Jakarta, Februari 2015 Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO NIP

KATA PENGANTAR

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan aparatur pemerintah yang diamanatkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga DPD RI. Memasuki tahun ke-11, keberadaan Lembaga DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah membangkitkan harapan masyarakat agar peran DPD RI dapat lebih optimal dalam menindaklanjuti aspirasi dan kepentingan daerah pada tataran pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Besarnya harapan masyarakat tersebut dan adanya dinamika politik di parlemen serta pelaksanaan tugas DPD RI yang semakin berkembang menuntut kesigapan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada DPD RI dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sejalan dengan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu prinsip Good Governance telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang telah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis baik yang tercantum dalam RPJMN maupun Rencana Strategis Lembaga dan Sekretariat Jenderal DPD RI. Namun demikian Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami perubahan pada tahun 2014, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) tahun 2014 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

i

LAKIP tahun 2014 yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI ini menyajikan berbagai tingkat capaian keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD RI. Dengan telah dilakukannya analisis dan evaluasi kinerja secara objektif yang disajikan dalam LAKIP ini diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan kinerja aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang profesional, andal dan akuntabel dalam memberikan dukungan kepada DPD RI, serta diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014.

Jakarta, Februari 2015 Sekretaris Jenderal DPD RI,

Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO NIP. 195711251983031001

Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….................................. DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………................................... DAFTAR TABEL............................................................................................................. BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................. A. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ......... B. Sistematika Penyajian ……………………………………………..................................

i iii v 1 2 13

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .............................................................................. A. Revisi Rencana Strategis 2010-2014............................................................. 1. Visi ........................................................................................................ 2. Misi ....................................................................................................... 3. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 4. Strategi .................................................................................................. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014.....................................................................

16 16 17 18 19 20 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI .............................................. 1. Sasaran Strategis_1 ”Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”.................................................................................................... 2. Sasaran Strategis_2 ”Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI”............................................................................. 3. Sasaran Strategis_3 ”Terwujudnya Efektivitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan”............................................................................................... 4. Sasaran Strategis _4 ”Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”............................................................................................................ 5. Sasaran Strategis_5 ”Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”............................................................................................................ 6. Sasaran Strategis_6 ”Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”............................................................................................................

23 23


iii

25 61

74

79

88

94

7. Sasaran Strategis _7 ”Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”............................................................................................................ 102 8. Sasaran Strategis_8 ”Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI ........................................................................ 108 B. Realisasi Anggaran ...................................................................................... 112 BAB IV. PENUTUP ....................................................................................................... 115 LAMPIRAN 1. Bagan struktur organisasi Setjen DPD RI sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; 2. Bagan organisasi dan tata kerja kantor DPD RI di Provinsi; 3. Matriks (Revisi) Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014; 4. a. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; b. Revisi I Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; c. Revisi II Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; d. Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; 5. Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; 6. Matriks (Revisi) IKU Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014.


iv

DAFTAR TABEL No

Judul Tabel

Halaman

Tabel 1.1

:

Jumlah Pegawai di Lingkungan Setjen DPD RI

Tabel 3.1

:

Sasaran Strategis_1 ”Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”

26

Tabel 3.2

:

Target dan Realisasi Penyelenggaraan Kelengkapan DPD RI Tahun 2014

Alat

32

Tabel 3.3

:

Sasaran Strategis_2 ”Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI”

63

Tabel 3.4

:

Sasaran Strategis_3 ”Terwujudnya Efektivitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan”

76

Tabel 3.5

:

Sasaran Strategis _4 ”Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”

80

Tabel 3.6.

:

Sasaran Strategis_5 ”Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”

89

Tabel 3.7.

:

Sasaran Strategis_6 ”Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”

95

Tabel 3.8.

:

Sasaran Strategis _7 ”Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”

103

Tabel 3.9

:

Sasaran Strategis_8 ”Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI”

109

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis Setjen DPD RI Tahun 2014

113

Tabel 3.10 :


v

9

Rapat/Sidang

BAB I PENDAHULUAN Pendayagunaan aparatur merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur dalam rangka mewujudkan good governance. Pendayagunaan aparatur mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan penataan fungsi kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, didukung oleh SDM aparatur yang profesional, sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Upaya tersebut sejalan dengan asas akuntabilitas yang harus dimiliki oleh penyelenggara negara sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi publik khususnya di bidang manajemen sektor publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas manajemen dan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Implementasi dari SAKIP bagi intansi pemerintah adalah dengan membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LAK) sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas suatu lembaga atau instansi, sehingga terwujud pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja agar setiap instansi pemerintah dari Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

1

eselon I sampai dengan eselon II secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders dengan menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja. Sejalan dengan itu, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) menyusun Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2014 dan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI sebagai bentuk akuntabilitas dan laporan capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2010-2014 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2014.

A.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Keberadaan DPD RI dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerahdaerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperteguh persatuan daerah-daerah; mengakomodasi aspirasi dan kepentingan daerahdaerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah; serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah. Selain itu keberadaan DPD RI dalam rangka memperkuat lembaga legislastif di tingkat nasional untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah. Oleh karena itu, lembaga DPD RI memiliki arti penting dan memegang peran strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia. Keberadaan DPD RI diharapkan dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan nasional sehingga dapat menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas. Konstitusi dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menempatkan DPD RI sebagai lembaga yang memiliki peran untuk memberikan pertimbangan terhadap pembahasan Rancangan UndangLaporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

2

Undang (RUU) yang dilakukan oleh DPR RI. Kewenangannya terbatas pada isuisu yang terkait dengan kepentingan daerah; hubungan antara pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam; perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Selain itu, DPD RI juga memiliki kewenangan mengawasi (oversight) di bidangbidang ini, dan juga terhadap APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama yang hasilnya disampaikan ke DPR RI. Selama 2 (dua) periode keanggotaan, dari tahun 2004 sampai dengan 2014, banyak yang telah di lakukan oleh DPD RI baik berupa usul inisiatif RUU tertentu, ikut membahas RUU Tertentu, memberikan pertimbangan RUU terkait dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN serta pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. DPD RI dalam kurun waktu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 telah mengajukan 48 (empat puluh delapan) RUU, 202 (dua ratus dua) pandangan dan pendapat, 14 (empat belas) Pertimbangan, dan 124 (seratus dua puluh empat) hasil pengawasan. Dalam perkembangannya untuk mendudukkan fungsi legislasi

DPD RI

sesuai UUD 1945, pada tanggal 14 September 2012, DPD RI telah menyampaikan permohonan pengujian undang-undang (uji materi) atas UU MD3 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 92/PUU-X/2012. Permohonan uji materi dimaksud dilakukan untuk memperoleh penafsiran yang lebih tepat dan pasti bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara DPR, DPD, dan Presiden. Pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2013, MK telah memutus perkara tersebut dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013. Putusan MK meneguhkan 5 (lima) hal, yaitu: 1.

DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional (prolegnas);

2.

DPD berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22D

ayat (1)

UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

3

Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 3.

DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD 1945;

4.

Pembahasan UU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden; dan

5.

MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta maupun tidak. Dengan adanya putusan MK ini maka memperkuat posisi DPD RI

melaksanakan tugas wewenangnya terutama dalam fungsi legislasi dan telah mengubah paradigma proses pembuatan undang-undang (law making process) yang semakin efisien. Kewenangan legislasi DPD RI yang selama ini samarsamar baik secara praktik maupun pengaturan di dalam UU MD3 dan UU P3 menjadi lebih kuat. Ini semakin memperkuat lembaga DPD RI dan tentu akan memperkuat NKRI, yang salah satu semangat terbentuknya DPD RI adalah sebagai lembaga pemersatu daerah-daerah di Indonesia sebagaimana amanat dan semangat dari pembentukan DPD RI dalam UUD 1945. Setidaknya terdapat 8 (delapan) hal terkait kelembagaan yang diusung dan diperjuangkan DPD RI. Pertama, Memperjuangkan penataan sistem ketatanegaraan untuk memperkuat sistem check and balances

melalui

perubahan tahap kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kedua, mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI dalam mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan undang-undang tertentu, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Ketiga, memperjuangkan

aspirasi

masyarakat

dan

daerah

untuk

mewujudkan

pemerataan pembangunan bangsa yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, meningkatkan sinergi dan interaksi Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

4

serta kerjasama Anggota DPD RI dengan para pemangku kepentingan untuk efektifitas perjuangan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Kelima, mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu penting dan strategis di daerah. Keenam, mendorong pemerintah daerah mengidentifikasi dan menyusun strategi dalam mengatasi isuisu dan persoalan penting di daerah. Ketujuh, meningkatkan kinerja politik Anggota DPD RI melalui institutional building, capacity building, dan image building, dan kedelapan, melakukan sosialisasi DPD RI melalui berbagai inovasi yang terprogram namun tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas kelembagaannya, DPD RI memerlukan peran dan tugas Sekretariat Jenderal sebagai sebuah institusi pendukung administratif dan keahlian yang memiliki norma dan “ruh” birokrat pada lembaga legislatif yang cukup berpengaruh pada format, prosedur dan kultur organisasi tertentu. Oleh karenanya, sekretariat jenderal harus memiliki ciri birokrat profesional jajaran sekretariat jenderal lembaga legislatif, yaitu : 1) menjaga dan meningkatkan pelayanan legislator;

2) menjamin standar akurasi dan ketepatan yang tinggi

dalam advise prosedural; 3) mengembangkan keahlian konstitusi dan prosedural, serta kelengkapannya; dan 4) mempublikasikan rangkaian hasil kerja dan prosedur. Pada tahun 2005 dibentuklah Setjen DPD RI berdasarkan Pasal 99 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan UU tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 tentang pembentukan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan struktur Setjen DPD RI terdiri dari 6 (enam) Biro, 1 (satu) Pusat, 27 (dua puluh tujuh) Bagian/Bidang dan 58 (lima puluh delapan) Subbagian/Subbidang. Meningkatnya beban kerja dan perubahan mekanisme kegiatan DPD RI, mendorong Setjen DPD RI melakukan pengembangan Struktur Organisasi Setjen Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

5

DPD RI yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan Perubahan struktur unit kerja eselon II dari 6 (enam) Biro dan 1 (satu) Pusat menjadi 6 (enam) Biro dan 3 (tiga) Pusat, sehingga menambah unit kerja eselon III dan eselon IV dari 27 (dua puluh tujuh) Bagian/Bidang menjadi 35 (tiga puluh lima) Bagian/Bidang dan dari 58 (lima puluh delapan) Subbagian/Subbidang menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) Subbagian/Subbidang. Pada awal periode 2009-2014 terjadi perubahan nomenklatur dan tambahan alat kelengkapan dalam struktur kelembagaan DPD RI yang semula Panitia Ad Hoc (PAH) menjadi Komite, Panitia Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan (PKALP) menjadi Panitia Hubungan Antar Lembaga (PHAL) dan penambahan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP). Dengan adanya perubahan nomenklatur dan tambahan alat kelengkapan tersebut serta dibentuknya struktur organisasi di ibu kota provinsi yang memerlukan peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Pengawasan Internal, maka dilakukan perubahan struktur organisasi dengan penyesuaian nomenklatur dan penambahan kesekretariatan alat kelengkapan serta peningkatan bagian pengawasan internal setingkat Eselon IIIa menjadi unit Inspektorat setingkat Eselon IIa yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di kantor DPD RI di ibu kota negara dan ibu kota provinsi. Berdasarkan Pendayagunaan

kondisi Aparatur

tersebut

di

atas

Negara

dan

dan

Reformasi

persetujuan

Menteri

Birokrasi

Nomor:

B/2008/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 28 Juni 2012 ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan pertama Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2008 dengan perubahan struktur Eselon II dari 9 (sembilan) menjadi 10 (sepuluh) yang terdiri dari 6 (enam) Biro, 3 (tiga) Pusat dan 1 (satu) Inspektorat. 35 (tiga puluh lima) Bagian/Bidang (perubahan nomenklatur Panitia Ad Hoc menjadi Komite, PKALP menjadi PHAL, dan penambahan

unit

bagian

Sekretariat

PAP

serta

penghapusan

bagian

Pengawasan Internal) dan 79 (tujuh puluh sembilan) Subbagian/Subbidang Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

6

menjadi 80 (delapan puluh) Subbagian/Subbidang. Selain itu, melalui persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui suratnya nomor: B/2230/M.PAN-RB/09/2011 tanggal 21 September 2011 telah disusun Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi dengan jabatan kepala kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi adalah setingkat eselon III. Bagan struktur organisasi Setjen DPD RI sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tergambar pada Lampiran 1, serta Bagan organisasi dan tata kerja kantor DPD RI di provinsi terdapat pada Lampiran 2. Kesekretariatan DPD RI diatur dengan Pasal 413 sampai dengan Pasal 417 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI secara rinci diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Dalam Pasal 224 Tata Tertib DPD RI, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas: a. memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian; b. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang sebelumnya kepada pimpinan pada setiap permulaan tahun sidang dalam Sidang Paripurna. Dukungan teknis administratif meliputi: a. penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD; b. perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD; c. pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD; d. penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat; e. pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah; Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

7

f. pemberian dukungan referensi dan jaringan kerja; g. pengelolaan

dan

pemberian

informasi

sesuai

kebutuhan

berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti

masyarakat

hasil-hasil keputusan

DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal; h. penyiapan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat, dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas Parlemen; i. penyiapan dukungan teknologi informasi; j.

penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka koordinasi pimpinan DPR, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan

k. tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dukungan keahlian meliputi: a. penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide/gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang; b. pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya; c.

penyusunan draft naskah/dokumen akademik;

d. penyusunan draf rancangan undang-undang sesuai dengan ide

atau

gagasan dari pemrakarsa; e. pemberian dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan pada saat sidangsidang atau rapat-rapat pembahasan di DPD dan DPR; dan f.

pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.


8

Sampai dengan bulan Maret 2014, jumlah pegawai Setjen DPD RI tercatat sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) pegawai yang terdiri dari 463 (empat ratus enam puluh tiga) PNS dan 181 (Seratus Delapan Puluh Satu) pegawai tidak tetap. Dari PNS yang bekerja pada Setjen DPD RI yang menduduki jabatan struktural sebanyak 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) pegawai dan yang menduduki posisi staf sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pegawai. Data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Setjen DPD RI

NO

JABATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SESJEN WASESJEN BIRO RENKEU BIRO SETPIM BIRO SIDANG I BIRO SIDANG II BIRO ADMIN BIRO UMUM PUSDATIN PUSJIDA PUSJIJAKUM INSPEKTORAT JUMLAH

STAFF NON IV A B STRUKTURAL

NON PNS

JML

A B

ESELON II III A A A B

1 - 1 - - - - - - - - - - 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

9 9 10 13 8 9 7 7 7 1 80

4 7 15 16 11 64 12 44 3 5 181

1 1 61 48 70 83 69 133 49 96 23 10 644

I

-

4 4 5 6 3 4 3 3 3 35

-

-

43 27 39 47 46 55 26 41 9 3 336

Sumber : Biro Administrasi ,keadaan sampai dengan 1 Maret 2014

Dengan gambaran tersebut, maka peran kesetjenan DPD RI sangat penting sebagai sistem pendukung bagi DPD RI sebagai lembaga legislatif. Cukup banyak peluang penyempurnaan pelaksanaan tugas parlemen atau lembaga legislatif yang bisa dipengaruhi oleh perbaikan sistem kerja di jajaran Sekretariat Jenderal diantaranya melalui penyediaan tenaga ahli, narasumber, data dan informasi tentang persoalan yang dibahas, penyediaan informasi tentang sistem dan prosedur berpemerintahan dalam kaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, ataupun informasi lapangan yang terkait. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

9

Keberhasilan manajemen dalam organisasi dapat terlihat dari kemampuan organisasi

beradaptasi

terhadap

perubahan

yang

semakin

cepat.

Oleh

karenanya, organisasi perlu melakukan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengidentifikasi aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi dan dampaknya terhadap masa depan organisasi. Berikut ini hasil analisis lingkungan strategis Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu : 1. Aspek Strategis Aspek strategis merupakan aspek-aspek tertentu yang dapat mendukung keberhasilan suatu organisasi. Aspek-aspek ini harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu organisasi, jika organisasi ingin menunjukkan keberhasilan kinerjanya. Dengan demikian organisasi yang berhasil tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi organisasi itu sendiri. Aspek strategis Sekretariat Jenderal DPD meliputi: a.

Dukungan Pimpinan dan Anggota;

b.

Semangat dan motivasi kerja pegawai;

c.

Pengalaman kerja;

d.

Struktur organisasi;

e.

Mekanisme dan prosedur kerja;

f.

Kerjasama antar unit kerja;

g.

Budaya dan etos kerja;

h.

Hubungan kerja dengan instansi/organisasi terkait;

i.

Teknologi informasi;

j.

Sarana dan prasarana kerja;

k.

Dukungan anggaran.

2. Permasalahan Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh sekretariat Jenderal DPD RI selama ini dapat diutarakan sebagai berikut :


10

a) Sebagai lembaga baru yang tumbuh sebagai konsekuensi konsensus politik, maka format kerja DPD RI terus berkembang untuk mencapai bentuknya. Keberadaan dan langkah-langkah kerja DPD RI berada dalam ruang politik dengan berbagai friksi ide serta hampir seluruh sumberdaya dukungan lembaga DPD RI sama sekali tidak ada dibawah kendali DPD RI sendiri. Hal ini membawa konsekuensi pula untuk berbagai perubahan yang mau tidak mau akan membagi konsentrasi pemikiran dan kerja sekretariat jenderal DPD RI. b) Masih jauhnya perangkat dukungan dari yang sebagaimana seharusnya terutama apabila diambil referensi lembaga yang sama pada negara lain, terdapat kelemahan dukungan staf sekretariat yang harus menyediakan mekanisme kerja, administrasi, informasi dan jaringan kerja dengan unit terkait/stakeholders. Secara agregat, kondisi nyatanya ialah kombinasi antar staf ahli dan staf sekretariat pendukung masih jauh dari kebutuhan untuk operasionalnya lembaga legislatif seperti DPD RI. c) Kelemahan saat ini yang sangat mungkin paling dirasakan ialah terkait dengan feedback atas agregasi aspirasi yang diserap oleh anggota DPD RI dari lapangan. Yang terjadi dengan situasi ini ialah keadaan dimana dalam kegiatannya di lapangan hampir tidak ada dukungan perangkat kerja Setjen DPD RI untuk anggota DPD RI, karena konstruksi dukungan perangkat daerah masih memerlukan pengaturan-pengaturan dalam teknis pelaksanaannya. d) Dengan ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2014, maka terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang DPD RI. Aktivitas anggota DPD RI tidak hanya dilakukan di Ibukota negara (Jakarta), juga dilakukan di daerah masing-masing, di setiap Provinsi. Perubahan tugas, fungsi dan wewenang DPD RI memberikan dampak pada peningkatan aktivitas anggota DPD RI. Peningkatan aktivitas ini membawa konsekuensi pada peningkatan kegiatan teknis administratif dan teknis subtantif. Dengan demikian berpengaruh pula pada sistem dukungan yang tidak lain Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

11

merupakan

aktivitas

kesekretariatan.

Berdasarkan

kondisi

objektif

tersebut, maka terhadap kelembagaan pendukung Sekretariat Jenderal DPD RI perlu dilakukan penataan tugas, fungsi dan revitalisasi organisasi. Dengan demikian, amanat UU MD3 terhadap revitalisasi Sekretariat DPD RI dan kelembagaan DPD RI berpangkal kepada sistem dan manajemen Sekretariat DPD RI, dalam rangka mendukung proses dan tahapan pengambilan putusan di DPD RI. Perkembangan sekarang dalam hal reorganisasi Sekretariat Jenderal DPD RI temasuk untuk unit kerja DPD RI di daerah masih dalam proses bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai otoritas pengaturan organisasi lingkup kementerian dan lembaga. e) Gedung kantor DPD RI berada di kawasan komplek parlemen (MPR, DPR dan DPD). Pemanfaatan sarana dan prasarana di kawasan komplek parlemen diatur dalam Pasal 392 ayat (4) UU MD3 bahwa Pimpinan MPR, DPR dan DPD melalui alat kelengkapan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR dan DPD. Sebagai tindak lanjut, Pimpinan DPD RI telah melaksanakan koordinasi bersama dengan Pimpinan MPR, Pimpinan DPR, BURT DPR, dan Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD dalam rangka penataan seluruh kawasan komplek parlemen termasuk dengan rencana pembangunan gedung baru DPD RI, namun sampai saat ini belum terealisasi. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara semakin tidak memadai mengingat semakin meningkatnya aktifitas DPD RI yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) alat kelengkapan dan pertambahan SDM yang membutuhkan penambahan ruang rapat dan ruang kerja. Sidang Paripurna DPD RI menggunakan ruang sidang milik Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga pelaksanaan agenda sidang DPD RI harus menyesuaikan dengan agenda kegiatan MPR. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

12

Gedung kantor sementara DPD RI di ibu kota provinsi saat ini masih menggunakan gedung kantor pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi dan dengan cara sewa yang kondisinya kurang memadai dan belum representatif sebagai gedung kantor lembaga Negara. Untuk tahun anggaran 2014 telah dialokasikan pembangunan gedung kantor di 3 (tiga) provinsi yang diharapkan secara bertahap dalam waktu lima tahun mendatang dapat dibangun gedung kantor DPD RI di seluruh provinsi.

B.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LAK) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance result) 2014 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Selanjutnya, sistematika penyajian LAK Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II

Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2014. Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan hasil Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

13

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis

program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran: 1) Bagan struktur organisasi Setjen DPD RI sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012; Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

14

2) Bagan organisasi dan tata kerja kantor DPD RI di provinsi; 3) Matriks (Revisi) Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014; 4) a. Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; b. Revisi I Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; c. Revisi II Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; d. Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; 5) Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014; 6) Matriks (Revisi) IKU Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014.


15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. REVISI RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Revisi Rencana strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI tahun 2010-2014 dilaksanakan terkait dengan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Setjen DPD RI yang merupakan penjabaran dan tolak ukur kinerja Setjen DPD RI dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Perubahan tersebut telah diselaraskan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Setjen DPD RI dalam memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian kepada lembaga DPD RI. Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 telah mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu pada bulan Maret 2012, Oktober 2013, dan terakhir pada Oktober 2014. Revisi Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 pertama dilaksanakan pada bulan Maret 2012 karena adanya evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setjen DPD RI Tahun 2010 sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra terutama pada perumusan indikator kinerja dan rumusan sasaran. Pada bulan Oktober 2013 dilakukan revisi kedua terhadap Renstra Setjen DPD RI tahun 2010-2014 karena terjadi pengembangan struktur organisasi Setjen DPD RI, adanya penambahan unit kerja eselon I yaitu inspektorat dan unit kerja eselon III yaitu Bagian Set.Panitia Akuntabilitas Publik, sehingga diperlukan penyesuaian antara Renstra Setjen DPD RI tahun 2010-2014 dengan struktur yang baru. Tahun 2014 merupukan tahun terakhir dalam penerapan Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014, namun Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 tetap dilaksanakan pada bulan Oktober 2014. Hal ini dilaksanakan karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika kelembagaan DPD RI, adanya pergantian Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk periode 2014-2019. Revisi Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 dilakukan terhadap tujuan,


16

indikator kinerja tujuan, sasaran strategis, dan indikator target kinerja Setjen DPD RI yang diselaraskan dengan sasaran strategis DPD RI serta pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen DPD RI. Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 memuat visi, misi, tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja jangka menengah, target tahunan, program, dan kebijakan, serta telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setjen DPD RI. Matriks Perubahan Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 terdapat dalam Lampiran 3. 1. Visi Penetapan visi dalam perencanaan strategis merupakan salah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi dinilai penting tidak hanya dalam tahap perencanaan, melainkan juga dalam tahapan organisasi selanjutnya. Substansi mendasar dalam pembentukan visi organisasi adalah menggali gambaran konkrit melalui refleksi kritis mengenai masa depan organisasi yang ingin diwujudkan. Visi merupakan komitmen dan kristalisasi nilai-nilai yang dianut seluruh pemangku kepentingan dan dilandasi oleh semangat mencapai tujuan. Visi Setjen DPD RI memiliki peran penting dilihat dari sudut pandang perspektif kelembagaan, Setjen DPD RI sebagai kesekretariatan lembaga negara berfungsi sebagai sistem pendukung (supporting system) dan merupakan integrasi dari berbagai unsur yang terdiri dari kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Oleh karenanya, Setjen DPD RI menetapkan visi yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2010-2014 sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Setjen DPD RI, yaitu: “Profesional dan andal dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian bagi pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI” Terdapat dua kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi Setjen DPD RI, yaitu profesional dan andal.


17

a. Profesional Istilah ’profesional’ dimaksudkan untuk menunjukkan kriteria pegawai memiliki kompetensi yang berdayaguna sesuai dengan persyaratan suatu jabatan, bekerja dengan dedikasi yang tinggi, dan beorientasi pada prestasi kerja. Artinya, setiap pegawai Setjen DPD RI memiliki kompetensi (keahlian), kreatif, dan inovatif dalam menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada lembaga DPD; menjamin standar akurasi dan ketepatan yang tinggi dalam kebijakan prosedural (accurate and prompt); mengembangkan keahlian konstitusi dan prosedural bagi lembaga DPD RI (constitutional and procedural based); mempublikasikan rangkaian hasil kerja, prosedur, dan sumber-sumber justifikasi kegiatan DPD RI; memfasilitasi program dan informasi pendidikan yang efektif sebagai bentuk dukungan fungsional legislasi; dan memaksimalkan serta menjaga akses dari semua elemen pelayanan dan informasi. b. Andal Andal diartikan sebagai terciptanya kepercayaan (trust) dan kepuasan (satisfied) dari Anggota DPD RI dan lembaga DPD RI terhadap segenap unsur Setjen DPD RI dalam memberikan dukungan administratif. Profesional

dan

andal

dalam

memberikan

dukungan

teknis,

administratif dan keahlian serta sarana prasarana bagi pelaksanaan tugas konstitutional DPD RI agar tercapai kinerja yang optimal merupakan keinginan Setjen DPD RI pada Tahun 2010-2014 yang ingin dicapai sebagai supporting system DPD RI.

2. Misi Visi organisasi yang telah ditetapkan selanjutnya diwujudkan dengan penetapan misi. Misi merupakan fokus organisasi yang tersusun secara


18

baik, menetapkan tujuan yang unik dan mendasar, dan menunjukkan cakupan kegiatan yang ditawarkan serta pasar/konsumen yang dilayani. Profesional dan andal dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian bagi pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI diwujudkan dengan menetapkan dan melaksanakan misi Setjen DPD RI, yaitu : 1)

Optimalisasi dukungan keahlian dan teknis persidangan

DPD RI;

2)

Membangun sumber daya manusia aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas;

3)

Meningkatkan kapasitas organisasi Sekretariat Jenderal dan sarana prasarana; dan

4)

Membangun pemahaman masyarakat luas tentang keberadaan DPD RI.

3. Tujuan dan Sasaran Visi dan misi yang telah ditetapkan dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, yaitu tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dan sasaran unit kerja eselon I harus berorientasi hasil dan terkait dengan isu strategis organisasi. Sekretariat Jenderal DPD RI telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi yang menggambarkan tugas dan fungsi organisasi Setjen DPD RI. Tujuan ditetapkan untuk mempertajam pelaksanaan misi Setjen DPD RI dan meletakkan prioritas serta memberikan arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan, sasaran strategis Setjen DPD RI merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan visi dan misi Setjen DPD RI, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2014 adalah: 1) Tujuan:

Terwujudnya

dukungan

teknis

dan

keahlian

yang

profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI;


19

Sasaran:

1) Terwujudnya dukungan teknis dan subatansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 2) Terwujudnya

dukungan

terhadap

penguatan

kelembagaan DPD RI; 3) Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan; 4) Terwujudnya

profesionalitas

kompetensi

dan

integritas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.

2) Tujuan:

Terwujudnya

dukungan

administratif

dan

sarana

prasarana yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI Sasaran:

1) Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan

yang

tertib

dan

akuntabel

dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 2) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat jenderal yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 3) Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 4) Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI.

4. Strategi Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan,

maka

perlu dirumuskan strategi/cara Sekretariat Jenderal DPD RI dalam program dan kebijakan yang menjadi pedoman operasional kegiatan. Pada tahun Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

20

2014 Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki 3 (tiga) program, yaitu (1) program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya DPD RI; dan (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan intansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada awal tahun. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah merubah beberapa ketentuan tentang perjanjian kinerja yang awalnya merupakan penetapan kinerja. Salah satunya terkait dengan ruang lingkup perjanjian kinerja yaitu dimuatnya perjanjian yang disepakati terhadap kinerja yang terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya selain kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan. Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2014, Sekretariat Jenderal DPD RI menetapkan Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 yang memuat informasi tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, dan jumlah anggaran yang akan dialokasikan (terdapat pada lampiran 4A). Dalam perjalanannya, Sekretariat Jenderal telah melakukan review Penetapan Kinerja Tahun 2014 selama tahun 2014. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 perjanjian kinerja dapat direvisi apabila terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; dan/atau perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.


21

Pelaksanaan review terhadap Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 dilaksanakan pertama pada bulan Juli 2014, terkait dengan perubahan DIPA Setjen DPD RI (APBN-P) dimana terjadi penghematan anggaran yang menyebabkan pengurangan target kinerja Setjen DPD RI sehingga dilakukan revisi pada Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 terkait dengan perubahan target kinerja (lampiran 4B). Review kedua dilaksanakan pada Bulan Oktober 2014, terkait dengan pergantian Pimpinan dan Anggota DPD RI periode 2014-2019 yang mempengaruhi perubahan tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Renstra Setjen DPD RI Tahun 2010-2014 sehingga perlu dilakukan revisi kembali terhadap Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 (lampiran 4C). Dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pada tanggal 20 November 2014 terkait perubahan nomenklatur, maka Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 berubah menjadi Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 (Lampiran 4D). Perjanjian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang telah ditetapkan telah direview dan diukur untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja Setjen DPD RI. Selain itu, mulai tahun 2014 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI telah dimanfaatkan dalam rencana kinerja individu oleh pejabat eselon I yang diturunkan ke pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, sampai dengan staf yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perorangan (SKP) dan telah digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2014.


22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 menggambarkan capaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 dengan melakukan analisis melalui (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

(4)

analisis

penyebab

keberhasilan

atau

kegagalan

atau

peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (5) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan (6) analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Capaian sasaran diukur pada tingkat outcome dengan menggunakan indikator-indikator sasaran yang jelas dan terukur untuk menetapkan penilaian keberhasilan setiap sasaran. Data capaian diperoleh dari pengukuran melalui pengumpulan dan perangkuman data dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan, dan sumber data yang digunakan sehingga dapat diyakini validitas datanya dan dapat diandalkan. Capaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI. Berikut ini sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI yang diukur capaiannya, yaitu : 1) Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 2) Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI;


23

3) Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan; 4) Terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 5) Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 6) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 7) Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI; 8) Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Secara umum sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI telah berhasil dicapai pada tahun 2014, namun demikian terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum berhasil diwujudkan, Sekretariat Jenderal DPD RI telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi untuk melakukan perbaikan, penanganan masalah dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Matriks pengukuran kinerja indikator sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2014 terdapat pada lampiran 5. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dengan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut.


24

Sasaran strategis_1 : “Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI”

Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan oleh Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya dukungan teknis dan keahlian yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system dalam memberikan dukungan teknis dan substansi/materi persidangan DPD RI yang merupakan core bussiness bagi DPD RI dalam menghasilkan keputusan DPD RI terkait (1) RUU usul iniasiatif DPD RI; (2) pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; (3) hasil pengawasan terhadap pelaksanaan atas UU tertentu; (4) pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK; dan (5) pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK. Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.1 berikut :


25

Tabel 3.1. sasaran strategis_1 “Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” 2014 NO

1

2

3

4

5

6

INDIKATOR KINERJA Tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai

2013

2012

2011

2010

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

95%

95

95%

95

100%

100

100%

100

100% (48 Draft Keputusan)


100


100


100


100


100



100


100


100


100


100



100


100


100


100


100



100


100


100


100

-

-

26

2014 NO

7

8 9

INDIKATOR KINERJA Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI Jumlah draft Risalah Rapat DPD RI Persentase Kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan

TARGET

REALISASI



200 Risalah

363 Risalah

100% (28 Kajian)

100% (28 Kajian)

2013 CAPAIAN (%)

2012

2011 CAPAIAN (%)

CAPAIAN (%)

CAPAIAN (%)

REALISASI

100


100


100


100


100

182

135 Risalah

67,5

229 Risalah

57,3

308 Risalah

77

189 Risalah

45,5

100

100% (17 Kajian)

100

100% (16 Kajian)

100

100% (26 Kajian)

100

100% (16 Kajian)

100

27

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI


REALISASI

2010

Dari tabel 3.1. sasaran strategis_1 “Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, (d) penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah

dilakukan,

(e)

efisiensi

penggunaan

sumber

daya,

dan

(f) program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari masing-masing indikator, yaitu : 1.1 Indikator Kinerja Tingkat kepuasan Anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan Tingkat

kepuasan

Anggota

terhadap

dukungan

teknis

dan

substansi/materi persidangan merupakan salah satu alat untuk mengukur sasaran terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Capaian tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan didapat dari perbandingan jumlah Anggota yang tidak menyampaikan keluhan secara tertulis terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dengan jumlah seluruh Anggota DPD RI. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan telah memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, dari 132 orang Anggota DPD, semua Anggota DPD (132 orang) tidak menyampaikan keluhan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD terkait dukungan teknis dan substansi/materi persidangan yang telah dilaksanakan. Namun demikian terdapat masukan-masukan Anggota secara lisan terkait dukungan teknis persidangan yang langsung ditindaklanjuti Sekretariat Jenderal DPD RI untuk perbaikan kinerja. Akan Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

28

tetapi untuk masukan yang terkait dengan keterbatasan ruang rapat karena Sekretariat Jenderal DPD RI belum memiliki gedung sendiri di ibukota negara tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPD RI disebabkan di luar kewenangan Sekretariat dan Lembaga. Selain itu, tingkat kepuasan Anggota DPD RI dapat diindikasikan dengan adanya pernyataan terima kasih tertulis dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI yang dibacakan pada saat Sidang Paripurna untuk Sekretariat

Jenderal

DPD

RI

terhadap

dukungan

teknis

dan

substansi/materi yang telah dilaksanakan. Capaian target kinerja pada tahun 2014 tercapai karena tindak lanjut permintaan alat kelengkapan DPD untuk melaksanakan kegiatan segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dengan profesional, cepat, tertib, andal dan tepat waktu sehingga tidak ada Anggota DPD yang menyampaikan komplain secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada tahun selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang lebih baik, akan dilakukan evaluasi (survey) tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan secara rutin dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara proaktif. Dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dalam bentuk dukungan teknis dan dukungan substansi/materi. Dukungan teknis meliputi penyiapan seluruh operasional persidangan sebelum persidangan dimulai seperti undangan persidangan yang informatif, penyediaan ruang persidangan yang memadai, perlengkapan persidangan yang berfungsi dengan baik, layanan jamuan persidangan yang baik, penggandaan materi persidangan dan layanan pengamanan yang siaga, serta penyediaan presensi persidangan yang transparan. Sedangkan dukungan substansi/materi meliputi penyiapan materi persidangan, pemberian dukungan keahlian pada saat sidang/rapat pembahasan

di

DPD

dan

DPR,

penyiapan

penyusunan

draft

naskah/dokumen akademik, dan penyusunan draf rancangan undangLaporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

29

undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa, penyusunan draf pengantar rapat, penyusunan draf kerangka acuan untuk kunjungan kerja dan Raker dengan Menteri, penyusunan draf jadwal, dan penyusunan draf kesimpulan, serta penyusunan draf keputusan DPD RI/alat kelengkapan DPD RI. Capaian tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100% dari target 100%. Hal ini dikarenakan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 tidak ada keluhan tertulis dari Anggota DPD RI terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah: a. program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi, dengan melaksanakan kegiatan : 1) kegiatan dukungan penyelenggaraan fungsi legislasi pertimbangan, pengawasan DPD, dan pengembangan kerja sama; dan 2) kegiatan dukungan penyelenggaraan fungsi legislasi pertimbangan, pengawasan DPD, dan fungsi badan kehormatan. b. Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI, dengan melaksanakan kegiatan : 1) kegiatan pengelolaan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah; dan 2) penyelenggaraan pengkajian kebijakan dan hukum. Capaian tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dilaksanakan oleh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI yang berhubungan langsung dengan persidangan DPD RI.


30

1.2 Indikator Kinerja Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan merupakan salah satu alat untuk mengukur sasaran terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Penyelenggaraan Rapat/sidang alat-alat kelengkapan merupakan salah satu tugas utama (core bussines) Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai

supporting system DPD RI. Rapat/sidang DPD RI, yaitu (1) rapat internal meliputi rapat pleno alat kelengkapan, rapat gabungan alat kelengkapan, dan rapat tim kerja; (2) rapat eksternal meliputi rapat kerja, rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum; (3) rapat alat kelengkapan di daerah meliputi rapat koordinasi, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat bersama DPRD, dan rapat bersama Pemerintah Daerah dan DPRD. Capaian

persentase

penyelenggaraan

rapat/sidang

alat-alat

kelengkapan didapat dari persentase jumlah realisasi rapat/sidang yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dibandingkan dengan persentase jumlah rapat/sidang yang telah dijadwalkan. Persentase realisasi jumlah rapat/sidang yang diselenggarakan oleh Sekretariat

Jenderal

diselenggarakan

DPD

RI

dibandingkan

didapat dengan

dari jumlah

jumlah

rapat

yang

rapat/sidang

yang

dijadwalkan. Berikut ini data rapat/sidang alat kelengkapan yang diselenggarakan selama tahun 2014 pada tabel 3.2 di bawah ini yaitu :


31

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Penyelenggaraan Rapat/Sidang Alat Kelengkapan DPD RI Tahun 2014 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Alat

Masa Sidang III

Masa Sidang IV

Masa Sidang I

Kelengkapan

Tahun Sidang

Tahun Sidang

Tahun Sidang

DPD RI

2013-2014

2013-2014

2014-2015

(Jan-Maret 2014)

(Mei-Sept 2014)

(Okt - Des 2014)

Komite I Komite II Komite III Komite IV Panmus Paripurna BAP BKSP PPUU PURT BK TOTAL

Jumlah

T

R

T

R

T

R

T

R

25 18 15 22 6 5 3 4 7 5 9

47 5 13 10 2 7 2 2 3 3 0

2 13 7 23 16 3 5 1 2 6 0

6 3 5 23 3 3 15 1 4 2 3

10 9 6 7 7 4 2 7 5 7 0

17 15 15 16 4 5 5 4 6 8 4

37 40 28 52 29 12 10 12 14 18 9 261

70 23 33 49 9 15 22 7 13 13 7 261

Dari tabel 3.2 diketahui bahwa pada tahun 2014, rapat/sidang yang dijadwalkan oleh alat kelengkapan DPD RI sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) rapat/sidang, dan yang terselenggara sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu) rapat/sidang, sehingga target indikator persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan mencapai 100%. Capaian

persentase

penyelenggaraan

rapat/sidang

alat-alat

kelengkapan pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Pada tahun 2013 dan 2014 memiliki capaian sebesar 95% dari target 100% dikarenakan penyelenggaraan rapat/sidang melibatkan pihak luar sebagai undangan seperti kementerian dan narasumber/pakar yang menyebabkan jadwal penyelenggaraan rapat/sidang sering kali diubah dalam waktu singkat mengikuti konfirmasi undangan dan substansi yang akan dibahas. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi yang intensif dengan pihak yang diundang dalam rapat/sidang DPD RI. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

32

Program

yang

dilakukan

untuk

mencapai

persentase

penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan adalah program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan persidangan/rapat-rapat DPD RI. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini. Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 4.162.835.004,- atau sekitar 65,7% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan antara capaian anggaran (65,7%) dengan capaian kinerja (100%) maka dapat

disimpulkan

bahwa

telah

terjadi

efisiensi

anggaran

dalam

pelaksanaan penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan DPD RI. Pegawai yang melaksanakan kinerja ini adalah pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI yang terkait langsung dengan penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan DPD RI.

1.3 Indikator Kinerja Persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Indikator persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Capaian persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI didapat dari persentase jumlah realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan persentase draf keputusan DPD RI yang telah ditargetkan. Persentase realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan didapat dari jumlah draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan jumlah seluruh draf keputusan DPD RI yang dihasilkan. Draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi meliputi naskah usul prolegnas, RUU inisiatif DPD, pandangan pendapat dan pertimbangan Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

33

terhadap RUU dari DPR maupun Presiden. Penyusunan draft produk legislasi tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Anggota DPD di masingmasing alat kelengkapan untuk kemudian diputuskan menjadi keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI telah memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, dari 48 (empat puluh delapan) draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, telah dihasilkan 48 (empat puluh delapan) keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna. Hal ini mengindikasikan bahwa produk legislasi yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI diterima seluruhnya dan menjadi keputusan lembaga. Hasil tersebut terdiri dari usul 1 (satu) draft keputusan DPD RI terkait Prolegnas DPD, 10 (sepuluh) draft keputusan DPD RI terkait produk RUU inisiatif DPD serta 37 (tiga puluh tujuh) draft keputusan DPD RI terkait Pandangan, Pendapat dan Pertimbangan terhadap RUU dari DPR dan pemerintah. Secara lebih rinci 48 (empat puluh delapan) draft keputusan DPD RI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 yaitu: a. 1 (satu) draft keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas tahun 2014 yang memuat 24 (dua puluh empat) judul RUU Bidang Politik dan Hukum, 31 (tiga puluh satu) judul RUU Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alama, 18 (delapan belas) judul RUU Bidang Sosial, Budaya, Kepemudaan dan Kesehatan dan 10 (sepuluh) judul RUU Bidang Keuangan; b. 10 (sepuluh) draft Keputusan DPD RI terkait RUU Usul Inisiatif DPD RI yaitu: 1) Draft keputusan DPD RI tentang RUU Pengadilan Agraria menjadi Keputusan DPD RI Nomor 61/DPD RI/IV/2013-2014;


34

2) Draft Keputusan DPD RI tentang RUU Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi dan Cianjur (JABODETABEKJUR) menjadi Keputusan DPD RI Nomor 90/DPD RI/IV/2013-2014; 3)

Draft Keputusan DPD RI tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang menjadi Keputusan DPD RI Nomor 88/DPD RI/IV/2013-2014;

4) Draft Keputusan DPD RI tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi Keputusan DPD RI Nomor 96/DPD RI/IV/2013-2014; 5) Draft Keputusan DPD RI Tentang RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 97/DPD RI/IV/2013-2014; 6) Draft Keputusan DPD RI tentang RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi budaya Tradisional menjadi Keputusan DPD RI Nomor 102/DPD RI/IV/2013-2014; 7) Draft Keputusan DPD RI tentang RUU Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD menjadi Keputusan DPD RI Nomor 105/DPD RI/IV/2013-2014; 8) Draft Keputusan DPD RI tentang RUU tentang Kekayaan Negara menjadi Keputusan DPD RI Nomor 106/DPD RI/IV/2013-2014; 9) Draft Keputusan DPD RI tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

menjadi

Keputusan

DPD

RI

Nomor

107/DPD

RI/IV/2013-2014; 10) Draft Keputusan DPD RI tentang Perubahan Atas UndangUndang

Nomor

17

Tahun

2014

Tentang

Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi

Keputusan

Dewan

Perwakilan

Daerah

Indonesia (DPD RI) Nomor 15/DPD RI/I/2014-2015;


35

Republik

c. 37

(tiga

puluh

tujuh)

draft

keputusan

DPD

RI

terkait

Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan terhadap RUU dari DPR dan pemerintah, yaitu : 1.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Banua Landjak di Provinsi Kalimantan Barat menjadi Keputusan DPD RI Nomor 39/DPD RI/III/2013-2014

2.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Kapuas Raya menjadi Keputusan DPD RI Nomor 40/DPD RI/III/2013-2014

3.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan dan Pendapat DPD

RI

Terhadap

Rancangan

Undang-Undang

Tentang

Kesehatan Jiwa menjadi Keputusan DPD RI Nomor 41/DPD RI/III/2013-2014 4.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Papua Barat menjadi Keputusan DPD RI Nomor 46/DPD RI/IV/2013-2014

5.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara menjadi Keputusan DPD RI Nomor 47/DPD RI/IV/2013-2014

6.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bogoga di Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor 48/DPD RI/IV/20132014

7.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Ghondumi Sisare di Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor 49/DPD RI/IV/2013-2014

8.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI


36

Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Obi di Maluku Utara menjadi Keputusan DPD RI Nomor 50/DPD RI/IV/2013-2014 9.

Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara di Provinsi Jawa Barat menjadi Keputusan DPD RI Nomor 51/DPD RI/IV/2013-2014

10. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kota Langowan di Provinsi Sulawesi Utara menjadi Keputusan DPD RI Nomor 52/DPD RI/IV/2013-2014 11. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Garut Selatan di Provinsi Jawa Barat menjadi Keputusan DPD RI Nomor 53/DPD RI/IV/2013-2014 12. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Barat di Provinsi Gorontalo menjadi Keputusan DPD RI Nomor 54/DPD RI/IV/2013-2014 13. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kota Tahuna di Provinsi Sulawesi Utara menjadi Keputusan DPD RI Nomor 55/DPD RI/IV/20132014 14. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pembentukan Kabupaten Talaud Selatan di Provinsi Sulawesi Utara menjadi Keputusan DPD RI Nomor 56/DPD RI/IV/2013-2014 15. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi Keputusan DPD RI Nomor 59/DPD RI/IV/2013-2014 16. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

37

Kepulauan Nias sebagai pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara menjadi Keputusan DPD RI Nomor 62/DPD RI/IV/20132014 17. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Yamo Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor

63/DPD

RI/IV/2013-2014 18. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Kembu Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Tolikara Provinsi Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor 64/DPD RI/IV/20132014 19. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur menjadi Keputusan DPD RI Nomor 65/DPD RI/IV/2013-2014 20. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Paser Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur menjadi Keputusan DPD RI Nomor 66/DPD RI/IV/2013-2014 21. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan

Undang-Undang

Tentang

Pembentukan

Kota

Manokwari Sebagai Pemekaran Dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat menjadi Keputusan DPD RI Nomor 67/DPD RI/IV/2013-2014 22. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Dana Transfer Daerah dalam RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

38

2015 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 72/DPD RI/IV/20132014 23. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Moni di Provinsi Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor 79/DPD RI/IV/2013-2014 24. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Roufer di Provinsi Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor 80/DPD RI/IV/2013-2014 25. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Provinsi Banten menjadi Keputusan DPD RI Nomor 81/DPD RI/IV/2013-2014 26. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Caringin di Provinsi Banten menjadi Keputusan DPD RI Nomor 82/DPD RI/IV/2013-2014 27. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya di Sulawesi Tengah menjadi Keputusan DPD RI Nomor 83/DPD RI/IV/2013-2014 28. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Keputusan DPD RI Nomor 84/DPD RI/IV/2013-2014 29. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bogor Barat di Provinsi Jawa Barat Nomor 85/DPD RI/IV/20132014 30. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

39

Papua Tengah di Provinsi Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor 86/DPD RI/IV/2013-2014 31. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan

Kundur

di

Provinsi

Kepulauan

Riau

menjadi

Keputusan DPD RI RI Nomor 87/DPD RI/IV/2013-2014 32. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Provinsi Papua menjadi Keputusan DPD RI Nomor 93/DPD RI/IV/2013-2014 33. Draft Keputusan DPD RI Tentang Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 94/DPD RI/IV/2013-2014 34. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan DPD RI Terhadap Rancangan

Undang-Undang

tentang

Pembentukan

Kota

Lembah Baliem di Provinsi Papua Nomor 95/DPD RI/IV/20132014 35. Draft Keputusan DPD RI Tentang DPD

RI

Terhadap

Rancangan

Pandangan dan Pendapat Undang-Undang

tentang

Pertembakauan menjadi Keputusan DPD RI Nomor

98/DPD

RI/IV/2013-2014 36. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan dan Pendapat DPD

RI

Terhadap

Rancangan

Undang-Undang

tentang

Konservasi Tanah dan Air Nomor 99/DPD RI/IV/2013-2014 37. Draft Keputusan DPD RI Tentang Pandangan dan Pendapat DPD

RI

Terhadap

Rancangan

Undang-Undang

Perkebunan menjadi Keputusan DPD RI Nomor

tentang 100/DPD

RI/IV/2013-2014 Dari tabel 3.1 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI tahun 2014 dengan tahun Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

40

2013, 2012, 2011, dan 2010. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja tidak mengalami perubahan, yaitu 100% dengan realisasi 100% dari target 100%. Realisasi 100% menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 seluruh draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI digunakan sebagai keputusan DPD RI. Perubahan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah pada jumlah draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI. Pada tahun 2014 sebanyak 48 (empat puluh delapan) draf keputusan, tahun 2013 sebanyak 43 (empat puluh tiga) draf keputusan, tahun 2012 sebanyak 60 (enam puluh) draf keputusan, tahun 2011 sebanyak 35 (tiga puluh lima) draf keputusan, dan tahun 2010 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) draf keputusan. Perubahan naik-turun (fluktuatif) jumlah draf keputusan terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI disebabkan karena penyusunan draf keputusan DPD RI disesuaikan dengan agenda tahunan politik

DPD RI. Realisasi tahun 2014 bila dibandingkan dengan tahun

2013 mengalami peningkatan sebesar 5 (lima) draf keputusan dari sebelumnya yang menghasilkan 43 (empat puluh tiga) draf keputusan. Peningkatan capaian ini merupakan bentuk keberhasilan dalam menjaga konsistensi

dukungan

terhadap

anggota

di

masing-masing

alat

kelengkapan, mengingat pada tahun 2014 merupakan periode transisi DPD RI. Permasalahan dan kendala yang perlu menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian indikator kinerja persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI antara lain: a. Problematika materi legislasi yang berbeda di setiap daerah; b. Pemahaman masyarakat yang minim mengenai tugas dan wewenang DPD RI khususnya dalam fungsi legislasi; dan c. Mekanisme kerja antara alat kelengkapan yang belum berjalan sesuai peraturan Tata Tertib DPD RI. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

41

d. DPD RI belum terlibat secara aktif dalam pembahasan Prolegnas bersama DPR RI dan Presiden sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tanggal 27 Maret 2013. e. Konsentrasi anggota di setiap alat kelengkapan terpecah karena memasuki tahun politik. f.

Adanya

kebijakan

pengurangan/pemotongan

anggaran

Kementerian/Lembaga oleh Pemerintah. Langkah-langkah yang diambil untuk pemecahan masalah tersebut di atas adalah: a. Melakukan advokasi dan eksaminasi tentang permasalahan legislasi di daerah; b. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kedudukan DPD RI sebagai perwakilan daerah yang mempunyai wewenang untuk mengajukan usul Prolegnas; dan c. Mengadakan Rapat Gabungan dengan Komite untuk menetapkan prioritas Prolegnas tahun berjalan. d. Mendorong DPR RI dan Presiden untuk menjanlakan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tanggal 27 Maret 2013 mengenai keterlibatan DPD RI dalam penyusunan Prolegnas bersama DPR RI dan Presiden (Tripartit). e. Melakukan koordinasi berkala dengan pimpinan alat kelengkapan dalam menjalankan rencana kinerja. f. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam penyusunan draft legislasi

dengan

melakukan

sharing

anggaran

antar

alat

kelengkapan. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI adalah penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan penyusunan usul prolegnas, penyusunan RUU inisiatif DPD, dan Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

42

penyusunan pandangan pendapat dan pertimbangan terhadap RUU dari DPR maupun Presiden. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam menyusun draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 50.400.738.029,- atau sekitar 94,5% dari target anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi

menunjukkan

bahwa

anggaran

hampir

perencanaan

mencapai

anggaran

telah

100%,

hal

ini

sesuai

dengan

kebutuhan pelaksanaan kegiatan penyusunan draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi. Pegawai yang melaksanakan kegiatan penyusunan draft keputusan DPD RI yang memiliki kompetensi dalam persidangan DPD RI.

1.4 Indikator Kinerja Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Indikator

persentase

draf

keputusan

DPD

RI

terkait

fungsi

pengawasan yang digunakan sebagai keputusan DPD RI menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Capaian

persentase

draf

keputusan

DPD

RI

terkait

fungsi

pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI didapat dari persentase jumlah realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan persentase draf keputusan DPD RI yang telah ditargetkan. Persentase realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan didapat dari jumlah draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan jumlah seluruh draf keputusan DPD RI yang dihasilkan. Draf keputusan DPD terkait fungsi pengawasan disusun dalam rangka DPD RI melakukan advokasi kepada masyarakat dan daerah terkait Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

43

pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu yang dilaksanakan oleh

pemerintah.

Melalui

pengawasan

dapat

diketahui

efektifitas

pelaksanaan Undang-Undang serta sejauh mana Undang-Undang tersebut dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Draf keputusan terkait fungsi pengawasan selanjutnya akan dibahas oleh Anggota DPD di masingmasing alat kelengkapan untuk kemudian diputuskan menjadi keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai keputusan DPD RI telah memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, realisasi tercapai 100%, dari 20 (dua puluh) draf keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, telah dihasilkan 20 (dua puluh) keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna. Hal ini mengindikasikan bahwa draf keputusan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI diterima seluruhnya dan menjadi keputusan lembaga. Berikut draf keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai keputusan DPD RI yang dihasilkan pada tahun 2014 yaitu : 1. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 101/DPD RI/IV/2013-2014; 2. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi Keputusan DPD RI Nomor 103/DPD RI/IV/2013-2014; 3. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Berkenaan Dengan Pelaksanaan Kurikulum


44

Tahun 2013 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 104/DPD RI/IV/20132014; 4. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

12

tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 108/DPD RI/IV/2013-2014; 5. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Ibadah Haji Berkenaan Dengan

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H / 2014 M menjadi Keputusan DPD RI Nomor 07/DPD RI/I/2014-2015; 6. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Berkenaan Dengan Kesehatan Ibu dan Anak menjadi Keputusan DPD RI Nomor 08/DPD RI/I/2014-2015; 7. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan UndangUndang Bidang Perpajakan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 09/DPD RI/I/2014-2015; 8. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 11DPD RI/I/2014-2015; 9. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia Atas Pelaksanaan Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi Keputusan DPD RI Nomor 12/DPD RI/I/2014-2015; 10. Draft Keputusan DPD RI tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik


45

Indonesia Atas Pelaksanaan Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 13/DPD RI/I/2013-2014; 11. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah menjadi Keputusan DPD RI Nomor 42/DPD RI/III/2013-2014; 12. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi Keputusan DPD RI RI Nomor 57/DPD RI/IV/2013-2014; 13. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 58/DPD RI/IV/2013-2014; 14. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Keputusan DPD RI Nomor 68/DPD RI/IV/2013-2014 ; 15. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menjadi Keputusan DPD RI Nomor 69/DPD RI/IV/2013-2014 ; 16. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perlindungan Cagar Budaya menjadi Keputusan DPD RI; 17. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Atas Jaminan Sosial menjadi Keputusan DPD RI Nomor 71/DPD RI/IV/2013-2014;


46

18. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi Keputusan DPD RI Nomor 91/DPD RI/IV/2013-2014; 19. Draft Keputusan DPD RI Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Sinkronisasi Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Keputusan DPD RI Nomor

92/DPD

RI/IV/2013-2014; 20. Draf Keputusan DPD RI tentang Hasil Pengawasan DPD RI atas Penindaklanjutan Rekomendasi BPK Tahun 2013-2014 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 109/DPD RI/IV/2013-2014. Dari tabel 3.1 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai keputusan DPD RI tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja tidak mengalami perubahan, yaitu 100%

dengan realisasi 100% dari target 100%. Realisasi 100%

menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 seluruh draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI digunakan sebagai keputusan DPD RI. Perubahan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah pada jumlah draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai keputusan DPD RI. Pada tahun 2014 sebanyak 20 (dua puluh) draf keputusan, tahun 2013 sebanyak 25 (dua puluh lima) draf keputusan, tahun 2012 sebanyak 25 (dua puluh lima) draf keputusan, tahun 2011 sebanyak 13 (tiga belas) draf keputusan, dan tahun 2010 sebanyak 15 (lima belas) draf keputusan.


47

Bila dibandingkan capaian 2014 dengan pencapaian di tahun 2013 terdapat penurunan capaian yaitu sebanyak 5 (lima) keputusan sedangkan bila dilihat pada capaian 5 (lima) tahun terakhir capaian tahun 2014 merupakan capaian kedua terbanyak setelah capaian di tahun 2013 dan 2012. Selain disebabkan karena adanya kebijakan pemotongan anggaran kementerian/lembaga oleh pemerintah, penurunan capaian target indikator dari tahun sebelumnya juga disebabkan pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan aspirasi dari masyarakat dan daerah. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai keputusan DPD RI penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan atas UU tertentu. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam menyusun draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.505.489.788,- atau sekitar 88,1% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam persidangan DPD RI.

1.5 Indikator Kinerja Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Indikator penganggaran

persentase yang

draf

keputusan

digunakan

sebagai

DPD

RI

terkait

keputusan

fungsi

DPD

RI

menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Capaian

persentase

draf

keputusan

DPD

RI

terkait

fungsi

penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI didapat dari persentase jumlah realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan persentase draf keputusan DPD RI yang telah ditargetkan. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

48

Persentase realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan didapat dari jumlah draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan jumlah seluruh draf keputusan DPD RI yang dihasilkan. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai keputusan DPD RI telah memiliki capaian 100%, dengan realisasi 100% dari arget yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, relaisasi tercapai 100% karena dari 5 (lima) draf keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, telah dihasilkan 5 (lima) draf keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna. Hal ini menunjukkan bahwa draf keputusan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI diterima seluruhnya dan menjadi keputusan lembaga. Lima draft Keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang telah disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu : 1) Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan DPD RI

Terhadap

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Semester II Tahun 2013 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 73/DPD RI/IV/2013-2014; 2) Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2014 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 10/DPD RI/I/2014-2015; 3) Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2013 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 77/DPD RI/IV/2013-2014; 4) Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

49

Anggaran 2014 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 60/DPD RI/IV/20132014; 5) Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 menjadi Keputusan DPD RI Nomor 78/DPD RI/IV/2013-2014. Dari tabel 3.1 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai keputusan DPD RI tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja tidak mengalami perubahan, yaitu 100% dengan realisasi 100% dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 seluruh draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran

yang disusun oleh Sekretariat Jenderal

DPD RI digunakan sebagai keputusan DPD RI. Perubahan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah pada realisasi jumlah draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai keputusan DPD RI. Pada tahun 2014 sebanyak 5 (lima) draf keputusan, Pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) draf keputusan, tahun 2012 sebanyak 2 (dua) draf keputusan, tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) draf keputusan, dan tahun 2010 sebanyak 1 (satu) draf keputusan. Pada setiap tahun DPD RI memeriksa HAPSEM dari BPK 2 (dua) kali yaitu HAPSEM BPK semester II tahun sebelumnya dan HAPSEM BPK semester I tahun berjalan sehingga DPD RI memberikan 2 (dua) pertimbangan DPD RI terhadap tindak lanjut HAPSEM BPK kepada DPR RI. Akan tetapi pada tahun 2010 dihasilkan 1 (satu) keputusan dan tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) keputusan dikarenakan Pertimbangan terhadap HAPSEM BPK tahun 2010 semester I yang seharusnya diputuskan pada tahun 2010 di putuskan pada awal tahun 2011.


50

Program yang dilakukan untuk mencapai persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai keputusan DPD RI penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan pemeriksaan HAPSEM BPK dan penyusunan pertimbangan terhadap RUU APBN. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam menyusun draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 994.610.160,- atau sekitar 70,4% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam persidangan DPD RI.

1.6 Indikator Kinerja Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Indikator

persentase

draf

keputusan

DPD

RI

terkait

fungsi

representasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Capaian

persentase

draf

keputusan

DPD

RI

terkait

fungsi

penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI didapat dari persentase jumlah realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan persentase draf keputusan DPD RI yang telah ditargetkan. Persentase realisasi draf keputusan DPD RI yang digunakan didapat dari jumlah draf keputusan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan jumlah seluruh draf keputusan DPD RI yang dihasilkan. Draf keputusan DPD terkait fungsi representasi meliputi draf keputusan tentang pemilihan calon anggota BPK. Draf keputusan tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Anggota DPD di alat kelengkapan untuk Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

51

kemudian diputuskan menjadi keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi representasi

yang digunakan sebagai keputusan DPD RI

telah memiliki capaian 100% dengan realisasi 100% dan sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%. Realisasi 100% didapat dari 1 (satu) draf keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, telah dihasilkan 1 (satu) keputusan DPD RI yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna. Hal ini menunjukkan bahwa draf keputusan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI diterima seluruhnya dan menjadi keputusan lembaga. Draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang telah disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu Draft Keputusan DPD RI Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menjadi Keputusan DPD RI Nomor 76/DPD RI/IV/2013-2014. Dari tabel 3.1 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, dan 2011, karena pada tahun 2010 tidak ada kegiatan pemilihan calon anggota BPK dari DPD RI. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja tidak mengalami perubahan, yaitu 100% dengan realisasi 100% dari target 100%. Realisasi 100% menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 seluruh draft keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI atas pemilihan calon anggota BPK yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI digunakan sebagai keputusan DPD RI. Jumlah draf keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap calon anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI pada tahun 2014 sebanyak 1 (satu) draf keputusan sama dengan jumlah draf keputusan yang dihasilkan pada tahun 2013, 2012 dan 2011. Hal ini Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

52

dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 bahwa anggota BPK RI dipilih oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase draf keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai keputusan DPD RI adalah program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap pemilihan calon anggota BPK. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam menyusun draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi pada tahun 2014 sebesar Rp. 209.106.408,- atau sekitar 85,8% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi persidangan DPD RI.

1.7 Indikator Kinerja Presentase Draf Keputusan/Peraturan DPD RI non RUU sebagai Penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai Keputusan/Peraturan DPD RI. Indikator presentase draf keputusan/Peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/Peraturan DPD RI menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian

sasaran

strategis

terwujudnya

dukungan

teknis

dan

substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Capaian persentase draf keputusan/peraturan DPD RI non RUU yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI didapat dari persentase jumlah realisasi draf keputusan/Peraturan DPD RI yang digunakan dibandingkan dengan persentase draf keputusan/Peraturan DPD RI yang telah ditargetkan. Persentase digunakan

realisasi

draf

keputusan/Peraturan

DPD

RI

yang

didapat dari jumlah draf keputusan/Peraturan DPD RI yang


53

digunakan dibandingkan dengan jumlah seluruh draf keputusan/Peraturan DPD RI yang dihasilkan. Tugas dan fungsi DPD RI terbagi dalam 4 (empat) besaran yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi representasi. Dalam menjalankan keempat fungsi tersebut dibutuhkan draf keputusan/Peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI. Pada tahun 2014 diketahui bahwa capaian persentase draft keputusan/Peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/Peraturan DPD RI telah memiliki capaian 100% dengan realisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Realisasi 100% didapat dari 8 (delapan) draf keputusan/Peraturan DPD RI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, telah dihasilkan 8 (delapan) keputusan/Peraturan DPD RI yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna. Hal ini menunjukkan bahwa draf keputusan/Peraturan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI diterima seluruhnya dan menjadi keputusan/Peraturan lembaga. Draft keputusan/Peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI selama tahun 2014 yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI antara lain: a.

Draft Peraturan DPD tentang Tata Tertib, menjadi Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2014;

b.

Draft Peraturan DPD tentang Pedoman Penyusunan RUU yang berasal dari DPD RI, menjadi Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2014;

c.

Draft

Peraturan

DPD

tentang

Pedoman

Tindak

Lanjut

Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menjadi Peraturan DPD Nomor 3 Tahun 2014; d.

Draft Peraturan DPD RI tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang APBN, menjadi Peraturan DPD Nomor 4 Tahun 2014;


54

e.

Draf Peraturan DPD RI tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Perjalanan Dinas DPD RI menjadi Peraturan DPD RI Nomor Tahun 2014;

f.

Draf Peraturan DPD RI tentang Staf Ahli DPD RI dan Asisten Ahli Anggota DPD RI menjadi Peraturan DPD RI Nomor Tahun 2014;

g.

Draf Keputusan DPD RI tentang Rencana Strategis DPD RI Tahun 2015-2019 menjadi Keputusan DPD RI Nomor Tahun 2014;

h.

Draf Keputusan DPD RI tentang Rancangan Pengembangan Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat Daerah (Law Center DPD RI) menjadi Keputusan DPD RI Nomor Tahun 2014; Dari tabel 3.1 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian

indikator kinerja persentase draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja tidak mengalami perubahan, yaitu 100% dengan realisasi 100% dari target 100% . Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 seluruh Draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI yang disusun oleh Sekretariat Jenderal DPD RI digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI. Perubahan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah pada jumlah Draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI pada tahun 2014 sebanyak 8 (delapan) draf keputusan/peraturan, tahun 2013 sebanyak 9 (Sembilan) draf keputusan/peraturan, tahun 2012 sebanyak 9 (Sembilan) draf keputusan/peraturan, tahun 2011 sebanyak 9 (Sembilan) draf keputusan/peraturan,

dan

tahun

2010

sebanyak

4

(empat)

draf

keputusan/peraturan. Jumlah draf yang dihasilkan pada tahun 2014 lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2014 merupakan tahun transisi pergantian keanggotaan DPD RI periode 2009-2014 ke periode 2014-2019 dan kegiatan Anggota DPD RI lebih banyak terfokus di Daerah Pemilihan sehingga Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

55

system DPD RI tidak banyak melakukan kegiatan penyusunan draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI. Program

yang

dilakukan

untuk

mencapai

persentase

draf

keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI adalah program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan penyusunan pedoman tata kerja dan peraturan DPD RI non RUU. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam menyusun draf keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang tugas dan fungsi DPD RI pada tahun 2014 sebesar Rp. 919.858.905,- atau sekitar 69,3% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi persidangan DPD RI.

1.8 Indikator Kinerja Jumlah Risalah Rapat DPD RI Indikator jumlah risalah rapat DPD RI menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Capaian jumlah risalah rapat DPD RI didapat dari perbandingan jumlah realisasi risalah rapat DPD RI dengan jumlah seluruh risalah rapat DPD RI yang ditargetkan. Risalah persidangan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap rapat-rapat/persidangan alat kelengkapan DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menghasilkan risalah menggunakan sistem I-perisalah dan MP-3. Prosesnya dimulai dari perekaman, lalu ditranskrip secara langsung, setelah itu dilakukan pengkoreksian dan pengeditan, untuk kemudian dihasilkan risalah sidang/rapat alat kelengkapan. Perbandingan capaian jumlah risalah rapat DPD RI pada tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 dianalisis sebagai berikut : Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

56

1) tahun 2014 terealisasi 363 (tiga ratus enam puluh tiga) risalah dari 200 (dua ratus) risalah yang ditargetkan (capaian 182%); 2) tahun 2013 terealisasi 135 (seratus tiga puluh lima) risalah dari 200 (dua ratus) risalah yang ditargetkan (capaian 67,5%); 3) tahun 2012 terealisasi 229 (dua ratus dua puluh sembilan) risalah dari 400 (empat ratus) risalah yang ditargetkan (capaian 57,3%); 4) tahun 2011 terealisasi 308 (tiga ratus delapan) risalah dari 400 (empat ratus) risalah yang ditargetkan (capaian 77%); 5) tahun 2010 terealisasi 189 (seratus delapan puluh sembilan) risalah dari 415 (empat ratus lima belas) risalah yang ditargetkan (capaian 45,5%). Capaian tersebut menunjukkan bahwa target telah tercapai bahkan melampaui dari yang telah ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 banyak dilakukan proses transkrip risalah dari tahun sebelumnya yang belum dapat terealisasi (2011-2013) sehingga risalah rapat yang dihasilkan tidak hanya dari tahun 2014. Program yang dilakukan untuk mencapai jumlah risalah rapat DPD RI adalah program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan perekaman, transkrip dan editing risalah. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam penyusunan risalah rapat DPD RI pada tahun 2014 sebesar Rp. 215.270.184,- atau sekitar 88,2% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi persidangan DPD RI.

1.9 Indikator Kinerja Persentase Kajian

yang digunakan sebagai

background paper oleh alat kelengkapan Persentase kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan DPD RI merupakan salah satu indikator kinerja untuk Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

57

mencapai

sasaran

strategis

terwujudnya

dukungan

teknis

dan

substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPD RI. Capaian persentase kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan DPD RI didapat dari persentase jumlah realisasi kajian yang digunakan dibandingkan dengan persentase kajian yang telah ditargetkan. Persentase realisasi kajian yang digunakan didapat dari jumlah kajian yang digunakan dibandingkan dengan jumlah seluruh kajian yang dihasilkan. Proses penelitian/kajian memiliki tahapan yaitu (1) penyusunan panduan penelitian; (2) seleksi peneliti; (3) peneliti bekerja; (4) laporan pertengahan (mid term); (5) laporan akhir (final report); serta (6) kompilasi hasil kajian. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan 28 (dua puluh delapan) kajian oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, yaitu : 1.

Reformulasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Studi Kapabilitas Fiskal di Kabupaten Belitung Timur,

2.

Transformasi Pelayanan Kesehatan : Studi Pelaksanaan BPJS di Provinsi NTT,

3.

Rekayasa

Sosial

Pencegahan

Kerusakan/Kebakaran

Hutan

di

Provinsi Riau, 4.

Reformulasi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2) di Provinsi Jawa Tengah,

5.

Rekayasa Sosial Pelaksanaan REDD++ di Indonesia : Pembelajaran Keberhasilan Pelaksanaan REDD++ di Kalimantan Tengah,

6.

Transformasi Pelayanan E-KTP di Provinsi DKI Jakarta,

7.

Optimalisasi Fungsi Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara,

8.

Studi Komparasi Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Daerah dan Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum di DPD RI,

9.

Membangun Peta Potensi Maritim Di Indonesia,

10. Transformasi Etika Peyelenggaraan Negara: Penyusunan Naskah Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

58

Akademik, 11. Rekonstruksi Daya Saing Daerah di Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015, 12. Studi Nomor Urut Pemilu DPD RI pada Anggota DPD RI Periode 2014-2019, 13. Refleksi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Studi Bantuan Hukum Daerah Kabupaten Badung Prov. Bali, 14. Reformulasi Peran Kementerian/Lembaga dalam Pembinaan dan Pengawasan: Studi Implementasi Desentralisasi Fiskal di Kementerian Dalam Negeri, 15. Background Paper Naskah Akademik Prolegnas Komite I DPD RI 16. Background Paper Naskah Akademik Prolegnas Komite II DPD RI 17. Background Paper Naskah Akademik Prolegnas Komite III DPD RI 18. Background Paper Naskah Akademik Prolegnas Komite IV DPD RI 19. Kajian Kamar Kedua Parlemen Dan Sistem Pendukungnya di Beberapa Negara 20. Kajian Sistem Pemilu Proporsional Terbuka 21. Kajian Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPD RI 22. Kajian Dukungan Keahlian dan Staff Ahli di Sekretariat Jenderal dan Anggota 23. Kajian Keterlibatan DPD Dalam Musrenbang (Kajian Lanjutan) 24. Studi Struktur dan Keanggotaan Forum Pimpinan Daerah 25. Kajian

Penganggaran

Jangka

Menengah

2015-2019

Guna

Mendukung Pemerataan Pembangunan Antar Daerah 26. “Mencari Solusi atas Masalah Agraria di Bengkulu: Perspektif Hukum” 27. “Eksaminasi Jembatan Suramadu Terhadap Modernitas Masyarakat Madura” 28. “Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global” Dari 28 (dua puluh delapan) kajian di atas, seluruhnya digunakan sebagai background paper alat kelengkapan DPD RI sehingga pada tahun Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

59

2014 indikator persentase kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan DPD memiliki realisasi 100%, maka capaiannya sebesar 100% dari target 100%. Hal ini dikarenakan sejak proses awal pemilihan tema kajian telah diselaraskan dengan kebutuhan prolegnas masing-masing alat kelengkapan DPD RI, sehingga hasil dari kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi anggota dan lembaga DPD RI. Tabel 3.1 menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan DPD RI tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja tidak mengalami perubahan, yaitu 100% dengan realisasi 100% dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 seluruh hasil kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan DPD RI. Penyebab utama keberhasilan tersebut adalah adanya soliditas kerjasama unsur

pendukung

oleh sumber

daya

aparatur

(staf)

dan

proses

perencanaan kegiatan dari awal penentuan tema melibatkan persidangan DPD terutama terkait dengan prolegnas. Perubahan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah pada jumlah kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan DPD RI. Pada tahun 2014 sebanyak 28 (dua puluh delapan) kajian, Pada tahun 2013 sebanyak 17 (tujuh belas) kajian, tahun 2012 sebanyak 16 (enam belas) kajian, tahun 2011 sebanyak 26 kajian, dan tahun 2010 sebanyak 16 (enam belas) kajian. Jumlah kajian yang dihasilkan pada setiap tahunnya terjadi fluktuatif (naik-turun), hal ini karena disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh alat kelengkapan. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase kajian yang digunakan sebagai background paper alat kelengkapan adalah (1) program Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

60

dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI melalui kegiatan kajian; dan (2) program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan Law Center dan Budget Office. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam mencapai persentase kajian yang digunakan sebagai background paper alat kelengkapan pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.227.463.792 atau sekitar 91,09% dari target anggaran. Capaian target anggaran hampir 100% menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dilakukan dengan tepat. Pegawai yang melaksanakan kajian adalah pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang penelitian dan kajian.

Sasaran strategis_2 : “Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI”

Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya dukungan teknis dan keahlian yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Batasan konstitusional yang diberikan kepada DPD sangat melemahkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga perwakilan daerah ini, padahal realitas dalam masyarakat sangat mengharapkan kinerja lembaga DPD. Meskipun menghadapi keterbatasan dalam tataran regulasi formal, namun perubahan dan kemajuan dalam pelaksanaan fungsi DPD semakin terlihat di kemudian hari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan penguatan kedudukan DPD. Disinilah peran Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system dalam memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

61

Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.3 berikut :


62

Tabel 3.3. sasaran strategis_2 “Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI”

NO

1

2

3

4

5

INDIKATOR KINERJA

Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat

2014

2013

2012

2011

2010

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

20%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20%

15%

75

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

110%

110

94%

94

96%

96

113%

113

303%

303

100%

78,57%

78.57

120%

120

153%

153

160%

160

130%

130

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

63

Dari tabel 3.3. sasaran strategis_2 “Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, (d) penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (f) program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari masing-masing indikator, yaitu : 2.1 Indikator Kinerja Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi merupakan salah satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI. Capaian indikator persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi diperoleh dari persentase realisasi kajian yang terpublikasi, dibandingkan dengan persentase target seluruh kajian yang diwajibkan untuk dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi sesuai pedoman kajian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Persentase realisasi diperoleh dari jumlah kajian yang terpublikasi dibandingkan dengan jumlah kajian yang diwajibkan dimuat di jurnal nasional. Sedangkan persentase target diperoleh dari jumlah kajian yang berhasil terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi dibandingkan dengan jumlah kajian yang diwajibkan. Pada tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kajian telah submitted/didaftarkan pada jurnal nasional yang terakreditasi, yaitu: 1) Refleksi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Studi Bantuan Hukum Daerah Kabupaten Badung Prov. Bali; Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

64

2) Studi Nomor Urut Pemilu DPD RI pada Anggota DPD RI Periode 2014-2019; 3) Reformulasi Peran Kementerian/Lembaga dalam Pembinaan dan Pengawasan: Studi Implementasi Desentralisasi Fiskal di Kementerian Dalam Negeri. Capaian dari indikator kinerja Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi pada tahun 2014 belum terealisasi (0%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 20% sehingga dapat dikatakan bahwa indikator kinerja ini belum mencapai keberhasilan. Tidak tercapainya realisasi hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi lebih disebabkan oleh karena terhambat oleh proses persyaratan administrasi yang sangat rigid pada penerbit jurnal nasional. Hasil kajian baru sampai pada tahap didaftarkan belum sampai pada tahap publikasi. Proses publikasi membutuhkan waktu disebabkan banyaknya artikel jurnal yang menunggu (waiting list) untuk publikasi. Capaian

indikator

kinerja

persentase

hasil

riset/kajian

yang

terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi pada tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Hal ini dikarenakan indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2014 berdasarkan panduan penelitian/kajian yang mewajibkan untuk publikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi pada pertengahan tahun 2014. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi adalah program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI melalui kegiatan publikasi hasil kajian Sekretariat Jenderal DPD. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan data informasi.


65

2.2 Indikator Kinerja Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional merupakan salah satu indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI. Capaian indikator persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional diperoleh dari persentase realisasi kajian yang terdaftar dibandingkan dengan persentase target seluruh kajian yang telah ditetapkan. Persentase realisasi diperoleh dari jumlah kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional dibandingkan dengan target kajian yang diwajibkan untuk didaftarkan di jurnal internasional sesuai pedoman kajian. Sedangkan persentase target didapat dari jumlah kajian yang ditargetkan terdaftar dalam jurnal internasional dengan jumlah seluruh kajian. Pada tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kajian telah submitted/didaftarkan pada jurnal internasional, yaitu: 1) Reformulasi Pembentukan Daerah Otonomi Baru “Studi Kapabilitas Fiskal di Kabupaten Belitung Timur”; 2) Membangun Peta Potensi Maritim Di Indonesia; 3) Rekonstruksi Daya Saing Daerah di Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015. Capaian dari indikator kinerja persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional pada tahun 2014 sebesar 75% dengan realisasi 15% dari target yang telah ditetapkan sebesar 20%. Belum tercapainya realisasi hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional lebih disebabkan oleh karena terhambat pada proses persyaratan

administrasi

yang

sangat

ketat

pada

penerbit

jurnal

internasional. Hasil kajian baru sampai pada tahap didaftarkan belum sampai pada tahap publikasi. Proses publikasi membutuhkan waktu disebabkan seleksi materi dari redaksi jurnal dan banyaknya artikel jurnal yang menunggu (waiting list) untuk publikasi. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

66

Capaian indikator kinerja persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional pada tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Hal ini dikarenakan indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2014 berdasarkan panduan penelitian/kajian yang mewajibkan untuk publikasi dalam jurnal internasional pada pertengahan tahun 2014. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional adalah program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI melalui kegiatan kegiatan publikasi hasil kajian Sekretariat Jenderal DPD. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang penelitian dan data informasi.

2.3 Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa Indikator kinerja tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI. Capaian tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan

di

pemberitaan

di

media media

massa

diperoleh

massa

dari

dibandingkan

persentase dengan

realisasi

persentase

pemberitaan di media massa yang telah ditargetkan. Persentase realisasi pemberitaan di media massa didapat dari jumlah pemberitaan di media massa dibandingkan dengan jumlah seluruh pemberitaan di media massa yang ditargetkan. Pemberitaan media massa terkait isu DPD menjadi suatu hal yang penting dalam penguatan kelembagaan DPD, karena dapat menjadi salah satu corong untuk mensosialisasikan DPD dan produk-produknya. Oleh Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

67

karena itu dukungan dari Sekretariat Jenderal DPD diperlukan agar setiap kegiatan/produk DPD RI dapat masuk dalam pemberitaan di media massa. Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam memenuhi kebutahan lembaga terhadap pemberitaan di media massa adalah dengan : (1) membuat press release di setiap acara pimpinan dan alat kelengkapan DPD RI untuk dikirimkan ke media cetak dan online; (2) membuat analisis media tentang isu yang sedang berkembang secara nasional untuk digunakan oleh Pimpinan DPD dan Anggota DPD dalam pemberitaan media. Pada tahun 2014, tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa memiliki capaian kinerja sebesar 110%, dengan realisasi 110% dari target 100%. Realisasi 2014 diperoleh 1.436 pemberitaan yang terpublikasi di media massa dari target 1.300 pemberitaan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 merupakan tahun transisi keanggotaan DPD RI, sehingga kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa sangat tinggi. Dari tabel 3.3 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, yaitu : 1)

Pada tahun 2014 capaiannya sebesar 110%, dengan realisasi 110% (1.436 pemberitaan di media massa dari target 1.300);

2)


3)


4)


5)

Pada tahun 2010 capaiannya sebesar 303%, dengan realisasi 303% (2.363 pemberitaan di media massa dari target 780).


68

Target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Setjen DPD RI pada tahun 2010, 2011 dan 2014 tercapai, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 tidak tercapai. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 capaian kinerja dipengaruhi oleh kuantitas kegiatan pimpinan dan alat kelengkapan serta isu-isu aktual nasional dan daerah yang direspon oleh DPD. DPD sebagai lembaga baru yang belum dikenal oleh masyarakat dan adanya tuntutan yang tinggi dari anggota untuk memperkenalkan DPD, mendorong Sekretariat Jenderal untuk lebih meningkatkan dukungannya terhadap pemberitaan DPD di media massa. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam memberikan dukungan tersebut, yaitu (1) kurangnya SDM yang menguasai ilmu komunikasi/jurnalistik; (2) kurangnya sarana dan prasarana penunjang publikasi; (3) anggaran publikasi yang sangat terbatas dan minim. Program yang

dilakukan

untuk mencapai

tingkat

pemenuhan

kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa adalah program Dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya melalui kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas kehumasan. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pemberitaan dan media visual. 2.4 Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Lembaga DPD RI Terhadap Kerja Sama Dalam Dan Luar Negeri Indikator kinerja tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri menggambarkan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI. Capaian tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri diperoleh dari persentase realisasi kerja Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

69

sama dalam dan luar negeri dibandingkan dengan persentase kerja sama dalam dan luar negeri yang telah ditargetkan. Persentase realisasi kerja sama dalam dan luar negeri didapat dari jumlah kerja sama dalam dan luar negeri dibandingkan dengan jumlah seluruh kerja sama dalam dan luar negeri yang ditargetkan. Penguatan kelembagaan melalui kerjasama dengan lembaga maupun stakeholder lainnya merupakan salah satu dukungan dari Sekretariat Jenderal DPD kepada lembaga DPD. Dalam mewujudkannya, Sekretariat Jenderal DPD senantiasa berupaya untuk memberikan dukungan yang maksimal pada kegiatan pendampingan kerja sama dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama DPD RI dengan lembaga tinggi/kementerian di Indonesia dalam rangka penguatan kelembagaan DPD RI saat ini sedang dimulai dengan menandatangani nota kesepakatan (MOU) dengan lembagalembaga tinggi Negara terkait dengan tugas dan fungsi DPD RI. Kerja sama luar negeri meliputi kegiatan kunjungan multilateral dan bilateral. Kegiatan kunjungan multilateral terkait kehadiran DPD RI dalam sidang parlemen internasional meliputi International Parliamentary Union (IPU), ASEAN

Inter

Parliamentary

Assembly (AIPA),

Asia Pacific

Parliamentary Forum (APPF). Sedangkan kerjasama bilateral terkait kerjasama antara DPD RI dengan lembaga parlemen negara sahabat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah: 1) Menyiapkan materi dan sasaran konkrit dari setiap kunjungan yang dilakukan; 2) Mempersiapkan informasi lengkap (profile) lembaga DPD RI dan menyebarluaskannya kepada lembaga parlemen negara sahabat; 3) Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak terkait secara kelembagaan seperti Pimpinan DPR RI, BKSAP DPR RI, Departemen Luar Negeri, Kedutaan Besar RI, dan pihak penyelenggara acara konferensi di luar negeri; Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

70

4) Melaksanakan kunjungan ke lembaga perwakilan negara sahabat yang menerapkan parlemen dua kamar (bicameral); 5) Melakukan lobbi dan pertemuan bilateral di sela-sela konferensi dengan senator dari negara lain; 6) Menyusun

laporan

hasil-hasil

konkrit

konferensi/forum

seminar

Parlemen Internasional yang telah diikuti. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri telah memiliki capaian 78.57% dengan realisasi 78,57% dari target 100%. Dari target 14 (empat belas) kegiatan pendampingan kerja sama dalam dan luar negeri, telah tercapai 11 (sebelas) kegiatan pendampingan yaitu 1 (satu) kegiatan pendampingan kunjungan perwakilan negara sahabat, 7 (tujuh) kegiatan pendampingan kunjungan forum internasional, dan 3 (tiga) kerja sama bilateral, (Pembaharuan Joint Statetement II antara DPD RI dan Senat dan DPR Australia; Penyusunan proposal rintisan kerjasama DPD RI dengan KOICA Korea Selatan; dan Penyusunan proposal rintisan kerjasama DPD RI dengan NESO Belanda) Capaian indikator persentase tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 sebagai berikut : 1) tahun 2010, capaian kinerja sebesar 130% dengan realisasi 130% (7 (tujuh) kali kunjungan bilateral dan 6 (enam) kali kunjungan multilateral dari target

4 (empat) kali bilateral, 4 (empat) kali

multilateral, dan 2 (dua) forum internasional) ; 2) tahun 2011, capaian kinerja sebesar 160% dengan realisasi 160% (7 (tujuh) kali kunjungan bilateral dan 6 (enam) kali multilateral dan 11 (sebelas) forum Internasional dari target 4 (empat) kali bilateral, 7 (tujuh) kali multilateral, dan 4 (empat) forum internasional) ; 3) tahun 2012, capaian kinerja sebesar 153% dengan realisasi 153% (4 (empat) kali bilateral, 10 (sepuluh) kali multilateral dan 9 (sembilan)


71

forum Internasional dari target 4 (empat) kali bilateral, 7 (tujuh) kali multilateral, dan 4 (empat) forum internasional); 4)

dan tahun 2013, capaian kinerja sebesar 120% dengan realisasi 120% (1 (satu) kali bilateral, 6 (enam) kali multilateral, dan 5 (lima) forum internasional dari target 3 (tiga) kali bilateral 4 (empat) kali multilateral dan 3 (tiga) kali forum internasional).

Capaian kinerja tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010, 2011, 2012,dan 2013, hal ini karena adanya kebijakan pembatasan kunjungan kerja ke luar negeri, jadwal yang direncanakan tidak sesuai dengan kesiapan negara yang akan dikunjungi, sehingga kunjungan tidak dapat dilaksanakan, dan kegiatan anggota DPD lebih mengutamakan pada agenda-agenda di daerah pemilihan. Program yang

dilakukan

untuk mencapai

tingkat

pemenuhan

kebutuhan lembaga DPD RI adalah program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi melalui kegiatan kerja sama luar negeri/partisipasi pada sidang parlemen internasional. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan lembaga terhadap kerja sama dalam dan luar negeri pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.445.104.106 atau sekitar 83,78% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kerja sama lembaga.

2.5 Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat Indikator kinerja tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat merupakan salah satu alat ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI. Capaian tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat diperoleh dari persentase realisasi interaksi pimpinan Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

72

dengan lembaga negara di pusat dibandingkan dengan persentase interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat yang telah ditargetkan. Persentase realisasi interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat didapat dari jumlah interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat dibandingkan dengan jumlah seluruh interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat yang ditargetkan. Interaksi pimpinan DPD dengan 7 (tujuh) lembaga negara di pusat (Presiden, DPR, MPR, BPK,

KY, MA, MK) merupakan salah satu

penguatan kelembagaan DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki tugas untuk memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dalam interaksinya dengan lembaga negara di pusat (sebagai Speaker lembaga). Pada tahun 2014 diketahui bahwa tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat telah memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, realisasi interaksi pimpinan dengan lembaga Negara di pusat sebesar 120 pertemuan dari target 120 pertemuan sehingga memiliki realiasi sebesar 100%. Hal ini tercapai karena adanya koordinasi dan kerjasama antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Sekretariat Lembaga Negara di Pusat. Capaian persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan dari tahun 2010. Program yang dilakukan untuk mencapai tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat adalah program penguatan kelembagaan

DPD

dalam

sistem

demokrasi

melalui

kegiatan

pertemuan/konsultasi dengan Pemerintah Pusat. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan lembaga terhadap kerja sama dalam dan luar negeri pada tahun 2014 sebesar Rp. 7.847.158.385,- atau sekitar 89% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang berinteraksi langsung dengan Pimpinan. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

73

Sasaran strategis_3 : “Terwujudnya Efektivitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan”

Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya

dukungan

teknis

dan

keahlian

yang

profesional

dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Pembentukkan DPD RI senada dengan semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, yang menjadi gagasan dasar pembentukkan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik terutama dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan daerah. Rangkaian kegiatan anggota DPD di daerah dalam rangka menyerap asprirasi masyarakat dan daerah (konstituen) mencakup kegiatan rapat Anggota, rapat kerja dengan unit daerah, dan rapat anggota dengan Pemda/DPRD. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rapat anggota DPD RI di daerah pemilihannya, Sekretariat Jenderal DPD RI memberikan dukungan teknis maupun keahlian pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun penyelesaian tugas anggota DPD RI dalam kegiatan rapat di daerah pemilihannya agar terwujud efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihannya pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

74

perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.4 berikut :


75

Tabel 3.4. sasaran strategis_3 “Terwujudnya Efektivitas Hubungan antara DPD RI dengan Konstituen di Daerah Pemilihan” NO

1

INDIKATOR KINERJA

Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan solusi permasalahan daerah.

2014

2013

2012

2011

2010

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

4 Laporan

4 Laporan

75

4 Laporan

100

4 Laporan

100

4 Laporan

100

4 Laporan

100

76

Dari tabel 3.4. sasaran strategis_3 “Terwujudnya efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihannya” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, (d) penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (f) program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu : 3.1 Indikator Kinerja Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan

sebagai

bahan

analisis

dalam

merumuskan

solusi

permasalahan daerah. Indikator Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan

sebagai

bahan

analisis

dalam

merumuskan

solusi

permasalahan daerah merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya efektifitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihannya. Capaian jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis didapat dari perbandingan jumlah realisasi jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan dengan jumlah seluruh jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang ditargetkan. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) merupakan sinergitas dan interaksi 132 (seratus tiga puluh dua) Anggota DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihannya yang dilaksanakan pada masa reses. Hasil penyerapan asmasda tersebut dikumpulkan dan diolah serta dianalisa, selanjutnya disusun dalam 1 (satu) laporan per masa reses untuk kemudian dibahas dalam rapat alat kelengkapan guna merumuskan solusi permasalahan daerah. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

77

Tabel 3.4 menyajikan perbandingan capaian jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis pada tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Dapat dianalisis bahwa : 1) tahun 2014 laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis terealisasi 3 (tiga) laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan (capaian 75%); 2) tahun 2013 terealisasi 4 (empat) laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan (capaian 100%); 3) tahun 2012 terealisasi 4 (empat) laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan (capaian 100%); 4) tahun 2011 terealisasi 4 (empat) laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan (capaian 100%); 5) tahun 2010 terealisasi 4 (empat) laporan dari 4 (empat) laporan yang ditargetkan (capaian 100%). Pada tahun 2014 realisasi laporan penyerapan aspirasi masyarakat tidak mencapai 100 % karena pada tahun 2014 ada agenda nasional yaitu Pemilu Legislatif yang dilaksanakan bersamaan dengan masa reses dan tidak ada agenda penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah sehingga capaian indikator ini hanya 75 %. Program yang dilakukan untuk mencapai laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis adalah program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya, dengan kegiatan penyusunan laporan asmasda. Sumber daya yang digunakan mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam penyusunan laporan asmasda pada tahun 2014 sebesar Rp. 229.499.175,- atau sekitar 89,6% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi di bidang kajian dan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah.


78

Sasaran strategis_4 : “Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”

Terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya dukungan teknis dan keahlian yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Legislator memiliki 2 (dua) peran yaitu (1) peran on-public, ketika berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini dengan konstituen; dan (2) peran on-floor, ketika bekerja dalam komite kerja. Peran-peran tersebut membutuhkan dukungan keahlian, oleh karenanya Sekretariat Jenderal sebagai supporting system DPD RI harus memiliki profesionalitas kompetensi dan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.5 berikut :


79

Tabel 3.5. sasaran strategis_4 “Terwujudnya Profesionalitas Kompetensi Dan Integritas SDM Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI” NO

1

2

INDIKATOR KINERJA

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis

2014 TARGET

REALISASI

(pim II) 100 % (pim III) 100 % (pim IV) 100 % 100%

(Pim II) 90 % (Pim III) 97,14% (Pim IV) 97.50% 109,4%

2013 CAPAIAN (%) 90 97,14 97.50 109,4

REALISASI (Pim II) 100 % (Pim III) 97 % (Pim IV) 100 % 93,1%

2012 CAPAIAN (%) 100 97 100 93,1

80

REALISASI (Pim II) 100 % (Pim III) 97 % (Pim IV) 100% 50,7%

2011 CAPAIAN (%) 111,1 114,1 105,2 50,7

REALISASI (Pim II) 97,1 % (Pim III) 114,2 % (Pim IV) 91,1 % 49,1%

2010 CAPAIAN (%) 121,4 142,7 101,2 49,1

REALISASI (Pim II) 97,1% (Pim III) 101,8 % (Pim IV) 96,4 % 52,08%

CAPAIAN (%) 121,4 135,7 113,4 52,08

Dari tabel 3.5. sasaran strategis_4 “terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sekretariat

Jenderal

tahun

2010-2014,

(d)

penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah

dilakukan,

(e)

efisiensi

penggunaan

sumber

daya,

dan

(f)

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu : 4.1 Indikator Kinerja Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural dijadikan

sebagai

profesionalitas

indikator

kompetensi

dan

kinerja

karena

integritas

SDM

dapat dalam

mewujudkan mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Target dari indikator ini adalah semua pegawai yang telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan telah memiliki kompetensi dan kepemimpinan sesuai dengan Eselon yang akan atau telah didudukinya pada unit kerja masing-masing (pejabat struktural). Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural didapat dari persentase realisasi pejabat struktural yang telah memiliki kompetensi diklat struktural dibandingkan dengan persentase target seluruh pejabat struktural yang telah ditetapkan. Persentase realisasi didapat dari jumlah pegawai yang telah lulus mengikuti diklat struktural dibandingkan dengan jumlah seluruh pejabat struktural. Sedangkan persentase target didapat dari jumlah pejabat struktural yang ditargetkan memiliki kompetensi diklat struktural dengan jumlah seluruh pejabat struktural.


81

Pegawai

yang

memiliki

kompetensi

diklat

struktural

memiliki

kemampuan kepemimpinan para pejabat dalam membina pejabat/staf dibawahnya, memiliki sinergitas dengan unit kerja lain, penyelesaian tugas tepat waktu, memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, serta diharapkan dapat berdaya guna dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPD. Dari tabel 3.5 diketahui bahwa pada tahun 2014, persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat II, III, dan IV adalah sebagai berikut : a. Pejabat eselon II yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat II adalah sebanyak 9 orang dari 10 orang pejabat eselon II, artinya realisasi persentasenya adalah sebesar 90% dari target 100% sehingga memiliki capaian sebesar 90%; b. Pejabat eselon III yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat III adalah sebanyak 34 orang dari 35 orang pejabat eselon III, artinya realisasi persentasenya adalah sebesar 97,14% dari target 100% sehingga memiliki capaian sebesar 97,14%; c. Pejabat eselon IV yang memiliki kompetensi diklat struktural tingkat IV adalah sebanyak 78 orang dari 80 orang pejabat eselon IV, artinya realisasi persentasenya adalah sebesar 97,50% dari target 100% sehingga memiliki capaian sebesar 97,50%. Capaian target belum mencapai 100% karena pengangkatan pejabat eselon II, III, dan IV di Sekretariat Jenderal DPD RI dilakukan pada bulan Oktober 2014 sehingga tidak dimungkinkan untuk memberikan kompetensi diklat struktural tingkat II, III, dan IV pada tahun 2014. Pejabat eselon II, III, dan IV yang belum memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan akan mendapatkan kompetensi tersebut pada tahun 2015, sehingga diharapkan capaian 100% akan didapat pada tahun 2015.


82

Target indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural berjenjang dari tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu: 1) target diklat struktural tingkat II pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 80%, tahun 2012 sebesar 90%, dan sejak tahun 2013 telah memiliki target 100%; 2) diklat struktural tingkat III pada tahun 2010 sebesar 75%, tahun 2011 sebesar 80%, tahun 2012 sebesar 85%, dan sejak tahun 2013 telah memiliki target 100%; 3) diklat struktural tingkat IV pada tahun 2010 sebesar 85%, tahun 2011 sebesar 90%, tahun 2012 sebesar 95% dan sejak tahun 2013 telah memiliki target 100%. Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural dari tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu: 1) tahun 2010, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 121,4% dengan realisasi 97,1% dari target 80%; diklat struktural tingkat III capaian kinerja sebesar 135,7% dengan realisasi 101,8% dari target 75%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 113,4% dengan realisasi 96,4% dari target 85%. 2) tahun 2011, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 121,4% dengan realisasi 97,1% dari target 80%; diklat struktural tingkat III capaian kinerja sebesar 142,7% dengan realisasi 114,2% dari target 80%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 101,2% dengan realisasi 91,1% dari target 90%. 3) tahun 2012, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 111,1% dengan realisasi 100% dari target 90%; diklat struktural tingkat III capaian kinerja sebesar 114,1% dengan realisasi 97% dari target 85%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 105,2% dengan realisasi 100% dari target 95%. 4) tahun 2013 diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi 100% dari target 100%; diklat struktural tingkat III Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

83

capaian kinerja sebesar 97% dengan realisasi 97% dari target 100%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi 100% dari target 100%. 5) tahun 2014, diklat struktural tingkat II capaian kinerja sebesar 90% dengan realisasi 90% dari target 100%; diklat struktural tingkat III capaian kinerja sebesar 97,14% dengan realisasi 97,14% dari target 100%; diklat struktural tingkat IV capaian kinerja sebesar 97,5% dengan realisasi 97,5% dari target 100%. Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural dari tahun 2010 sampai dengan 2014 pada diklat struktural tingkat II tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 121,4% dengan realisasi sebesar 114,2%, diklat struktural tingkat III tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 142,7% dengan realisasi 114,2%, dan diklat struktural tingkat IV tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar 113,4% dengan realisasi sebesar 96,4%. Capaian target persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural

tergantung

pada

kementerian/lembaga

lain

yang

menyelenggarakan diklat struktural karena Setjen DPD RI belum memiliki lembaga diklat yang dapat menyelenggarakan sendiri, dan waktu pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan tersebut yang disesuaikan dengan waktu reses anggota DPD sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi DPD. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural adalah program dukungan manajemen dan tugas lainnya melalui kegiatan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III, dan IV. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini. Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 64.480.000 atau sekitar 100% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Capaian target anggaran 100% menunjukkan bahwa dalam merencanakan penetapan anggaran Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

84

telah dihitung dengan sangat cermat. pegawai yang melaksanakan kinerja ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang manajemen.

4.2 Indikator Kinerja Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis dijadikan sebagai indikator kinerja karena dapat mewujudkan sasaran strategis profesionalitas

kompetensi

dan

integritas

SDM

dalam

mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis didapat dari persentase realisasi pegawai yang telah mengikuti dan memiliki kompetensi diklat teknis dibandingkan dengan persentase target seluruh pegawai yang telah ditetapkan. Persentase realisasi didapat dari jumlah pegawai yang telah lulus mengikuti diklat teknis dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai. Sedangkan persentase target didapat dari jumlah pegawai yang ditargetkan akan mengikuti dan memiliki diklat teknis yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2014, persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis memiliki capaian sebesar 109,4% dengan realisasi kinerja sebesar 109,4% (209 pegawai lulus mengikuti diklat teknis dan memiliki kompetensi) dari target 100% (191 pegawai). Capaian tersebut melebihi dari target 100% dikarenakan adanya pegawai mengikuti dan memiliki kompetensi lebih dari 1 (satu) jenis diklat teknis. Diklat teknis yang diikuti oleh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014, yaitu : 1) Assesment test 2) Pengadaan barang/jasa “penyusunan kontrak” 3) Manajemen keprotokolan “Driving Issues to Managing Communication Crisis” 4) Manajemen kepegawaian “International Dental Exibition and Meeting” Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

85

5) Analisis Berita/Press Realese 6) Penyusunan LAKIP 7) Diklat Keprotokolan 8) Manajemen

kepegawaian

“Seminar

kepegawaian

“Simposium,

ilmiah

Singapura

Hepatitis

Conference 9) Manajemen

Seminar

dan Pelatihan

Penanganan Fisioterapi terkini” 10) Diklat SPIP 11) Manajemen kepegawaian “Balance Score Card” 12) Manajemen kepegawaian “Indonesia and Japan Prosthodontic Society Joint Meeting” 13) Perencanaan Legislatif, Legislatif Review, dan Judicial Review 14) Komputer “Tata Cara Aplikasi E-Book Digital “ Dari table 3.5 dapat diketahui perbandingan capaian indikator persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis pada tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, yaitu : 1) Tahun 2014, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis pada tahun 2014 adalah sebesar 109,4% dengan realisasi 109,4% (209 pegawai) dari target 100% (191 pegawai); 2) Tahun 2013, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis pada tahun 2013 adalah sebesar 93,1% dari realisasi 93,1% (487 pegawai) dari target 100% (523 pegawai); 3) Tahun 2012, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis pada tahun 2012 adalah sebesar 50,7% dari realisasi 50,7% (214 pegawai) dari target 100% (422 pegawai); 4) Tahun 2011, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis pada tahun 2011 adalah sebesar 49,1% dari realisasi 49,1% (333 pegawai) dari target 100% (678 pegawai); 5) Tahun 2010, capaian persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis pada tahun 2010 adalah sebesar 52,08% dari realisasi 52,08% (399 pegawai) dari target 100% (766 pegawai). Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

86

Persentase capaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuatif, hal ini dikarenakan waktu yang telah dialokasikan kepada pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) menyesuaikan agenda persidangan DPD RI. Program yang dilakukan untuk mencapai persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis adalah program dukungan manajemen dan tugas lainnya melalui kegiatan penyelenggaraan diklat teknis sesuai keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat jenderal secara bertahap bekerja sama dengan penyelenggaran diklat. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini. Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 594.295.200 atau sekitar 96,08% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator ini (109,4%) lebih besar dari capaian anggaran (96,08%), hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Pegawai yang melaksanakan kinerja ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang manajemen.


87

Sasaran strategis_5 : “Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Tertib dan Akuntabel dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI” Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya dukungan administratif dan sarana prasarana yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Layanan

administrasi

perkantoran

meliputi

layanan

persuratan,

penggandaan, penjilidan, dan ekspedisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sedangkan layanan administrasi keuangan meliputi pemenuhan semua hak keuangan Anggota DPD RI. Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.6 berikut :


88

Tabel 3.6. sasaran strategis_5 “Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” NO

1

2

INDIKATOR KINERJA

Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI

2014

2013

2012

2011

2010

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

89

Dari tabel 3.6. sasaran strategis_5 “terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal tahun

2010-2014,

(d)

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (f) program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu : 5.1 Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran Indikator kinerja tingkat kepuasan Anggota DPD RI pelayanan administrasi perkantoran merupakan alat untuk mengukur capaian sasaran strategis terwukudnya layanan perkantoran dan keuangan yang tertib dan tepat waktu. Capaian tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran didapat dari perbandingan jumlah Anggota yang tidak menyampaikan keluhan terhadap pelayanan administrasi perkantoran secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dengan jumlah keseluruhan Anggota. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase kepuasan anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran telah memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, dari 132 orang Anggota DPD, semua Anggota DPD (132 orang) tidak menyampaikan keluhan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI terkait pelayanan administrasi perkantoran yang telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Anggota DPD telah puas dengan pelayanan yang diberikan. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

90

Capaian tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap pelayanan administrasi perkantoran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%. Capaian target tercapai karena tindak

lanjut

permintaan

Anggota

terkait

pelayanan

administrasi

perkantoran segera ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dengan cepat, tertib dan tepat waktu sehingga tidak ada Anggota DPD yang menyampaikan komplain secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada tahun selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang lebih baik, akan dilakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan Anggota DPD RI secara rutin dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara proaktif. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dengan kegiatan layanan persuratan, penggandaan, penjilidan, dan ekspedisi yang tertib dan tepat waktu. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini. Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.2.361.793.683,- atau sekitar 48,7% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang administrasi.

5.2 Indikator Kinerja Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI Indikator kinerja tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI merupakan alat untuk

mengukur

capaian

sasaran

strategis

terwujudnya

layanan

perkantoran dan keuangan yang tertib dan tepat waktu. Capaian tingkat kepuasan anggota atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI didapat dari perbandingan jumlah Anggota yang tidak menyampaikan keluhan terhadap pemenuhan hak-hak Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

91

keuangan Anggota DPD RI secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI dengan jumlah keseluruhan Anggota. Pada tahun 2014 diketahui bahwa persentase kepuasan anggota atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI telah memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Selama tahun 2014, dari 132 orang Anggota DPD, semua Anggota DPD (132 orang) tidak menyampaikan keluhan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI terkait pemenuhan hak-hak keuangan Anggota yang telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Anggota DPD telah puas dengan pelayanan yang diberikan. Capaian tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 100%. Capaian target tercapai karena Sekretariat Jenderal DPD RI melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh kelengkapan data yang akurat serta komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diberikan sehingga tidak ada Anggota DPD yang menyampaikan komplain secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada tahun selanjutnya, dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang lebih baik, akan dilakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan Anggota DPD RI secara rutin dan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali secara proaktif. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian target ini adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dengan salah satu kegiatan

“siklus”

lima

tahunan

yaitu

melakukan

pendataan

dan

penghitungan tunjangan pensiun bagi Anggota DPD RI Masa Jabatan 2009 – 2014 yang tidak terpilih kembali menjadi Anggota DPD RI masa jabatan 2014 – 2019, sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang. Selain itu, dilakukan pula pendataan bagi Anggota DPD RI masa jabatan

2014 –

2019 untuk kelengkapan gaji dan tunjangan istri/suami dan anak, terutama bagi Anggota DPD RI yang baru terpilih sebanyak 72 orang. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

92

Kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah: 1) Menyusun SOP pembayaran hak-hak keuangan; 2) Sosialisasi SOP pembayaran hak-hak keuangan; 3) Sosialisasi

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

tentang

pengelolaan administrasi keuangan negara; 4) Penyusunan survey tingkat kepuasan Anggota DPD RI dan pegawai Sekretariat Jenderal

atas

ketepatan waktu pemenuhan hak-hak

keuangan Anggota DPD RI dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI; 5) Penyusunan Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Belanja Pegawai dan Validasi Data Aplikasi Gaji; 6) Pengelolaan Sistem Informasi Bendahara; 7) Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Administrasi Belanja Pegawai; 8) Verfikasi data/dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang

pengelolaan

administrasi

keuangan

negara; 9) Koordinasi secara intensif dengan unit kerja, K/L terkait, dan pihak ketiga; 10) Monitoring dan Evaluasi; dan 11) Mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah berupa anggaran dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini. Anggaran yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 869.487.632,- atau sekitar 82,05% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan pegawai yang melaksanakan kinerja ini adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang keuangan.


93

Sasaran strategis_6 :

“Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”

Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan

terwujudnya dukungan administratif dan sarana prasarana yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Aspek yang cukup penting dalam tata kelola administrasi adalah kebutuhan pengembangan akuntabilitas Sekretariat Jenderal DPD RI. Tata kelola

administrasi

dimaksud

meliputi

upaya

peningkatan

pelaporan

akuntabilitas aparatur dan transparansi laporan keuangan. Capaian kinerja terkait dengan akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI, opini BPK, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI dapat memberikan kepercayaan dari Anggota dan Alat Kelengkapan DPD terhadap Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai unsur pendukung DPD dan menunjukkan tata kelola administrasi yang andal. Capaian indikator kinerja sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPD RI pada

tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.7 berikut :


94

Tabel 3.7. sasaran strategis_6 “Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” NO

1

2 3

INDIKATOR KINERJA

Nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB Opini BPK Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB

2014

2013

2012

2011

2010

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

B

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

C

C

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

70

64,62

92,31

68

100

-

-

-

-

-

-

95

Dari tabel 3.7. sasaran strategis_6 “terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, (d) penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (f) program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu : 6.1. Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB Indikator

kinerja

nilai

akuntabilitas

kinerja

dari

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan alat untuk mengukur capaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Peraturan Akuntabilitas

Presiden Kinerja

Nomor Instansi

29

Tahun

Pemerintah

2014

tentang

mengatur

Sistem bahwa

penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen DPD RI dilakukan dengan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPD RI setiap tahunnya, yang ruang lingkupnya mencakup Renstra Setjen DPD RI, Perjanjian Kinerja Setjen DPD RI, Pengukuran Kinerja Setjen DPD RI melalui pengumpulan dan pengelolaan data kinerja, serta analisa capaian kinerja Setjen DPD RI.


96

Pada tahun 2014, Setjen DPD RI telah melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2013 dan telah

menyerahkan

Laporan

Kinerja tersebut

kepada

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Maret 2014 atau tepat waktu. Dan pada tahun yang sama telah dilakukan penilaian

akuntabilitas

kinerja

Setjen

DPD

RI

oleh

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari hasil evaluasi tersebut, Setjen DPD RI mendapat nilai 59.84 (CC). Dari tabel 3.7 dapat diketahui bahwa nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah nilai dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tetap dalam kategori nilai yang sama, CC (cukup baik). Nilai akuntabilitas pada tahun 2014 adalah CC (59,84), tahun 2013 CC (58,19), tahun 2012 adalah CC (55,75), tahun 2011 adalah CC (51,75), dan tahun 2010 adalah C (45,89). Apabila dilihat dari tahun ke tahun nilai hasil akuntabilitas kinerja Setjen DPD RI mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa Setjen DPD RI terus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang akuntabel. Capaian nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kemenpan dan RB selama tahun 2010-2014 yang sesuai dengan target jangka menengah hanya pada tahun 2011 yaitu CC. Target capaian B dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 belum tercapai karena akuntabilitas kinerja Setjen DPD RI sebagai unsur pendukung lembaga legislatif masih tergantung pada dinamika perkembangan politik DPD RI. Program yang dilakukan untuk mencapai nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan dan RB adalah program dukungan manajemen dan tugas lainnya melalui kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPD RI. Dalam pelaksanaan kegiatannya, masih adanya perbedaan pemahaman dari beberapa unit kerja tentang hasil penilaian akuntabilitas kinerja Setjen DPD RI sehingga perlu diadakan pendidikan dan pelatihan penyusunan Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

97

Laporan Kinerja sebagai penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam menyusun laporan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 sebesar Rp. 74.590.000 atau sekitar 99.45% dari target anggaran yang telah ditetapkan. Capaian realisasi anggaran hampir 100% menunjukkan perencanaan dalam penyusunan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

6.2. Indikator Kinerja Opini BPK Indikator kinerja opini BPK merupakan alat untuk mengukur capaian sasaran

strategis

terwujudnya

akuntabilitas

kinerja

dan

keuangan

Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Kriteria pemberian opini BPK menurut penjelasan pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2004 merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kreteria; (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP); (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap perundang-undangan;dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Sekretariat Jenderal DPD RI menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini tertinggi dari BPK adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang salah satu syaratnya adalah penilaian atas capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan memperoleh nilai standar tertinggi dari Kementerian dan Keuangan.


98

Untuk

mendukung

hal

tersebut,

Sekretariat

Jenderal

telah

melaksanakan kegiatan review atas laporan keuangan DPD tersebut dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan dalam hal terdapat kesalahan pencatatan/pembukuan, sebelum laporan keuangan tersebut diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan dan menjadi counterpart tim audit BPK. Pada tahun 2014, Sekretariat Jenderal DPD RI memperoleh opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2013. Artinya, Sekretariat Jenderal telah memperoleh Opini WTP dari BPK RI selama 8 (delapan) tahun berturut-turut, sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013. Hal ini dikarenakan

(1)

Sekretariat Jenderal DPD RI telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntasi; (3) Sekretariat Jenderal DPD RI didukung oleh pegawai yang menguasai permasalahan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penatausahaan dan tata pembukuan keuangan negara; dan (4) prinsip intoleransi terkait dengan pertanggungjawaban dan prosedur

keuangan yang

dilakukan oleh

Sekretariat Jenderal DPD RI dinilai wajar oleh BPK. Program yang dilakukan untuk mencapai opini dari BPK adalah program dukungan manajemen dan tugas lainnya melalui kegiatan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah pegawai yang memiliki keahlian dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar administrasi pemerintah.

6.3. Indikator Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB Indikator kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kemenpan RB merupakan alat untuk mengukur capaian Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

99

sasaran

strategis

terwujudnya

akuntabilitas

kinerja

dan

keuangan

Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Capaian indikator kinerja PMPRB didapat dari penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penilaian tersebut melalui pengisian beberapa pertanyaan dalam PMPRB secara online dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Model PMPRB memfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dikaitkan dengan ‘Hasil Yang Diharapkan’ sebagaimana tercantum di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 (PerMenPAN dan RB No. 20 Tahun 2010), dan juga dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010). PMPRB Online akan memudahkan dan mempercepat proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB yang dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan Data, Evaluasi Data, dan Monitoring serta memudahkan proses Saling Belajar (Bench Learning) secara Real Time Online. Pada tahun 2014, Setjen DPD RI telah melaksanakan PMPRB tahun 2013 dengan tepat waktu, dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian indikator kinerja PMPRB Setjen DPD RI sebesar 92,31% dengan realisasi nilai 64,62 dari target nilai 70. Dari tabel 3.7 dapat dilihat bahwa Capaian indikator kinerja PMPRB pada tahun 2014 hanya dibandingkan dengan tahun 2013 karena indikator kinerja ini baru dilaksanakan pada tahun 2013. Capaian indikator pada Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

100

tahun 2014 sebesar 92,31% dan pada tahun 2013 sebesar 100% (realisasi nilai 68 dari target nilai 68). Penurunan capaian indikator ini disebabkan karena banyaknya item penilaian yang belum dilaksanakan di Sekretariat Jenderal DPD RI, serta bukti fisik dari pelaksanaan masing-masing item penilaian yang kurang lengkap. Program yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja PMPRB dari Kemenpan dan RB adalah program dukungan manajemen dan tugas lainnya melalui kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, masih terdapat beberapa hambatan dan telah diupayakan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu : 1. Melakukan evaluasi terhadap nilai yang telah dicapai dalam Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi online; 2. Melaksanakan program–program yang terdapat dalam item Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi online; 3. Mengarsipkan seluruh bukti kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai dokumen pendukung dalam item penilaian. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam menyusun PMPRB Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 sebesar Rp. 57.278.627 atau sekitar 98% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memilki kompetensi di bidang audit/pengawasan.


101

Sasaran strategis_7 :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI”

FOTO/GAMBAR

Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya dukungan administratif dan sarana prasarana yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI pada tahun 2014 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.8 berikut :


102

Tabel 3.8. sasaran strategis_7 “Meningkatnya Kualitas Layanan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPD RI” NO

1

2

INDIKATOR KINERJA

Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan. Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan.

2014

2013

2012

2011

2010

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

84%

84

94%

94

100%

110,5

66%

110

75%

93,75

100%

71%

71

65%

65

91%

100,08

66%

330

6%

45,45

103

Dari tabel 3.8. sasaran strategis_7 “Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPD RI” dapat

dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b) perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sekretariat

Jenderal

tahun

2010-2014,

(d)

penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah

dilakukan,

(e)

efisiensi

penggunaan

sumber

daya,

dan

(f)

program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu : 7.1 Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan. Indikator persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Capaian persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan didapat dari pemenuhan permintaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara meliputi : 1)

Penyediaan

peralatan

penunjang

operasional

kantor

berupa

peralatan elektronik, mebelair dan perlengkapan perkantoran lainnya; 2)

Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor terdiri dari pemeliharaan bangunan, pertamanan, perumahan dinas pimpinan, peralatan elektronik, mebelair dan perlengkapan perkantoran lainnya;

3)

Penyediaan layanan kebutuhan operasional perkantoran.


104

Pada tahun 2014 diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara telah memiliki capaian 84% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian target tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran kepada DPD RI belum memenuhi capaian yang diharapkan. Dari tabel 3.8 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Capaian indikator pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun 2013 (94%), sebesar 26,5% dari tahun 2012 (110,5%), sebesar 26% dari tahun 2011 (110%), dan sebesar 9,75% dari tahun 2010 (93,75%). Penurunan capaian indikator pada tahun 2014 terjadi karena permintaan terhadap kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara berkurang dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Target jangka menengah dalam renstra Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2010-2014 sampai dengan tahun 2014 belum tercapai dikarenakan adanya kebijakan efisiensi/penghematan anggaran dari pemerintah. Program yang dilakukan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di ibukota negara. Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara pada tahun 2014 sebesar Rp. 19.641.796.470,- atau sekitar 84% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa. Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

105

7.2 Indikator Kinerja Persentase

pemenuhan kebutuhan pengadaan

sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan Indikator persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Capaian persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan didapat dari pemenuhan permintaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi meliputi : 1) Penyediaan kantor sementara DPD RI di ibu kota provinsi pada 33 (tiga puluh) provinsi dengan cara pinjam pakai gedung dari Pemerintah Daerah Provinsi dan dengan cara sewa; 2) Penyediaan peralatan penunjang operasional kantor DPD pada Kantor Sementara DPD RI di ibukota provinsi berupa peralatan elektronik, mebelair dan perlengkapan perkantoran lainnya; 3) Penyediaan layanan perkantoran yang terdiri dari layanan langganan daya dan jasa, layanan kebutuhan barang pakai habis dan penyediaan kendaraan operasional; 4) Pemeliharaan gedung/kantor, cleaning service, pemeliharaan peralatan penunjang operasional kantor DPD dan perlengkapan perkantoran lainnya. Pada tahun 2014 diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi telah memiliki capaian 71% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian target

tersebut

menunjukkan

bahwa


106

Sekretariat

Jenderal

dalam

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran kepada DPD RI belum memenuhi capaian yang diharapkan. Dari tabel 3.8 dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Capaian indikator pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota Provinsi pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 6% dari tahun 2013 (65%), penurunan sebesar 29,08% dari tahun 2012 (100,08%), penurunan sebesar 259% dari tahun 2011 (330%), dan kenaikan sebesar 25,55% dari tahun 2010 (45,45%). Pada tahun 2011, memiliki capaian 330% karena permintaan terhadap kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi dimulai pada tahun 2011 diseluruh provinsi, dan target yang ditetapkan kecil (20%). Target jangka menengah dalam renstra Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2010-2014 sampai dengan tahun 2014 belum tercapai dikarenakan adanya kebijakan efisiensi/penghematan anggaran dari pemerintah. Program yang dilakukan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di ibukota provinsi . Sumber daya yang digunakan dalam mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.857.944.940,- atau sekitar 71% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa.


107

Sasaran strategis_8 : “Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI”

FOTO/GAMBAR

Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI merupakan salah satu sasaran untuk mencapai tujuan terwujudnya dukungan administratif dan sarana prasarana yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI. Sasaran dan tujuan ini menggambarkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI. Data dan informasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga perwakilan karena merupakan dasar bagi DPD RI dalam mengambil kebijakan/keputusan. Oleh karenanya, Sekretariat Jenderal DPD RI telah menggunakan sistem informasi manajemen dalam pengelolaan data dan informasi. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

DPD

RI

pada

tahun

2014

dengan

membandingkan antara target dan realisasi kinerja, serta perbandingan realiasasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010 terdapat pada tabel 3.9 berikut :


108

Tabel 3.9. sasaran strategis_8 “Terwujudnya Kapasitas Layanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI” NO

1

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD

2014

2013

2012

2011

2010

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

REALISASI

CAPAIAN (%)

10 SIM

10 SIM

100

10 SIM

100

10 SIM

100

10 SIM

100

9 SIM

100

109

Dari tabel 3.9. sasaran strategis_8 “Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI” dapat dilakukan analisis capaian terhadap masing-masing indikator

kinerja terkait dengan (a) capaian kinerja tahun 2014, (b)

perbandingan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010, (c) perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2010-2014, (d) penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan, (e) efisiensi penggunaan sumber daya, dan (f) program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian. Berikut ini analisis dari indikator kinerjanya, yaitu : 8.1 Indikator Kinerja Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD Indikator Jumlah SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD merupakan alat ukur pencapaian sasaran strategis terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPD RI.

Capaian jumlah SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD didapat dari perbandingan jumlah realisasi jumlah SIM yang digunakan dengan seluruh jumlah SIM yang ditargetkan. Sistem Informasi Manajemen merupakan media teknologi informasi berupa aplikasi yang dapat membantu fungsi, tugas dan kinerja baik kedewanan maupun kesekretariatan. Dengan menggunakan SIM proses pengolahan data dan informasi dapat lebih efektif dan efisien. SIM di host (pasang) pada perangkat server (terpusat) yang dapat dengan mudah diakses oleh user (Pimpinan, Anggota, Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dan masyarakat) yang terhubung jaringan komputer. Pada tahun 2014, indikator SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD memiliki capaian 100%, terealisasi 10 (sepuluh) SIM yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPD dalam mendukung


110

pelaksanaan tugas DPD dari target 10 (sepuluh) SIM yang ditetapkan. Sepuluh SIM yang digunakan pada tahun 2014, yaitu : 1) Website DPD RI 2) Email DPD RI 3) Sistem Informasi Budget Office 4) Sistem Aspirasi Masyarakat Daerah 5) Sistem Informasi Law Center 6) Sistem Informasi Perpustakaan 7) Sistem Pengolah Risalah (iPerisalah) 8) Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 9) Sistem Informasi Kepegawaian 10) Sistem Informasi Pengolah Absensi Pegawai Dari tabel 3.9 dapat diketahui perbandingan capaian indikator jumlah SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD tahun 2014 dengan tahun 2013, 2012, 2011, dan 2010. Target kinerja dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 memiliki capaian 100% dengan realisasi 10 (sepuluh) SIM yang digunakan dari target 10 (sepuluh) SIM yang telah ditetapkan. Tahun 2010 juga memiliki capaian sebesar 100% realisasi 9 (Sembilan) SIM yang digunakan dari target 9 (sembilan SIM yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan terhadap indikator jumlah SIM yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD sangat baik. Program yang dilakukan untuk indikator SIM yang digunakan dalam mendukung

pelaksanaan

manajemen

dalam

tugas

pelaksanaan

DPD tugas

adalah lainnya,

program dengan

dukungan kegiatan

pengembangan dan pemeliharaan SIM. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat penunjang SIM yaitu (1) terkadang terjadi kerusakan akibat beberapa faktor seperti tidak stabilnya kelistrikan maupun load factor Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014

111

(beban trafik data). Selain itu terdapat pula ancaman virus maupun worm komputer yang mengakibatkan terhambatnya komunikasi data baik trafik unduh maupun trafik unggah; (2) alih penggunaan oleh user dimana yang awalnya menggunakan sistem manual beralih ke sistem informasi melalui perangkat

komputer.

Banyak

user

yang

belum

terbiasa

dengan

penggunaan sistem akan sulit melakukan peralihan, namun dapat diantisipasi

dengan

adanya

pelatihan terhadap

SIM tersebut dan

penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penggunaan sistem. Sumber daya yang digunakan mencapai target indikator ini adalah anggaran dan pegawai. Anggaran yang digunakan dalam pengembangan SIM yang digunakan pada tahun 2014 sebesar Rp. 196.680.000,- atau sekitar 61% dari target anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki kompetensi di bidang data dan informasi.

B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai 8 (delapan) sasaran Sekretariat Jenderal DPD RI melalui program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi, program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI yaitu sebesar Rp. 115.875.480.488,Sekretariat Jenderal DPD RI dalam melaksanakan program-program tersebut menggunakan sumber dana DIPA pada Satuan Kerja DPD RI dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI Pagu Definitif Tahun 2014. Berdasarkan alokasi anggaran DIPA, pagu dan realisasi anggaran per program dapat dirinci seperti pada Tabel 3.10.


112

TABEL 3.10. REALISASI ANGGARAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN SASARAN STRATEGIS SETJEN DPD RI TAHUN 2014 No. 1

2

SASARAN

PROGRAM

PAGU ANGGARAN

Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

1. program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi

Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI


2. program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya

2. program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya 3

4

5

6

7

8

Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen di daerah pemilihan

program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya

Terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI


Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI


Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI


Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI

Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI


2. program dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya


113

%

73.681.568.000,-

70.635.372.270,-

95,87%

14.129.835.000,-

12.292.262.491,-

86,99%

256.050.000,-

229.499.175,-

89,63%

682.980.000,-

658.775.200,-

96,46%

5.910.600.000,-

3.231.281.315,-

54,67%

133.400.000,-

131.868.627,-

98,85%

35.827.460.000,-

28.499.741.410,-

79,55%

321.600.000,-

196.680.000,-

61,15%

130.943.493.000,-

JUMLAH

REALISASI

115.875.480.488,-

88.49%

Realisasi anggaran Capaian Kinerja sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2014 sebesar Rp 115.875.480.488,- (seratus lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 88,49% dari anggaran sebesar Rp. 130.943.493.000 (seratus tiga puluh miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah). Realisasi anggaran capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.150.594.278,- (tujuh miliar seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 6 % dari realisasi anggaran tahun 2013 sebesar 108.724.886.210,(Seratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah). Rincian per sasaran dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja tahun 2014 (lampiran 5).


114

BAB IV

PENUTUP

Semakin berkembangnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI seiring dengan dinamika politik yang terjadi baik di internal maupun ekternal lembaga DPD RI maka upaya penguatan kelembagaan kesekretariatan DPD RI, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas SDM, serta dukungan kelengkapan kerja perlu terus dilakukan dengan sistematis dan terukur. Capaian kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI selama tahun 2014 tercatat berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 yang mencakup 8 (delapan) sasaran utama, secara umum telah memberikan gambaran capaian kinerja yang baik, ratarata tingkat capaian sasaran sebesar 94.47% dengan realisasi anggaran sebesar 88,49%. Komitmen kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2014 dalam memberikan dukungan teknik administratif dan keahlian terhadap Anggota DPD RI khususnya dan DPD RI umumnya disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014, yang kemudian ditekadkan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 dan diukur dalam capaian kinerja sasaran untuk akhirnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LAK) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 dimana Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010-2014, PK Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014, dan Pengukuran Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2014 mengalami revisi pada tahun 2014 karena pergantian periodisasi Pimpinan dan Anggota DPD RI, disamping mutasi di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI. Sekretariat Jenderal DPD RI akan senantiasa melakukan evaluasi atas hambatan yang dialami serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah baik. Beberapa langkah perbaikan ke depan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain adalah :


115

a) Peningkatan kualitas dukungan teknis administratif yang tertib dan akuntabel; b) Peningkatan profesionalisme SDM aparatur dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI; c) Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Dengan demikian, diharapkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian kepada DPD RI akan terus meningkat di masa yang akan datang.


116

LAMPIRAN

Lampiran 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012

SEKRETARIS JENDERAL WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

INSPEKTORAT

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIRO SEKRETARIAT PIMPINAN

BIRO PERSIDANGAN I

BIRO PERSIDANGAN II

BRIO ADMINISTRASI

BIRO UMUM

PUSAT DATA DAN INFORMASI

PUSAT KAJIAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN DAN HUKUM

BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA

BAGIAN SEKRETARIAT KETUA DPD RI

BAGIAN SEKRETARIAT KOMITE I

BAGIAN SEKRETARIAT KOMITE II

BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN PENGADAAN DAN INVENTARISASI

BIDANG DATA

BIDANG HUBUNGAN DAERAH WILAYAH BARAT

BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN

BAGIAN ADMINISTRASI GAJI DAN TUNJANGAN

BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPD RI BIDANG I

BAGIAN SEKRETARIAT KOMITE III

BAGIAN SEKRETARIAT KOMITE IV

BAGIAN KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN PEMELIHARAAN

BIDANG INFORMASI

BIDANG HUBUNGAN DAERAH WILAYAH TENGAH

BIDANG KAJIAN HUKUM

BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PERJALANAN DINAS

BAGIAN SEKRETARIAT WAKIL KETUA DPD RI BIDANG II

BAGIAN SEKRETARIAT PPUU

BAGIAN PERSIDANGAN PARIMURNA / SET PANMUS

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANAN

BAGIAN AKOMODASI DAN ANGKUTAN

BIDANG PEMBERITAAN DAN MEDIA VISUAL

BIDANG HUBUNGAN DAERAH WILAYAH TIMUR

BIDANG KAJIAN KLARIFIKASI

BAGIAN PEMBUKUAN DAN VERIVIKASI

BAGIAN PROTOKOL

BAGIAN SEKRETARIAT KELOMPOK DPD DI MPR/PANSUS

BAGIAN SEKRETARIAT BADAN KEHORMATAN


BAGIAN PENGAMANAN






BAGIAN SEKRETARIAT PHAL

BAGIAN SEKRETARIAT PANITIA AKUNTABILITAS PUBLIK


BAGIAN RISALAH



LAMPIRAN 2

Struktur Organisasi Kantor DPD RI di Provinsi

Kantor DPD RI di Provinsi Tenaga Ahli

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PELAYANAN TEKNIK DAN PERSIDANGAN

SUBBAGIAN KOMUNIKASI PUBLIK, DATA DAN INFORMASI

Kelompok Jabatan Fungsional

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

LAMPIRAN 3

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) Tahun 2010 - 2014 SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Visi : Profesional dan Andal dalam Memberikan Dukungan Administratif dan Keahlian bagi Pelaksanaan Tugas Konstitusional DPD RI Misi : 1. Optimalisasi dukungan keahlian dan teknis persidangan DPD RI 2. Membangun SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas 3. Meningkatkan kapasitas organisasi Sekretariat Jenderal dan sarana prasarana 4. Membangun pemahaman masyarakat luas tentang keberadaan DPD RI Tujuan

Sasaran

No Uraian 1

Terwujudnya dukungan teknis dan keahlian yang profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Uraian

Indikator 1 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap dukungan teknis Setjen DPD RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

2 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap dukungan keahlian Setjen DPD RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

1


Target Jangka Menengah Indikator

Kebijakan 2010

2011

2012

2013

2014

1

Tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan

100%

100%

100%

100%

100%

2

Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan

100%

100%

100%

100%

100%

3

Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI

100 % (33 Draf Keputusan)





4

Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI






5

Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI






Meningkatkan penyelenggaraan fungsi legislasi pertimbangan, pengawasan DPD, dan pengembangan kerja sama kegiatan pengelolaan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah; Meningkatkan Kualitas dukungan teknis dan substansi materi dalam penyelenggaraan rapat/sidangsidang alat kelengkapan Meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan penyusunan legislasi. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dukungan penyusunan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan RUU. Meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPD RI

Program Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi

Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi

Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi

2


6

Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI

_





Meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan fungsi representasi lembaga DPD RI


7

Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI





100% (8 Draf Keputusan)

Meningkatkan dukungan terhadap penyusunan pedoman tata kerja/ non RUU lembaga DPD RI


8

Jumlah draft Risalah Rapat DPD RI

415 Risalah

400 Risalah

400 Risalah

200 Risalah

200 Risalah

Meningkatkan dukungan terhadap risalah persidangan

9

Persentase Kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan

100% (16 Kajian)

100% (26 Kajian)

100% (16 Kajian)

100% (17 Kajian)

100% (28 Kajian)

10

Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi

_

_

_

_

20%

11

Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional

_

_

_

_

20%

12

Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa

100%

100%

100%

100%

100%

13

Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri

100%

100%

100%

100%

100%

Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi Meningkatkan Program Pengkajian dukungan aspirasi manajemen masyarakat dan dalam daerah pelaksanaan tugas lainnya DPD RI Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi Meningkatkan Program Publikasi hasil dukungan kajian Sekretariat manajemen Jenderal DPD. dalam pelaksanaan tugas lainnya Meningkatkan Program kegiatandukungan kegiatan manajemen publikasi hasil dalam kajian Sekretariat pelaksanaan Jenderal DPD. tugas lainnya DPD RI Peningkatan Program kualitas dan dukungan kuantitas manajemen kehumasan. dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI Meningkatkan Program kerja sama luar penguatan negeri/partisipasi kelembagaan pada sidang DPD dalam parlemen sistem internasional. demokrasi

2

Terwujudnya dukungan administratif dan sarana prasarana yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

3 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap dukungan administratif Setjen DPD RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

4 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

14

Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatkan kualitas dukungan kegiatan Pimpinan

Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi Pengelolaan Program aspirasi dukungan masyarakat dan manajemen daerah dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI Menyelenggarak Program an diklat sesuai dukungan dengan manajemen kebutuhan dalam Setjen DPD RI pelaksanaan tugas lainnya DPD RI

3

Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen didaerah pemilihan

15

Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan solusi permasalahan daerah.

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4


16

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural

(pim II) 80 % (pim III) 75 % (pim IV) 85 %





17

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis

100%

100%

100%

100%

100%

18

Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

Menyelenggarak an layanan administratif perkantoran yang tertib dan tepat waktu

19

Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI

100%

100%

100%

100%

100%

Pemenuhan hakhak keuangan Anggota tepat waktu


20

Nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB

CC

CC

B

B

B

21

Opini BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

22

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB

68

70


23

Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan.

24

Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan.

5

6

7


80%

60%

90,45%

100%

100%

13,20%

20%

90,92%

100%

100%

Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI

Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI Menerapkan Program SAKIP sesuai dukungan peraturan manajemen Monitoring dan dalam evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraa tugas lainnya DPD RI n Pengawasan intern Pemenuhan kebutuhan saran dan prasaran kerja

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI

8


25


9 SIM

10 SIM

10 SIM

10 SIM

10 SIM

Peningkatan wawasan teknologi informasi.


LAMPIRAN 4 a PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif

: Sekretariat Jenderal DPD RI : 2014 INDIKATOR KINERJA 2

Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI

TARGET 3

PROGRAM 4

ANGGARAN 5

18 judul

Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi

2.595.000.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI

10 Keputusan

52.494.520.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang Pajak, Pendidikan dan agama yang disampaikan kepada DPR RI

18 Keputusan

15.846.010.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI

2 Keputusan

4.127.340.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI

1 keputusan

345.000.000

SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2

TARGET 3

Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung

10 Kajian

Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI

4 keputusan

Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit kerja pendukung

Terwujudnya kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

PROGRAM 4

ANGGARAN 5

3.724.600.000


2 kajian

2.471.970.000

1.480.000.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI

20 Keputusan


20.445.320.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja / non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI

6 keputusan

Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara

3.804.260.000

Persentase pemenuhan kebutuhan ruang Kantor DPD di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD

100%

Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan

100 %

60.000.000.000

5.365.000.000

SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2

Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota Provinsi dan Renovasi gedung kantor sementara DPD RI yang sesuai format standar yang ditetapkan

TARGET 3

PROGRAM 4

100 %

Jumlah SOP yang digunakan oleh unit kerja di kantor pusat maupun di daerah

15 SOP

Jumlah SIM yang digunakan oleh unit kerja

6 SIM

1.155.030.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya

135.000.000

745.000.000

Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI

Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti oleh DPD RI


2.300.000.000

6.385.000.000

Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI

1 kali bilateral dan Penyempurnaan dan Jumlah lembaga perwakilan negara 7 kali multilateral Penguatan lain yang mendapat sosialisasi peran 2 kali forum Internasional Kelembagaan dan fungsi DPD RI Demokrasi WTP Dukungan Manajemen Opini BPK dan Pelaksanaan tugas lainnya Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB

Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM

Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai keseluruhan

154 laporan

ANGGARAN 5

B 100 %

1.532.680.000

138.000.000 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya

810.000.000

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Penguatan kapasitas sekretariat lembaga perwakilan

INDIKATOR KINERJA 2

TARGET 3

PROGRAM 4

ANGGARAN 5

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)

Pim II : 100 % Pim III : 100 % Pim IV : 100 %

105.000.000

Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3

S1 : 3 orang S2 : 30 orang S3 : 1 orang

1.300.000.000

Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri

10 Orang

320.000.000

Prosentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal

100 %

135.000.000

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 187.759.730.000,-

Jakarta, Januari 2014 Sekretaris Jenderal DPD RI

Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto NIP. 195711251983031001

LAMPIRAN 4 b REVISI I PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif

: Sekretariat Jenderal DPD RI : 2014 INDIKATOR KINERJA 2

Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI

TARGET 3

PROGRAM 4

ANGGARAN 5

18 judul


1.193.390.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD RI yang disampaikan kepada DPR RI

6 Keputusan

21.564.979.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD RI terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang Pajak, Pendidikan dan agama yang disampaikan kepada DPR RI

10 Keputusan

2.361.483.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI

1 Keputusan

1.157.310.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI

1 keputusan

319.800.000

SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2

TARGET 3

Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung

3 Kajian

Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI

4 keputusan

Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit kerja pendukung

Terwujudnya kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

PROGRAM 4

ANGGARAN 5

582.810.000


2 kajian

1.178.850.000

1.045.000.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI

17 Keputusan


8.473.505.000

Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja / non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI

7 keputusan

Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara

3.474.660.000

Persentase pemenuhan kebutuhan ruang Kantor DPD di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD

100%

Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan

100 %

42.730.000.000

2.740.000.000

SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2

Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota Provinsi dan Renovasi gedung kantor sementara DPD RI yang sesuai format standar yang ditetapkan

TARGET 3

PROGRAM 4

100 %

Jumlah SOP yang digunakan oleh unit kerja di kantor pusat maupun di daerah

15 SOP

Jumlah SIM yang digunakan oleh unit kerja

6 SIM

1.200.000.000


-

745.000.000

Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI

Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti oleh DPD RI


1.800.000.000

5.700.000.000

Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI

1 kali bilateral dan Penyempurnaan dan Jumlah lembaga perwakilan negara 6 kali multilateral Penguatan lain yang mendapat sosialisasi peran 1 kali forum Internasional Kelembagaan dan fungsi DPD RI Demokrasi WTP Dukungan Manajemen Opini BPK dan Pelaksanaan tugas lainnya Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB

Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM

Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai keseluruhan

154 laporan

ANGGARAN 5

B 100 %

1.532.680.000

75.000.000 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya

708.800.000

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Penguatan kapasitas sekretariat lembaga perwakilan

INDIKATOR KINERJA 2

TARGET 3

PROGRAM 4

ANGGARAN 5

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)

Pim II : 100 % Pim III : 100 % Pim IV : 100 %

44.250.000

Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3

S1 : 3 orang S2 : 30 orang S3 : 1 orang

1.184.260.000

Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri

9 Orang

222.460.000

Prosentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal

100 %

58.400.000

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 100.092.637.000,Jakarta, Juli 2014 Sekretaris Jenderal DPD RI


LAMPIRAN 4 c

REVISI II PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2014 Sasaran Strategis 1 1 Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Indikator Kinerja

1

2 Tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan

Target

Program

Anggaran (Rp)

3

4 Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI

5

100%

2

Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alatalat kelengkapan

100%


6,339,760,000

3




53.329.776.000

4

Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan/peratu ran DPD RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/peratu ran DPD RI Jumlah draft Risalah Rapat DPD RI



10.784.666.000



1.412.271.000



243.698.000



1.327.397.000

200 Risalah


244,000,000

5

6

7

8

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

2 Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI

Indikator Kinerja

9

4 Terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

5 Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Program

3

4

100% (28 Kajian)

Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem Demokrasi

Anggaran (Rp) 5 4,641,136,000

20%


_

20%


_

100%


-

100%

Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi


100%

Program penguatan kelembagaan DPD dalam sistem demokrasi

15 Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan dalam 16 analisis Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural

4 Lap


256,050,000



64.480.000

10 Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi 11 Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional 12 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa 13 Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri 14

3 Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen didaerah pemilihan

2 Persentase Kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan

Target

17 Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis 18 Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran

8.824.635.000

618,500,000

100% 191 orang

100%

5.305.200.000


4,851,000,000,-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI 6 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

2 19 Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak20 hak Nilaikeuangan akuntabilitas

21 Opini BPK 22 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB

WTP 70

7 Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

23 Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan.

100%

24 Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan.

100%

25 Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD

10 SIM

8 Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Target 3 100%

B

kinerja dari Kemenpan RB

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 130,943,493,000

Program

Anggaran (Rp)

4 Program dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas lainnya DPD RI

5 1.059.600.000

75.000.000


58,400,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI

23.301.500.000

12.525.960.000


Jakarta, Oktober 2014 Sekretaris Jenderal DPD RI


321.600.000

LAMPIRAN 4 d

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI 2014 Sasaran Strategis 1 1 Terwujudnya dukungan teknis dan substansi/materi persidangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Indikator Kinerja

1

2 3

4

5

6

7

2 Terwujudnya dukungan terhadap penguatan kelembagaan DPD RI

2 Tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI

3 100%

100% 100 % (48 Draf Keputusan) 100 % (20 Draf Keputusan) 100 % (5 Draf Keputusan) 100 % (1 Draf Keputusan) 100% (8 Draf Keputusan)

8 9

Jumlah draft Risalah Rapat DPD RI Persentase Kajian yang digunakan sebagai background paper oleh alat kelengkapan

200 Risalah 100% (28 Kajian)

10

Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan solusi permasalahan daerah.

20%

11 12

13

14 3 Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen didaerah pemilihan

15

4 Terwujudnya profesionalitas kompetensi dan integritas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

16

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural

17

5 Terwujudnya layanan administrasi perkantoran dan keuangan yang tertib dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

18

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran

19

6 Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI yang transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Target

20

21 22

20% 100%

100%

100% 4 Lap

(pim II) 100 % (pim III) 100 % (pim IV) 100 % 100% (191 orang) 100%

Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI Nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB

100%

Opini BPK Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB

WTP 70

B

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya dukungan teknis dan 7 Meningkatnya kualitas layanan sarana substansi/materi persidangan dalam dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

Indikator Kinerja

23

24

8 Terwujudnya kapasitas layanan data dan informasi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI

25

Program 1 Program penguatan kelembagaan DPD dalam

Target

2 Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan. Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan. Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD

3 100%

100%

10 SIM

Anggaran Rp. 93,722,003,000

sistem demokrasi 2 Program dukungan manajemen dan dukungan

Rp. 1,394,030,000

tugas lainnya 3 Program peningkatan sarana dan prasarana

Rp. 35,827,460,000

aparatur DPD RI

Jakarta, 1 Desember 2014 Sekretaris Jenderal DPD RI


LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA SETJEN DPD RI 2014 2014 Sasaran Strategis 1


Kinerja

Indikator Kinerja

Anggaran (Rp)

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

6,339,760,000

4,162,835,004

65,7%

1

Tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan

100%

100%

100%

2

Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alatalat kelengkapan

100%

100%

100%

3




100%

53.329.776.000

4

Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan/peratur an DPD RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/peratur an DPD RI



100%

10.784.666.000



100%

1.412.271.000

994.610.160

70,4%



100%

243.698.000

209.106.408

85,8%



100%

1.327.397.000

919.858.905

69,3%

5

6

7

50.400.738.029

94,5%

9.505.489.788 88,1%


200 Risalah

363 Risalah

182%

244,000,000

100% (28 Kajian)

100% (28 Kajian)

100%

4,641,136,000

10

Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi

20%

_

_

_

_

_

11

Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri

20%

15%

75%

_

_

_

100%

110%

110%

-

-

-

100%

78,57%

78,57%

5.305.200.000

4.445.104.106

83,78

8.824.635.000

7.847.158.385

89%

8

9

2


12

13

88,20%

4.227.463.792 91,09%

14


100%

100%

100%

Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis dalam Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural

4 Lap

3 Lap

75%


(Pim II) 90 % (Pim III) 97,14% (Pim IV) 97.50%

100% (191 orang)

109,4% (209 orang)

109,40%

618,500,000

594,295,200

96,08%

100%

100%

100%

4,851,000,000,-

2,361,793,683

48,70%

3

Terwujudnya efektivitas hubungan antara DPD RI dengan konstituen didaerah pemilihan

15

4


16


18

5

215,270,184

17

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran

256,050,000

64.480.000

229,499,175

64.480.000

89,60%

100%

90 % 97,14% 97.50%

19

6

7

8

Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hakhak Nilaikeuangan akuntabilitas

100%

100%

100%

B

CC

CC


20

21 22

Opini BPK Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB

WTP 70

WTP 64,62

WTP 92,31%


23

Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan.

100%

84%

24

Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan.

100%

25


10 SIM


1.059.600.000

869.487.632 82,05%

75.000.000

74.590.000 99,45%

kinerja dari Kemenpan RB

58,400,000

57,278,627

98%

84%

23.301.500.000

19.641.796.470

84%

71%

71%

12.525.960.000

8.857.944.940

71%

10 SIM

100%

321.600.000

196.680.000

61%

LAMPIRAN 6

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI TAHUN 2010 - 2014 ----------1.

Nama Unit Organisasi

: Sekretaris Jenderal DPD RI

2.

Tugas

3.

Fungsi

: Menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI : a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI; b. pemberian dukungan administratif dan keahlian di bidang perundang-undangan, pertimbangan dan pengawasan dalam fungsi politik lembaga dan anggota DPD RI; c. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan administrasi, administrasi keanggotaan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan DPD RI.

4.

Indikator Kinerja Utama

:

NO

URAIAN

SUMBER DATA

1

2

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tingkat kepuasan anggota terhadap dukungan teknis dan substansi/materi persidangan Persentase penyelenggaraan rapat/sidang alat-alat kelengkapan Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi penganggaran yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan DPD RI terkait fungsi representasi yang digunakan sebagai Keputusan DPD RI Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI non RUU sebagai penunjang Tugas dan Fungsi DPD RI yang digunakan sebagai keputusan/ peraturan DPD RI

Rosid I Rosid II Rosid I Rosid II Rosid I Rosid II Rosid I Rosid II Rosid II Rosid II Rosid II

NO

URAIAN

SUMBER DATA

1

2

3

8. 9.


10.

Persentase hasil riset/kajian yang terpublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi Persentase hasil riset/kajian yang terdaftar dalam jurnal internasional Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap pemberitaan di media massa Tingkat pemenuhan kebutuhan lembaga DPD RI terhadap kerja sama dalam dan luar negeri

11. 12. 13.

14. 15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24.

25.

Tingkat pemenuhan interaksi pimpinan dengan lembaga negara di pusat Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan solusi permasalahan daerah. Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat struktural Persentase pegawai yang memiliki kompetensi diklat teknis Tingkat Kepuasan Anggota terhadap pelayanan administrasi perkantoran Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas ketepatan waktu pemenuhan hak-hak keuangan Anggota DPD RI Nilai akuntabilitas kinerja dari Kemenpan RB Opini BPK Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Negara (Jakarta) sesuai format standar yang ditetapkan. Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI di Ibukota Provinsi sesuai format standar yang ditetapkan. Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas DPD

Rosid II Puskada Rosid I Rosid II Pusjakum Puskada Pusjakum Puskada Pusjakum Pusdatin Setpim Rosid I Rorenkeu Setpim Puskada Romin Romin Romin Rorenkeu Romin Rorenkeu Inspektorat Roum

Roum Pusdatin

Jakarta, Februari 2015 Sekretaris Jenderal DPD RI, Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO NIP

Recommend Documents