, t.--, i,:.i. :.: 1 I _.i -, i -,6
;it r i f ....-,i-,)
/^r r|:'rCn^tl In I .'r'J'rr r \)./fiLr\'r!,r\
NOMOR i
| .\ ,'-ri !\1\.rra \=lvr\rJlr ihL\J
TAHUN2013
TSl,lTAi''ic KEWENANGAN PELIMPAHAN V,E!-'A\!G,41,! PP.OV]NSIGOP'ONTALO PE!'4EF,!!'!TA!.I PEI..IGELOL\q\I KEPADA DAEMH, BENDAHAMUMUMDAEMH, PE]ABAT KEUANGAN PENGELOI.AAN KOORDINATOR
DAIJKEPALA DAERAH, KEUAIIGAN PSIJGELC'.A DAEMH KER]APEMNGKAT SATUAN ESA RAHi''ATTUHANYANGII4AHA DE}iGAI'] GORONTALO, GUBERNUR
I'lomoi3 Daei-ah Pasai9 ayat(5) Peraiui-an ivlenimbdng : a. bahwauntukmelaksanakan KeuanganDaerah,perlu dilakukan Tahun 2006 tentang Pengelolaan gdimpahan kervei-iangani;ntuk melaksanakantugas pengelolaan keuangan; o . bahwa pelimpahanwewenangmengacudalam Pasal 9 Peraturan Intern Nomor60 Tahun2008tentangSistemPengendalian Pemerinlah yaknidiberikankepadapegawaiyangtepat sesuaidengan Pemei'intah, tingkat tanggungjawabnyadan memahami wewenang dan yangditterikan tanggunEjawab ; wewenangdiberikanagar tujuan organisasidapat bahwapelimpahan tercapa;secarahemat, efisien,efektif bersifatdinasmisdari waKu ke aplikasi; umumdan pengendalian waktusesuaidenganpengendalian d . bahura berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalam PeraturanGubernur huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Gorontalotentang PelimpahanKewenanganPengelolaanKeuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Kepada Koordinator Pengelolaan KeuanganDaerah, BendaharaUmum Daerah, Pejabat Pengelola
r'rEr!9r ryoL
Daerah; Daerah,dan KepalaSatuanKerjaPerangkat Keuangan Provinsi Nomor38 Tahun2000tentangPembentukan 1 . Undang-Undang Gorontalo(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2000 Nomor Nomor4060); Indonesia NegaraRepublik Lembaran 258,Tambahan Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara 2. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, IndonesiaNomor4286); NegaraRepublik Lembaran Tambahan
.t.
Negara Nomor1 Tahun2004tentangPerbendaharaan Undang-Undang Tahun2004Nomor5, Tambahan (Lembaran Indonesia Republik Negara 4355); Nomor Republik Indonesia Negara Lembaran Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Undang-Undang jawabKeuangan (Lembaran Negara Negara Pengelolaan danTanggung Negara Lembaran Tahun2004Nomor66,Tambahan Indonesia Republik
Nomor4400); Indonesia Republik Daerah Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan 5 . Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4437) Nomor12 denganUndang-Undang telahdiubahterakhir sebagaimana Nomor32 KeduaatasUndang-Undang Tahun2008tentangPerubahan Negara Republik Daerah(Lembaran Tahun2004tentangPemerintahan IndonesiaTahun 2008 Nomor59, TambahanLembaranNegara 4844); Nomor Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 6 . Undang-Undang Daerah Keuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, NegaraRepublikIndonesiaNomor4438); Lembaran Tambahan Peraturan Nomor12Tahun2011tentangPembentukan Undang-Undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun Perundang-undangan 2011 Nomor82, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 5234); Nomor58 Tahun2005 tentangPengelolaan B. PeraturanPemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun2005 Negara Daerah Keuangan Nomor 140, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia 4578); Nomor q Nomor38 Tahun 2007 tentangPembagian PeraturanPemerintah Daerah Provinsi Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Urusan (Lembaran Negara Republik Daerah Kabupaten/Kota danPemerintahan Negara Republik Lembaran Tahun2007Nomor82,Tambahan Indonesia Indonesia Nomor4737); Nomor41 Tahun 2007 tentangOrganisasi 10.PeraturanPemerintah Indonesia Tahun2007 NegaraRepublik Daerah(Lembaran Perangkat Nomor 89, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia 4741); Nomor 11.PeraturanPemerlntahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem (Lembaran Indonesia Negara Republik InternPemerintah Pengendalian Tahun 2008 Nomor 127, TambahanLembaranNegaraRepublik Nomor 4890); Indonesia
12.PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar (Lembaran Tahun Indonesia NegaraRepublik Pemerintahan Akuntansi Indonesia NegaraRepublik Lembaran 2010 Nomor123,Tambahan Nomor 5165); Keuangan Nomor03Tahun2006tentangPengelolaan 13.Peraturan Daerah Tahun2006Nomor03 Gorontalo DaerahProvinsi Daerah(Lembaran SeriE); 14.PeraturanDaerahNomor 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Daerahdan Sekretariat danTata KerjaSekretariat Organisasi PerwakilanRakyatDaerahProvinsiGorontalo(LembaranDaerah Lembaran Daerah Tahun2007 Nomor5, Tambahan Provinsi Gorontalo 03); Provinsi Gorontalo 15.PeraturanDaerahNomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan DaerahProvinsiGorontalo dan Tata Kerja Dinas-Dinas Organisasi (Lembaran Tahun2007Nomor5, Tambahan Gorontalo DaerahProvinsi 04); Daerah Provinsi Gorontalo Lembaran 16.PeraturanDaerahNomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan (Lembaran TeknisDaerah Organisasi danTataKerjaLembaga-Lembaga Lembaran Tahun2007Nomor6, Tambahan DaerahProvinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 05); Daerah Nomor09 Tahun2012tentang DaerahProvinsiGorontalo 17.Peraturan Tahun Pendapatan Anggaran dan BelanjaDaerahProvinsiGorontalo Tahun 2012 DaerahProvinsiGorontalo Anggaran2013 (Lembaran Nomor 9). MEMUTUSKAN ; Menetapkan
KEWENANGAN TENTANGPELIMPAHAN : PERATURAN GUBERNUR PROVINSIGORONTALO PEMERINTAH KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGANDAEMH, PENGELOI-AAN KEPADA KOORDINATOR KEUANGAN BENDAHAMUMUM DAEMH, PUABAT PENGELOLA DAEMH KER]APEMNGKAT DAEMH,DANKEPALA SATUAN BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 DalamPeraturan dengan: Gubernuriniyangdimaksud Daerahadalahpenyelenggaraan urusanpemerintahan 1. Pemerintahan RakyatDaerahmenurut Daerah olehPemerintah danDewanPerwakilan denganprinsipotonomiseluasasasotonomidan tugaspembantuan Republik Indonesia luasnya dalamsistemdan prinsipNegaraKesatuan DasarNegaraRepublik sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Indonesia Tahun1945.
2. PemerintahDaerahadalah Gubernur,Bupati atau Walikota,dan pemerintahan perangkat daerahsebagai unsurpenyelenggara daerah. RakyatDaerahyang selanjutnya 3. DewanPerwakilan disingkatDPRD rakyatProvinsiGorontalo adalahlembagaperwakilan sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo. perundang-undangan yangdibentuk Daerahadalahperaturan 5. Peraturan oleh DPRDProvinsiGorontalodenganpersetujuan bersamaKepala Daerah. Pendapatan 6. Anggaran dan BelanjaDaerahyangselanjutnya disingkat APBDadalahRencana Keuangan TahunanPemerintah Daerah yang dibahas dandisetujui DaerahdanDPRD, bersama olehPemerintah dan peraturan ditetapkan dengan daerah. 7. Pengelolaan Keuangan Daerahyangselanjutnya PKD adalah disingkat yangmeliputi perencanaan pelakanaan, keseluruhan kegiatan anggaran, penatausahaan, pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 8. Kekuasaan PKDmeliputipenegakan azasumumdan strukturAPBD; penyusunan rancanganAPBD,penetapanAPBD,penyusunan dan penetapanperubahanAPBD; pelaksanaanAPBD; penerimaan, pembayaran, penyimpanan, pencatatan,dan pendayagunaan kas; penatausahaan keuangandaerah; akuntansi keuangandaerah; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan SKPD,pencegahan dan penyelesaian kerugian pengelolaan daerah, keuangan BLUD, danpembinaan keuangan BUMD. 9. Kewenangan adalahkekuasaan untuk menjalankan fungsidan tugas pokokyangdibebankan. l0.PemegangKekuasaanPKD adalah KepalaDaerah yang karena jabatannya penyelenggaraan mempunyai kewenangan seluruh PKD. 11.Pelimpahan kekuasaan adalahpelimpahan sebagian kewenangan kepada pejabattertentu agar dapat menjalankan fungsidan tugas pokok yangdibebankan pejabat kedinasan kepada tersebutseftamenimbulkan tuntutantanggungjawab kedinasan. 12.Koordinator PKDadalahpejabatyang berfungsimengkoordinasikan berbagaikebijakan PKDolehPejabat dalammenjalankan PKD,Pejabat Perencana, PejabatPengawas sertadalamrangkapembahasan dengan DPRD,
l3.SatuanKerjaPengelola Keuangan Daerahyang selanjutnya disingkat SKPKD adalahBadanKeuangan DaerahPemerintah Provinsi Gorontalo yangmelaksanakan pengelolaan APBDdanbeftindak sebagai Bendaraha UmumDaerah. yangselanjutnya 14.Satuan KerjaPerangkat Daerah disingkat SKPDadalah perangkatdaerah pada pemerintahdaerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 15.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerahyangselanjutnya disingkat PPKD adalahkeoala SKPKD. 16.Bendahara UmumDaerahyangselanjutnya disingkat BUDadalahPPKD yangbedindak dalamkapasitas sebagai bendahara umumyaitupejabat yangdiberitugasuntukdanatasnamadaerahmenerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uangatau surat berhargaatau barangbarangdaerah. lT.Pengguna Anggaran atau PA adalahpejabatpemegang kewenangan melaksanakan anggaranuntukmelaksanakan tugaspokokdan fungsi yangdipimpinnya. dariSKPD 18.TimAnggaranPemerintah Daerahyang selanjutnya disingkatTAPD adalahtim yangdibentuk dengankeputusan Kepala Daerah dandipimpin oleh SekretarisDaerahyang mempunyaitugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepaladaerahdalamrangkapenyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabatperencana daerah,PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 19.Kuasa Pengguna Anggaran atauKPAadalahpejabatyangdiberikuasa pengguna untukmelaksanakan sebagian kewenangan anggaran dalam pengeluaran melakukantindakanyang mengakibatkan atas beban belanja,mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama denganpihak lain dalambatasanggaranyangtelahditetapkan, melaksanakan kegiatan pembayaran secaraswakelola, danmeminta yang atasbebanDPA-SKPD dikelolanya. 20.Kuasa Bendahara UmumDaerahyangselanjutnya disingkat KuasaBUD adalahpejabatyangdiberikuasauntukmelaksanakan sebagian tugas BUD. 2l.PejabatPenatausahaan yangselanjutnya Keuangan SKPD disingkat PPKSKPDadalahpejabatyangmelaksanakan fungsitata usahakeuangan padaSKPD; 22.PejabatPengujiadalah pejabatyang diberikanwewenanguntuk melakukanpengujian atas permintaanpembayaranmengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan, dankeabsahan haktagih.
23.PejabatPenandatangan PerintahPembayaran adalahpejabatyang pembayaran memerintahkan atasbebanAPBD. 24.Pejabat Pelaksana TeknisKegiatanyang selanjutnya disingkatppTK adalahpejabatpadaunit kerjaSKPDyangmenjalankan tugasKuasa Pengguna Anggaran. 25.Bendahara Penerimaan yangditunjukuntuk adalahpejabatfungsional menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,dan mempeftanggungjawabkan uang pendapatan daerahdalam rangka pelaksanaan padaSKPD. APBD 26.BendaharaPengeluaran adalah pejabat fungsionalyang ditunjuk menerima, menyimpan,membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uanguntukkeperluan belanjadaerahdalam rangkapelaksanaan APBDpadaSKPD. 27.Kebrlakan UmumAPBDyangselanjutnya KUAadalahdokumen disingkat yangmemuatkebijakan bidangpendapatan, belanja,dan pembiayaan yangmendasarinya sertaasumsi untukperiode1 (satu)tahun. 28.Prioritasdan PlafonAnggaranSementara yang selanjutnya disingkat programprioritas PPAS adalahrancangan dan patokanbatasmaksimal yangdiberikankepadaSKPDuntuksetiapprogramsebagai anggaran acuandalampenyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati denganDPRD. 29.Rencana KerjadanAnggaran yangselanjutnya SKPD disingkat RKA-SKPD yangberisirencana adalahdokumenperencanaan dan penganggaran pendapatan, rencana belanjaprogram dankegiatan SKPDsertarencana pembiayaan sebagai dasarpenyusunan APBD. 30.Kegiatan adalahbagiandariprogramyangdilaksanakan olehsatuatau lebih unit kerja padaSKPDsebagaibagiandari pencapaian sasaran terukur pada suatu programdan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupapersonil(sumberdaya peralatan manusia)/ barangmodaltermasuk danteknologi, dana,atau jenis sumberdaya tersebut kombinasi dari beberapaatau kesemua sebagaimasukan(input)untukmenghasilkan keluaran(output)dalam bentukbarang/jasa. 31.KasUmumDaerahadalahtempatpenyimpanan uang daerahyang ditentukan oleh kepaladaerahuntukmenampung seluruhpenerimaan pengeiuaran daerahdandigunakan untukmembayar seluruh daerah. 32.Rekening KasUmumDaerah adalahrekening tempatpenyimpanan uang daerahyangditentukan olehkepaladaerahuntukmenampung seluruh penerimaan pengeluaran daerahdandigunakan untukmembayar seluruh daerahpadabankyangditetapkan.
33.RekeningPenerimaan adalahrekeningyang dibukaoleh Bendahara UmumDaerah untukmenampung sementara dalambataswaKuteftentu pendapatan daerahtertentu yang akandisetorkan ke rekeningkas umumdaerah. Pengeluaran 34.Rekening adalahrekeningyang dibukaoleh Bendahara pembayaran padapihakke-III dan UmumDaerahuntukmelancarkan nihilpadabataswaKutertentu. bersaldo 35.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDyangselanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumenyang memuat pendapatan,belanja dan pembiayaan yangdigunakan sebagai dasarpelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Pelaksanaan 36.Dokumen Perubahan AnggaranSKPDyang selanjutnya disingkatDPPA-SKPD adalah dokumenyang memuat perubahan pendapatan, yang digunakan belanjadan pembiayaan sebagaidasar pelaksanaan perubahan anggaran olehpengguna anggaran. 3T.Anggaran Kas adalahdokumenperkiraanarus kas masuk yang bersumberdari penerimaan dan perkiraanarus kas keluar untuk mengaturketersediaan pelaksanaan danayangcukupgunamendanai kegiatan dalamsetiapperiode. 38.Surat Penyediaan Danayangselanjutnya disingkat SPDadalahdokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasarpenerbitan SPP. yang selanjutnya 39.SuratPermintaan Pembayaran disingkat SPPadalah jawabatas dokumenyangditerbitkan olehpejabatyangbeftanggung pelaksanaankegiatan/bendahara pengeluaranuntuk mengajukan permintaan pembayaran. yang selanjutnyadisingkatSPP-UPadalah 40.SPPUang Persediaan yangdiajukanolehbendahara pengeluaran dokumen untukpermintaan yangtidak uangmukakerjayangbersifatpengisian kembali(revolving) dapatdilakukan langsung. denganpembayaran yangselanjutnya 41.SPPGantiUangPersediaan disingkat SPP-GU adalah yangdiajukan pengeluaran dokumen olehbendahara untukpermintaan penggantiuang persediaanyang tidak dapat dilakukandengan pembayaran langsung. yang selanjutnya 42.SPPTambahanUangPersediaan disingkatSPP-TU pengeluaran adalahdokumenyang diajukanoleh bendahara untuk permintaan guna melaksanakan tambahanuang persediaan kegiatan SKPDyang bersifatmendesakdan tidak dapat digunakanuntuk pembayaran langsung danuangpersediaan.
SPP-6adaiahdokui'i^en disingkai vang 43.5FFLanEsi.ing lang selai^'liiinya pembayaran pengeluaran untuk permintaan diajukanoleh bendahara kontrakkerjaaiaij kepadapihakketigaaiasdasafperjanjian langsung gaji denganjumlah, surat perintahkeria lainnyadan pembayaran p€:nerima,peri-intukan,dan waKu pembayaranteftentu yang olehPPTK. disiaPkan dokumennya disingkatSPM adalah 44.SLiratPerintahMembayaryang selaniutnya yang digunakan/diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa dcrkumen SP2Datas bebanpengeluaran p€rngguna anggaranuntuk penerbitan DPA-SKPD. yangselanjutnya disingkat UangPersediaan PerintahMembayar 45.Sr-rrat SF'M-UPadalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna SP2Datasbeban pengguna untukpenerbitan anggaran arrggaran/kuasa yang dipergunakan sebagaiuang persediaan pclngeluaran DPA-SKPD kegiatan. untukmendanai yang selanjutnya Ganti Uang Persediaan 46.SuratPerintahMembayar disingkatSPMGUadalahdokumenyang diterbitkanoleh pengguna SP2Datasbeban pengguna untukpenerbitan anggaran anggaran/kuasa yangdananyadipergunakan untukmengganti p,engeluaran DPA-SKPD yangtelahdibelanjakan. uangpersediaan yangselanjutnya UangPersediaan Tambahan Membayar 47.SuratPerintah disingkatSPM-TUadalahdokumenyang diterbitkanoleh pengguna SP2Datasbeban pengguna untukpenerbitan anggaran anggaran/kuasa melebihi darijumlah dananya pengeluaran karenakebutuhan DPA-SKPD, yang telah ditetapkansesuaidengan batas pagu uang persediaan ketentuan. yangselanjutnya disingkat SPM-LS Langsung Membayar 48.SuratPerintah adalahdokumenyang diterbitkanoleh penggunaanggaran/kuasa SP2Datas bebanpengeluaran pengguna anggaranuntuk penerbitan pihakketiga. kepada DPA-SKPD disingkat SPZDadalah Danayangselanjutnya Pencairan 49.SuratPerintah yangdigunakan danayangditerbitkan sebagai dasarpencairan dokumen SPM. olehBUDberdasarkan BABIi KEWENANGAN PELIMPAHAN rasal2 sebagian PKDmelimpahkan Kekuasaan KepalaDaerahselakuPemegang yaitu: Keuangan Daerah kepada Pengelola kew€nangannya Keuangan Daerah; Pengelolaan Koordinator Daerah sebagai a. Sekretaris Daerah; Keuangan Pejabat Pengelolaan sebagai SKPKD b. Kepala
Anggai'an' Pengguina sebaEai SKPD c. KeDaia BABIII DAEMH KEUANGAN PENGELOLA KOORDINATOR Pasal3 PKD Koordinator fungsidantugaspokoksebagai (1) Untukmelaksanakan untuk: k€wenangan dilimpahkan Daer-ah makaSek,'etaris TAPD; danmemimPin a. menetapkan anggaran KepalaDaerah dalamprosespembahasan b. mewaLJli DPRD; dengan
c.nienifori.nuiasikanusuiankebijakanUi.iiuri|pengeio|aanA barang; Pengelolaan anggaian/ kinei-jaiahiinan/pen'vusijnan keb'rjakan d. menetapkan pemerintah' barang/jasa APBD,tata carapengadaan pelaksanaan pelaporan dan peiaporan, pengeioiaan barangdaerah/akuntansi dan evaluasi pelaksanaan APBD,monitoring kinerja,pengawasan PNS' kesejahteraan insentif seftapemberian pembangunan, APBDKabupaten/Kota, ranperda hasilevaluasi e. menetapkan daiamDPA-L' kegiatan f. nienetapkan vangdapatdiianjutkan atasobjekbelanjadalamdan anggaran g. menyetujuipergeseran daiamsatukegiatan' ataijantaijenis beiarrja dalamdanatau atasobjekbelanja pergeseran anggaran h. menyetujui PPKD antarjenis beianjaaniar kegiaianyang teiahdiverifikasi yangdiberikan kewenangan ataupejabat olehDPRD untukdisetujui oiehDPRD; usulan kegiatanberdasarkan i. menyetujuiperubahan/penyesuaian yang danPPKD FejabatPengawas, Kinei-ja, dariFejal,atPei'encana keuangan; hakdankewajiban dapatmenimbulkan DAU, dan perkembangan j. menandatangani iaporanpeiaksanaan daerah kepadapemerintah DAK,atau danatransferpemerintah denganhaltersebut lainnyaataudokumeniainnyayangberkenan dasarPenagihan. sebagai KeuanganDaerah Pengeiola (2) Sekre'earis DaerahseiakuKoordinator mempunyaitugas pokok untuk berdasarkankewenangannya niengkooiriinasi:
kebijakankinerjatahunandalamsuatu Keputusan a. penyusunan usuiandari berdasarkan Gubei'n',-ii dan aiai.iPerailiran Gubei'nur Perencana; Pejabat
tahunberyaian APBDPerubahan Perubahan iancangan b. penyusunan Perubahan tentangPenjabaran Gubernur Peraturan sertarancangan serta APBDTahunmendatang APBDtahun berialan;rancangan APBDTahunmendatang tentang Penjabaran Gubernur Peraturan usulandariPPKD; berdasarkan kebijakananggarandan pelaksanaanAPBDdan c. penyusunan pengeiolaan Barang, anggaran; perubahan/pergeseran d. penyusunan e. p€netapanhasil evaluasiatas ranperdaAPBDdan ranperkada penjabaran olehPPKD; APBD
f.penyusunanLaporanKeuanganPemerintahProvinsiGo Tahun|a|udanLaporanKeuanganlnterimPemerintahPro Daei'ah Keuangan Pengelola olehPejabat Tahunberjalan Gorontalo Daerah; KerjaPerangkat Satuan Anggaran danPengguna pemeriksaan keuanganatas LaporanKeuangan g. pelaksanaan Keuangan oleh BadanPemeriksa ProvinsiGorontalo Pemerintah Indonesia Republik tambahan pembinaan terhadapPKDdan pemberian h. melakukan Pf'lS. penghasilan kePada Pasal4 Daerahjuga Keuangan Pengelola DaerahselakuKoordinator Sekretaris sebagaiKetua TAPD dan berdasrkan kewenangannya berkedudukan beftugas: a. menunjuk Kepala Badan KeuanganDaerah sebagai Koordinator Daerah Pembangunan TAPDdan KepalaBadanPerencanaan Keuangan sebagai KoordinatorPerencanaKinerja dan InspeKur sebagai Internal; Pengawasan Daerah; Kepala tugasTAPDkepada ui'aian susunan b. mengusulkan kondisimakrodaerahdarinarasumber paneldiskusiproyeksi c. memimpin pihak1'angtei-kaii; dan bei-bagai
(KUA)berdasarkan UmumAnggaran Kebijakan rancangan d. menetapkan ar-ahanKepaiaDaei'ah,kebijakanun'lumRencanaKeria Pen'iei'intah makroclaerah; kondisi (RKPD), sertaproyeksi Daerah e. menetapkanpi'ioi'iiasdan piafon anggaran semeniara(PPAS) olehPPKD; fiskalyangdisusun KUAsertakapasitas berdasarkan -rAPDdanKepaia KUAdanPPAS rancangan SKPDmembahas f. memimpin DPRD; Anggaran denganBadan APBDdan Daei-ah Pei-atui-an penyusunan Rancangan g. mengkooidinasi APBD; Perubahan
peraturan h. memimpinTAPDdan KepaiaSKPDmembahas Rancangan Daerah APBD/APBD-P denganBadanAnggaran DpRD; r. menerapKan peruDanan rancangan KUAOanataurancangan perubahan PPASdalamrangkapenyusunan perubahan APBD; i
lB^F^+r^|,-^
^^-,.L-L--
t,/tt^
)-^
-L^,,
perseru]uan p€ngesanan DokumenPelaksanaan J. menancarangani Anggaran Kerya Satuan Perangkat (DPA-SKPD), Daerah DpALanjutani
h1n-^rlr+--^r-!
-^-^-|.,.1,.^^
-
^-
^^--L--
yangtelahdisahkanoleh ppKD. SKPD,dan DPAPerubahan-SKPD ]AB IV PUABATPENGELOLA KEUANGAN DAEMH ,)asai5 BadanKeuangan DaerahProvinsiGorontalo ditetapkansebagaiSKpKDyang pengelolaan bertugasmelaksanakan APBDdan bertrndaksebagaiBUD. Pasal6 KepalaSKPKDditetapkansebagai PPKDdan juga bertindaksebagaiBUD yang mengelo{aAPBDdan melaksanakan fungsi anggaran,perbendaharaan pertanggungjawaban pelaksanaan umum,dan pelaporan APBD. t-d5dr /
(1) Untuk melaksanakan tugas selaku PPKDmaka kepala SKPKD dilimpahkan kewenangan untuk: a. menyusun dan mengajukan kebijakanpenyusunan anggaran penggunaan tahunan danrencana barang; penyusunan b. mengkoordinasi danmengajukan rancanganKUAdan PPASberdasarkan RKPD kepada TAPD; c. menyusun penyusunan dan mengajukan kebijakan Rencana Kerja Anggaran SKPD; d. menyusun rancangan danmengajukan danPeraturan Daerah APBD dan r6p63ng6n dan Peraturan Gubernur tentangPenjabaran APBD berserta NotaKeuangannya ; e. menyusun pelaksanaan danmengajukan kebijakan APBD; f. menyusun dan mengajukan kebijakan penghapusan |.IFsF-
/ih\
'^-l-
-i
-
'
u o r o | | 9 / l r v t r rr L d r ) /
g. menyusun dan
mengajukan kebijakan pengelolaan
u o r o r 1 9 / r rr v t r rr L o l r ) ,
h. menyetujuipergeseran anggaranantar rincianobjekbelanjadalam --+,,
^hi^1, |.^l--i.r-^ -^r.. t,^^i^+r^. 5crru \.,,uJtr^ urJrctuo uot | 5dLu ngyrdtclr l/
i. menyusundan mengajukankebijakan pedanggungjawaban ptrtdt\)dt
tddr I ArDL.,/,
j. mengevaluasi ranperdaAPBDKabupaten/Kota dan membina pengelolaan pemerintah keuangan Kabupaten/Kota;
l.
^,
*^*Lr-^
l.^..^-^--
,itc,tiuitia ^cu6tiga,i
l^-
-^-^^l^l---
tciit yciivEivtdoil
L^---
^ /i-..^-!^-:^
udroti9/ttv\:i ild,,>
(-rlnr\
l--
Jf\rL,/ Llclti
BLUD; i, mewakiii KepaiaDaerahdaiaminvestasi daerahdan kepemilikan yangdipisahkan kekayaan negara lainnya. (2) Untukrneiaksanakan tugasBUDdalampengelolaan APBDmakaPPKD dilimpahkankewenangan untuk menerima,menyimpan, dan mengeiuarkan uangataLikekayaan milikdaerahlainnyamelaluiKas Daerah. PasalB (1) KepalaBadanKeuangan DaerahselakuPPKDdan sesuaidengan kewenangannya nrenrpunyai tugas: a. menerbitkan KUAdanPPAS; i'ancangan b. menerbitkan PeraturanDaerahtentangAPBDdan PeraturanDaerahtentangPerubahan APBD,serta Peraturan DaerahtentangAPBDdan Peraturan DaerahtentangPerubahan APBD danNotaKeuangan; c. menerbitkan Peraturan GubernurtentangPenjabaran APBDdan Peraturan Gubernur tentangPenjabaran Perubahan APBD; d. menyusunPedomanPenyusunan Anggaran,AnalisaStandar Belanja, SatuanStandarHarga,TataCaraPenerimaan Pendapatan Daerah,Tata Cara Pembayaran Atas BebanAPBD,Pedoman Perjalanan Dinas,PedomanPemberian Subsidi/Sosial/Bantuan Keuangan/Hi bah,Pedoman Tunjangan Kinerja/Beban KerjaDaera h, PedomanPemberianBenefit Inkind, Pedoman Pergeseran Anggaran, TataCara Penatausahaan Keuangan SKPDdanSKPKD, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pelaporan danPenyusunan Laporan Tata Cara Pengelolaan Keuangan, BarangDaerah,Tata Cara Inventarisasi Barang HabisPakaidanBarang Daerah, danTataCara Penghapusan barangT'i nventaris Milik Daerah; e. membantuKoordinator Keuangandalam pelaksanaan kegiatan -r/t itT\. i .\ru.
f. menelitidan mengesahkan DPA-SKPD, DPAP-SKPD, DPAL- SKPD untukdisetujrii Daerah; Sekretaris g. menelitidan memverifikasi setiapusulanpergeseran anggaran -^^, ,^i l.^r^^t, ,-^, >E5Udt tEtcltLUdtt,
pencatatan h. menyelenggarakan realisasi anggaranper kegiatan; pencatatanakuntansi pemerintahansesuai i. i'nenyeienggarakan
pemerintah; standar akuntansi j. melakukan rekonsiliasi antarcatatan keuangan dengan fisik; k. menyajikan laporankeuangan interimdantahunan.
I1\. \.)
: ! i: A tV, =e :P' .A
4 L 1/ q. .u1'1t r, - .t
!i \1c1u: :catn . .i:gn' ' i i
F L /\ :Celrc: h' O l I
: sc a c il :cl lz^r U
F u l(lJ !Lf \r
.l-Udl ,
^^^ 5g5udl
UCr lgdll
kewenangannya mempunyai tugas: r
o.
'iannl.ral.rr
D^^'.lih^--
D^^^-;---^
i r i t r r i t r t d p r \ d rI D t r | u d t t d t d r t r t t t r t
.l--
dd,i ud
rr^^^^,,,--
rct tgetudtd
drd5 ltdjiio
Kepala Daerah; pejabat b. menunjuk di iingkungan Satlran Ke[a Pengelola Keuangan selakuKuasaBendaharaUmumDaerahyangditetapkan dengan KepLitusan Kepala Daerah; c. menetapkan pejabat yang menetapkan jumlah pajak l----L
/--!,iL,.-i
J-^-^L
u d t r i d r l / l s L r r u L J 5 rL j d t r r c l r i y d r r g r c r u t d t l g
. ,--^
ydtlg
|r--,,-
.tilr-,,a-
itdltr5 utudydt
..._iiL
wd)tu
paja(wajibpungutatasnamaBUD; d, menetapkan bankumumm;i;kp€merintah selakuKasDaerah atas namaKepala Daerah; e. membukarekeningkas daerahdan atau tempatpenyimpanan lainnyaatas namajabatanBendahara UmumDaerahatasKuasa Bendahara UmumDaerah; pemungutan,pengumpulan, penagihan,dan f. melaksanakan penyetoran pendapatandaerah sesuai dengan yang telah ditetapkan APBD; dalamPerda g. menetapkan bankyangakanmenampung uangkasdariBendahara Penerimaan danBendahara Pengeluaran; h. memverifikasi kelengkapan SPlul; i. mengesahkan SPI-GU danGU-NIHIL sertaSPI-TUP untukbeberapa kegiatan danatauSKPD tertentii; j. menetapkan pejabat yangmengesahkan SPJpadahurufi di atas; proyeksi k. menetapkan aruskas dan menginvestasrkan danayang yangaman, sementara belumdigunakan dalambentukinvestasi menEhasiikan, sertabersifat likuid; l. menyiapkan Rencana Anggaran KasDaerah, SPD,danSP2D; m. mengendaiikan kas padaBendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; jangkapendek; n. membuka investasi o. menyrmpan uang,surat berharga, dan bukti kepemilikan aktiva t^|a-
l^i^^..-
LCLQI) tOtttt ty o,
Bagian Kesatu Kuasa Bendahara UmumDaerah Pasat9 BUDmenunjuk satuataulebih pejabatKuasaBUDyangditetapkan dengan Keputusan KepalaDaerahbertindak atasnamanya untuk: a, menyusun aruskasPemerintah Provinsi Gorontalo; b. rnemverirrkasi kelengkapan SPM;
.. ;enandata;gan; SF2Dberiiasarkan SpM; d. menandatangani bukti transfergiro, cheque,atau dokumenlain yang c^ia6i.
-.-l"\^L,-^; -^ .-^t-^ , -J-^--L. J E J E i ' r ) ry? o: ^r^ r g Fi t ' C JtrUCiJdt JC\Ctiitig Kd> ljdtid;1,
e. memungut, menyetor, pajak-pajak danmelaporkan pemerintah pusat; f. mengendalikan penyetoran pendapatan daerahatasiransferpemerintah pusatatausetoran penerimaan; daribendahara g. memb'.iat rekonsilias; bank.;ecara berkaia; posisikassecara h. melaporkan berkala; i. mengusulkan penempatan rlanamenganggur; j. menandatangani pembukaan dan penutupan depositoatau surat-surat berharga lain;';;a; k. menyusun pelaksanaan laporan DAU,DAK,dandanatransferpemerintah pemerintah iiepada daeraha;nnya; l. menyusun laporanpenerbitan SP2D,buktitransfer,dan chequesecara uci Kd id .
m. melakukanpembinaanterhadapBendaharaPenerimaan, Bendahara Pengeluai'an, danBendaha;,1 BLUD; pencatatan n. menyelenggarakan aruskasmasukdanaruskaskeluar. Bagianliedua Bendahara Penerima/Penqeluaran r o>c7l iu
Pada setiap SKPDyang dilimpahkan kewenangan sebagaiPengguna Anggaran ditunjukseorang atau lebihBendahara Pengeluaran dan pada yangmemiliki setiapSKPD sumberpendapatan ditunjukseorang ataulebih o --,{^L--rt^-^-i-^ rJE' luo, tdt ct rcl tct it i tct.
Pasal 11 padasetiapSKPDsesuaikebutuhan BUDmenun;uk Pererima Bendahara yangbertindak atasnamanya untuk: pendapatan a. menerima dan menandatangani buktipenerimaan daerah dariwajibpajak/pungut/setor; h
u.
'f,^-
,^r-^-
r s y t r r u r ^p^dr -u d
l-.^-:
d||
yd g
l.^
-^1.^^i^^
5d ld Kc rcKcl |lg
t.a-
a-^-^^
Kd5 udetd
.,-^^
yd g
.^r-L
tetdil
ditetapkan denganbuktisetor; c. membuat iaporanpenerimaanlpemungutan pendapatan danpenyetoran daerah.
padasetiapSKPD BUDmenunjuk B€ndahara Pengeluaran sesuaikebutuhan 'rr'
tv!ry
, i:,.'e,'re
\.,.\w,\.
a. menerimadan menandatangani buKi penerimaan uangpersediaan (Up) J--
uu!'
!-*L--L--
La""JatteiI
u!i!iy
--_--l:-_-
y.r
rcli,rrlt!
'
\trJ.)
uti!u^
^at-titillar
)f\ii)
berdasarkan SP2Ddari BUD; rJ. ruLi'yciLli ii\q|'
-.r--^ -f(:uugrarr
\" Jar
!.---..1^(-Houo uLri\.r(riicrio pcirgeruoior,
l,,eifriEiriu
penyelesaian/peftanggungjawaban. danmemantau .. ;i:iii;;p;i: ,-:l/'l-UlJaJh;i i.'-;iJalan b;anks E5ua;j€irga;ju;r:iah yangdiperkenankan; \j,
"rs,'tr'r'pol
ulr,,
,,'i
VC,uo
^rr'
\Ji / , vi
uuj!|,r
uot,
uuii
ia;i!;,;;ly
;;;;i
pemerintahyang telah ditentukan atas nama jabatan Bendahara aCr '9e ruOr c:rI Ja\ril
pengujian e. melakukan ulangkelengkapan dan membayaruangmuka r\srJo
r.rE:ruoJarr\orr
I c,rlrrL{lrr I LrrilJotdi
ciri
\Jorrv
''tut\o
r\LrJa
u(tir
i\LpcJro
BagianKeuangan/Pejabat yangMemerintahkan Pembayaran; r
;.
-^+r--i!..
ne ;;;;iiu
t/---t^
f . eF ; ;
r)-^i-F
L E : r , - , , v, 1^ .L. -u- ^q^ F, , y ( r ,t ,r \/c^. ij_qHL^ r/ u L
/ai1g :\1cmcr;niahkaii
Pembayaran pertanggungjawaban mengendalikan uangmukakerja; g. rnembairtuKasubagAi-iEEaraniKasubeE VerifikasiiPejabat lain y.ar,E ditunjukselakuPejabatPenatausahaan di lingkungan BagianKeuangan pertanggungjawaban menyiapkan uangmukakerjamemverifikasi Spp clanmenyiapkan SPM; h. membantuKuasa PenggundAnggaran/Kepala Bagian Keuangan menyiapkan analisakebutuhan TUP sesuaidenganketentuanyang L^-t-1....
dgr rd^u,
i. menyetor saldoTUPdanatausaldoUPpadaakhirtahunanggaran ke rekening kasdaerah BUDsesuai kebijakan BUD; j. menyampaikan (GUP), SPMTUPNihil,GantiUangPersedianan SPM-6 yang ielah ditandatangani PenggunaAnggaradan KepalaBagian Keuangan keBUD; pencatatan k. menyelenggarakan aruskasmasukdanaruskaskeluar; l. membuatlaporanposistkas bulananBendahara Pengeluaran dan menyampaikannya ke BUD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Bagian N.etiga Bendahara Pengeluaran Pembantu Dasa!13 (1) BUD atas permintaanPimpinanSKPDdapat menetapkanBendahara
padasciiapUPT'iang Pcngeiuaran Pembaniu bertindak setara dengan Bendahara Penoeluaran.
pembantu pengeluaran ketentuan (2) Tugas-tugas berdasarkan bendahara 12. dalamPasal Keempat Bagian Pemegang UangMuka Pasal14 (1) Untuk kegiatanswakelolaatau kegiatanyang lokasinyadiluar pemegang seorang kedudukan Bendahara Pengeluaran dapatdiangkat keputusan Pengguna Anggaran. uangmukaberdasarkan penuhkepadaBendahara (2) Pemegang uang mukabertanggungjawab Pengeluaran. BABV ANGGAMN PEJABAT PENGGUNA Pasal15 Anggarandanbertlndak Kepala selakuPengguna sebagai SKPD ditetapkan pejabatpenanggungjawab pencapaian kinerja pelaksanaprogram/dan penatausahaan, kegiatan, danpelaporan. Pasal16
kewenangan KepalaSKPDselakupejabatpengguna anggaran dilimpahkan di lingkungan SKPD untuk: Pengguna Anggaranbeftindak a. Dalamranggapengadaan barang/jas, sebagaiPejabatPembuatKomitmensesuaiperaturanperundangBarang/Jasa Pemerintah; undangan diidangpengadaan b. Menetapkan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan; c. menetapkan kebijakan teknispelaksanaan kegiatan; pengikatan yangmembebani d. mengendalikan komitmen danpembayaran APBD; e. menetapkan usulan rencana dan perubahan anggaran pendapata n/belanja; jadwal dan kebijakanoperasional/teknis f. menetapkan pelaksanaan program/kegiatan; g. menetapkan pemerintah yangdipilih tata carapengadaan barangfasa yangberlaku; sesuaiketentuan h. menyampaikan informasi realisasi keuangan; i. membuatkonseplaporankemajuanpekerjaanuntuk kegiatanyang pusatlainnyayang dibiayai dariDAKataudanatransferdaripemerintah disampaikan ke PPKD; j. menetapkanpelaksana swakelola dan atau rekananpelaksana dari program/kegiatan pemerintah; sedapengadaan kebutuhan barang/jasa k. menjalankankewajiban lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan.
Pasal17 sesuai Anggaransebagaimana KepalaSKPDselakuPejabatPengguna tugas: menlpunyal kewenangannya dengan KUAdanPPAS; berdasarkan RKA-SKPD a. Menyusun PerdaAPBD; berdasarkan DPA-SKPD b. Menyusun Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan Bendahara c. Mengusulkan permintaan BUD; sesuai pemegang uangmuKacaoang; d. menetapkan SKPD; Keuangan Laporan e. menyusun pemerintah; panitiapengadaan barang/jasa f. membentuk serta panitia pemeriksa g. membentukpanitia penerimabarang/jasa barang/jasa; pembayaran yangdibuatdanpembebanan setiapperikatan h. mengetahui yangakandilakukan; bukanpajak; pemungutan retribusi/penerimaan i. melaksanakan tanggung daerahyangmenjadi j. mengelola barangmilikdaerah/kekayaan jawabSKPD yangdiPimPinnya; jawabSKPD yang tanggung utangdanpiutangyangmenjadi k. mengelola dipimpinnya; yangdipimpinnya; pelaksanaan SKPD anggaran l. mengawasi barang tugas-tugaspenggunaanggaran/pengguna m.melaksanakan daerah; olehkepala kuasayangdilimpahkan lainnya berdasarkan kepadaKepalaDaerah jawabataspelaksanaan tugasnya n. bertanggung Daerah. melalui Sekretaris Kesatu Bagian Anggaran Pengguna Kuasa 18 Pasal pelaksanaan kegiatan dan kelancaran (1) Sebagaitindakpengendalian KuasaPengguna maka PenggunaAnggarandapat Mengusulkan denganKeputusan kepadakepaladaerahuntukditetapkan Anggaran besarjumlah uang yang KepalaDaerahdenganmemperhatikan rentangkendalidan/atau dikelola,bebankerja,lokasi,kompensasi, pertimbangan obyeKiflainnYa. Anggaran (2) Pejabatyang dapat diusulkansebagaiKuasaPengguna jabatansetingkat dibawahPengguna adalahpejabatyangmenduduki Anggaran. tidak terdapat Kuasa (3) Pada SKPDyang berbentukKantor/Balai Anggaran. Pengguna
Pasal19
untuk Anggaran atasnamaPengguna bertindak Anggaran KuasaPengguna kewenangan menjalankan ; Anggaranbedindak KuasaPengguna barang/jasa, a. Dalampengadaan sebagaiPeajabatPembuatKomitmensesuaiperaturanperundangPemerintah; Barang/Jasa Pengadaan dibidang undangan
b.menja|ankankegiatansesuaidengankebijakanteknisdanpe targetkineqa; sertahargaperkiraan barang/jasa kebutuhan spesifikasi c. menetapkan (HPS); sendiri d. mewakiliPemerintahDaerahuntuk membuatperikatan/perjanjian kerjasamadenganpihak lain dalam batas anggaranyang telah ditetapkan; rekananberdasarkan prestasi ke4ayangtelahdiserahkan e. menetapkan komitmen; yangdimuat sesuaidengantujuandan sasaran kegiatan f. menjalankan dalamAPBD; sesuaidenganprestasiyang pembebanan DPA-SKPD g. menetapkan perjanjian/perikatan; danberdasarkan olehrekanan diberikan kas; buKipengeluaran h. menandatangani/mengesahkan swakelola; secara kegiatan i. melaksanakan dikuasainya; assetdarikegiatan j. menjaga danpenguasaan keamanan Pasal20 menjalankan kewenangannya KuasaPenggunaAnggaranberdasarkan tugas: Kas(MK) untuksetiapkegiatannya; Anggaran Rancangan a. membuat PPK-SKPD; UPkepada usulanuangmukakerjapenggunaan b. mengajukan oleh untukdilaksanakan c. membuatdokumenusulanpengadaan/barang Barang/lasa; Pengadaan Panitia pejabatyangmelakukan dinasmengenai usulanperjalanan d. menyetujui perintaholeh perjalanan dinas,tujuan,dan lamahari untukdiberikan surattugasdansuratperintah yangberwenang menandatangani pejabat yangberlaku; perjalanan ketentuan dinassesuai ke-III kerjadenganrekanan/pihak perikatan/perjanjian e. menandatangani Barang/Jasa; Pengadaan yangditetapkan olehPanitia prestasikerja dari rekanan f. membuatdokumenbukti penerimaan dariTimPenerima/Pemeriksa barang/jasa hasilpemeriksaan berdasarkan Barang danJasa; atas kepatuhanketentuandalam g. membuatpernyataan-pernyataan permintaan pengajuan PembaYaran;
h. melakukankonsultasi hukum perikatandengansekretarisDaerah BiroHukum; melaluiKePala Pembayaran; persetujuan SuratPermintaan i. menandatangani Barang; Bendahara j. membuat BeritaAcaraSerahTerimaassetkepada Kegialan; KartuKendali k. membuat Kegiatan. Keuangan danRealisasi Pelaksanaan Kinerja Laporan l. membuat .'---l rcl>ol
1I Ll
rentangkendali pengguna PPTKmemperhatikan dalammenunjuk Anggaran : yaitumemPerhatikan kegiatan jabatan; kompetensi a. pertimbangan kegiatan; anggaran b. besaran c. bebankerja,lokasi; objektiflainnya. d. pertimbangan Kedua Bagian TeknisKegiatan Pelaksana Pejabat Pasal22 tugas: melaksanakan PPTK kegiatan; danmelaksanakan a. memimDin yangharusdibuatolehKuasaPengguna seluruhdokumen b. menyiapkan Anggaran; anggaran; ketersediaan c. meneliti yanqakandiajukanpembayarannya; rincian obyekbelanja d. membuat dokumenpembayaran; kelengkapan e. meneliti permintaan uangmukakerja; f. meneliti danSPP-TUP usulanSPP-6,SPP-TUP, g. menyiapkan danmenandatangani Nihil; penggunaan UPkepadaBendahara pertanggungjawaban h. menyampaikan PPK-SKPD; melalui kegiatanbaik fisik seluruhbukti-buktipelaksanaan i. mengarsipkan keuangan. maupun Ketiga Bagian Pemerintah Barang/Jasa Pengadaan Panitia Pasal 23 pemerintah kewenangan mempunyai barang/jasa (1) Panitiapengadaan untuk menetapkanrekananyang terpercayadan penerimaan kasiyangdibutuhkan' sesuai spesifi barang/jasa pemerintahan dilakukansesuai barang/jasa (2) Tata cara pengadaan yangberlaku. ketentuan
KeemPat Bagian Pemerintah Barang/lasa Pemeriksaan Panitia rr---l Td>ol
1, z'-r
untuk kewenangan pemerintah mempunyai pemeriksaan barang/jasa Panitia ke-III sesuai prestasiyang telah diberikanrekanan/pihak i.nenetapkan perikatan/komitmen. pe0anjian tsABVI SKPD KEUANGAN PENATAUSAHMN PEJABAT n---l fOJAI
-lt ZJ
dan atau KepalaBagianTata UsahaiKepala KepalaBagianKeuangan, KasubaE BagianKeuangan, padaSKPDyangbelummempunyai Sekretariat sebagai kewenangan dandilimpahkan TataUsahapadaKantor,ditetapkan pejabatpengujidan pejabatpenandatangan sebaga; sekaligus PPK-SKPD pembayaran. perintah Pasal26 berikut; sebagai kewenangan dilimpahkan PPK-SKPD haktagih,kelengkapan pihakketigamengenai tagihanlumpsum a. menguji anggaran; danketersediaan dokumen, Anggaran/PPTK; dariKuasaPengguna tagihanuangpersediaan b. menguji uangmukakerja; membayarkan Pengeluaran Bendahara c. memerintahkan pertanggungjawaban uangmukakerja; d. menguji pembayaran atasbebanAPBD; e. memerintahkan mengajukanGanti Uang BendaharaPengeluaran f. memerintahkan SPTB; Persediaan berdasarkan yang diajukanKuasa UangPersediaan Tambahan g. mengujikebutuhan Anggaran; Pengguna SPD; penyampaian RAKuntukpenerbitan h. mengkoordinasi i. memberikanpeftimbangankeuangankepada Kuasa Penggunan Anggaran; secara j. melakukanpemeriksaan kas pada BendaharaPengeluaran L^-r-^t-.
utrt t\dro.
catatankeuangan' k. menyelenggarakan Pasal27 bertugas: PPK-SKPD kewenangannya Berdasarkan SPD; RAKke BUDuntukditerbitkan a. mengajukan kepadaPPKDsesuai pergeseran anggarandalamDPA-SKPD b. mengajukan
Anggaran; permintaan Pengguna Kuasa SPM; ataumenerbitkan c. menolak SPM; d. menandatangani
e. ;enga;i;kan SPli bes€;.takeiengkapandokumen kepada BUD melalui Bendahara Pengeluaran; f. menerbitkan dan menandatangani SpTg; g. mengarsipkanseluruh dokumen pembayaranuntuk kepentingan pengawasan dao pengendalian; h. membuatbuku-bukucatatanakuntansesuaikebijakan akuntansi; i. membuatberita Acara Hasil perneriksaanKas dan melaporkankeDada BUDdan Pengguna Anggaran. 348 VII KETENTUAN PENUTUP Pasel23 Dengan beriakunyaPeraturanini, maka peraturanGubernurGorontalo Ncr':..or02 Tahu:-. 2010 lentang pelimpahan Kewenanganpengelolaan KeuanganPemerintahProvinsiGorontaloKepadaKoordinatorpengelolaan KeuanganDaerah,BendaharaUmum Daerah,pej'abatpengelolaKeuangan Daerah,dan KepalaSatuanKedaPerangkat Daerah(BeritaDaerahprovjnsi Gorontalo Nomor02) dicabutdan dinyatakan tidakberlaku.
pasal29 Peraturan ini mulaiberlaku padatanggalditetapkan. peraturan Agarsetiaporangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Gubernurini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Gorontalo. Ditetapkan di
RUSLIHABIBIE
Diundangkan di Gorontalo padatanggal'I d -,'l .-,:.'i SEKRETARIS
2013 I GORONTALO,
PEMBINA UTAMA NrP.19621121 1985032001 BERITA DAEMHPROVINSI GORONTALO TAHUN2013NOMORc , i
