~
-:~
:&."i
~4d4~~~\"" ~!i# ",.",' t.~~~~""'~~h~ ~ "'! ~
..,
"7 ~A
,
..''.1 "
~\'
~'1'"
~'.'
~~~
~~fI
~~~ ""',-::
~11
~-.!1~
A~1J
,,\,
;
[E~:~~~J H. M. S
~ ~~~ ] I~~~~~IA L I NAN ~
~~...,. A')I~ .,.,. .c.~,,~1 -S'"'"
-,w,=
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
KEPUTUSAN PRESmEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2002
.'
TENTANG ,,.
PERUBAHAN ATAS
\
KEPUTUSAN PRESmEN NOMOR 110 T AHUN 200.1TENT ANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINT AH NON DEPARTEMEN SEBAGAIl\1ANA TELAH DIUBAH DENGAN C
KEPUTUSAN PRESmEN NOMOR 5 T AHUN 2002
jf~...PRESmEN
REPUBLIK INDONESIA,
Men~b~ng:
a.
bahwa Badan Meteorologi dan Geofisika men+punyai peranan ,,' ."
-.,.
'
.-.'
yang strategis dalam menunjang kegiatan pemerintahan dan .~1
-i ,.
,,
'
pembangunan sehingga perlu ..Pemerintah
Non D~p~rtemen;
diubah ijlenjadi
Lembaga
"
.i
b. C)
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
..",\"
,
dlubah dengan Keputusan Preslden N omor 5 TahUll 2002; : 'f ,
,: i " ",',
Mengingat,
:
1.
Pasal 4 ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar,)945; :,~:;i I ;;;,'
2.
Und~~-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang,Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan ... ,.-"...,..,.
,.
,.."
i
,'
.."~.,:,.,, , ,-'-'
'
!"~-'.'-""c_'C-': ;:
~
~
",1IfIf'~~~ " ~~~A,?,~~-?,",,~~~ '. ~ " 1-,",'7 ~ -"~A ~,~I'I; '. ., ~A'1
,
~~-1:
' "~~~
, ,
\II,~;\:.'I~" ~h~ ,:;.
,~~"
J
~~1J
~A~ ~~
A)A~~IJ -?
,.
'C'..o;.'O~'~
,
"'
, PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
-2
-
~
, 3.
,
Peraturah
Pemerintah
Kew~pangan Daerah .4.
Pemerintah
Q.tQnom
Tambahan Keputusan
Lembaran
Fungsi,
dan
Kerja
Lembaga
Tata
5,
telah Presiden
Presiden
Organisasi
dan
Departemen ;:::
Presiden
46
r-,omor
5 Tahun
2000
tentang
Propinsi
sebagai
2000
103 3952);Tahun
beberapa
Tugas'-
Tahun
Susunan Non
kali
diubah,
Tahun
2002;
110
E~elon
Tahun
I
54,
tentang
Organisasi, Departemen
terakhir
dengan ~,.
2001
Lembaga
telah
Nomor
2001
Pemerintah
sebagaimana N omor
.."
Kewenangan
Kewenangan,
Nomor
Keputusan
Tahun
Negara
Tugas,
f'.;,i."
,
dan
Kedudukan,
Keputusan
,',
(
25
Lembaran'Negara'-Nomor Presiden Nomor
sebagaimana
,
Nomor
f
diubah
tentang
Unit
Pemerintah
dengan
.'.,
Non
Keputusan
2002;
~-'
"
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
~PUTUSAN
PRESillEN
KEPUTUSAN TENT
MANA
! :,. 'j"
NOMOR
TENT
PRESillEN
ANG
UNIT
LEMBAGA ",,~
:
TEL"AHDIUBAH 5
T AHUN
NOMOR
ORGANISASI
PEMERINTAH
ANG
110 DAN
NON DENGAN
PERUBAHAN
TUGAS
DEPARTEMEN KEPUTUSAN
AT AS
T AHUN
2001
ESELON
I
SEBAGAIPRESmEN
2002.
Pasal
I...
x
.411"1ftt'~~~
'
I.".~~ ~ ~~.?"""~~~ ~ \I""; ~"~~~ ~117
,
~II~ ' .1I"'?J
~-1i "fI"
., ,:.
,~'.~
~/j"
..
~\~j
~~~
A~~t.1
~~."'('A)I .c-"'OI ~
~ "
PRESIDEN .--REPUBLIK
-3
INDONESIA ,
-,.,
,
."
..,.
'..
,
,
..
"
.\
-'..
:,
Pasal
I
, : «
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor
110
Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga. Pemerintah Non Departemen sebagaimanatelah diubah C
dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 diubah sebagai berikut : :
1. ,
,
Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : .~
1
;..
..'
t
"Pasal 1
,
@
Lembaga Pemerintah ~ Non Departemen terdiri dari :
1. IJembagaAdministrasi Negara disingkat LAN; 2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI; 3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN; 4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat
PERPUSNAS; 5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disingkat E~APPENAS;
6. Badan Pusat Statistik disingkat BPS; 7. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
8. Badan ...
.
~
.-.
./fif'~..."'...~.
.,
,~"1!",>~~",,~ .
",..
~I~:;'~""~ .c-~"I1~
-..~~1
~"~. ~h~
~~~ ~d"
-, ;:
~\1!1
~~~ ~~A1/ 'Co~.v.",,) -"'" oC-.&"o' , ...#""
PRESIDEN REPUBLIK .INDONESIA;
-4
,.
.
,
..
.\
...
8. :BadanPengawas Tenaga Nuklir dis«ingkatBAPETEN; 9. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BAT AN; 10. Badan Intelijen Negaradisingkat BIN; .11.
Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
::)
"
12. Badan Urusan Logistik disingkat BULOG; 13. Badan Koordinasi ..,..,. "'d:islng~rnKKBN;
Keluarga
Berencana
Nasional
14. IJembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
"1:: j
15. Badan Koordinasi
Survei dan Pemetaan N asional .,
disingkat BAKOSURT ANAL; 16. Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
disingkat BPKP;
0
17. Lembaga Ilmu PengetahuanIndonesia disingkat LIPI; 18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT; 19. Badan Koordinasi PenanamanModal disingkat BKPM; 20. Badan PertanahanNasional disingkat BPN; 21. Badan Pengawas Ghat dan Makanan disingkat BPOM; 22. Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;
23. Lembaga ...
~ 'iliI#;r~,,~
'
~~ ~ ~~~~"?~.?..,o2""'~ !-1 ~
~\""-'-'I' ~'Ij;~~~
~~"
: ~~~ ~A~
~11J
~~~ ~~...,.,.,) ~~~1/ -:? .c.-~'gJ , ...~
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-5
"
-
,
..
.\'
2?'~~~~~!llb~gL .,
,
,
Ketahanan
Nasional
disingkat
LEMHANN AS;
24. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata disingkat BP BUDP AR; 0
25. Badan Meteorologi dan Geofisika disingkat BMG."
2.
Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Bagian barn yaitu Bagian Keduapuluhenam, yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 51A.l
dan Pasal 51A.2,
yang
berb~nyi sebagaibdrikUt: , ;
"Bagian KeduapuIuhenam 0
Badan MeteoroIogi daD Geofisika ."
,
PasaI SlA.l , BMG terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Observasi; d. Deputi Bidang Sistem Data dan Informasi. ..,
...Pasal
"
,..
'.
.'.'
,.
'.
SlA.2...
~ Alii/if;!' ~~~
~~~~~~-?" ..e:~~~~
~~117 ~~~ ~"'7
~\,'IA ~~~ ~h~
~~"
.
~1!1
~A~ ~~.y.A'1I ~~h1Y ..;.-~,,~;//,.s-~v,~
"
PRESIDEN INDONESIA
",REPUBLIK ,."
,
-6
.'
-
,
Pasal 51A.2
\\
.l'
(1) Kepala mempunyai tugas:
~
; \ a. memimpin BMG sesuai dengan'ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum
0
sesuai dengan tugas BMG; c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaantugas BMG yang menjadi tanggungjawabnya; d. membina
dan
melaksanak~n kerjasama
dengan
instansi dan organisasi lain. (2) Sekretariat UtaJa ~empunyai fugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan
BMG.
n
(3) Deputi Bidang Observasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang observasi meteorologi, klimatologi dan kualitas udara, .dan
geofisika. ,
"'"
'.
.
(4) Deputi Bidang Sistem Data dan Informasi tugas kebijakan
mempunyai
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan di
meteorologi, geofisika. "
bidang klimatologi
sistem
data
dan
dan kualitas
informasi
udara,
dan
Pasal II ...
Q
, .11!11,111'~~~
~~~:r~~?~,",,"~~~~ ""--c:*:)
.-
~~...,.,.,)I-""" oCo-.&I'O" ~, #'" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-7
-
,
,
r'
\;
.:: "..
Pasal II
.
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pactatanggal ditetapkan.
0 Ditetapkan di Jakarta pactatanggal 1 Juli 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
'~EGAWATISOEKARNOPUTRI j
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRET ARIA T KABINET ~;
RJ[~
Kepala Biro Peraturan~t.. .~~ruJ!~pg.;undangan ,I '.. t;;~,;'..~';~,.
;:
'\,
,.'.
.',:,;.
II, '.
'"...,
c './'i;i
\\\:~:.!';~:,~~J;i~ ,'-.;:c i I K~'t,\ \)-:'-::Y
'~~
0
..,
-,.-
,
