A. PERKEMBANGAN IUPHHK-HA 1. Jumlah HPH/IUPHHK-HA per Bulan Desember 2008 sebanyak 312 unit dengan luas 26.859.188 ha. 2. Progres penyelesaian permohonan melalui lelang IUPHK-HA sebagai penyelesaian PP Nomor : 34 Tahun 2002 dan Permenhut Nomor : 15/Menhut-II/2004 tanggal 15 Oktober 2004, dari 16 perusahaan pemenang lelang dengan luas 828.604 ha yang ditetapkan oleh surat Menteri Kehutanan Nomor : S.298/Menhut-VI/2007 tanggal 5 Juli 2007 perkembangan s.d. Bulan Desember 2008 adalah sebagai berikut : a. b. c.
Telah terbit SK Menhut sebanyak 7(tujuh) IUPHHK-HA, Telah diterbitkan SP-2 oleh Menteri Kehutanan sebanyak 5(lima) IUPHHKHA, Dibatalkan sebanyak 4(empat) perusahaan, karena perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SP-1.
3. PP Nomor : 34 Tahun 2002 diganti dengan PP Nomor : 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor : 3 Tahun 2008 yang mana permohonan melalui “lelang” diganti permohonan sesuai Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor : P.12/Menhut-II/2008 dengan perkembangan sampai dengan Desember 2008 adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Jumlah pemohon IUPHHK-HA sebanyak 67(enam puluh tujuh) pemohon, Pemohon yang telah dinilai oleh Tim Penilai sebanyak 18(delapan belas) pemohon, dimana 8(delapan) pemohon ditolak dan 10(sepuluh) pemohon dirproses, Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan belum dinilai sebanyak 7(tujuh) pemohon, Pemohon yang ditolak sebanyak 42(empat puluh dua) pemohon, ditolak antara lain karena persyaratan tidak lengkap, areal yang dimohon overlap/tumpang tindih dengan pemohon sebelumnya.
4. Jumlah investasi kumulatif sampai dengan Bulan Desember 2008 adalah sebesar Rp. 16.932.688.535.306,-. Sedangkan Tenaga Kerja yang diserap HPH/IUPHHK-HA untuk per Bulan Desember 2008 sebanyak 7.400 orang.
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 [1]
5. Jumlah RKT yang disahkan per Bulan Oktober 2008 sebanyak 217 unit dengan target 10.102.898,67 m3 dan realisasi produksi 2.692.840,22 m3. 6. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan per Bulan Desember 2008 sebanyak 127 izin. 7. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif (SILIN) per Bulan Desember 2008 adalah 25 unit dengan luas tanaman 45.162 ha. 8. Pengayaan oleh 217 HPH/IUPHHK-HA sampai dengan Bulan Desember 2008 untuk bekas tebangan 2005 seluas 42.587 ha dan terealisasi 12.438,40 ha. 9. Pelaksanaan Bina Desa per Bulan Desember 2008 sebanyak 181 unit dengan melibatkan masyarakat Desa Hutan sebanyak 19.810 KK. 10. Pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM) sejak Tahun 2003 s.d. per 15 November 2008 oleh 4 pelaksana (PT. Inhutani II di Kalimantan Barat dan Kalsel, PT. Inhutani IV di Sumatera Barat dan PT. ITCI KU di Provinsi Kalimantan Timur) seluas 12.065,88 ha dengan jumlah tanaman sebanyak 3.889.444 batang. 11. Penilaian Kinerja oleh LPI Mampu sejak tahun 2002 sampai dengan 2007 sebanyak 239 unit HPH/IUPHHK, dengan rincian sebagai berikut : a.
Penilaian untuk LPI pada tahun 2002 s.d. 2005 selain untuk sertifikasi juga untuk permohonan baru dan perpanjangan, sebanyak 96 unit HPH/IUPHHK, dengan hasil diterima sebanyak 53 unit dan ditolak sebanyak 43 unit IUPHHK.
b.
Sedangkan sebanyak 143 unit HPH/IUPHHK, dinilai untuk sertifikasi (baik reguler maupun untuk perpanjangan bagi SK HPH/IUPHHK yang akan berakhir), dengan kualifikasi : ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
c.
Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat
Sangat Baik Baik Sedang Buruk Sangat Buruk
: : : : :
1 12 61 60 9
unit unit unit unit unit
HPH/IUPHHK HPH/IUPHHK HPH/IUPHHK HPH/IUPHHK HPH/IUPHHK
Terhadap HPH/IUPHHK yang memperoleh peringkat ”sedang”, ”baik” dan ”Sangat Baik” diberikan sertifikat PHAPL oleh Menteri Kehutanan. Sampai dengan tahun 2007, kawasan hutan yang memperoleh sertifikat sebanyak 74 unit IUPHHK dengan luas + 7,47 juta ha.
12. Tunggakan PSDH dan DR per Bulan Desember 2008 sebesar Rp. 46.270.462.505, 83,- untuk PSDH, Rp. 7.356.936.057,46,- dan US $ 15.133.264,47 untuk DR sehingga total Rp. 189.826.778.820,29,- (seratus delapan puluh sembilan milyar
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 [2]
delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma dua puluh sembilan). B. PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN 1. Jumlah HPHTI/IUPHHK-HT per Bulan November 2008, HPHTI/IUPHHK-HT berjumlah 222 unit (9.807.417 ha). Adapun SK HPHTI definitif adalah sejumlah 164 unit (7.134.832 ha) dan HPHTI status pencadangan sebanyak 26 unit (2.038.910 ha). 2. a. Jumlah HPHTI Pencadangan yang dicabut sampai dengan Bulan November 2008 sebanyak 42 unit dengan luas 1.074.361 ha. b. Sampai dengan Bulan November 2008, terkait dengan pemberian sanksi pencabutan : terdapat 2 unit IUPHHK-HT yang telah mendapatkan surat peringatan III yaitu PT. Harjohn Timber/PT. Lahan Megah (Provinsi Kalimantan Barat) seluas 10.000 ha dan Barito Pacific Timber (Provinsi Sulawesi Tenggara) seluas 378.895 ha. 3. Progres penyelesaian lelang IUPHHK-HT per Bulan November 2008 sebanyak 1 unit dengan luas 25.400 ha. 4. Sejak diterbitkannya Permenhut Nomor : P.19/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor : P.11/Menhut-II/2008 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, sampai dengan Bulan November 2008 terdapat permohonan IUPHHK-HT sebanyak 179 unit dengan luas 10.889.055,98 ha. 5. Sejak diterbitkannya Permenhut Nomor : P.23/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor : P.05/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan asil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagai tindak lanjut dari PP Nomor : 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor : 3 Tahun 2008, penerbitan IUPHHK-HTR oleh Bupati sebanyak 1 unit dengan luas + 8.794 ha, yaitu Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara a.n. Koperasi Mitra Madina Lestari. Sedangkan pencadangan areal oleh Menteri Kehutanan yang telah diterbitkan SK pada 26 Kabupaten dengan total luas + 149.284 ha dan sedang dalam penyiapan peta pencadangan sebanyak 36 Kabupaten. 6. Jumlah investasi kumulatif sampai dengan per Bulan September 2008 sebesar Rp. 12.047.431.579.980,-. Tenaga Kerja yang diserap pada HPHTI/IUPHHK-HT untuk per Bulan Desember 2008 sebanyak 3.176 orang. 7. Produksi kayu HTI per Bulan September 2008 adalah sebanyak 4.599.434 m3 . 8. Realisasi penanaman areal HTI per Bulan Desember 2008 sebesar 178.809 ha. Data ini belum dapat diambil kesimpulan sebagai kinerja Tahun 2008 antara lain disebabkan adanya keterlambatan penyampaian data realisasi penanaman.
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 [3]
9. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan per Bulan November 2008 sebanyak 55 izin. 10. Pelaksanaan Community Development (CD) dalam bentuk Mengelola Hutan Bersama Masyarakat (MHBM) dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) dan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK) per Bulan November 2008 sebanyak 15 unit. 11. Penilaian LPI, untuk tahun 2006 dan 2007 tidak ada kegiatan penilaian dan ekspose hasil LPI Kinerja Industri. Dalam Penilaian ini untuk IPHHK yang mempunyai kinerja BAIK diusulkan untuk diberikan sertifikat yang dievaluasi secara reguler oleh Dep. Kehutanan dan Lembaga Independen, sedangkan yang mempunyai peringkat BURUK diusulkan untuk ekspose mengenai tindak lanjut perusahaan atas hasil penilaian kinerja Ditjen BPK dan apabila terkait dengan legalitas bahan baku perlu dikenakan sanksi minimum penurunan kapasitas industri setelah terbukti dari hasil audit rekening IPHHK yang bersangkutan oleh PPATK. C. INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN 1. Ijin Industri untuk per Bulan Desember 2008 adalah sebanyak 11 ijin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 8.388 orang dan investasi sebesar Rp. 861.099.530.305,-. 2. Ijin perluasan industri yang Surat Keputusan Menteri Kehutanan telah terbit untuk per Bulan Desember 2008 adalah sebanyak 3 ijin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 490 orang.
3. Bahan baku industri primer hasil hutan kayu sampai dengan Bulan Oktober 2008
realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan kayu dengn kapasitas izin produksi sampai dengn 6.000m3/tahun yang meliputi industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, penggergajian kayu, serpih kayu dan pulp sebesar 31.588.154,71 m3 dengan perincian sebagai berikut : (Data s.d. Bulan November 2008) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Stock Awal IUPHHK Hutan Alam IUPHHK Hutan Tanaman Hutan Rakyat Perum Perhutani Izin Lainnya yang Sah/IPK Perkebunan Impor Lelang IPHHK Lain
: : : : : : : : : :
2.954.615,54 3.770.515,95 19.646.106,30 1.489.910,35 65.351,08 m3 2.386.122,68 236.880,521 19.998,41 970,387 312.856,99
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 [4]
5. Ekspor produk kehutanan Indonesia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut (data s.d. Bulan Oktober 2008) : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Produk 2 Kelompok Kayu Gergajian Veneer Moulding Papan Partikel Papan Fiber Kayu Kayu Lapis Kayu yang dipadatkan Peti, Kotak, Drum, Pengemas Kayu Pertukangan Produk Kayu Lainnya Bangunan Prefabrikasi Jumlah
Volume dan Nilai Volume Nilai (m3) (US $) 3 4 52.488 30,846,285 25.201 20,763,475 282.920 220,296,533 4.647 774,188 45.675 12,864,040 1.695.553 764,043,082 8.099 3,311,045 138.798 163,439,597 6.208 4,456,196 2.259.989
1,220,803,450
D. TATA USAHA KAYU 1. Blanko skshh (SKSKB) sampai dengan Bulan November 2008 telah terkirim ke berbagai Dinas Kehutanan Provinsi sebanyak 748.000 set. Sisa blanko yang masih berada di gudang percetakan (di Jakarta) adalah sebanyak 257.139 set. 2. Sebelum berlakunya Permenhut Nomor : P.55/menhut-II/2007, rata-rata setiap tahun mencetak blanko SKSHH sebanyak 2 juta set dengan nilai kontrak sebesar + Rp. 7 milyar. Dengan berlakunya PP 55/Menhut-II/2007 (mengingat dokumen skshh ada berbagai macam-macam antara lain: SKSKB, FAKB, FAKO, FHHBK dan SAL) maka kebutuhan blanko SKSKB yang diterbitkan jauh berkurang. Pada tahun 2006 dicetak blanko SKSKB sebanyak 1 juta set (Rp. 3M), namun kebutuhan SKSKB tahun 2007 hanya sekitar 500 set (Rp. 1,5M). secara dengan demikian dapat dilakukan penghematan biaya pengadaan blanko skshh sebesar Rp 7 M – Rp 1,5 M = Rp 5,5 M per tahun. Di samping itu Permenhut 55/Menhut-II/2007 juga sekaligus memberikan tanggung jawab kepada IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT memncetak FAKB (self assessment) untuk pengangkutan KBK. 3. Untuk kayu rakyat dokumen legalitas yang dipakai adalah blanko SKAU dimana pada 2006 masih dicetak oleh Dephut sebanyak 2 juta set dengan nilai Rp. 1.269.000.000,- sesuai Permenhut Nomor :P.51/Menhut-II/2006 jo. Permenhut Nomor : P.62/Menhut-II/2006 dan telah diedarkan ke seluruh Dinas Kehutanan
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 [5]
Provinsi se Indonesia, namun mulai tahun 2008 SKAU dicetak di Dinas Kehutanan Provinsi. 4. Dalam jangka panjang sistem PUHH akan disempurnakan dengan Pengembangan sistem informasi PUHH/PSDH-DR On line. yangmana pada 2006 dibangun sistem informasi PUHH Online berbasis SK Menhut Nomor : 126/Kpts-II/2003, dan dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia. Pada sistem ini tidak menggunakan barcode dan diuji coba di 8 IUPHHK, meliputi 5 Dishut Kabupaten, 3 Dishut Provinsi dan 3 UPT DJBPK BP2HP. Namun untuk Tahun 2007 dikembangkan sistem informasi PUHH Online berbasis Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 (berlaku sejak 1 Januari 2007) pengembangan sistem oleh PT. Sucofindo sebagai pemenang lelang. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan peralatan handheld, barcode printer dan pita barcode yang ditempatkan di sejumlah IUPHHK-HA/HPH dengan bantuan dari FLEGT-Support Project. Uji coba ini berlanjut sampai dengan Akhir Bulan Desember 2008 dan status data sampai dengan saat ini sudah online di Website : http :\\puhh.dephut.go.id. Saat ini sedang diajukan draft Permenhut tentang Petunjuk Pelaksanaan SI-PUHH Online. Jakarta, Desember 2008 Sekretaris Ditjen BPK Ttd. Dr. Ir. Hadi Daryanto, DEA. NIP 080054819
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Tahun 2008 [6]
