1
2
3
Berdasarkan Revisi Pola Ruang Substansi Kehutanan sesuai amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang mengalami perubahan yang telah disetujui Menteri Kehutanan melalui Keputusan No. 936/Kpts-II/2013 Jo. SK Menhut No. 733/Kpts-II/2014 adalah : Luas Wilayah : + 14.680.700 Ha
LUAS KAWASAN (ha) KSA/KPA
1.595.647 2.270.298
6.186.345
HL HPT
HP 2.116.885
HPK DPCLS
2.097.484 138.739 69.203
206.099
PERAIRAN APL
16.000.000
REKALKULASI TATA BATAS KAWASAN HUTAN (M)
14.000.000
Total : 25.367.609 meter
12.000.000
10.000.000 8.000.000 6.000.000
14.959.265
4.000.000 2.000.000
1.810.675
191.363
Sudah Tata Batas
No
4.299.493
4.106.794
Pemancangan
Tata Batas
Belum Tata Batas
Panjang Batas (M) Batas Fungsi
Batas Luar
5.615.974
1.
Sudah tata batas (umumnya diakomodir dalam SK. 733)
2.
Pemancangan Batas Sementara
3.
Belum tata batas
865.613
4.
Belum tata batas (Desain Penetapan)
505.632
5.
Tata batas tidak dipakai Jumlah
-
6.987.219
Desain Penetapan
Penghapusan Batas
Keterangan
9.343.291 Tata batas berdasarkan TGHK, RTRWP, SK. 259 dan SK. 936 191.363 Pelaksanaan Definitif tidak dapat dilaksanakan 3.241.181 1.305.062 Berada dalam desain penetapan tahun 2014 4.299.493 Adanya penghapusan dan tidak sesuai dengan SK. 733 18.380.390
Unit Manajemen
6
IUPHHK-HA 1.184.940 Ha
17
IUPHHK-HT 2.017.321 Ha
4
1
HTR 826 Ha
3 25
Restorasi 14.080 Ha HPHD 7.040 Ha IUPHKm 7.525 Ha
43
Pinjam Pakai 40.055 Ha
TERDAPAT 26 IUPHHK-HA (LUAS : 1.235.940 HA)
Pada tahun 2014 telah dicabut IUPHHK-HA izin sebanyak 1 Unit yaitu PT. BENUA INDAH, seluas : 51.300 Ha. IUPHHK-HA aktif sebanyak 17 Unit dan sudah mendapat Self Approval sebanyak 4 Unit serta aktif dalam proses pengesahan RKT. Tidak aktif sebanyak 1 IUPHHK-HA PERINGATAN I sebanyak 1 IUPHHK IHMB sebanyak 1 IUPHHK-HA 1 Unit IUPHHK- RE
Unit 6.411,20
Operasi Produksi 9
11.881,50 Eksplorasi 6 0,96 Air Bersih 1
27.761,00
Lapangan Tembak 1
Aktif (Menyusun RKT) Jumlah IUPHHK-HTI 29 Unit ( 1.531.374 Ha )
Jumlah IUPHHK-HTI 49 Unit ( 2.099.581 Ha )
Tidak Aktif (Tidak Menyusun RKT)
Jumlah IUPHHK-HTI 14 Unit ( 485.947 Ha ) Dicabut Jumlah IUPHHK-HTI 6 Unit ( 82.260 Ha )
9
1. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) • Sudah mendapat Ijin dari Bupati Kubu Raya sebanyak 1 unit seluas 700 Ha (dikelola oleh koperasi masyarakat setempat). • Masih dalam proses perijinan di Kabupaten Sanggau sebanyak 2 unit dan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 2 unit. 2. Hutan Desa (HD) • Sudah mendapat Ijin dari Gubernur Kalimantan Barat sebanyak 4 unit di Kabupaten Kapuas Hulu • Masih dalam proses perijinan di Kabupaten Ketapang sebanyak 6 unit, Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 4 unit, Kabupaten Kayong Utara sebanyak 5 unit dan Kabupaten Sintang sebanyak 3 unit. 3. Hutan Kemasyarakatan (HKm) • Sudah mendapat Ijin dari Bupati Sanggau sebanyak 5 unit dan Bupati Sekadau sebanyak 1 unit. • Masih dalam proses perijinan di Kabupaten Sambas sebanyak 2 unit, Kabupaten Kubu Raya sebanyak 2 unit.
PRODUKSI KAYU BULAT 900.000 800.000
719.124
700.000
Tahun
615.161
600.000
2011
500.000
2012
817.371
400.000 300.000
205.113
200.000 100.000 -
2014
219.562
241.696
249.896
2013
338.667 11.538 8.164 -
793.758
Produksi HPH
Produksi IPK
-
Hutan Hak
237.353
117.950 207.655
Produksi HTI dan Bakau
PRODUKSI KAYU OLAHAN Thn 2011 (m3)
Thn 2012 (m3)
473.582,9480
348.828,1446
Thn 2013 (m3) 98.358,0283
Thn 2014 (m3) 10.065.159,9151
EKSPORT KAYU OLAHAN NILAI m3 US$
Thn 2011 34.088.899,2617 84.775.559,47
Thn 2012 213.257,4372 410.187.464,02
Thn 2013 301.064,9758 586.214.690,52
Thn 2014 190.250,0236 763.595.084,99
TAHUN
PENERIMAAN 2011 PSDH
Rp.
DR
$
IIUPH
2013
2014
s/d Juli 2015
25,697,481,815.16
38,579,705,148.30
26,219,679,142.61
28.569.170.543,71
5.265.296.623,34
7,689,750.85
7,471,320.26
12,107,836.65
6.065.344,75
905.673,42
70,731,645,470.93 129,274,786,946.29
-
-
8.631.762.500
-
92.456.752.534,95 120.240.275.619,23 155.494.466.088,93 37.200.933.043,71
5.265.296.623,34
Rp.
66,826,684,723.79
Rp.
4,810,972,000.00
Rp.
2012
14,904,675,000.00
-
JUMLAH $
7.689.480,85
7.471.320,26
12.107.836,65
6.065.344,75
905.673,42
Sampai dengan akhir tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Barat ijin usaha industri primer hasil hutan sebanyak 33 unit dengan kapasitas terpasang sebanyak ± 1.119.903 m3/tahun terdiri dari : Unit Manajemen 25
23
20 15 10
8
5 0
2 Kapasitas 6.000 m3/th
Kapasitas 2.000 s/d 6.000 m3/th
Kapasitas dibawah 2.000 m3/th
13
Telah dilaksanakan operasi pengawasan peredaran hasil hutan di Kabupaten Kubu
Raya dan Landak dan telah ditemukan Barang Bukti temuan berupa kayu olahan sebanyak 210 batang, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengangkutan dari tempat kejadian perkara ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak. Selanjutnya penanganan barang bukti lebih lanjut telah di serahkan ke Dinas
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. Telah mengamankan 1 (satu) ekor orang hutan yang dipelihara oleh masyarakat dan
selanjutnya telah diserahkan kepada instansi berwenang (BKSDA Kalbar)
14
1. TAHURA a. Sudah ada kajian teknis pada HL. Pandan Puloh di Kabupaten Landak dan Bengkayang seluas ± 16.300 Ha, lokasi tersebut secara administratif pemerintahan berada di : 1) Kabupaten Bengkayang : - Kecamatan Samalantan : 580 Ha - Kecamatan Sungai Betung : 3.967 Ha - Kecamatan Bengkayang : 1.983 Ha - Kecamatan Teriak : 49 Ha 2) Kabupaten Landak - Kecamatan Mempawah Hulu : 9.620 Ha b. Telah dilakukan sosialisasi lokasi pembangunan TAHURA oleh Dinas Kehutanan Provinsi kepada Pemerintahan Kabupaten Landak dan Bengkayang serta masyarakat setempat. c. Saat ini sedang dimintakan rekomendasi dari Bupati Landak dan Bengkayang dalam rangka proses perubahan fungsi kawasan yang akan dijadikan lokasi TAHURA skala Provinsi. 2. JASLING Telah dilakukan identifikasi potensi Jasa Lingkungan terhadap beberapa lokasi kawasan yang mempunyai potensi sumberdaya alam berupa air terjun, eko wisata, sumber air panas, sumber air bersih dan situs yang dikeramatkan.
Kawasan
hutan
yang
telah
ditetapkan
di
Provinsi
Kalimantan Barat sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 63 kelompok hutan seluas 1.301.552 Ha.
Usulan desain penetapan kawasan hutan tahun 2014 adalah
sebanyak
125
kelompok
hutan
seluas
5.371.803,73 Ha dengan progres sebagai berikut :
Rencana (Kelompok Hutan)
s/d Desember 2013 Tahun 2014
Desain Penetapan
Luas (Ha)
Realisasi (Kelompok Hutan)
Luas (Ha)
-
-
63
1.301.552,00
125
5.371.803, 73
50
3.745.544,49
Catatan : Realisasi penetapan kawasan hutan tahun 2014 berdasarkan dokumen Surat Keputusan yang ada di BPKH
1.
2.
3.
Kebutuhan penggunaan lahan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan yang terus meningkat, sementara disisi lain ketersediaan lahan yang berstatus areal penggunaan lain (APL) sangat terbatas; Belum adanya kebijakan yang jelas dan tegas untuk dapat mengakomodir hak adat/ulayat, kearifan lokal serta hak - hak masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Regulasi di Bidang Kehutanan a. Pemberian izin usaha dibidang kehutanan kurang memberikan peluang usaha kepada ekonomi kecil dan masyarakat setempat sebagai basis pemberdayaan masyarakat. b. Kewenangan pengaturan pengelolaan hutan dan pemberian pelayanan perijinan usaha dibidang kehutanan masih terfokus di Pusat (sentralistik). c. Kurang memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi keberlangsungan investasi jangka panjang. d. Pemenuhan persyaratan dan birokrasi perijinan usaha dibidang kehutanan yang cukup rumit dan berbelit - belit. e. Kurang konsisten dalam penerapan dan pemberlakuan suatu produk hukum dibidang kehutanan. f. Belum sinergisnya regulasi dibidang kehutanan oleh Pemerintah Pusat (lintas kementerian).
4. Dukungan manajemen Dukungan penganggaran dibidang kehutanan untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Kementerian Kehutanan sangat minim dan tidak sebanding dengan luas kawasan yang ada. 5. Pemanfaatan Hutan Adat a. Regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan dan tata kelola hutan adat masih terikat dalam undang-undang Kehutanan b. Kelembagaan hutan adat secara normatif selama ini tidak didukung dengan regulasi khusus yang mengatur tentang pemanfaatan dan tata kelola hutan adat
1.
Gubernur Kalimantan Barat melalui surat No. 522/0941/Dishut/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 perihal permasalahan penggunaan/pengelolaan kawasan hutan di Kalimantan Barat yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se Kalbar. Meminta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perijinan yang ada di Kabupaten/Kota.
2.
Melalui surat Gubernur Kalimantan Barat No. 522/2890/Dishut tanggal 7 Oktober 2014 tentang pelajanan investasi penggunaan kawasan hutan meminta kepada Bupati/Walikota se Kalbar untuk melakukan pengawasan terkait pemenuhan kewajiban oleh pemegang IUPHHK-HA/HT/RE.
3.
Gubernur Kalimantan Barat melalui surat No. 522/2343/Dishut/2013 tanggal 12 Agustus 2013 perihal penyampaian data pemukiman dalam kawasan hutan, meminta kepada Bupati/Walikota melakukan identifikasi dan inventarisasi .
4.
Gubernur Kalimantan Barat melalui surat No. 522/3410/Dishut tanggal 19 Juli 2010 perihal ijin pemanfaatan kayu pada areal APL dan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan meminta kepada Bupati/Walikota untuk memperhatikan para pemegang ijin penggunaan lahan agar dalam pembukaan lahan memperhatikan aspek fungsi lahan demi menjaga kelestarian lingkungan.
5.
Gubernur Kalimantan Barat melalui surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 1108.1/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Konfirmasi UU No. 23 Tahun 2014 terkait pelayanan publik di bidang kehutanan, ditujukan kepada Dirjen Planologi dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LHK, untuk pelayanan di bidang kehutanan tidak terjadi stagnan.
Regulasi yang sering berubah-ubah dan mempersulit pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.
Pada sisi lain terdapat regulasi yang memberikan keleluasaaan sedemikian besar kepada pemegang ijin dalam bentuk SELF APPROVAL (mengesahkan RKT sendiri serta mencetak blanko DOKUMEN : SKSKB, FAKO) sehingga Dinas Provinsi tidak dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pemberian perijinan yang masih menganut pola TOP DWON.
Ketersediaan bahan baku yang terbatas.
Kurangnya perlindungan terhadap masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan haknya.
Masih terdapat dualisme di dalampelayanan perijinan hasil hutan kayu dan non kayu.
Harga jual kayu dan produk lanjutannya yang tidak memiliki daya saing
Telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penataanusahaan Kehutanan.
Mengusulkan
untuk
melakukan
perubahan
peraturan menteri terkait dengan pemanfaatan hasil hutan.
21
Peningkatan pemahaman tentang HTI kepada masyarakat Sosialisasi melibatkan instansi/pihak terkait Penyelesaian tata batas Mendorong unit manajemen untuk segera melaksanakan tata batas untuk jaminan kepastian areal kerja/konsesi
Penanaman tanaman kehidupan Penerapan sistem tumpang sari tan. semusim Optimalisasi pelaksanaan CSR Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan
Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014, yang menyebabkan melemahnya motifasi aparat kehutanan kabupaten dalam perlindungan dan pengamanan hutan.
Kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran, menyebabkan tugas perlindungan dan konservasi alam kurang optimal khususnya untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang luasnya ± 7 juta ha (kewenangan provinsi).
Tata niaga ikan Arwana masih diurus oleh Pemerintah Pusat, pada hal di Kalbar sudah banyak dibudidayakan oleh pihak swasta dan masyarakat umum.
Melakukan Konsultasi ke Pusat dan koordinasi ke
kabupaten berkenaan dengan tugas perlindungan dan pengamanan hutan sesuai UU No. 23 tahun 2014.
Telah mengusulkan penambahan anggaran khususnya APBN dalam setiap rapat koordinasi perencanaan, namun setiap tahun hasilnya kurang memuaskan.
Telah
menyampaikan
usulan
setiap
pembahasan urusan hasil hutan non kayu.
kesempatan
25
