-,W "' '.-., 1
' I
'
B.EPUBLII IIIDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI KERJASAMA PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Malaysia diwakili oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (selanjutnya disebut secara sendiri sebagai "Peserta" dan secara bersama-sama sebagai " Para Peserta").
BERKEINGINAN untuk memperluas dan mempererat persahabatan antara kedua negara dan untuk meningkatkan kerjasama antara Para Peserta di bidang pemuda dan olahraga;
MENIMBANG kebutuhan untuk mengembangkan dan membina hubungan di bidang pemuda dan olahrpga, serta kerjasama antara kedua Negara;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan di masing-masing Negara;
TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut :
PARAGRAF1
TUJUAN Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pemuda dan olahraga antara Para Peserta atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.
PARAGRAF2 BIDANG-BIDANG KERJASAMA
Para Peserta berupaya meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut : (1)
Bidang Pemuda: a. Pertukaran
kunjungan
pemuda,
pejabat
pemerintah
yang
berwenang dalam pembuatan kebijakan kepemudaan atau, wakil pemuda atau wakil organisasi pemuda; b. Penyampaian undangan untuk mengikuti konferensi atau seminar tentang kepemudaan yang diselenggarakan di masing-masing negara; c. Pertukaran informasi tentang kepemudaan; d. Mendorong pemuda,
partisipasi kepanduan
dalam dan
perkemahan event-event
pemuda, festival
kepemudaan
yang
diselenggarakan di masing-masing negara; e. Kerjasama
pengembangan
di
bidang
kepemimpinan,
kewirausahaan, kepanduan dan pemberdayaan kepemudaan; f.
Kerjasama dalam penyediaan fasilitas kepemudaan;
g. Mendorong
kepariwisataan
pemuda
sebagai
alat
untuk
meningkatkan pemahaman antara Para Peserta guna mendukung perdamaian dan memperkuat persahabatan; h. Mendorong kerjasama antar organisasi pemuda dan pusat-pusat non pemerintah dari kedua negara; i.
Mendorong
kerjasama
dalam
penyadaran,
perlindungan
penanggulangan pengaruh destrl.lktif di kalangan pemuda;
dan
j. Kerjasama untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta moralitas pemuda.
(2)
Bidang Olahraga: a. Pertukaran kunjungan para pejabat senior; b. Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara pelatih, ahli, spesialis, dan peneliti di bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu
olahraga, dan kedokteran olahraga; c. Mendorong kerjasama antar lembaga olahraga di kedua negara guna memfasilitasi seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi; d. Pertukaran informasi, publikasi, data, dan bahan-bahan ajar tentang olahraga dan pendidikan jasmani sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara; e. Kerjasama untuk meningkatkan prestasi olahraga di kedua negara, termasuk pusat pelatihan dan latih tanding; f. Pengembangan industri olahraga; g. Mengembangkan olahraga di wilayah perbatasan; h. Menyelenggarakan
pertandingan
persahabatan
dan
pelatihan
bersama untuk berbagai cabang olahraga;
i.
(3)
Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional;
Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya di bidang pemuda dan olahraga yang diputuskan bersama oleh Para Peserta.
PASAL 3 IMPLEMENTASI DAN PENGATURAN KEUANGAN
(1)
Para Peserta sepakat melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini melalui pengaturan-pengaturan khusus. Pengaturan-pengaturan tersebut wajib merinci masalah pembiayaan, tanggung jawab Para Peserta yang terlibat serta hal-hal terkait lainnya.
(2)
Pengaturan keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan di dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini
akan diputuskan bersama oleh masing-masing Peserta atas dasar kasus demi kasus tergantung pada ketersediaan dana dan personil.
PASAL4 LEMBAGA YANG DITUNJUK
Lembaga yang ditunjuk untuk bertanggung jawab untuk pelaksanaan
Memorandum Saling Pengertian ini atas nama Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga dan atas nama Pemerintah Malaysia adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga .
PASAL 5 KOMITE BERSAMA
(1)
Komite
bersama
("Joint
Committee")
dapat
dibentuk
untuk
melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini yang terdiri dari jumlah wakil yang seimbang, yang wajib ditunjuk oleh setiap Peserta.
(2)
Komite bersama wajib bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut: a.
Melaporkan kepada pemerintah masing-masing tentang jalannya kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
b.
Mempertimbangkan
dan
menggunakan
metode-metode
kerjasama yang baru di bidang pemuda dan olahraga: dan c.
Menyiapkan
perincian
program,
termasuk
anggaran
dan
pengeluaran lain untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini.
(3)
Keketuaan komite bersama wajib dipangku bersama oleh kedua Peserta.
(4)
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, komite bersama ini wajib menggunakan peraturan prosedurnya sendiri dan wajib bertemu sekali
setahun atau sebagaimana dan bila diperlukan oleh kesepakatan bersama secara bergantian di Malaysia dan di Indonesia.
PASAL 6 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1)
Perlindungan hak kekayaan intelektual wajib dilaksanakan sesuai
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional dari Para Peserta dan perjanjian-perjanjian internasional dimana kedua Peserta merupakan negara pihak.
(2)
Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari setiap Peserta pada setiap publikasi, dokumen dan/atau artikel dilarang tanpa izin tertulis sebelumnya dari Peserta lainnya.
(3)
Tanpa mengesampingkan paragraf 1 di atas, hak kekayaan intelektual yang berkenaan dengan kemajuan tekhnologi, pengembangan produk dan jasa, dilaksanakan: a.
Secara bersama oleh Para Peserta atau hasil-hasil riset yang diperoleh melalui usaha kegiatan bersama dari Para Peserta • harus secara bersama dimiliki oleh Para Peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati bersama; dan
b.
Secara sendiri dan terpisah oleh Peserta atau hasil-hasil riset yang diperoleh melalui upaya sendiri dan terpisah dari Peserta itu, harus secara sendiri dimiliki oleh Peserta yang bersangkutan.
PASAL 7 KERAHASIAAN
(1)
Masing-masing Peserta wajib berupaya menghormati kerahasiaan dan keamanan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari atau diberikan oleh Pihak lainnya untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
(2)
Jika salah satu Peserta ingin memberitahukan dokumen-dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka Peserta tersebut harus· mendapat ijin tertulis sebelumnya dari Peserta lainnya.
(3)
Para Peserta sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Paragraf ini harus tetap
mengikat
antara
Para
Peserta
meskipun
berakhirnya
Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 8 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONAL
Setiap Peserta wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan para personil tersebut berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tuan rumah serta menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 9 PENANGGUHAN
Masing-masing Peserta mempunyai hak untuk alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum atau kesehatan umum untuk menangguhkan
sementara
waktu,
baik
keseluruhan
atau
sebagian,
pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini yang mana penangguhan tersebut wajib berlaku segera setelah pemberitahuan diberikan kepada Peserta lain melalui saluran diplomatik.
PASAL10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan atau perselisihan antara Para Peserta berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan setiap ketentuan
Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan/atau mufakat bersama antara Para Peserta melalui saluran diplomatik, tanpa merujuk ke pihak ketiga atau pengadilan internasional.
PASAL11 REVISI, MODIFIKASI DAN AMANDEMEN
(1)
Salah satu Peserta dapat meminta secara tertulis suatu revisi, modifikasi atau amandemen dari semua atau sebagian Memorandum Saling Pengertian ini.
(2)
Setiap revisi, modifikasi atau amandemen yang disepakati oleh Para Peserta dituangkan secara tertulis dan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
(3)
Revisi, modifikasi dan amandemen tersebut harus mulai berlaku pada tanggal seperti yang dapat ditentukan oleh Para Peserta.
(4)
Setiap revisi, modifikasi atau amandemen harus tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul dan atau berdasarkan pada Memorandum Saling Pengertian ini sebelum atau sampai tanggal revisi, modifikasi dan amandemen tersebut.
PASAL12 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1)
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan dan wajib menggantikan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Program Kepemudaan, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 17 September 1979.
(2)
Memorandum Saling Pengertian ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
(3)
Masing-masing
Peserta
dapat mengakhiri
Memorandum
Saling
Pengertian ini setiap waktu dengan memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum keinginannya.
(4)
Pengakhiran
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
tidak
akan
mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu kegiatan, rencana, program dan proyek yang di buat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya kegiatan, rencana, program, dan proyek tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat rangkap dua di Jakarta pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2013, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum
yang
sama.
Dalam
hal
terjadi
perbedaan
penafsiran
atas
Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEME"""L.:JH REPUBLIK
UNTUK PEMERINTAH MALAYSIA
Signed
Signed
IN~7E;;A
Khairy Jamaluddin Menteri Pemuda dan Olahraga
BEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYS~ ON YOUTH AND SPORTS COOPERATION
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as represented by the Ministry of Youth and Sports and THE GOVERNMENT OF MALAYSIA as represented by the Ministry of Youth and Sports (hereinafter referred to singularly as "the Participant" and collectively as "the Participants").
DESIRING to expand and strengthen the friendship between both countries and to promote cooperation between the Participants in youth and sports matters;
'
CONSIDERING the need to develop and foster the relations on youth and sports matters. as well as the cooperation between the two countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulation as well as policies of the respective countries;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows:
PARAGRAPH 1 OBJECTIVE
This Memorandum of Understanding aims to promote cooperation in the field of youth and sports between the Participants on the basis of reciprocity, mutual understanding and benefit.
PARAGRAPH2 AREAS OF COOPERATION
The Participants endeavour to promote cooperation in the following areas: (1)
Youth Matters: a.
Exchange of visit of youth, government officials in charge of youth policy making or representatives of youth or representatives of yo.uth organizations;
b. Extention of invitations to conferences or seminars on youth jssues held in each country; c.
Exchange of information on youth matters;
d. Encouraging the participation in youth camps, youth festival, scouting and other youth event in respective countries; e.
Cooperation
of
development
in
the
areas
of
leadership,
enterpreneurship, scouting and youth empowerment; f.
Cooperation in providing youth facilities;
g. Encouraging youth tourism as a tool to understanding
on
both
Partkipants
increase common
supporting
peace
and
strengthening friendship; h. Encouraging cooperation between youth organization and nongovernmental centers of the two countries; i.
Encouraging cooperation in the awareness, protection and control of destructive influence among youth;
j.
Cooperation to improve capacity for science and technology as well as youth morality.
(2)
Sports Matters: a.
Exchange of visits of senior officials;
b. Exchange of visits and cooperation between coaches, experts, specialists, and researchers in the fields of competitive sports, sports for all, sports science, and sports medicine; c.
Encouraging cooperation between sports organizations of the two countries to facilitate seminars, researches, science and technology;
d. Exchange of information, publication, data and teaching materials on sports and physical education in accordance with the laws and regulations in force in both countries; e. Cooperation to improve sports achievement of the two countries, including training camp and try out; f.
Development of sports industry;
g. Developing sports at the border area;
(3)
h.
Organizing friendly competition and joint training of various sports;
i.
Promoting and developing traditional sports.
Other cooperative activities on youth and sports matters jointly decided upon by the Participants.
PARAGRAPH 3 IMPLEMENTATION AND FINANCIAL ARRANGEMENT
{1)
The Participants shall agree to implement this Memorandum of Understanding through the development of specific arrangements. Such arrangements shall specify the financial matters, responsibilities of the Participants involved and other related matters.
(2)
The financial arrangements to cover the expenses for the co-operative activities undertaken within the framework of this Memorandum of Understanding will be mutually decided upon by the respective Participants on a case by case basis subject to the availability of funds and personnel.
PARAGRAPH 4 DESIGNATED AUTHORITY
The designated authority responsible for the implementation of this Memorandum of Understanding on behalf of the Government of the Republic of Indonesia shall be the Ministry of Youth and Sports and on behalf of the Government of Malaysia shall be the Ministry of Youth and Sports.
PARAGRAPH 5 JOINT COMMITTEE
(1)
A joint committee ("joint committee") may be established to implement this Memorandum of Understanding comprising of an equal number of representatives, who shall be nominated by each Participant.
(2)
The joint committee shall be responsible, for the following : a. Reporting to their respective governments on the progress of the activities
and
programmes
implemented
pursuant
to
this
Memorandum of Understanding; b. Considering and adopting new methods of co-operation in the fields of youth and sports; and c.
Preparing details of programmes, including the budget and other expenditure for the implementation of this Memorandum of Understanding.
(3)
The Chairmanship of the joint committee shall be jointly assumed by both Participants.
(4)
In performing its functions, the joint committee shall adopt its own rules of procedure and shall meet once a year or as and when required by mutual agreement alternately in Malaysia or in Indonesia.
PARAGRAPH 6 PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(1)
The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of the Participants and with other international agreements which both Participants are parties.
(2)
The use of the name, logo and/or official emblem of any of Participant on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either Participant.
(3)
Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, products and services development are carried out: a.
Jointly by the Participants or research results obtained through the joint activity effort of the Participants, shall be jointly owned by the Participants in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
b. Solely and separately by the Participant or the research results obtained through the sole and separate effort of the Participant, shall be solely owned by the Participant concerned.
PARAGRAPH 7 CONFIDENTIALITY
(1)
Each Participant shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Participant for the implementation of this Memorandum of Understanding.
(2)
If either Participant wants to disclose the confidential documents and information to the third party, the said Participant shall have prior written consent from the other Participant.
(3)
The Participants agree that the provisions of this Paragraph shall continue to be binding between the Participants notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
PARAGRAPH 8 LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL
Each Participant shall assure that its personnel involved in the activities related to this Memorandum of Understanding shall respect independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and the personnel shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host country and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
PARAGRAPH 9 SUSPENSION
Each Participant reserves the right for reason of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily, either in whole or in a part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after notification has been given to the other Participant through diplomatic channels.
PARAGRAPH10 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference or dispute between
the
Participants concerning the
interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably
through mutual consultation and/or negotiations between the Participants through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.
PARAGRAPH11 REVISION, MODIFICATION AND AMENDMENT
(1)
Either Participant may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding.
(2)
Any revision, modification or amendment agreed to by the Participants as will be reduced into writing and will form an integral part of this Memorandum of Understanding.
(3)
Such revision, modification or amendment will come into effect on such date as may be determined by the Participants.
(4)
Any revision, modification or amendment will not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding prior or up to the date of such revision, modification or amendment.
PARAGRAPH12 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1)
This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing and shall supersede the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on youth program, signed at Kuala Lumpur on 17 September 1979.
(2)
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically extended for the same period.
(3) Each Participant may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification through diplomatic channels 3 (three) months prior to its intention.
(4)
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activities, plans, programs, and projects made under this Memorandum of Understanding until the completion of such activities, plans, programs, and projects.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding. Done in duplicate in Jakarta on this 191h day of December in the year 2013, in the Indonesian and English Languages, all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMEWf OF THE REPUBLIC OF 1Nil>6NESIA
Signed Roy Su~o Notodiprojo Minister o outh and Sports
FOR THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
Signed Khairy JamMuddin Minister of Youth and Sports
