KERJA.SAMA DIREKTORAT HUKUM DAN APARATUR NEGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) DENGAN
COU WV
PUSAT DoKUMENTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN AKHIR PIllGl([f lAll IAR I II GIII
TIR llAIlAP PtllGEIrl BAll
il T|| R ]IIASI H U I(U M ITB PIII U
S I STT]II
ooxuMEx?Ast & elsrp
BAPPENAS Acc. No. , lt.:.{-. -.L:p*
craqs :
.......//*J_........
clrockcd,
?i.'|f:.$.C
I
Gffl
t'
(.,',:
/
\
r,/;-\
) *i !,
DESEMBER 2OO1
...i.
r*s#**l&**f;iry**&fik***',*
KATA PENGANTAR Teknologi bidang informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat sehingga memacu setiap negara lebih terbuka dalam memberikan informasi yang akurat dan mutakhir. Dalam perkembangannya informasi menjadi sangat penting dan merupakan tuntutan dunia dalam memasuki era globatisasi untuk dapat mengakses informasi yang diperlukan. Teknologi informasi telah dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan kemudahan akses informasi di unit masing-masing untuk keperluan sendiri.
Indonesia menyadari adanya tuntutan dunia akan informasi dan komunikasi tersebut, untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjas€tma dengan Pusat Dokumentasi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PDH-FHUI) mengadakan penelitian untuk mengkaji pengembangan jaringan sistem informasi hukum terpadu, selanjutnya diharapkan bahwa sistem yang telah dibangun dapat memenuhi tuntutan akan kebutuhan informasi.
Penelitian ini dititik-beratkan pada sistem yang telah dibangun dan ditingkatkan untuk kemungkinan dapat dipadukan sehingga mudah
diakses. Dalam penelitian ini sumberdaya manusia menjadi sangat penting karena mereka dituntut untuk mengolah dan menyebarfuaskan teknologi yang ia kuasai dengan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna lebih meningkat lagi kemampuannya, di samping itu perangkat keras yang dimiliki oleh setiap unit harus ditingkatkan pula
kemampuannya agar sistem jaringan informasi hukum terpadu yang diharapkan dapat diwujudkan.
Depok, Desember2001
T|M PENELITI
1.
:
Sri Mamudji, SH., MLL.
2. Sekretaris
:
1.
3. Bendahara
'.
Penanggung
Jawab
2.
Agus Supriyanto, SH., S.S. Arif Christiono Soebroto, SH., MSi.
1. Lily Mulyati, SH.,
MH.
2. Djoewarti
4.
Pengumpul
Data .
1. A. Budi Cahyono,
SH.
2. Adung Abdullah, SH. 3. Dian Pudji Simatupang,
SH.
4. Kuneng Mulyadi, SH. 5. Meliyana Yustikarini, SH. 6. Sudjoko
5.
Pengolah
Data
:
6.
Penyusun
Laporan
'.
Ugrasena Pranindana, SH. MA.
1. Drs. Bagus Trisakti 2. Yetty Suharto, SH.
3.
4.
Yuli, SE. Rohiman
----oooOOooo---
lll
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar
l.
lsi ...........
A. B. C. D.
E.
ll.
lll.
1
Pendahuluan Latar Belakang
1
Permasalahan ........ Tujuan Penelitian Definisi Operasional ................... Jadwal Pelaksanaan
3
3 5
6
Metode Penelitian
7
A. Rancangan Pengkajian ......... B. Penentuan Sampel C. Kerangka Kerja Analitik D. Instrumen Wawancara
7
lV. Penutup
B.
I 10 11
Hasil Kajian dan Analisa
A.
7
23
23 25
Kesimpulan Rekomendasi
Lampiran: Daftar PertanYaan Surat Perjanjian Kerjasama
a. b.
33 38
----oooOOooo----
IV
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
l-atar Belakang Kemajuan teknotogi bidang informasi dan komunikasi berlangsung
sangat cepat sehingga memacu setiap negara untuk lebih terbuka dalam
memberikan informasi yang akurat dan terkini
di
berbagai bidang.
Ketersediaan akan informasi ini me,'rjadi sangat penting dan strategis oleh
karena informasi yang disajikan berkaitan langsung dengan eksistensi suatu negara di dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Pelayanan informasi dalam era globalisasi merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi pemerintah sejalan dengan adanya iuntutan masyarakat dunia untuk
dapt
mengakses informasi yang diperlukan.
Pemerintah Indonesia menyadari adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat dunia akan informasi yang dirasakan sargat penting dan semakin mendesak. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, berbagai upaya di bidang teknologi informasi telah dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah di bidang hukum dalam
kaitannya dengan pelayanan informasi, yakni dengan mengembangkan sistem informasi. Pelayanan informasi di bidang hukum diwujudkan dalam bentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang dibentuk
dengan Keppres Nomor 91 Tahun 1999 dan dikelola oleh
Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Perundang-
undangan (sekarang bernama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia). Dewasa ini terdapat beberapa sistem informasi
di
bidang 1
hukum yang menjadi referensi dalam mendukung pembangunan hukum,
seperti: Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SlMKlM), Pusat
Informasi dan Dokumentasi yang dikembangkan Perguruan Tinggi,
misalnya Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PDH-FHUI), serta pusat pelayanan yang dikembangkan oleh
pihak swasta dan sebagainya, yang pada intinya untuk mendukung pembangunan hukum nasional Indonesia. Namun demikian, upaya yang
telah dilakukan pemerintah tersebut belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal bila dibandingkan investasi yang selama ini telah tertanam di bidang tekrnlogi informasi. Hal tersebut disebabkan oleh:
1.
Sistem informasi yang dikembangkan oleh masingmasing instansi
hukum tersebut umumnya hanya memfokuskan pada kebutuhan internal instansiitu sendiri (untuk kebutuhan administrasi saja).
2.
Sumber Daya Manusia (SD[,]) pendukung operasional sistem informasi di lingkungan instansi hukum belum memiliki pengetahuan yang optimal di dalam memahami sepenuhnya pentingnya informasi.
3.
Belum terdapat sistem perencanaan dan koordinasi serta keseragaman bahasa informasi yang lebih mengarah pada harmonisasi antar instansi hukum di dalam mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi sehingga masih menimbulkan kesulitan bagimasyarakat yang ingin memperoleh infurmasi itu sendiri.
Dalam rangka menjawab tantangan di bidang teknologi informasi dan
komunikasi serta sebagai upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan sistem informasi
di bidang hukum, perlu kiranya
dilakukan
penyempumaan terhadap sistem informasi yang ada. Hal ini dirasakan
perlu agar sistem informasi yang ada tersebut menjadi jaringan yang terintegrasi satu sama lain serta menjadi jaringan sistem informasi hukum
yang handal dan dapat dipercaya baik di tingkat nasional maupun di tingkat intemasional. Untuk mencapai tujuan pengembangan sistem
informasi hukum yang handal tersebut di atas, maka sebagai langkah awal perlu dilakukan Penelitian.
B.
Permasalahan
Penelitian
ini akan mengkaji
beberapa permasalahan sebagai
berikut:
1.
Sejauhmanakah kesiapan infrastruktur di masing-masing unit jaringan dan seluruh elemen yang terkait dalam jaringan sistem informasi hukum?
Tinjauan atas permasalahan ini, selain ditujukan atas penelitian terhadap kesiapan perangkat keras yang ada baik peralatan komputer, kesiapan mekanisme akses informasi dari masing-masing sampel unit jaringan, maupun kesiapan elemen terkait lainnya yang
berhubungan dengan prasarana fisik guna pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi, juga ditujukan atas penelitian
terhadap kesiapan perangkat lunak (sistem) komputer yang ada serta sumber daya manusianya.
2.
Bagaimanakah sistem koordinasi dan koneksitas dari elemenelemen jaringan sistem informasi hukum yang terjadi selama ini? Arah penelitian ini adalah untuk melihat dan memberikan masukan kepada proses peranc€tngan sampel database induk jaringan sistem informasi hukum terintegrasi serta pola akses yang akan dipakai.
3.
Bagaimanakah pola 'bahasa informasi' yang dipakai oleh sampel elemenclemen jaringan yang selama ini ada?
4.
Bagaimana dan jenis-jenis informasi hukum apa sajakah yang diperlukan oleh masyarakat?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan Penefitian pengembangan jaringan sistem informasi hukum
terpadu yang dilakukan melalui survei lapangan ini untuk memperoleh gambaran dari responden yang diteliti sebagai berikut.
1.
Tujuan Umum:
a. Untuk mengetahui mengenai infra-struktur dari elemenelemen yang terkait dalam jaringan informasi hukum' yaitu meliputi kesiapan-kesiaPan
;
a.1. Perangkat keras (komPuter) a.2. ],Ilekanisme akses informasi a,3. Perangkat lunak yang dipergunakan a.4. Sumber daya manusia
b.
Untuk mengetahui gambaran kerjasama atau koordinasi serta prosedur kerja dari elemen+lemen yang terkait dalam jaringan sistem informasi hukum
c. Untuk mengetahui mengenai bahasa baku atau keharmonisan tampilan program yang selama ini dipergunakan dalam rangka kerjasama antar elemen-elemen
jaringan sistem informasi hukum
d. Untuk mengetahui jenis-jenis informasi hukum
yang
diperlukan oleh masyarakat pemakai. 2.
Tujuan Khusus Memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi masing
unit Jaringan lnformasi Hukum yang akan dikembangkan terutama mengenai mekanisme akses informasinya, agar masing
perencanaan pengembangan Jaringan Informasi Hukum yang akan
ini, nantinya dapat lebih terarah dalam mencapai tujuannya, yaitu kemudahannya diakses oleh masyarakat yang dikembangkan
membutuhkan informasi hukum. Selain
itu
penelitian ini berupaya
untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan infra-struktur tainnya dari masing-masing Unit jaringan sistem informasi hukum (seperti kesiapan perangkat keras, sumber daya manusia, maupun struktur dafabase) yang mendukung pengembangan Jaringan Sistem 4
Informasi Hukum yang lebih integratif (mendunia) di masa yang akan datang.
D.
Definisi Operasional
Untuk memperoleh keseragaman dalam pemahaman terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akdn diberikan pengertian terhadap istilahistilah tertentu sebagai berikut:
1.
2.
Informasi yakni bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur yang dapat dikomunikasikan, fakta, data atau segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen, file, laporan, buku, diagram, peta, gambar, foto, film, visual, rekaman suara, rekaman melalui komputer atau metode lain yang dapat ditampilkan.l Sistem Jaringan Informasi atau kadang-kadang disebut pula jaringan keria informasi adafah suatu sistem terpadu dari badan-badan yang bergerak dalam bidang pengolahan informasi, seperti perpustakaan, pusat dokumentasi, pusat analisa informasi.
'
3.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan
dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat."
1
RUU tentang kebebasan memperoleh informasi, pasat 1 butir
1
2
Sutistp Basuki. 'Membangun dan Mengembangkan Sistem dan Jaringan Ookumentasi dan Infonnci Hak Asasi Manusia'. (Makatah disampaikan pada Seminar meng-nai Peran Pusat Dokumentasi dan Informai Hak Asasi Manusia di Dalam Mengembangkan Demokratismi lnformasi'. Diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indoneiia, Jakarta, 12 April 2001).
3 fndonesia. Keputusan Presiden tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi
Hukum
Nasional. Keputusan Presiden No. 91 tahun 1999.
5
E.
Jadwal Pelaksanaan
Dengan melihat perkembangan yang ada, jadwal pelaksanaan penelitian disusun sebagai berikut:
vill
vlt Persiapan
IX
X
xll
XI
I
Pengumpulan data Pengolahan/analisa Laporan awal
-
I
Laporan akhir
I
Pelaksanaan kegiatan direncanakan berlangsung
6
(enam) bulan
terhitung Juli 2001. Tahap persiapan memakan waktu 1 bulan, sementara
pengumpulan data memakan waktu
2
bulan dengan perhitungan
pengumpul data harus bertemu dengan pihak-pihak yang sibuk dengan administrasi pemerintahan di lembaga masing-masing. Setelah itu, pengolahan dan analisa diikuti pembuatan laporan menghabiskan waktu 3
bulan. Pada Desember 2001 penelitian ini sudah dapat diselesaikan.
6
BAB
II
METODE PENELITIAN
A.
RancanganPengkajian Pengkajian ini diawafi dengan melakukan studi kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder. Dalam kegiatan ini dilakukan penelusuran
dan analisa berbagai bahan pustaka meliputi sumber primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bersamaan dengan kegiatan penelusuran data sekunder, dilakukan pula inventarisasi
dan pengamatan terhadap pusat-pusat dokumentasi dan perpustakaanperpustakaan yang ada di Jakarta dan Depok. Penelitian yang dilaksanakan adalah dalam lingkup penelitian lapangan yang melibatkan instansi hukum baik yang ada di lingkungan pemerintah, swasta maupun
perguruan tinggi. Inventarisasi dan pengamatan ini diperlukan sebagai dasar pemilihan sampel yang akan dijadikan sasaran pengumpulan data primer.
Langkah berikutnya adalah menentukan lembaga atau instansi yang
akan dijadikan sampel dafam penelitian ini. Selanjutnya,
dilakukan
penyusunan daftar pertanyaan dengan bentuk gabungan pertanyaan terbuka dan tertutup dan melakukan pengumpulan data primer dengan cara melakukan wawancara kepada responden.
Setelah data primer terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisa data. Langkah terakhir dari kajian ini adalah penyusunan laporan akhir.
B. Penentuan sampel Berdasarkan data awal yang diperoleh dari hasil inventarisasi dan
pengamatan, dilakukan pemilihan sampel dengan cara purposive sampling yakni memilih atau menentukan responden se@ra acak agar 7
institusi yang terpilih sebagai renponden merupakan wakil atau dapat dianggap mewakili jenis institusi yang sama. Sebagai contoh pemilihan
Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagai responden, dapat dianggap meurakilifakultas-fakultas hukum universitas lain-lainnya. Dalam
tata cara sampling ini, tim peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria mereka yang dapat dijadikan sample, kemudian ditentukan jumlah yang akan dijadikan sample. Kriteria yang ditentukan untuk dapat terpilih sebagai sample adalah:
lembaga yang mempunyai kesamaan latar
belakang dan
sedang
menyelenggarakan kegiatan di bidang dokumentasi dan informasi hukum,
yakni: departemen dan biro hukum lembaga pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pendidikan, dan firma hukum
Dari populasi yang ada, yang terpilih sebagai sampel dan kemudian dijadikan responden dalam kajian ini adalah:
1.
Dokumentasi Hukum Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri;
2.
Pengofahan dan Pelayanan Dokumentasi
dan
Perpustakaan
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
3.
Biro Hukum dan Organisasi, Bagian Dokumentasi
dan
Bantuan Hukum Departemen Kehutanan;
4.
Bagian Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan Departemen Keuangan;
5.
Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. 7. 8. 9. 10.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Bagian Umum Pengadilan Tinggi Jakarta; Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung;
Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum Kejaksaan Agung;
11 12. 13. 14
Kejaksaan Tinggi Jakarta
,
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila; Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer Universitas Indonesia;
15. 16.
Perpustakaan Perguruan Tinggi llmu Kepolisian;
Bagian Perpustakaan dan Arsip Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo;
17.
Firma Hukum Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro;
C. Kerangka keria analitik Kajian
ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, oleh
karena itu pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan
dan lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini meliputi studi dokumen, pengamatan dan wawancara. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri
berbagai peraturan, tulisan dan bahan acuan yang berkaitan dengan hal-
haf yang berkaitan dengan informasi dan dokumentasi hukum. Pengumpulan data kepustakaan atau yang biasa disebut dengan data
sekunder, terutama bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan landasan hukum yang akan dijadikan acuan dalam melakukan analisa
data. Kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat di antaranya di Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas lndonesia dan Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Data lapangan atau data primer dikumpulkan rnelalui wawancara dengan bantuan daftar pertanyaan kepada responden yang dipilih dengan
purposive sampling. Pertanyaan yang diajukan berbentuk terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka bertujuan untuk memperoleh data kualitatif sedangkan pertanyaan tertutup dipergunakan untuk mendapatkan data kuantitatif. Di samping wawancara, dilakukan juga pengamatan tidak terlibat di
lembaga atau instansi yang dijadikan sasaran penelitian. Pengamatan ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa jauh ketersediaan sarana dan
kesiapan para pengelola informasi dan dokumentasi hukum yang bersangkutan dalam membangun jaringan.
I
D.
Instrurnen wawancara
Wawancara kepada
para responden dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan dengan bentuk gabungan pertanyaan
terbuka dan tertutup. Pertanyaan yang diajukan pada dasarnya untuk
mendapatkan gambaran
tentang
pengetahuan
para pengelola
perpustakaan dan pusat dokumentasi yang menjadi sasaran penelitian ini
tentang layanan yang mereka berikan.
Di samping itu juga untuk
mendapatkan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki serta
sejauh mana penggunaannya oleh para pengguna yang memerlukan informasi. Daftar pertanyaan tidak dikirim melalui pos ataupun sarana lain tetapi
langsung disampaikan kepada para responden karena wawancara yang
dilakukan secara langsung dan tatap muka kepada para responden sekaligus mengisi daflar pertanyaan yang telah disediakan.
10
BAB III HASIL KAJIAN DAN ANALISA Sebagaimana telah diuraikan di muka, responden yang kami temui
berjumlah 17 (tujuh belas) responden yang semuanya berada di Jakarta,
yakni:
1.
Dokumentasi Hukum Pusat Kajian Hukum Departemen Dalam Negeri;
2.
Pengolahan dan Pelayanan Dokumentasi
dan
Perpustakaan
Departemen Kehakiman dan HAM;
3.
Biro Hukum dan Organisasi, Bagian Dokumentasi
dan
Bantuan Hukum Departemen Kehutanan;
4.
Bagian Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan Departemen Keuangan;
5.
Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. 7. 8. 9. 10.
Pengadilan Negoi Jakarta Selatan; Bagian Umum Pengadilan Tinggi Jakarta; Lembaga Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung;
Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum Kejaksaan Agung
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kejaksaan Tinggi Jakarta
;
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan; Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pancasila; UPT Pusat Komputer Universitas Indonesia; Perpustakaan Perguruan Tinggi llmu Kepolisian;
Bagian Perpustakaan dan Arsip, Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo;
17.
Firma Hukum Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro; 11
Dari pengolahan 24 perlanyaan yang diajukan, diperoleh data sebagai berikut.
1.
Jumlah Pegawai 1-5
6-10
11-15
1Gzo
(olol
(olol
(o/o\
(o/o)
1 (5,9)
3 (17,71
5 (29,41
4 (23,5,'
>20
N
(o/o)
(o/ol
4 (23,5)'1
17 (100)
Sebanyak 9 responden (52,9%) memiliki 11 s.d. 20 orang tenaga untuk menangani JDIH,
4 responden lainnya memiliki tenaga kurang dari 10
orang, sementara
4
(23,5 %) responden memiliki lebih dari 20 orang.
Berdasarkan pengataman, secara ideal untuk menangani SJDI diperlukan tenaga dengan memperhitungkan berbagai hal antara lain
-
.
jumlah dan macam pengguna; sistem pelayanan yang dipilih; waktu pelayanan; jumlah titik layan; besamya koleksi; luas dan besar gedung atau ruangan dan jumlah koleksi.a
'y 2 di antaranya memberikan perkiraan jumlah pegawai 156 dan 200 orang dengan menggabungkan seluruh pegau€i yang bekefla di seluruh uniU lembaga yang dimilikinya yang bukan hanya menangani JDIH.
2.
Luas Ruangan (dalam m2)
Tid. Jw.
2 (11,8)
<1@m
7 (41,2)
101-
201-
301-
401-
200
300
400
500
1 (5,9)
1 (5,9)
2 (11,8)
> 500
N (%)
4(23,5)1
17
(100)
4
Sri Manudji. "Pengembarrgan Jaringan Dokumentasi dan Infonuasi Hulium Dalam Upata Penrbongunan SDM yang Profesionnl di Bidrng Hukum." (kertas kerja p&r Pertemuan Berkala SJDI Hukum tX di Denpasar prd:r 1999). hal.a.
12
Ada batas minimal luas ruangan untuk menangani
JDI
Hukum, namun
secara teoretis menurut panduanPengelolaan SJDIH luas ideal untuk sebuah unit yang menangani JDI Hukum adalah responden temyata
7
45
m2.5 Dari 17
(41,2 %) di antaranya memiliki atau menggunakan
ruangan seluas kurang dari 100 nr2. Yang memillki luas ruangan antara 101 s.d. 4OAm2 berjumlah 4 responden (23,5 %). Sementara yang lebih dari 500 m2 berjumlah 4 responden (23,5%\.
3.
Peralatan
Jenis
1-2
lroaK
3-5
6-10
11-15
'16-20
>2U
N (Yo)
1
s (2e,4)
3 (17,6)
3 (17,0)
4 (23,5)
17
Punya
1
Meja
(s,e)
(100)
(s,e) Kornputer
1 (s,s)
7 (41,2)
3
2
(11,8)
1 (5,e)
(5,e)
(11,8)
(17,6) Fotokopi
9 (52,s)
1 (5,e)
Telepon
7 (41,2)
11
{64,7)
2
17
(100)
1
17
(s,e)
(100)
1 (5,e)
3
1
(5,e)
1
7
(100)
(17,6)
Perangkat yang tidak kalah penting dalam menangani JDI Hukum adalah komputer, fotokopi dan pesawat telepon. Untuk perangkat meja kerja,
sefuruh responden memiliki meja
kerja dan 5 di antaranya (29,4 o/o)
memiliki 6 s.d. 10 meja. 4 (23,5 %), responden lainnya memiliki lebih dari
20 meja dan 3 responden lainnya memiliki meja kerja antara 16 s.d. 20 buah. Sisa responden lainnya memiliki meja sejumlah 1 s.d. 15 buah.
Untuk perangkat komputer, yang menarik sekaligus mengejutkan, ternyata sebanyak 7 responden (41 ,2
o/o)
mengakui hanya memiliki 1 s.d.
2 buah unit komputer dan bahkan ada 1 (5,9 o/o) responden yang sama t
Badan Pembinaan Hukum Nasional.. "sarana dan Prsarana Dokumentasi dan Informasi Perprsrakurn" (Jakarta, BPHN. 1980). Modul V. hal4-5
a
Rcsponden ini menggunakan komputer tidak hanya untuk mengolah data hukun\ tetapi
juga dministrasi unit kerjanla-
13
sekali tidak memiliki komputer. Sebanyak 7 (41,2 o/ol responden yang
memiliki antara 3 s.d. 20 komputer, sementara 2 (11,8%) responden memiliki komputer lebih dari 20 unit. Untuk penggunaan komputer, para
responden inipun tidak seluruhnya menggunakan komputer untuk pengolahan data informasi hukum, karena ada yang menggunakan komputer
ini hanya untuk manajemen administrasi kepegawaian
dan
sejenisnya.
Untuk perangkat mesin fotokopi, tidak seluruh responden memiliki alat penggandaan berupa mesin fotokopi. Ada 9 responden atau (52,9 %)
mengatakan tidak memiliki alat itu, sementara yang memiliki alat itu sebanyak 1 s.d. 2 unit sebanyak 7 (41,2 %) responden. Peralatan terpenting lainnya dalam sistem jaringan informasi adalah
telepon. Ada 1 (5,9 %) responden yang tidak memiliki pesannat telepon, sementara 11 (U,7 %) responden lainnya memilikijumlah standar yakni
1
s.d. 2 pesawat telepon. Sisanya, yakni 4 responden (23,5 %) responden lainnya memiliki 3 s.d. 15 pesawat telepon.
No 5
6 7
Keterangan
Apakah unit Saudara mengelola data khususnya peraturan perundano-undanqan ? Apakah pengelolaan telah mencounakan komputef Apakah layanan informasi hukum, khususnya peraturan dimanfaatkan unit sendiri?
hukum
Tidak Meniawab 0
Ya
Tidak
(o/o\
(olol
12 Cr0,6)
5 (29,4)
0
13 C/6,5)
4 (23.5)
(5,9)
7 (41,2)
itu
1
I (52,9)
Untuk pertanyaan nomor 5,6,7, ada 12 responden (70,60/0) mefakukan pengelolaan data hukum khususnya peraturan perundang-undangan, sementara 5 lainnya (29,4ot6\ tidak melakukannya. Demikian pula dengan
penggunaan komputer,
4
responden (23,5o/o) tidak menggunakan
komputer untuk mengelola data hukum karena ada yang hanya
melakukan kegiatan administrasi Sebanyak
9
dan manajemen kepegawaian.
respoden (52,9o/o) mengatakan bahwa layanan informasi 14
hukum diberikan juga kepada unit kerja lain di lingkungannya dan yang 7 responden (41,2o/ol hanya menggunakannya untuk keperluan unit sendiri.
No
Keterangan
I
Tidak
Ya
(oh)
(To\
Dalam melakukan layanan informasi data berupa bahan hukum/peraturan perundangundangan, apakah unit saudara bekerjasama denoan unit lain dalam suatu sistim iarinoan:
a.lntemet b. Local Area t/e;ttwr* c. Website (situs web)
fi6.5) 06.5)
4 23.5) 4 e3.5\
16 (94.1)
(s,e)
13 13
1
Dalam melakukan pelayanan informasi, ternyata lebih dari 75% responden (13 responden) mengakui belum terjaring dalam suatu sistem jaringan infonnasi melalui komputer. Mereka melakukan layanan informasi dengan cara biasa yakni melalui
-
:
Telepon dan korespondensi surat; Koordinasi oleh petugas; Kontak pribadi
Sementara kurang dan 25 % responden (4 responden) menggunakan iaringan intemet, l-AN atau situs
rrrreb
dalam melakukan layanan informasi
data dan kerjasam dengan unit lainnya.
No 9
Keterangan
Apakah kesiapan infnastruktur
dapat
dikatakan telah menunjang kegiatan
pengelolaan
10
Tidak Jawab 0
data berupa
bahan hukum/peraturan perundano-undanoan? Apakah kesiapan infrastuktur di masingmasing unit jaringan dan seluruh elemen yang terkait dalam jaringan sistem informasi hukum peraturan perundang-undangan telah terprogram denoan baik
0
Ya
Tidak
(o/o)
(o/ol
12
5
(70,6)
(29,4)
3
14
(17,6)
(82,4)
data
Dalam hal kesiapan infrastruktur biasa yakni dengan cara manual
dan konvensional, sebanyak 12 responden mengatakan telah cukup memadai, tetapi dikaitkan dengan jaringan informasi data hukum, 15
sebagian besar responden (14 responden atau
82,4o/o')
mengatakan belum
atau tidak ada kesiapan infrastruktur.
No
11a
Keterangan
Apakah telah mempunyai perangkat keras,
Tidak Jawab 4 (23,5)
d4M
32M
16M
8M
(o/o')
(o/ol
(o/o\
(o/o\
2 (11,8
7
3
1
(41,21
(17,6|
(5,9)
misalnya komputer, dan perangkat lunak yang cukup memadai denoan memori ( RAM
Untuk kebutuhan pemrosesan data yang cepat dihubungkan dengan jumlah data yang berkembang deraasa ini, kemampuan memori (Read Aooess Memory atau RAM) yang diperlukan minimal 6.4 Mb. Namun dari
data yang ada ternyata ada 11 responden (64,7 %) memiliki komputer dengan memori di bawah 64
Mb.
Sedangkan
4
responden
(23,3o/o')
lainnya tidak memberikan jawaban yang jelas sehingga dapat dimasukkan
ke dalam responden yang memiliki komputer bermemori kurang dari
O4
Mb. Sehingga berjumlah 15 responden (87,2o/o). Hanya 2 responden (11,8o/o) yang memiliki komputer dengan memori 64 Mb.
No 11b
Keterangan
Apakah telah mempunyai perangkat keras, misalnya komputer, dan perangkat lunak yang cukup memadaidenoan Prcc'cessor
Tidak Jawab 4 (23,5)
Pl-
Pl-
Pt- Pt-
133 3
233 6
333 1
1
(17,6)
(35,3)
(5,9)
(5,9)
>Pl
433 2 (11,8)
Sebanyak 11 (64,70/o) responden ternyata masih menggunakan komputer berkemampuan Pentium generasi I dengan prosesor 433 ke bawah. Hal
ini bukanlah sebuah persoalan bila hanya digunakan untuk keperluan pengolahan data administrasi. Namun akan menjadi persoalan bila dikaitkan dengan penerapan JDI Hukum karena komputer akan dituntut
untuk bekerja lebih cepat. Sementara itu 2 responden lainnya (11,8%) 16
memiliki komputer Pentium generasi di atas I dengan prosesor lebih cepat tentunya.
No
Keterangan
<1 GB
1,1 -2
2,1-5
5,1-10
>10
Gb
3
2
G 5
Gb
4
(23,5)
(17,6)
GB 2 (11,8)
(11,8)
(2s,4)
(s,e)
Tidak Jawab
l1c Apakah unit
saudara telah mempunyai perangkat keras, misalnya komputer, dan perangkat lunak yang
1
cukup memadai de. ngan Hard Disk
Jenis hard disk (cakram rekam) yang digunakan 5 responden umumnya berkapasitas 5 s.d. 10 Gb., sementara yang lebih dari 10 Gb. hanya
1
responden. Namun sebaliknya, responden yang masih menggunakan cakram berkemampuan di bawah 5 Gb. masih adaT respnden (41,2o/o).
Hal ini mungkin berkaitan dengan komputer yang mereka gunakan yang
sebagian besar masih berkemampuan Pentium generasi
l. Sehingga
dapat diperkirakan, bahwa sebagian besar usia pakai komputer yang ada
saat
ini
adalah
2 s.d. 3 tahun. 4
responden lainnya (23,5o/o) tidak
menjawab dan dianggap memiliki cakram rekam berkemampuan di bawah
5 Gb.
No
Tidak
Keterangan
11d
Apakah unit saudara telah mempunyai perangkat keras, misalnya korn puter, dan perang-
Jawab s (2e,4)
DBase
Msoft
Pascal
Access 1 (s,e)
5
(2s,4)
FoxDro
0
0
Lainlain ') 7
(35,4)
kat lunak yang cukup memadai
dengan
aplikasi
Oreratino Sysfem
*) Untuk jawaban lain-lain responden yang ada menggunakan aplikasi , sebagai berikut:
- NCI Bookman : - Oracle
1 (5,9%)
.
2(11,8%) 17
WordStar :
1 (5,9%)
Dos:
1 (5,9%)
Sistem Operasi
CDSflSIS
:
1 (5,90/o)
Jawaban yang diberikan atas pertanyaan ini sangatlah beragam. Namun dilihat darijenisnya maka dari 12 responden yang menjawab, g di antaranya menggunakan sistem operasi berbasis MS window sementara
3 resporden lainnya berbasis DoS dan 5 responden tidak
memberikan
jawaban. Untuk dapat terjaring dalam sistem jaringan yang berkembang
saat ini (internet, intranet), maka komputer yang ada
sebaiknya
menggunakan basis MS \Mndows sebagai sistem operasinya. Sistem operasi DOS dapat juga melakukan jaringan namun terbatas dalam sistem l-AN saja.
No 12
Keterangan
Tidak
Ya
Tidak
(o/o\
(o/ol
Apakah unit Saudara merupakan bagian
Jawab 1 (5,e)
dari suatu sistem jadngan dokumentasi dan informasi hukum, baik intem di lingkungan
13
Apakah pimpinan
unit
memberikan
dukungan pada usaha pengelolaan dan
pelayanan
data hukum
9
(52,9)
kerja saudana, maupun dalam kaitan dengan iadnOan dokumentasi nasional ? Apakah unit saudara memiliki sumber daya manusia yang memahami tujuan dan sasaran jaringan dokumentasi dan informasihukum bagi kerjasama intem atau ekstem ?
14
7 (41,2)
0
12 C/0,6)
5
(29,4)
1
(5,9)
12 Q0,6)
4
(23,s)
khususnya
peraturan perundang-undangan ?
Sebanyak 7 responden (41 ,2o/o) mengatakan bahwa unit kerjanya merupakan bagian dari JDI Hukum, terutama untuk lingkungan intemalnya (fihat juga pertanyaan dan analisa no. 7). Sementara itu lebih dari 70
olo
da
antara responden mengatakan bahwa mereka memiliki SDM yang memadai dengan dukungan pimpinan unit mereka dan kurang dan
3oo/o
dari responden mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sDM dan dukungan pimpinan unit. 18
No 15
Keterangan
Apakah Unit saudara sudah komputer sebagai sarana a) Pengetikan
b)
c)
Pengolahan
Ya
(o/ol
(To)
1 (5,9olo)
16(e4,6)
10 (s8,8) 13 (76,5)
7 (41,2' 4 (23,5)
memanfaatkan
:
data Peraturan
Perundang-
undangan
Penelusuran
Tidak
data Peraturan Perundang-
undanoan
Berkaitan dengan pemanfaatan komputer yang ada, maka seluruh
responden yang memiliki komputer,
16 reponden atau 94,6 o/o,
menggunakan komputer untuk pengetikan baik data yang berkaitan
dengan informasi hukum, peraturan perundang-undangan maupun administrasi kepegawaian. Sementara yang sekaligus melakukan pengolahan data terdapat 7 responden dan penelusuran data hanya 4 responden. Di sini terlihat pemanfaatan komputer yang tidak maksimal oleh sebagian besar responden karena terbatas untuk pengetikan sebagai pengganti mesin ketik manualdalam menangani pekerjaan yang ada. No 16
Keterangan
Apakah unit saudara memiliki database (pangkalan data) peraturan perundang-
Tidak Jawab
2
(11,E)
3
Ya
Tidak
(o/o\
(o/o\
(17,6)
12
o0,6)
undanoan ?
Dari 17 responden maka hanya 3 (17,60/o) yang memiliki pangkalan data (dafabase) peraturan perundang-undangan. Selebihnya tidak memiliki (12 responden) dan tidak menjawab (2 responden) yang dianggap sebagai responden yang juga tidak memiliki pangkalan data. No 17
Keterangan
Apakah data peraturan yang dikeluarkan
oleh unit saudara disimpan dalam
Tidak
Ya
Jawab
(o/ol
0
3
(17.6)
Tidak (o/o)
14 (82,41
database yang dapat cliakses oleh unit
lain ?
19
Pertanyaan ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 5, 7, 8 dan
15 sebelumnya, 14 responden
(82,4o/o) mengatakan bahwa data
peraturan yang disimpan tidak dapat diakses melalui jaringan komputer
oleh unit lain atau pengguna lain karena belum terjaring dalam suatu sistem jaringan baik lokal
No
(lJM
maupun intemet.
Keterangan
18
Apakah ins{ansi saudara menerbitkan
19
Apakah infotmasi yang saudara kelola
Tidak
Ya
Tidak
Jawab
(o/o\
(o/ol
0
oeraturan oerundano-undanoan ? 0
7 (41,2) 10 (58,8) e (52,e) I (47,1)
hanva untuk kepentinoan intem ?
Lebih dari separuh responden (58,8016) mengatakan bahuna lembaganya
tidak menerbitkan peraturan perundang-undangan karena tugas mereka
hanya menghimpun dan memasukkan data untuk kepentingan intern unitnya.
No
Keterangan
20
Apakah penggunaan program database (pangkalan data) Saudara juga dapat
Tidak
Ya
Jawab (s,e)
(o/ol
1
s
(2e,4)
Tidak (o/a)
11 (64,4
dirnanfaatkan unit lain
Bekaitan dengan pertanyaan nomor 7, 8 dan 17 sebelumnya, maka didapat masukan bahwa 11 responden (64,70/o) mengatakan pangkalan data yang dikelola tidak dapat dimanfaatkan oleh unit lain karena temyata mereka tidak terhubung dalam suatu sistem jaringan.
No 21
Keterangan
Titik
identiftkasi
yang
Ya
Tidak
(o/ol
(o/ol
memudahkan dan
a.
mempercepat proses penelusuran kembali data hukum menurut Anda, adalah : Nomor Peraturan
I
(47,1)
I
(52,9)
b.
Judul Peratrran
I
(47,1)
I
(52,9)
c.
Subyek Suatu Peraturan
7 (41,2)
10 (58.8)
20
d.
Teks yang secara eksplisit ada dalam batang
e.
tubuh perafuran Tahun
2 (11,8) 10
15 (88,2) 7 (41,2',)
(58.8)
Jenis Peraturan (UU, PP, Keppres, Keputusan
f.
Menteri. d.l.l.)
7
G1.221
10 (58.8)
Lain{ain')
g
Sebagian responden menganggap bahwa titik identifikasi yang paling mudah untuk melakukan penelusuran adalah berdasarkan
1. Tahun peraturan
:
itu dibuat (58,8%);
2. Nomor peraturan dan judul peraturan (masing-masing 47,1o/o); 3. Subyek dan ienis-jenis peraturan (masing-masing 41,2o/o); 4. Teks peraturan secara eksplisit (full text) sebanyak 11,8o/o. 5. Untuk jauaban lain-lainnya, i'esponden menganggap
bahwa
penelusuran dengan menggunakan Katalog, Abstrak, Dasar Hukum, Gabungan, akan sangat membantu.
No
Ketenangan
Ya
Tidak
(o/o\
(Yo\
11 (64,7) 10 (58.8) I (47.1) 11 (64.n 10 (58,8)
6 (35.3)
Informasi apakah yang seharusnya ada jika nantinya disusun sebuah pangkalan data dari data
22
hukum.? Nomor Peraturan Judul Peraturan Seluruh teks dalam oeratu ran perundang-undanga n Tahun Jenis Peraturan (UU, PP, Keppres, Keputusan Manteri dll) Deoartemen Pembuat Reoulasi Lain-lain 1
a. b.
c.
d. e.
t. q.
5 (29.4)
7 (.1.1,21 9 (52.9) 6 (3s,3) 7 (41,2) 12
00,6)
Sebanyak lebih dari 50 % responden menganggap bahwa nomor, judul,
jenis, dan tahun peraturan dianggap penting dan harus ada. Kurang dari
50 % responden menginginkan bahwa teks penuh suatu peraturan (ful/ fexf) harus ada dan penting.
Untuk jawaban lain-lain, informasi lain yang oleh beberapa responden juga dianggap penting untuk dimasukan dalam pangkalan data adalah :
-
Nomor kualifikasi: 21
-
Gabungan; Peraturan sudah dicabuUmasih berlaku; Data perkara MA;
Putusan MA sebaiknya dipisahkan dengan data peraturan perundang-undangan;
22
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari data yang terkumpul dalam penelelitian lapangan
yang
dilakukan sebanyak 17 responden dapat ciisimpulkan sebagai berikut;
1.
Perangkat Keras Hasil penelitian lapangan yang melibatkan 17 responden baik yang ada di Jakarta maupun yang berada di Depok dapat dikemukakan sebagai berikut:
a.
Penggunaan memori Dari hasil penelitian yang dilakukan sebanyak 17 responden yan telah mengggunakan memori 64 Mb/lebih sebanyak 2 responden (11,8%), dan yang menggunakan memori
32
Mb
sebanyak 7 responden (41 ,2o/o) dan yang menggunakan memori 16 Mb sebanyak 3 responden (17 ,60/o), dan yang menggunakan memori 8 Mb, sebanyak 1 responden (5,9%), sedangkan yang
tidak menjawab 4 resPonden (23,5%)
b.
Penggunaan Prosesor Hasil penelitian dari 17 responden yang diteliti sebagian terbesar masih menggunakan prosesor di bawah 433 yakni ada 11 responden (il,7o/o) dan yang menggunakan prosesor di atas 433 ke atas ada 3 responden (17,60/o\ sedangkan yang tidak menjawab ada 4 responden (23,5%).
23
Penggunaan hard disk Dari 17 responden yang diteliti, komputer yang dipakai oleh para responden sebagian terbesar
masih menggunakan hard disk
yang beftapasitas di banah 5 Gb yaitu 11 responden (M,7o/o\
Perangkat Lunak (Operating System) Operating
system yang dipergunakan dalam mengoperasikan
komputer sebagian besar sudah menggunakan sistem operasi berbasis MS Windows dari 17 responden yang diteliti 12 responden yang menjauab dan 5 diantaranya tidak menjawab, dan
dari 12 responden yang menjawab
9
menggunakan komputer dengan sistem
operasi MS
sedangkan
3
responden mengaku Windows,
responden lainnya menggunakan sitem operasi
berbasis DOS.
Sumber Daya ilanusia
Dari 17 responden yang diteliti temyata 7 responden (41,20
),
mengaku bahwa mereka anggota Jaringan Dokumentasi Hukum
terutama untuk lingkungan intemalnya, dan
70 oh diantara
responden mengatakan memiliki sumber daya manusia yang
memadai dengan dukungan pimpinan unit mereka, dan 39olo diantaranya tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai dan tidak memperoleh dukungan dari atasannya, sedangkan yang
10 responden tidak memiliki anggota jaringan dalam sistem Jaringan Dokumentasi Hukum sebagaimana yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringannya.
Pangkalan Data/Data Base
Bahwa dari 17 responden yang diteliti sebagian terbesar dari mereka tidak memiliki data base/pangkalan data, yakni bahwa dari 17 responden tersebut hanya 3 responden (17,6Yo1yang memiliki 24
data base, sedangkan 82,4o/o dari responden tidak memiliki data base/pangkafan data.
5. Akses Data Untuk dapat mengakses data yang diperlukan tentunya harus ada pangkalan data yang tersedia agar dapat diakses dengan mudah
bagi para pengguna jasa informasi. Dalam penelitian yang dilakukan dari 17 responden tersebut yang datanya dapat diakses
oleh unit lain hanya 3 (tiga) responden, dan temyata sebagian besar koresponden datanya belum dapat diakses.
B. Rekomendasi Dari hasil temuan di lapangan, menunjukkan bahwa begitu banyak
kelemahan yang ada pada jarirgan informasi hukum nasional saat ini,
terutama jika difihat dari sisi sistem informasinya. Oleh karena itu diarggap perlu bagi pengambil keputusan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH Nasional) untuk secepatnya mengambil langkah-langkah yang perlu agar Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dapat mencapai sasaran maupun tujuannya.
Langkah-langkah tersebut ialah
1.
:
Melakukan standarisasi dari spesifikasi perangkat keras, minimal yang bisa dipakai oleh anggota jaringan sistem informasi hukum nasional. Dengan memperhatikan kondisi yang berkembang saat ini,
bahua untuk operating sytem saia minimal menggunakan Microsoft
\Mndous 98, maka perangkat keras yang dibutuhkan setidaktidaknya dalah PC dengan spesifikasi paling rendah Pentium lll350 Mhz dengan Kapasitas HDD sebesar
4€
Gb, serta memori minimal
64 Mb. Perlunya dilakukan minimalisasi standar perangkat keras ini adalah agar perangkat lunak yang direkomendasikan untuk dijadikan standar
dalam sistem informasi hukum dapat diinstalasi (dipasang) dengan Sempurna.
2.
Perlu dikembangkan sebuah perangkat lunak (aplikasi) yang bisa menghubungkan arqgota-anggota jaringan dalam sebuah sistem
besar yang berskala nasional. Aplikasi tersebut harus disusun berdasarkan konsep yang menitikteratkan pada efisiensi serta penghernatan biaya, agar seluruh anggota jaringan bisa menerapkannya dalam unit kerianya masing-masing tanpa merasa terbebani.
Satah satu altematif yang bisa diambil adalah dengan menerapkan teknologi webfinternel karena mengingat posisi anggota-anggota jaringan saling berjauhan.
Secara garis besar konsep dasar yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan sistem informasi hukum nasional adalah sebagai berikut:
(a)
Membangun sebuah server besar yang bisa diakses melalui intemet
(sebuah situs) yang dijadikan sebagai pusat katalog dokumentasi hukum nasional. Data dalam situs tersebut hanya berisi resume penting saja dari sebuah dokumen hukum. Dan dari data resume tersebut direferensikan ke berbagai situs lain yang memiliki data terlengkap (berfungsi sebagai koordi nator wilayah). Resume-resume penting tersebut berisi informasi paling signifikan yang rnenunjukkan dokumen hukum tersebut secara sekilas' Misalnya:
Suatu peraturan perundang-undangan, informasi yang dianggap penting adalah nomor peraturan, perihal yang diatur dan tahun disahkan. Untuk Putusan Mahkamah Agung, informasi yang dianggap penting adalah nomor putusan, kasus posisi, duduk perkara, klasifikasi hukum, amar pertimbangan hakim, dll. Untuk
dokumen{okumen hukum lainnya, misalnya buku hukum, maka informasi yang dianggap penting adalah judul buku, abstrak, nama pengarang, identifikasi katalog buku, nama perpustakaan yang menyimpan, dll. Sedangkan untuk Dokumen Standar Hukum seperti
misalnya perjanjian standar, formulir-formulir isian, dll, maka informasi yang dianggap penting adalah jenis dokumen, nomor formulir (ika ada), tanggal pemberlakuan, penggunaan, dan oontoh penggunaannya.
2.
Selain server besar tersebut, perlu juga dibangun server-server yang berfungsi sebagai koordinator wilayah, dimana server ini berperanan
sebagai tempat penyimpanan file-file data lengkap dokumendokumen hukum dalam satu wilayah tertentu.
JARINGAN .../
3. Dalam tiap-tiap anggota jaringan tersebut seyogyanya masih dimungkinkan adanya beberapa entitas jaringan lokal tersendiri.
Setiap entitas tersebut
di
dalamnya juga terdapat server lokal
dengan beberapa work station.
4. Aplikasi yang dikembangkan hendaknya terdiri dari dua aplikasi yaitu aplikasi situs dan aplikasi internal yang berbasis web tech nology pada masing-masing anggota jaringan. 27
Desain aplikasi situs terloagi atas dua yaitu desain khusus untuk administrator jaringan dan desain untuk koordinator wilayah. Perbedaan yang signifikan diantara keduanya adalah desain situs
pada adminisbator jaringan hanya berisi referensi alamat saja, sedangkan pada koordinator wilayah, bisa langsung mendownload data darinya.
Pada masing-masing koordinator wilayah tersebut, data yang ada adalah data yang lengkap, dalam artijika pada server pusat hanya
memuat resume data saja, maka data yang ada pada masing-
masing koordinator wilayah adalah data yang suddt berisi i
nform asi-informasi penting lai nnya secara engkap. I
Untuk aplikasi intemal, dibuat sebuah aplikasi yang bisa berjalan baik pada sistem iaringan maupun stand alone dengan disertai sebuah kanal khusus yang bisa dipakai untuk melakukan hubungan
dengan interneUbaik sefver koordinator wilayah
tnaupun
administrator jaringan. Kanal untuk berhubungan dengan internet ini digunakan sebagaiialur upload data ke seryer-seryertersebut
Aplikasi internal ini diinstalasikan kepada masing-masing anggota sehirgga setiap anggota jaringan dapat deqgan mudah melakukan update daftar data dokumen hukum di serveradministrator jaringan serta
uplgd
frte-frte yang diperlukan
ke se1erkoordinator wilayah'
5. Dari hasil wawancara, maka beberapa hal yang dianggap penting dan harus ada secara lengkaP adalah:
Untuk peraturan perundang-undangan
-
Nomor peraturan
Tahun peraturan Tahun terbit Judul peraturan Teks isi peraturan (tulltext)
Status Referensi Pencabutan (misalnya: peraturan ndangan-undangan
ini masih berlaku/sudah
per-
dicabuUdiubah/
28
dikuatkan. Jika sudah dicabut maka disebutkan nomor pencabutnya, atau jika sudah diubah disebutkan nomor yang rnengubah, dll)
-
Status keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan lainnya, yaitu keterkailan artara satu peraturan dengan peraturan lainnya, minimal keterkaitan yang terdapat dalam bagian konsideran.
-
\A/ilayah / Cakupan
Lembaga yang mengeluarkan Kategori bidang yang diatur Kaidah hukum Klasifikasi standar hukum yang diatur, dll.
Untuk Yurisprudensi
-
Nomor Putusan Pengadilan NegerilPengadilan Agama Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Putusan Mahkamah Agung
Tanggal Para pihak Nomor putusan Klasifikasi Sebutan permasalahan
Kaidah Hukum Duduk perkara Peraturan yang terkait Dalil gugatanlfakta
Pertimbangan-pertimbangan
baik
Pengadilan
Negeri,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung
-
Maielis-majelis hakim baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung
-
Alasan kasasi
-
Amar Putusan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung
-
Catatan-catatan khusus, dll
Untuk buku{uku serta dokumen referensi hukum
-
Judul buku Nama pengarang Abstrak buku Tahun terbit
Event penulisan fiika dokumen tersebut adalah makalah seminar dll.)
-
Klasifikasi hukum yang berkaitan Peraturan perundang-undangan yang terkait jika ada
Dokumendokumen standar hukum
-
Jenis dokumen
Nomorformulir (jika ada) Digunakan untuk
lnstansi yang menerbitkan fiika dikeluarkan oleh sebuah instansi)
-
Tanggal pemberlakuan/mulai berlakunya dokumen (jika ada dokumen/formulir lain yang dicabut maka setidaknya disebutkan nomor dokumen terkait)
-
Contoh penggunaannya secara lengkap.
6. Selain hal tersebut di atas perlu juga dipertimbangkan untuk mensosialisasikan serta mengoptimalkan penggunaan kamus serta
tesaurus hukum, yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), karena
masih banyak istilah-istilah hukum yang sudah umum diketahui di masyarakat (praktisi hukum) tidak tersebar secara meluas/secara nasional. 30
7.
Perlu adanya suatu standarisasi penomoran dalam katalogisasi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun dokumen-
dokumen hukum lainnya. Sistem yang dipakai untuk itu bisa didasarkan atas klasifikasi hukum nasional (yang harus oibuat
terlebih dahulu dengan mempertimbangkan klasifikasi hukum internasional yang sudah ada), ataupun berdasarkan cakupanfwilayatr, dll. )
8.
Perlu dibenhrk sebtrah pola dasar kerjasama yang bisa menvnergi{
yang sudah ada. Hal ini perlu karena dokumentasi rnemegang peranan penting dalam suksesnya penyampaian informasi.
---oooOO@o--
31
LAMPIRAN
KERJASAMA DIREKTORAT HUKUM DAN APARATUR NEGARA BADAN PERENCATIAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) DENGAN
#
PUSAT DOKUMENTASI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TNDONESIA
KUESIONER PENGKAJIAN TERHADAP PENGEMBANGAN
JARINGAN SISTEM INFORMASI HUKUM TERPADU
SEPTEMBER
2OO1
33
KUESIONER
l.
Nama Unit Lembaga:
2. 3. 4. '
5.
Jumlah pegawai Luas ruangan:
Peralatan:
( b. Komputer ( c. Foto kopi ( .d.Telepon ( a.
Meja
) unit ) unit ) unit )unit
Apakah Unit Saudara mengelola data hukum khususnya peraturan perundangundangan?
n Ya f] 6.
7.
ridak
Apakah pengelolaan pada
DY a t]
Unit
Saudara telah menggunakan sarana komputer?
ridak
Apakah layanan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk Unit sendiri?
n Ya f] 8.
Dalam melakukan la1'anan informasi data berupa bahan hukum/peraturan perundang-undangan, apakah Unit Saudara bekerjasama dengan Unit lain, dalam suatu sistem jaringan:
tl E E tl
9.
ridak
Intemet Local Area Network Website
Lainnya, sebutkan:
Apakah kesiapan infrastruktur dapat dikatakan telah menunjang kegiatan pengelolaan data berupa bahan hukum/peraturan perundang-undangan?
l--l Ya n
ridak
10. Apakah kesiapan infrastruktur di masing-masing Unit jaringan dan
seluruh
elemen yang terkait dalam jaringan sistem informasi data hukum/peraturan perundang-undangan telah terprogram dengan baik?
n Ya n
Tidak 34
I
l.
Apakah Unit Saudara telah mempunyai perangkat keras, misalnya komputer, dan perangkat lunak yang cukup memadai dengan aplikasi?
n naU l--l Processor f] M 32M 16 M 8M
133 233 333 433
64
Hara
Disk
I GB zGB l0 GB 20 GB
[--l
Operating System Dbase
Microsof Acces Fascal Fox Pro
Lain-lain:
12. Apakatr Unit Saudara merupakan bagian dari suatu sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, baik intern di lingkungan kerja Saudara, maupun dalam kaitan dengan jaringan dokumentasi nasional?
l-l Ya [-l
ridak
Unit Saudara memiliki sumberdaya manusia yang memahami tujuan dan sasaran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi kerjasama intern atau
13. Apakah
ekstern?
n Ya [-l
14.
ridak
Apakah Pimpinan Unit memberikan dukungan pada usaha pengelolaan dan pelayanan data hukum khususnya peraturan perundang-undangan?
l-l
Ya
15. Apakah
[-l [-l [-l
f-l
ridak
Unit Saudara
sudah memanfaatkan komputer sebagai sarana:
Pengetikan Pengolah data peraturan perundang-undangan penelusuran data peraturan perundang-undangan
I6. Apakah Unit
Saudara
memiliki database (pangkalan data) peraturan pemndang-
undangan?
[-l Ya [-]
ridak
Jika Ya, Sistem apakah yang dipakai:
l-l l-l
Microsoft SQL Sen'er
n
oracle
l--l [_] n
Informix
ui"rosoft
Access
synute Lain-lain, sebutkan: 35
17. Apakah peraturirn yang dikeluarkan
oleh Unit
Saudara disimpan
dalam database
(pangkalan data) yang dajnt dialcses oleh Unit lain?
Ya n
Tidak
Lainnya (sebutkan) I 8.
Apakah instansi Saudara menerbitkan peraturan perundang-undangan?
n Ya n
ridak
19. Apakatr informasi yang Saudara kelola hanya untuk kepentingan intern?
l-_l Ya l-l
ridak
20. Apakah penggunaan program database (pangkalan data) Saudara
juga
dapat
dimanfaatkan Unit lain?
f-l Ya l--l ridak
21. Apakah sosialiasasi dalam pemakaian komputer untuk pengelolaan data dan
layanan informasi telah meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian layanan data informasi tersebut, karena dirasakan manfaatnya?
n Ya [-l
23.
ridak
Apakah rpakah sosialisasi sosialisasi pemanfaatan komputer telah Saudara lakukan
secara
erkesinambungan. berkes
[-l va t]
Tidak
2i. Menurut Anda untuk memudahkan penelusuran kembali data hukum, titik identifikasi manakah di barvah ini yang menurut Anda mempercepat proses penelusuran kembali data hukum?
tf tl t:] E tl t:] tl
Nomor Peraturan Judul/Flead ing Peraturan
Subyek suatu peraturan
Teks yang sec:ua eksplisit ada dalam batang tubuh peraturan Tahun Jenis Peraturan (UU. PP, Keppres. Keputusan lvtenteri dll)
Lain-lain sebutkan:
36
24. Jika nantinya akan disusrur sebuah database (pangkalan data) induk dari data hukum, menunrt fuida informasi apakatr yang sehansnya ada dalam database tersebut?
t] f] t] ll
ll ll
fl
Nomor Peraturan Judul/Heading Peraturan Seluruh teks dalam peraturan perundang-undangan Tahun
Jenii Peraturan (UU, PP, Keppres, Keputusan Menteri dll) Departemen Pembuat Regulasi
Lain-lain sebutkan:
37
SURAT PEIUANJIAN KERJA No. 02lS P K/-PS I IN/06/2001 No. 39/PDWAB/VIIV200l
KONTITAK KERJA SAMA ANTAITA I}AGIAN PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM IIUKUM NASIONAL BAPPENAS DENGAN PUSAT DOKUMENTASI HUKUM l}KULTAS IIUKUM UNIVEITSITAS INDONESIA UNTUK PELAKSANAAN PEKETUAAN PENGKAJIAN TERI IADAP PENGBMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI HUKUM TBITPADU Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima Juni tahun Dua Ribu Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:
MARDIHARTO TJOKROWASITO, SH, LLM. Pernimpin bagian proyek pengembangan Sistenr llukum Nasional untuk dan atas nama lladan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang beralanrat di Jalarr 'fatnan Suropati No. 2 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
ABDUL BARI AZED, SH, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beralamat di Kampus Universitas Indonesia, Depok, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA menerangkan memberikan pekerjaan kepada PTHAK KEDUA ,berupa Pengkajian terhadap "Pengembangan Jaringan Sistern Informasi Hukum Terpadu", dan I'II{AK KEDUA telah menyatakan kesanggupannya dan menyetujui untuk melaksanakan pekcrjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal I
Pekerjaan penelitian yang telah ditetapkan dengan materi Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Hukum Terpadu bertujuan untuk melihat sejauhmana kesiapan berbagai instansi hukum dalam membangun sistem informasi hukum yang terpadu sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum. Pasal 2
PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan pekerjaarr tersebut dan menyerahkarr laporan'akltir PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Perjanjian
kepada
Kerja diterbitkan. Pasal 3
Seluruh biaya pclaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp 40.200.000,- (Enrpat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dibebankan pada Bagian Proyck Pcngembangan Sistcm llukurn Nasional tahun anggaran 2001, DIPP No. 006/DIPP/2001 tanggal l9 April200l. Pasal 4
Biaya pelaksanaan pekcrjaan tcrscbut, oleh I'lIlAK PERTAMA dibayarkan kcpada I'lllAK KEDUA melalui rekening PIHAK KEDUA Nonror Itek l29009ll13l14 pada Bank Mandiri Cabang
Dcpok.
3g
4
Pasal 5
Pelaksanaan Pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, dibayarkan dalam dua tahap penrbayaran sebagai berikut:
Tahap
Pertama: 50%X Rp. 40.200.000,00 atau sebesar Rp 20.100.000,00 (Dua Puluh Juta seratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak, dibayar kepada PIIIAK KODUA sctclah PIIIAK KEDUA nrenycrahkan laporan pendahuluarr dqlanr rangkap (r (cnam) kcpada PIIIAK lDllllTAMA dan l'lllAK PRRTAMA nrenilai bahwa hasil laporan pendahuluan tclalt nrcncapai 50Yo sesuai dengan rcncana yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Awal.
Tahap
Akhir:
50o/oX Rp. 40.200.000,00,- atau sebesar Rp 20.100.000,00,- (Dua pirluh
juta scratus ribu rupiah) sebelum potong pajak, dibayar kepada'.PIIIAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA ntenyerahkan laporan akhir pekerjaan dalam rangkap 6 (enam) kepada PIIIAK PERTAMA menilai bahwa hasil laporan akhir tersebut telah sesuai dengan rencana yang dinyatakan dcngan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir dan scbelunr penyerahan hasil laporan akhir PIIIAK KEDUA harus menyerahkan draft laporan akhir kepada
PIHAK PERTAMA. Pasal 6
Segala Bea dan Materai yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama
ini menjadi tanggung
jawab PIHAK PERTAMA. Pasal 7
PIHAK PERTAMA berhak setiap waktu memeriksa tempat-tempat dimana pekerjaan dilaksnakan dan mbminta keterangan dari PIHAK KEDUA terhadap perkernbangan penelitian yang dilakukan. PITIAK KBDUA wajib memberikan bantuan dan kctcrangan yang diperlukan oleh PIHAK I'ERTAMA Pasal 8
Berdasarkan hasil pengawasan pada Pasal 7, PIHAK PERTAMA dengan persetujuan PITIAK KEDUA berhak mengadakan perubahan jumlah dan waktu penrbayaran angsuran biaya penelitian tersebut secara tertulis. Pasal 9
l.
Apabila terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA nraka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar l/1000 (satu per mil) untuk setiap hari keterlanrbatan dihitung dari seluruh biaya penelitian.
2.
Dalam keadaan "force-majeur" yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penelitian sehingga nrcngakibatkan keterlanrbatan, nraka PIIIAK KEDUA wajib rnenrberitahukan kcpada PIIIAK PEIITAMA sccara tertulis selanrbat-lambatnya dalanr waktu enrpat bclas
hari kelender. Dalarn hal
ini PIIIAK KBDUA dapat dibcbaskan dari kcwajiban
membayar denda.
3.
Apabila keterlambatan sebagainrana dinraksud dalam butir I nrencapai waktu satu bulan atau lcbilt, PIITAK PttRTAMA bcrhak rnenrutuskan perjanjian kc{tsanra ini dan rnenrpcrhitungkan kcrubaliscluruh biaya
pcnelitian.
U 39
Pasal
l.
l0
Jika PIIIAK KEDUA berhcnti darijabalannya scbclum pelaksanaan pcrjaniian ini selcsai sclurulrttya nraka I'IIIAK KBDUA wajib ttrcnycrahterimakarr tanggurrgjawab tcrscbut kepada pcjabat yang menggantikan.
2.
Scgala scsuatu yang belum cukup diatur dalam pcrjanlian permufakatan kedua belah pihak.
ini akan diatur kcmurlian
atas
Pasal I I
Untuk sclanjutnya kedua bclalt pihak scpakat untuk nrcmilih domisili hukum yang umurn dan tidak bcrtrbah-ubah pada Kantor Pengadilan Ncgeri Jakarta Pusat. Surat Perjanjian Kcrja sanra ini dibuat dan ditandatangani kcdua bclah pihak dalam rangkap 4 (cmpat) yarrg dua asli bernraterai. Lernbar asli pertanta untuk PIIIAK PBIfTAMA dan lcnrbar asli kcdua untuk PIHAK KEDUA. Lembar lainrrya lanpa materai untuk PIHAK PERTAMA.
Jakarta, 25 Juni 2001
PIHAK PERTAMA Pcnrimpin Bagian Proyck Pcngcrnbangarr ral llappcrras
Sistcrn I'lukunr r'l'j'
,t,\tl$il,lt' :$):-/-- '
) SI{, LLM.
40
