksud; d. Mengisi kolom 3 (tiga) dengan jumlah realisasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada 2 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX-2); e. Mengisi kolom 4 (empat) dengan jumlah sasaran pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada 1 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX – 1) atau tahun berjalan;

14|



f.

Mengisi kolom 5 (lima) dengan jumlah estimasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX); g. Mengisi kolom 6 (enam) dengan jumlah estimasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada satu tahun setelah tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX + 1); h. Kolom 7 diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan. 3.1.2.3. Verifikator menyampaikan hasil penelaahan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2.2. diajukan kepada Pimpinan Unit Utama untuk mendapatkan pengesahan; 3.1.2.4. Pimpinan Unit Utama menyampaikan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.2.3. kepada Sesjen up. Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional. 3.1.3. Penelaahan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP oleh Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 3.1.3.1. Petugas Administrasi menerima Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dari Unit Utama; 3.1.3.2. Verifikator Biro Keuangan melakukan penelaahan, kompilasi, dan sinkronisasi atas Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama-sama dengan perwakilan dari Unit Utama dan Satker di bawahnya; dan mengisi formulir 3.4 (sesuai format pada lampiran 11) Ringkasan Anggaran Pendapatan Per MAP, dengan prosedur sebagai berikut: a. Mengisi Kode Kementerian Pendidikan Nasional (023); b. Mengisi kolom 1 (satu) dengan kode unit organisasi, kode program dan kode kegiatan; c. Mengisi kolom 2 (dua) dengan nama unit organisasi, sub fungsi, uraian program, kegiatan, kelompok pendapatan, sub kelompok pendapatan dan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang akan menjadi penerimaan negara pada program dan kegiatan dimaksud; d. Mengisi kolom 3 (tiga) dengan jumlah realisasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada 2 tahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX-2); e. Mengisi kolom 4 (empat) dengan jumlah sasaran/target pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada setahun sebelum tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX – 1); f. Mengisi kolom 5 (lima) dengan jumlah estimasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX);


| 15


g.

Mengisi kolom 6 (enam) dengan jumlah estimasi pendapatan untuk kegiatan dimaksud pada satu tahun setelah tahun anggaran yang direncanakan (TA 20XX + 1); h. Mengisi kolom 7 (tujuh) dengan keterangan tambahan yang diperlukan. 3.1.3.3. Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.2. diajukan kepada Sesjen untuk mendapatkan pengesahan; 3.1.3.4. Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.3. disampaikan kepada Menteri Keuangan RI; 3.1.3.5. Verifikator menyampaikan hasil penelaahan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sesuai butir 3.1.3.2. kepada Sesjen untuk disahkan; 3.1.3.6. Sesjen mengajukan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.3. kepada DJA Kementerian Keuangan. 3.1.4. Pembahasan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama DJA dan Dewan Perwakilan Rakyat: 3.1.4.1. Biro Keuangan dan Bagian Keuangan Unit Utama melakukan pembahasan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama dengan DJA; 3.1.4.2. Biro Keuangan, Bagian Keuangan Unit Utama dan DJA melakukan Pembahasan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat; 3.1.4.3. Biro Keuangan, Bagian Keuangan Unit Utama melakukan pembahasan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan DJA; 3.1.4.4. Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP hasil pembahasan dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan kembali oleh Sesjen kepada Satker terkait melalui Unit Utama di atasnya untuk disesuaikan. 3.1.5. Penyusunan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP di Satker dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 3.1.5.1. Petugas Administrasi pada Bagian Keuangan/BAUK Satker menerima Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dari Unit Utama; 3.1.5.2. Verifikator Bagian Keuangan/BAUK Satker menyusun Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dengan berpedoman pada Pagu Definitif dan Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP hasil pembahasan dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggunakan Formulir 1.4; 16|



3.1.5.3. Verifikator menyampaikan hasil penelaahan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP kepada Kepala Satker untuk disahkan; 3.1.5.4. Kepala Satker menyampaikan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.5.3. kepada Bagian Keuangan Unit Utama. 3.1.6. Penelaahan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP oleh Unit Utama dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 3.1.6.1. Petugas Administrasi menerima Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dari Satker; 3.1.6.2. Verifikator Bagian Keuangan Unit Utama melakukan penghimpunan, kompilasi, penelaahan dan sinkronisasi Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dari seluruh Satker di bawah wewenangnya sesuai dengan Formulir 2.4.; 3.1.6.3. Verifikator menyampaikan hasil penelaahan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.6.2. kepada Pimpinan Unit Utama untuk disahkan; 3.1.6.4. Pimpinan Unit Utama menyampaikan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.6.3. kepada Sesjen up. Biro Keuangan. 3.1.7. Penelaahan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP oleh Biro Keuangan dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 3.1.7.1. Petugas Administrasi menerima Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dari Unit Utama; 3.1.7.2. Verifikator Biro Keuangan melakukan penelaahan dan sinkronisasi atas Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama-sama dengan perwakilan dari Unit Utama dan Satker di bawahnya; 3.1.7.3. Verifikator menyampaikan hasil penelaahan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.7.2. kepada Sesjen untuk disahkan; 3.1.7.4. Sesjen a.n Mendiknas mengajukan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP untuk tahun anggaran yang akan datang yang telah ditelaah berikut elemen sumber dana lain pada RKA-KL kepada Menteri Keuangan RI sesuai Formulir 3.4. 3.1.8. Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional mengajukan usulan Rencana Target PNBP kepada Menteri Keuangan RI dengan ketentuan: 3.1.8.1. Pengajuan Rencana Target PNBP dilakukan paling lambat tanggal 15 Juli Tahun Anggaran berjalan; 3.1.8.2. Apabila tanggal 15 Juli jatuh pada hari libur, maka penyampaian Rencana PNBP dilakukan pada hari kerja sebelumnya;


| 17


3.1.8.3. Apabila tidak atau terlambat disampaikan, maka Menteri Keuangan RI dapat menetapkan rencana PNBP Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Laporan Realisasi PNBP tahun anggaran sebelumnya, Laporan Realisasi PNBP tahun anggaran berjalan serta data pendukung lain. 3.1.9. Pembahasan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP Kementerian Pendidikan Nasional bersama DJA dan Dewan Perwakilan Rakyat; 3.1.9.1. Biro Keuangan dan Bagian Keuangan Unit Utama melakukan pembahasan atas Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama dengan DJA; 3.1.9.2. Biro Keuangan, Bagian Keuangan Unit Utama dan DJA melakukan pembahasan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat; 3.1.9.3. Sesjen a.n. Mendiknas menyampaikan Hasil Pembahasan Penyesuaian Rencana Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP kepada Kepala Satker terkait; 3.1.9.4. Kepala Satker menyampaikan Target Penerimaan dan Penggunaan PNBP dalam format aplikasi RKA-KL (Formulir 1.4) kepada operator DIPA sebagai dasar bagi prosedur Penyusunan DIPA/Revisi DIPA; 3.1.9.5. Dalam hal terdapat revisi Rencana Target PNBP tahun yang akan datang, Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional menyampaikan revisi tersebut kepada Menteri Keuangan RI; paling lambat tanggal 5 Agustus Tahun Anggaran yang bersangkutan. 3.2. Prosedur Penetapan Tarif atas Jenis PNBP 3.2.1. Sesjen a.n. Mendiknas mengajukan usulan tarif atas jenis PNBP yang berlaku kepada Kementerian Keuangan RI; 3.2.2. Kementerian Keuangan RI bersama dengan unit terkait akan membahas usulan tersebut untuk mendapatkan justifikasi tentang kewajaran pungutan dimaksud dan besaran tarifnya serta untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional; 3.2.3. Selanjutnya RPP sebagaimana dimaksud pada butir 3.2.2. disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat Menteri Keuangan RI; 3.2.4. Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan harmonisasi dan pembulatan terhadap RPP, lalu disampaikan kembali ke Menteri Keuangan RI; 3.2.5. Menteri Keuangan RI menyampaikan surat kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara bahwa RPP dimaksud telah dibahas bersama di Kementerian Keuangan RI; 3.2.6. Setelah PP ditetapkan dan diundangkan, Kementerian Pendidikan Nasional wajib memungut dan menyetorkan PNBPnya ke Kas Negara sesuai dengan tarif pada PP tersebut; 18|



3.2.7. Formula penghitungan tarif spesifik: Jumlah PNBP yang Terutang = tarif x volume 3.2.8. Formula Penghitungan tarif advalorem: Jumlah PNBP yang Terutang = tarif x volume Tarif = persentase x dasar pengenaan 3.2.9. Formula perhitungan tarif atas jenis PNBP sewa tanah Negara adalah: ST = 0,75% x NJOP x LT ST = Sewa Tanah 0,75% = rata-rata tingkat tarif umum NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak LT = Luas Tanah 3.3. Prosedur Pelaporan Realisasi PNBP 3.3.1. Prosedur Pengiriman Laporan Realisasi PNBP dari Satker ke Unit Utama Pengiriman Laporan Realisasi PNBP dari Satker ke Unit Utama dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 3.3.1.1. Operator melakukan input data realisasi PNBP berdasarkan SSBP sebagai berikut: a. Mengisi format LRA PNBP Satker; b. Operator SAK merekam kedalam aplikasi SAKPA; c. Membuat back up data realisasi PNBP; d. Mencetak Laporan Realisasi Anggaran PNBP. 3.3.1.2. Verifikator Bagian Keuangan/BAUK satker meneliti kesesuaian LRA PNBP dengan elemen data di SSBP; 3.3.1.3. Bendahara Penerima memberikan validasi atas LRA PNBP dan SSBP; 3.3.1.4. Petugas Administrasi melakukan pengiriman ADK, cetakan LRA PNBP dan Register Pengiriman ke Unit Utama, kemudian menyimpan/mencatat pengiriman Laporan ke dalam Buku Agenda pengiriman LRA PNBP. 3.3.2. Prosedur Pengiriman Laporan Realisasi PNBP dari Unit Utama ke Setjen Pengiriman laporan realisasi PNBP dari Unit Utama ke Setjen dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 3.3.2.1. Petugas Administrasi menerima Laporan Realisasi PNBP, ADK dan Register Pengiriman dari Satker, mencatat penerimaan dokumen sumber dibuku agenda/ekspedisi dan menyampaikan dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 3.3.2.2. Verifikator memverifikasi dokumen sumber meliputi: a. Keabsahan Dokumen: LRA PNBP telah mendapatkan validasi dari Kepala Satker dan SSBP telah disahkan (ditandatangani dan dicap) oleh Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro dan telah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Kemendiknas

| 19


3.3.2.3.

3.3.2.4. 3.3.2.5.

3.3.2.6.

3.3.2.7.

3.3.2.8.

mendapat nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank); b. Kelengkapan elemen data SSBP meliputi: Kode KPPN sesuai dengan Kode KPPN pada DIPA; Tanggal dan nomor SSBP; Kementerian Negara/Lembaga; Unit Eselon I; Satuan Kerja; Lokasi; Jenis Satker (KP/KD/DK/TP); Nama dan Alamat wajib setor; Akun Penerimaan dan Uraian Penerimaan (sesuai Bagan Akun Standar); NTB dan/atau NTPN; Jumlah setoran; c. Kesesuaian data pada LRA PNBP dengan SSBP; d. Kesesuaian Kode Satker dan periode pengiriman di dalam ADK dengan LRA PNBP dan Register Pengiriman dari Satker. Operator menghimpun LRA PNBP dari Satker-Satker dan melakukan input data LRA PNBP dari Satker-Satker di bawah koordinasi Unit Utama terkait pada format LRA PNBP Unit Utama, membuat back up data realisasi PNBP dan mencetak LRA PNBP Unit Utama; Verifikator meneliti kesesuaian LRA PNBP Unit Utama dengan elemen data di LRA PNBP Satker; Bila masih terdapat kekeliruan, Verifikator melakukan koreksi atas LRA PNBP dengan mencantumkan data yang benar pada data yang tercetak salah, menggunakan tanda yang mudah dilihat (misalnya menggunakan pulpen berwarna) dan menyampaikannya kembali kepada Operator; Operator melakukan input data yang telah dikoreksi, membuat back up data realisasi PNBP dan mencetak LRA PNBP Unit Utama; Kepala Bagian Keuangan atas nama Pimpinan Unit Utama memberikan validasi atas LRA PNBP Unit Utama dan dokumen pendukungnya (LRA PNBP Satker dan SSBP); Petugas Administrasi mengirimkan ADK, cetakan LRA PNBP Unit Utama berikut dokumen pendukungnya dan Register Pengiriman ke Setjen cq. Bagian PNBP - Biro Keuangan, kemudian menyimpan dan mencatat pengiriman Laporan ke dalam buku agenda pengiriman LRA PNBP.

3.3.3. Prosedur Pengiriman Laporan Realisasi PNBP dari Setjen ke DJA Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan laporan realisasi PNBP ke DJA melalui langkah-langkah sebagai berikut: 3.3.3.1. Petugas Administrasi menerima Laporan Realisasi PNBP, ADK dan Register Pengiriman dari Unit Utama, mencatat penerimaan dokumen sumber di dalam buku agenda/ekspedisi dan menyampaikan dokumen sumber tersebut kepada Verifikator; 3.3.3.2. Verifikator memverifikasi dokumen sumber meliputi:

20|



3.3.3.3.

3.3.3.4. 3.3.3.5.

3.3.3.6.

3.3.3.7.

3.3.3.8.

a. Keabsahan Dokumen: LRA PNBP telah mendapatkan validasi dari Pejabat yang berwenang dan SSBP telah disahkan (ditandatangani dan dicap) oleh Bank Persepsi/Kantor Pos & Giro dan telah mendapat nomor NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank); b. Kelengkapan elemen data SSBP meliputi: Kode KPPN sesuai dengan Kode KPPN pada DIPA; Tanggal dan nomor SSBP; Kementerian Negara/Lembaga; Unit Organisasi Eselon I; Satuan Kerja; Lokasi; Jenis Satker (KP/KD/DK/TP); Nama dan Alamat wajib setor; Akun Penerimaan dan Uraian Penerimaan (sesuai Bagan Akun Standar); NTB dan/atau NTPN; Jumlah setoran; c. Kesesuaian data pada LRA PNBP Unit Utama dengan dokumen pendukungnya (LRA PNBP Satker dan SSBP); d. Kesesuaian Kode Unit Utama dan periode pengirim di dalam ADK dengan LRA PNBP dan Register Pengiriman dari Unit Utama. Operator menghimpun LRA PNBP dari Unit Utama dan melakukan input data LRA PNBP Unit Utama terkait pada format LRA PNBP Kementerian, membuat back up data realisasi PNBP dan mencetak LRA PNBP Kementerian; Verifikator meneliti kesesuaian LRA PNBP Kementerian dengan elemen data pada dokumen pendukungnya; Bila masih terdapat kekeliruan, Verifikator melakukan koreksi atas LRA PNBP dengan mencantumkan data yang benar pada data yang tercetak salah, menggunakan tanda yang mudah dilihat (misalnya menggunakan pulpen berwarna) dan menyampaikannya kembali kepada Operator; Operator melakukan input data yang telah dikoreksi, membuat back up data realisasi PNBP dan mencetak LRA PNBP Kementerian; Kepala Biro Keuangan atas nama Sesjen Kementerian Pendidikan Nasional memberikan validasi atas LRA PNBP Kementerian dan dokumen pendukungnya (LRA PNBP Unit Utama, LRA PNBP Satker dan SSBP); Petugas Administrasi melakukan pengiriman ADK, cetakan LRA PNBP Kementerian berikut dokumen pendukungnya dan Register Pengiriman ke DJA Kementerian Keuangan cq. Direktorat PNBP, dengan ketentuan : a. Untuk triwulan I (Januari, Pebruari, Maret) disampaikan paling lambat tanggal 30 April; b. Untuk triwulan II (April, Mei, Juni) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli;


| 21


c. Untuk triwulan III (Juli, Agustus, September) disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober; d. Untuk triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari. 3.3.3.9. Petugas Administrasi menyimpan dan mencatat pengiriman Laporan ke dalam Buku Agenda pengiriman LRA PNBP. 3.3.4. Prosedur Perbaikan Data PNPB 3.3.4.1. Sebelum melakukan penyetoran, verifikator memverifikasi dokumen setoran PNBP yang telah dilakukan dengan memerhatikan dan memastikan apakah masih terdapat kesalahan pada: a. Kode Setoran; b. Penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satker menggunakan 1 (satu) kali bukti setor SSBP/SSPB dan disahkan dengan 1 nomor NTPN. 3.3.4.2. Apabila terdapat kesalahan seperti pada butir 3.3.4.1. maka dilakukan perbaikan data PNBP dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Petugas Administrasi/Operator membuat Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara (sesuai format Lampiran 1) dengan melampirkan: Copy SSBP/SSPB beserta Bukti Penerimaan Negara (BPN)/NTPN; Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara (sesuai format Lampiran 2); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sesuai format Lampiran 3). b. Verifikator melakukan verifikasi sesuai butir a; c. Apabila masih terdapat kesalahan, diserahkan kembali kepada Petugas Administrasi/Operator untuk diperbaiki; d. Apabila sudah benar maka diserahkan kepada Kuasa PA untuk ditandatangani; 3.3.4.3. Petugas Administrasi mengirimkan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara berikut lampiran-lampiran sesuai butir 3.3.4.2. kepada KPPN mitra kerja Bank/Pos Persepsi tempat satker melakukan setoran; 3.3.4.4. Apabila perbaikan transaksi penerimaan negara terkait dengan Uang Persediaan (UP), Verifikator c.q. Kuasa PA terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai kebenaran jumlah UP kepada KPPN cq. Seksi Perbendaharaan mitra kerja satker; 3.3.4.5. Kepala KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan Perbaikan Transaksi kepada Kepala Satker dilampiri Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara (sesuai format Lampiran 5); 22|



3.3.4.6. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Nota perbaikan (butir 3.3.4.5.) yang diterima dari KPPN, Operator melakukan perbaikan pada aplikasi SAKPA; 3.3.4.7. Operator melakukan rekonsiliasi ulang dengan KPPN atas perbaikan transaksi Penerimaan Negara tersebut. 3.4. Sanksi 3.4.1. Sanksi atas keterlambatan dan/atau kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh; 3.4.2. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) hanya untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo, setelah itu tidak dikenakan denda lagi.


| 23

Prosedur Operasi Standar Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak BAB IV Penutup


| 24


BAB IV PENUTUP 4.1.

Prosedur Operasi Standar ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman kantor/satker di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dalam pengelolaan PNBP;

4.2.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Prosedur Operasi Standar ini, akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;

4.3.

Biro Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional akan melakukan pembinaan dan koordinasi kepada semua kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan Prosedur Operasi Standar ini.


| 25

Prosedur Operasi Standar Penyusunan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampiran

26|



Lampiran-lampiran POS Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak SIMKeu Kemendiknas


| 27


28|



LAMPIRAN 1 Nomor

:..........................

Lampiran

:..........................

Hal

: Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara

Yth. : Kepala KPPN

Bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana tersebut pada Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan: 1. Fotocopy SSBB/SSPB beserta BPN/NTPN; 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); 3. Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Kuasa Pengguna Anggaran

Nama NIP


| 29


Lampiran 2 DAFTAR RINCIAN PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA Perbaikan Atas Dokumen: Dokumen No.:

SSBP

SSPB

Tanggal Dokumen:.........

Tanggal Setor:...........

Uraian:......................................................................................................

Semula (Kode) Satker

Jumlah

MAP

Menjadi (Kode) Rp.

Satker

MAP

Rp.

Jumlah ...................,....................... Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama lengkap) NIP

30|



Lampiran 3 KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: Perbaikan atas kesalahan penyetoran Penerimaan Negara dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja................. Segala hal yang terjadi akibat adanyaperbaikan transaksi Penerimaan Negara menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ...................,....................... Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama lengkap) NIP


| 31


Lampiran 4 DEPARTEMEN KEUANGAN RI

NOTA PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

DIREKTORAT PERBENDAHARAAN KPPN..................................

:........................

Tanggal

:........................

Tahun Anggaran :........................

Perbaikan Atas Dokumen: Dokumen No.:

No

SSBP

SSPB

Tanggal Dokumen:.........

Tanggal Setor:...........

Uraian:...................................................................................................... Semula (Kode) Satker

MAP

Jumlah

Menjadi (Kode) Rp.

Satker

MAP

Rp.

Jumlah ................., ...(tanggal seperti diatas)

Menyetujui,

32|

Kepala Kantor

Kepala Seksi Persepsi/Bendahara Umum

Nama lengkap

Nama lengkap

NIP. ...............

NIP. ...............



Lampiran 5 DEPARTEMEN KEUANGN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN ………….…1)

SURAT SETORAN

Lembar - 1

BUKAN PAJAK

Untuk

(SSBP)

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: ……………………..………………………………………………………4)

A. 1. NPWP Wajib Setor / Bend : 2. Nama Wajib Setor / Bend : 3. Alamat

:

5) ……………………………………………………………6) ……………………………………………………………7)

B. 1. Departemen / Lembaga

:

………………………………..……………8)

2. Unit Organisasi Eselon I :

…………………………………………..…9)

3. Satuan Kerja

:

…………………………..…..10) …………..…..…..11)

4. Fungsi/Sub Fungsi/Program: 5. Kegiatan / Sub Kegiatan 6. Lokasi

………….....…..…..12)

:

.………………………………………13)

:

C. MAP dan Uraian Penerimaan : D. Jumlah Setoran Dengan Huruf E. Surat Penagihan (SPN)

………………………………14)

:

RP. ……………………………………………………. 15)

:

……………………………………………………………

: ………………………………………………………….16) Nomor : ………………………17) Tanggal : …….…...18)

Atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara

KPPN

………………………………… 19)

PERHATIAN Untuk Keperluan :

Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian Diterima Oleh: …………………………21), ……………………………22)

BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ………………………………………25)

Tanda Tangan …………..………………………………26) Nama Terang..…………………………………………..27)


| 33


Lampiran 6 PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) NO.

URAIAN ISIAN

Catatan

:

-

Diisi dengan huruf Kapital atau diketik

- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 1

Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran

2

Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor / Kode Satker / Bulan / Tahun ( 9999 / 999999/ 99 / 9999 )

3

Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat

4

Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ……diisi petugas Bank)

5

Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker

6

Diisi dengan Nama/jabatan Wajib Setor/wajib bayar

7

Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/wajib bayar

8

Diisi Kode diikuti dengan uraian Departemen / Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran

9

Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian

10

Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker

11

Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, digit, dan Kode Program (4) empat digit

Kode Sub Fungsi (2) dua

7 12

*Diisi (4) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk satker pengguna PNBP *Diisi (4) digit kode sub kegiatan apabila penyetoran untuk satker pengguna PNBP

13 Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit 34|



14

Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan Format

15

Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan

16

Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf

17

Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya

18

Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N

19

Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPN penerbit SPN atau penerima SP3N

20

Diisi keperluan pembayaran

21 & 22

Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP

23& 24

Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel Satker

25

Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

26 & 27

Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap.


| 35


Lampiran 7

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

Lembar - 1

DITJEN PERBENDAHARAAN

Untuk Nomor ………………………………2)

KPPN KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : ……………………..………………………………………………………4)

A. 1. NPWP Bendaharawan

:

2. Nama Bendaharawan 3. Alamat

5)

: :

……………………………………………………………6) ……………………………………………………………7)

B. 1. Kementerian / Lembaga

:

………………………………..……………8)

2. Unit Organisasi Eselon I : 3. Satuan Kerja

…………………………………………..…9)

:

…………………………..…..10)

4. Fungsi/Sub Fungsi/Program: 5. Kegiatan / Sub Kegiatan 6. Lokasi

…………..…..…..11)

:

………….....…..…..12)

:

.………………………………………..13)

C. MAP dan Uraian Penerimaan : D. Jumlah Setoran Dengan Huruf

……………………………..…14)

:

RP. ……………………………………………………...15)

:

…………………………………………………………… ………………………………………………………….16)

PERHATIAN

Untuk Keperluan :

Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian formulir …………………………18), ……………………………19)

Diterima Oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ………………………………………22)

……………………………………………………………20) Tanda Tangan …………..………………………………23) Nama Terang..…………………………………………..24)

36|



Lampiran 8 PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor Catatan

Uraian Isian :

-

Diisi dengan huruf Kapital atau diketik

-

Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP)

1

Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran

2

Diisi dengan nomor SSPB dengan metode penomoran Kode Satker Nomor (XXXXXXXXXX)

3

Diisi dengan Tanggal SSPB dibuat

4

Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ... diisi petugas Bank)

5

Diisi NPWP Bendahara Satker

6

Diisi dengan Nama/jabatan Wajib Setor/wajib bayar

7

Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/wajib bayar

8

Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian / Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran

9

Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian

10

Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker

11

Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Sub Fungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit

12

*Diisi (4) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk satker pengguna PNBP *Diisi (4) digit kode sub kegiatan apabila penyetoran untuk satker pengguna PNBP

13 Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit


| 37


14

Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan Format

15

Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan

16

Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf

17

Diisi keperluan pembayaran

18 & 19 Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP 20 & 21 Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel Satker 22

Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro

23 & 24 Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap.

38|



Lampiran 9


| 39


Lampiran 10

40|



Lampiran 11


| 41


Lampiran 12

42|



Lampiran 13


| 43


Lampiran 14

44|


Jakarta, 18 Februari 2010 A.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Keuangan

Recommend Documents