I
TRIWULAN
I Pengantar : Data Release dimaksudkan sebagai penyajian data dan informasi yang terkini (up dated) dan spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Eselon II di lingkup Ditjen Bina Produksi Kehutanan. Data/informasi tersebut mencakup : Perkembangan Hutan Alam, Perkembangan Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat, Industri Primer Hasil Hutan, Perkembangan Data PHH/PPHH (GANIS/WASGANIS-PHPL), dan Penatausahaan Hasil Hutan. Data Release merupakan data tahun takwim yang dihimpun dan akan diupdate sesuai perkembangan. Data Release dapat digunakan oleh pihak di luar Ditjen BPK apabila sebelumnya menyampaikan permohonan kepada Ditjen BPK c.q. Setditjen.
A.
PERKEMBANGAN HUTAN ALAM 1.
Jumlah HPH/IUPHHK-HA sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir) sebanyak 308 unit dengan luas areal izin 26.171.601 ha.
2.
Progres penyelesaian permohonan IUPHHK-HA melalui lelang IUPHHK-HA sebagai tindak lanjut PP Nomor : 34 Tahun 2002 dan Permenhut Nomor : 15/Menhut-II/2004 tanggal 15 Oktober 2004, dari 17 perusahaan pemenang lelang dengan luas 887.124 ha yang ditetapkan oleh surat Menteri Kehutanan Nomor : S.298/Menhut-VI/2007 tanggal 5 Juli 2007 perkembangan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir), sebagai berikut : a. Telah terbit SK Menhut sebanyak 7(tujuh) IUPHHK-HA dengan luas 276.880 ha, b. Dalam proses sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan luas 404.100 ha, c. Satu perusahaan mengundurkan diri dengan luas 58.520 ha, d. Dibatalkan sebanyak 4 (empat) perusahaan dengan luas 149.500 ha, karena perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3.
PP Nomor : 34 Tahun 2002 diganti dengan PP Nomor : 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor : 3 Tahun 2008 yang mana proses pemberian IUPHHK-HA melalui “lelang” diganti dengan permohonan sesuai Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor : P.12/Menhut-II/2008 dengan perkembangan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir), sebagai berikut : a. Jumlah pemohon IUPHHK-HA tahun 2008 sebanyak 69 pemohon dengan luas 4.869.722,16 ha, sedangkan yang telah diproses tahun 2008 sebanyak 26 pemohon dengan luas 2.152.572,51 ha, b. Jumlah pemohon IUPHHK-HA tahun 2009 sebanyak 3 (tiga) pemohon dengan luas 234.199 ha dan semuanya masih dalam proses di Baplan, c. Permohonan yang ditolak sebanyak 43 pemohon dengan luas 2.717.149,65 ha, ditolak antara lain karena persyaratan administrasi dan teknisnya tidak lengkap/tidak ada. Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [1]
4.
Progres permohonan perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menhut Nomor : SK.6885/Kpts-II/2002 yang telah diganti dengan Peraturan Menhut Nomor : P.52/Menhut-II/2008 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir), sebagai berikut : a. Jumlah pemohon perpanjangan sebanyak 38 perusahaan dengan luas 5.361.223 ha, b. Jumlah permohonan yang telah disetujui dengan diterbitkan Surat Keputusan Menhut sebanyak 1 (satu) perusahaan dengan luas 150.000 ha, c. Jumlah permohonan yang tidak diperpanjang sebanyak 8 (delapan) perusahaan dengan luas 1.094.284 ha, d. Jumlah permohonan yang masih dalam proses sebanyak 29 perusahaan dengan luas 4.116.939 ha.
5.
Permohonan IUPHHK-RE berdasarkan Permenhut Nomor : P.61/MenhutII/2008 dengan perkembangan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir), sebagai berikut : a. Jumlah permohonan sebanyak 6 (enam) perusahaan dengan luas 485.706 ha, b. Jumlah permohonan yang ditolak sebanyak 1 (satu) unit dengan luas 32.150 ha, c. Jumlah permohonan yang masih dalam proses sebanyak 5 (lima) unit dengan luas 453.556 ha.
6.
Jumlah investasi kumulatif (Nilai Total Asset) dari sebanyak 301 IUPHHKHA yang melaporkan sampai dengan Bulan Desember 2008 (data terakhir) sebesar Rp. 9.533.413.066.016,00. Sedangkan tenaga kerja dari sebanyak 172 IUPHHK-HA yang melaporkan data tenaga kerja sampai dengan Bulan Maret 2009 sebanyak 31.019 orang.
7.
Berdasarkan monitoring pengesahan RKT, terdapat 308 unit IUPHHK-HA dengan realisasi sebagai berikut : a. Jumlah RKT yang telah disahkan untuk tahun 2008 sebanyak 252 unit dengan target luas sebesar 363.803,87 ha dan produksi sebesar 12.237.239,45 m3, sedangkan realisasi produksi sampai dengan tanggal 7 April 2009 (data terakhir berdasarkan realisasi RPBBI) sebesar 4.610.076,86 m3, sehingga yang belum memperoleh pengesahan RKTUPHHK tahun 2008 dari Dinas Kehutanan Provinsi sebanyak 56 unit IUPHHK-HA. b. Jumlah RKT yang telah disahkan untuk tahun 2009 sebanyak 47 unit IUPHHK-HA dengan target luas sebesar 59.313,25 ha dan produksi sebesar 2.266.407,16 m3, sedangkan realisasi luas sebesar 90 ha dan volume 2.182,82 m3 (hasil rekapitulasi laporan produksi sampai dengan data terakhir tanggal 28 Pebruarai 2009), sehingga yang belum memperoleh pengesahan RKTUPHHK tahun 2009 dari Dinas Kehutanan Provinsi sebanyak 261 unit IUPHHK-HA. Adapun JPT Kayu Bulat Nasional dari IUPHHK-HA yang telah ditetapkan tahun 2009 sebesar 9,1 juta m3.
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [2]
8.
Berdasarkan monitoring permohonan perizinan peralatan sampai Triwulan IV tahun 2008, jumlah pemohon Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IUPHHK-HA sesuai Peraturan Menhut Nomor : P.54/Menhut-II/2007 jo P.17/Menhut-II/2008 sebanyak 184 unit IUPHHK-HA, dengan rincian sebagai berikut : a. Telah terbit SK Dirjen BPK sebanyak 161 izin, b. Dalam proses penerbitan SK Dirjen BPK sebanyak 23 izin. Sedangkan untuk tahun 2009 sampai dengan monitoring tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir) jumlah Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IUPHHK-HA sebanyak 14 izin dan masih dalam proses sebanyak 7 (tujuh) izin.
9.
Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif (SILIN) per tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir) oleh 25 unit IUPHHK-HA dengan target tanaman seluas 71.740,78 ha dan realisasi seluas 52.301,33 ha (72,9%).
10. Sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 (data terakhir) dari 308 unit IUPHHK-HA yang telah melaporkan rencana pengayaan tegakan sebanyak 80 unit IUPHHK-HA dengan luas 126.481,20 ha. Realisasi penanaman/pengayaan kumulatif sebanyak 72 unit dengan luas 16.792,51 ha. Perkembangan realisasi pengayaan dan penanaman IUPHHK-HA masih dapat bertambah mengingat belum seluruh IUPHHK-HA melaporkan laporan TPTI. 11. Penilaian Kinerja oleh LPI Mampu sejak tahun 2002 sampai dengan 2008 sebanyak 297 unit IUPHHK-HA, dengan rincian sebagai berikut : a. Penilaian LPI pada tahun 2002 s.d. 2005 selain untuk sertifikasi juga untuk permohonan baru dan perpanjangan, sebanyak 96 unit HPH/IUPHHK, dengan hasil diterima sebanyak 53 unit dan ditolak sebanyak 43 unit IUPHHK. b. Sedangkan sebanyak 201 unit HPH/IUPHHK dinilai untuk sertifikasi (baik reguler maupun untuk perpanjangan bagi SK HPH/IUPHHK yang akan berakhir), dengan kualifikasi : ¾ Peringkat Sangat Baik : 1 unit HPH/IUPHHK ¾ Peringkat Baik : 22 unit HPH/IUPHHK ¾ Peringkat Sedang : 92 unit HPH/IUPHHK ¾ Peringkat Buruk : 72 unit HPH/IUPHHK ¾ Peringkat Sangat Buruk : 13 unit HPH/IUPHHK Keterangan : ada 4 unit IUPHHK-HA yang dinilai untuk 2 lokasi. c. Terhadap HPH/IUPHHK yang memperoleh peringkat ”sedang”, ”baik” dan ”Sangat Baik” diberikan sertifikat PHAPL oleh Menteri Kehutanan. Sampai dengan tahun 2008, kawasan hutan yang memperoleh sertifikat PHAPL sebanyak 112 unit IUPHHK dengan luas 11.111.924 ha. 12. Tunggakan PSDH dan DR per Bulan Maret 2009 dengan total PSDH sebesar Rp. 256.098.488.282,45 serta DR sebesar Rp.105.061.320.170,94 dan USD 56.770.783,02, dengan perincian sebagai berikut :
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [3]
a. Tercatat pada Dinas Kehutanan Provinsi : - PSDH : Rp 101.836.328.062,16 - DR : Rp. 7.494.786.025,09 US$ 25.295.379,47 b. Telah dilimpahkan ke Kejaksaan - PSDH : Rp - DR : Rp. US$ c. Dilimpahkan ke KP2LN/KPKLN - PSDH : - DR :
Rp Rp. US$
23.706.781.898,06 61.407.139.052,69 7.322.312,88 96.673.823.821,75 32.925.093.879,72 18.535.330,33
d. Dilimpahkan ke KP2LN/KPKLN yang dinyatakan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) - PSDH : Rp 33.881.554.500,48 - DR : Rp. 3.234.301.213,44 US$ 5.617.760,34 B.
PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI 1.
Jumlah IUPHHK-HT per tanggal 11 Maret 2009 (data terakhir) sebanyak 229 unit (seluas 9.972.732 ha), dengan rincian sebagai berikut : a. SK IUPHHK-HT definitif sejumlah 169 unit (seluas 7.436.427 ha), b. SK IUPHHK-HT pencadangan sebanyak 28 unit (seluas 1.902.630 ha), c. SK Sementara IUPHHK-HT sebanyak 32 unit (seluas 633.675 ha).
2.
a. Jumlah IUPHHK-HT pencadangan yang dicabut sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009 (data terakhir) sebanyak 42 unit dengan luas 1.074.361 ha. b. Sampai dengan Bulan Desember 2008 (data terakhir), terkait dengan pemberian sanksi pencabutan : terdapat 2 (dua) unit IUPHHK-HT yang telah mendapatkan surat peringatan III yaitu PT. Harjohn Timber/PT. Lahan Megah (Provinsi Kalimantan Barat) seluas 10.000 ha dan Barito Pacific Timber (Provinsi Sulawesi Tenggara) seluas 378.895 ha. c. Tahun 2009 (sampai dengan data terakhir Bulan Pebruari) terdapat 1 (satu) unit IUPHHK-HT yang diberikan sanksi pencabutan yaitu PT. Andalas Lestari Permai yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 11.451 ha.
3.
Progres penyelesaian lelang IUPHHK-HT per tanggal 20 Pebruari 2009 (data terakhir) sebanyak 1 (satu) unit dengan luas 25.400 ha.
4.
Sejak diterbitkannya Permenhut Nomor : P.19/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor : P.11/Menhut-II/2008 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008, sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009 (data terakhir) terdapat permohonan IUPHHK-HT sebanyak 231 unit dengan luas 14.778.591,98 ha. Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [4]
C.
5.
Jumlah investasi kumulatif dari 32 IUPHHK-HT yang melaporkan sampai dengan Bulan Desember 2008 (data terakhir) sebesar Rp. 12.057.386.276.062,-. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh 37 IUPHHK-HT yang melaporkan sampai dengan Bulan Maret 2009 sebanyak 12.627 orang.
6.
Realisasi penanaman areal HTI tahun 2008 sampai dengan monitoring Bulan Pebruari 2009 (data terakhir) sebesar 274.049 ha. Data ini belum dapat diambil kesimpulan sebagai kinerja Tahun 2008 antara lain disebabkan adanya keterlambatan penyampaian data realisasi penanaman.
7.
Izin pemasukan dan penggunaan peralatan sesuai dengan Permenhut No. P.45/Menhut-II/2007 jis P.2/Menhut-II/2008 dan P.7/Menhut-II/2008 sampai dengan Bulan Desember 2008 sebanyak 62 izin. Sedangkan untuk tahun 2009 sampai dengan Bulan Pebruari 2009 (data terakhir) sebanyak 22 izin.
HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) 1.
Sejak diterbitkannya Permenhut Nomor : P.23/Menhut-II/2007 jo. Permenhut Nomor : P.05/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman sebagai tindak lanjut dari PP Nomor : 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor : 3 Tahun 2008, penerbitan IUPHHK-HTR oleh Bupati sebanyak 1 (satu) unit dengan luas 8.794 ha yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara a.n. Koperasi Mitra Madina Lestari.
2.
Sampai dengan tanggal 30 Maret 2009 realisasi pencadangan areal HTR telah ditetapkan di 32 kabupaten/kota dan 12 provinsi dengan total luas 175.062,00 ha, dengan perincian sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Provinsi Sumut Riau Jambi Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Utara Papua
Jumlah Kabupaten/Kota 4 1 5 1 3 1 1 2 10 2 1 1
Jumlah 32 Sumber : Direktorat BPHT, Ditjen BPK-Dephut, (2009)
Luas (ha)
Ket
26.200,00 12.280,00 38.963,00 11.942,00 11.468,00 327,73 375,00 1.986,00 26.435,00 34.570,00 7.330,00 3.185,00 175.062,00
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [5]
D.
INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN 1.
Izin baru Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dengan kapasitas >6.000 m3/tahun untuk tahun 2009 yang telah diterbitkan dengan SK Menhut sampai dengan Bulan Maret 2009 sebanyak 6 (enam) izin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.334 orang dan investasi sebesar Rp 561.615.000.000,-, dengan rincian jenis dan kapasitas produksi sebagai berikut : a. b. c. d. e.
2.
Plywood Veneer Sawntimber LVL Chips
: : : : :
: : :
100.000 m3 16.000 m3 20.000 m3
Izin pembahuan IPHHK dengan kapasitas >6.000 m3/tahun untuk tahun 2009 yang telah diterbitkan dengan SK Menhut sampai dengan Bulan Maret 2009 sebanyak 9 (sembilan) izin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.392 orang dan investasi sebesar Rp. 119.828.527.750,-, dengan perincian sebagai berikut : a. b. c. d.
4.
m3 m3 m3 m3 m3
Izin perluasan IPHHK dengan kapasitas >6.000 m3/tahun untuk tahun 2009 yang telah diterbitkan dengan SK Menhut sampai dengan Bulan Maret 2009 sebanyak 3 (tiga) izin dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.060 orang dan investasi sebesar Rp. 324.853.426.501,-, dengan rincian sebagai berikut : a. Plywood b. Veneer c. Sawntimber
3.
70.000 75.000 85.000 50.000 2.000.000
Plywood Veneer Sawntimber Chips
: : : :
211.200 10.000 271.700 161.160
m3 m3 m3 m3
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu tahun 2008 sampai dengan tanggal 7 April 2009 untuk kapasitas izin produksi >6.000 m3/tahun yang meliputi : industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, kayu gergajian, serpih kayu dan pulp sebesar 46.304.137,02 m3 dan realisasi pemenuhan bahan baku sebesar 36.245.757,66 m3 (78,3%), dengan perincian sebagai berikut :
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [6]
No
Sumber atau Asal Usul Bahan Baku
Rencana (m3)
Realisasi (m3)
Prosentase (%)
1.
Stock Per 31 Desember 2007
3.073.088,57
3.034.686,94
98,7
2.
IUPHHK Hutan Alam
7.206.928,13
4.610.076,86
64,0
3.
IUPHHK Hutan Tanaman
25.542.277,68
22.321.885,07
87,4
4.
Perum Perhutani
158.316,73
96.954,15
61,2
5.
Izin Lainnya yang Sah/IPK
5.285.295,66
2.764.014,90
52,3
6.
Hutan Rakyat
3.114.030,23
2.007.155,87
64,4
7.
Kayu Perkebunan
429.989,47
184.355,94
42,9
8.
Impor Kayu Bulat
169.710,59
31.839,70
18,6
9.
Hasil Lelang
5.832,53
970,38
16,6
10.
Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan
873.895,37
806.127,30
92,3
444.781,07
387.690,56
87,2
46.304.137,02
36.245.757,66
78,3
Kayu Bulat dan Asal Usul Yang Sah 11.
IPHHK Lain Jumlah
Sumber : Direktorat BPPHH, Ditjen BPK-Dephut (2009)
5.
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu tahun 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 untuk kapasitas izin produksi >6.000 m3/tahun yang meliputi : industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, kayu gergajian, serpih kayu dan pulp sebesar 38.744.477,08 m3 dan realisasi pemenuhan bahan baku sebesar 8.821.656,29 m3 (22,8%), dengan perincian sebagai berikut : No
Sumber atau Asal Usul Bahan Baku
Rencana (m3)
Realisasi (m3)
Prosentase (%)
1.
Stock Per 31 Desember 2008
2.834.177,15
2.999.957,81
105,8
2.
IUPHHK Hutan Alam
4.963.879,54
616.447,30
12,4
3.
IUPHHK Hutan Tanaman
21.959.494,96
3.873.618,28
17,6
4.
LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI
5.051.473,63
674.564,10
13,4
5.
Perum Perhutani
104.703,90
5.139,13
4,9
6.
Izin Lainnya yang Sah/IPK
186.701,50
41.256,25
22,1
7.
Hutan Rakyat
2.651.948,88
478.929,61
18,1
8.
Kayu Perkebunan
580.182,83
47.421,09
8,2
9.
Impor Kayu Bulat
14.415,16
1.023,61
7,1
10.
Hasil Lelang
1.148,86
0
0
11.
Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan
193.911,13
56.381,78
29,1
202.439,54
26.917,32
13,3
38.744.477,08
8.821.656,29
22,8
Kayu Bulat dan Asal Usul Yang Sah 12.
IPHHK Lain Jumlah
Sumber : Direktorat BPPHH, Ditjen BPK-Dephut (2009) Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [7]
6.
Rencana dan realisasi penggunaan bahan baku dan produksi industri primer hasil hutan kayu tahun 2008 sampai dengan tanggal 7 April 2009 yang dihasilkan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi >6.000 m3/tahun yang meliputi : industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, kayu gergajian, serpih kayu dan pulp, dengan perincian sebagai berikut : No 1.
Uraian
Rencana (m3)
Realisasi (m3)
Prosentase (%)
46.391.662,63
32.917.422,27
71,0
1.317.478,40
797.440,71
60,5
2.037,26
327,26
16,1
5.538.590,84
3.353.479,03
60,5
913.514,57
427.257,92
46,8
Penggunaan Bahan Baku a
Kayu Bulat
b
Kayu Olahan Setengah Jadi (Eks Perolehan dari IPHHK Lain)
c
Limbah (Eks Perolehan Dari IPHHK Lain)
2.
Produksi a
Plywood dan LVL
b
Veneer
c
Kayu Gergajian
1.354.341,25
530.688,39
39,2
d
Serpih Kayu
1.430.546,54
278.320,60
19,5
e
Pulp (ton)
6.394.368,81
4.784.733,06
74,8
Sumber : Direktorat BPPHH, Ditjen BPK-Dephut (2009)
7.
Rencana dan realisasi penggunaan bahan baku dan produksi industri primer hasil hutan kayu tahun 2009 sampai dengan tanggal 7 April 2009 yang dihasilkan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi >6.000 m3/tahun yang meliputi : industri kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL), veneer, kayu gergajian, serpih kayu dan pulp, dengan perincian sebagai berikut : No 1.
Uraian
Rencana (m3)
Realisasi (m3)
Prosentase (%)
38.727.515,06
5.679.922,05
14,7
852.095,00
86.316,64
10,1
0
0
0
3.428.317,12
475.689,06
13,9
897.189,80
90.412,07
10,1
Penggunaan Bahan Baku a
Kayu Bulat
b
Kayu Olahan Setengah Jadi (Eks Perolehan dari IPHHK Lain)
c
Limbah (Eks Perolehan Dari IPHHK Lain)
2.
Produksi a
Plywood dan LVL
b
Veneer
c
Kayu Gergajian
1.109.460,76
88.006,57
7,9
d
Serpih Kayu
1.321.229,99
28.539,10
2,2
e
Pulp (ton)
5.643.104,55
792.960,44
14,1
Sumber : Direktorat BPPHH, Ditjen BPK-Dephut (2009)
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [8]
8.
Ekspor produk kehutanan Indonesia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut (data dihimpun s.d. Bulan Januari 2009) : No
Volume dan Nilai Volume (m3) Nilai (US $)
Produk
1.
Kelompok Kayu Gergajian
63.484
36,889,072
2.
Veneer
17.941
20,029,786
3.
Moulding
330.271
260,760,307
4.
Papan Partikel
5.031
861,769
5.
Papan Fiber Kayu
63.998
17,792,602
6.
Kayu Lapis
2.334.455
1.076,003,578
7.
Kayu yang dipadatkan
-
-
8.
Peti, Kotak, Drum, Pengemas
12.106
4,594,945
9.
Kayu Pertukangan
205.059
245,478,690
10.
Produk Kayu Lainnya
41
17,383
11.
Bangunan Prefabrikasi
8.859
7,461,845
3.041.245
1,669.889.977
Jumlah Sumber : BRIK (2009)
E.
PERKEMBANGAN DATA PHH/PPHH (GANIS-PHPL/WASGANIS-PHPL) 1.
Perkembangan data jumlah Pengawas Penguji Hasil Hutan (PPHH) sampai dengan tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut : No
Kualifikasi
Tahun 2005
2006
2007
2008
1
PPKBRI
4.472
4.879
5.478
5.550
2
PPKGRI
2.195
2.410
2.410
2.410
3
PPKLI
67
97
97
97
4
PPRI
149
323
361
393
5
PPKBGJI
217
348
349
349
6
Lain-lain Jumlah
84
239
239
263
7.268
8.535
8.934
9.062
Keterangan Kualifikasi Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia Pengawas Penguji Kayu Lapis Indonesia Pengawas Penguji Rotan Indonesia Pengawas Penguji Kayu Bulat Gergajian Jati Indonesia
Sumber : Direktorat BIKPHH, Ditjen BPK-Dephut (2009). Keterangan : Kualifikasi lain-lain, terdiri dari : PPMKI, PPKCI, PPMDI, dan PPKBGRI.
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [9]
2.
Perkembangan data jumlah Penguji Hasil Hutan (PHH) sampai dengan tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut : No
Kualifikasi
Tahun 2006
2007
Keterangan Kualifikasi
2008
1
PKBRI
2.648
3.616
3.918
2
PKGRI
883
3.942
4.243
3
PKBGJI
165
165
248
4
PRI
3
202
225
Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia Penguji Kayu Bulat Gegajian Jati Indonesia Penguji Rotan Indonesia
5
PKLI
382
484
508
Penguji Kayu Lapis Indonesia
6
Lain-lain
58
199
259
4.139
8.606
9.401
Jumlah
Sumber : Direktorat BIKPHH, Ditjen BPK-Dephut (2009). Keterangan : Kualifikasi lain-lain, terdiri dari : PGMI, PMJI, PMKI, PAK, PDMK, PGI, PDI, PKGJI, PKLK, dan PKLG.
3.
Sejak diterbitkannya Permenhut Nomor : P.58/Menhut-II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008, telah dikeluarkan nomor register sampai dengan Bulan Maret 2009 (data terakhir) untuk GANIS-PHPL sebanyak 665 nomor dan untuk WASGANIS-PHPL dengan jumlah sebanyak 782 nomor, dengan perincian setiap kualifikasi sebagai berikut : No
Kualifikasi
Jumlah Nomor Register GANIS
Keterangan Kualifikasi
WASGANIS
1
CANHUT
103
28
2
PKB-R
211
572
Pengujian Kayu Bulat Rimba
3
PKG-R
103
144
Pengujian Kayu Gergajian Rimba
4
JIPOKTANG
0
24
5
PKL
6
4
Pengujian Kayu Lapis
6
PKB-J
118
0
Pengujian Kayu Bulat Jati
7
PKG-J
37
0
Pengujian Kayu Gergajian Jati
8
JIPOKTAH
62
0
Pengujian Kelompok Getah
9
JIPOKLIT
3
10
Pengujian Kelompok Kulit
10
JIPOKSIN
22
0
Pengujian Kelompok Resin
665
782
Jumlah
Perencanaan Hutan
Pengujian Kelompok Batang
Sumber : Direktorat BIKPHH, Ditjen BPK-Dephut (2009).
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [10]
F.
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 1.
Blanko skshh (SKSKB) sampai dengan akhir Bulan Maret 2009 telah terkirim ke Dinas Kehutanan Provinsi sebanyak 831.000 set. Sisa blanko yang masih berada di gudang percetakan (di Surabaya) adalah sebanyak 174.139 set dan yang di gudang percetakan (di Jakarta) sebanyak 600.000 set, sehingga stock SKSKB per akhir Maret 2009 sebanyak 774.139 set.
2.
Sebelum berlakunya Permenhut Nomor : P.55/menhut-II/2007, rata-rata setiap tahun mencetak blanko skshh sebanyak 2 juta set dengan nilai kontrak sebesar + Rp. 7 milyar. Dengan berlakunya PP 55/Menhut-II/2007 (mengingat dokumen skshh ada berbagai macam-macam antara lain: SKSKB, FAKB, FAKO, FHHBK dan SAL) maka kebutuhan blanko SKSKB yang diterbitkan jauh berkurang. Pada tahun 2006 dicetak blanko SKSKB sebanyak 1 juta set (Rp. 3M), namun kebutuhan SKSKB tahun 2007 hanya sekitar 500.000 set (Rp. 1,5M), pada tahun 2008 telah dicetak sebayak 600.000 set SKSKB (Rp. 1,7M). Di samping itu Permenhut 55/Menhut-II/2007 juga sekaligus memberikan tanggung jawab kepada IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT mencetak FAKB (self assessment) untuk pengangkutan KBK.
3.
Untuk kayu rakyat dokumen legalitas yang dipakai adalah blanko SKAU dimana pada 2006 masih dicetak oleh Dephut sebanyak 2 juta set dengan nilai Rp. 1.269.000.000,- sesuai Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo. Permenhut Nomor : P.62/Menhut-II/2006 dan telah diedarkan ke seluruh Dinas Kehutanan Provinsi se Indonesia, namun mulai tahun 2008 SKAU dicetak di Dinas Kehutanan Provinsi.
4.
Dalam jangka panjang sistem PUHH akan disempurnakan dengan Pengembangan sistem informasi PUHH/PSDH-DR Online yang mana pada 2006 dibangun sistem informasi PUHH Online berbasis SK Menhut Nomor : 126/Kpts-II/2003, dan dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia. Pada sistem ini tidak menggunakan barcode dan diuji coba di 8 IUPHHK, meliputi 5 Dishut Kabupaten, 3 Dishut Provinsi dan 3 UPT DJBPK BP2HP. Pada tahun 2007 dikembangkan sistem informasi PUHH Online berbasis Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 (berlaku sejak 1 Januari 2007) kerjasama dengan PT. Sucofindo sebagai pemenang lelang. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan peralatan handheld, barcode printer dan pita barcode yang ditempatkan di sejumlah IUPHHK-HA/HPH dengan bantuan dari FLEGT-Support Project. Uji coba ini berlanjut sampai dengan akhir Bulan Desember 2008 dan status data sampai dengan saat ini sudah online di Website : http :\\puhh.dephut.go.id. Saat ini telah terbit Permenhut Nomor P.8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut Nomor P.55/Menhut-II/2006 dan terkait dengan SI-PUHH Online telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen Nomor P.3/VI-BIKPHH/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Negara Secara Online.
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [11]
5.
Dalam rangka menunjang SI-PUHH Online telah dipersiapkan/dilatih operator SI-PUHH Online yang meliputi : operator pada instansi pemerintah dan unit manajemen sebanyak 4 (empat) angkatan dengan jumlah 104 orang (60 orang petugas pemerintah dan 44 petugas unit manajemen). Jakarta, April 2009 Sekretaris Ditjen BPK Ttd. Ir. Bambang Edy Purwanto NIP 19500527 197903 1 002
Data Release Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan 2009 [12]
