KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Deputi Bidang Perekonomian. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Deputi Bidang Perekonomian telah ditetapkan Sasaran Strategis, yaitu ”Meningkatnya kualitas dukungan saran kebijakan dalam pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian”. Pencapaian sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan pemikiran kepada Presiden selaku Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2011 tentang Sekretaris Kabinet. Sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. LAKIP ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kerja Utama Deputi Bidang Perekonomian dan telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasian dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LAKIP ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja tahun berikutnya. Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LAKIP ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Deputi Bidang Perekonomian, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya. Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.
Jakarta,
Februari 2015
Jakarta, 2015 Deputi Bidang Perekonomian Deputi Bidang Perekonomian,
Ratih Nurdianti
Dipo Alam
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………
i
Daftar Isi ........................................................................................
ii
Daftar Tabel ...................................................................................
iii
Daftar Bagan ..................................................................................
v
Daftar Gambar …………………………………………………………..
vi
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN ...........................................................
1
A. Latar Belakang ......................................................... B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014……………………………………………... C. Gambaran Aspek Strategis Deputi Bidang Perekonomian........................................................... D. Sistematika Penyajian ..............................................
2
10 12
PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2014 ...................................
13
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2014.......................................................................... B. Ringkasan Penetapan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian .......................................................... C. Ikhtisar IKU Deputi Bidang Perekonomian ……........ D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja …
16 20 25
AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2014 ……………. ................
57
Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian ……. Realisasi Anggaran Dputi Bidang Perekonomian …. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ……………… Evaluasi Pelaksanaan Renstra Periode 2010-2014 ..
57 112 116 125
PENUTUP …………………………….. …………………….
134
A. B. C. D. BAB IV
5
13
Lampiran 1 Penetapan Kinerja (PK) 2014 Lampiran 2 Daftar Output Deputi Bidang Perekonomian
ii
DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1 Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 .............................................
20
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Pertama ..............................
58
Tabel 3.2 Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2014 …..
59
Tabel 3.3 Presentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2014 …..
60
Tabel 3.4 Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Perekonomian Tahun 2014 …………………………………………………………...
61
Tabel 3.5 Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Analisis Kebijakan Program Pemerintah di Bidang Perekonomian Tahun 2014 ……………………………………………………
62
Tabel 3.6 Saran Kebijakan Sekretaris Kabinet di Bidang Perekonomian Penyelesaian dalam waktu 1-4 hari ………
64
Tabel 3.7 Saran Kebijakan Sekretaris Kabinet di Bidang Perekonomian Penyelesaian dalam waktu 5-11 hari …….
66
Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014
70
Tabel 3.9 Presentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2014 ……...
70
Tabel 3.10 Distribusi Oucome Saran Kebijakan Program Pemerintah Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti Tahun 2014 ….
72
Tabel 3.11 Capaian Target Triwulan Saran Kebijakan Bidang Perekonomian Tahun 2014 …………………………………… 72 Tabel 3.12 Output Kinerja Asisten-asisten Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 …………………………………………………… 75 Tabel 3.13 Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2013 ……..
76
Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2013.. 77 iii
Tabel 3.15 Perbandingan Input Data Pendukung Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 dan Tahun 2013 ……………….. 78 Tabel 3.16 Capaian Sasaran Strategis Kedua Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 ……………………………………. 92 Tabel 3.17 Rekapitulasi Matriks Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, Dan Instruksi Presiden ………………………………………………………….. 93 Tabel 3.18 Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden yang telah Ditetapkan oleh Presiden ……………… 94 Tabel 3.19 Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 …………………………………………............................. 102 Tabel 3.20 Rata-Rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres Berdasarkan Substansi Rancangan dan Kluster Bidang Tahun 2014 ……………………………………………………… 106 Tabel 3.21 Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran Fungsi 4 Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Tahun 2014 ……………………………………………………… 109 Tabel 3.22 Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 …….. 113 Tabel 3.23 Rekapitulasi Realisasi Pagu Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 ……………………………………. 113 Tabel 3.24 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Pertama Tahun 2014 ……………………………………………………………… 116 Tabel 3.25 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Kedua Tahun 2014 ……………………………………………………………… 116 Tabel 3.26 Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2011 ……………… 125 Tabel 3.27 Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2012-2013…….… 125 Tabel 3.28 Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2012 – 2013 ……………………………………………………. 129 Tabel 3.29 Penghematan Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 – 2014 ……………………………………………………. 131 Tabel 3.30 Output Kegiatan Dan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2014 ……………………………………………………… 132
iv
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Perekonomian ………
9
v
DAFTAR GAMBAR
Bagan 2.1 konomian ……… .................................................... 130
vi
BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Perekonomian
merupakan
kewajiban
setiap
instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara periodik melalui alat ukur pertanggungjawaban. Setiap Kementerian dan Lembaga serta segenap unit organisasi di dalamnya, diwajibkan untuk menyusun LAKIP sebagai pertanggung-jawaban kepada publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pentingnya LAKIP dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LAKIP merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), tranparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LAKIP juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Perkonomian. Pemerintah melalui seluruh organ birokrasinya berupaya terus menerus meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, antara lain dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Inpres
7/1999
merupakan
perangkat
pendukung
dalam
menerapkan asas-asas organisasi berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan Inpres tersebut, diharapkan masyarakat atau publik sebagai stakeholder dapat mengetahui dan menilai kinerja atau hasil yang dicapai oleh para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya. Agar akuntabilitas kinerja dapat terwujud, maka diterapkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Melalui sistem pelaporan tersebut, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan 1
pemerintahan dan sejauhmana kemampuan setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka Deputi Bidang Perekonomian sebagai salah satu unit organisasi eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet juga telah menjalankan standar-standar organisasi secara akuntabel agar kinerja akuntabilitasnya dapat dicapai dan dinilai secara akuntabel oleh stakeholders. Diharapkan LAKIP Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dapat menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pengukuran yang baik agar mampu memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien.
A. Latar Belakang Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Agar dalam menjalankan mandatnya berjalan dengan lancar, Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan analisis. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik. Dukungan staf, teknis, administrasi dan analisis diberikan kepada Presiden oleh Sekretariat Kabinet. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet, Pasal 2 menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud
di
atas
Sekretariat
Kabinet
antara
lain
menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen. Berdasarkan Perpres tersebut menjadi sangat jelas bahwa tugas Sekretraiat Kabinet adalah memberikan dukungan staf, administrasi, pemikiran
kepada
Presiden
dalam
menyelenggarakan
kekuasaan
pemerintahan.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Perekonomian membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan kepada 2
Presidien selaku Kepala Pemerintahan. Sebagai bagian dari Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah
sebagai
pertanggungjawaban
dalam
melaksanakan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1
Tahun
2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Perekonomian telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet periode 2010-2014 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian periode 2010-2014. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja (PK) Tahunan, baik ditingkat unit organisasi (Eselon 1) dan satuan kerja (Eselon 2). Tahun 2014 merupakan tahun terakhir penjabaran Renstra Sekretariat Kabinet periode 2010-2014 yang
merupakan
tahun
terakhir
pelaksanaan
Renstra
2010-2014,
diharapkan capaian kinerja jangka waktu lima tahun sebelumnya dapat dicapai kinerja yang memuaskan. Pada tahun 2014, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Presiden di bidang Perekonomian, yaitu hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian, dan penyelesaian naskah RPeraturan Presiden, RKeputusan Presiden dan RInstruksi Presiden. Dalam melaksanakan tugas utamanya melalui kegiatan-kegiatan
perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; penyiapan dan persetujuan
prakarsa,
penyusunan
dan
penyampaian
Rancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data,
informasi
dan
penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian,
berikut
permasalahan
yang
timbul
dan
upaya 3
pemecahannya; pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; dan pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Berdasarkan tugas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Laporan akuntabilias kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2014. Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang di dalamnya memuat sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2014. Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untruk
memberikan informasi mengenai
pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2014 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kineja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 2 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Deputi Bidang Perekonomian sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugastugas organisasinya.
4
B. Gambaran Organisasi Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 Deputi Bidang Perekonomian merupakan salah satu Deputi
di
lingkungan Sekretariat Kabinet yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris
Kabinet.
Deputi
Bidang
Perekonomian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang perekonomian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Organisasi
Dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Tahun
Kabinet,
2011 Tentang Deputi
Bidang
Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. 1. Fungsi Deputi Perekonomian Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa Deputi Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian; b. penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
5
c. pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. pemantauan
dan
pelaksanaan
evaluasi
kebijakan
serta
dan
penyampaian
program
analisis
pemerintah
di
atas
bidang
perekonomian; e. pengamatan
terhadap
perkembangan
umum
di
bidang
perekonomian, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga
negara,
partai
politik,
organisasi
profesi,
organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f.
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.
2. Struktur Organisasi Untuk menyelenggarakan tugasnya, Deputi Bidang Perekonomian, didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu: Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan; Asisten Deputi Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan; Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam; dan Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian. 1) Asisten
Deputi
Bidang
Ekonomi
Makro,
Keuangan
dan
Ketahanan Pangan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian
analisis
atas
pemerintah,
pengamatan
rencana
kebijakan
perkembangan
dan
program
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, moneter, fiskal, jasa keuangan, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, ketahanan pangan dan pembangunan daerah tertinggal. 6
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan terdiri dari: (1) Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter dan Fiskal; (2) Bidang Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara; (3) Bidang Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional
2) Asisten Deputi Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan. Asisten Deputi Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan,
dan
Ketenagakerjaan
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana
kebijakan
dan
program
pemerintah,
pengamatan,
perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang industri, usaha kecil, menengah dan koperasi,
perdagangan
dan
kelancaran
arus
barang,
serta
ketenagakerjaan, transmigrasi dan investasi. Asisten Deputi Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Ketenagakerjaan terdiri dari: (1) Bidang Industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; (2) Bidang Perdagangan dan Kelancaran Arus Barang; (3) Bidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Investasi; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional
3) Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan pemerintah,
pengamatan
perkembangan
dalam
program rangka
penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan 7
analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang tata ruang, prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, riset dan teknologi, dan sumber daya alam. Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam terdiri dari : (1) Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Sumber Daya Air; (2) Bidang Transportasi, Riset dan Teknologi; (3) Bidang Sumber Daya Alam; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional 4) Asisten
Deputi
Bidang
Perancangan
Perundang-undangan
Bidang Perekonomian Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyiapan
perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian terdiri dari: (1) Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan; (2) Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; (3) Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam; dan (4) Kelompok Jabatan Fungsional Adapun struktur Deputi Bidang Perekonomian, adalah sebagai berikut:
8
Bagan 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
9
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issued) Deputi Bidang Perekonomian Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 20102014, terdapat lima tujuan strategis yang dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari masing-masing Kedeputian di lingkungan Sekretariat Kabinet. Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet yang menjadi acuan Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan program dan kegiatannya, adalah:
Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di Bidang Perekonomian dalam mendukung Sekretaris Kabinet menjalankan Manajemen Kabinet
Peran Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet adalah keberhasilannya dalam pencapaian Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh seluruh pegawai Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Bidang Perekonomian, yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai kegiatan unit kerja di bawahnya. Sasaran dan indikator Deputi Bidang Perekonomian yang akan dicapai tersebut adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian naskah RPeraturan Presiden, RKeputusan Presiden dan RInstruksi Presiden
10
Kemudian
Sasaran
Strategis
Deputi
Bidang
Perekonomian
ini
diterjemahkan ke dalam 1 (satu) Program Teknis untuk dilaksanakan pada tingkat Eselon I terkait, yaitu:
Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan
Program
Teknis
Deputi
Bidang
Perekonomian
“Program
berupa
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan”, dalam hal ini di bidang perekonomian. Program Teknis Deputi Bidang Perekonomian dilaksanakan seoptimal mungkin dengan didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi (Asdep) melalui kegiatan-kegiatannya. Empat adalah Asdep Bidang
Asdep
Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan
melalui kegiatan ”Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan (Kode Kegiatan 5019); Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan memiliki kegiatan“ Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan (Kode Kegiatan 5020)”; Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam melalui kegiatan “Penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di bidang prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam (Kode Kegiatan 5021)” dan terakhir Perundang-undangan “Penyelenggaraan
Bidang
Dukungan
Asdep Bidang Perancangan
Perekonomian Kebijakan
Kepada
memiliki Presiden
kegiatan di
Bidang
Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian (Kode Kegiatan 5022)”. Deputi Bidang Perekonomian dalam menyusun SP/SOP, berdasar atas pengklasifikasian pelaksanaan tugas dan fungsi pada 3 (tiga) tugas dan fungsi utama, yaitu: a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. 11
b. Penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian. c. Pemantauan
dan
pelaksanaan
evaluasi
kebijakan
dan
serta
penyampaian
program
analisis
pemerintah
di
atas bidang
perekonomian. Berdasar 3 (tiga) tugas dan fungsi tersebut, maka SP/SOP yang diupayakan disusun dan diterapkan, serta disempurnakan/disesuaikan Deputi Bidang Perekonomian pada kurun waktu sampai dengan tahun 2019. Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SP/SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian telah mengidentifikasi sistem dan prosedur
kerja
yang
dibutuhkan,
sehingga
dapat
menggambarkan
SP/SOP/panduan yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
D. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2013, adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Deputi Bidang Perekonomian
serta
penjabaran
maksud
dan
tujuan
penyusunan
dan
penyampaian LAKIP 2014 ini.
Bab II Rencana Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2014.
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014.
Bab
IV
Penutup,
menjelaskan
kesimpulan
menyeluruh
dari
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2014
A.
Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2014 Dalam rangka memberikan gambaran lebih jelas tentang kinerja Deputi
Bidang Perekonomian Tahun 2014, maka perlu diberikan penjelasan tentang sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan metode pengukurannya. Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 secara garis besar adalah hasil analisis kebijakan dibidang perekonomian dan penyelesaian RPerpres, RKepres dan RInpres di bidang perekonomian. Dalam rangka mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian tersebut ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Sasaran Pertama, “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dibidang Perekonomian”, dan Sasaran Kedua, “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang Perekonomian”. Melalui Perpres 82 tahun 2010 telah mengfungsikan Sekretariat Kabinet melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian manajemen kabinet. Berdasar hal tersebut maka Sekretaris Kabinet memaksimalkan fungsi Sekretariat
Kabinet.
Penambahan
fungsi
penyeleggaran
pengelolaan
manajemen kabinet berpotensi meningkatkan beban kerja Deputi Bidang Perekonomian.
Sasaran 1 Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian
Sasaran I tersebut merupakan hasil atau outcome yang akan dicapai oleh Deputi Bidang Perekonomian. Capaian ourcome tersebut didukung oleh kegiatan keempat Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, yaitu: 1. Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan;
13
2. Bidang Industri, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; 3. Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam; 4. Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Hasil
analisis
kebijakan
dihasilkan
melalui
perumusan
rencana
pembangunan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Perumusan rencana kebijakan terkait dengan dukungan penyiapan rumusan kebijakan sebelum kebijakan
tersebut
Pemantauan
terkait
disusun dengan
menjadi aktivitas
peraturan
perundang-undangan.
mengamati
atau
meninjau
kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus-menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi terkait dengan aktivitas pemberian nilai atas fenomena (kinerja) atau pertimbangan tertentu atas perkembangan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan dukungan perumusan rencana kebijakan dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dan analisis bahan-bahan terkait dengan subtansi masalah kebijakan yang akan disusun. Sedangkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Pemantauan dan evaluasi secara top down dilaksanakan sesuai dengan disposisi/arahan Sekretaris Kabinet dan/atau Wakil Sekretaris Kabinet, sedangkan pemantauan dan evaluasi secara bottom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, guna mendukung Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Pemerintahan juga harus memberikan saran kebijakan atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan. Pemberian saran demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis 14
atau masyarakat pada umumnya. Suatu saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Pemerintah pada umumnya. Outcome hasil analisis kebijakan secara teknis disampaikan dalam bentuk laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.
Sasaran 2 Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden
Sasaran Strategis 2 Deputi Bidang Perekonomian adalah “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden”. Pengertian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti adalah apabila naskah Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian yang diajukan oleh Deputi Bidang Perekonomian disetujui Sekretaris Kabinet, dengan alternatif tindak lanjut sebagai berikut: 1. Sekretaris Kabinet mengajukan naskah Rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres). 2. Sekretaris Kabinet mengirimkan surat pemberitahuan kepada Instansi Pemrakarsa agar Rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh Instansi Pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum Sekretariat Kabinet atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi. 3. Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan Rancangan dimaksud. 4. Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap Rancangan yang diajukan. 5. Sekretaris Kabinet meminta paraf persetujuan pada naskah asli Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Instansi Pemrakarsa 15
dan instansi terkait lainnya. 6. Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. Dalam lingkungan kedeputian perekonomian pelaksanaan sasaran dua dimaksud dilakukan oleh Asisten Deputi bidang perancangan dengan melibatkan Asisten Deputi substansi lainnya dalam melakukan perumusan kebijakan dimaksud, yaitu melalu output kegiatan rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian. Indikator outcome ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, yaitu kecepatan waktu dan ditindaklanjuti. Kecepatan waktu berarti setiap Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres), Rancangan Keputusan Presiden (Rkeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (Rinpres) yang diajukan oleh instansi terkait kepada Presiden harus dapat diselesaikan oleh Sekretariat Kabinet secara cepat dan tepat waktu. Penyelesaian suatu rancangan peraturan dapat dikatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian rancangan tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan (SP). Dengan demikian, semakin banyak rancangan yang diselesaikan secara tepat waktu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet berarti semakin baik kinerja dari Deputi Bidang Perekonomian. Demikian sebaliknya apabila banyak rancangan yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan SP maka kinerjanya semakin menurun.
B. Ringkasan
Penetapan
Kinerja
Deputi
Bidang
Perekonomian Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penetapan Kinerja wajib dibuat oleh pimpinan instansi Pemerintah, baik Kementerian/lembaga, satuan organisasi maupun unit pelaksana kegiatan. Begitu pula dengan Satuan Organisasi Deputi Bidang Perekonomian wajib melaksanakan kontrak kinerja kepada Sekretaris Kabinet melalui Penetapan 16
Kinerja. Penetapan Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Penetapan kinerja berdasar pada
Instruksi
Presiden
Nomor
5
Tahun
2004
tentang
Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Maksud Penetapan Kinerja ini adalah sebagai tekad pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Janji kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuranukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi. Ruang lingkup Penetapan Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama unit organisasi, yaitu program-program kerja yang ditetapkan organisasi yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta strategic issue yang sedang dihadapi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara ringkat Penetapan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian dapat sebagai berikut:
17
PENETAPAN KINERJA Satuan Organisasi : Deputi Bidang Perekonomian Tahun : 2014 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu
97%
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Perekonomian
2. Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang Perekonomian
97%
1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu
97%
2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti
97%
Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) 1. Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian” : Rp.2.904.722.000 (dua milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) 2. Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian”: Rp.145. 278.000,- (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Target penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah sebesar 97% diukur berdasarkan tingkat penyelesaian berkas secara tepat waktu sesuai hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai 18
dengan waktu yang tercantum dalam Standar Pelayanan (SP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat. Indikator secara tepat waktu Sasaran Startegis 1 (satu) adalah apabila hasil analisis kebijakan yang dapat diselesaikan tepat waktu (11 hari) dapat mencapai 97% dari seluruh berkas masuk dan kegiatan yang dilakukan. Target indikator persentase saran kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet sebesar 97%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan
saran
kebijakan
perumusan
rencana
kebijakan
dan
hasil
pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan program
pemerintah.
Saran
yang
disampaikan
oleh
Deputi
Bidang
Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet dikatakan tepat apabila saran tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah, khususnya Presiden. Dengan demikian, semakin banyak saran yang diterima oleh Pemerintah berarti kinerja Deputi Bidang Pemerintahan semakin tinggi. Target penyelesaian penyiapan Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang tepat waktu tersebut dengan membandingkan terhadap tingkat capaian pada tren tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 93% (RKT Tahun 2010), 94% pada RKT 2011, 95% pada tahun 2012, menjadi 96% pada RKT 2013 dan 97%. Pada RKT Tahun 2014 ditetapkan sebesar 97%. Untuk mengukur tingkat ketepatan waktu dilakukan dengan menghitung tingkat kecepatan penyelesaian suatu rancangan dan membandingkannya dengan alokasi waktu yang ditentukan dalam SP. Artinya indikator tepat waktu dapat dihitung dari rata-rata hari yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres. Rumus ini menunjukkan
semakin
tinggi
realisasi
waktu/lamanya
semakin
rendah
pencapaian kinerja. Target waktu penyelesaian Rperpres, Rkeppres dan Rinpres sampai dengan ditindaklanjuti memerlukan waktu 11 hari Indikator ouput atas terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres digunakan untuk mengukur tingkat keluaran (output) atas penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang diajukan oleh instansi terkait kepada Presiden. Semakin tinggi persentase yang dicapai menunjukan bahwa Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres yang diajukan oleh 19
instansi terkait kepada Presiden dapat ditangani dan diselesaikan oleh Sekretariat Kabinet. Sedangkan pagu anggaran 2014 mengalami perubahan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 menggunakan alokasi pagu anggaran yang berbeda dari jumlah yang terdapat dalam Penetapan Kinerja 2014. Perkembangan terakhir total anggaran berjumlah Rp2.523.550.000 (dua milyar lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terbagi untuk mendukung kegiatan pada 2 (dua) sasaran strategis. Anggaran Sasaran Strategis Pertama berjumlah Rp2.361.256.000 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan Anggaran Sasaran Strategis Kedua berjumlah Rp162.294.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
C. Ihtisar IKU Deputi Bidang Perekonomian Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian disamping telah menetapkan Sasaran Strategis, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014. Sasaran Strategis, Target dan IKU serta pendanaannya pada tabel
sebagai
berikut: Tabel 2.1 Indikator Kinerja, Target dan Pendanaan Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 Sasaran Strategis Pertama Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian
No 1.
2.
Satuan
Target 2014
Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian secara tepat waktu;
%
97%
Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet
%
Indikator Sasaran
Target Anggaran (Rp)
2.361.256.000,97%
20
Sasaran Strategis Kedua Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian naskah Rperaturan Presiden, Rkeputusan Presiden dan Rinstruksi Presiden
1.
2.
Indikator Sasaran
Satuan
Target 2014
Persentase penyelesaian Rperpres, Rkeppres, dan Rinpres dibidang perekonomian secara tepat waktu
%
97%
Persentase RPerpres, RKeppres, danR Inpres dibidang perekonomian yang ditindaklanjuti
%
Target Anggaran (Rp)
162.294.000,97%
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk Tahun 2014 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator sasaran yang masing-masing memiliki target yang harus dicapai dengan dukungan pendanaan yang tersedia, total anggaran Tahun 2014 berjumlah Rp.3.050.000.000,- (tiga miliar lima puluh puluh rupiah. Terdiri dari: 1) Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Perekonomian” : Rp. 2.361.256.000,2) Sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Perekonomian” : Rp. 162.294.000,Indikator kinerja Sasaran Pertama adalah “Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu dan “Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti”. Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kedua adalah “Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang perekonomian secara tepat waktu, dan
“Persentase RPerpres, RKeppres, danR Inpres dibidang
perekonomian yang ditindaklanjuti”. Dari 4 (empat) indikator tersebut di atas secara garis besar terdapat 2 (dua) ukuran yaitu “tepat waktu” dan “ditindaklanjuti”. Pengertian Indikator tepat waktu adalah pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. 21
Indikator tepat waktu diukur dari Standar Operator Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet, yaitu untuk mencapai penyelesaian kegiatan tersebut memerlukan waktu sebesar 11 hari. Ukuran 11 hari di hitung dari proses surat masuk ke Deputi Bidang Perekonomian dan disampaikan ke Sekretaris Kabinet. Sedangkan “indikator ditidaklanjuti” mengandung pengertian bahwa hasil analisis dan
hasil penyiapan
RPerpres, RKeppres dan
RInpres
yang
disampaikan kepada Sekretaris Kabinet telah dimanfaatkan. Maksud dari “dimanfaatkan” terkait dengan hasil analis kebijakan di bidang perekonomian telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk diteruskan ke stakeholder berikutnya yaitu Presiden, Kementerian/Lembaga maupun lainnya, dalam bentuk surat, memo, ataupun bahan hasil analisis tersebut dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Kabinet. Sedangkan indikator “ditindaklanjuti” dalam hal indikator penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang perekonomian adalah dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet. Maksud dimanfaatkan adalah diteruskan ke Presiden, Kementerian/Lembaga
terkait,
maupun
dikoordinasikan
kembali
ke
Kementerian/Lembaga pengusul dan dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet. Target tahun 2014 sebesar 97%, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun 2013 sebesar 96%. Target sebesar 100% ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan target di tahun 2014 disertai pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan target kinerja tahun 2013 telah tercapai sebesar 100%, sehingga menimbulkan keyakinan bahwa target sebesar 100% di tahun 2014 dapat di capai.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Pertama tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja outcome, yaitu: 1. Persentase
penyelesaian
hasil
analisis
kebijakan
di
bidang
perekonomian secara tepat waktu, dengan menggunakan metode perhitungan: 22
Jumlah Saran kebijakan yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan
x 100%
Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin rendah pencapaian kinerja.
2. Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet, dengan menggunakan metode perhitungan:
Jumlah Saran kebijakan yang ditindaklanjuti Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan
x 100%
Tahun 2014 Deputi Bidang Perekonomian telah menetapkan target tepat waktu yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Sedangkan indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh stakeholders berarti semakin tinggi kinerja Deputi Bidang Perekonomian. Untuk Tahun 2014 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Perekonomian untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kedua adalah “Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian”. Output dari kegiatan ini berupa naskah RPeraturan Presiden, RKeputusan Presiden dan RInstruksi Presiden di bidang Perekonomian, dengan rencana target tahun 2014 sebesar 100%. 23
Seperti pada Sasaran Strategis Pertama, pengukuran capaian pada Sasaran Strategis Kedua juga menggunakan dua indikator kinerja outcome, yaitu: 1. Persentase penyelesaian naskah RPeraturan Presiden, RKeputusan Presiden dan RInstruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu, dengan metode perhitungan:
Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yg diselesaikan tepat waktu Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan
x 100%
Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin rendah pencapaian kinerja.
2. Persentase RPeraturan Presiden, RKeputusan Presiden dan RInstruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti, dengan metode perhitungan: Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yg ditindaklanjuti
x 100%
Jumlah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diselesaikan
Tahun 2014 Deputi Bidang Perekonomian telah menetapkan target tepat waktu bidang penyiapan RPerpres, RKeppres dan RInpres yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Sedangkan indikator “ketepatan” didasarkan pada ada tidaknya tindaklanjut dari stakeholders atas naskah Rperpres, Rkeppres dan Rinpres yang diberikan. Target yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Perekonomian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
24
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja 1.
Perubahan Indikator Kerja Utama (IKU) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap menggunakan IKU
Tahun 2013. IKU Tahun 2013 dipandang masih relevan untuk dipergunakan sebagai alat ukur Tahun 2014. Dalam kurun waktu pelaksanaan
Sasaran Pertama
Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2010 – 2014, Rumusan
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian
sasaran pertama telah mengalami tiga kali penyempurnaan, yaitu penyempurnaan pertama dilakukan pada Tahun 2010, dan penyempurnaan kedua pada tahun 2011 dan yang ketiga pada Tahun 2012.
1) Pada Tahun 2010, sasaran
pertama disempurnakan
menjadi
“Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas kebijakan
pelaksanaan
dan
program
Penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk
pemerintah”.
mempertajam dan
memperjelas peningkatan kualitas, yakni terkait dengan tingkat kecepatan
dan
pemantauan,
ketepatan
yang
pemberian
difokuskan
pada
saran 2
kebijakan
(dua)
bidang
hasil yaitu
pemerintahan dan hukum. 2) Pada Tahun 2011, sasaran pertama disempurnakan sejalan dengan penyempurnaan menambah
frasa
organisasi “rencana”,
Sekretariat
Kabinet,
yaitu
dengan
sehingga
menjadi
“Terwujudnya
peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah”.
25
3) Kemudian pada Tahun 2012, sasaran pertama
ini menjadi :
“Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian”. Penyempurnaan pada rumusan IKU sesuai dengan nomenklatur yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Pada IKU tahun 2012 penekanan pada peningkatan kualitas “hasil analisis kebijakan” sehingga saran kebijakan yang disampaikan menjadi berkualitas. 4) Pada Tahun 2013 sasaran pertama ini tidak mengalami perubahan, yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian”. 5) Tahun 2014, sasaran pertama juga tidak mengalami perubahan, yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian”. Tahun 2014 merupakan tahun kelima dilaksanakannya Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 yang pelaksanaannya dijabarkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2014.
Berdasarkan re-
organisasi berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2010 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, Sekretariat Kabinet mendapat mandat untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian
“manajemen
kabinet”
yang
diwujudkan
dengan
melaksanakan kinerja pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
Pelaksanaan
kegiatan-kegiatan tersebut bermuara pada hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Proses pelaksanaan kinerja tersebut sejalan dengan siklus kebijakan yang dapat mewarnai dan berkontribusi pada kebijakan pemerintah. Saran kebijakan atau pemberian rumusan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, sejatinya bukan kinerja baru yang diemban oleh Sekretariat Kabinet. Namun, dengan re-organisasi kinerja tersebut dikukuhkan sebagai salah satu wujud pengendalian manajemen 26
kabinet.
Saran kebijakan atas rencana kebijakan dan program
pemerintah, tidak semata rencana kebijakan dan program pemerintah yang akan dibentuk dan diwadahi undangan. kebijakan
dengan peraturan perundang-
Namun, akan terdapat saran kebijakan atas rencana dan
program
pemerintah
dengan
cakupan
luas
yang
disampaikan baik secara lisan maupun tertulis, yaitu antara lain dalam bentuk Sekretariat Kabinet menyampaikan laporan/rekomendasi dan pertimbangan
kepada
stakeholders
permasalahan
pelaksanaan
kebijakan
untuk dan
menindaklanjuti program
suatu
pemerintah.
Gambaran terakhir dapat juga mencerminkan bahwa Sekretariat Kabinet merupakan institusi yang menjembatani dan memfasilitasi
usulan dan
permasalahan yang disampaikan stakeholders kepada Presiden selaku penyelenggara pemerintahan. Frase “kecepatan” dan “ketepatan” pada rumusan sasaran pertama yang terdapat dalam Lakip Tahun 2011 disempurnakan. Kata “kecepatan” diubah menjadi “secara tepat waktu” dan ketepatan diubah menjadi “yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet”. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempertajam dan memperjelas kualitas outcome. Untuk indikator outcome Deputi Bidang Perekonomian dengan kualitas ditindaklanjuti diukur sepanjang ketika hasil analisis tersebut di pergunakan atau di manfaatkan oleh Sekretaris Kabinet. Rumusan “secara tepat waktu”, yang dihitung berdasar waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pemberian saran hasil analisis kebijakan, perumusan rencana, dan pengamatan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian, dimaksudkan untuk menggambarkan semakin cepat penyelesaian dan pemberian saran kebijakan mendapat tindak lanjut dari stakeholders terkait (Presiden/Wakil Presiden dan Kementerian/Lembaga) maka semakin berkualitas saran kebijakan yang dihasilkan. Rumusan “tindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet” menekankan pada ketepatan substansi saran kebijakan yang dihasilkan, yang berarti bahwa saran
kebijakan
yang
disampaikan
kepada
stakeholders
terkait
ditindaklanjuti atau disetujui oleh pimpinan. Dengan demikian, semakin 27
banyak saran yang diterima oleh stakeholders berarti kinerja Deputi Bidang Perekonomian semakin tinggi. Pencapaian sasaran ini dapat diukur melalui indikator: 1) Persentase
penyelesaian
perekonomian
secara
hasil
tepat
analisis
waktu;
kebijakan
(sebelumnya
di
bidang
“Kecepatan
penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian”); 2) Persentase
saran
kebijakan
di
bidang
perekonomian
yang
ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. (sebelumnya “Ketepatan penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian”). Penyempurnaan rumusan indikator sasaran pertama menjadi dasar dalam pengukuran kinerja sasaran pertama. Rumusan indikator sasaran pertama tahun 2012 merupakan penyempurnaan ke-3 rumusan indikator sasaran pertama pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014. Penyempurnaan rumusan indikator sasaran pertama pada Tahun 2010 yang
menekankan
pada
penajaman
kualitas
penyelesaian
saran
kebijakan dengan mengacu pada kata “kecepatan” dan “ketepatan”. Pada Lakip Tahun 2011 masih digunakan rumusan indikator kecepatan dan indikator ketepatan untuk mengukur tingkat kualitas penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian pada Lakip 2012 kata “kecepatan” diubah menjadi “secara tepat waktu” dengan maksud lebih mempertegas jumlah waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kegiatan. Sedangkan kata “yang ditindaklanjuti” memiliki pengertian yang sama dengan makna kata
“ketepatan”, yaitu hasil
kegiatan dianggap tepat apabila “digunakan” oleh pimpinan. Indikator secara tepat waktu mencerminkan semakin cepat penyelesaian suatu saran kebijakan dan mendapat tindak lanjut dari stakeholders terkait, maka semakin berkualitas saran kebijakan yang dihasilkan.
Pengertian “secara tepat waktu” diukur berdasarkan 28
perhitungan hari yang dibutuhkan untuk penyelesaian saran kebijakan hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Indikator ditindaklanjuti mencerminkan kualitas saran kebijakan yang diberikan kepada stakeholders terkait. Pengertian “ditindaklanjuti” diukur berdasarkan perhitungan jumlah saran hasil analisis kebijakan pemerintah
di
bidang
perekonomian
yang
disampaikan
kepada
stakeholders untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Penyempurnaan kedua atas rumusan indikator sasaran pertama pada Tahun 2012 ini didalamnya terdapat 2 (dua) subkegiatan yaitu perumusan rencana kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan subkegiatan
pengamatan,
pemantauan
dan
evaluasi
kebijakan
pemerintah di bidang ekonomi. Di tingkat eselon 2 subkegiatan ini memiliki indikator sesuai dengan tugas dan fungsi bidang masing-masing, yaitu: a. Persentase
Penyelesaian
hasil
analisis
Perumusan
Rencana
Kebijakan dan Program Pemerintah secara tepat waktu b. Persentase Saran Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah yang ditindaklanjuti c. Persentase Penyelesaian hasil analisis atas pengamatan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah secara tepat waktu d. Persentase
saran
hasil
pengamatan
dan
pemantauan
atas
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti. Dengan demikian, rumusan indikator sasaran pertama Tahun 2011, yakni “Kecepatan penyelesaian saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dan “Ketepatan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian”, untuk Tahun 2012 disempurnakan menjadi: “Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di
29
bidang Perekonomian secara tepat waktu” dan “Persentase saran kebijakan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti” Indikator Sasaran “hasil analisis kebijakan program pemerintah” di dalamnya
termasuk pencapaian subkegiatan “perumusan rencana”,
memiliki konsekuensi lanjutan yaitu apabila saran kebijakan sebagai bahan atau masukan pada proses berikutnya yaitu mendukung ditetapkan dalam
suatu
peraturan
perundang-undangan
khususnya
Perpres,
Keppres, dan Inpres. Dengan demikian, dalam pengukuran pencapaian kinerjanya akan digambarkan bahwa terdapat beberapa dokumen/laporan saran kebijakan hasil analisis yang saling berkaitan dan memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran kedua Sekretariat Kabinet, yakni sasaran “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang Dengan adanya konsekuensi ini akan terlihat bahwa
Perekonomian”. terdapat
pencapaian
kinerja
lintas
sasaran,
misalnya
terdapat
permasalahan pelaksanaan kebijakan yang disampaikan stakeholders ke Presiden melalui Sekretariat Kabinet, pada awalnya permasalahan dan alternatif pemecahan bersifat umum (hanya perlu penguatan, pembinaan atau koordinasi) dan tidak mengarah pada penyempurnaan atau mengeluarkan
suatu
kebijakan
(Perpres, Keppres, dan Inpres).
dalam
suatu
perundang-undangan
Namun, dalam proses pembahasannya
terdapat permasalahan yang solusi pemecahannya perlu diwadahi oleh peraturan perundang-undangan (Perpres, Keppres, dan Inpres). Lebih lanjut, saran kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah meliputi pula kontribusi Sekretariat Kabinet dalam pengambilan kebijakan melalui penyusunan Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri/LPNK, Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah. Berdasar ilustrasi tersebut, terdapat saran kebijakan atas rencana kebijakan yang memberi kontribusi terhadap sasaran pertama dan sasaran ketiga Sekretariat Kabinet. Saran kebijakan yang disampaikan Sekretariat Kabinet dapat berupa tertulis dan lisan. Secara tertulis, saran kebijakan diukur berdasar dokumen/laporan
saran
kebijakan
yang
disampaikan
kepada 30
stakeholders.
Sedangkan secara lisan, batasan ukurannya lebih luas
karena kehadiran, kepersertaan, dan keterlibatan Sekretariat Kabinet (Sekretaris Kabinet atau lembaga Sekretariat Kabinet) dalam suatu event penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pembahasan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program pemerintah, seperti sidang kabinet dan rapat koordinasi.
Namun, tidak dipungkiri bahwa
suatu kebijakan dan program pemerintah dalam pembahasannya melibatkan
beberapa unsur institusi yang salah
satunya
Sekretariat
Kabinet.
kebijakan
Dengan
demikian,
saran
adalah yang
disampaikan Sekretariat Kabinet dan ditindaklanjuti/disetujui sangat sulit di-trace.
Dengan kondisi itu, maka dengan telah tersampaikannya
dan/atau terkomunikasikannya saran kebijakan Sekretariat Kabinet kepada stakeholders maka Sekretariat Kabinet telah berkontribusi pada pembentukan suatu kebijakan dan program pemerintah. Pengertian
“secara tepat
waktu”
dan
“ditindaklanjuti”
telah
mempertimbangkan aspek berikut:
Aspek Prosedural: Pertimbangan aspek prosedural mengacu pada Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet terkait dengan pedoman dalam pelaksanaan dan penyelesaian hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian. Setelah re-organisasi, standar pelayanan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk pencapaian kinerja guna mendukung sasaran pertama, yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet sampai dengan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang baru. Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab) Nomor 51 Tahun 2012 Tentang
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat
Kabinet, ditetapkan pada tanggal 29 November 2012 dan Kepseskab Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
Namun demikian, dikarenakan baru ditetapkan pada bulan 31
November dan Desember 2012, maka SOP dan SP tersebut belum diterapkan pada Tahun 2012. SOP dan SP baru tersebut masih perlu untuk terus disempurnakan atau disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang baru.
Aspek Substansi: Hasil analisis baik yang berupa perumusan rencana kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan
dan
program
pemerintah
sebagai
bahan
pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan menekankan pada akurasi evaluasi dan analisis berdasarkan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kecepatan
yang digunakan untuk mengukur tingkat
kualitas penyelesaian saran kebijakan, pada tahun 2012 target ditetapkan 11 (sebelas) hari untuk keseluruhan bidang perekonomian. Penetapan tersebut berdasar pada waktu yang dibutuhkan dan ditetapkan dalam SP Sekretariat Kabinet. Penetapan
satuan
target
indikator
ketepatan
menggunakan
persentase karena Deputi Bidang Perekonomian tidak dapat memprediksi jumlah berkas masuk yang akan diproses dan ditindaklanjuti. indikator ketepatan pada Tahun 2012 ditetapkan 95%.
Target
Penetapan
tersebut berdasar target tertinggi Tahun 2011 sebesar 94%. Penetapan target dengan mengambil target tertinggi tersebut (95%) berdasar pertimbangan bahwa sasaran Tahun 2012 didasarkan pada komitmen dan kebijakan pimpinan untuk meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Perekonomian secara tepat waktu dan yang ditindaklanjuti. Kemudian pada Tahun 2013 ditetapkan sebesar 96%, dengan pertimbangan bahwa pada pada Tahun 2013 perlu dilakukan peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Perekonomian secara tepat waktu dan yang ditindaklanjuti, yang tercermin dari Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebesar 96%.
2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja
32
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi Deputi Bidang Perekonomian terutama terkait dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, Deputi Bidang Perekonomian telah mengeluarkan Surat Edaran Deputi
Bidang
Perekonomian
Sekretariat
Kabinet
Nomor
SE.06/Ekon/IX/2014 tanggal 14 September 2014 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah Bidang Perekonomian sebagai panduan penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi di unit kerja Deputi Bidang Perekonomian. Panduan Pemantauan dan Evaluasi ini ditujuan agar pelaksanaan tugas dimaksud dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Panduan Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan sebagai pelengkap Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretaris Kabinet. a. Tersusunnya Evaluasi
“Panduan
Kebijakan
Penyelenggaraan
dan
Program
Pemantauan
Pemerintah
dan
Bidang
Perekonomian”, yang ditetapkan dengan Surat Edaran Deputi Bidang
Perekonomian
Nomor
SE.06/Ekon/IX/2014,
tanggal
4
September 2014. Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan memberikan
menyusun keseragaman
panduan
tersebut
langkah-langkah
dalam
rangka
pelaksanaan
pemantauan pada seluruh Asdep di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Dengan adanya guide line/prosedur pemantauan yang jelas diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan
pemerintah
di
Deputi
Bidang
Perekonomian
pada
khususnya, dan Sekretariat Kabinet pada umumnya.
33
Kegiatan Coffee Morning dalam rangka “Penyusunan Panduan Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pemerintah Bidang Perekonomian, tanggal 29 Agustus 2014”. Deputi Bidang Perekonomian sedang meminpin Penyusunan Panduan
Disamping pedoman pemantauan dan evaluasi tersebut, Deputi Biang Perekonomian dalam rangka penyempurnaan proses kerja untuk peningkatan kualitas kinerja, telah menerbitkan beberapa dokumen penting yang diperlukan, antara lain: a.
Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, berupa: 1) Standar Operasional Prosedur, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaiana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat
Kabinet);
2)
Standar
Pelayanan
Unit
Kerja,
ditetapkandengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012;
3) Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pemantauan dan
Evaluasi di Bidang Perekonomian dan dokumen terkait reformasi birokrasi, ditetapkan dengan SE Nomor SE-06/Ekon/IX/2014. b.
Penerapan SP/SOP untuk peningkatan kinerja, dengan menerbitkan memo secara berkala terkait penyelesaian tugas, sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan;
34
c.
Penegakan disiplin (daftar kehadiran), melalui SE Nomor SE08/Ekon/X/X/2014 tentang Evaluasi Disiplin Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian;
d.
Penanganan
benturan
06/Ekon/X/2013
kepentingan,
tentang
melalui
Pedoman
SE
Nomor
Penanganan
SE-
Benturan
Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; e.
Peningkatan
tertib
administrasi
antara
lain
melalui
SE-
05/Ekon/X/2013 tentang Penulisan Notulensi dan Pengisian Daftar Hadir
untuk
Kegiatan
Rapat
di
Lingkungan
Deputi
Bidang
Perekonomian, SE Nomor SE-05/Ekon/VIII/2014 tentang Data Kegiatan Penugasan ke Luar Negeri, dan SE Nomor SE07/Ekon/IX/2014 tentang Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; f.
Pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pelaksanaan tugas, melalui
SE
Nomor
SE-01/Ekon/II/2013
Penyampaian
Laporan
Rapat
Menggunakan
Alamat
Email
dan
tentang
Perjalanan
@Sekretariat
Penerapan
Dinas
dengan
Kabinet.go.id
di
Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; g.
Pemuatan tulisan di website Sekretariat Kabinet, dengan SE Nomor SE.01-Sekretariat Kabinet/Ekon/IV/2012 tentang Pemuatan Tulisan di Website Sekretariat Kabinet;
h.
Peningkatan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Deputi Bidang Perekonomian dengan menujuk koordinator dan asesor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB Deputi Bidang Perekonomian
Tahun
2014
melalui
Surat
Tugas
Nomor.
ST.20/ST/Ekon/6/2014.
3. Penilaian Kinerja Individu Penilaian kinerja merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap hambatan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai guna mendapatkan umpan balik serta untuk menyusun rekomendasi perbaikan 35
kedepannya dan menetapkan hasil penilaian atas kinerja pegawai yang bersangkutan. Hasil rekomendasi penilaian tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja individu setiap Pejabat/Pegawai, pengembangan potensi dan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan serta pengembangan manajemen suatu organisasi dan lingkungan kerja, sehingga nantinya kinerja suatu organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 (PP N0. 46 Th.2011) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang dibuat berdasarkan rencana kerja tahunan suatu instansi. SKP ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS. Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal penataan SDM yang dicanangkan oleh Sekretariat Kabinet dan sesuai dengan amanat PP N0. 46 Th.2011, telah dibentuk Tim Penyusunan Cascading penilaian Kinerja Individu yang anggotanya terdiri dari perwakilan setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan saat ini sedang dilakukan penyusunan sasaran kerja pegawai. Disamping itu telah dibangun sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan masing-masing unit kerja telah diikutsertakan dalam bimbingan teknis (bimtek)/pelatihan penggunaan sistem tersebut, yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Kinerja Pegawai (SKP) online. Penilaian Kinerja Individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan suatu organisasi secara keseluruhan, karena dapat diketahui kondisi kinerja pegawai sebenarnya.
4. Reformasi Birokrasi Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memiliki organisasi pendukung , yang dikenal dengan sebutan aparatur 36
pemerintah atau dikenal denngan birokrasi. Keberadaan birokrasi diharapkan
dapat
membantu
pemerintah
dalam
merencanakan,
mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional, efektif, dan efisien. Dengan demikian peran pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat ditopang oleh kemampuan birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mengingat peran sentral birokrasi sebagai tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, maka upaya–upaya perbaikan terhadap kinerja birokrasi, yang kemudian kita
kenal
dengan
Reformasi
Birokrasi
(RB)
keniscayaan bagi pemerintah suatu negara.
merupakan
RB
pada
suatu
dasarnya
merupakan suatu proses untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih baik, profesional, produktif, bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada hakikatnya pembaharuan dan perubahan mendasar tersebut terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet juga merupakan wujud untuk menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Sejalan dengan amanat dimaksud, Sekretariat Kabinet menjalankan reformasi birokrasi secara bertahap untuk melakukan perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi secara nasional, yaitu meliputi program yang berorientasi pada hasil (outcome oriented programs), yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, 37
penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penataan akuntabilitas kinerja, dan program peningkatan kualitas pelayanan publik. Deputi Bidang Perekonomian sesuai tugas dan fungsinya selaku unit kerja eselon I di Sekretariat Kabinet berperan aktif mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang berorientasi pada hasil (outcome oriented programs). Peran tersebut sejalan dengan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), bahwa monitoring dan evaluasi, langkah-langkah reformasi birokrasi dan penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan pada unit kerja Eselon I. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai langkah-langkah dan pencapaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB pada Deputi Bidang Perekonomian diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan, sebagai berikut: 1) Program Manajemen Perubahan Dalam rangka mewujudkan peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai Deputi Bidang Perekonomian dalam melakukan RB; terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, telah dilakukan upaya sebagai berikut: a. Penetapan rencana rinci (operasional) 5 (lima) tahun untuk tahapan/gelombang ke-2, dan rencana rinci per tahun. Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan terkait 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk 5 (lima) tahun dan tahunan yang ditetapkan dengan: i.
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014;
38
ii.
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2011;
iii.
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2012;dan
iv.
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2013.
v.
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2014.
b. Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Perubahan, untuk mengarahkan
dan
mengoordinasikan
pelaksanaan
RB
di
lingkungan Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi mengoordinasikan penyusunan kriteria, tugas dan fungsi, jangka waktu tim, dan pembiayaan kegiatan tim reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet, dan selanjutnya ditetapkan dengan: i. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; ii. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2012 sebagaimana disempurnakan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 41 Tahun 2012; iii. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2013; iv. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2014;
39
v. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan Wakil Ketua Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet, serta Anggota Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Persidangan Kabinet dan Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Administrasi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 20 Tahun 2014; vi. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011 tentang Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;dan vii. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2012; viii. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2014. c.
Penetapan Role Model Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Reformasi
Birokrasi
rekomendasi
melakukan
review
dan
menyusun
untuk pengembangan nilai budaya kerja yang
mengacu pada tata nilai yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2010-2014, dan menyusun pedoman perilaku kegiatan
pengembangan
budaya
kerja,
serta
kriteria
role
model,guna mendukung berkembangnya nilai-nilai budaya kerja yang positif sesuai dengan prinsip good governance, yang telah ditetapkan dengan: i.
Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kerja di Sekretariat Kabinet;
40
ii.
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2014 tentang Role
Model Pengembangan
Budaya
Kerja di
Lingkungan Sekretariat Kabinet. d. Penetapan, pelaksanaan, dan optimalisasi Program Quick Wins Dalam rangka memperbaiki sistem dan mekanisme serta produk utama (core business) guna dapat dimanfaatkan secara cepat oleh pemangku kepentingan, Deputi Bidang Perekonomian melalui Tim Reformasi Birokrasi melakukan perumusan program Quick Wins dengan melakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan, harapan pemangku kepentingan; dan produk utama Sekretariat Kabinet berdasarkan kajian staf dan survey kepada para pemangku kepentingan. Dari identifikasi yang telah dilakukan tersebut, ditetapkan bahwa Program Quick Wins terkait tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian adalah peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan
perundang-undangan
(bidang
perekonomian),
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011 tentang Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan Tim Pengelola Quick Wins (yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengelola Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Tahun 2012 Sekretariat Kabinet), mengkatalisator kegiatan untuk menghasilkan beberapa hal, yaitu: I. SOP dan SP di bidang perekonomian, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 II. Perbaikan Sistem Informasi Perundang-undangan (SIPUU) melalui perbaikan tampilan SIPUU dan data retrieval SIPUU, antara lain dengan : (a) Penyeragaman
format
otentifikasi
naskah
peraturan
perundang-undangan; 41
(b) Penyeragaman penyampaian softcopy naskah; (c) Koreksi naskah peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau salah upload. Selanjutnya,
Deputi
Bidang
Perekonomian
secara
reguler
melaksanakan program quick wins yang terintegrasi dalam pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
sebagaimana
diamanatkan
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 21 Tahun 2013. Guna efektifitas keberlanjutan pelaksanaan program quick wins, Deputi Bidang Perekonomian menindaklanjuti rekomendasi hasil survey atas pelaksanaan program quick wins, antara lain: i.
Mendukung perbaikan tampilan data retrieval SIPUU
ii.
melalui keanggotaan dalam tim untuk backdate pengisian abstraksi
dan
status
perundang-undangan,
melakukan
peningkatan kerja sama dengan unit kerja perancangan perundang-undangan lainnya, Pusat Data Informasi, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk monitoring hasil perbaikan tampilan dan retrival SIPUU; iii.
menyusun penyempurnaan ketentuan dalam MoU pertukaran informasi
peraturan
perundang-undangan
dengan
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sektoral. Selanjutnya untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan
Program
Quick
Wins
terhadap
pemangku
kepentingan, telah dilaksanakan survei terhadap tampilan dan konten SIPUU pada Bulan Mei – Juni 2011 (hasil survei menyatakan 69,33% mudah mengaksessistem). Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan survei lanjutan dan hasilnya dituangkan dalam format kertas kerja komponen hasil 8.1 (hasil yang dilandaskan oleh para pemangku kepentingan) pada tahun 2012 dan 2013, yang menggambarkan terjadi peningkatan kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Program Quick Wins termasuk SIPUU, yaitu tahun 2012= 88,6, dan tahun 2013= 90,8 (meningkat sebesar 2,48%). Sedangkan 42
untuk mengidentifikasi harapan para pengguna layanan produk utama Sekretariat Kabinet
termasuk penyiapan RPerpres,
RKeppres, dan Rinpres, telah dilakukan survei pada Bulan Juli tahun 2011 yang menyatakan: 62,67%responden puas terhadap layanan utama Sekretariat Kabinet tersebut. Kemudian pada tahun 2012 dan 2013 dilakukan survei lanjutan danhasilnya dituangkan dalam format kertas kerja komponen hasil 6.1 (hasil pengukuran kepuasan masyarakat/pengguna layanan) pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PNMPRB) tahun 2012 dan 2013. Dari hasil perbandingan kertas kerja tersebut, menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pengguna terhadap ketiga layanan utama Sekretariat Kabinet dalam Program Quick Wins termasuk penyiapan RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres, yaitu tahun 2012 = 90, dan tahun 2013= 92, meningkat 2,22%. e. Penerapan Kode Etik: Guna mendukung pelaksanaan kode etik, telah dilakukan internalisasi kode etik kepada pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dengan: i.
Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi kode etik dan workshop budaya kerja guna mengarahkan pegawai untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai budaya kerja dan pedoman perilaku (kode etik) dalam pelaksanaan tugas;
ii.
Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kode etik antara lain terkait disiplin pegawai, serta dilakukan pembinaan terhadap pegawai yang kurang menerapkan kode etik (disiplin) dengan: a) menyampaikan
daftar
presensi
kehadiran
pejabat/pegawai setiap bulan kepada setiap Asisten Deputi; b) menerbitkan
Surat
08/Ekon/10/2014, Pejabat/Pegawai
Edaran tentang
di
Deputi
Nomor:
Evaluasi
Lingkungan
Deputi
SE-
Disiplin Bidang 43
Perekonomian, yang berisi perintah (himbauan) agar setiap Asisten Deputi menjadikan data kehadiran pegawai sebagai
bahan
evaluasi
untuk
pembinaan
pejabat/pegawai guna peningkatan kinerja masing-masing Asisten Deputi; iii.
Meningkatkan
integritas
pegawai
melalui
pencegahan
terjadinya benturan kepentingan bagi pejabat/pegawai Deputi Bidang
Perekonomian
fungsinya,
dalam
pelaksanaan
tugas
dan
dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-
06/Ekon/X/2013; f.
penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan dengan melaksanakan strategi komunikasi untuk mengomunikasikan halhal
penting
kepada
pegawai
maupun
para
pemangku
kepentingan, antara lain melalui penyelenggaraan forum diskusi untuk memaparkan dan membahas hasil pelaksanaan kegiatan, hasil tugas pendukung, dan isu-isu yang mengemuka di Deputi Bidang Perekonomian; serta pemuatan berita/artikel di bidang perekonomian (antara lain terkait MP3EI dan tindak lanjut arahan pimpinan atas pelaksanaan tugas dan fungsi) pada website Sekretariat Kabinet, serta pemasangan banner visi-misi Deputi Bidang Perekonomian di lantai 3 dan 4. g. Dalam rangka menurunkan risiko, Deputi Bidang Perekonomian melalui
keanggotaan
dalam
Tim
Reformasi
Birokrasi
menyelenggarakan forum diskusi, untuk menganalisis risiko dan menyusun
alternatif
saran
pemecahannya
yang
terkait
pelaksanaan pencapaian 5 (lima) sasaran strategis Sekretariat Kabinet, selanjutnya dituangkan dalam Peta Risiko Sekretariat Kabinet Tahun 2011. Kemudian Peta Risiko (dalam bentuk leaflet) tersebut didistribusikan kepada seluruh pejabat/pegawai. h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Sasaran
untuk
mewujudkan
program
ini
adalah
menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan 44
Sekretaris Kabinet, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres). Dalam melaksanakan
program
ini,
berbagai
Deputi
upaya
Bidang
dan
Perekonomian
langkah-langkah
yang
tercermin dalam bentuk, antara lain: 1) Penyusunan SP/SOP Bidang Perekonomian yang ditetapkan dengan: i.
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah terkahir dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Perubahan
Kedua
atas
Keputusan
Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet; ii.
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
2) Meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundangundangan (Bidang Perekonomian), melalui: i.
Penyampaian arahan Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet mengenai izin prakarsa untuk penyusunan peraturan PUU, yakni Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), dan Instruksi Presiden (Inpres), yang tidak diamanatkan dalam PUU diatasnya;
ii.
Penyampaian
Surat
Sekretaris
Kabinet
mengenai
pengembalian Rancangan yang dinilai disharmonis dan tidak memenuhi unsur formil dan
materiil kepada
menteri/pimpinan lembaga; iii.
Penerapan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE.8/Seskab/I/2012
tentang
Percepatan
Proses 45
Penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres, dalam penyelesaian Rkeppres, Rperpres, RInpres; iv.
Penyampaian Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden mengenai pengajuan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian guna penetapannya;
v.
Penyelesaian Briefing Sheet/telaahan staf/memorandum atas izin prakarsa penyusunan RPerpres, RKeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian;
vi.
Penyelesaian Briefing Sheet/telaahan staf/memorandum atas suatu RPerpres, RKeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian;
vii.
Penyelesaian Briefing Sheet/telaahan staf/memorandum yang menjabarkan disharmonis, tumpang tindih, atau multitafsir suatu PUU;
viii.
Penyelesaian surat (daftar A dan B) distribusi perundangundangan (Perpres, Keppres, dan Inpres);
ix.
Penyelesaian Daftar Rekapitulasi Perpres, Keppres, dan Inpres di bidang perekonomian;
x.
Pemuatan Peraturan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Bidang Perekonomian, serta Peraturan Sekretaris Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet dalam Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPUU).
i.
Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
organisasi
secara
proporsional
sesuai
dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam pelaksanaan program ini, Deputi Bidang Perekonomian berperan aktif dalam berbagai langkah dan upaya penyempurnaan organisasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan Sekretariat Kabinet tahun 2010, yang ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekretariat
Kabinet, 46
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. j.
Program Penataan Tatalaksana Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur, Deputi Bidang Pekonomian (melalui keanggotaan dalam beberapa tim yang dibentuk Sekretariat Kabinet, dan dengan pengintegrasian
program
penataan
tata
laksana
dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi), telah melakukan berbagai langkah dan upaya antara lain : 1)
Pengembangan sistem informasi dengan menyusun grand design sistem informasi manajemen terkait dengan SIPUU yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor
56
Tahun
2012
tentang
Grand
Design
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Tahun 2011 2014; 2)
Pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan prosedur kerja yang telah diformalkan, melalui: a) Duduk
dalam
Tim
Evaluasi
Pelaksanaan
Standar
Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi Nomor. KEP.66/Sekretariat Kabinet/DA/XII/2010; b) Mengidentifikasi
sistem
dan
prosedur
kerja
yang
dibutuhkan berdasar tugas dan fungsi; c) Menerapkan SOP dan SP dalam pelaksanaan tugas; d) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Perekonomian
yang
ditetapkan
dengan
Peraturan
Sekretaris Kabinet; e) Menyesuaikan IKU yang ada dengan Renstra Sekretariat Kabinet 2010 – 2014; 47
f) Mengidentifikasi dan menyusun kriteria arsip dan jangka waktu penyimpanan dalam penyusunan jadwal rentensi arsip dan pedoman klasifikasi arsip yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jadwal Rentensi Arsip, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kalsifikasi Arsip Sekretariat Kabinet; g) Menyusun Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Sekretariat Kabinet. 3)
Penerbitan Surat Edaran terkait dengan penataan tata laksana, meliputi: a) Pada tahun 2012, diterbitkan SOP/SP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012, b) Pada tahun 2014, ditetapkan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan
Pemantauan
dan
Evaluasi
di
Bidang
Perekonomiandan dokumen terkait reformasi birokrasi dengan Surat Edaran Deputi Bidang Perekonomian Nomor SE-06/Ekon/IX/2014). 4)
Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Dalam program ini, Deputi Bidang Perekonomian melakukan beberapa upaya dan langkah, antara lain: a) Peningkatan
ketaatan
terhadap
pengelolaan
SDM
Aparatur dengan penyusunan: i. Dokumen analisis jabatan ii. Dokumen analisis beban kerja b) Peningkatan disiplin SDM Aparatur melalui: i. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 48
Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 28-29 November 2011, dan tanggal 10-11 November 2012; ii. Menerapkan hukuman disiplin dengan menerbitkan memo teguran tertulis kepada pegawai yang kurang disiplin; iii. Menerbitkan Surat EdaranNomor SE-08/Ekon/X/2014 tentang
Evaluasi
Disiplin
Pejabat/Pegawai
di
Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian;
Kegiatan pemaparan Hasil Seminar dalam acara Coffee Morning pada tanggal 24 September 2014
5) Program Penguatan Pengawasan Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Deputi Bidang Perekonomian telah melaksanakan berbagai langkah dan upaya dengan melakukan: a) Mengikutsertakan
pejabat/pegawai
dalam
sosialisasi
pengendalian gratifikasi pada tanggal 16 Desember 2013; b) Menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-06/Ekon/X/2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; 49
c) Peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, melalui penerbitan Laporan Semesteran dan Tahunan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perekonomian secara tepat waktu; d) Penurunan tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan mendukung dan melaksanakan gerakan hemat energi dan air sesuai Surat Edaran Nomor 624/ADM/VI/2012 perihal pelaksanaan Inpres tentang penghematan energi dan air. e) Penghematan penggunaan APBN 2014 sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan
dan
Kementerian/Lembaga
Pemotongan Dalam
Rangka
Belanja Pelaksanaan
APBN 2014, dengan tidak melakukan rapat, seminar, sosialisasi, atau FGD di luar kantor. 6) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Untuk melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan melalui pembangunan dan pengembangan
sistem akuntabilitas kinerja yang mampu
mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur, melalui: a) Penetapan Kinerja (PK) Deputi Bidang Perekonomian; b) Penerbitan RKT Deputi Bidang Perekonomian; c) Penerbitan
dan
penyampaian
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja (LAKIP) Deputi Bidang Perekonomian; d) Penerbitan dokumen AKIP Deputi Bidang Perekonomian dan
seluruh
unit
eselon
II
pada
Deputi
Bidang
Perekonomian; e) Penerbitan dokumen Laporan Reviu Capaian PK Deputi Bidang Perekonomian secara Triwulan; f)
Peningkatan dengan
pemahaman
berpartisipasi
dan
dalam
pelaksanaan sosialisasi
SAKIP
SAKIP
di
Lingkungan Sekretariat Kabinet yang diselenggarakan pada tanggal 27-29 Oktober 2011; 50
g) Peningkatan kualitas pengumpulan dan pengolahan data kinerja
dengan
ikut
serta
dalam
Bimtek
Sistem
Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja Sekretariat Kabinet pada tanggal 7-10 Desember 2011; h) Pembangunan sistem manajemen kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang melibatkan konsultan pada tahun 2011 sampai dengan 2012; i)
Pembangunan Sistem Penilaian Kinerja Individu pada tahun 2013 sesuai arahan Deputi Bidang Administrasi;
j)
Pembangunan e-agenda di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian untuk mempercepat pemrosesan berkasberkas masuk serta memonitor kecepatannya guna mendukung
sistem
pengumpulan/pengolahan
data
kinerja, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan dan
pengembangan
workflow
management
system
Sekretariat Kabinet. 7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan
dan
harapan
masyarakat,
Deputi
Bidang
Perekonomian melalui kegiatan dalam beberapa Tim dan pengintegrasian program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah melakukan upaya dan langkah-langkah sebagai berikut: a) Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam melaksanakan pelayanan melalui: i.
pembangunan dan pengembangan SIPUU bidang perekonomian;
ii.
penyusunan bahan survei baik manual maupun on line melalui
pooling
web
site
terhadap
quick
wins
Sekretariat Kabinet khususnya terkait peningkatan kualitas proses penyusunan peraturan perundangundangan (bidang perekonomian).
51
b) Pengidentifikasian sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik berdasarkan tugas dan fungsi; c) Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Deputi Bidang Perekonomian,
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 57 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet; d. Pembuatan
berita-berita
di
bidang
perekonomian
(misalnya berita MP3EI dan Perundang-undangan) untuk dimuat pada website Sekretariat Kabinet.
Guna menjamin kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Deputi Perekonomian, telah dilakukan monitoring dan evaluasi
sebagai
dasar
penilaian
atas
keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012, Deputi Bidang Perekonomian melaksanakan penilaian secara mandiri (PMPRB) terkait 5 (lima)
Kriteria
Pengungkit
(Kepemimpinan;
Perencanaan
Strategis; Sumber Daya Manusia Aparatur; Kemitraan dan Sumber Daya; dan Proses), dan 4 (empat) Kriteria Hasil (Hasil Pada Masyarakat dan Pengguna Layanan; Hasil pada SDM Aparatur; Hasil Pada Komunitas Lokal dan Nasional; dan Hasil Kinerja Utama). PMPRB tersebut memberikan gambaran halhal yang sudah baik dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan yang perlu diupayakan perbaikannya oleh unit kerja, sebagaimana
dituangkan
dalam
Kertas
Kerja
Rencana
Perbaikan. Tindak lanjut dari rencana perbaikan tersebut, antara lain: 1) Kepemimpinan Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam tim
RB
Sekretariat
Kabinet
mendorong
perlunya 52
dilaksanakan Workshop Pengembangan Budaya Kerja untuk internalisasi dan pengembangan nilai budaya kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya, dan di Deputi Bidang Perekonomian pada khususnya. Kegiatan ini menghasilkan konsep Budaya Kerja Sekretariat Kabinet, yaitu PAsTI (Profesional, Akuntabilitas, Tanggap dan Integritas), dan Pedoman Perilaku Kegiatan, serta draft Perseskab
penetapannya
guna
pengembangan
dan
pelaksanaan budaya kerja. Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam Tim Reformasi Birokrasi juga menyusun kriteria role model sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor
1/RB
Tahun
2014
tentang
Role
Model
Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu Pejabat eselon I dan eselon II, serta anggota tim RB dan assesor dari Deputi Bidang Perekonomian menjadi role model dan agen perubahan yang berperan sebagai katalisator proses perubahan di dalam pelaksanaan RB. 2) Perencanaan Strategis Deputi Bidang Perekonomian berupaya terus menerus mengoptimalkan evaluasi kinerja individu dan organisasi, dengan turut menyusun sistem penilaian kinerja individu di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. 3) SDM Aparatur Deputi
Bidang
Perekonomian
membangun
dan
mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi dan individu
berbasis
Balanced
Scorecard
dan
menyempurnakan sistem penilaian kinerja individu sampai dengan level staf. 4) Kemitraan dan Sumber Daya
53
Deputi Bidang Perekonomian melalui kegiatan dalam tim dan pengintegrasian program terkait kemitraan dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, melakukan: a) Mengoptimalkan peningkatan
pencapaian
quick
wins
kualitas proses penyusunan
perundang-undangan
(bidang
terkait
peraturan
perekonomian)
untuk
meningkatkan intensitas komunikasi dengan pemangku kepentingan utama; b) Mengoptimalkan dan menyempurnakan konten SIPUU (bidang perekonomian), dan mengoptimalkan e-agenda; c) Meningkatkan knowledge management khususnya terkait dengan analisis kebijakan, melalui penyelenggaraan forum diskusi secara periodik, dan mengikutkan pegawai dalam capacity building sesuai kebutuhan. 5) Proses a) Deputi Bidang Perekonomian melalui keanggotaan dalam Tim SP/SOP dan pengintegrasian program dalam pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
telah
menyusun,
melaksanakan, mereview dan menyempurnakan SP dan SOP bidang perekonomian, yang menghasilkan antara lain: i.
Daftar identifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, misalnya mendorong implementasi sistem kerja elektronik yang terintergrasi di Deputi Bidang Perekonomian.
ii.
Penyusunan Pedoman untuk SP, SOP, dan Surat Edaran.
b) Deputi Bidang Perekonomian mengikutsertakan pegawai pada diklat sevice excellent sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, terutama unit kerja yang terkait dengan program Quick Wins Deputi Bidang Perekonomian
54
5.
Pengembangan Teknologi Informasi
Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya (2012) salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Pada Tahun 2013
Deputi Bidang
Perekonomian, seperti unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, belum mempunyai Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang pengumpulan data. Namun demikian, mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Deputi Bidang Perekonomian telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu sistem pengagendaan surat masuk dan surat keluar berbasis web (E-agenda). Eagenda ini dikembangkan untuk mendukung kualitas penyediaan data dan informasi agar lebih optimal, antara lain: a. Arsip sudah didokumentasikan dalam bentuk soft copy (paperless) dan sudah diklasifikasikan menurut bidang dan tugas fungsinya, sehingga akan mempermudah dalam proses pencarian karena sudah terintegrai dengan sistem; b. Pencarian data dan berkas pendukung dapat dilakukan dengan sistematis
dan
saling
terintegrasi.
Artinya
ketika
pegawai
membutuhkan memo laporan yang pernah disampaikan oleh Deputi Bidang Perekonomian
tidak perlu mencari secara manual dari
hardcopy, tetapi dicari di Eagenda tersebut dan setelah data ditemukan, pegawai cukup mendownload memo laporan tersebut yang sebelumnya sudah dikonversi menjadi bentuk softcopy; c. Informasi jadwal agenda rapat pimpinan dapat diberikan secara cepat; d. Terkait
penyajian
data
untuk
penyusunan
Laporan
Tahunan,
rekapitulasi data dapat diperoleh kapan saja karena dihitung secara otomatis. 55
Dengan penyelesaian
dikembangkannya
sistem
E-agenda
berkas masuk yang ditangani oleh
ini,
waktu
Deputi Bidang
Perekonomian dapat dilihat secara otomatis tanpa menghitung secara manual. Hal ini dapat digunakan sebagai alat untuk memantau (monitoring) pencapaian kinerja khususnya indikator ketepatan waktu. Monitoring ini dapat dilihat secara berkala baik triwulanan, setiap bulan bahkan setiap minggu. Dengan adanya monitoring ini dapat dilihat pencapaian ketepatan waktu dalam penyampaian saran kebijakan kepada pimpinan, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja Deputi Bidang Perekonomian. Menindaklanjuti himbauan Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor: M-382/Pusdatin/IX/2012, tanggal 6 September 2012, perihal himbauan pemanfaatan akun email @setkab.go.id, Deputi Bidang Perekonomian telah memanfaatkan fasilitas tersebut guna penyampaian laporan,
khususnya
laporan
rapat
koordinasi
kepada
pimpinan.
Penggunaan fasilitas ini dapat mendukung pengurangan penggunaan kertas (paperless), dan akan lebih mempercepat proses penyampaian informasi kepada pimpinan guna untuk pengambilan keputusan. Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa soft copy dari hasil scan disposisi deputi, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk. Masing-masing Asdep di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian kegiatan dokumentasi arsip secara elektronik. Diharapkan melalui penyimpangan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas (less paper).
56
BAB III AKUNTABILTAS KINERJA DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2014 Pengukuran, evaluasi, dan analisis yang disajikan pada LAKIP 2014 difokuskan pada realisasi sasaran strategis. Capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Kinerja Deputi Bidang Perekonomian.
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian
Sasaran Strategis Pertama Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian Sasaran Strategis Deputi Bidang Perekonomian pada Tahun 2014 dimaksudkan untuk mempertajam dan memperjelas kualitas outcome yang dihasilkan sehingga dapat menggambarkan “manfaat” hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pemerintahan terutama bagi stakeholders.
1. Target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2014 Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Deputi Bidang Perekonomian menggunakan
dua
indikator
kegiatan
yaitu
indikator
“Persentase
penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu”, dan indikator kedua “Persentase saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti”. Pemberian
saran
kebijakan
program
pemerintah
di
bidang
perekonomian dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. 57
Top down
dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden
dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan bottom up artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif maupun undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dipantau. Inisiatif ini merupakan sikap proaktif unit kerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut: a. Top Down Diukur mulai adanya disposisi/arahan Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada stakeholders. b. Bottom Up Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diserahkannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada stakeholders. Berdasarkan tabel tersebut, capaian Sasaran Strategis pertama untuk kecepatan (secara tepat waktu) dihitung menggunakan rumus 2, sedangkan capaian
Sasaran
Strategis
untuk
ketepatan
(yang
ditindaklanjuti)
menggunakan rumus 1, dengan hasil capaian sebagai berikut:
Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Pertama INDIKATOR SASARAN
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
97%
99.24%
102.31%
97%
100%
103.09%
1. Persentase penyelesaian hasil
analisis kebijakan program pemerintah di bidang Perekonomian secara tepat waktu
2. Persentase saran kebijakan di
bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti
58
Berdasarkan tabel 3.1 diatas, capaian Sasaran Strategis pertama untuk kecepatan (secara tepat waktu) dengan penjelasan sebagai berikut. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Perekonomian secara tepat waktu Waktu penyelesaian berkas
hasil analisis kebijakan program
pemerintah di bidang perekonomian dihitung dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Perhitungan tersebut melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan dimaksud, yang dihitung setiap bulan guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut: Tabel 3.2 Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2014 Berkas tepat Berkas tidak Persentasi Capaian waktu tepat waktu (%)
Triwulan
Jumlah berkas
Tw 1
109
108
1
99.08
102.15
Tw 2
205
202
2
98,54
101,58
Tw 3
289
286
0
98,96
102,02
Tw 4
397
394
0
99.24
102,31
Jumlah
397
394
3
99,24
102,31
Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian menurut perhitungan realiasasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:
59
Tabel 3.3 Presentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2014 Bulan
Jumlah berkas
Berkas tepat waktu
Januari
44
44
100
Februari
34
34
100
Maret
31
30
1
96,77
April
34
33
1
97,06
Mei
28
27
1
96,43
Juni
34
34
100
Juli
30
30
100
Agustus
29
29
100
September
25
25
100
Oktober
34
34
100
November
41
41
100
Desember
33
33
100
Jumlah
397
394
Tahun
2014
merupakan
tahun
Berkas tidak Persentasi tepat waktu (%)
3
kelima
99,24
pelaksanaan
Renstra
Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian telah mewujudkan indikator Sasaran Strategis pertama, yaitu “penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat 60
waktu”, dengan baik dan mencapai target. Hasil rata-rata hari penyelesaian hasil analisis kebijakan pemerintah dapat dicapai melampaui target hari penyelesaian berdasarkan SP (11 hari), maka jumlah berkas yang diselesaikan berjumlah 397 buah, dengan output secara tepat waktu yang berhasil diselesaikan berjumlah 99,24%, dan capaian outcome berjumlah 102,31% atau mencapai target 100%. Waktu penyelesaian mencapai 99,24%, dengan demikian maka capaian outcome berjumlah 102,31. Terdapat 3 buah berkas yang tidak mencapai target, yaitu di bulan Maret (satu berkas), bulan April (satu berkas) dan Bulan Mei (satu berkas). Tiga buah berkas yang tidak mencapai target tersebut dikarenakan dalam koordinasi pengumpulan data memerlukan waktu yang lebih, agar dalam penyusunan analisis lebih komprehensif dan sempurna. Capaian sebesar 100% ini merupakan kontribusi dari Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan berjumlah 106 berkas, Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan berjumlah 81 berkas, Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam berjumlah 77 berkas
dan
Bidang
Perancangan
Perundang-undangan
Bidang
Perekonomian berjumlah 133 berkas. Tabel 3.4 Jumlah berkas Penyelesaian Per Bidang Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang Perekonomian Tahun 2014 No.
Triwulan
1.
Asdep Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan
Output/ berkas
tepat waktu
Tidak tepat waktu
(%)
106
106
0
100
81
80
1
98.77
77
75
2
97.40
133
133
0
100
Ketahanan Pangan
2.
Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
3.
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
4.
Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian
61
Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.5 Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Analisis Kebijakan Program Pemerintah di Bidang Perekonomian Tahun 2014
Fokus Pemantauan
Bidang
Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Analisis Kebijakan Total < 4 hari
5 -11 hari
>12 hari
224 berkas
170 berkas
3 berkas
397
(56,42%)
(42,82%)
(0,76%)
berkas
Perekonomian
Dalam SOP disebutkan bahwa standar waktu penyelesaian untuk penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang perekonomian selama 11 (sebelas) hari. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SP Sekretariat Kabinet, namun terdapat penyelesaian saran kebijakan yang melebihi waktu penyelesaian dalam SP. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP. Penyelesaian dan respon terhadap berkas berbedabeda. Terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat cross cutting issues atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja. Dengan demikian, laporan yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi seperti ini memerlukan waktu penyelesaian melebihi
yang
ditetapkan dalam SOP. Berdasarkan tabel di atas, berkas hasil analisis kebijakan pemerintahan di bidang perekonomian, terdapat 224 berkas (56,42%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 4 (empat) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak stakeholder, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakanpun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saran tersebut 62
dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (Quick Respon). Selanjutnya, terdapat 170 berkas (42,82%) yang membutuhkan waktu penyelesaian 5 – 11 hari, dan 3 berkas (0,76%) saran kebijakan yang membutuhkan waktu penyelesaian > 12 (dua belas) hari. Hal tersebut terjadi,
karena analisis yang dihasilkan dalam
proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat bottom up dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (in-depth analysis). Dari uraian di atas, waktu penyelesaian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: a. Target waktu berdasarkan SP, yaitu: 1) Bersifat
Disposisi
Prioritas,
yaitu
disposisi
yang
diberikan
pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk kegiatan
perumusan
rencana
kebijakan
dan
pengamatan,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari, atau jangka waktu tertentu yang
dicantumkan
dalam
disposisi
yang
penyelesaiannya
didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan di lingkungan intern Sekretariat Kabinet memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa saran kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan dengan sangat segera (quick respon) 2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 11 (sebelas) hari. b. Tingkat kompleksitas permasalahan menentukan waktu penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan kegiatan pemantauan, 63
evaluasi, dan analisis yang komprehensif dan mendalam (in-depthanalysis) berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan/atau comparative studi terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik). Berdasarkan kriteria di atas, maka distribusi waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Penyelesaian <4 hari Penyelesaian Saran kebijakan yang kurang dari 4 hari biasanya berkas bersifat disposisi prioritas. Bersifat disposisi prioritas dimaksud berdasar pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan, perlu diselesaikan segera. Penyelesaian kurang dari empat hari juga di karenakan sifat berkas yang tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi seperti yang dijelaskan di atas. Proses penyelesaian hasil analisis kebijakan pemerintah tersebut membutuhkan waktu ≤ 4 (empat) hari. Dalam hal ini terdapat 224 berkas (dua ratus duapuluh empat)
berkas
saran yang dihasilkan atas dasar disposisi prioritas, antara lain: Tabel 3.6 Saran Kebijakan Sekretaris Kabinet di Bidang Perekonomian Penyelesaian dalam waktu 1-4 hari No.
Saran Kebijakan
Waktu Pengerjaan 1-4 hari Surat No. B-572/Seskab/XII/2014 2 hari tgl 9 Desember 2014 kepada Menko Perekonomian; tembusan Presiden, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Surat No. B-535/Seskab/XI/2014 3 hari tgl 21 November 2014 kepada Kementerian/Lembaga Output Dokumen
1.
Koordinasi Penyelesaian Rencana Perubahan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005
2.
Penyampaian Keputusan terkait Perpanjangan Batas Akhir Pertanggungjawaban Keuangan serta Pengadaan Benih dan Pupuk Melalui Mekanisme Penunjukan Langsung Penelaahan atas Perpanjangan Rapat pada 8 Desember 2014 Penugasan kepada PT PLN dengan mengundang Kementerian
3.
2 hari 64
(Persero) dalam kerangka FTP II
4.
Penelaahan atas Perpanjangan Penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam kerangka FTP I
5.
Penelaahan atas Penataan Ulang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBM Penyiapan Data Dukungan Daerah terkait Swasembada Pangan untuk Pertemuan Presiden dan Bupati/Walikota Penyiapan Tindaklanjut Arahan Presiden terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
6.
7.
8.
Penyiapan Tindaklanjut KTT APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20
9.
Penelaahan atas Percepatan Pengembangan Industri Petrokimia Di Teluk Bintuni, Papua Barat Penyiapan Data terkait Strategi Pembangunan Nasional untuk Kunjungan dari Delegasi Republik Rakyat China Penyiapan Tindaklanjut Arahan Presiden Mengenai Rencana Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penyiapan Tindaklanjut Pertemuan G-20 di Brisbane Penelaahan Pembentukan China Desk di Badan Koordinasi Penanaman Modal Penyempurnaan Penyelesaian Perpres No. 67/2005
10.
11.
12. 13.
14.
15.
16.
Tanggapan Sekretaris Kabinet atas Keberadaan Kelembagaan Al Bathniah Al Munajah Indonesia Penyempurnaan Inpres Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
ESDM, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, BPKP, Kementerian Keuangan, dan PLN Rapat pada 7 November 2014 dengan mengundang Kementerian ESDM, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, BPKP, Kementerian Keuangan, dan PLN Memo kepada Presiden diajukan tgl 31 Desember 2014
1 hari
1 hari
Surat No. B-7/Seskab/I/2015 tgl 5 Januari 2014 kepada Menteri Pertanian
3 hari
Surat Edaran No. SE.16/Seskab/XII/2014 tgl 4 Desember 2014 kepada Menko Perekonomian Surat No. B-551/Seskab/XI/2014 tgl 27 November 2014 kepada Menkopolhukam, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Perekonomian Surat No. B-557/Seskab/XII/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada Menteri PPN/BAPPENAS Surat No. B-555/Seskab/XII/2014 tgl 2 Desember 2014 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri BUMN Surat kepada Menko Perekonomian
3 hari
Memo kepada Presiden
3 hari
Surat No. B-573/Seskab/XII/2014 tgl 9 Desember 2014 kepada Kepala BKPM Surat No. B-572/Seskab/XII/2014 tgl 9 Desember 2014 kepada Menko Perekonomian Surat No. B-519/Seskab/XI/2014 tgl 18 November 2014 kepada Mendagri dan Kapolri Surat No. B-574/Seskab/XII/2014 tgl 12 Desember 2014 kepada Menko Perekonomian
3 hari
3 hari
3 hari
3 hari
4 hari
2 hari
9 hari
2 hari
65
17.
18.
Pemerintah Penyiapan Data untuk Pertemuan Surat No. B-595/Seskab/XII/2014 Presiden dan Bupati/Walikota tgl 22 Desember 2014 kepada Kepala BKPM Penyiapan Tindaklanjut Hasil KTT Surat No. B-550/Seskab/XI/2014 tgl APEC, KTT ASEAN, dan KTT G-20 27 November 2014 kepada 21 Menteri/Kepala Lembaga
3 hari
3 hari
b. Penyelesaian 5-11 hari Penyelesaian laporan yang membutuhkan waktu 5-11 hari masih sesuai dengan Standar Waktu. Terdapat sejumlah 170 berkas (42,82%) berkas hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian yang memerlukan proses penyelesaian lebih panjang, karena perlu didukung dengan berbagai kegiatan, seperti koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analasis peraturan perundangundangan terkait, dan comparative studi dengan referensi terkait. Gambaran saran kebijakan yang memerlukan proses penyelesaian 5-11 hari, antara sebagai berikut: Tabel 3.7 Saran Kebijakan Sekretaris Kabinet di Bidang Perekonomian Penyelesaian dalam waktu 5-11 hari
No. 1.
2.
3.
4.
5.
Saran Kebijakan Koordinasi atas arahan Presiden mengenai layanan "one stop service" dan peluang usaha berinvestasi pada bidang infrastruktur Penelaahan Permohonan Jalan Tol Nasional Sorong-Manokwari Provinsi Papua Barat Pengkajian terkait Pembangunan Infrastruktur Prioritas Pengkajian Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Penelaahan Kembali atas Tata
Waktu Pengerjaan 5-11 hari Surat No. B-520/Seskab/XI/2014 7 hari tgl 18 November 2014 kepada Menko Perekonomian dan Menko Maritim Output Dokumen
Surat No. B-608/Seskab/XII/2014 tgl 30 Desember 2014 kepada Menteri PU-PERA Surat No. B-8/Seskab/I/2015 tgl 8 Januari 2015 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Surat No. B-611/Seskab/XII/2014 tgl 30 Desember 2014 kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Perhubungan Surat No. B-563/Seskab/XII/2014
7 hari
5 hari
5 hari
7 hari 66
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kerja Dewan Energi Nasional (DEN) Penyiapan Data Permasalahan di Daerah Terkait Pembangunan Pembangkit Listrik untuk Pertemuan Presiden dan Bupati/Walikota Penelaahan atas Penawaran Pembangunan 4.000 MW (Independen Power Purchase/IPP) Tanpa Jaminan Pemerintah Pengkajian atas Pembangunan Irigasi di Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang-Provinsi Sulawesi Selatan Penyiapan Tindaklanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Mengenai PTSP Nasional terkait Percepatan Penyusunan PP Pelaksanaan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pengkajian terkait Penyelesaian Banding Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Keuangan Penyampaian Langkah-langkah Penyelesaian Program Prioritas Pemerintah di Bidang Kedaulatan Pangan, Infrastruktur, Konektivitas Maritim, dan Energi Penelahaan atas Kondisi Terakhir Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan di dalam PAT (Peta Area Terdampak) 22 Maret 2007 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pengkajian atas Keluhan Tidak Adanya Tanggapan dari BKPMPT Bumi Cahaya Unggul Tanggapan Sekretaris Kabinet atas Keberadaan Kelembagaan Al Bathniah Al Munajah Indonesia Penyiapan Data terkait Perekonomian dan Maritim untuk Kunjungan delegasi republik rakyat china
tgl 4 Desember 2014 kepada Menteri ESDM Surat No. B-606/Seskab/XII/2014 tgl 30 Desember 2014 kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM
5 hari
Surat No. B-612/Seskab/XII/2014 tgl 30 Desember 2014 kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN
6 hari
Surat No. B-582/Seskab/XII/2014 tgl 16 Desember 2014 kepada Menteri PU-PERA dan Menteri Pertanian
9 hari
Surat No. B-10/Seskab/I/2015 tgl 6 Januari 2014 kepada Mendagri, Menkumham, Mensesneg
5 hari
Memo kepada Presiden
9 hari
Surat No. B-562/Seskab/XII/2014 tgl 4 Desember 2014 kepada Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri PPN/BAPPENAS, Menteri Agraria
5 hari
Surat No. B-509/Seskab/XI/2014 tgl 5 November 2014 kepada Menko Perekonomian
8 hari
Surat No. B-571/Seskab/XII/2014 tgl 9 Desember 2014 kepada Kepala BKPM Surat No. B-519/Seskab/XI/2014 tgl 18 November 2014 kepada Mendagri dan Kapolri
6 hari
Surat No. B-589/Seskab/XII/2014 tgl 19 Desember 2014 kepada Menko Perekonomian dan Menko Maritim
7 hari
9 hari
67
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Penyiapan Tindaklanjut RPerpres Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ripek) Pengkajian Jalur Percepatan Penyajian Informasi Bagi Presiden Penyiapan Tindaklanjut Percepatan Penyelesaian Penetapan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Penelaahan terkait Hambatan Pengembangan Pelabuhan yang Tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2009 Pengkajian Usulan Masyarakat untuk Perbaikan Direktorat Jenderal Pajak yang Lebih Baik Penyiapan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Pengesahan Perjanjian Internasional Penelaahan atas Usulan Penambahan Jumlah Direksi pada Perusahaan Umum Bulog Penelaahan atas Usulan MC Associate Engineers (MCAE) Mengenai Permohonan Dukungan Pemerinah Pusat Atas Pengajuan Kredit Lunak Kepada Asian Development Bank (ADB) Penelahaan atas Penataan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayaran Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia)
Surat No. B-609/Seskab/XII/2014 tgl 30 Desember 2014 kepada Menteri Parekraf
9 hari
Surat No. B-3/Seskab/I/2015 tgl 2 Januari 2014 kepada 19 K/L
6 hari
Surat No. B-546/Seskab/XI/2014 tgl 26 November 2014 kepada Menkopolhukam
5 hari
Surat No. B-547/Seskab/XI/2014 tgl 26 November 2014 kepada Menteri Perhubungan
5 hari
Surat No. B-616/Seskab/XII/2014 tgl 31 Desember 2014 kepada Menkeu Surat No. B-26/Seskab/I/2015 tgl 13 Januari 2014 kepada Menteri Perdagangan
9 hari
Memo Laporan ke Presiden Diajukan tgl 13 Januari 2015
5 hari
Surat kepada Menteri LH dan Kehutanan, Menteri PU-PERA, dan Menkeu
6 hari
Surat kepada Menteri BUMN
9 hari
9 hari
c. Penyelesaian Tidak tepat waktu (>12 hari) Sejumlah 3 (tiga) berkas (0,76%) hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian yang
memerlukan proses
penyelesaian jauh lebih panjang, karena dalam melakukan evaluasi dan analisis perlu didukung oleh berbagai kegiatan, yaitu koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan 68
perundang-undangan terkait, dan comparative studi dengan referensi terkait, prinsip kehati-hatian serta kemungkinan tinjauan ke lapangan. Gambaran berkas yang membutuhkan waktu melebihi target, antara lain:
Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan antara RI-Republik Portugal tentang kerjasama Ekonomi (selesai dalam waktu 13 hari)
Penolakan Pembangunan Pembangkit Listrik Diesel (PLTD) di Desa Tanjung Karang, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat (13 hari)
Permohonan Konfirmasi Data Koordinat Batas Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (12 hari)
Saran kebijakan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet
Kualitas
saran
kebijakan
program
pemerintah
di
bidang
perekonomian yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet tidak hanya dilihat dari aspek kecepatan namun juga dilihat dari ketepatan subtansi isi analisis. Ukuran ketepatan saran kebijakan dilihat
berdasarkan presentase saran
kebijakan yang disampaikan kepada stakeholders untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, indikator kedua dalam Sasaran Strategis I yang berbunyi “Persentase saran kebijakan di bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti”, terutama oleh Sekretaris Kabinet dimaksudkan sebagai presentase sebesar 97% dari keseluruhan jumlah saran kebijakan di bidang perekonomian yang diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang ditindaklanjuti. Adapun
rincian
target
dan
realisasi
saran
kebijakan
yang
ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet adalah sebagai berikut:
69
Tabel 3.8 Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014 REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA
SASARAN
TARGET TRIWULAN KINERJA (%)
Persentase Terwujudnya saran peningkatan kebijakan di kualitas hasil bidang analisis Perekonomian kebijakan di yang bidang ditindaklanjuti Perekonomian
OUTPUT
OUTCOME (Kuantitas)
CAPAIAN OUTCOME (%)
97%
TW I
109
109
103,09%
97%
TW II
205
205
103,09%
97%
TW III
289
289
103,09%
97%
TW IV
397
397
103,09%
397
397
103,09%
Jumlah
Penghitungan berkas saran kebijakan saran kebijakan
di bidang
perekonomian yang ditindaklanjuti telah menghasilkan: 397 berkas saran kebijakan yang disampaikan Sekretaris Kabinet sebesar 397 berkas saran kebijakan (103.09%) dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau diterima oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait. Adapun rincian jumlah berkas hasil analisis kebijakan program pemerintah
di
bidang
perekonomian
yang
ditindaklanjuti
menurut
perhitungan realiasasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut: Tabel 3.9 Presentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2014
Bulan
Jumlah berkas
Jumlag Berkas yang Persentasi (%) di tindaklanjuti
Januari
44
44
100
Februari
34
34
100
Maret
31
31
100
70
April
34
34
100
Mei
28
28
100
Juni
34
34
100
Juli
30
30
100
Agustus
29
29
100
September
25
25
100
Oktober
34
34
100
November
41
41
100
Desember
33
33
100
Jumlah
397
397
100
Berkas output hasil analisis kebijakan pemerintah yang berjumlah 397 berkas, yang ditindaklanjuti mencapai 397 berkas atau 100%. Dengan demikian maka capaian outcome adalah 102,31. Outcome hasil analisis kebijakan pemerintah berupa saran kebijakan pemerintah di bidang perekonomian sebesar
103,09% atau 397 berkas,
terdiri dari Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan berjumlah
106
berkas;
Bidang
Industri,
UKM,
Perdagangan,
dan
Ketenagakerjaan berjumlah 80 berkas; Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam berjumlah 75 berkas; dan Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian berjumlah 133 berkas.
71
Tabel 3.10 Distribusi Oucome Saran Kebijakan Program Pemerintah Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti Tahun 2014 BIDANG
JUMLAH BERKAS
DI TINDAKLANJUTI
106
106
81
80
77
75
133
133
397
397
Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Total
Outcome sebesar 397 berkas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2014, yang terbagi dalam empat triwulan. Gambaran capaian pada Triwulan I, II, III, dan IV, sebagai berikut:
Tabel 3.11 Capaian Target Triwulan Saran Kebijakan Bidang Perekonomian Tahun 2014 Triwulan I II III IV
Target 97 97 97 97
Output 109 96 84 108
outcome 109 96 84 108
397
397
% 100 100 100 100
capaian 103,09 103,09 103,09 103,09 103,09
Capaian pada Triwulan I, II, III maupun IV sebesar 100%, yang artinya semua output dimanfaatkan oleh stake holder terkait. Sedangkan Triwulan IV outcome lebih banyak yang dikarenakan selain intensitas pekerjaan yang semakin bertambah juga dikarenakan tambahan data-data seperti surat-surat yang dikirim ke Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya. Data artikel, berita dan surat tersebut terlaporkan dalam Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV. 72
2. Mekanisme Pengumpulan Data Dalam penyusunan laporan Lakip Deputi Bidang Perekonomian ini mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2014 yang berada di Tata Usaha Deputi Bidang Perekonomian. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yangg dikelola secara elektronik. Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau subtansi.
Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang
berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti
kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat subtansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian. Dalam laporan Kinerja ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau subtansi tersebut. Selanjutnya data/dokumen subtansi di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu data yang terkait sasaran stretegis pertama atau hasil analisis kebijakan berupa saran kebijakan dan data terkait dengan penyelesaian perancangan PUU. Sumber data berasal dari Sasaran Strategis pertama berasal dari Asisten Deputi Bidang
Asdep Bidang
Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan, Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Asdep Bid. Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam, dan Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Data sasaran strategis kedua, yaitu penyelesaian Perpres, Keppres dan Inspres bersumber dari Asdep Bid.Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Masing-masing asdep memiliki output, dimana output tersebut ini digunakan
untuk
mendukung
sasaran
strategis
Deputi
Bidang
Perekonomian. Sehingga jumlah output Asisten Deputi lebih besar dibandingkan dengan output deputi. Karena output Asisten Deputi sebagai input bagi penyusunan sasaran strategis Deputi, sehingga tidak ssemua output yang dihasilkan oleh Asisten Deputi menjadi output Deputi untuk 73
menyusun ouput deputi berupa hasil anaisis kebijakan di bidang perekonomian. Dari dan dokumen Tata Usaha Deputi diperoleh data berjumlah 397 buah berkas sasaran strategis pertama dan 59 Sasaran Strategis kedua. Sedangkan sumbangan output Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian berjumlah 1321 berkas, terdiri dari
1262 berkas sasaran
pertama dan 59 sasaran strategis kedua. Capaian output di bidang perekonomian tidak dapat diperbandingkan sepenuhnya dengan capaian output tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perubahan pada rumusan indikator kegiatan dan fokus bidang dengan Tahun 2014, serta pendekatan dalam perhitungan data.
Dalam
perhitungannya, untuk Tahun 2014 dengan menggunakan basis data yang terdapat pada Tata Usaha (TU) kedeputian maupun TU Sekretaris Kabinet. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan data berasal dari output empat Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.
Perubahan
basis
data
ini
dimaksudkan
agar
lebih
mencerminkan kinerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Sebagaimana
telah
disebut
dimuka
bahwa
sejalan
dengan
perkembangan organisasi terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan output dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II.
Oleh karenanya saran kebijakan pada Sasaran Pertama
didalamnya
terdapat
output
perumusan
rencana
kebijakan
maupun
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan
yang dibentuk dengan
peraturan perundang-undangan (Perpres, Keppres, dan Inpres). Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan ijin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Saran kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran Sekretariat Kabinet lainnya,
yaitu
sasaran kedua “Terwujudnya peningkatan penyelesaian rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditindaklanjuti”.
74
Keberhasilan Deputi Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam memberikan hasil analisis kebijakan merupakan sumbangan dari kerja keras para Asisten Deputi pendukungnya. Sumbangan tersebut berupa output-output dari kegiatankegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran tahun 2014. Kegiatan Asisten Deputi yang berhubungan dengan Sasaran Strategis I ini terbagi menjadi dua sub kegiatan yaitu perumusan rencana kebijakan dan
hasil analisis pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah. Tabel 3.12 Output Kinerja Asisten-asisten Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014
KLASTER KEGIATAN
Hasil Analisis Perumusan Rencana kebijakan Pemerintah di Bidang Perekonomian Hasil Analisis Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Di Bidang Perekonomian Jumlah Total
ASDEP BID.EKONOMI MAKRO KEUANGAN DAN KETAHANAN PANGAN
ASDEP BID. INDUSTRI, UKM, PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN
ASDEP BID. PRASARANA, RISET, TEKNOLOGI, DAN SUMBER DAYA ALAM
ASDEP BID.PERANCANGAN PERUNDANGUNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN
TOTAL
82
81
243
278
684
123
127
185
143
578
205
208
428
421
1262
Masing-masing Asisten kegiatan telah menyumbang output kinerja yaitu Asdep 1 berjumlah 205 berkas, asdep 2 berjumlah 208 berkas, asdep 3 berjumlah 428 berkas dan Asdep 4 berjumlah 421 berkas, dengan jumlah total sebanyak 1262 berkas.
75
3. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2014 dengan Tahun 2013 a. Indikator tepat waktu Di bandingkan dengan capaian Tahun 2013, maka capaian kinerja sasaran pertama indikator “secara tepat waktu” mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013, jumlah berkas analisis kebijakan berjumlah 378 berkas menjadi 397 berkas di Tahun 2014. Output “secara tepat waktu” mengalami kenaikan dari menjadi 98,67% menjadi 99,24% atau naik (0,57%), dengan capaian outcome berjumlah 102, 79%. Jumlah berkas outcome mengalami peningkatan, pada Tahun 2013 yang berjumlah 373 menjadi 394 pada Tahun 2014. Pada tahun 2014 volume berkas yang tidak tepat waktu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 5 (lima) berkas tahun 2013 menjadi 3 (tiga) berkas pada tahun 2014. Capaian tersebut mengalami peningkatan, walaupun secara persentase menurun 0,048 atau 102,31% menjadi 102,79%. Hal ini karenakan target yang dipatok naik dari 96% (tahun 2013) menjadi 97% di tahun 2014. Capaian sebesar 102,31% ini merupakan hal yang menggembirakan dikarenakan kegiatan yang semakin padat dan tingkat ketelitian dan keakuratan yang semakin baik. Tabel 3.13 Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Kebijakan Pemerintahan di Bidang Perekonomian Tahun 2013 Triwulan
Jumlah berkas
Berkas tepat waktu
Tw 1
76
72
Tw 2
138
133
Tw 3
214
209
Tw 4
378
373
Jumlah
378
373
Berkas tidak tepat waktu 4 1 0 0 5
Persentasi (%) 94,73 96,37 97,65 98,67 98,67
Capaian 98,68 100,39 102 102,78 102,79
b. Indikator “ditindaklanjuti” Dalam
pencapaian
indikator
kedua
“yang
ditindaklanjuti,
dibandingkan dengan tahun yang 2013 mengalami kenaikan yang memuaskan. Tahun 2014 berkas yang berhasil di kerjakan berjumlah 397 76
berkas, sedangkan tahun 2013 berkas yang sudah dikerjakan berjumlah 378 berkas atau mengalami kenaikan 19 berkas (4,78%), dengan capaian outcome melampaui target atau 100%.
Pada tahun 2014 capaian
outcome sebesar 103,09 persen, sedang capaian outcome pada tahun 2013 sebesar 104,17 persen atau menurun sebesar 1,08. Walaupun dilihat dari persentasi menurun, namun
hal ini bukan merupakan
penurunan kinerja. Penurunan disebabkan target tahun 2013 (sebesar 96%) mengalami kenaikan menjadi 97% (tahun 2014). Sehingga walaupun
secara kwantitas output yang menjadi outcome mengalami
kenaikan namun tidak berpengaruh pada perhitungan capaian outcome. Tabel 3.14 Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2013
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2014 TARGET CAPAIAN KINERJA TRIWULAN OUTPUT OUTCOME (%) (Kuantitas) OUTCOME (%)
Persentase Terwujudnya saran peningkatan kebijakan di kualitas hasil bidang analisis Perekonomian kebijakan di yang bidang ditindaklanjuti Perekonomian
Jumlah
96%
TW I
76
76
104,17%
96%
TW II
138
138
104,17%
96%
TW III
214
214
104,17%
96%
TW IV
378
378
104,17%
378
378
104,17%
4. Gambaran Kegiatan Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2013 Output Deputi Bidang Perekonomian bersumber dari input-input yang diberikan oleh Asdep-asdep di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Dibandingkan tahun 2013, output yang dihasilkan oleh Asdep di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian mengalami peningkatan. Jumlah berkas sumbangan output dari Asdep di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian berjumlah 1233 berkas, dengan perincian dari Asdep 1 berjumlah 213 berkas, dari Asdep 2 berjumlah
271, dari Asdep 3 berjumlah 579 dan dari Asdep 4
berjumlah 170 berkas, seperti dalam matrik berikut:
77
Tabel 3.15 Perbandingan Input Data Pendukung Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 dan Tahun 2013 Bidang
Output/berkas 2014
2013
Asdep Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan
205
213
Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
208
271
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
428
579
Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian
480
170
Deputi Bidang Perekonomian
1262
1233
Sehubungan dengan penyelenggarakan manajemen kabinet yang menjadi fungsi Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian telah memberikan kontribusi yang
memadai. Salah satu bentuk kontribusi
tersebut berupa informasi dan/atau artikel yang dimuat di website www.setkab.go.id. Informasi/artikel yang dimuat di dalam website setkab ini merupakan pelaksanaan tugas dari disposisi Setkab secara langsung di dalam berkas atau inisiatif yang dilaksanakan oleh Staf dalam rangka merespon perkembangan pemerintahan yang berkembang di masyarakat. Sehubungan dengan penyelenggarakan fungsi manajemen kabinet yang menjadi fungsi Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian juga telah memberikan kontribusi, berupa informasi yang disampaikan kepada pengelola website Sekretariat, sebagai bahan penulisan artikel di website www.setkab.go.id. Informasi/artikel yang dimuat di dalam website setkab ini merupakan pelaksanaan tugas dari disposisi Sekretaris Kabinet secara langsung di dalam berkas atau inisiatif yang dilaksanakan oleh staf dalam rangka merespon perkembangan pemerintahan yang berkembang di
78
masyarakat. Beberapa hasil pemantauan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian juga dimuat dalam website Sekretariat Kabinet. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini baik indikator “secara tepat waktu” maupun “yang
ditindaklanjuti”
dapat
dikategorikan
memuaskan.
Hal
ini
menggambarkan bahwa sasaran pertama memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama, yaitu Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang perekonomian secara tepat waktu dan
Persentase
saran
kebijakan
di
bidang
perekonomian
yang
ditindaklanjuti. Oleh karena indikator sasaran pertama merupakan indikator dan
instrumen
yang
mendukung
pencapaian
IKU
pertama
maka
keberhasilan capaian sasaran pertama dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian IKU pertama. Gambaran keberhasilan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet dalam pencapaian sasaran pertama diwujudkan melalui kegiatankegiatan yang terkait dengan pencapaian Sasaran Strategis Pertama “hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian” berupa perumusan rencana kebijakan dan
pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri. Bentuk kegiatan-kegiatan tersebut dapat
berupa
keikutsertaan
antarkementerian/lembaga,
dalam
Focuss
rapat
Group
koordinasi, Discussion
rapat (FGD),
Diskusi/Seminar/workshop, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi, workshop, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri, peninjauan langsung di lapangan atau di daerah (site visit), dan pemantauan, serta pengumpulan data melalui media cetak dan elektronik yang bersifat current issue. Hasil pengamatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disampaikan kepada stakeholders terkait dalam bentuk laporan yang
didalamnya
memuat
saran
atau
rekomendasi
(solusi)
atas 79
permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan. Sepanjang Tahun 2014 Deputi Bidang Perekonomian telah melaksanakan kegiatankegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saran kebijakan pemerintah di
bidang perekonomian meliputi
pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian RPUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan RPUU tersebut (feedback) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU. Dalam hal ini yang dimaksud PUU bukan hanya Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres), melainkan
juga
Undang-Undang
(UU),
Peraturan
Pemerintah
(PP),
Keputusan Menteri/Kepala LPNK, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Khusus pemantauan terhadap Rancangan UU, PP, Keputusan Menteri/Kepala LPNK, Perda, dan Keputusan Kepala Daerah, serta evaluasi terhadap PUU, selanjutnya hasil evaluasi dan analisis tersebut oleh Sekretariat Kabinet disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, instansi terkait, dan/atau pemerintah daerah, mengingat kewenangan Sekretariat Kabinet hanya dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Perpres, Keppres dan Inpres. Sedangkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pemantauan Perpres, Keppres dan Inpres, dimanfaatkan secara internal (sebagai feedback) Sekretariat Kabinet bagi penyelesaian, penyusunan, penyempurnaan atau evaluasi suatu rancangan Perpres, Keppres dan Inpres. Seluruh saran kebijakan yang dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan stakeholder lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan “yang ditindaklanjuti”, yang diukur dari
disposisi Sekretaris Kabinet untuk
disiapkan Surat ke Presiden, Kementerian/Lembaga atau Stakeholder lainnya. Pengertian Saran Kebijakan yang ditindaklanjuti juga dapat berupa informasi maupun data yang disampaikan dimanfaatkan secara langsung
80
oleh Sekretaris Kabinet yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden. Gambaran
keberhasilan
Deputi Bidang Perekonomian dalam
pencapaian Sasaran Pertama terkait hasil analisis perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah di bidang perekonomian dapat dilihat antara lain dalam kegiatan berikut. 1. Penyusunan saran dan pendapat atas Pandangan GAKOPTINDO terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Untuk Pengamanan Harga Dan Penyaluran Kedelai. Implementasi Perpres Nomor 32 Tahun 2013, dipandang sebagian kalangan (Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia/Gakoptindo) belum dapat berjalan secara efektif, karena peraturan pelaksana dari Perpres tersebut, yaitu Permendag 51 Tahun 2013 tentang Pencabutan Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/5/2013 dan Peraturan Pelaksananya tidak sejalan dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2013, antara lain terkait penghapusan ketentuan harga acuan penjualan kedelai di tingkat Pengrajin tahun tempe (HJP) dan pembebasan impor kedelai oleh importir umum (perubahan dari importir terdaftar). Atas hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah meneruskan permasalahan
tersebut
ke
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian dengan surat Nomor:B.390/Seskab/8/2014, tanggal 6 Agustus 2014, dan Kemenko Perekonomian telah melakukan pertemuan dengan
Gakoptindo
dengan
kesepakatan
agar
Gakoptindo
menyampaikan permasalahannya secara lebih detail. Guna membahas tata niaga kedelai, Sekretaris Kabinet pada tanggal 26 September 2013 juga telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri antara lain oleh Perum bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, dan menghasilkan temuan bahwa terdapat potensi ketidakselarasan antara kebijakan Menteri Perdagangan terkait importasi kedelai dan penyerapan kedelai dari 81
petani lokal dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2013. Hasil rapat tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden dan menjadi bahasan pokok dan dasar putusan dalam Sidang Kabinet untuk kebijakan penyelesaian atas kebijakan impor dan penyaluran kedelai. 2. Penyusunan
saran
kebijakan
terkait
Usulan
Pembangunan
Infrastruktur Prioritas Gubernur Sumatera Barat kepada Presiden menyampaikan Usulan Pembangunan Infrastruktur Prioritas yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan skema pembiayaan APBN hasil penghematan subsidi bahan bakar minyak yang meliputi: Infrastruktur Bidang Maritim (9 proposal); Infrastruktur Bidang Kedaulatan Pangan (3 proposal); Infrastruktur Bidang Energi (1 proposal); dan Infrastruktur Bidang Pariwisata (1 proposal). Terhadap hal tersebut Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan menyampaikan analisis/pertimbangan: a. Proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian padi senilai Rp. 89,98 miliar dan diusulkan dibiayai dengan APBN melalui anggaran Bantuan Sosial. b. Proyek pembangunan jalan Sicawan Nagari Paninjauan – Data Munti Bukit Sikura – Puncak Lawang Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat senilai Rp 117,5 miliar dan direncanakan untuk dibiayai dengan APBN. c. Proyek pengembangan infrastruktur kawasan pantai dan muara di Sumatera Barat berupa infrastruktur pengendali sungai dan muara di 16 kawasan muara dan pantai sebesar Rp. 720 M diusulkan untuk dibiayai dengan APBN. d. Proyek rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur jaringan irigasi di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 439,9 miliar dan diusulkan untuk dibiayai sepenuhnya dengan APBN. Selain itu, saran dan rekomendasi yang kemudian diberikan adalah untuk proyek – proyek lainnya yang belum tercantum dalam RPJMN 2015-2019 perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan 82
Umum dan perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PPN/Bappenas terkait dampak dan sumber pendanaan dan mekanisme pendanaan proyek. Saran tersebut kemudian disampaikan kepada K/L terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-8/Seskab/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 3. Penyelesaian Sosial Kemasyarakatan Dampak Lumpur Lapindo Sejak tahun 2007 hingga saat ini, PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ) belum sepernuhnya melakukan pelunasan ganti rugi tanah dan bangunannya yang berada di dalam wilayah Peta Area Terdampak (PAT). Sisa kewajiban PT MLJ tersebut sebesar RP781,68 Milyar (20% dari total kewajiban RP3,83 Triliun). Berlarut-larutnya pelunasan ganti rugi oleh PT MLJ tersebut menyebabkan warga korban melakukan blokade paksa untuk meminta Pemerintah mengambil alih kewajiban PT MLJ yang dinilai sudah tidak lagi mampu membayar. Akibat blokase tersebut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak dapat melakukan aktivitas pengaliran lumpur dan pemeliharaan tanggul sehingga tanggul penahan lumpur jebol dan membajiri rumah warga sekitar. Menyikapi permasalahan di atas, Sekretaris Kabinet telah melakukan serangkaian fasilitasi pertemuan dengan BPLS pada tanggal 4 Desember 2014 serta pertemuan dengan Presiden pada tanggal 18 Desember 2014 bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sodartjo. Inti dari pertemuan tersebaga agar: a. Pemerintah akan memberikan dana talangan kepada PT MLJ untuk membayar sisa pelunasa ganti rugi warga di dalam PAT mellaliui APBN 2015 dengan jaminaan lahan di dalam PAT yang telah dibayar oleh PT MLJ. b. PT MLJ diberikan tenggat waktu selama 4 (empat) tahun untuk memnbayar ke Pemerintah, jika ingin menguasai lahan tersebut. c. Jika selama empat tahun Lapindo tidak dapat memebayar ke Pemrintah, lahan tersebut akan menjadi milik Pemerintah.
83
Hasil pertemuan di atas dapat merdam protes warga yang selama ini memblokas pembenahan tanggul yang dikerjakan oleh BPLS. Saat ini Sekretaris
Kabinet
tengah
mengkaji
langkah-langkah
percepatan
penyelesaian masalah di atas. 4. Penyusunan saran dan rekomendasi di bidang Fiskal terkait Permohonan Pemberian Fasilitas Fiskal PPH PT Bumi Cahaya Unggul (PT BCU) Direktur PT Bumi Cahaya Unggul (PT BCU) menyampaikan keluhan atas tidak adanya tanggapan Kepala BKPM terhadap 3 (tiga) surat yang telah dikirim mengenai penolakan permohonan pemberian fasilitas PPH Badan. Atas kondisi tersebut PT BCU memohon kepada Kepala BKPM untuk melakukan peninjauan kembali atas penolakan permohonan fasilitas PPH tersebut. Terhadap hal tersebut, Asdep Ekonom Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan menyampaikan analisis bahwa dari sisi peraturan perundangundangan penolakan oleh BKPM terhadap permohonan fasilitas PPH PT BCU dapat dibenarkan, karena: a. Berdasarkan PP 52/2011 bidang usaha PT BCU (mesin pompa) tidak lagi termasuk dalam industri yang mendapatkan fasilitas PPH. b. Berdasarkan PMK No 144/PMK.011/2012 (peraturan pelaksana PP52/2011) nilai investasi PT BCU yakni Rp 67.050.953.941,39, tidak memenuhi syarat nominal investasi yang dapat diberikan fasilitas PPH yakni Rp 1.000.000.000, pasca berlakunya PP 52/2011 (Pasal 4). Dalam hal permohonan fasilitas PPH diajukan PT BCU setelah berlakunya PMK Nomor 144/PMK.011/2012, BKPM tidak dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas PPH PT BCU kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, mengingat permohonan fasilitas PPH harus diajukan oleh BKPM kepada Menteri
Keuangan
sebelum
berlakunya
PMK
Nomor
144/PMK.011/2012 (Pasal 17 ayat (1)). Saran dan rekomendasi yang diberikan untuk meminimalisir kejadian serupa dimasa yang akan datang maka perlu dilakukan upaya sosialisasi 84
yang optimal dari suatu kebijakan pemerintah sebelum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saran dan rekomendasi ini pun kemudian disampaikan kepada Kepala BKPM melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B-571/Seskab/12/2014 tanggal 9 Desember 2014. 5. Penyusunan saran kebijakan terkait Lelang dan Recondition Scrap Cable
pada KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. di
Sorong Sekretaris Jenderal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan tanggapan atas permohonan Tim Kerja Koordinasi Usaha Pengumpulan dan Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Kabupaten Sorong perihal lelang dan recondition scrap cable (kabel bekas) pada KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. di Sorong, dengan inti: a. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2290 K/95/MEM/2013, tanggal 14 Mei 2013 dan Nomor 2186 K/95/MEM/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina International (Bermuda) Ltd., scrap cable tidak termasuk barang yang dilelang tanggal 23 Juli 2013; b. Usulan recondition scrap cable belum dapat ditindaklanjuti karena SKK Migas/KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. belum pernah mengajukan usulan penyerahan scrap cable dimaksud. c. Permohonan Tim
Kerja
Koordinasi Usaha
Pengumpulan
dan
Penjualan BMN Kabupaten Sorong kepada Presiden perihal tersebut di atas sebelumnya telah diteruskan Sekretaris Kabinet kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor B223/Seskab/IV/2014, tanggal 25 April 2014. Terkait permasalahan di atas, analisis yang diberikan bahwa berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2010 menyatakan bahwa: Aset KKKS diserahkan kepada Pemerintah dalam hal kontrak kerja sama telah berakhir atau sudah tidak digunakan lagi oleh KKKS, kecuali yang berada di dalam tanah dan/atau 85
di dalam lautan (Pasal 20); Penyerahan BMN diusulkan oleh KKKS melalui
Badan
Pelaksana
kepada
Menteri
Keuangan
melalui
Kementerian ESDM (Pasal 21 ayat (1)); Kementerian ESDM mengajukan usulan
kepada
penggunaan
Menteri BMN
Keuangan berikut
mengenai
usulan
penetapan
status
pemanfaatan
atau
pemindahtanganannya jika diperlukan, setelah Kementerian ESDM melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap BMN yang diusulkan penyerahannya oleh Badan Pelaksana (Pasal 21 ayat (1) huruf d dan e); Penghapusan BMN yang berasal dari KKKS oleh Badan Pelaksana dapat dilakukan setelah adanya penyerahan BMN kepada Pemerintah cq. Kementerian ESDM (Pasal 15 huruf c). Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terhadap permasalahan ini adalah bahwa penetapan status penggunaan berikut usulan pemanfaatan, atau pemindahtanganan scrap cable hanya dapat diusulkan oleh Kementerian ESDM kepada Menteri Keuangan setelah adanya usulan penyerahan /pelepasan BMN dari KKKS PetroChina International (Bermuda) Ltd. melalui SKK Migas. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa surat Sekretaris Jenderal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan respon atas surat Sekretaris Kabinet perihal tersebut dengan Nomor
B-
223/Seskab/IV/2014 tanggal 25 April 2014. 6. Kegiatan Pemantauan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Dalam
pelaksana
tugas
dan
fungsi
ini,
Asdep
Bidang
Perancangan PUU Bidang Perekonomian melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
sebagaimana
telah
diubah
beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 di 5 (lima) provinsi/kabupaten/kota, antara lain:
86
a. Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2014 (laporan pemantau tersebut di upload dalam situs http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasa-pemerintahbagian-1/ tanggal 24 Maret 2014, dengan pengunjung 6345); b. Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 s.d 26 April 2014 (laporan pemantau tersebut di upload dalam situs http://setkab.go.id/era-barupengadaan-barangjasa-pemerintah-bagian-2-manfaat-danhambatan/ tanggal 30 April 2014, dengan pengunjung 4492); c. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 4 s.d 6 Juni 2014 (laporan
pemantau
tersebut
di
upload
dalam
situs
http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasa-pemerintahbagian-3-kritik-atas-pelaksanaan-e-catalogue/ tanggal 19 Juni 2014, dengan pengunjung 4394); d. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 13 s.d 15 Agustus 2014 (laporan pemantau tersebut di upload dalam situs http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasa-pemerintahbagian-4-rencana-pembentukan-perwakilan-lkpp-di-daerah/ tanggal 24 Agustus 2014 dengan 4719 pengunjung); e. Kabupaten Bogor, Jawa Barat 9 September 2014. Tindak
lanjut
dari
pemantauan
tersebut
adalah
diselenggarakannya Rapat Koordinasi membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perpres Pengadaan tersebut pada tanggal 8 Oktober 2014 di Sekretariat Kabinet, dan dihadiri wakil-wakil dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perwakilan dari provinsi/kabupaten/kota yang menjadi objek pemantauan (rapat menjadi berita
dalam
http://setkab.go.id/setkab-bantu-cari-solusi-ideal-
kelembagaan-ulp-mandiri/ pada tanggal 9 Oktober 2014, dengan jumlah pengunjung
sebanyak
5383
dan
dimuat
sebagai
artikel
pada
http://setkab.go.id/era-baru-pengadaan-barangjasa-pemerintah-bagian-5selesai-ulp-mandiri-merupakan-sebuah-keniscayaan/ tanggal 16 Oktober 2014, dengan jumlah pengunjung sebanyak 8417). 87
Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut selanjutnya Sekretaris Kabinet mengeluarkan rekomendasi berupa surat yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN dan RB, serta ditembuskan
kepada
stakeholder
terkait
dengan
surat
Nomor
B.488/Seskab/VIII/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
Suasana dalam Rapat Koordinasi tentang Permasalahan dalam pelaksanaan Perpres Pengadaan, pada tanggal 8 Oktober 2014 di Sekretariat Kabinet
7. Penyusunan saran dan pendapat atas Permohonan Audiensi Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Koordiantor KNPK (A.Zulvan Kurniawan) menyampaikan permohonan audiensi kepada Presiden guna memberikan pandangan terhadap sejumlah regulasi tembakau, terutama berkaitan dengan rencana Pemerintah Indonesia untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control/FCTC (Surat Nomor:IV/009-II/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013). KNPK berpendapat bahwa pengesahan FCTC akan menyebabkan produk tembakau Indonesia tidak mempunyai daya saing secara
ekonomis
di
tingkat
internasional.
Beberapa
instrumen
pengendalian tembakau yang menyertai FCTC bukan hanya berdampak pada sektor hilir, namun seluruh pemangku kepentingan dari hulu sampai hilir akan langsung terkena dampak dari pengendalian yang diatur dalam FCTC. 88
Terhadap permohonan audiensi tersebut, KNPK pada tangga 14 Februari 2014 telah beraudiensi dengan Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet mengharapkan agar Kementerian Pertanian dapat membuat suatu program penanaman tembakau Varietas Virginia (untuk memenuhi produksi rokok mild) dan Na Oogst (untuk keperluan ekspor) dan meminta KNPK untuk menyampaikan data-data tambahan terkait dengan penolakan rencana pengesahan FCTC. KNPK selanjutnya menyampaikan sejumlah data pendukung penolakan rencana FCTC (surat Nomor: IV/003-II/KNPK/II/2014, tanggal 5 Maret 2014). Hasil audiensi dan data dukung yang disampaikan oleh KNPK tersebut, selanjutnya diteruskan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator
Bidang
Kesejahteraan
Rakyat
(Surat
Nomor:B-
202/Seskab/4/2014, tanggal 17 April 2014) agar dapat dilakukan pengkajian/pembahasan bersama dengan K/L terkait. 8. Saran kebijakan yang menghasilkan surat Sekretaris Kabinet Beberapa saran kebijakan yang dihasilkan Deputi Bidang Perekonomian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet berupa surat yang ditujukan kepada Kememterian Lembaga, antara lain: a. Terkait dengan beberapa program prioritas Presiden, Sekretaris Kabinet melalui surat No. B-562/Seskab/XII/2014 pada tanggal 4 Desember 2014 meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang selaku Ketua dan anggota Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, bersama kementerian/instansi terkait untuk melakukan langkahlangkah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan program prioritas Presiden, yakni kedaulatan pangan, infrastruktur, konektivitas maritim, dan energi yang telah disusun dalam daftar proyek Bappenas. b. Terkait dengan ajakan Presiden kepada para CEO dalam APEC CEO Summit 2014 di Beijing untuk berinvestasi di Indonesia, Chairman Wilmar Internasional dan Executive Director YTL Power melalui surat tertanggal 9 Desember 2014 kepada Presiden menyampaikan permohonan dukungan untuk mendorong PT PLN (Persero) guna 89
membuka dialog terkait penawaran pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 4.000 MW di Bojonegara dengan mekanisme IPP senilai USD 7 milyar. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat No. B-612/Seskab/XII/2014 meminta kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk dapat mengkaji permohonan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada Presiden. c. Dalam rangka penyelesaian RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan,
Sekretaris Kabinet
kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kabinet meminta klarifikasi dan pertimbangan terkait penetapan batas wilayah NKRI di Camar Bulan Kalimantan Barat (surat Nomor B546/Seskab/XI/2014 tanggal 26 November 2014). Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, saat ini RPerpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan tersebut bersama 3 RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara lainnya telah ditetapkan, sehingga dalam masa 100 hari Kabinet Kerja telah menetapkan 5 RPerpres RTR Kawasan Perbatasan Negara, yaitu:
Perpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan; Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua; Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; dan Perpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.
90
FGD Identifikasi Permasalahan Pegembangan Konektifitas Berbasis Maritim pada tanggal 15 Desember 2014
Sasaran Strategis Kedua Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di bidang Perekonomian
Dalam rangka mendukung capaian Sasaran Strategis Kedua Sekretariat Kabinet tahun 2014 yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden”, Deputi Bidang Perekonomian telah melaksanakan tugas dan fungsi penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dibidang perekonomian. Pada tahun 2014 Deputi Bidang Perekonomian bertanggungjawab terhadap pencapaian Sasaran Strategis Kedua yaitu penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres di Bidang Perekonomian, yang diuraikan di bawah ini. Pada
tahun
2014,
Deputi
Bidang
Perekonomian
telah
berhasil
menyelesaikan atau memproses 59 (lima puluh sembilan) berkas masuk RPerpres, RKeppres, dan RInpres dari instansi pemrakarsa, yang terdiri atas 44 91
(empat puluh empat) RPerpres, 13 (tiga belas) RKeppres dan 2 (dua) RInpres. Seluruh RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut telah diproses secara tepat waktu dan ditindaklanjuti. Tabel 3.16 Capaian Sasaran Strategis Kedua Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 Target Indikator Kinerja dok
%
-
97%
-
97%
Outcome
Capaian
Dibanding
Outcome
Output (%)
(%)
59 berkas
100%
103%
59
100%
103%
Outcome Output
Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian secara tepat
59 berkas
waktu. Persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang
59
perekonomian yang ditindaklanjuti
1.
Indikator “Tepat Waktu” Ukuran secara tepat waktu adalah penyelesaian PUU dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SP (11 hari). Pada prinsipnya, RPerpres, RKeppres,
dan
RInpres
yang
diproses
secara
tepat
waktu
dan
ditindaklanjuti oleh pimpinan. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian tersebut merupakan instrumen atau wujud dari kebijakan Pemerintah, yang diperlukan ditetapkan dalam waktu segera. Berdasarkan kriteria tersebut, gambaran penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dikategorikan sebagai berikut:
92
Tabel 3.17 Rekapitulasi Matriks Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, Dan Instruksi Presiden Jumlah No.
Kategori
Total RPerpres RKeppres RInpres
1.
Diproses tahun 2014
53
15
4
72
2.
Proses Pembahasan/Tindak
9
2
2
13
44
13
2
59
Lanjut* 3.
Selesai** Dari
tabel
di
atas,
Deputi
Bidang
Perekonomian
telah
menyelesaikan PUU berjumlah 59 dokumen. Status “selesai” meliputi seluruh rancangan yang telah ditandatangani oleh Presiden. Namun demikian, Deputi Bidang Perekonomian juga telah melaksanakan pembahasan atau menindaklanjuti meliputi seluruh rancangan yang sedang dalam proses pembahasan, pengajuan paraf persetujuan, maupun yang sudah diajukan ke Presiden namun belum ditandatangani. Pembahasan ini dikategorikan sebagai tindak lanjut. Maksud dalam proses tindak lanjut oleh Kementerian/ Lembaga adalah proses penyelesaian rencana perundang-udangan tersebut dikoordinasikan kembali penyempurnaannya oleh K/L dan permintaan paraf persetujuan Menteri/Kepala Lembaga terkait. Sedangkan status “selesai” meliputi seluruh rancangan yang telah ditandatangani oleh Presiden. Kegiatan ini mencerminkan capaian output sekaligus outcome Sekretariat Kabinet di bidang penyelesaian peraturan perundangundangan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel pada halaman berikut.
93
Tabel 3.18 Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden yang telah Ditetapkan oleh Presiden Kategori Selesai 1. Peraturan Presiden Tanggal
No.
Peraturan Presiden
1.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penetapan 2 Januari 2014
Pedoman Rencana Umum Energi Nasional 2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana 22 Januari 2014 Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang 10 Februari 2014 Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang) 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang
21 April 2014
Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam
Persetujuan
Perdagangan
Barang
Dari
Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
21 April 2014
RPerpres tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
23 April 2014
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang
24 April 2014
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
94
No.
Tanggal
Peraturan Presiden
Penetapan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 8. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah
16 Mei 2014
Tahun 2015 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang
19 Mei 2014
Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang
Penugasan
Pembangunan
PT
PLN
Pembangkit
(Persero)
Tenaga
Listrik
Untuk Yang
Menggunakan Batubara 10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang
30 Mei 2014
Perubahan atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI 11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang
3 Juni 2014
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang RTR Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan 12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang
3 Juni 2014
Pengadaan dan Standar Rumah Mantan Presiden RI dan/atau Mantan Wakil Presiden RI 13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang
11 Juni 2014
Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara 14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang
11 Juni 2014
Rencana Tata Ruang Pulau Papua 15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang
11 Juni 2014
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan Sekitarnya 16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 tentang
11 Juni 2014
Pengesahan Statute Of The International Renewable Energy Agency
(Statuta
Badan Energi Terbarukan
Internasional) 17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Portal
17 Juli 2014
Indonesia National Single Windows 18. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang
7 Juli 2014
95
No.
Tanggal
Peraturan Presiden
Penetapan
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Merapi 19. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2014 tentang
10 Juli 2014
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping 20. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang
17 Juli 2014
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas 21. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2014 tentang
24 Juli 2014
Penugasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Jaksa Agung, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Pemerintah Republik Indonesia Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International
Center
For
Settlement
Of
Investment
Disputes Terkait Gugatan Nusa Tenggara Partnership B.v. Dan Pt.newmont Nusa Tenggara Kepada Pemerintah Republik Indonesia Dan Pengajuan Gugatan Arbitrase Pemerintah Republik Indonesia Kepada Pt Newmont Nusa Tenggara Berdasarkan Arbitration Rules Of The United Nations Commission On International Trade Law 21. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang
23 Juli 2014
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku 23. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang RTR 13 Agustus 2014 Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya 24. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Global 21 Agustus 2014 Green Growth Institute 25. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Convention ATA Carnet 26. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pengesahan Agreement Concerning the Establishment of
1 September 2014 1 September 2014
a CGO in Indonesia (HCA CGO), with IDB
96
No.
Peraturan Presiden
27. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik
Tanggal Penetapan 3 September 2014
Indonesia dan Pemerintah Jersey untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Jersey for the Exchange of Information Relating to Tax Matters) 28. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik
3 September 2014
Indonesia dan Pemerintah Guernsey untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Guernsey for the Exchange of Information Relating to Tax Matters) 29. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2014 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan
3 September 2014
Pemerintah Isle of Man untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Isle of Man for the Exchange of Information Relating to Tax Matters) 30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan
12 September 2014
Pemerintah Bermuda (sebagaimana telah diajukan oleh Pemerintah Inggris Raya dan Irlandia Utara) untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan Perpajakan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of bermuda (as authorized by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) for the Exchange of Information Relating to Tax Matter) 31. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang
15 September
97
No.
Tanggal
Peraturan Presiden
Penetapan
Rencana Pitalebar 2014-2019
2014
32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15 September 2014
33. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
15 September 2014
34. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71
15 September 2014
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 35. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Penugasan
Kepada
PT
Hutama
Karya
untuk
17 September 2014
Mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera 36. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2014 tentang 17 Oktober 2014 Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air 37. Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang 17 Oktober 2014 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus 38. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang 17 Oktober 2014 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 39. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 tentang 17 Oktober 2014 Pembubaran Komite Ekonomi Nasional 40. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tentang 17 Oktober 2014 Pembubaran Komite Inovasi Nasional 41. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54
28 November 2014
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
98
No.
Tanggal
Peraturan Presiden
Penetapan
42. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di
24 Desember 2014
Nusa Tenggara Timur 43 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
31 Desember 2014
Bahan Bakar Minyak 44. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4
31 Desember 2014
Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Batu Bara, dan Gas
2.
Keputusan Presiden
No
Tanggal
Keputusan Presiden
Penetapan
1. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang 22 Januari 2014 Perluasan Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I 2. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 tentang
2 Juni 2014
Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr (HC) Ir. Soekarno dan Dr (HC) Drs. Mohammad Hatta dalam Kertas Rupiah NKRI 3. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang
15 Juli 2014
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang
21 Juli 2014
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Karangasem, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan,
Kabupaten
Solok,
Kabupaten
Bungo,
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Merangin, Kabupaten
99
No
Tanggal
Keputusan Presiden
Penetapan
Tebo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Gunungsitoli, Kota Lhokseumawe, Kota Payakumbuh, Kota Tarakan, Kota Bengkulu, Dan Kota Pasuruan
5 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang
25
Agustus 2014
25
Agustus 2014
Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah 6 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Utara 7 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat
1 September 2014
Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations 8 Keputusan Presiden Nomor
43 Tahun 2014 tentang
Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air
17 September 2014
9 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Maluku Utara 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera
17 September 2014 17 September 2014
Selatan 11 Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Dewan
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Provinsi
Nusa
17 September 2014
Tenggara Barat 12 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) 13 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
17 September 2014 17 September 2014
Pada Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pariaman
100
3. Instruksi Presiden Tanggal
No.
Instruksi Presiden
1.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-Langkah Belanja
Penghematan
Penetapan
Dan
Kementerian/Lembaga
19 Mei 2014
Pemotongan
Dalam
Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 2.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
1 September
Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka
2014
Menghadapi
Masyarakat
Ekonomi
Association
Of
Southeast Asian Nations
Perlu di sampaikan, selain untuk pengukuran kinerja penyiapan penyelesaian
RPerpres,
RKeppres,
dan
RInpres,
Deputi
Bidang
Perekonomian juga selalu menyiapkan data dan meng-update posisi RPerpres, RKeppres, dan RInpres setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana tabel di atas, terutama guna bahan sidang kabinet dan dengar pendapat dengan DPR. Waktu penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres dihitung dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Perhitungan tersebut melibatkan populasi seluruh berkas rancangan, yang dihitung setiap bulan guna memperoleh presentasi dari keseluruhan naskah yang bisa
diselesaikan.
Menurut
SP
Sekretariat
Kabinet,
penyiapan
penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres merupakan pengajuan laporan hasil analisis hukum atas RPerpres, RKeppres, dan RInpres beserta
rekomendasinya
mengenai
substansi,
konsepsi,
maupun
harmonisasi dengan PUU lainnya, dengan atau tanpa disertai pengajuan naskah RPerpres, RKeppres, atau RInpres dimaksud. Oleh karena itu, target waktu 5 (lima) hari dalam SP merupakan waktu pemrosesan oleh Deputi Bidang Perekonomian dari mulai penerimaan berkas rancangan dari instansi pemrakarsa sampai dengan pengajuan hasil kajian atas rancangan dimaksud. 101
Pada Tahun 2014, realisasi penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu adalah 3,67 hari. Hal tersebut berdasarkan penghitungan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, dengan rekapitulasi
sebagaimana tabel
berikut: Tabel 3.19 Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 Bulan
Rerata Waktu Penyelesaian (Hari)
Januari
3 hari
Februari
3 hari
Maret
3 hari
April
4 hari
Mei
5 hari
Juni
4 hari
Juli
4 hari
Agustus
3 hari
September
4 hari
Oktober
4 hari
November
3 hari
Desember
4 hari
Rata-rata
3,67 hari
Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu ditentukan oleh target waktu berdasarkan SP Sekretariat Kabinet dan tingkat komplesitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh instansi pemrakarsa sebagai berikut: 102
1.
Target waktu berdasarkan SP, yaitu: a. Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu Disposisi Prioritas adalah Disposisi
yang
diberikan
pimpinan/atasan
dengan
mencantumkan kata “Prioritas” untuk penyelesaian penyusunan RPerpres, RKeppres, atau RInpres dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam Disposisi, yang penyelesaiannya didahulukan. Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah Disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan memberikan petunjuk bersifat Disposisi Prioritas berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa suatu RPerpres, RKeppres, atau RInpres perlu segera ditetapkan menjadi Perpres, Keppres, dan Inpres, misalnya sebagai hasil sidang kabinet, rapat koordinasi tingkat menteri atau pertemuan/kunjungan Presiden RI dengan pimpinan negara lain/lembaga internasional yang menghasilkan MoU. Berkas RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang memerlukan penyiapan penyelesaian saran bersifat Prioritas berdasarkan SP yang waktu penyelesaiannya adalah: 1) <3 hari, antara lain: a. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015; b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Mantan Presiden RI dan/atau Mantan Wakil Presiden RI; c. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 103
d. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah; e. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; f.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah
Penghematan
dan
Pengendalian
Belanja Kementerian Negara/lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. 2) 4-5 hari, antara lain: a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014; b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Protocol
To
Amend
Certain
Asean
Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang); c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; d. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. b. Tidak bersifat Disposisi Prioritas. Sejumlah berkas tidak bersifat disposisi prioritas dan tingkat kompleksitas permasalahan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres memerlukan proses penyelesaian yang 104
lebih panjang (6 - <11 hari) karena perlu didukung dengan seluruh kegiatan penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres, meliputi rapat pembahasan atau rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi, harmonisasi atau mencapai kesepakatan substansi RPerpres,
RKeppres,
dan
RInpres,
analisis
peraturan
perundang-undangan terkait, dan comparative studi dengan referensi terkait. 2. Tingkat kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres Kompleksitas permasalahan RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut ditentukan oleh permasalahan terkait bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan RPerpres, RKeppres, dan RInpres dimaksud. Pencapaian tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni rata-rata penyelesaiannya 3,83 hari. Hal ini mengingat rancangan peraturan
perundang-undangan
yang
diajukan
oleh
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden, diproses oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian berdasarkan tembusan surat dan rancangan yang diperoleh oleh Deputi Bidang Perekonomian. Sedangkan asli surat tetap diproses sesuai ketentuan persuratan yang berlaku di Sekretariat Kabinet. Dengan mekanisme seperti ini, tentunya mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan. Dari berkas rancangan peraturan perundang-undangan, seluruh berkas diproses oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) hari. Selain pengelompokkan berdasarkan sifat penanganan berkas rancangan (Prioritas dan Tidak Prioritas), penghitungan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres secara tepat waktu, yang dalam hal
105
ini ditetapkan oleh Presiden, juga dilakukan berdasarkan substansi dari rancangan dan kluster bidang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.20 Rata-Rata Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres Berdasarkan Substansi Rancangan dan Kluster Bidang Tahun 2014
No.
1.
Substansi Rancangan di Bidang Perekonomian
Ekonomi Makro, Keuangan
Jumlah
Rata-Rata
Rata-Rata
Waktu
Waktu
Rancangan Penyelesaian (Berkas)
Penyelesaian
Substansi
Kluster Bidang
(Hari)
(Hari)
22
3,5 hari
17
4,5 hari
20
3 hari
dan Ketahanan Pangan 2.
Industri,
UKM,
Perdagangan
dan
Ketenagakerjaan 3.
Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam Rata-rata Bidang
3,67 hari
Perekonomian Jumlah
59
11
b. Ditindaklanjuti Penghitungan persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti, dilakukan melalui pengukuran kualitas, yaitu apakah RPerpres, RKeppres, dan RInpres disetujui oleh Presiden dan dari sisi teknis perundang-undangan terhadap Perpres, Keppres dan Inpresyang telah ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting. Berdasarkan hal tersebut, 57 (lima puluh tujuh) rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kepada 106
Presiden ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden. Target penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang ditindaklanjuti sebesar 97% (25 naskah) sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 103% (59 naskah). Selanjutnya, berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa IKU Sekretariat Kabinet (Persentase RPerpres, RKeppres dan RInpres yang tepat waktu dan ditindaklanjuti) telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut: 1)
RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang diajukan oleh pimpinan Kementerian/LPNK,
oleh
pimpinan
(Presiden,
Sekretaris
Kabinet/Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian) secara hierarkis diteruskan kepada staf dengan disertai petunjuk penyelesaiannya. 2) Staf
melakukan
penyusunan
penelitian
rancangan
dan
peraturan
analisis
terhadap
prakarsa
perundang-undangan
dan
hasilnya disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan, baik mengenai bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas. 3) Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan: a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan/persetujuan; 107
b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan. 4) RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang tidak lagi mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan untuk diteruskan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan/ penetapan Presiden. 5) Naskah RPerpres, RKeppres, dan RInpres yang telah mendapat persetujuan/penetapan
Presiden
dibuatkan
salinannya
untuk
kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pada Tahun 2014 telah dilaksanakan 122 kali rapat penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres meliputi rapat 109 kali Rapat di Kementerian terkait (dalam kota), dan 13 kali Rapat di luar kota. Perlu disampaikan, pada dasarnya jumlah rapat pembahasan RPerpres, RKeppres, dan RInpres per tahun tidak dapat diprediksi karena
ditentukan
oleh
ada
tidaknya
permasalahan
RPerpres,
RKeppres, dan RInpres terkait bentuk hukum, urgensi pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundangundangan. Artinya, tidak berarti bahwa jika jumlah rapat pembahasan meningkat berarti kinerja Deputi Bidang Perekonomian juga meningkat atau begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah bukan jumlah rapat pembahasan, namun substansi peran Deputi Bidang Perekonomian dalam setiap pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun di instansi terkait (kuantitatif) serta keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian RPerpres, RKepres dan RInpres, misalnya laporan hasil penelitian/kajian maupun rumusan hasil pembahasan RPerpres, RPerpres, dan RInpres (kualitatif). Hal itulah yang menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian Sasaran 2 selain dari pengukuran atas jumlah RPerpres, RPerpres dan RInpres yang ditetapkan menjadi produk Perpres, Keppres dan Inpres. 108
Dalam pelaksanaan fungsi Keppres
dan
Inpres
ini,
Penyelesaian Rancangan Perpres,
Deputi
Bidang
Bidang
Perekonomian
merealisasikan anggaran sebesar Rp155.418.700 (seratus limapuluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tujuhratus) atau 95,79% dari target sebesar Rp 162.294.000,-. Tabel 3.21 Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran Fungsi 4 Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Tahun 2014 Pagu Anggaran Rp 162.294.000
Realisasi
%
Rp155.418.700
95,76
Substansi Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden pada tahun 2014, antara lain: 1. Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai pengganti dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres tersebut secara substansi memuat rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
109
Substansi pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 adalah mengidentifikasi kembali proyek-proyek MP3EI yang visible dengan program percepatan pembangunan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Mantan Presiden RI dan/atau Mantan Wakil Presiden RI. Substansi dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, dimana mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak. Namun standar kelayakan atas rumah tersebut belum secara tegas tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007, sehingga
diperlukan
pengaturan
dalam
rangka
menjamin
kesetaraan pemberian penghargaan pemerintah kepada Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden RI. Dengan adanya standar tersebut, diharapkan pemberian rumah bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden tersebut dapat disamakan bagi semua mantan Presiden dan mantan wakil Presiden untuk setiap periode. 2. Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Keputusan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah 110
Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyesuaian jabatan keanggotaan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), yang mengalami perubahan
nomenkelatur
sebagai
bagian
dari
kebijakan
pemerintah. Secara substansi Komite Privatisasi mempunyai tugas sebagai berikut: a. merumuskan
dan
menetapkan
kebijakan
umum
dan
persyaratan pelaksanaan Privatisasi; b. menetapkan
langkah-langkah
yang
diperlukan
untuk
memperlancar proses Privatisasi Persero; dan c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategis yang timbul dalam proses Privatisasi Persero termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah. 3. Instruksi Presiden Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan
Dan
Negara/Lembaga
Pengendalian
Dalam
Rangka
Belanja
Kementerian
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai langkah kebijakan Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2014 untuk mengurangi dampak risiko fiskal terhadap pelaksanaan APBN. Langkah-langkah kebijakan pengendalian tersebut, meliputi: 1) penghematan
dan
pengendalian
belanja
Kementerian
Negara/Lembaga;
111
2) masing-masing K/L melakukan pemblokiran mandiri terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dan menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran dalam rangka pemotongan anggaran. Keberhasilan Deputi Bidang Perekonomian dalam meningkatkan kualitas
penyelesaian
RPerpres,
RKeppres
dan
RInpres
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: a. Implementasi good governance dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mendorong akselerasi pelaksanaan pembangunan
nasional
melalui
kebijakan
pemerintah
termasuk penetapan beberapa Perpres, Keppres dan Inpres sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2011
tentang
Masterplan
Percepatan
dan
Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 jo. Perpres Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara. b. Komitmen
pemerintah
untuk
meningkatkan
kualitas
penetapan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Perpres, Keppres, dan Inpres. c. Komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres.
B. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Dalam rangka mencapai kinerja Deputi Bidang Perekonomian telah didukung oleh pagu anggaran berjumlah 2.523.550.000,- (dua milyar lima ratus duapuluh tiga ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasil revisi dari pagu anggaran yang berjumlah 3.050.000.000. Pagu anggaran setelah 112
revisi ini terdiri dari anggaran-anggaran yang terdapat pada Asisten Deputi Bidang Perekonomian, yaitu: Tabel 3.22 Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 No.
Bidang
Jumlah Anggaran
1
Asdep Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan
Rp744.654.000
Ketahanan Pangan 2
Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan
Rp620.545.000
Ketenagakerjaan 3
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan
Rp661.915.000
Sumber Daya Alam 4
Asdep
Bidang
Perancangan
Perundang-
Rp496.436.000
undangan Bidang Perekonomian Jumlah
RP2.523.550.000
Dari total realisasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014 mencapai Rp 2.402.077.949,- Total penyerapan anggaran mencapai 95,18 % dari total pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp 2.523.550.000 (Tabel 3.22). Tabel 3.23 Rekapitulasi Realisasi Pagu Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014
Bidang
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Asdep Bidang Ekonomi Makro Keuangan dan Ketahanan Pangan
744.654.000
707.274.070 (94.98%)
Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan
620.545.000
583.932.008 (94,09%)
113
Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam
661.915.000
639.924.220 (96,68%)
Asdep Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian
496.436.000
470.947.651 (94,86%)
2.523.550.000
2.402.077.949 (95,18%)
Jumlah
1.
Realisasi Anggaran Tahun 2014 Sasaran Strategis pertama Dalam
rangka
melaksanakan
Sasaran
Strategis
Pertama,
yaitu
memberikan dukungan hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, anggaran
Deputi
berjumlah
Rp2.361.256.000
Bidang
Perekonomian
Rp2.246.659.249,
dari
telah total
merealisasikan pagu
berjumlah
atau 95.15%. Total realisasi anggaran berjumlah
Rp2.361.256.000 menghasilkan 397 ouput hasil analisis sehingga rata-rata per 1 output adalah Rp5.659.091,-. 2.
Realisasi Anggaran Tahun 2014 Sasaran Strategis Kedua Dalam
pelaksanaan
Sasaran
Strategis
Kedua
yang
merupakan
penyelenggarakan fungsi Penyelesaian Rancangan Perpres, Keppres dan Inpres ini, Deputi Bidang Bidang Perekonomian telah merealisasikan anggaran sebesar Rp155.418.700 (seratus limapuluh lima juta empat ratus delapan belas ribu tujuhratus) atau 95,79% dari target sebesar 162.294.000,-.
Dari
jumlah
realisasi
Rp155.418.700,-
Rp
tersebut
dipergunakan untuk menghasilkan output perancangan puu bidang perekonomian berjumlah 59 dokumen. Sehinggga rata-rata per satuan dokumen menghabiskan anggaran berjumlah Rp2.634.215 . 3.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Total anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2014
sebesar
Rp2.361.256.000,- (dua milyar tiga ratus enampuluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guna tercapainya Sasaran Strategis 1 ini, pada awal Tahun 2014, bidang 114
perekonomian telah dialokasikan dana sebesar
Rp2.361.256.000dengan
target 397 (tiga ratus tujuh puluh delapan) berkas rumusan hasil analisis kebijakan
bidang
perekonomian.
Dalam
pelaksanaannya
mampu
menghasilkan 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) berkas analisis dengan penggunaan dana Rp2.246.659.249, Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp5.659.091,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp5.947.748,-Dengan kata lain anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp. Rp288.656,-/output, atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 4,18%. Anggaran
yang
dialokasikan
untuk
pencapaian
sasaran
untuk
meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan ini, terdiri dari jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi/FGD,
dan belanja jasa profesi
(menghadirkan narasumber) guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat. Namun, dalam rangka mendukung kebijakan penghematan nasional dan reformasi birokrasi di lembaga kepresidenan, sebagian anggaran juga dialokasikan sebagai penghematan. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa guna tercapainya Sasaran Strategis kedua ini, pada awal Tahun 2014 untuk bidang perekonomian telah dialokasikan dana sebesar Rp.162.294.000,- dengan target 59 (lima puluh sembilan) berkas naskah RPerpres, RKepres dan RInpres. Dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan 59 (limapuluh sembilan) naskah dengan penggunaan dana Rp. Rp155.418.700,-. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp. 2.634.215,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp2.750.746,- Dengan kata lain anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp116.531,-- per output atau mencapai tingkat efisiensi 4,24 %. Terkait dengan alokasi anggaran, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian Sasaran Strategis kedua, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil rancangan naskah perundang-undangan melalui perjalanan dinas,
dan
rapat
koordinasiguna
mendalami
permasalahan
dan
pengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat. Pengalokasian anggaran
difokuskan pada
kegiatan evaluasi dan
analisis
atas
pelaksanaan kebijakan dan program-program prioritas. 115
Tabel 3.24 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Pertama Tahun 2014 % Capaian Outcome
Output
Uraian
Satuan
Target
Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome
Laporan Hasil
Output
Berkas
397
397
tepat waktu : 102,31 %
Analisis Input
Rupiah
2.361.256.000
2.246.659.249
Rupiah
5.947.748,11
5.659.091,31
Kebijakan Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 103,09%
Pemerintah di Input ratabidang rata Perekonomian
peroutput
1. Penghematan Dana = Rp 288.656,80 (4,85%) 2. Efisiensi
= Rp 5.947.748,111(4,85%)
3. Efektifitas
= % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)
Tabel 3.25 Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Kedua Tahun 2014 % Capaian Outcome
Output
Uraian
Satuan
Target
Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome Ppenyelesaian
Output
Berkas
59
59
Input
Rupiah
162.294.000
155.418.700
Input rata-
Rupiah
2.750.745,76
2.634.215,25
tepat waktu : 103,09 %
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,dan Instruksi Presiden di
Rata-rata Capaian Outcome bidang Perekonomian ditindak lanjuti : 103,09%
rata peroutput
1. Penghematan Dana = Rp 116.530,51 (4,24%) 2. Efisiensi
= Rp 2.750.745,76(4,24%)
3. Efektifitas
= % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh 116
pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian
sasaran untuk indikator
kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan “sangat memuaskan”. Untuk sasaran pertama, capaian indikator secara tepat waktu
102.31%,
sedangkan capaian indikator “yang di tindaklanjuti” 103.09%. Pencapaian sasaran kedua untuk capaian indikator “secara tepat waktu” sebesar 103.09%, sedangkan indikator “yang ditindaklanjuti” sebesar 103,09%. Dengan demikian capaian sasaran pertama dan sasaran kedua dapat di kategorikan “sangat memuaskan”. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran pertama
Deputi
Bidang
Perekonomian
memberikan
kontribusi
bagi
pencapaian IKU pertama Deputi Bidang Perekonomian. Keterangan: 1. 90%- 100%
=
Sangat Memuaskan
2. 85 % - 90 %
=
Memuaskan
3. 70 % - < 85 %
=
Baik
4. 55 % - < 70 %
=
Sedang
5. < 55 %
=
Kurang baik
Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Peran dan posisi Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah. 2. Munculnya isu-isu penting bidang perekonomian yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun 117
permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi. Pada Tahun 2013, meskipun Deputi Bidang Perekonomian telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain: 1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang di karenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Indikasi lainnya ditunjukkan oleh realisasi penyerapan anggaran untuk rapat koordinasi dengan instansi lain (eksternal) masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang
disampaikan
melalui
surat
dari
kementerian/lembaga
ataupun
masyarakat. Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet masih belum optimal. 2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tusi yang bersifat substantif Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
Namun
demikian,
sebagian
besar
staf
Deputi
Bidang
Perekonomian belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan 118
evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet broadband, terutama melalui jaringan tanpa kabel (wi-fi), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (upgrade) dan diservis (maintain) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema ekonomi, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Deputi Bidang Perekonomian, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat. Sedangkan dalam meningkatkan kualitas penyelesaian RPerpres, RKeppres dan Rinpres, yang merupakan Sasaran Kedua Deputi Bidang Perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: d.
Implementasi good governance dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi
yang
mendorong
akselerasi
pelaksanaan
pembangunan
nasional melalui kebijakan pemerintah termasuk penetapan beberapa Perpres, Keppres dan Inpres sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara. e.
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas penetapan kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Perpres, Keppres, dan Inpres.
f.
Komitmen Sekretariat Kabinet dalam meningkatkan kualitas penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, maka perlu dilakukan upaya-
upaya, antara lain: a.
Peningkatan pembahasan secara intensif dalam rangka mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam 119
penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun kementerian terkait. b.
Perlunya peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, antara lain, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres. Demikian pula, secara paralel dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui penambahan pegawai dan program capacity building.
c.
Pembangunan dan pengembangan mail tracking system (tata persuratan elektronik) terintegrasi terkait RPerpres, RKeppres, dan RInpres pada unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet. Adapun kendala dalam pelaksanaan Sasaran Strategis Kedua, yaitu:
a. RPerpres, RKeppres, dan RInpres belum mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait. Hal tersebut akhirnya mendorong Asisten Deputi Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, dengan berdasarkan hasil analisis, menyampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet bahwa RPerpres, RKeppres, dan RInpres tersebut masih perlu disempurnakan kembali substansi pengaturannya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator
Bidang
Perekonomian,
atau
dikordinasikan
dengan
kementerian/lembaga terkait. Akibatnya, sehingga seringkali penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres membutuhkan waktu lama karena harus melalui proses pembahasan/pengoordinasian
kembali
dengan
kementerian/lembaga
terkait. b. Sumber Daya Manusia (SDM) pada Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian secara kuantitas masih belum ideal dari sisi peta jabatan yang ada. Hal ini mengingat 2 (dua) posisi Kepala Sub Bidang masih kosong, dan staf analis hukum hanya terdiri 3 orang. c.
Dalam proses penyelesaian surat yang masuk ke Asisten Deputi Bidang Perancangan
Perundang-undangan
Bidang
Perekonomian
perlu
dilakukan koordinasi baik dengan unit-unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dan di Deputi lainnya maupun dengan instansi120
instansi lain di luar Sekretariat Kabinet. Terkait dengan waktu, kecepatan dalam berkoordinasi sangat mempengaruhi penyelesaian tugas oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Dengan demikian perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait tersebut. d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, khususnya, dalam penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain: a. Peningkatan pembahasan secara intensif dalam rangka mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun Kementerian terkait. b. Penambahan pegawai sangat diperlukan, termasuk Tenaga Fungsional Perencana Program dan Pelaporan. c. Peningkatan kualitas kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihakpihak terkait. d. Perlunya
peningkatan
kualitas
pelaksanaan
Standar
Pelayanan
Sekretariat Kabinet, antara lain, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres. Demikian pula, secara paralel dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui penambahan pegawai dan program capacity building. e. Pembangunan dan pengembangan mail trackingsystem (tata persuratan elektronik) terintegrasi terkait RPerpres, RKeppres, dan RInpres pada unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam
rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya
pencapaian sasaran pertama, sasaran kedua, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, sebagai berikut. a. Kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional. b. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia
dalam
bidang
pengkajian,
analisis
dan
evaluasi
kebijakan/program pemerintahan melalui pengembangan manajemen 121
pengadministrasian persuratan berbasis tekhnologi informasi yang terintegrasi, capacity building, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), c.
Meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Penambahan pegawai sangat diperlukan, termasuk Tenaga Fungsional Perencana Program dan Pelaporan. Untuk mendukung upaya ini peningkatan jumlah dan substansi pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan SDM dalam melakukan analisis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
d.
Perlunya
peningkatan
koordinasi
dengan
instansi
terkait
seperti
keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi
interdep.
Peningkatan
hubungan
koordinasi
dengan
kementerian atau lembaga terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan suatu kebijakan. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihakpihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif. Termasuk di dalamnya perlu
peningkatan
pembahasan
secara
intensif
dalam
rangka
mendapatkan harmonisasi, kesepakatan, atau hasil koordinasi dari instansi terkait dalam penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres baik di Sekretariat Kabinet maupun kementerian terkait. e. Peningkatan kegiatan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam rangka penyusunan Naskah Rperpres, Rkeppres dan Rinpres serta penyusunan dan pengumpulan data secara berkala dalam kaitan dengan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi melalui penyusunan SOP yang mengatur mengenai penanganan suatu masalah yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antardeputi di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan 122
kementerian/lembaga ataupun stakeholders lain di luar Sekretariat Kabinet.
Hal yang sama untuk fungsi penyusunan rancangan PUU
Perlunya peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Sekretariat Kabinet, antara lain, terkait penyiapan penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres. Demikian pula, secara paralel dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui penambahan pegawai dan program capacity building. Pembangunan dan pengembangan mail tracking system
(tata
persuratan
elektronik)
terintegrasi
terkait
RPerpres,
RKeppres, dan RInpres pada unit kerja terkait di lingkungan Sekretariat Kabinet f. Penegasan fungsi Setkab dalam melakukan manajemen kabinet yang diterjemahkan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Antara lain melalui penyusunan SOP yang mengatur hubungan kerja antardeputi di internal Sekretariat Kabinet, serta hubungan kerja antara Kedeputian Sekretariat Kabinet dengan Kedeputian di Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden. g. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlunya keikutsertaan pegawai pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan terkait dengan bidang perekonomian. h. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi
internal
dan
penyusunan
rencana
anggaran,
standar
pengelolaan dan pelayanan anggaran, sesuai dengan pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Untuk mengefektikan kegiatan ini diperlukan perbaikan
manajemen
kas
serta
peningkatan
ketepatan
rencana
pencairan anggaran i.
Manajemen persuratan dan pengolahan data di lingkungan Sekretariat Kabinet belum terintegrasi sehingga seringkali ditemui kesulitan dalam memperoleh data sebagai sumber dalam melakukan pengukuran kinerja.
123
Sejalan dengan upaya untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang III di lingkungan Sekretariat Kabinet, melalui pemenuhan kondisi yang diinginkan, antara lain dengan:
memperkuat manajemen perubahan dan resiko dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses transisi dan adaptasi dari struktur yang lama ke struktur yang baru. Kebijakan yang ditempuh
antara
lain
mempercepat
penyesuaian/adaptasi
pejabat/pegawai dengan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi baru melalui percepatan penyusunan SP setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, pembinaan SDM yang berbasis pada kompetensi, dan peningkatan tata kerja dengan memanfaatkan IT;
menetapkan
program percepatan
(quick wins) dengan
Peraturan
Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 3/RB Tahun 2011 tentang Program Percepatan (quick wins) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet RI;
menetapkan program dan rencana kerja jangka menengah dan tahunan, yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, dan Perseskab Nomor 2/RB Tahun 2011 tentang Work Plan/Rencana Kerja;
menetapkan pimpinan sebagai role model yang dijadikan panutan dalam pelaksanaan nilai-nilai organisasi untuk peningkatan budaya kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet (Kepseskab) Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Penunjukan Role Model Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet
penetapan kode etik pegawai Sekretariat Kabinet dengan Perseskab Nomor 4/RB tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Kabinet
sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain sosialisasi peraturan disiplin dan kode etik Sekretariat Kabinet, SPIP.
124
D.
EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA PERIODE 2010-2014
1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Periode Tahun 2011-2014 Berdasarkan pembentukannya, maka kinerja Deputi Bidang Perekonomian dimulai sejak bulan Mei 2011, dengan demikian pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian yang dapat digambarkan adalah pada periode 2011-2014. Pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian selama kurun waktu 2011-2014 digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan strategis Deputi Bidang Perekonomian pada periode waktu yang sama. Dalam pelaksanaannya, pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian dapat diketahui dengan menggunakan tolok ukur berupa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian. Penetapan IKU Deputi Bidang Perekonomian telah diarahkan kepada kinerja yang lebih terukur dan berada dalam rentang kendali Deputi Bidang Perekonomian. IKU Deputi Bidang Perekonomian juga merupakan salah satu wujud komitmen Deputi Bidang Perekonomian dalam menyukseskan reformasi birokrasi dilingkungan Sekretariat Kabinet. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian pada periode 2011 – 2014, digambarkan dalam tabel 3.26 dan tabel 3.27: Tabel 3.26 Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2011 No. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian Kinerja (%)
Kecepatanpenyelesaian saran kebijakanhasilpemantauan, evaluasidananalisisatasperumusan rencana dan
128,91%
pelaksanaankebijakandan program pemerintah di bidangperekonomian 2
Ketepatan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas perumusan rencana
107,53%
dan pelaksanaan kebijakan dan program
125
Indikator Kinerja Utama (IKU)
No.
Capaian Kinerja (%)
pemerintah di bidangperekonomian 3
Kecepatanpemberian saran penyelesaian permasalahan hukum di bidang perekonomian
4
Ketepatan saran penyelesaian permasalahan 107,53%
hukum di bidang perekonomian 5
Kecepatan penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian
6
130,81%
118,18%
Ketepatan penyelesaian penyiapan RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian
107,53%
Sumber: LAKIP DeputiBidangPerekonomian, 2011
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian pada tahun 2011 telahmencapai kategori sangat baik dengan capaian disemua indikator kinerja >100%. Seiring dengan dinamika yang terjadi di lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana telah disampaikan dimuka, tahun 2012 Deputi Bidang Perekonomian melakukan perubahan indikator dengan: 1.
Menyempurnakan enam indikator yang dimiliki pada tahun 2011 menjadi empat indikator pada tahun 2012. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014.
2.
Menyempurnakan rumusan indikator tahun 2011 dengan kata “kecepatan” dan
“ketepatan”
diubah
menjadi
kata
“secara
tepat
waktu”
dan
“ditindaklanjuti” tahun 2012. Penyempurnaan kedua frasa ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan oleh Deputi Bidang Perekonomian di masa yang akan datang. Dengan demikian indikator kinerja utama dan capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian tahun 2012-2013 dapat dijelaskan pada tabel berikut:
126
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Renstra untuk Periode 2012-2013 Capaian Kinerja (%)
Indikator Kinerja No
1
Utama (IKU)
2012 (95%)
2013 (96%)
2014 (97%)
output
outcome
output
outcome
output
outcome
356
102,01%
373
102,78%.
394
102,31%
356
97,58%
378
104,17
397
103,09
49
105,26%
27
104,17%
59
103,09
49
105,26%
27
104,17%
59
103,09
Persentasepenyelesai an
hasil
analisis
kebijakan
di
bidang
Perekonomian secara tepat waktu 2
Persentase kebijakan
saran di
bidang
Perekonomian
yang
ditindaklanjuti 3
Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan dan Instruksi
Presiden Rancangan Presiden
secara tepat waktu 4
Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan dan Instruksi
Presiden Rancangan Presiden
yang ditindaklanjuti Sumber: LAKIP Deputi Bidang Perekonomian, 2012 dan 2013
127
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa capaian IKU tahun 2012-2013 dapat dikategorikan sangat memuaskan (berdasarkan kategori capaian kinerja AKIP, capaian “sangat memuaskan” bila bernilai> 100%), dengan output kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Kategori “sangat memuaskan” tersebut tetap dapat tercapai pada tahun 2013 dan tahun 2014, meskipun beberapa tolok ukur penilaian kinerja telah diubah menjadi lebih ketat dalam upaya mengukur kinerja secara lebih tepat, yaitu perubahan hal-hal sebagai berikut: a. Outcome tepat waktu mencapai target 100%, walaupun terjadi peningkatan target dari 95% pada tahun 2012, menjadi 96% pada tahun 2013 dan 97% pada tahun 2014; b. Penyempurnaan metode penghitungan indikator yaitu: 1)
Dalam penghitungan indikator “tepat waktu”, pada pada tahun 2012 digunakan
metode
perhitungan
rata-rata
hari,
yaitu
dengan
menjumlahkan seluruh hari yang digunakan untuk menyelesaikan berkas dibagi banyaknya berkas yang dihasilkan.Namun sejak tahun 2013 penghitungan indikator “tepat waktu” dilakukan berdasarkan pada SOP yang ada (11 hari), yang mengklasifikasikan berkas menjadi dua, yaitu berkas yang diselesaikan ≤ 11 hari dinilai sebagai berkas “tepat waktu” dan berkas yang diselesaikan > 11 hari dinilai sebagai berkas “tidak tepat waktu”. 2)
Sedangkan untuk menghitung indikator “ditindaklanjuti”, pada tahun 2012 data yang digunakan berasal dari Tata Usaha Deputi Bidang Perekonomian, yaitu berkas yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Sedangkan untuk tahun 2013 dilakukan perubahan dengan menggunakan data yang berasal dari Tata Usaha Sekretaris Kabinet, yaitu berkas yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet. Pada tahun 2014 digunakan data dari TU Kedeputian dan data dari TU Pimpinan, namun tidak ada perbedaan data yang ada.
Secara umum terjadi peningkatan prestasi kerja yang terlihat dari peningkatan jumlah output kinerja yang dihasilkan, yaitu:
128
a.
untuk penyelesaian hasil analisis kebijakan di bidang Perekonomian, meningkat dari 356 berkas tahun 2012 menjadi 378 berkas pada tahun 2013 dan 397 pada tahun 2014;
b.
Penyelesaian RPerpres, Rkeppres dan Rinpres meningkat dari 49 berkas tahun 2012, 27 berkas pada tahun 2013 dan menjadi 59 berkas pada tahun 2014 Sejumlah upaya telah dilakukan Deputi Bidang Perkonomian dalam rangka
peningkatan capaian kinerja baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Upaya tersebut antara lain berupa benchlearningterhadap best practices pelaksanaan SAKIP di deputi substansi lainnya dan melakukan perbaikan terhadap manajemen kinerja di Deputi Bidang Perekonomian secara terus-menerus dan berkesinambungan berdasar penyempurnaan manajemen kinerja Sekretariat Kabinet. Peningkatan capaian kinerja tersebut tercermin dari prestasi yang telah dicapai Deputi Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 2011—2014. Penilaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2013 dengan nilai 71,89 dan memperoleh predikat penilaian “B” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Hasil evaluasi ini meningkat dari predikat “CC” pada tahun 2012. Gambaran peningkatan capaian kinerja dari setiap komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel di bawah: Tabel 3.28 Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2012 – 2013 Nilai Tahun 2012
Nilai Tahun 2013
Perencanaan Kinerja
24,82
37,87
2.
Pengukuran Kinerja
13,29
19,53
3.
Pelaporan Kinerja
14,29
14,49
4.
Pencapaian Sasaran kinerja
10,88
-*)
Total Capaian Kinerja
63,23
71,89
No
Komponen
1.
Sumber: Biro Renkeu dan Inspektorat Sekretariat Kabinet *) Nilai sasaran kinerja (komponen 4) pada tahun 2013 tidak termasuk komponen penilaian dalam evaluasi AKIP.
129
2. Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan
penyerapan
anggaran
yang
terjadi
setiap
tahunnya,
mencerminkan adanya perbaikan aspek perencanaan penganggaran dan program/kegiatan, serta kemampuan pengendalian penggunaan anggaran, sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian.Berikut gambaran capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian sejak dibentuk pada tahun 2011 hingga 2014. Gambar 3.1 Grafik Peningkatan capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Perekonomian 2011 – 2014
Penghematan anggaran sejak tahun 2011, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2011, Inpres Nomor 7 Tahun 2012, Inpres Nomor 7 Tahun 2013, dan Inpres Nomor 4 Tahun 2014, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, yaitu dengan menghapuskan penyelenggarakan rapat koordinasi dan Focus Group Discussiondi luar kota sejak tahun 2013, dan selanjutnya pada tahun 2014 kegiatan-kegiatan tersebut hanya dilakukan di dalam kantor. Penghematan yang telah dilakukan dari tahun 2011 hingga Oktober 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
130
Tabel 3.29 Penghematan Anggaran Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2011 – 2014
Tahun
Pagu Awal
Pagu setelah Prosentase Penghematan
2011
1.679.998.000
1.643.118.000
2%
2012
1.683.749.000
1.683.749.000
0%
2013
3.443.634.000
3.085.645.000
12%
2014
3.050.000.000
2.523.550.000
21%
Sumber: Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perekonomian
Walaupun telah dilakukan penghematan namun dalam melaksanakan kinerja telah tetap mencapai target. Dibandingkan antara realisasi anggaran dengan output anggaran yang dihasilkan oleh masing-masing Asisten Deputi Bidang Perekonomian maka semakin meningkat .
131
Tabel 3.30 Output Kegiatan Dan Realisasi Anggaran Tahun 2012-2014 Realisasi Tahun
Pagu Jumlah
%
Output/ berkas Rata rata per output (Rp) Dok/Lap
2012
Rp. 1.683.749.000,-
Rp 1.409.868.346,-
83,73%
1142
1.234.560,723
2013
Rp. 3.085.645.000,-
Rp 2.498.250.358,-
80,96%
1287
1.941.142,469
2014
Rp 2.523.550.000,-
Rp.2.402.077.949,-
95,18%
1321
1.818.378,463
Dari tabel diatas, secara keseluruhan akuntabilitas anggaran Deputi Bidang Perekonomian terjadi peningkatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penghematan dana Penghematan dana yang dilakukan Deputi Bidang Perekonomian untuk Sasaran I di tahun 2012 sebesar 16,46%, dan meningkat menjadi 18,22% di tahun 2013 dan 4,85% Pada Tahun 2014. Sejalan dengan Sasaran I, Deputi Bidang Perekonomian juga telah melakukan peningkatan penghematan anggaran pada Sasaran II, yaitu sebesar 21,69% pada tahun 2012, menjadi 37,6% pada tahun 2013 dan menjadi 4,24% pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penghematan lebih kecil di tahun 2013, dikarenakan intensitas kegiatan yang semakin bertambah. Namun demikian output kegiatan yang dihasilkan semakin meningkat, dengan rata-rata biaya yang dipergunakan mengalami penurunan. b. Efisiensi Penghitungan efisiensi dilakukan dengan membandingkan seluruh biaya yang dikeluarkan dengan jumlah seluruh output yang dihasilkan.Dari tabel di atas, tampak bahwa kinerja Deputi Bidang Perekonomian efisien pada kedua sasaran, yang ditunjukkan kecenderungan rata-rata rupiah per ouput kegiatan yang semakin menurun. 132
c.
Efektivitas Efektivitas tercapai jika persentase capaian sasaran lebih besar dari persentase target. Persentase capaian sasaran outcome pada kedua Sasaran I dan II Deputi Bidang Perekonomian pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 100%. Hal tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian outcome tahun 2012, 2013 dan 2014 yang masing-masing sebesar 95%, 96% dan 97%. Dengan demikian, dapat disimpulkan kinerja Deputi Bidang Perekonomian telah berjalan secara efektif.
133
BAB IV PENUTUP Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Deputi Bidang Perekonomian telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Akuntabilitas Kinerja. LAKIP sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu. LAKIP Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Deputi Bidang Perekonomian. LAKIP ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2014 pelajaran
berharga
untuk
meningkatkan
kinerja
ini dapat menjadi
organisasi
pada
masa
mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Deputi Bidang Perekonomian tetap berhasil melaksanakan
berbagai
kegiatan
dalam
upaya
mengembangkan
Sistem
Akuntabilitas Kinerja secara optimal.
134
Lampiran LAKIP Deputi Bidang Perekonomian No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Judul Berkas Perkembangan Penjualan Saham Penempatan Modal Sementara (PMS) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Pada Bank Mutiara Laporan Komisi Pengawasan Kepada Presiden RI Triwulan II Dan III Tahun 2013 Laporan Pembentukan Holding BUMN Kehutanan Dan Perkebunan Sebagai Rencana Aksi Prioritas Untuk Konsolidasi BUMN Surat Kepada Menko Perekonomian Dan Menko Polhukam Perihal Hibah Aset Eks. PT Arun NGL Laporan Pelaksanaan Kontrak IPP PLTP Rajbasa 2X100 MW Penanganan Dampak Implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Pelaporan Tindaklanjut Kepada Presiden Alokasi Gas Untuk Pengembangan Madura Dan Kabupaten Sumenep Permohonan Sambutan Presiden Pada Kebangkitan Kembali Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Laporan Atas Pendaftaran Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Diajukan Oleh Rafat Ali Rizvi Pengusulan Keikutsertaan Dalam The 26th Session Of The Intergovernment Al Committee (IGC) On Intellectual Property (IP) And Genetic Resources, Traditional Knowledge, And Folklore (GRTKF) Di Jenewa, Swiss ( Charolinda, S.H.) Tindaklanjut Hasil Kajian Pembentukan Tim Atau Sejenisnya Di Bidang Perekonomian Yang Melibatkan Sekretariat Kabinet Pada Periode 2004-2013 Yang Ditetapkan Melalui Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden Peningkatan Kinerja Keselamatan Dan Pelayanan Publik Di Sektor Transportasi Udara
Laporan Berita Resmi Stastitik Dan Data Sosial Ekonomi Januari 2014 Penyampaian Naskah Undangan Rapat Penyelesaian Masalah Penyertaan Modal Sementara Pada Bank Gagal, Jumat, 17 Januari 2014, Pk. 09.30 Laporan Singkat Aspek Hukum Penawaran Pembelian Saham Penyertaan Modal Sementara (PMS) Pada Bank Gagal Yang Diselamatkan Dengan Metode Khusus Fasilitas Pertemuan Dengan Wakil Gubernur Fujian. RRT Laporan Tindak Lanjut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 Periode 29 Agustus S.D 8 November 2013 Ringkasan Bahan Restrukturisasi Utang Dan Bisnis Plan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) Usulan Penugasan Perum Bulog Dalam Rangka Stabilisasi Harga Gula Konsumsi Masyarakat/Gula Kristal Putih Permohonan Mengikuti (Research And Information System For Developing Countries) RIS' Programme On International Economic Issues And Development Policy (IEIDP) 9 Februari-8 Maret An. Sjahriati Rochmah Progres Penyelesaian Tuntutan 5 Warga Korban Lumpur Sidoarjo Laporan Pembahasan Permasalahan Hukum Terkait Penjualan Saham Bank Gagal Yang Ditangani Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dikaitkan Dengan Konsespsi Keuangan Negara Laporan Hasil Rakortas Tingkat Menteri Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Rancangan Surat Seskab Kepada Mr. Yohihide Suga, Chief Cabinet Secretary Of Japan Penandatanganan Komiten Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara Usulan Pencabutan Subsidi Pupuk Organik Permohonan Dana Program/Kegiata N Pembangunan Kabupaten Sumenep (Konsep Surat Ke Menter PPN/Bappenas, Mendagri, Menkeu) Penyampaian Draft Keputusan Presiden Tentang Tim Nasional Persiapan Perubahan Harga Rupiah
Keterangan Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4
29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.
53. 54.
Laporan Tindak Lanjut Atas Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Permohonan Konsultasi Atas Pemberian Fasilitas Pembebasan Dan/Atau Pengurangan Pajak Peghasilan Badan (Tax Holiday) Bagi PT. Energi Sejahtera Mas( R Surat Kepada Menteri Keuangan) Laporan Rapat Koordinasi Terkait Acara Peluncuran Buku " Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035" Di Istana Negara Kepada Mendagri, Men LH, Men ESDM, Ka BPN, Guberbur Papua, Dan Bupati Mimika Perihal Tuntutan Ganti Rugi Tanah Ulayat Yang Digunakan Oleh PT Freeport Indonesia Laporan Hasil Kajian Terhadap Pembentukan Tim Atau Sejenisnya Di Bidang Perekonomian Yang Melibatkan Setkab Pada Periode 20042013 Yang Ditetapkan Melalui Perpres, Keppres, Dan Inpres Laporan Hasil FGD Nota Konsep Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Secara Definitif Dengan Skema Klaim-Verifikas I (UKP-PPP Tanggal 13 Januari 2014) Surat Kepada Mendag Dan Mendagri Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan FGD "Tindak Lanjut Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): Peran , Manfaat Dan Permasalahannya " Tanggal 14 November 2013 Penyampaian Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan( R Surat Kepada Presiden) Penyusunan Buku Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I Tahun 2004-2009 Dan KIB II Tahun 2010-2014 Laporan Tindak Lanjut Atas Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 Di Lingkungan Kementerian Keuangan Matrik Peraturan Perundang-Undan Gan Di Bidang Pertanian Proses Penyiapan Rkeppres Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014 Dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 Permohonan Penyelesaian Kasus Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Di Kabupaten Tasikmalaya Laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Bulan November 2013 Naskah Surat Presiden Kepada PM Jepang Yang Mulia Shinzo Abe Penetapan Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Untuk RKP 2015 Laporan Hasil Kunjungan Ke Iran Laporan Penyelesaian Penyusunan Buku Pencapaian Kinerja Pemabangunan KIB I Tahun 2004-2009 Dan KIB Tahun 2010-2014 Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Menindaklanjuti Hasil Rapat Tanggal 6 Februari 2014 Permohonan Audiensi Dan Penyerahan Laporan Advokasi Khusus Terkait Hambatan Pembangunan Berbasiskan Maritim Karena Prosedural Perizinan Pendaftaran Kapal Di Kementerian Perhubungan Laporan Atas Penyelesaian Banding Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Keuangan Laporan Hasil Kunjungan Ke Iran Surat Presiden Kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Dan Penugasan Prof. Ginandjar Kartasasmita Sebagai Special Envoy Surat Kepada Mensetneg, Menlu, Mendag, Prihal Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Protocol Incorporete Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Tindak Lanjut Penyampaian Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Penjelasan Atas Posisi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penugasan BUMN Pelaksana Proyek Tol Trans Sumatera Dan Monorel Jabodetabel
Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4
Asdep 4 Asdep 4
55. 56.
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
Penanganan Permohohan Pembatalan Putusan Yuridiksi International Centre For Settlement Of Investment Disputes (ICSID) Yang Diajukan Oleh Rafat Ali Rizvi Permohonan Izin Prakarsa Untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD) On The Establishment Of The OECD Penugasan Prof. Ginandjar Kartasasmita Sebagai Special Envoy Laporan Penyelesaian Proyek Asahan Urgensi Penyusunan Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Laporan Tindak Lanjut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 Periode 8 November 2013 S.D 17 Januari 2014 Penyampaian Usulan Keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Komite Tppu Permohonan Kesediaan Presiden Untuk Membuka INACRAFT 2014 Penghargaan Pemerintah Di Bidang Industri Tahun 2014 Program Pengembangan Peternakan Sapi Di Provinsi Aceh Permintaan Klarifikasi Tentang Importasi Beras Medium Dari Vietnam Permohonan Bantuan Pengadaan Mobil Tangki Air Oleh Bupati Mandailing Natal Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Bahan Bakar Minyak (BBM) Unutk Nelayan Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Hari Selasa, Tanggal 18 Februari 2014 Penunjukan Perum Bulog Dalam Rangka Stabilitas Harga Gula Kristal Putih Evaluasi Komprehenshif Kinerja Realisasi APBN Dan APBD Provinsi 2013 Permohonan Pembukaan 2nd APKASI International Trade And Investment Summit 2014 The 8th Agrinex Expo 2014 Penyampaian Usulan Keanggotaan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Komite TPPU Pencalonan Prof Iwan Jaya Aziz Sebagai Wakil Presiden Bank Pembangungan Asia Bidang Manajemen Pengetahuan Dan Pembangunan Berkelanjutan Permohonan Penyelesaian Perizinan Pendaftaran Kapal Milik Badan Hukum Indonesia Yang Berkedudukan Di Indonesia Karena Telah Berdampak Buruh Secara Nasional Kepada Ketidakpastian Hukum Dan Kepastian Berusaha/Iklim Investasi Di Indonesia Laporan Hasil Kajian Masalah Pangan Nasional Pengaduan Masyarakat Hal Gugatan Atas Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Surat Perdana Menteri Jepang Dan Sekjen OECD Kepada Presiden RI Terkait OECD Ministerial Council Meeting Dan OECD Forum, Paris 57 Mei 2014 Ringkasan Kronologis Permasalahan Penugasan PT Hutama Karya (Persero) Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Laporan The Fourth Ministerial Meeting Of Indonesia-Singa Pore Bilateral Economic Working Groups Perencanaan Kebijakan Jangka Panjang Bidang Pangan Laporan Rapat Koordinasi Terkait Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Ke Provinsi Jawa Tengah Pada Tanggal 13-16 Maret 2014 Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan 9Peraturan Presiden) Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Laporan Pembahasan Rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Permintaan Arahan/Disposis I Presiden Atas Surat Menteri Perdagangan Terkait Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Asdep 4 Asdep 2
Asdep 2 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 2
85. 86. 87. 88. 89. 90.
91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.
Data Produksi Tanaman Pangan Angka Sementara Tahun 2013 Dan Angka Prognosa Tahun 2014 Laporan Hasil Rapat Koordinasi Perkembangan Persiapan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Upaya Debottlenecking Kementerian Perindustrian Sebagai Tindak Lanjut Arahan Presiden Pada Retreat Cipanas Laporan Hasil Rapat Pembahasan Rperpres Tentang Pedoman Penugasan BUMN Dalam Pengusahaan Jalan Tol Rancangan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr.(H,C.) Ir. Soerkarno Dan Dr.(H.C Drs Mohammad Hatta Dalam Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia Laporan Pembahasan Rapat Tindak Lanjut Rakortas Bkprn Mengenai Perubahan Kawasan Konservasi Perairan Di Teluk Benoa Pada Perpres Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hasil Kajian Masalah Pangan Dari Dewan Pertimbangan Presiden Usulan Penyelenggaraan Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2014 Permohonan Penyerahan Pengelolaan Blok Mahakam Kepada Pertamina Laporan Perkembangan Pariwisata Sabang-Aceh Laporan Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Kerja Presiden Ke Provinsi Sumatera Utara, 27 S.D 29 Maret 2014 Penyampaian Briefingsheet Dan Bahan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Rperpres) Permohonan Pembukaan 2nd Apkasi International Trade And Investment Summit 2014 Kerugian Negara Akibat Berlarut-Larutn Ya Proses Renegosiasi Kontrak Perusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Salinan Putusan Nomor 30/PUU-XI/2013 Penyampaian Pagu Indikatif Dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 Usulan Pembangunan Saluran Irigasi Teknis Dan Bendung, Serta Pembangunan Tanggul Pengaman Pinggir Pantai Di Kabupaten Aceh Timur Peresmian Terminal Baru Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Laporan Mengenai Penyampaian Bahan Substansi Terkait Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Kepada Presiden Ri Tanggal 7 Maret 2014 Penerusan Surat Mengenai Permohonan Kehadiran Presiden Pada Pertemuan World Economic Forum Di Manila 22-23 Mei 2014 Dam Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Economic Forum East Asian Pada Tahun 2015 Laporan Keikutsertaan Pada Seminar Business In Society: Toward Asian Era Di Universitas Sebelas Maret Solo Keberatan Atas Rencana Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang Oleh PT Pertamina Usulan Pembangungan Saluran Irigasi Teknis Dan Bendung Serta Pembangunan Tanggaul Pengaman Pinggir Pantai Di Kabupaten Aceh Timur (Konsep Surat Ke Menpu, Mentan, Menkeu, Ka BNPB) Laporan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 Tanggal 26 Maret 2014 Usulan Kunjungan Kerja Bapak Presiden Ke Aljazair Penyampaian Briefingsheet Pembahasan Pembangunan Proyek-Proyek Infrastruktur Permohonan Kehadiran Presiden Untuk Memberikan Pengarahan Dan Membuka Secara Resmi Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Surat Sekretaris Kabinet Kepada Para Menteri Untuk Penyampaian Arahan Presiden Pada Rapat Terbatas Tanggal 2 April
Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4
Asdep 4 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 4
114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.
Permohonan Pembukaan Konvensi Dan Pameran Tahunan Indonesian Petroleum Association (IPA) Ke-38 Data-Data Pendukung Pengolakan Aksesi FCTC Dari Koalisi Nasioal Penyelamatan Kretek (KNPK) Laporan Kunjungan Kerja Kepala BKPM Ke Tokyo Jepang 3-5 Maret 2014 Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Tentang Perubahan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita Laju Inflasi Bulan Maret 2014 Laporan Kunjungan Kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ke Seoul, Korea Selatan, 18-20 Maret 2014 Daftar Surat Masuk Yang Belum Selesai Ditindaklanjuti Penyampaian Usul Anggota Badan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Strategis Dan Infrastruktur Selat Sunda Rencana Pembentukan Holding Company BUMN Sektor Perkebunan Laporan Rapat Pembahasan Perubahan Pepres No 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Serbagita (Perpres Sarbagita) Catatan Mengenai Keterlibatan Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang (Berkaitan Dengan Rencana Perubahan Perpres Sarbagita) Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Dan Sekitarnya (Rperpres) Permohonan Peninjauan Kembali Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara Dan Peraturan Pelaksanaannya Keikutsertaan Wakil Dari Sekretariat Kabinet Dalam Sosialisasi Kebijakan Terkait Penanaman Modal Di Kroasia Dan Aljazair Laporan Rapat Pembahasan Mengenai Penyelesaian Upaya Banding Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Keuangan Permohonan Peninjauan Kembali Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah Laporan Pelaksanaan Market Sounding Of Indonesia's PPP Infrastructure Projects Dan Policy Dialogue Di Beijing, Tanggal 12-13 Maret 2014 Roadmap Penanggulangan Kemiskinan Laporan Rapat Koordinasi Acara Peresmian Pembukaan Inacraft Ke-16 Rabu 16 April 2014 Laporan Pembahasan ,Mengenai Progrees Penjualan Saham Bank Gadai Yang Ditangani Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Arahan Presiden Terkait Rancangan Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Rperpres) Konsep Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Perihal Roadmap Penanggulangan Kemiskinan Hasil Audiensi Masyarakat Pergulaan Jawa Timur Dengan Gubernur Jawa Timur Laporan Hasil Lelang Barang Milik Negara (BMN) Di Kabupaten Sorong Rencana Akuisisi PT Bank Tabungan Negara Oleh PT Bank Mandiri Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Triwulan IV Tahun Anggaran 2013 Laporan Mengikuti Pertemuan The 32nd FAO Regional Conference For Asia And The Pacific (APRC), 13-14 Maret 2014 Usulan Penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Aceh Timur Permohonan Konfirmasi Data Koordinat Batas Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Hukum Dan/Atau Penyimpangan Pajak Briefing Sheet Hubungan Ekonomi Indonesia-Japan
Asdep 3 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 1
145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.
Tanggapan BKPM Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Didaerah Tertentu Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-67 Tahun 2014 Permohonan Pengesahan International Convention On Simplification And Harminization Of Customs Procedures, As Ameneded (Konvensi Internasional Tentang Penyederhanaan Dan Harmonisasi Prosedur Kepabeanan, Sebagaimana Telah Diubah) Rencana Pengalihan Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Jalan Penugasan Impor Beras Perum BULOG Laporan Usulan Penyempurnaan RPP Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Laporan Usulan Penambahan Persyaratan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Permohonan Peresmian Dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Di Kalimantan Timur Permohonan Izin Persetujuan Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan I Dan Tahun 2014 Laju Inflasi Bulan April 2014 Laporan Kunjugan Kerja Kepalan Badan Koordinasi Penanaman Modal Ke Abu Dhabi - Dubai, Uni Emirat Arab Dan Hanoi-Ho Chi Minh City, Vietnam 7-11 April 2014 Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas Bpls Per Tanggal 9 Maret 2014 ( Dan Tindak Lanjut Pemerintah Terkait Putusan Mk Nomor 83/PuuXi/2013) Rencana Peluncuran Pasar Perbatasan Mota Ain-Batugade Dan Perpanjangan Mou On Technical Cooperation On Trade Penolakan Pembangunan Pembangkit Listrik Diesel (PLTD) Di Desa Tanjung Karang, Kota Mataram-Nusa Tenggara Barat Permohonan Thoyib Basri Cs Agar Pemerintah Tidak Mengajukan Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakakarta Terkait Pembayaran Jual Beli Tanah 5 Warga Di Luar Peta Area Terdampak (PAT) Lumpur Sidoarjo Usulan Penyelenggaraan Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2014 Penugasan Stabilitasi Harga Gula Kristal Putih (GKP) Oleh Perum Bulog Permohonan Penerbitan Surat Kuasa (Full Power) Untuk Penandatanganan Declaration On Strategic Action Programme For The Arafura And Timor Seas Ecosystem Action Laporan Pembahasan Mengenai Progres Penjualan Saham Bank Gagal Yang Ditangani Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Laporan Rapat Koordinasi Terkait Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia Ke Provinsi Jawa Timur Pada Tanggal 7-8 Juni 2014 Laporan Progress Pelaksanaan Perpres Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Permohonan Peresmian Dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Di Kalimantan Timur Laju Inflasi Bulan Mei 2014 Permohonan Persetujuan Pembangunan Industri Smelter Dengan Memanfaatkan Tanah Barang Milik Negara (BMN) Di Tuban Jawa Timur Telaah Staf Perlunya Kewaspadaan Terhadap Situasi Perberasan Di Indonesia Penyampaian Briefing Sheet Mengenai Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Standar Dan Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden RI Briefing Sheet Mengenai Pemberitaan Koran Tempo (Rabu, 11 Juni 2014):"Peringat An Bahaya Rokok - Menteri Kesehatan Siapkan Sanksi Bagi Produsen"
Asdep 4 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4
174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.
Penyelenggaraan Diskusi Terbatas/Focus Group Discussion (FGD) "Pengembangan Produk Rekayasa Genetik Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan" Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Hukum Dan/Atau Penyimpangan Pajak Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Hukum Bank Century Permohonan Peresmian Hasil Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Permukiman Di Provinsi Riau Permohonan Peresmian Dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Di Provinsi Kalimantan Timur Roadmap Penanggulangan Kemiskinan Penjelasan Terkait Pencegahan Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Laporan Hasil Rapat Di Luar Jam Kantor (RDK) Mengenai: "Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Korban Lumpur Sidoarjo Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Peta Area Terdampak (PAT) Berdasarkan Putusan MK Nomor 83/PUU-XI/2013" Setkab, 6 Juni 2014 Laporan Pertemuan Keempat Intergovernment Al Committee Of Experts On Sustainable Development Financing (ICE-SDF4), Markas Besar PBB New York Amerika Serikat, 12-16 Mei 2014 Bahan Penyusunan Nota Keuangan Dan RAPBN 2015 Kementerian Kehutanan Perubahan Jadwal Roadshow Dan Permohonan Izin Mengikuti Roadshow Surat Utang Negara Dalam Denominasi Euro Tahun 2014 Penyelenggaraan Diskusi Terbatas/FGD Pengembangan Produk Rekayasa Genetik Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Laporan Keikutsertaan Pada The 12th IRSA International Conference On Political Economy Of Regional Development Di Indonesia Di Makasar, Sulawesi Selatan Laporan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Monitoring Dan Evaluasi Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) Di Surabaya Tanggal 12 Juni 2014 Permohonan Kepada Presiden Untuk Menghadiri World Knowledge Forum (WKF) 2014 Di Seoul, Korea Selatan, 14-16 Oktober 2014 Laporan Kegiatan Dewan Pengurus Nasional Dan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Tahun 2013 Laporan Tindak Lanjut Atas Putusan Majelis Arbitrase Pada Sengketa Antara Pemerintah RI Vs Churcill Mining Plc. Dan Planet Mining Pty.Ltd. Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Di Masyarakat Yang Menganggu Stabilitas Kehidupan Ekonomi, Sosial, Politik, Dan Keamanan Permintaaan Jawaban/Penjela San Atas Rencana Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK Dalm Hal LKPP Tehun 2013 Dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi BPK Dalam Hal LKPP Tahun 2007 S.D 2012 Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Di Masyarakat Yang Menganggu Stabilitas Kehidupan Ekonomi, Sosial, Politik Dan Keamanan Penjelasan Terkait Pencegahan Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Laporan Pertemuan Ke-20 APEC Ministers Responsible For Trade (MRT), 17-18 Mei 2014, Qingdao,RRT Permohonan Penjadwalan Hearing Pansus Lumpur Sidoarjo DPRD Kabupaten Sidoarjo Laporan Rapat Koordinasi Pembangunan Insfrastruktur Progress Pembangungan Industri Petrokimia Di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Laporan Pertemuan Special Asean-China Free Trade Agreement Joint Committee (Special Acfta-Jc), 16-17 Juni 2014 Beijing RRT Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Di Masyarakat Yang Mengganggu Stabilitas Kehidupan Ekonomi, Sosial, Politik, Dan Keamanan Laporan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian Ke Filipina Dalam Rangka Pertemuan WEF-Grow Asia Agriculture (Tanggal 20-22 Mei 2014 Di
Asdep 3 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 3
202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228.
Manila Filipina) Data Produksi Tanaman Pangan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2014 Dan Angka Ramalan (ARAM I) Tahun 2014 Laporan Hasil Rapat Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Penggunaan Produk Rekayasa Genetika (PRG) (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tanggal 24 Juni 2014) Permohonan Persetujuan Pinjaman Luar Negeri Untuk Pembangunan Rumah Sakit Regional Di Aceh Laporan Rapat Koordinasi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 Laporan Mengenai Jawaban Atas Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-241/Seskab/V/ 2014 Tanggal 9 Mei 2014 Laporan Kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden Ke Gresik Dalam Rangka Peninjauan Rencana Pembangunan Smelter Tembaga Pada Tanggal 13-14 Mei 2014 Laporan Tahunan 2013 Komisi Pengawas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) Permohonan Dukungan Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau Untuk Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Penjelasan Terkait Pencegahan Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Rencana Kunjungan Tim Teknis Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Kementerian Pertanian Ke India Untuk Mempelajari Beras Basmati Tanggal 23-27 Juni 2014 Laporan Rapat Koordinasi Dengan Rencana Kunjungan Kerja Presiden Ke Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke 67 Surat Kepada Menteri Kelautan Dan Perikana Mengenai Penjelasan Terkait Pencegahan Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Penjelasan Terkait Pencegahan Kebijakan Yang Berpotensi Menimbulkan Kontroversi Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Hukum Bank Century Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Hukum Dan Atau Penyimpangan Pajak Penyampaian Brefing Sheet Mengenai Amicus Curiae Dalam Tipikor Budi Mulya Bank Century Permohonan Keringanan Bea Masuk Sapi Indukan Melalui Penerbitan Kode HS Baru Laporan Kegiatan Pembangunan Yang Perlu Menjadi Perhatian Dan Tindaklanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permohonan FSPBUN Terkait Rencana Pelaksanaan Holding Company BUMN Sektor Perkebunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Ketahanan Pangan Nasional Tanggapan Atas Permohonan Audiensi/Hearin G Pansus Lumpur DPRD Kabupaten Sidoarjo Kepada Presiden (Konsep Surat Seskab Ke Menteri PU Selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS) Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) Permohonan Izin Prakarsa Untuk Meratifikasi Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Portugal Tentang Kerjasama Ekonomi Penyampaian Keberatan Atas Penerbitan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar Dan Tabanan (Perpres Sarbagita) Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Aksesi Protocol Relating To The Madris Egreement Concerning The International Registration Of Mark 1989 (Protocol Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional 1989) Laporan Kunjungan Kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ke Hongkong, RRT Tanggal 19-20 Mei 2014 Permohonan Dukungan Percepatan Penetapan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau Untuk Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Konsep Surat Ke Menteri Kehutanan)
Asdep 1 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 3
229. 230. 231. 232. 233.
234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.
Pengoperasian Pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Belawan, Sumatera Utara Laporan Kunjungan Kerja Tim Dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Ke Badan Regulator Dan Badan Usaha Di Turki, Tanggal 8-13 Juni 2014 Pengoperasian Pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Di Belawan, Sumatera Utara Laporan Hasil Rangkaian Pertemuan The Fifteenth Coordinating Committee On The Implementation Of The ASEAN Trade In Goods (15th CCA), 9-13 Juni 2014, Chiang Mai, Thailand Surat Kepada Menko,Menpu,Men Kkp Dan Gub.Bali Perihal Penyampaian Keberatan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Bandung,Gianyar Dan Tabanan (Perpres Sarbagita) Briefing Sheet Permasalahan PT Newmont Nusa Tenggara Rencana Pemberian Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2014 Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas BPLS Per Tanggal 9 Juni 2014 Rekomendasi Atas Permohonan Kepada Presiden Untuk Menghadiri World Knowledge Forum (WKF) 2014 Di Seoul, Korea Selatan, 14-16 Oktober 2014 Kepada Presiden Dan Menhub Perihal Permohonan Izin Prakarsa Untuk Penyusunan Rancangan Perpres Tentang Pengesahan Asean Multilateral Agreement On Full Liberalisation Of Air Freight Services/Maflaf S Penyampaian Briefing Sheet Mengenai Langkah Langkah Penyelesaian Rperpres Mengenai Pembangunan Jalan Trans Sumatera Permintaan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia Untuk Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Untuk Pengamanan Harga Dan Penyaluran Kedelai Permohonan Peresmian Dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Di Provinsi Kalimantan Timur Permohonan Peresmian Hasil Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Permukiman Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat Penyampaian Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Dana Operasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Penyampaian Konsep Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Di Depan Sidang Bersama DPR RI Dan DPD RI Tanggal 15 Agustus 2014 Laporan Realisasi Penanaman Modal Periode Triwulan II Tahun 2014 Dan Januari-Juni Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Pertemuan The Council Of Global Green Growth Institute (GGGI) Di Korea Selatan Penyempurnaan Naskah Surat Seskab Kepada Jaksa Agung Mengenai Pinjam Pakai Flame Tube PLTGU Belawan, Sumatera Utara Penyampaian Provisional Agenda Tentative Programme KTT ASEM Ke-10 Di Milan Permohonan Risalah/Transkr Ip Sidang Kabinet Penyampaian Surat Presiden Argentina Mengenai Perkembangan Terkini Restrukturisasi Hutang LN Argentina Laporan Perkembangan Pembahasan RUU Tentang Panas Bumi Antara Pemerintah Dengan DPR RI Penerusan Surat Dirjen Anggaran Laporan Rapat Koordinasi Terkait Kunjungan Kerja Presiden RI Ke Provinsi Bali Pada Tanggal 27-29 Agustus 2014 Persyaratan Administrasi Untuk Keanggotaan Indonesia Dalam Global Green Growth Institute ( GGGI ) Daftar Pekerjaan Yang Belum Selesai Ditindaklanjuti Asdep Per Batas Penyelesaian S/D 22 Agustus 2014 Tindaklanjut Pengisian Content Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pada Website Http://Www.Setk Ab.Go.Id Pernyataan Sikap Terhadap Perpanjangan Konsesi PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) Permohonan Audiensi Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahun Indonesia
Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 4
Asdep 4 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 2
259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287.
Izin Prakarsa Penyusunan RPP Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidayaan Ikan Kecil Laporan Rapat Pembahasan Rperpres Mengenai Percepatan Pembangunan Jalan Tol Di Sumatera Laporan Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam Rangka Acara Peresmian Dan Groundbreaking Proyek-Proyek MP3EI Di Koridor Ekonomi Indonesia Oleh Presiden Di Jakarta Convention Center, 5 September 2014 Laporan Pertemuan G-20 Trade Ministers Meeting, Di Sydney, Australia Tindaklanjut Surat Kepala Bappenas Kepada Menteri BUMN Terkait Pendanaan Pembangunan Jaringan Transmisi Interkoneksi HVDC 500 Kv Jawa Sumatera Tahap III Dan IV Permohonan Kesediaan Sekretaris Kabinet Untuk Menerima Audiensi GAIKINDO Dan Menghadiri Pembukaan The 22nd Indonesia International Motor Show Briefing Sheet Perkembangan Pengelolaan Blok East Natuna Kendala Investasi PT Conch South Kalimantan Cement (PT CSKC) Tanggapan Atas Lelang Dan Recondition Scrap Cable Pada KKS Petrochina International (Bermuda) Ltd Di Sorong Usulan Percepatan Revisi Peraturan Terkait Fasilitas Penanaman Modal Dan Tax Holiday Permohonan Kesediaan Sekretaris Kabinet Untuk Menerima Audiensi GAIKINDO Dan Menghadiri Pembukaan The 22nd Indonesia International Motor Show Laporan Mengikuti Rapat Koordinasi Dalam Rangka Acara Kunjungan Kerja Presiden Ke Provinsi DI. Yogyakarta Dan Jawa Timur Tanggal 10-11 September 2014 Konferensi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2014 Tindak Lanjut Atas Permintaan Penunjukan Anggota Tim Seleksi Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas BPLS Per Tanggal 9 Juli 2014 Daftar Pekerjaan Yang Belum Selesai Ditindaklanjuti Asdep Per Batas Penyelesaian S/D 19 September 2014 Laporan Perjalanan Dinas Wakil Menteri Perhubungan Ke RRT Dalam Rangka Studi Banding Permohonan Persetujuan Untuk Mengikuti Konvensi Keanekaragaman Hayati Di Pyeongchang,Kor Ea Selatan Dalam Kapasitas Sebagai Delegasi RI Surat Ijin Belajar An Sdr Trikawan Jati Iswono, SE., M.P.P Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan Permohonan Audiensi Dengan Presiden Dalam Rangka Peringatan Hari Habitat Dunia 2014 Di Istana Negara Laporan Hasil Pertemuan Thr 46th Asean Economic Ministers (AEM) And Related Meetings,24-28 Agustus 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar Permohonan Untuk Mengkoreksi Rperda Tentang RTRW Kota Surabaya 2012-2032 Terkait Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (Tol) Tengah Kota Ruas Waru (Aloha)-Wonokro Mo-Tanjung Perak Usulan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penyuluh Pertanian Masukan APHI Terhadap RPP Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Naskah Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menko Bidang Perekonomian Mengenai Pelaksanaan Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden/Wakil Presiden Alih Status Perusahaan PMDN PT Surya Mina Bunkerindo Menjadi PMA Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas BPLS Per Tanggal 9 Agustus 2014 Permohonan Keikutsertaan Wakil Dari Sekretariat Kabinet Dalam Sosialisasi Kebijakan Terkait Penanaman Modal Di Amerika Serikat Dan
Asdep 3 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 2
288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317.
Tiongkok An Ratih Nurdiati Dan Sarmini Ke AS 10-14 November Dan Satya Bhakti Dan Bambang M 3-7 Nov 2014 Ke China Penyampaian Briefing Sheet Pemberian Tax Holiday Laporan Kunjungan Kerja Ke Jeddah, Saudi Arabia, Dalam Rangka Pertemuan Bilateral Dengan Presiden IDB Group, 28 Agustus 2014 Laporan Pertemuan Kedua Para Pejabat Tinggi APEC (Senior Officials Meeting/Som 2), 2-18 Mei 2014, Qindao, RRT Tanggapan Terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberdayaan Pengamanan, Dan Penyelamatan Industri (RPP) , ( K.S Ke Menteri Perindustian) Laporan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Permohonan Waktu Pertemuan Terkait Penyampaian Hasil Rapat Tentang Lindung Nilai (Hedging) Penyampaian Naskah Briefing Sheet Sekretaris Kabinet Kepada Presiden Mengenai Laporan Pembahasan Pengadaan Rumah Mantan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Pengusulan Pengangkatan Kepala Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Dalam PAT (Peta Area Terdampak) 22 Maret 2007 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 Undangan Rapat Pengalihan Status Penggunaan BMN Serta Persetujuan Pengalihan Rumah Negara Gol III Penyampaian Memo Laporan Mengenai Progress Pelaksanaan Pengadaan Rumah Mantan Presiden Dan Wakil Presiden Pengalihan Dan Penetapan Status Penggunaan BMN Serta Persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III Permohonan Waktu Pertemuan Dengan Presiden Guna Menyapaikan Kesimpulan Hasil Rapat Koordinasi Tentang Lindung Nilai (Hedging) Penyampaian Permohonan Pemberian Fasilitas Tax Holiday PT OKI Pulp & Paper Mills Laporan Pelaksanaan Pertemuan G20 Development Working Group Ke-3 Di Perth, 3-5 September 2014 Laporan Hasil Pertemuan 6th Asean-China Free Agreement Joint Committee Dan Pertemuan Lainnya 22-24 September 2014, Vietnam Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Dalam PAT (Peta Area Terdampak) 22 Maret 2007 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 Laporan Pelaksanaan Tugas Tim/Komite/Bada N/Dewan Yang Dibentuk Dan Ditetapkan Dengan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Atau Instruksi Presiden Untuk Periode Tahun 2009-2014 Penerusan Surat Dirjen Pembendaharaan Laporan Rapat Pembahasan Pengalihan Dan Penetapan Status Barang Milik Negara Serta Persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III Naskah Surat Sekretaris Kabinet Kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Laporan Kondisi Terakhir Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Dalam PAT (Peta Area Terdampak) 22 Maret 2007 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkembangan Penyiapan Rancanga Peraturan Presiden Tentang Pembangunan Waduk Jatigede Penyampaian Jadwal Kerja Rencana Perubahan Perpres No 67 Tahun 2005 Dan Peraturan Terkait Laporan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Dengan Senangol EP Laporan Perkembangan Indonesia-Austr Alia Partnership On Food Security In The Red Meat And Cattle Sector Usulan Dewan Anggota Komisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio Dari Kementerian Keuangan Laporan Triwulan Penanaman Modal Periode Triwulan III Dan Januari-Septemb Er Tahun 2014 Rapat Kerja Menteri Perindustrian Dengan Komisi VI DPR-RI Permohonan APHI Dan APKI Agar PP Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Ditinjau Kembali
Asdep 1 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 3
318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350.
Koordinasi Atas Arahan Presiden Mengenai Layanan "One Stop Service" Dan Peluang Usaha Berinvestasi Pada Bidang Infrastruktur Permohonan Informasi Arahan Presiden Terkait One Stop Service Dan BKPM Pada Sidang Kabinet Paripurna 27 Oktober 2014 Dan Rapat Terbatas Tanggal 30 Oktober 2014 Arah Kebijakan Pembangunan Sebelum Penetapan RPJMN 2015-2019 Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede Laporan Kunjungan Kerja Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ke Wina Austria Pemantauan Pengalihan Subsidi BBM Laporan Bulanan Pelaksanaan Tugas BPLS Per Tanggal 9 September 2014 Tanggapan Atas Surat Pemberitahuan Keberadaan Kelembagaan Al Bathniah Al Munajah Indonesia Kepada Presiden Masukan Atas Policy Brief Integrasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional Laporan Rapat Koordinasi Waduk Jatigede Di Kemenko Perekonomian Tanggal 20 November 2014 Usulan Menteri Pertanian Mengenai Perpanjangan Batas Akhir Pertanggungjawa Ban Keuangan Serta Pengadaan Benih Dan Pupuk Melalui Mekanisme Penunjukan Langsung Laporan Rapat Pembahasan Usulan Pengadaan Benih Dan Pupuk Melalui Mekanisme Penunjukan Langsung Penyampaian Naskah Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri Perhubungan Perihal Izin Prakarsa Perubahan Atas PP Nomor 61 Tahun 2009 Penandatanganan MOU Pembentukan Infrastructure Investment Bank (AIIB) Surat Kepada Menko Polhukam Perihal Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Penetapan Perpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Naskah Surat Seskab Kepada Menteri/Kepala Lembaga Perihal Tindak Lanjut Hasil KTT APEC, KTT ASEAN, Dan KTT G-20 Penerusan Tindak Lanjut Persetujuan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III Naskah Surat Seskab Atas Tindak Lanjut KTT APEC, KTT ASEAN, Dan KTT G-20 Penerusan Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Mengenai Tunjangan Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Dana Untuk Membantu Proyek Maritim Pemerintah Dari Treasurey Department Of USA, Alaska, Dan Permohonan Audiensi Penyelesaian Banding Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tindak Lanjut Rencana Penandatanganan Mou Tentang Asian Infrastructure Investment Bank Naskah Surat Seskab Perihal Penyelesaian Beberapa Program Prioritas Percepatan Pengembangan Industri Petrokimia Di Teluk Bintuni, Papua Barat Jadwal Kegiatan Tahunan Presiden Bidang Ekonomi Tahun 2015 Naskah Surat Seskab Perihal Rencana Kunjungan Delegasi Republik Rakyat China Tata Kerja Dewan Energi Nasional (DEN) Penyampaian Bahan Rapat Pembahasan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Laporan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor) Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) Penerusan Copy Surat Usulan Dewan Anggota Komisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-Officio Dari Kementerian Keuangan Tindaklanjut Arahan Presiden Mengenai Rencana Perubahan Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Penataan Organisasi Kementerian Pertanian Tindak Lanjut Pertemuan G-20 Di Brisbane
Asdep 2 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1
351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381.
Keluhan/Protes Tidak Adanya Tanggapan Dari BKPM-PT Bumi Cahaya Unggul Penyampaian Naskah Surat Seskab Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Mengenai Penyampaian Arahan Presiden Dalam Sidang Kabinet Tanggal 3 Desember 2014 (PTSP) Pembentukan China Desk Di Badan Koordinasi Penanaman Modal Penyampaian Naskah Surat Sekretaris Kabinet Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Mengenai Percepatan Penyelesaian Perpres Nomor 67 Tahun 2005 Realokasi Penggunaan Anggaran Tahun 2015 Permohonan Pembangunan Irigasi Di Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang-Provins I Sulawesi Selatan Penyampaian Briefing Shett Pengalihan Subsidi Penerusan Undangan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Peran Setkab Dalam Penyampaian Penjelasan Kepada Publik Briefing Sheet Audiensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan Seskab Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Inpres Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Laporan Data Hubungan Ekonomi, Perdagangan Dan Investasi Terkait Rencana Pertemuan Duta Besar Jerman Dengan Sekretaris Kabinet Investasi Ferrostaal Di Indonesia Rencana Kunjungan Delegasi Republik Rakyat China Usulan Pemberian Tunjangan Profesi Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Briefing Sheet Audiensi KPPU Penyampaian Briefing Sheet Audiensi Dengan Bpk Manuel Kaisiepo, SIP Penerusan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementeiran Keuangan Rancangan Pemantauan Lapangan (Insitu) Bulan Ke 9 (Bo9) Ke Provinsi Kalimantan Selatan, Gorontalo Dan Maluku Utara Penyiapan Data Untuk Pertemuan Presiden Dan Bupati/Walikota Penyampaian Term Of Reference (Tor) Kedaulatan Pangan, Infrastruktur, Konektivitas Maritim, Energi/Power Plant Dan Reformasi Birokrasi Tindaklanjut Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP Nasional) Tindaklanjut Rperpres Tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ripek) Laporan Hasil Pertemuan Pembahasan Jalur Percepatan Penyajian Informasi Bagi Presiden Permohonan Izin Prakarsa Untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pengesahan Protocol To Ammend The Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Permohonan Penerbitan Instruksi Presiden Khusus Jalan Tol Nasional Sorong-Manokwar I Provinsi Papua Barat Catatan Mengenai Penyelesaian Tanggung Jawab Pembayaran Pembelian Tanah Dan Bangunan Di Dalam Peta Terdampak Lumpur Sidoarjo Penyampaian Penawaran Pembangunan 4.000 MW (Independen Power Purchase/Ipp)Ta Npa Jaminan Pemerintah Penyampaian TOR Dan RAB Bidang Gebyar Batik Tomini Tahun 2015 Penyiapan Data Permasalahan Pembangunan Pembangkit Listrik Dan Timeline Rencana Aksi Untuk Pertemuan Presiden Dan Bupati/Walikota (Konsep Surat Ke Menbumn Dan Men ESDM) Permohonan Pembangunan Pelabuhan Laut Dalam Di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (Konsep Surat Seskab Kepada Menteri PPN/Bappenas Dan Menteri Perhubungan)
Asdep 1 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 4
Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 3 Asdep 3
382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397.
Permohonan Kejelasan Tentang Kepastian Hukum Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Laporan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Peluncuran PTSP Pusat Penyampaian Isu Topik Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pembayaran Sertifikat Kebun Kelapa Sawit Atas Nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Halilintar Proposal Untuk Direktorat Jenderal Pajak Yang Lebih Baik Laporan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Mengenai Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tindaklanjut Rapat Koordinasi Tingkat Meneri Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP Nasional) Penyampaian Dokumen Analisis Jabatan Deputi Bidang Perkonomian Dan Analisis Jabatan Di Lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan Dan Ketahanan Pangan Permohonan Ijin Menghadiri Sidang Ujian Promosi Mencapai Gelar Doktor Bidang Ilmu Hukum An Muhammad Sapta Murti Permohonan Keikutsertaan Pelatihan Temasek Foundation Governance And Administration Programme (TFGPA) Di Singapura Tanggal 817 Oktober 2014 Laporan Rapat Koordinasi Tentang Persiapan Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014 Laporan Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Kerja Presiden Ke Provinsi Jawa Barat Dan Jawa Tengah Tanggal 2 S.D 5 Februari 2014 Audiensi Seskab Dengan Ceo General Electric (Handry Satriago) Dan Ceo Shell (Darwin Silalahi) Laporan Tindak Lanjut Rapat Terbatas Tanggal 2 April 2014 Penjelasan Posisi Rencana Penugasan PT Adhi Karya Tbk Untuk Pembangungan Monorel Di Jakarta Surat Kepada Menkeu Dan Mensos Perihal Permohonan Paraf Persetujuan Rancangan Keppres Tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno Dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta Dalam Rupiah Kertas NKRI
Asdep 2 Asdep 4 Asdep 3 Asdep 3 Asdep 1 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 1 Asdep 1 Asdep 3 Asdep 4 Asdep 2 Asdep 2 Asdep 4 Asdep 4 Asdep 4
