Jakarta, 2 Februari 2015
PENDAHULUAN Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014 mengamanatkan Kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah untuk menjabarkan dan melaksanakan Stranas PPK melalui aksi PPK setiap tahun Aksi PPK Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Stranas PPK, yang dimulai dengan Inpres No. 9 Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun 2011, Inpres No. 1 Tahun 2013, dan Inpres No. 2 Tahun 2014
CAPAIAN INPRES 2/2014 – BERDASARKAN SISMON Total sub aksi = 969 B04
Sangat Memuaskan
B06
Memuaskan
B09
Perlu Perhatian
B12
Mengecewakan
Tidak ada Target
CAPAIAN B04, B06, DAN B09 TELAH DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN SERTA PIMPINAN K/L MASING-MASING CAPAIAN B12 AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PRESIDEN SERTA PIMPINAN K/L MASING-MASING. K/L YANG TARGETNYA TIDAK TERCAPAI HARUS SEGERA MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA. KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI INPRES 2/2014 : BNPP, BNPB, KOMNASHAM DAN DPD CAPAIAN INPRES 2/2014 AKAN DIPUBLIKASIKAN
TAHAPAN PENYUSUNAN AKSI PPK 2015
SEPTEMBER 2014 – JANUARI 2015
PENYUSUNAN DRAFT AWAL
• Identifikasi permasalahan korupsi dari berbagai sumber • Penyusunan masukan masyarakat sipil • Review Inpres 2/2014 • Penuangan aksi dalam F5K
USULAN AWAL DARI K/L
• Bappenas mengirimkan surat kepada K/L untuk masukan awal • 29 K/L menyampaikan usulan Aksi • Penjaringan masukan K/L
SERIAL DISKUSI
•
•
PENYUSUNAN DRAFT HASIL MASUKAN
5 FEBRUARI 2015
12 FEBRUARI 2015
KONFIRMASI K/L
PENYAMPAIAN DRAFT INPRES DAN AKSI PPK FINAL
FGD isu prioritas (Pertanahan, Tata Ruang, Kehutanan, Pajak, Bea Cukai, Perijinan, Pelayanan Publik, penegakan hukum, pengadaan barang jasa, kemaritiman, pertanian Pertemuan melibatkan K/L terkait, CSO, Organisasi Profesi
4
SUMBER DRAFT AKSI PPK TAHUN 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
RPJMN 2015-2019; Review pelaksanaan Aksi PPK Tahun sebelumnya (2013 - 2014); Usulan Kementerian/Lembaga; Usulan masyarakat sipil dan organisasi profesi; Rekomendasi hasil review UNCAC; Rekomendasi forum anti korupsi; Buku putih KPK; Masukan lainnya yang relevan dan signifikan, misalnya: masukan Ditsektor Bappenas, Rekomendasi SPAK
Catatan: Tidak seluruh masukan diakomodir. Kriteria aksi antara lain: aksi terkait erat dengan problem korupsi yang real di masing-masing Kementerian/Lembaga; berdampak signifikan terhadap perubahan internal ataupun eksternal; merupakan suatu percepatan (bukan rutinitas); merupakan aksi yang belum selesai atau perlu ditindaklanjuti dari aksi yang sebelumnya. Tidak duplikasi dengan program lainnya, misalnya NKB 12 K/L – KPK, korsup minerba 5
TITIK BERAT DRAFT AKSI PPK 2015
Aksi PPK Tahun 2015 menitikberatkan pada STRATEGI PENCEGAHAN, terutama terkait reformasi pelayanan perijinan dan pelayanan publik berbasis TI, penguatan sektor pajak, optimalisasi pengadaan barang/jasa, koordinasi aparat penegak hukum 6
PRIORITAS DRAFT AKSI PPK 2015
Kementerian Keuangan 12 Aksi
Kejaksaan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
22 Aksi
11 Aksi
86 Aksi
POLRI
Kementerian
25 Aksi
Hukum dan HAM 16 Aksi
7
STRUKTUR DRAFT AKSI PPK 2015
STRATEGI
6
FOKUS
23
AKSI
127 DILAKSANAKAN OLEH 81 K/L DAN SELURUH PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI, KAB, KOTA)
PENCEGAHAN
PENEGAKAN HUKUM
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
MEKANISME PELAPORAN
8
AKSI GENERIK Pada Tahun 2014 (Inpres 2/2014), terdapat 8 aksi generik (penanggung jawab lebih dari 1 K/L) 1. Pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 tahun 2008 (PPID) - dilaksanakan oleh Seluruh K/L – instansi terkaitnya Kemenkominfo dan KIP 2. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa – dilaksanakan oleh seluruh K/L – instansi terkaitnya LKPP 3. Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) – dilaksanakan oleh 25 K/L – instansi terkaitnya adalah Kemenkeu 4. Pelaksanaan whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) – dilaksanakan oleh 17 K/L – instansi terkaitnya adalah LPSK, KPK, LKPP 5. Pengendalian gratifikasi – dilaksanakan oleh 10 K/L – instansi terkaitnya adalah Kemen PAN dan RB 6. Pembangunan Zona Integritas – dilaksanakan oleh 3 K/L - instansi terkaitnya adalah Kemen PAN dan RB 7. Pengelolaan dan penatausahaan Aset – dilaksanakan oleh 33 K/L – instansi terkaitnya adalah BPK, BPKP, Kemenkeu 8. Pelaksanaan Strakom PBAK – dilaksanakan oleh 12 K/L – instansi terkaitnya adalah Kemen PAN dan RB, Kominfo, KPK, Bappenas Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi dengan K/L koordinator aksi generik dan instansi terkait, untuk Tahun 2015, aksi generik meliputi: 1. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa – dilaksanakan oleh seluruh K/L – instansi terkaitnya LKPP 2. Pelaksanaan whistleblowing system dan penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga (K/L) – dilaksanakan oleh 17 K/L – instansi terkaitnya adalah LPSK, KPK, LKPP 3. Penyampaian data dan informasi perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) – dilaksanakan oleh 28 K/L – instansi terkaitnya adalah Kemenkeu (Ditjen Pajak) Catatan: Untuk aksi terkait Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, menunggu masukan dari Kementerian PAN dan RB – khususnya terkait penyelarasan berbagai upaya PBAK dikaitkan dengan Sistem Integritas Nasional – koordinasi dengan KPK
TINDAK LANJUT • K/L dapat menanggapi draft Aksi PPK Tahun 2015 (tanggapan, masukan, tambahan aksi – sesuai kriteria aksi) • K/L menyampaikan konfirmasi draft Aksi PPK Tahun 2015 paling lambat Kamis, 5 Februari 2015. • Konfirmasi disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bappenas. Telp/Fax: 021 392 4446, email:
[email protected] • Target penyampaian draft final Inpres dan Aksi PPK Tahun 2015 ke Setkab adalah 12 Februari 2015 • Setelah Inpres ditetapkan, akan dilakukan penajaman (pembahasan target triwulan – B03, B06, B09, B12) 10
SEKRETARIAT STRANAS PPK KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI, NO. 2, JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021-392 4446 EMAIL:
[email protected] WEBSITE: www.stranasppk.bappenas.go.id Stranas PPK 2012-2025 @cegahkorupsi
11
