Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Outlook Ekonomi Indonesia 2017
Melanjutkan Reformasi: Menjaga Ketahanan dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi Jakarta, 10 November 2016
Perkembangan Perekonomian Global Perkembangan Indonesia Terkini
Perkembangan Ekonomi Makro Paket Kebijakan Ekonomi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Perkembangan Sektor Keuangan
Prospek Ekonomi ke Depan
Kesimpulan 2
3
Perkembangan Perekonomian Global
Sebagaimana tailwinds melemah .... Pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat
Harga komoditas melandai namun tetap berisiko
Proyeksi
10,6 9,5 7,7
2010
2011
2012
7,7
2013
7,3
2014
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
6,9
2015
6,5
2016
6,2
2017
5
…sektor finansial lebih berisiko Risiko sektor finansial semakin menguat
Dan risiko emerging market meningkat
Note: Policy uncertainty is the six-month moving average of policy uncertainty measures for the European Union, Japan, and the United States. Market sensitivity is the six-month moving average correlation of policy uncertainty levels and the Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX) in the United States and the Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Index volatility in the United Kingdom.
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
6
7
Perekonomian Indonesia Terkini
Perkembangan Ekonomi Makro Paket Kebijakan Ekonomi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Perkembangan Sektor Keuangan
8
Perekonomian Indonesia Terkini Perkembangan Ekonomi Makro Paket Kebijakan Ekonomi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkembangan Sektor Keuangan
Pertumbuhan Indonesia stabil Didorong oleh konsumsi swasta
Sumber: dikalkulasi dari BPS
… dan didukung peningkatan belanja pemerintah
9
Stabilitas ekonomi terjaga Transaksi berjalan membaik, cadangan devisa meningkat
Inflasi terkendali
Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)
Inflasi (yoy,%) 20,00
16000
120000
12000
100000
15,00
8000 80000
4000 60000
10,00
0 40000
-4000
5,00
2014
Transaksi Berjalan
Transaksi Modal
Neraca Keseluruhan
Cadangan Devisa (RHS)
Transaksi Finansial
2015
oct
sep
jul
aug
jun
apr
may
mar
jan
feb
dec
oct
nov
sep
jul
aug
jun
apr
may
mar
jan
feb
dec
oct
nov
sep
jul
aug
jun
apr
may
0,00
mar
0
Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16
jan
-12000
feb
20000
-8000
2016
-5,00 Umum
Inti
Harga Diatur Pemerintah
Bergejolak
Sumber: BPS, Bank Indonesia
10
Kualitas pertumbuhan membaik : tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menurun 12,36
Gini Ratio (Rural+Urban)
12,49
0,414
0,413 0,406
11,47
11,96
0,408
0,406
Poverty Rate (%)
11,66
11,13
10,96
0,402
11,37
0,397
11,25
11,22 10,86
MAR
SEPT 2013
MAR
SEPT 2014
MAR
SEPT 2015
MAR
MAR
7,14
MAR
2011
2016
7,48
7,41
SEPT
SEPT
2012
MAR
SEPT
2013
MAR
SEPT
MAR
2014
SEPT
2015
MAR 2016
Unemployment Rate (%)
6,96 6,37
6,13
6,17 5,88
5,70
5,94
6,18 5,81 5,50
5,61
2010 (FEB) 2010 (AGS) 2011 (FEB) 2011 (AGS) 2012 (FEB) 2012 (AGS) 2013 (FEB) 2013 (AGS) 2014 (FEB) 2014 (AGS) 2015 (FEB) 2015 (AGS) 2016 (FEB) 2016 (AGS) 11
Peningkatan belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi kunci Untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi di tengah melemahnya kondisi eksternal, dibutuhkan: Konsumsi berkelanjutan Perbaikan belanja pemerintah, dan Peningkatan investasi swasta
Saatnya membangun pondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi ke depan Sumber: dikalkulasi dari BPS 13
14
Perekonomian Indonesia Terkini Perkembangan Ekonomi Makro
Paket Kebijakan Ekonomi Percepatan Penyediaan Infrastruktur Perkembangan Sektor Keuangan
Paket Kebijakan Ekonomi (I – XIII) : Meningkatkan daya saing nasional, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Pelaksanaan PKE diperkuat : Pembentukan Satgas
Total Regulasi Pokok yang dideregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XIII sebanyak 204 regulasi.
1 Kampanye Dan Diseminasi Kebijakan
2
4 Penanganan dan Penyelesaian Kasus
Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi
Percepatan dan Penuntasan Regulasi
Total Regulasi Turunan/Teknis yang dideregulasi pada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I – XIII sebanyak 26 regulasi.
3 Evaluasi Dan Analisa Dampak
4 Oktober 2016
15
Deregulasi Bisnis : Meningkatkan lingkungan usaha Guna menjadi salah satu dari 40 negara terbaik
Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia… Skor kemudahan berusaha Indonesia
Penyederhanaan izin investasi, penyaluran kredit usaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung iklim investasi:
10 negara terbaik Georgia UAE Kazakhstan
Starting a Business
Resolving Insolvency Enforcing Contracts
80 60 40
Dealing with Construction Permits Getting Electricity
Belarus Serbia Bahrain Brunei
20 Trading across Borders
Penyerderhanaan Promosi daya Percepatan izin, termasuk di saing dan sertifikasi lahan level pemda produksi nasional untuk mendukung keuangan inklusif
Registering Property
106 91
Indonesia
Mendorong investasi dengan revisi DNI
Energi yang Meningkatkan terjangkau (gas efisiensi dan dan sumber daya daya saing terbaharukan) logistik dan barang mentah
Mendukung ekspor melalui promosi dan ekspansi
Memperkuat peran BULOG untuk ketersediaan, stabilitas harga dan distribusi
40
Kenya Paying Taxes
Getting Credit Protecting Minority Investors
Pakistan 150
100
50
0
Rank
2017 Score
2016 Score
2016 Rank
2017 Rank
2019 Target
Meningkatkan sinergi antara BUMN untuk mendorong efisiensi
Sumber: World Bank, CMEA
16
Deregulasi Bisnis: Mendorong penanaman modal asing (Perpres 44/2016) More Open to FDI
IZIN INVESTASI 3-JAM 8 jenis perizinan untuk memulai bisnis, untuk bekerja (tenaga kerja asing) dan mengimpor barang modal. Pelayanan dalam 1 tempat, 1 kunjungan dan dalam 3 jam dari sebelumnya 23 hari
141
Lini bisnis
141 lini bisnis telah dicabut dan direvisi berdasarkan perpres daftar negative investasi tahun 2016, yang meliputi energi, industri, pariwisata, pertanian, ICT, transportasi dll
Batas Kepemilikan Asing (%) Sebelum Sesudah 17
Beberapa Hasil Kebijakan Paket Kebijakan Ekonomi
*)per Semester-I 2016
18
19
Perekonomian Indonesia Terkini Perkembangan Ekonomi Makro Paket Kebijakan Ekonomi
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Perkembangan Sektor Keuangan
Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia sentris: 225 proyek dan 1 Program Kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia... (Estimasi investasi pada tahun 2016) Kalimantan Sulawesi
24 Proyek Rp38Triliun
28 Rp14,3 Triliun
Sumatera
46 Proyek Rp 31,1Triliun
Maluku & Papua
Proyek
13 Proyek Rp4,81Triliun
Lintas Region
9 Proyek (Contoh: Palapa Ring) 1 Program Kelistrikan Rp127Triliun Jawa
89 Proyek Rp77,8 Triliun
Bali & Nusa Tenggara
16 Proyek
Rp0,91 Triliun
...dan mencakup 14 sektor
JALAN
KERETA
52
19
PROYEK
PROYEK
BANDAR
PERTANIAN/
AIR
KELAUTAN
BERSIH
7
3
PROYEK
PROYEK
PELABUHAN
PERUMAHAN
ENERGI
17
13
3
PROYEK
PROYEK
PROYEK
UDARA
KAWASAN
TEKNOLOGI
BENDUNGAN
PLBN
SMELTER
LISTRIK
10
25
3
60
7
6
1
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROYEK
PROGRAM
20
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Nasional Ketenagalistrikan
Pelabuhan
Target (2019):
Pencapaian:
35 Giga Watt
195 MW beroperasi 8.215 MW konstruksi 9.790 MW Power Purchase Agreement (PPA) / belum mencapai financial close 10.844 MW proses pengadaan 7.640 MW proses penyiapan
Pencapaian:
Target (2019):
56
306
Irigasi Pencapaian:
Target (2019): Rehabilitasi 3 Juta Ha Pengembangan Irigasi Tersier 3 Juta Ha
Pengembangan Jalan Tol
Bendungan Pencapaian:
Target (2019):
1000 km (Kumulatif)
834.225 Ha 2.808.816 Ha
268 km
Pencapaian:
Target (2019):
32 (2 selesai, 22 konstruksi, 8 Ground Breaking)
65 (49 baru & 16 lanjutan)
Bandara Jalur Kereta Api Target (2019): Target (2019):
3258 km (Kumulatif)
Pencapaian
Pencapaian:
15
5
487,7 km Sumber: Bappenas, Kemenhub, KPPIP September 2016
21
Milestone Pembangunan Infrastruktur 2016 SPAM Umbulan (Rp 4,5 Triliun ) Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU dengan dukungan VGF PLTU Jawa Tengah (Rp 40 Triliun) Pencapaian financial closing
Pemerintah telah menunjukan komitmennya dengan mengembangkan proyek pipeline untuk mendorong pembangunan infrastruktur
Perbaikan iklim usaha dan mengembangkan kebijakan yang mempermudah investasi infrastruktur, khususnya skema KPBU
Jaringan Palapa Ring (Rp 8,1 Triliun) Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU untuk Paket Barat, Tengah, dan Timur serta Financial Closing Paket Barat dan Tengah dengan dukungan AP Tol Balikpapan – Samarinda (Rp 9,9 Triliun), Tol Manado – Bitung (Rp 8,7 Triliun), danTol Pandaan Malang (Rp 5,9 Triliun) Penandatanganan kontrak KPBU Tol Serang – Panimbang (Rp 10,7 Triliun) Penerbitan Penetapan Lokasi Kilang Minyak Bontang (Rp 75-150 Triliun) Penetapan skema pendanaan KPBU 22
23
Perekonomian Indonesia Terkini
Perkembangan Ekonomi Makro Paket Kebijakan Ekonomi Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Perkembangan Sektor Keuangan
Kebijakan Moneter Longgar untuk mendorong penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit Suku Bunga Kredit – Rupiah (%)
Suku Bunga Acuan (%yoy) 8
14,00
6,5
13,00 5,25
5 BI Rate
7-days Repo Rate
Deposit Facility Rate
Lending Facility Rate
12,00
4,75 11,00
3,5
Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep 2014
2015
Modal Kerja
2016
Investasi
konsumsi
Pertumbuhan Kredit (%yoy)
Rasio NPL Kredit (%)
14,50
4,00
12,50 10,50
3,00
8,50
2,00
6,50 1,00
4,50 0,00
2,50 Total Kredit
Kredit Modal Kerja
Kredit Investasi
Kredit Konsumsi
Total Kredit
Kredit Modal Kerja
Kredit Investasi
Kredit Konsumsi
24
Pembiayaan Non-Perbankan Terus Berkembang Outstanding Obligasi Perusahaan dan Pemerintah (Rp Milyar) 2000
Triwulan IV-2015 Triwulan I-2016 Triwulan II-2016
1500 1000
IHSG
4.593,01
4.845,4
5.016,6
NAB Reksa Dana
Rp 271,9T
Rp 293,3T
Rp 309,4T
Jumlah IPO
27 IPO
36 IPO
49 IPO
Transaksi
47.406 kali
57.463 kali
72.539 kali
Aset IKNB
Rp 1.636,6T
Rp 1.695,71T
Rp 1.755,17T
Penetrasi Asuransi
2,29%
2,37%
2,52%
Aset Dana Peniun
Rp 206,6T
Rp 220,13T
Rp 227,01T
Piutang Pembiayaan
Rp 363,27T
Rp 364,41T
Rp 372,90T
Pembiayaan Ekspor
Rp 74,83T
Rp 77,76T
Rp 85,60T
500
Pasar Modal
0 2013 2014 2015 2016 Jan
Feb
Mar
Corporate Bonds
Apr
Mei
Jun
Jul
Agust
Sep
Government Bonds
Kapitalisasi Pasar (Miliar Rp)
Sep-16
Jul-16
May-16
Mar-16
Jan-16
Nov-15
Sep-15
Jul-15
May-15
Mar-15
Jan-15
Nov-14
Sep-14
Jul-14
May-14
Mar-14
6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000
Jan-14
Kapitalisasi Pasar 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000
IKNB
IHSG (RHS) 25
26
Prospek Ekonomi ke Depan
Asumsi APBN 2017: Pada tahun 2017 Indonesia akan tumbuh 5,1% dengan tingkat inflasi yang terjaga Realisasi APBN 2015
APBNP 2016
APBN 2017
Pertumbuhan Ekonomi (% y/y)
4.8
5.2
5.1
Inflasi (% y/y)
3.4
4.0
4.0
3-Mo Treasury (%)
6.0
5.5
5.3
13.392
13.500
13.300
ICP (USD / barel)
50
40
45
Lifting minyak (Th barel / hari)
779
820
815
1.195
1.150
1.150
Indikator
Nilai Tukar (IDR / USD)
Lifting gas (Th barel / hari) Sumber: Kemenkeu
27
… dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh
Reformasi Fiskal Belanja yang lebih baik Pengurangan subsidi dan penargetannya yang lebih baik Penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, dan Strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan
Melanjutkan Reformasi Struktural: PKE Tahap 2 Meningkatkan Investasi infrastruktur, termasuk swasta Perbaikan kondisi bisnis (antara lain EODB) Logistik yang lebih baik, Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi Kebijakan pertanahan/reformasi agraria Kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri parawisata Deregulasi peraturan/perijinan di daerah
28
Keberlanjutan fiskal yang membaik Defisit anggaran sebesar 2.41% dari PDB 2016
2017
URAIAN APBNP
Outlook
APBN
PENDAPATAN NEGARA I Pendapatan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II Penerimaan Hibah
1,786.20 1,784.20 1,539.20 245.1 2
1,582.90 1,580.90 1,320.20 260.7 2
1,750.30 1,748.90 1,498.90 250 1.4
BELANJA NEGARA I Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja K/L 2. Belanja Non-K/L Subsidi II Transfer ke Daerah dan Dana Desa Transfer ke Daerah 1 Dana Perimbangan 2 Dana Insentif Daerah 3 Dana Otsus dan Keistimewaan DIY Dana Desa
2,082.90 1,306.70 767.8 538.9 177.8 776.3 729.3 705.5 5 18.8 47
1,898.60 1,195.30 672 523.3 176.9 703.3 659.1 635.3 5 18.8 44.2
2,080.50 1,315.60 763.6 552 160.1 764.9 704.9 677.1 7.5 20.3 60
KESEIMBANGAN PRIMER
-105.5
-126.4
-108.8
SURPLUS /DEFISIT Surplus/defisit dalam % PDB
-296.7 -2,35
-315.7 2,50
-330.2 -2.41
296.7
315.7
330.2
PEMBIAYAAN
Target penerimaan konservatif
Belanja yang lebih baik Keberlanjutan Fiskal
Stimulus yang berlanjut Sumber: Kemenkeu
29
... dan terus memprioritaskan belanja infrastruktur Target infrastruktur 2017
Belanja infrastruktur terus meningkat Triliun Rupiah
450,0
Jembatan
Bandara
815 km
9 km
13 bandara
25
Anggaran Infrastruktur
400,0
% Terhadap Belanja (RHS) 20
350,0 300,0
15
250,0 200,0 100,0
Rel
Pelabuhan Laut
10
150,0
Terminal Bus
5
50,0
REFORMASI FISKAL
• Pembiayaan defisit yang realistis • Kesediaan pembayaran • Dana Bergulir Lahan • Skema pembagian risiko
REFORMASI INSTITUSIONAL
• Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas • SMI dan IIGF • PPP Unit Kemenkeu
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
% 2009
0,0
Jalan
0
REFORMASI REGULASI
Pembaharuan regulasi terkait PPP: • Kesediaan pembayaran • Pinjaman langsung • Akuisisi lahan
55 lokasi
550 km
3
Realokasi Belanja Subsidi dan Infrastruktur 392,0
387,3 2014 2016 186,0177,8 160,1
SUBSIDY
2015 2017
290,3
317,1
154,6 INFRASTRUCTURE
Sumber: Kemenko, Kemenkeu
30
Strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2017 Mendorong pipeline proyek pusat dan daerah dengan skema KPBU dan skema non-APBN lainnya.
Mengembangkan kebijakan tentang pembiayaan alternatif infrastruktur.
Mendorong BUMN untuk meningkatkan kerjasama dengan swasta dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset (contoh: non-farebox revenue).
Meningkatkan kontribusi Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Mempercepat program sertifikasi tanah dan mendorong konsep bank tanah.
Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia termasuk tenaga ahli terampil untuk pembangunan infrastruktur dan tenaga ahli profesional untuk pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur.
Penyederhanaan perizinan di bidang infrastruktur. 31
Rencana Investasi Infrastruktur di Tahun 2017 Rencana Pembiayaan Konstruksi 2017 APBN (Rp 124 tn) 25%
31%
APBD (Rp 134 tn) ** BUMN (Rp 85 tn)
Rp500 tn* 0% 17%
27%
BUMD (Rp 2,4 tn)
Swasta (Rp 154 tn)
• Dari rencana pembiayaan konstruksi 2017, sebanyak Rp 227 tn dialokasikan untuk proyek PSN dan Rp 271 tn untuk proyek Non-PSN • Dana pengadaan tanah untuk sebagian proyek PSN telah dialokasikan Rp 20 tn melalui LMAN
• Membangun 341 km jalan tol dengan nilai investasi Rp 37,5 tn • Membangun 828 km jalan baru dan 807 km peningkatan jalan dengan nilai Ro 41,4 tn
• Membangun 1,687 km dengan nilai investasi Rp 43,9 tn
• Membangun 2 bandara baru dan peningkatan 55 bandara dengan nilai investasi Rp 13,1 tn
• Memulai proyek RDMP dengan nilai investasi Rp 22,6 tn • Penyelesaian pembangkit listrik 5.828 MW dengan nilai investasi Rp 103,6 tn • Membangun Infrastruktur pengelolaan sampah di 29 provinsi dan 2 PLTSa dengan nilai investasi Rp 3,6 tn
• Membangun 39 bendungan dengan nilai investasi Rp 5,2 tn • Membangun Fasilitas SPAM di 118 kawasan dan 830.691 sambungan rumah dengan nilai investasi Rp 7,4 tn • Membangun 1.004 km dan rehabilitasi 3.134 km jaringan irigasi dengan nilai investasi Rp 9,7 tn
• Membangun dan merehabilitasi 13 pelabuhan PSN, 68 pelabuhan nonPSN, dengan nilai investasi Rp 8,8 tn
• Membangun 5.832 km serat optik dengan nilai investasi Rp 3,3 tn
*)Tidak mencakup pengadaan sarana **)DAK Infrastruktur
32
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Permasalahan Kualitas Tenaga Kerja dan Daya Saing Nasional
Intervensi Kebijakan Kebijakan untuk Aksesibilitas Pembangunan Infrastruktur Kebijakan dalam Mendorong Investasi dan Ease of Doing Business
Suplai Tenaga Kerja Terampil
Masalah Daya Saing
Gap Infrastruktur 13 Econom y Policy Package s
Prioritas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 12 SEKTOR PRIORITAS MEA (i) agro-based products; (ii) air travel; (iii) automotives; (iv) e-ASEAN; (v) electronics; (vi) fisheries; (vii) healthcare; (viii) rubber-based products; (ix) textiles and apparels; (x) tourism; (xi) wood-based products; and (xii) Logistics
8 Mutual Recognition Arrangement (MRA) ASEAN
Gap Kapasitas Produksi
Gap Tenaga Kerja Terampil
Engineering, Architectural, Tourism Professional, Accountancy, Medical, Dental Practitioner, Surveying Qualification, and Nursing
Sektor Prioritas Pemerintah •Vocational Education and Training for Development and Operation of 35 GW Power Plant •Vocational Education and Training for Surveyor and Assistant Surveyor •Vocational Education and Training for Manufacturing and Pharmacy Industry
13 Paket Kebijakan Ekonomi memberi solusi bagi 2 dari 3 masalah daya saing nasional. Tenaga kerja terampil dengan kualifikasi tinggi merupakan syarat utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Sumber: Paket Kebijakan Ekonomi
33
Revitalisasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis kebutuhan industri dan dunia usaha Strategi / Kegiatan • Pembuatan roadmap kebutuhan tenaga kerja. • Database tenaga kerja • Penguatan infrastruktur pelayanan informasi pasar kerja • • • •
Pembentukan Komite Vokasional (KADIN) Subsidi untuk mendorong pembentuk standar kompetensi Adopsi standar kompetensi Internasional Penguatan struktur dan peran industri
• Pembentukan Lembaga Koordinasi Vokasi • Program pemagangan • Penyesuaian kurikulum berbasis modul dan standar kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan industri. • Ada Uji Kompetensi disetiap modul pembelajaran. • Revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi • Penguatan Lembaga Akreditasi ke tingkat Eselon I • Harmonisasi & penguatan regulasi untuk memperkuat kelembagaan akreditasi vokasi • Peningkatan kewenangan BNSP dan meningkatkan jumlah dan mutu LSP • Harmonisasi regulasi & penguatan infrastruktur sertifikasi profesi
Proses / Program Informasi Pasar Kerja
Perumusan Standar Kompetensi Kerja
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan Vokasi • Sekolah Menengah Kejuruan • Politeknik • Lembaga Pendidikan K/L
Pelatihan Vokasi • • • •
Balai Latihan Kerja LPK Swasta Training Center Industri Lembaga Pelatihan K/L
Aktor K/L Sektor Terkait, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan
Asosiasi Industri/Asosiasi Profesi, Kemenaker berdasarkan rumusan K/L terkait Pusat Pelatihan Pemerintah dan Swasta, Perguruan Tinggi, Akademi Komunitas, Politeknik, SMK Lembaga Kursus, Asosiasi Industri/Profesi
Akreditasi Lembaga LA-LPK, BAN-PT, BAN-PNF
Sertifikasi Tenaga Kerja BNSP, LSP, LSK
Hasil : Peningkatan kompetensi dan kesinambungan penyerapan tenaga kerja *Sumber: Diolah dari data Kemenaker dan Kemenristekdikti
34
Peningkatan Daya Saing Industri Meningkatkan Nilai Tambah melalui Hilirisasi Industri
STRATEGI AKSELERASI
1 AKSELERASI INDUSTRIALISASI (RPJMN 2015-2019)
TAX HOLIDAY
Pengembangan Perwilayahan Industri Di Luar Jawa Industri Kimia, Tekstil & Aneka
2
Pertumbuhan Populasi Industri
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika
Industri Agro
untuk 8 industri utama, seperti:Pertanian, Kehutanan, dan perikanan – berdasarkan industry pengolahan; Pembangunan infrastruktur dengan skema PPP
DAFTAR NEGATIF INVESTASI (Peraturan Presiden no 44/2016),seperti:
Getah Karet 0% 100% Bahan Baku Farmasi 85% 100%
KEBIJAKAN PENDUKUNG
3
Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing
INFRASTRUKTUR Konektivitas penyediaan energi TENAGA KERJA TERAMPIL Pendidikan & Pelatihan Vokasi 35
Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri SEJUMLAH PROYEK KAKAP 2017 Rencana Investasi Sektoral 2020
Industri Kimia, Tekstil & Aneka 32 proyek, Rp134.5 triliun,151.050 pekerja PT PUPUK INDONESIA, SOJITZ, FERROSTAAL, LG
PT ASAHIMAS CHEMICAL
PT PANCA AMARA UTAMA – PT SURYA EKA PERKASA, GENESIS CORP. BANK PRIVATE EQUITY PARTNERS Ltd., PT DAYA AMARA UTAMA, PT SEP CHEM
PT PUPUK INDONESIA, PT SOJITZ INDONESIA & PT ELSORO MULTI PRATAMA
PT PERTAMINA & PT LION POWER ENERGY COAL-BASED METHANOL INDUSTRY
PT RAYON UTAMA MAKMUR
PT SYNTHETIC RUBBER INDONESIA (MICHELIN &
PT MAXXIS INTERNATIONAL
Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika 21 proyek, Rp190,02 triliun, 9,432 pekerja PT KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN
PT INALUM
PT KRAKATAU STEEL
BINTANG DELAPAN GROUP
PT GUNUNG RAJA PAKSI
MITSUBISHI MOTOR CO LTD
PT INALUM & PT ANEKA TAMBANG Tbk.
TOYOTA MOTOR CO LTD
Industri Agro 19 proyek, Rp123,64 triliun, 23,355 pekerja DEVELOPMENT OF PULP AND PAPER INDUSTRY
PT ADIKARYA GEMILANG (SUNGAI BUDI GROUP)
Industri Kimia, Tekstil & Aneka Industri Agro Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi & Elektronika
Sumber: Kementerian Perindustrian
36
Menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia Indikator
2015
2016
2017
2018
2019
Kontribusi Pada PDB Nasional
10%
11%
13%
14%
15%
Devisa (Triliun Rp)
144
172
200
223
280
Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang)
11,4
11,8
12
12,6
13,0
Indeks Daya Saing (WEF)
#50
n.a
#40
n.a
#30
Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan)
10
12
15
17
20
Wisatawan Nusantara (Juta Perjalanan)
255
260
265
270
275
Fasilitas Khusus di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengurusan Visa on arrival & multiple visit visa
Kepemilikan properti untuk warga asing
Izin kependudukan bagi warga asing
Tax holiday, tax allowance & accelerated depreciation
0% VAT and luxury goods sales tax
Dikecualikan dari Daftar Negatif Investasi
169 negara dibebaskan dari visa untuk kunjungan ke indonesia (Perpres No. 21/2016,
2 Maret
2016)
3. SEZ Morotai
1. SEZ Tanjung Lesung
4. SEZ Tanjung Kelayang
2. SEZ Mandalika 37
Bila reformasi struktural dilaksanakan maka pertumbuhan ekonomi 2017 dapat lebih dari 5,1% Skenario Pertumbuhan 5,3% Skenario Pertumbuhan 5,1%
5,28
5,04
5,38
5,35
5,15
5,18
5,14 4,96
5,32
5,04
4,97
5,15
5,02
5,20
5,10
5,00
4,91 4,74
4,73
Proyeksi Q4-2016 sebesar 5,28% agar Tahun 2016 pertumbuhan 5,1% LNPRT** diproyeksikan tumbuh tinggi karena PILKADA serentak di 2017
4,66
Tambahan Investasi Swasta ditargetkan lebih tinggi dari belanja pemerintah Share (%)
Q1-2014 Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017 Annual 2014: 5,02%
Annual 2015: 5,1%*
Annual 2015: 4,79%
Growth (%yoy) 2014
2015
2016
2017
2017
2014
2015
2016
2017
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
5.16
4.96
5.00
5.01
5.05
55.99
55.92
53.88
54.2
Pengeluaran Konsumsi LNPRT**
12.19
-0.63
7.08
10.17
10.29
1.18
1.13
1.12
1.17
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
1.16
5.38
1.59
5.09
5.13
9.43
9.75
8.35
8.34
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
4.57
5.07
4.92
6.05
6.14
32.58
33.19
32.43
32.69
Ekspor Barang dan Jasa
1.00
-1.97
-3.79
0.09
0.10
23.63
21.09
20.46
19.45
Dikurangi Impor Barang dan Jasa
2.19
-5.84
-2.96
0.02
0.04
24.42
20.85
19.26
18.30
PRODUK DOMESTIK BRUTO
5.02
4.79
5.10
5.10
5.30
100
100
100
100
38
39
Kesimpulan
Kesimpulan Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan sedikit meningkat dengan disertai harga komoditas yang tidak berubah dan sektor keuangan yang relatif berisiko. Perekonomian Indonesia akan tetap kuat dengan posisi fiskal yang lebih baik. Permintaan domestik akan terus menjadi pendorong pertumbuhan. Dengan terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal, belanja pemerintah yang lebih produktif dan peningkatan investasi sektor swasta menjadi sangat penting. Indonesia berada pada jalur pertumbuhan ekonomi 5% atau lebih.
Kebijakan pemerintah akan difokuskan pada reformasi fiskal dan reformasi struktural untuk membangun pondasi menjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas pada tahun 2018 dan selanjutnya. 40
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2016
@PerekonomianRI
