Jakarta, 26 Februari 2015

LOKAKARYA AKUNTABILITAS PENDANAAN KEMANUSIAAN “Dari Kedermawanan Menuju Layanan Kemanusiaan yang Bertanggunggugat kepada Penerima Layanan, Mitra, Donor dan Kalangan Kemanusiaan” Jakarta, 26 Februari 2014

Kerangka Acuan (TOR) Lokakarya Akuntabilitas1 Pendanaan Kemanusiaan Jakarta, 26 Februari 2015

A. LATAR BELAKANG Bencana beragam penyebab di Indonesia dalam 10 tahun terakhir tercatat 11.274 kejadian, 193.240 korban jiwa, 167,8 Triliun Rupiah nilai kerugian. Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013 menyebut ada 205 juta jiwa terpapar tinggal di daerah rawan bencana ( Lilik Kurniawan, 2014). Angka ini tentunya menggambarkan sistem pendataan bencana di Indonesia relatif membaik dibanding 6 tahun yang lampau. Kemajuan lain yang tercatat dalam jangka 7 tahun terakhir ini adalah adanya undang-undang seperti UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; peraturan pemerintah, keputusan-keputusan/ketetapan beragam kementerian menyangkut kebencanaan, program-program, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 33 provinsi dan 403 kabupaten/kota. Seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang pemerintahan, paparan kebencanaan juga semakin banyak di media, baik media cetak dan elektronik. Paparan di media berupa paparan kejadian, upaya yang dilakukan pada saat tanggap darurat, sebelum bencana terjadi dan pemulihan, demikian pula paparan mengenai permasalahan dan penyelewengan yang terjadi di lapangan. Salah satu permasalahan yang teridentifikasi selama ini adalah penggalang dana sekaligus bertindak sebagai pelaksana pemberi bantuan terindikasi kurangnya pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikumpulkan di Indonesia, belum tersedianya rencana dan laporan pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana yang terbuka untuk public, penggalangan dana dan akuntabilitasnya, belum adanya Komite Independen Pengawasan Penggalangan Dana untuk Penanggulangan Bencana. Penerima bantuan belum mengetahui cara menyampaikan keluhan secara damai terhadap ketidakpuasan bentuk/jumlah/mutu bantuan, Itu permasalahan yang menjadi pendorong perlunya pembicaraan mengenai akuntabilitas yang sebenarnya sudah menjadi wacana dan praktik pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1980-an. Untuk kalangan lembaga kemanusiaan menjelang tahun 1990an dikenal akuntabilitas kemanusiaan. Di Indonesia sudah ada beberapa rujukan akuntabilitas kemanusiaan yang diusahakan bersama-sama oleh PIRAC, Humanitarian Forum Indonesia bekerjasama dengan beberapa lembaga kemanusiaan internasional. Sudah ada kode perilaku yang 1

Akuntabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (2012) – perihal bertanggungjawab, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. (hal. 33)

TOR Lokakarya Akuntabilitas Pendanaan Kemanusiaan

halaman 1


diadopsi dari Kode Perilaku Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia dan Lembaga Kemanusiaan Non-Pemerintah (2004). Sementara di bidang media, juga sudah ada kode etik menyangkut hal ini. Dalam dunia kebencanaan, isu akuntabilitas biasanya diarahkan pada: (1) Tuhan, (2) penerima manfaat, (3) pemberi bantuan, dan (4) sesama pekerja kemanusiaan. Akuntabilitas untuk penerima manfaat sudah banyak di bahas dan sudah memiliki standar, sementara akuntabilitas pada pemberi bantuan belum banyak dibahas. Dengan semakin majunya negara, semakin banyak sumberdana yang dapat digali untuk kepentingan kemanusiaan, baik itu sumberdana yang berasal dari lembaga maupun individu. Pertanyaannya, apakah ada aturan bagaimana sumber dana masyarakat itu digali? Bila belum bagaimana sebaiknya? Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh publik? Bila ada pelanggaran bagaimana sanksinya? Lembaga Negara apa yang bisa berperan untuk menegakkan hal ini? Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 3:2e sudah menyinggung mengenai akuntabilitas dan transparansi sebagai salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Menyangkut akuntabilitas pendanaan kemanusiaan sudah ada dasar hukum yang sudah ada di Indonesia, yaitu UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana dan PP No. 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Perka No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai. Rujukan hukum ini dirasa sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan tantangan yang ada di Indonesia. Payung hukumnya sudah ada, tetapi dirasa belum cukup memastikan akuntabilitas pendanaan kemanusiaan seperti yang terlihat sampai hari ini. Dari paparan-paparan media, jelas masih dibutuhkan kesempatan untuk saling belajar praktik yang dilakukan, permasalahan, rujukan yang digunakan untuk membuat semacam kerangka kerja aksi bersama menuju penanggulangan bencana yang akuntabel. Untuk itu menfasilitasi kebutuhan tersebut diperlukan seri diskusi akuntabilitas pendanaan kemanusiaan. MPBI bekerjasama dengan OXFAM telah menyelenggarakan seri diskusi akuntabilitas kemanusiaan sebanyak 4 kali pada bulan November s/d Desember 2014. Diskusi Pertama diperuntukkan untuk Lembaga Kemanusiaan Berbasis Iman/Agama (Faith Based Organization), Diskusi Kedua untuk Lembaga Usaha dan Media, Diskusi Ketiga untuk Lembaga Kemanusiaan umum dan Perguruan Tinggi, Diskusi Keempat untuk Lembaga Pemerintah, Partai Politik, Donor dan Lembaga International. Dari 4 seri diskusi yang telah dilaksanakan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang perlu dirangkum menjadi suatu rekomendasi bersama. Untuk itu perlu diperlukan Lokakarya Akuntabilitas Pendanaan Kemanusiaan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memberikan tanggapan hasil dan rekomendasi diskusi seri akuntabilitas pendanaan kemanusiaan. Sehingga pada akhirnya diharapkan suatu rumusan bentuk, mekanisme serta rekomendasi untuk mengembangkan model akuntabilitas pendanaan kemanusiaan yang baik di Indonesia. TOR Lokakarya Akuntabilitas Pendanaan Kemanusiaan

halaman 2


B. KEGIATAN ‘ Lokakarya Akuntabilitas Pendanaan Kemanusiaan tema “Dari Kedermawanan Menuju Layanan Kemanusiaan yang Bertanggunggugat kepada Penerima Layanan, Mitra, Donor dan Kalangan Kemanusiaan”

C. TUJUAN Kegiatan bertujuan untuk Merumuskan akuntabilitas pendanaan kemanusiaan yang lebih baik di Indonesia

D. HASIL YANG INGIN DICAPAI Kegiatan ini diharapkan menghasilkan: 1. Rekomendasi untuk mengembangkan model akuntabilitas pendanaan kemanusiaan yang lebih baik di Indonesia. 2. Rancangan Pakta Akuntabilitas Dana Kemanusiaan

E. METODE Paparan, tanya jawab, diskusi kelompok dan diskusi pleno.

F. JADWAL PELAKSANAAN Lokakarya Akuntailitas Kemanusiaan dilaksanaan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2015 Waktu : 08.30 – 17.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Arwana Lantai 14 Gedung Mina Bahari 2 Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

G. NARASUMBER DAN PESERTA Pembicara Kunci dalam Lokakarya Akuntabilitas yang diajukan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BNPB dan Duta Besar Kerajaan Inggris.


halaman 3


Narasumber dan paparan pakar pada lokakarya secara umum berasal dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DPR RI Komisi VIII, Perwakilan Dunia Usaha/CSO. Peserta lokakarya akuntabilitas berasal dari Lembaga Pemerintah, Lembaga Kemanusiaan, Dunia Usaha, Media, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Lembaga Donor, dan lembaga Internasional. Jumlah peserta dalam kegiatan Lokakarya ini maksimal sebanyak 100 orang peserta. Batas waktu untuk konfirmasi keikutsertaan dalam lokakarya ini paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

H. PELAKSANA Kegiatan ini dilaksanakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) bekerjasama dengan Direktorat Pesisir dan Lautan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dukungan OXFAM. Alamat Kontak Panitia: Siti Istikanah d/a Sekretariat MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia) Gd. Suara Merdeka, Jl. Wahid Hasyim No 2, Jakarta Pusat 10340, Fax: 021 392 8758, E-mail: [email protected] atau [email protected] ; HP. 0818 119 227

I. BAHAN RUJUKAN 1. Republik Indonesia (2007): Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Republik Indonesia, Jakarta, dapat diunduh di : http://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/1.pdf 2. Republik Indonesia (2008): Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, RI, Jakarta, dapat diunduh di: http://bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/4.pdf 3. ECB (2007): Pengukuran Dampak dan Akuntabilitas dalam Situasi Darurat – Panduan Cukup Baik, Oxfam, Oxford 4. HAP (2010): Standar HAP 2010 dalam Akuntabilitas dan Manajemen Kualitas, Geneva 5. PIRAC, HFI (2011): Pedoman Akuntabilitas Pengeloaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia, Piramedia, Depok 6. BSN (2013): SNI 7937:2013 – Layanan Kemanusiaan dalam Kebencanaan 7. Core Humanitarian Standard (2014): Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability 8. Republik Indonesia (1961): UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana 9. Republik Indonesia (1980): Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan dana TOR Lokakarya Akuntabilitas Pendanaan Kemanusiaan

halaman 4


LAMPIRAN:

AGENDA KEGIATAN LOKAKARYA AKUNTABILITAS PENDANAAN KEMANUSIAAN Jakarta, 26 Februari 2015 Waktu 08.30 – 09.00 09.00 – 09.20 09.20 – 09.50

09.50 – 10.20 10.20 – 10.50

10.50 – 11.30

11.30 – 12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-16.00

16.00

Acara Pendaftaran Pembukaan - Sambutan MPBI - Sambutan OXFAM Pidato Utama: Layanan Kemanusiaan yang Bertanggunggugat

Rehat Tanggunggugat Lembaga-lembaga Kemanusiaan di Indonesia dan Pakta Akuntabilitas - Rekomendasi Akuntabilitas Kemanusiaan di Indonesia (Paparan Hasil Diskusi) Tanggapan dari 4 narasumber

Tanggapan Pleno Pengantar Kerja Kelompok Makan Siang Kerja Kelompok Pleno Presentasi Hasil Kelompok Diskusi Pleno Pakta Bersama Penutup


Pelaku Panitia MPBI & OXFAM Menteri Kelautan dan Perikanan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia Kepala BNPB (dalam konfirmasi) Panitia Dr. Eko Teguh Paripurno, MT (SEKJEN MPBI)

Kementerian Sosial Kementerian PAN RB Komisi VIII DPR RI Perwakilan Dunia Usaha / CSO (dalam konfirmasi) 1. 2. 3. 4.

Panitia Fasilitator

halaman 5

Jakarta, 26 Februari 2015

Recommend Documents