KELEMBAGAAN KKLD Khazalie Harahap Conservation International Indonesia
Latar Belakang • UU 31/07 ttg Perikanan dan PP 60/07 ttg KSDI • Pencadangan: 32 KKLD Kab/Kota – Luas 3.8 jt ha • Tindaklanjut: management plan, zonasi, kelembagaan, Pendanaan, dll
1
PP 60 / 07 ttg KSDI Pasal 15, Ayat 1 KKP yg telah ditetapkan dikelola oleh Pemerintah atau Pemda sesuai kewenangannya Pasal 15, Ayat 2 Pengelolaan KKP dilakukan oleh satuan unit organisasi pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Opsi Unit Organisasi Pengelola KKLD 1. Berbasiskan Tupoksi Dinas Teknis 2. Berbasiskan Kemitraan
2
Pembentukan unit organisasi pengelola KKLD tergantung dari: 1.
Situasi dan kondisi daerah • Keuangan • SDM / aparatur
2.
Karakteristik KKLD • Potensi • Luasan • Tujuan pengelolaan • Stakeholders
UNIT ORGANISASI PENGELOLA BERBASISKAN TUPOKSI DINAS TEKNIS
3
1. Bidang / Seksi / UPTD Payung Hukum: PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 29, Ayat 1 Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi Pasal 14 ayat 6, Pasal 29 ayat 2 Dinas daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. UPT terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional
Karakteristik KKLD: • Luasan kecil sekitar 50 ha atau lebih; terdiri 1 atau bbrp KKLD; atau memiliki 1 atau bbrp DPL yg dikelola masy. • Tujuan pengelolaan utk perlindungan perikanan Pembiayaan: • APBD Tugas dan Tanggung Jawab: • Bidang/Seksi/UPTD menyusun dan melaksanakan program • Bidang/Seksi/UPTD bertanggung jawab thd kepala dinas KP
4
Struktur Organisasi: Bidang KKLD Kepala Dinas KP
Bidang A
Bidang B
Bidang C
Bidang KKLD
Seksi KKLD Kepala Dinas KP
Bidang A
Bidang B
Bidang C
Seksi A
Bidang D
Seksi B
Seksi KKLD
5
UPTD-KKLD Kepala Dinas KP
Bidang A
Seksi A
Bidang B
Seksi B
Bidang C
UPTD KKLD
Seksi C
2. BLUD – UPTD KKLD Payung Hukum: PP No. 58 Tahun 2005 tentang BLUD Pasal 145 Pemda dpt membentuk BLUD utk: (a) menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; (b) mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Permendagri No. 61 Tahun 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD Pasal 4; Pasal 5, Ayat 1, Ayat 2 butir b) Persyaratan dan penetapan PPK BLUD-KKLD diantaranya harus memenuhi persyaratan substantive dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang diantaranya berhubungan dengan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu utk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum
6
Karakteristik KKLD: - KKLD cukup luas sekitar 10.000 ha atau lebih, terdiri 1 atau bbrp KKLD - Memiliki bbrp tujuan pengelolaan: perlindungan perikanan dan habitatnya, perlindungan SDAH, pengelolaan perikanan, pengelolaan ekowisata - Banyak pihak berkepentingan
Pendanaan program/operasional dpt dr pendapatan (Pasal 60): - Jasa layanan - Hibah - Hasil kerjasama dg pihak lain, - APBD - APBN - Lain-lain pendapatan yg sah Pendapatan BLUD dpt dikelola langsung utk membiayai pengeluaran BLUD (Pasal 62, ayat 1)
Tarif Layanan BLUD dpt memungut biaya sbg imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yg diberikan (Pasal 57) Tarif layanan ditetapkan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD (Pasal 58, ayat 2)
Renumerasi (Pasal 50): Pejabat pengelola dan pegawai BLUD, dewan dan sekretaris pengawas dpt diberi renumerasi scr profesional
Pejabat Pengelola (pasal 40) Ayat 1: Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dpt berasal dr PNS dan/atau non PNS
7
Proses Pembentukan BLUD -
BLUD-KKLD dpt dibentuk melalui UPTD UPTD dapat melakukan PPK-BLUD melalui Keputusan Kepala Daerah, sehingga menjadi BLUD-UPTD UPTD dibentuk melalui Peraturan Kepala Daerah Status UPTD yg menerapkan PPK-BLUD terdiri atas PPKBLUD bertahap menjadi PPK-BLUD penuh
Perda
DINAS
Peraturan Kepala Daerah
UPTD
BLUD-UPTD
Keputusan Kepala Daerah Menerapkan PPK-BLUD
8
Opsi Struktur Organisasi BLUD-UPTD
BLUD – UPTD Kepala/Pemimpin (PNS-PPA/Non-PNS)
Bendahara (PNS-PPA/Non-PNS)
Bidang/Divisi Konservasi (PNS/Non-PNS)
Bidang/Divisi Ekowisata (PNS/Non-PNS)
Sekretaris (PNS/Non-PNS)
Bidang/Divisi Perikanan (PNS/Non-PNS)
Bidang/Divisi MCS (PNS/Non-PNS)
BLUD – UPTD Kepala/Pemimpin (PNS-PPA/Non-PNS)
Bendahara (PNS-PPA/Non-PNS)
Manager KKLD A (PNS/Non-PNS)
Manager KKLD B (PNS/Non-PNS)
Sekretaris (PNS/Non-PNS)
Manager KKLD B (PNS/Non-PNS)
Manager KKLD B (PNS/Non-PNS)
9
UNIT ORGANISASI PENGELOLA BERBASISKAN KEMITRAAN
Payung Hukum: PP No. 60 Tahun 2007, pasal 18 Pemerintah atau pemerintah daerah dalam mengelola KKP dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan antara unit organisasi pengelola dengan kelompok masyarakat dan / atau masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat, korporasi, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi.
10
Karakteristik KKLD: • •
Sama dgn Bidang/Seksi/UPTD, atau KKLD cukup luas sekitar 10.000 ha atau lebih; terdiri 1 atau bbrp KKLD; memiliki bbrp tujuan pengelolaan spt perlindungan perikanan dan habitatnya, perlindungan SDAH, pengelolaan perikanan, pengelolaan ekowisata; Banyak pihak berkepentingan
Pembiayaan: • • • • •
APBD / APBN Jasa layanan Hibah Hasil kerjasama Lain-lain pendapatan yg sah
Tugas dan Tanggung Jawab Forum KKLD: • • • • • •
Memberikan masukan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan KKLD Memberikan masukan program dan kegiatan terkait pengelolaan KKLD Mobilisasi dana Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak Monitoring dan evaluasi Melaksanakan program/kegiatan
Unit Pengelola KKLD: • • • • •
Memfasilitasi pertemuan Forum Menyusun program/kegiatan berdasarkan masukan forum KKLD Melaksanakan program/kegiatan Mobilisasi dana Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak
11
Bidang / Seksi / UPTD Kemitraan Kepala Dinas KP
Bidang A
Bidang KKLD
Bidang B
FORUM KKLD
- Dinas Terkait - Kelompok DPL - KSM/Masy. Adat - LSM - PT - Swasta
OPSI BLUD-UPTD KKLD Kemitraan
FORUM KKLD
BLUD – UPTD Kepala/Pemimpin (PNS-PPA/Non-PNS)
Bendahara (PNS-PPA/Non-PNS)
Bidang/Divisi Konservasi (PNS/Non-PNS)
Ketua: Kadis KP Wakil Ketua: Kepala Bappeda/Bapelda/ Pariwisata Sekretaris: Kabid/Kasie/KaUPT KKLD KP
Sekretaris (PNS/Non-PNS)
Bidang/Divisi Ekowisata (PNS/Non-PNS)
Anggota:
Dinas KP Bappeda Bapelda Dinas Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Forum Masyarakat/Adat LSM Swasta (pengelola wisata, perikanan)
TERIMAKASIH
12
