ISSN: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN. VOL VII No.41 Edisi Januari - Maret

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

www.itjen.kemenkeu.go.id

ISSN: 1411-9455

VOL VII No.41 | Edisi Januari - Maret 2015

AUDITORIA JANUARI - MARET2015 VOL. I NO. 41

AUDITAMA

RAGAM PENGAWASAN

06 Mengoptimalkan

37 Menerapkan Prinsip

Audit Syariah di Itjen, Mungkinkah?

PengendaIian Internal Kemenkeu dengan Pemantauan

Ke depan, auditor Itjen yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan syariah sektor publik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sama, baik dari sisi praktik auditing maupun ketentuan syariah.

Memantau adalah cara yang efektif untuk mengidentifikasi kekurangan semua unsur pengendalian sekaligus memperbaikinya sepanjang waktu.

RESONANSI

11 Pentingnya DUTA UKI

44 Ibu Bekerja? Tak Perlu

DUTA UKI menjadi penting karena menjadi alternatif yang mampu menggantikan kekurangan sumber daya manusia, menghilangkan duplikasi pengadministrasian data, mempercepat proses pengiriman laporan, dan mengurangi keperluan tempat penyimpanan berkas.

Khawatir Ketika sang ibu kembali lagi beraktivitas di luar rumah, terdapat beberapa alternatif pengasuhan terhadap anak, mau memilih yang mana?.

SUDUT KANTOR

16 Menilik Menu Aplikasi

DUTA UKI

48 Djakarta dari Djuanda

Salah satu kelebihan aplikasi DUTA UKI adalah dalam hal pelaporan, pengguna tidak perlu lagi kesulitan mengkompilasi hasil pemantauannya.

Mungkin sekedar melihat Jakarta dari sudut lain

SPEAK OUT sosialisasi LP2P pada bulan April 2015 di Denpasar

49 Dibalik Pilihan

Inspektorat Jenderal

LIPUTAN KHUSUS

Mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan semasa kuliah, mengenal banyak orang dengan berbagai karakteristik, serta mengenal banyak tempat dan lingkungan kerja, itu alasan beberapa orang yang berlabuh di Inspektorat Jenderal

20 Pionir Pelaporan LP2P Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan, merupakan nilai-nilai budaya yang dijadikan pedoman bagi Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai perwujudan nilai integritas, salah satu kewajiban ASN adalah menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986. Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 1 Tahun 20015, seluruh ASN di lingkungan Instansi Pemerintah diwajibkan juga untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Berbasis Aplikasi dengan Semangat 3M E-LP2P adalah inovasi yang memberikan dampak yang baik bagi organisasi dimana organisasi tidak perlu menyediakan ruang penyimpanan yang besar lagi untuk menyimpan berkas LP2P.

JALAN - JALAN

52 Ketemu Bill Clinton di

Pinggir Rel Stasiun Tawang

26 Cerita 4 Tahun

Bersama LP2P Wajib Lapor yang hingga kini mencapai 37.000 pelapor, diprediksi dalam jangka waktu 10 tahun, mungkin gedung Juanda II ini hanya berisi berkas saja.”

HOBBITOR

56 Piringan Hitam Saat rindu masa muda di Tahun 70-an, ingatan akan tertuju pada benda bernama ‘piringan hitam’.

foto chandra anggiantara

RAGAM PENGAWASAN RESENSI

37 Peran Audit Internal

58 Reviu FF7 &

terkait Risk Management Tanggungjawab utama manajemen risiko itu berada pada manajemen

Zeropreneurs 11

Bagi pecinta Ff7 pasti kedatangan film ini begitu Anda nantikan bahkan hanya untuk sekedar melihat mobil-mobil sport terbaru sekalipun.

MEDIA INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

02 | auditoria 2015

vol. VII no. 41 |

03

PUBLISHER

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Auditorial

ISSN: 1411-9455

Pelindung Inspektur Jenderal Penasihat Sekretaris Inspektur Jenderal Inspektur I Inspektur II Inspektur III Inspektur IV Inspektur V Inspektur VI Inspektur VII Inspektur Bidang Investigasi

www.itjen.kemenkeu.go.id

VOL VII No.41 | Edisi Januari - Maret 2015

H

ari demi hari bagaikan berlari, menyeret kita yang tertatih menjajari. Bulan demi bulan berjalan lambat saat kita menanti gaji, berlari cepat buat kita yang dikejar target. Perkara demi perkara, urusan demi urusan, berlalu dengan laju, baik terselesaikan maupun selesai bersama waktu.

Penanggung Jawab C.M. Susetya Pimpinan Redaksi Etti Dyah Widyati M. Hisyam Haikal Penyunting/Editor Dedhi Suharto Tito Juwono Pradekso M.C. Kinanti Raras Ayu Nyoman Andri Juniawan

COVER Fotografi oleh Putu Chandra Anggiantara Pendayagunaan teknologi membuat Aplikasi DUTA UKI semakin berperan dalam proses penegakan kepatuhan internal.

Desain Grafis/Fotografer Putu Chandra Anggiantara Guindra Pramudi Nugraha Zakky Yoga Adhi P. Teuku Raja Irfan Redaktur Pelaksana Dianita Wahyuningtyas Rahmawati Setyaningsih Putra Kusumo Bekti Arfan Sahrul Ramadhan Dwinanda Ardhi Sekretariat Nur Imroatun Eli Susiani Br. Ginting Zahro Fathoni Novia Ramadhan ISSN 1411-9455 KANTOR Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung Juanda II Lantai IV-XIII, Jakarta 10710 T: 021 3865430 F: 0213440907 E: [email protected]

Redaksi menerima tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Artikel atau tulisan yang dimuat akan diberikan honor sesuai Standar Biaya Umum (SBU). Isi majalah tidak mencerminkan kebijakan Inspektorat Jenderal

04 | auditoria 2014

SELAMAT PAGI

Dan Auditoria-pun terbit kembali. Menyapa anda, pembaca setia. Menjadi jembatan komunikasi antar kita. Menjadi wahana menampung aspirasi para auditor. Menjadi ajang para auditor yang suka mampu dan mau menulis, dan para penulis yang –kebetulanberprofesi auditor. Auditoria kali ini menyajikan Dukungan Teknis Administrasi (DUTA) UKI sebagai Laporan Utama. Aplikasi yang ditunggu-tunggu oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) seluruh eselon I. DUTA UKI tak lepas dari dari road map peningkatan pengendalian intern di Kementerian Keuangan yang telah telah disusun sebelumnya. DUTA UKI menjadi penting karena dapat menjadi alternatif solusi atas kekurangan sumber daya manusia yang sulit dipenuhi dalam melaksanakan pekerjaan pemantauan pengendalian. DUTA UKI juga dapat menghilangkan duplikasi pengadministrasian data yang tidak dapat dihindari dalam proses pelaksanaan pemantauan pengendalian. Selain itu, DUTA UKI mampu mempercepat proses pengiriman data/laporan, serta membantu mengurangi keperluan tempat penyimpanan berkas. Aplikasi ini merupakan kiprah bersama Inspektorat Jenderal (Inspektorat VII dan Bagian Sistem Informasi Pengawasan Sekretariat ITJEN) serta Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sejak tahun 2014. April adalah bulan LP2P, karena biasanya pada bulan inilah para pegawai Kemenkeu disibukkan dengan LP2P, salah satu kewajiban yang menceminkan integritas dan transparansi Kemenkeu. 30 April adalah batas akhir penyampaian LP2P. Bagi pegawai Kemenkeu, LP2P bukanlah beban, karena sudah tersedia aplikasi yang praktis dan mudah diakses. LP2P yang dikelola Inspektorat Jenderal ini jauh lebih

tertib dan tertata dibanding LP2P manual yang masih digunakan di kementerian lain. Tim pengelola juga telah diterjunkan untuk melakukan sosialisasi terkait kewajiban LP2P ini. Maka bukan tanpa sebab, Auditoria menurunkan liputan tentang LP2P untuk edisi ini. Mengingatkan para pembaca untuk menunaikan kewajibannya sebagai pegawai Kemenkeu. Di samping dua hal penting itu, Auditoria tetap menampilkan rubrik-rubrik lain seperti biasa. Auditoria selalu berusaha tampil balance. Tidak melulu menampilkan hal-hal berbau kedinasan yang seringkali dianggap membosankan, tetapi juga menampilkan sisi-sisi manusiawi kita. Kesibukan kerja seringkali membuat kita melupakan kesehatan diri sendiri. Kesibukan seringkali merampas hak-hak tubuh kita akan kehidupan yang layak. Kesibukan seringkali membuat kita melupakan keluarga, hak mereka atas kita dan kewajiban kita kepada mereka. Kesibukan kita juga bias berdampak lebih jauh terhadap masalah-masalah sosial yang mau tidak mau akan bersinggungan dengan kita atau keluarga kita. Maka Auditoria berusaha mejadi jembatan sebagai Life Balance para pembaca. Bagaimana tetap bekerja dengan baik dan professional tanpa mengabaikan hak-hak keluarga. Bagaimana mencapai kebahagiaan keluarga tanpa mengabaikan kewajiban sebagai abdi Negara. Inilah yang coba diusung oleh Auditoria, kehidupan yang seimbang, menyeimbangkan kehidupan. Terakhir, kami tak lupa mengajak para pembaca semua untuk berkontribusi, menyumbangkan pemikiran kepada institusi dan negeri tercinta melalui majalah kita ini. Media sosial membawa kita kepada kecenderungan menulis status, satu dua kalimat. Tak terasa budaya semacam ini mengikis budaya lama ketika orang saling bersurat berlembar-lembar. Menulis lebih panjang dan dalam adalah salah satu kompetensi yang layak dikembangkan di dunia pengawasan. Selamat menulis…

vol. VI no. 40|

05

Auditama

Auditama

P

MENGOPTIMALKAN PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DI KEMENTERIAN KEUANGAN MELALUI PEMANTAUAN Memantau adalah cara yang efektif untuk mengidentifikasi kekurangan semua unsur pengendalian sekaligus memperbaikinya sepanjang waktu. Manfaat pemantauan dapat diperoleh bila didukung dengan semangat tanggung jawab dan keterbukaan dari semua unsur organisasi. Penulis Suharso, Auditor Muda Inspektorat VII Foto Putu Chandra 06 | auditoria 2015

engendalian intern menurut Commi ee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) dan juga diadopsi oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Menurut proporsinya, lingkungan pengendalian merupakan unsur yang berperan besar menentukan keberhasilan implementasi pengendalian intern. Lingkungan pengendalian meliputi unsur yang sifatnya hard control dan soft control. Lingkungan pengendalian yang kuat akan menjadi pondasi bagi unsur lainnya agar dapat berjalan optimal. Penilaian risiko akan memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi organisasi teridentifikasi dan terukur dengan baik. Selanjutnya kegiatan pengendalian diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan agar level risiko dapat diterima oleh organisasi. Dukungan informasi, komunikasi dan pemantauan akan menciptakan pengendalian intern yang mampu menambah keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Peningkatan penerapan pengendalian intern di Kementerian Keuangan dilakukan dengan memperkuat unsur pemantauan melalui penerapan konsep tiga lini pertahanan (three lines of defense). Manajemen operasional sebagai lini pertahanan pertama bertanggung jawab penuh atas penerapan pengendalian intern, sedangkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai lini kedua melakukan pemantauan pengendalian intern dan Inspektorat Jenderal pada lini ketiga melakukan tugas asurans dan konsultasi. Konsep ini mulai diterapkan pada tahun 2011, ditandai dengan penunjukan unit pelaksana pemantauan di tiap eselon I. Kemudian pada tahun 2012 sampai 2014 dibentuk UKI permanen pada semua jenjang unit kerja, baik instansi pusat maupun

vertikal. Sebagai acuan kerja, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No.32/KMK.09/2013 yang mengatur tentang kerangka kerja penerapan pengendalian intern dan pedoman pemantauannya.

seluru unsur pengendalia inter pad hakikatny menyat denga segal ha yan ad dala organ . Mengapa pemantauan? Kenapa memilih penguatan unsur pemantauan? Bukan memilih unsur lainnya, seperti lingkungan pengendalian yang proporsinya lebih signifikan? Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, seluruh unsur pengendalian intern pada hakikatnya menyatu dengan segala hal yang ada dalam organisasi. Di mana organisasi dibentuk maka di situ pengendalian diciptakan. Pada organisasi yang telah lama berdiri, sangat mungkin unsur-unsur pengendalian intern yang ditetapkan oleh kerangka kerja pengendalian tertentu seperti COSO atau SPIP telah ada di dalam organisasi. Hanya saja, unsur-unsur tersebut belum tentu sempurna atau masih ada yang perlu dicek efektivitasnya. Kementerian Keuangan merupakan organisasi pemerintah yang menjadi salah satu perintis reformasi birokrasi. Banyak hal yang telah dijalankan dan dicapai, yang dapat dikaitkan dengan penerapan lima unsur pengendalian intern. Contoh beberapa program yang dapat dikaitkan langsung dengan unsur pengendalian intern adalah penegakan disiplin dan kode etik, perbaikan manajemen sumber daya manusia, penerapan manajemen kinerja dan manajemen risiko, penajaman fungsi organisasi, penetapan uraian jabatan dan standard operating procedures, analisis beban vol. VII no. 41 |

07

Auditama Terakhir, COSO sebagai penggagas kerangka kerja pengendalian intern juga menyadari pentingnya pemantauan. Hal tersebut terlihat dari langkah COSO menerbitkan panduan pelaksanaan pemantauan sistem pengendalian intern pada tahun 2009, yang terdiri dari tiga paket pedoman (Guidance, Application, Sample). Dalam paket Guidance disebutkan bahwa pemantuan pengendalian intern yang efektif akan menghasilkan perbaikan organisasi dengan cara: (1) meminimalkan kegagalan pengendalian intern dan kesalahan/kerusakan yang memerlukan koreksi, dan (2) meningkatkan kualitas dan keandalan informasi yang dipakai dalam pengambilan keputusan. Dalam pedoman tersebut COSO menyatakan bahwa kebanyakan organisasi belum optimal dalam memanfaatkan unsur pemantauan pengendalian intern. kerja, dan pembangunan teknologi informasi di tiap unit eselon I. Dengan demikian, unsur-unsur pengendalian intern selain pemantauan sebenarnya telah diterapkan di Kementerian Keuangan, tinggal dicek efektivitasnya. Pemantauan merupakan alat yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Alasan kedua, cakupan Kementerian Keuangan yang demikian luas dan beragam memerlukan mekanisme pemantauan yang kuat sehingga jajaran pimpinan menjadi lebih yakin bahwa seluruh unsur organisasi telah berjalan sesuai dengan harapan. Melalui pemantauan secara terus-menerus, pimpinan akan memiliki informasi yang update sebagai dasar pengambilan keputusan. Alasan ketiga, unsur-unsur pengendalian intern bersifat integral, atau saling terkait antara unsur satu dengan unsur lainnya. Melakukan pemantauan merupakan cara yang efektif untuk memperbaiki unsur pengendalian intern lainnya. Dari pemantauan akan teridentifikasi kelemahan sistem yang ada. Potret kelemahan yang 08 | auditoria 2015

ditemukan tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan bagi unsur pengendalian yang masih lemah. Dengan demikian, melalui pemantauan otomatis akan terjadi perbaikan seluruh unsur pengendalian intern. Alasan keempat, perbaikan yang dilakukan melalui pemantauan sepanjang waktu akan lebih menjamin kontinuitas serta lebih mudah diterima oleh manajemen. Mudah diterima karena perubahan yang terjadi tidak mendadak dan tidak ekstrim. Kondisi sebaliknya, bila perbaikan dilakukan melalui proyek evaluasi seluruh unsur pengendalian sekaligus, maka waktu dan sumber daya yang diperlukan akan cukup besar, mengingat besarnya organisasi Kementerian Keuangan. Hasilnya belum tentu dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Penyelesaian evaluasi yang terlambat bisa mengurangi relevansi hasilnya. Selain itu, perubahan besar dan sekaligus akan cenderung menghadapi resistensi yang kuat dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan kondisi yang ada.

evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern. Disebut terobosan karena pada organisasi sektor publik di Indonesia, Kementerian Keuangan adalah unit pertama yang memulai penerapan pola demikian. Penentuan cara dan pihak yang melakukan pemantauan pada dasarnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pada organisasi yang ukurannya kecil, pemantauan cukup dilakukan melalu supervisi setiap saat oleh pimpinan unit kerja. Sementara pada organisasi besar seperti Kementerian Keuangan, jangkauan kontrol pimpinan terbatas sampai level tertentu saja sehingga perlu alat bantu pemantauan di semua jenjang unit kerja. Oleh karenanya, UKI di Kementerian Keuangan dibentuk di semua jenjang unit kerja menjadi bagian dari manajemen organisasi pada unit di mana dia berada.

PEIKR memberika manfaa berup rekomend untu memperbaik pengendalia yan tida efektif ata belu memada da mengurang pengendalia yan berlebi sehingg tercipt pengendalia yan p denga kebutuha organ

Bagaimana pemantauan dilakukan? Menurut COSO, pemantauan pengendalian intern dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pemantauan berkelanjutan (on going monitoring) dan evaluasi terpisah (separate evaluation). Pemantauan berkelanjutan adalah aktivitas manajemen dan supervisi yang dilakukan sepanjang waktu dalam kegiatan rutin organisasi. Sedangkan evaluasi terpisah adalah pemantauan pengendalian intern yang dilakukan secara khusus baik dari segi waktu maupun orangnya. Pemantauan oleh UKI merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Keuangan sebagai bentuk

Menurut konsepnya, pengendalian dapat diterapkan pada tingkat mana saja, apakah pada tingkat unit kerja, proyek, atau kegiatan tertentu. Ada pengendalian yang dirancang untuk berlaku pada lingkup yang luas, yaitu mempengaruhi semua unit atau kegiatan organisasi. Ada pula pengendalian yang spesifik dan hanya dijalankan pada kegiatan tertentu saja. Kedua model penerapan itu sering disebut dengan pengendalian tingkat entitas dan pengendalian tingkat kegiatan. Pemantauan pengendalian intern dapat diterapkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pemantauan tingkat entitas dan pemantauan tingkat kegiatan.

vol. VII no. 41 |

09

Auditama

Auditama dipimpinnya. Pernyatan tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban pimpinan terhadap pelaksanaan pengendalian intern. Pada organisasi sektor privat, pernyataan mengenai efektivitas pengendalian intern ini lazim dipersyaratkan untuk melengkapi laporan keuangan mereka.

Pemantauan yang dilakukan oleh UKI sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013 dilakukan dengan dua cara, yaitu Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR). PPU adalah pemantauan terhadap pengendalian pada tingkat kegiatan, yang dilakukan secara harian, mingguan, dua mingguan, atau bulanan. PPU dilakukan dengan cara menguji adanya atribut/bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian utama setiap kegiatan pada unit kerja telah dijalankan sepanjang waktu. Pelaksanaan PPU bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan yang fatal, memperbaiki setiap kesalahan yang ditemukan dengan segera, dan membangun budaya kepatuhan terhadap sistem dan prosedur. Sementara itu, PEIKR dilakukan untuk mengevaluasi keandalan pengendalian tingkat entitas serta mengevaluasi efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan pengendalian tingkat kegiatan. Waktu pelaksanaannya secara umum adalah sekali dalam setahun, kecuali untuk evaluasi tingkat entitas dapat dilakukan tiap dua tahun. Hasil PEIKR adalah kesimpulan mengenai efektivitas pengendalian intern suatu unit kerja pada tanggal tertentu. Kesimpulan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan unit kerja untuk membuat pernyataan efektivitas pengendalian intern kantor yang 10 | auditoria 2015

Selain kesimpulan efektivitas pengendalian intern, PEIKR juga memberikan manfaat berupa rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian yang tidak efektif atau belum memadai dan mengurangi pengendalian yang berlebih sehingga tercipta pengendalian yang pas dengan kebutuhan organisasi.

Mindset yang Tepat

konsep pemantaua yan dilakuka ole UKI in aka ter manfaatny apabil kit mamp membangu mindse yan tepa . a. Setiap orang bertanggung jawab menjalankan proses bisnis secara tertib sesuai aturan dan siap menunjukkan bukti pekerjaannya setiap saat. Pemantauan tidak dirancang untuk mencari-cari kesalahan tapi untuk memastikan berjalannya pengendalian sesuai harapan. b. Pemantauan tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. c.

Keterbukaan informasi dan komunikasi harus dibangun baik dari pihak yang dipantau maupun pihak yang memantau sehingga setiap masalah dapat dirumuskan solusi yang tepat.

PENTINGNYA DUTA UKI D UTA UKI penting karena menjadi alternatif yang mampu menggantikan kekurangan sumber daya manusia, menghilangkan duplikasi pengadministrasian data, mempercepat proses pengiriman laporan, dan mengurangi keperluan tempat penyimpanan berkas. UKI-E1 diharapkan melakukan penyesuaian dan entry perangkat pemantauan ke aplikasi paling lambat akhir triwulan II tahun 2015. Penulis Dedhi Suharto, Auditor Madya Inspektorat VII Foto Panji Pradana

vol. VII no. 41 |

11

Auditama

Secara garis besar DUTA UKI akan melayani kebutuhan UKI dalam melaksanakan pemantauan pengendalian utama (PPU) dan pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan (PEIKR).

Apa itu DUTA UKI? Dukungan Teknis Administrasi UKI, yang dikenal dengan sebutan DUTA UKI, adalah aplikasi yang membantu proses pelaksanaan, dokumentasi, dan pelaporan tugas pemantauan pengendalian intern oleh unit kepatuhan internal (UKI) tiap eselon I Kementerian Keuangan. DUTA UKI ini merupakan implementasi dari road map peningkatan pengendalian intern di Kementerian Keuangan yang telah telah disusun sebelumnya. Secara garis besar DUTA UKI akan melayani kebutuhan UKI dalam melaksanakan pemantauan pengendalian utama (PPU) dan pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan (PEIKR). Dengan demikian DUTA UKI yang dikembangkan terdiri dari Modul PPU dan Modul PEIKR. PPU telah diimplementasikan sejak tahun 2011 berdasarkan KMK No 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan PEIKR baru diimplementasikan sejak tahun 2013 berdasarkan KMK No. 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, mengingat keterbatasan sumber daya dalam pengembangan aplikasi DUTA UKI, maka Modul yang dikembangkan terlebih dahulu adalah Modul PPU sejak tahun 2014 yang direncanakan mulai dilakukan piloting dalam implementasi sejak tahun 2015. Sedangkan Modul PEIKR direncanakan pengembangannya mulai tahun 2015 dan diharapkan dapat diimplementasikan sejak tahun 2016.

12 | auditoria 2015

Mengapa DUTA UKI Penting? DUTA UKI penting karena DUTA UKI menjadi alternatif yang mampu menggantikan kekurangan sumber daya manusia yang sulit dipenuhi dalam melaksanakan pekerjaan pemantauan pengendalian, DUTA UKI dapat menghilangkan duplikasi pengadministrasian data yang tidak dapat dihindari dalam proses pelaksanaan pemantauan pengendalian, dan DUTA UKI mampu mempercepat proses pengiriman data/laporan, serta DUTA UKI akan membantu mengurangi keperluan tempat penyimpanan berkas. Pelaksanaan pemantauan pengendalian memerlukan sumber daya manusia yang memadai padahal ketersediaan sumber daya manusia di masing-masing unit eselon I terbatas. Sebagai contoh, meskipun dasar pemikiran PPU sederhana yaitu menguji atribut yang menjadi ciri khusus atau bukti foto putra kusumo bekti

”

bahwa pengendalian telah dilaksanakan, tetapi proses pemantauannya memerlukan tahapan-tahapan tersendiri yang memerlukan keahlian dan waktu untuk mengerjakannya. PPU dimulai pemilihan kegiatan yang akan dipantau dipilih berdasarkan faktor risiko. Kemudian dilakukan pemetaan rancangan pengendalian dikoordinasikan oleh unit kepatuhan internal eselon 1 (UKI-E1) dengan melibatkan perwakilan unit operasional atau pelaksana pemantauan di bawahnya. Pemetaan ini pada dasarnya dilakukan untuk memahami proses bisnis, mengidentifikasi “apa yang bisa salah” dan rancangan pengendaliannya, serta menentukan pengendalian utama dari kegiatan yang akan dipantau.

Auditama c. melaksanakan wawancara atau tanya jawab dengan personel yang terlibat dalam proses; d. melaksanakan observasi cara menjalankan suatu aktivitas untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen kebijakan dan prosedur dengan kondisi sesungguhnya; e. melaksanakan observasi pada saat transaksi di-input dalam sistem atau aplikasi; dan f. menelusuri proses secara end-to-end, mulai dari suatu transaksi diinisiasi, dicatat, diotorisasi, diolah, dan dilaporkan. Proses penelusuran ini disebut sebagai walkthrough. Tiap kegiatan yang telah dipetakan sebelumnya diidentifikasi titik-titik potensi kesalahan dalam alur proses yang dapat menghambat/menggagalkan pencapaian tujuan kegiatan. Identifikasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan “apa yang bisa salah” pada kegiatan tersebut, yang mungkin dapat berupa kekeliruan (errors) atau pelanggaran yang disengaja (irregularities). Pengendalian-pengendalian yang telah teridentifikasi perlu ditentukan mana yang utama (key control). Penentuan tersebut diperlukan karena pelaksanaan pemantauan dihadapkan pada keterbatasan sumber daya sehingga perlu difokuskan pada hal yang lebih memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Pemahaman proses bisnis dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut:

Dalam implementasinya, PPU dilaksanakan secara rutin secara periodik dapat setiap minggu, setiap dua minggu, atau setiap bulan atas suatu kegiatan sesuai dengan risiko kegiatan tersebut, bahkan setiap hari.

a. mereviu dan memahami kebijakan dan prosedur yang ada; b. mereviu dan memahami dokumentasi terkait sistem informasi;

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit eselon I, yang memiliki unit vertikal, baik di kantor pusat maupun di kantor vertikalnya sangat banyak. Oleh karena itu kegiatanvol. VII no. 41 |

13

Auditama kegiatan yang dipantau pun cukup banyak. Hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas. Karena itu, unit-unit eselon I sering mengeluhkan kondisi ini. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas ini dapat diatasi dengan merekrut sumber daya manusia baru, namun hal itu bukan persoalan mudah. Seringnya, kekurangan sumber daya manusia itu tak mampu dipenuhi dalam waktu dekat. Bahkan dalam jangka panjang pun cenderung terjadi kekurangan sumber daya manusia karena meskipun kekurangan sumber daya manusia sebelumnya bisa dipenuhi namun tantangan-tantangan yang baru sering memerlukan tambahan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, diperlukan sumber daya lain sebagai pendukung untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sumber daya manusia yang ada sehingga tugas dan fungsi yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tools yang mampu mendukung pelaksanaan pekerjaanpekerjaan yang dilakukan dalam melaksanakan PPU adalah dukungan aplikasi/teknologi informasi. Duplikasi pengadministrasian data dalam pelaksanaan pemantauan pengendalian intern tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, setiap tahapan dalam PPU memerlukan perangkat pemantauan dan laporan yang diperlukan. Mulai dari tabel rancangan pengendalian utama (TRP), tabel pemantauan pengendalian utama (TPPU), daftar uji pengendalian utama (DUPU), laporan pemantauan pengendalian utama 14 | auditoria 2015

(LHPPU), laporan akhir triwulanan (LAT), dan seterusnya. Perangkat pemantauan dan laporan tersebut memerlukan data yang sering beririsan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, data pengendalian utama yang ada dalam TRP akan digunakan juga dalam TPPU. Contoh berikutnya, cara pengujian dalam TPPU akan digunakan dalam DUPU. Contoh lain, datadata yang ada dalam DUPU akan digunakan dan diringkas dalam LHPPU. Tanpa adanya aplikasi/teknologi informasi yang mendukung proses tersebut maka duplikasi pengadministrasian data tak dapat dihindari. Kita harus mengulang penulisan data pengendalian utama yang ada dalam TRP pada saat kita membuat TPPU. Kita

harus mengulang penulisan cara pengujian yang sudah kita tulis pada saat TPPU pada saat kita membuat DUPU. Dan kita harus mengumpulkan DUPU, menghitung dan menjumlah angka-angka yang terdapat dalam DUPU pada saat membuat LHPPU. Dan kita harus mengumpulkan LHPPU, menghitung dan menjumlah angka-angka yang terdapat dalam LHPPU pada saat kita membuat LAT. Apalagi masih ada laporan akhir triwulanan pada tingkat kantor wilayah (LATW) yang merupakan ringkasan dari seluruh LAT kantor-kantor pelayanan di bawahnya, dan juga laporan akhir triwulanan pada tingkat kantor pusat yang merupakan ringkasan dari seluruh LATW kantor-kantor wilayah di bawahnya.

tersebut dapat dihilangkan. Sebagai contoh, data pengendalian utama yang ada dalam TRP dengan otomatis akan muncul dalam TPPU, data cara pengujian yang kita tulis pada saat membuat TPPU akan otomatis muncul dalam DUPU, dan angka-angka yang dikumpulkan dalam LHPPU akan otomatis dijumlahkan ke dalam LAT, dan seterusnya. Letak geografis kantor-kantor yang tersebar di seluruh Indonesia yang luas membuat pengiriman data/laporan memerlukan waktu sehingga berisiko informasi yang dikirimkan tersebut tidak tepat waktu sehingga mengurangi kualitas informasi tersebut. Apalagi pengiriman data/laporan tersebut secara manual tanpa didukung dengan pengiriman softcopy melalui intranet ataupun internet. Ditambah lagi laporan tersebut berjenjang dari kantor pelayanan ke kantor wilayah, baru kemudian dilaporkan ke kantor pusat. Dengan adanya aplikasi/teknologi informasi maka proses pengiriman data/laporan tersebut dapat dipercepat sehingga meningkatkan kualitas informasi baik dari sisi ketepatan waktu maupun keandalannya. Proses pemantauan pengendalian intern yang terdiri dari banyak tahapan memerlukan administrasi yang memerlukan pengarsipan yang memerlukan tempat penyimpanan berkas. Dengan adanya aplikasi/teknologi informasi maka pengarsipan dilakukan di server komputer sehingga menghilangkan kebutuhan tempat penyimpanan berkas. tahun 2015.

Implementasi dan Target DUTA UKI DUTA UKI telah dikembangkan bersama oleh Inspektorat Jenderal (Inspektorat VII dan Bagian Sistem Informasi Pengawasan Sekretariat ITJEN) serta Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sejak tahun 2014. Tim ini berhasil mengembangkan Modul PPU yang direncanakan mulai diimplementasikan pada tahun 2015 dengan target:

Referensi: 1.

KMK No 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan

2. KMK No. 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Penyesuaian dan entry perangkat pemantauan ke aplikasi oleh UKI-E1 paling lambat akhir triwulan II tahun 2015; 2. Piloting implementasi aplikasi UKI-E1 dan UKI-W tertentu yang dipilih beserta seluruh UKI-P di bawahnya pada triwulan III

Dengan adanya aplikasi/teknologi informasi, maka duplikasi pengadministrasian data vol. VII no. 41 |

15

Auditama tila - tila yan digunaka dala submen menggunaka tila tekn yan lebi familiar untu pegawa UKI.

Gambaran Umum Menu Aplikasi DUTA UKI

MENILIK MENU APLIKASI DUTA UKI Salah satu kelebihan aplikasi DUTA UKI adalah dalam hal pelaporan. Pengguna tidak perlu lagi kesulitan mengkompilasi hasil pemantauannya, misalnya dalam menyusun Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU). Penulis Muhamad Anis, Auditor Pelaksana Inspektorat VII

A

plikasi Dukungan Teknis Administrasi Unit Kepatuhan Internal atau biasa disebut DUTA UKI merupakan aplikasi berbasis web yang ditunggu-tunggu oleh para pegawai UKI di Kementerian Keuangan. Bagaimana tidak, proses pemantauan yang banyak menyita waktu dan cenderung berat diringkas dalam satu aplikasi buatan Pusintek, Bagian SIP dan juga Inspektorat VII ini. DUTA UKI telah mengakomodasi semua proses dalam pemantauan, mulai dari perencanaan dan penyusunan perangkat pemantauan, dokumentasi dan pelaksanaan pemantauan, sampai dengan penyusunan dan penyampaian laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

16 | auditoria 2015

Menggunakan akun e-performance Seperti aplikasi lain pada umumnya, setiap pengguna DUTA UKI memerlukan suatu akun agar dapat menggunakan aplikasi tersebut. Bedanya, pada DUTA UKI, pengguna baru dapat melakukan registrasi menggunakan akun e-performance (aplikasi penilaian kinerja yang digunakan seluruh pegawai Kementerian Keuangan) masingmasing sehingga tidak perlu membuat akun dan password baru lagi yang harus diingat baik-baik. gambar headline: tampilan Menu Dashboard DUTA UKI pada UKI Pelayanan

Setelah masuk ke aplikasi tersebut, pengguna akan langsung dihadapkan dengan menu dashboard dimana terdapat tampilan grafik Tingkat Kepatuhan Kegiatan. Menu dashboard juga menampilkan profil pengguna dan daftar dokumen pemantauan yang dapat diunduh. Menu dashboard merupakan menu home dari aplikasi ini. Selain itu, di pojok kanan atas, terdapat panel yang digunakan jika pengguna ingin merubah profil, memerlukan bantuan, atau keluar dari aplikasi. Panel ini akan selalu muncul di setiap menu aplikasi ini. Selain menu dashboard, menu pokok lain dari aplikasi DUTA UKI adalah menu PPU. Sebagian aktivitas utama pengguna ada di menu ini. Dari menu PPU ini, terdapat beberapa submenu yang sudah disusun berurutan sesuai dengan proses pemantauan yang dilakukan. Aplikasi ini dikhususkan penggunaannya untuk pegawai UKI, sehingga istilah-istilah yang digunakan dalam submenu tersebut pastilah istilahistilah teknis yang lebih familiar untuk pegawai UKI. Perlu diingat bahwa struktur UKI pada Eselon I yang tidak memiliki unit vertikal (Setjen, Itjen, BKF, DJP, DJPK, dan DJPPR) berbeda dengan Eselon I yang memiliki unit vertikal (DJP, DJBC, DJPb, DJKN, dan BPPK).

Pada Eselon I yang memiliki unit vertikal, UKI terbagi menjadi 3 level, yaitu UKI Eselon I untuk kantor pusat, UKI Wilayah untuk kantor wilayah, dan UKI Pelayanan untuk kantor pelayanan. Pengembangan aplikasi DUTA UKI telah memperhatikan hal tersebutsehingga submenu yang ditampilkan pun berbeda-beda disesuaikan dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing level UKI. Misalnya, tugas dan kewenangan untuk menyusun Tabel Rancangan Pengendalian (TRP) hanya ada pada UKI Eselon I sehingga menu rancangan TRP tidak ada pada UKI Wilayah dan UKI Pelayanan. UKI Wilayah dan UKI Pelayanan hanya dapat melihat rancangan tersebut tanpa bisa merubah atau menghapusnya. Perbedaan lain yaitu tidak adanya menu Daftar Referensi pada UKI Pelayanan.

Perencanaan Pemantauan Menggunakan DUTA UKI Tahap awal dari pemantauan yang dilakukan oleh UKI adalah perencanaan yang terdiri dari pemetaan rancangan pengendalian dan penyusunan perangkat pemantauan. Pemetaan rancangan pengendalian dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa unsur yang ada pada kegiatan yang akan dipantau dan menuangkannya dalam Tabel Rancangan Pengendalian (TRP). Unsur-unsur yang diidentifikasi misalnya pengendalian utama, output, dokumen pendukung, dan pihak-

foto scottramsey.co.uk

vol. VII no. 41 |

17

Auditama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Salah satu kelebihan aplikasi DUTA UKI adalah dalam hal pelaporan. Pengguna tidak perlu lagi merasa kesulitan dalam mengkompilasi hasil pemantauan yang telah dilakukan, misalnya dalam menyusun Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU). Melalui submenu LHPPU, hasil pemantauan telah dikompilasi

berdasarkan periode pelaporan yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu pula pada saat UKI Wilayah menyusun Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Wilayah (LATW) dan UKI Eselon I menyusun Laporan Akhir Triwulanan Tingkat Eselon I (LATE), data hasil pemantauan yang telah dilaporkan oleh UKI level dibawahnya akan

pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, TRP tersebut akan digunakan untuk menyusun perangkat pemantauan yang merupakan alat bantu bagi UKI dalam melaksanakan tugasnya. Perangkat pemantauan tersebut terdiri dari Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU), Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU) dan Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU). Pada menu rancangan TRP, UKI Eselon I menginput nama semua kegiatan yang akan dipantau kemudian menyusun TRP dari masing-masing kegiatan tersebut. Jika proses ini sudah selesai dilaksanakan, proses selanjutnya akan menjadi lebih mudah dan sederhana karena TRP ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan TPPU. Pada menu rancangan TPPU, pengguna hanya perlu menginput cara pengambilan sampel, nama atribut pengendalian, cara pengujian, dan frekuensi pengujian dari masing-masing pengendalian utama. Setelah TRP dan TPPU disusun, UKI Eselon I kemudian menyusun suatu template yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dipantau oleh masing-masing UKI melalui menu rancangan template. Perlu diperhatikan 18 | auditoria 2015

langsung tersaji. Aplikasi DUTA UKI juga telah mengakomodasi adanya reviu berjenjang. Laporan yang telah disusun hanya dapat dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait apabila telah dilakukan reviu oleh atasan. Laporan-laporan tersebut juga dapat dicetak atau disimpan dalam bentuk berkas excel.

bahwa penyusunan template ini didasarkan pada kesamaan kegiatan yang akan dipantau oleh UKI sehingga bisa saja antar UKI Pelayanan atau Wilayah memiliki template yang berbeda-beda. Template tersebut kemudian didistribusikan kepada setiap UKI yang akan menggunakannya.

Pelaksanaan dan Pelaporan Pemantauan Menggunakan DUTA UKI Pemantauan oleh UKI dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menguji atribut-atribut pengendalian utama yang langkahlangkahnya telah tertuang dalam TPPU dan dengan melakukan observasi atas pelaksanaan pengendalian. Pengujian atribut dilakukan dengan menggunakan DUPU, sedangkan hasil observasi dituangkan ke dalam TOPU. UKI dapat langsung menuangkan hasil pemantauannya pada Aplikasi DUTA UKI melalui menu DUPU dan TOPU kemudian secara otomatis aplikasi akan mengolah hasil pemantauan tersebut.

I did my LP2P earlier and found inner peace. Let’s submit LP2P before 30th April 2015 and take a load off your mind.

Helpdesk e-LP2P email [email protected] telepon (021) 3521863 fax (021) 3440907 ilustrasi fakih

liputankhusus Auditama

liputankhusus

S

ebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal turut berpartisipasi dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Salah satunya dengan peningkatan peran Itjen sebagai unit pengawasan internal, dimana peran dimaksud bukan hanya 'mengobati' dengan memberikan rekomendasi atas temuan hasil pengawasan, namun juga 'mencegah' terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kemenkeu. Sebagai bentuk peningkatan peran Inspektorat Jenderal selaku unit pengawasan internal, Menteri Keuangan mengamanatkan Inspektur Jenderal untuk mengelola LP2P beserta DHK atas Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pejabat struktural, pejabat fungsional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi, atau Pejabat/Pegawai lainnya yang tugasnya terkait dengan pelayanan publik yang ditetapkan oleh pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menyampaikan LP2P kepada Menteri Keuangan c.q. Inspektur Jenderal. Kewajiban atas pelaporan LP2P merupakan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1986 kepada seluruh ASN dengan kriteria yang diatur dalam keputusan dimaksud. Pelaporan LP2P yang disampaikan oleh para ASN terkesan hanya 'formalitas' semata. Hal ini lah yang menjadi perhatian Kemenkeu, dalam hal ini Inspektorat Jenderal untuk berbenah memanfaatkan informasi yang disampaikan pejabat/pegawai Kemenkeu dengan optimal. Pemanfaatan informasi ini digunakan melalui kegiatan eksaminasi dan kegiatan lain seperti pulbaket dan audit investigasi 20 | auditoria 2015

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit investigasi pada Inspektorat Bidang Investigasi. Sesuai dengan amanat KMK Nomor 7/KMK.09/2011, dalam membantu tugas pengelolaan LP2P, Inspektur Jenderal dibantu oleh Tim Pengelolaan LP2P yang ditunjuk langsung oleh Inspektur Jenderal. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Tim bekerja dibawah sumpah untuk menjaga integritas dan menjaga kerahasiaan atas data LP2P pejabat/pejabat Kemenkeu.

L I P U TA N K H U S U S

E-LP2P KEMENTERIAN KEUANGAN PIONIR PELAPORAN LP2P BERBASIS APLIKASI DENGAN SEMANGAT 3M MUDAH, MANFAAT, DAN MURAH

foto putu chandra

E-LP2P adalah inovasi yang memberikan dampak yang baik bagi organisasi. Organisasi tidak perlu menyediakan ruang penyimpanan yang besar untuk menyimpan berkas LP2P. Ruang yang semula dimanfaatkan 'hanya' untuk menyimpan berkas LP2P, kini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih besar manfaatnya.

‘‘

Pada tahun pertama pengelolaan LP2P, cukup banyak kendala yang dihadapi oleh Tim. Pertama, terkait dengan ruang penyimpanan yang terbatas di Itjen Kemenkeu. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya Itjen mengelola ± 37.000 LP2P Pejabat/Pegawai Kemenkeu dimana tiap pejabat/pegawai mengirimkan minimal 4 (empat) lembar dalam setiap pelaporannya. Dapat dibayangkan kapasitas ruang yang akan dihabiskan untuk menyimpan berkas LP2P tersebut. Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Atas berkas LP2P dimaksud, Tim harus berupaya keras untuk melakukan perekaman data untuk memudahkan dalam hal penyimpanan berkas dan kemudahan untuk kegiatan eksaminasi LP2P. Atas berbagai kendala tersebut, menjadi perhatian Tim untuk kemudian dilakukan perubahan proses bisnis penyampaian LP2P, namun tetap tidak menghilangkan pokok proses bisnis yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

APLIKASI E-LP2P, MEMBERIKAN SOLUSI DITENGAH KETERBATASAN Lalu perubahan proses bisnis penyampaian LP2P yang dilakukan Itjen? Itjen bekerjasama dengan Pusat Informasi dan vol. VII no. 41 |

21

liputankhusus Auditama

liputankhusus

Pengelolaan LP2P secara baik dapat digunakan sebagai upaya pencegahan (preventif) penyalahgunaan wewenang di llingkungan Kemenkeu. Dengan adanya upaya pencegahan tersebut, secara tidak langsung akan membangun citra positif Kemenkeu sebagai institusi yang memiliki 'nilai integritas' dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

‘‘

Teknologi Keuangan (Pusintek) Sekretariat Jenderal menginisiasi pembangunan aplikasi e-LP2P. Perubahan proses bisnis atas pengelolaan LP2P di lingkungan Kemenkeu diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.09/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.09/2011. Aplikasi e-LP2P merupakan aplikasi yang memberi kemudahan kepada pegawai dalam menyampaikan dan menyimpan berkas LP2P-nya. Dengan aplikasi e-LP2P pegawai pada suatu Satuan Kerja (Satker) dapat dengan mudah menyampaikan dan menyimpan data LP2P-nya. Selain itu, pegawai tersebut dapat pula mengingatkan teman satu kantornya yang belum menyampaikan LP2P melalui aplikasi eLP2P. E-LP2P adalah inovasi yang memberikan dampak yang baik bagi organisasi. Organisasi tidak perlu lagi menyediakan ruang penyimpanan yang besar untuk menyimpan berkas LP2P. Ruang yang semula dimanfaatkan 'hanya' untuk menyimpan berkas LP2P, kini dapat 22 | auditoria 2015

dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih besar manfaatnya seperti menjadi ruang kerja dan ruang rapat. Selain itu, organisasi juga tidak perlu lagi memanfaatkan SDM yang banyak dan waktu yang lama dalam mengelola berkas LP2P. Berbagai kemudahan juga ditawarkan melalui fitur-fitur dalam aplikasi e-LP2P. Kemudahan ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib LP2P dan Tim Pengelolaan LP2P. Wajib LP2P tidak perlu lagi mengeluarkan waktu dan biaya untuk mengirim berkas LP2P karena cukup menggunakan aplikasi yang diakses melalui jaringan internal pada alamat h p://lp2p.depkeu.go.id. Selain itu, Wajib LP2P dapat dengan mudah mengetahui data LP2P tahun sebelumnya. Sedangkan bagi Tim Pengelolaan LP2P, pemanfaatan aplikasi e-LP2P memberikan implikasi yang positif. Tim Pengelolaan LP2P dapat dengan mudah melaksanakan pemantauan kepatuhan dan juga kegiatan eksaminasi data LP2P yang disampaikan. Pengelolaan LP2P melalui aplikasi e-LP2P foto panji pradana

Kemenkeu ini terus menerus dilakukan perbaikan terutama dalam hal pengembangan aplikasi. Mungkin masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya perihal akses jaringan, dimana pemanfaatan aplikasi ini menggunakan akses jaringan internal Kemenkeu yang belum merata terutama untuk kantor-kantor yang sulit memperoleh akses jaringan internet. Namun atas permasalahan tersebut, Tim berupaya untuk memberikan solusi-solusi terbaik seperti terlebih dahulu mengakses VPN Kementerian Keuangan. Alternatif ini dinilai cukup membantu para Wajib LP2P pada unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) karena sebagian besar satker dari Eselon I tersebut yang berlokasi di daerah menggunakan jaringan internal Eselon I masing-masing. Selain itu, bagi Wajib LP2P yang tidak dapat menyampaikan LP2P melalui aplikasi eLP2P dapat mengirimkan berkas LP2P dalam bentuk fisik (kertas) dengan dilengkapi surat keterangan dari kepala kantor. Alternatif ini mampu memfasilitasi Pejabat/Pegawai yang memiliki

keterbatasan dalam mengoperasian komputer dan kesulitan mengakses internet di lingkungan kerjanya. Bagi para wajib LP2P yang mengalami berbagai kesulitan dalam pengisian LP2P, tidak perlu khawatir. Tim Pengelolaan LP2P menyediakan helpdesk LP2P yang dengan segera merespon dan membantu Wajib LP2P yang mengalami kesulitan dalam pengisian maupun akses jaringan intranet di lingkungan kerjanya. Selain itu, setiap tahunnya, Tim Pengelolaan LP2P aktif untuk menyelenggarakan asistensi LP2P pada kota atau wilayah satker Kemenkeu yang dinilai memiliki persentase tingkat kepatuhan penyampaian yang masih kurang baik. Sejauh ini, kegiatan asistensi LP2P mampu memberikan alternatif dini untuk mengatasi potensi hambatan yang muncul ketika Wajib LP2P melaksanakan pengisian data LP2P beserta kelengkapannya melalui aplikasi e-LP2P.

MANFAAT E-LP2P KEMENKEU DIRASAKAN OLEH STAKEHOLDER vol. VII no. 41 |

23

liputankhusus Auditama Banyak manfaat yang diperoleh dari penerapan penyampaian LP2P melalui aplikasi e-LP2P. Manfaat tersebut dirasakan mulai dari institusi, pemangku kepentingan, pengelola sampai dengan Wajib LP2P sebagai user aplikasi e-LP2P. Bagi institusi, pengelolaan LP2P secara baik dapat digunakan sebagai upaya pencegahan (preventif) penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara tidak langsung akan membangun citra positif Kementerian Keuangan sebagai institusi yang memiliki 'nilai integritas' dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

liputankhusus mencurigakan. Manfaat yang sangat besar dirasakan oleh Wajib LP2P sebagai user aplikasi e-LP2P. Berbagai kemudahan dirasakan oleh penguna aplikasi ini, baik kemudahan dalam pengisian data LP2P termasuk DHK, pengiriman data LP2P yang murah, mudah dan cepat, kemudahan akses jaringan sehingga dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, dan Wajib LP2P memperoleh tanda terima yang langsung dicetak melalui aplikasi e-LP2P.

Kemudahan yang didapatkan dari hasil pengembangan aplikasi e-LP2P menjadi tujuan utama. Pengembangan aplikasi eLP2P dilakukan sesuai arahan dan masukan dari stakeholder. Sejauh ini pengembangan aplikasi e-LP2P telah dilakukan melalui penambahan fitur yang cukup lengkap dan memudahkan penggunanya baik Wajib LP2P dalam melaksanakan pengisian dan pengiriman data LP2P maupun Tim Pengelolaan LP2P dalam monotoring tingkat kepatuhan penyampaian LP2P melalui aplikasi e-LP2P. Inisiatif berkelanjutan akan terus dilakukan oleh Tim Pengelolaan LP2P. Salah satunya dengan adanya rencana mengakomodir fitur aplikasi e-LP2P agar Wajib LP2P dapat

melengkapi file pendukung berupa file hasil alih media dokumen. Berbagai pembelajaran positif dapat dipetik dalam pengelolaan LP2P yang selama ini Itken laksanakan, seperti perwujudan nilai integritas ASN dalam melaksanakan kewajibannya menyampaikan LP2P dan mempertanggungjawabkan kebenaran LP2P yang telah disampaikan. Kemudahan yang ditawarkan aplikasi e-LP2P dalam pengelolaan LP2P dapat menjadi pembelajaran bagi ASN bahwa menjadi ASN berintegritas itu tidak sulit, cukup dengan menyampaikan LP2P dengan baik dan benar yang mudah dan cepat dapat dilakukan melalui aplikasi e-LP2P. (DIT)

‘‘ Manfaat yang sama juga dirasakan bagi para pemangku kepentingan. Salah satunya adalah Menteri Keuangan yang dapat dengan mudah melaksanakan monitoring atas laporan pajak-pajak pribadi dan harta kekayaan para Pejabat/Pegawai di kementeriannya. Pengelolaan LP2P melalui aplikasi e-LP2P memberikan kemudahan dalam penilaian kewajaran dan kebenaran data LP2P dan harta kekayaan yang disampaikan. Atas arahan Menteri Keuangan, penilaian kewajaran dan kebenaran melalui kegiatan eksaminasi akan ditidaklanjuti dengan kegiatan audit investigasi terhadap Pejabat/Pegawai yang diduga melaksanakan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dengan melaporkan harta kekayaan yang tidak wajar dan melakukan transaksi keuangan 24 | auditoria 2015

Bagi Tim Pengelolaan LP2P, efisiensi kerja dan optimalisasi sumber daya merupakan manfaat yang diperoleh dari penerapan aplikasi e-LP2P. Pengelolaan LP2P melalui aplikasi e-LP2P memberi kemudahan dalam pengelolaan data karena data secara otomatis telah tersaji dalam bentuk database. Selain itu, optimalisasi ruang yang dimiliki Inspektorat Jenderal dapat dilaksanakan karena ruang yang awalnya 'hanya' digunakan untuk menyimpan berkas fisik (kertas), kini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, misalnya ruang kerja pegawai dan ruang rapat. Aplikasi e-LP2P akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Wajib LP2P dalam penyampaian LP2P. Pengembangan aplikasi e-LP2P bertujuan agar tingkat kepatuhan penyampaian LP2P meningkat.

E-LP2P Kementerian Keuangan hadir sebagai pionir pengelolaan LP2P melalui aplikasi disaat Kementerian dan Lembaga Negara lain masih menggunakan media fisik (kertas) dalam menyampaikan LP2P pegawainya. Kesempatan seluas-luasnya diberikan bagi Kementerian dan Lembaga Negara lain yang ingin melaksanakan replikasi aplikasi e-LP2P untuk pengelolaan LP2P di lingkungannya guna mendukung implementasi reformasi birokrasi.

gambar: para peserta Sosialisasi LP2P di Surabaya

vol. VII no. 41 |

25

liputankhusus

4 TH C E R I T A

EMPAT TAHUN BERSAMA

LP2P

T

Tidak berhenti disitu saja, memasuki tahun kedua Itjen mencoba mengubah proses bisnis yang ada dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Itjen mengubah aplikasi dekstop menjadi aplikasi berbasis web, yaitu dengan menggunakan jaringan intranet. Dengan demikian tim eksaminasi dari IBI (Inspektorat Bidang Investigasi) dapat dengan mudah membandingkan data-data LP2P dengan LHKPN (Laporan Harta

Sebenarnya, jauh sebelum ada KMK 7/KMK.09/2011 dan perubahannya KMK 366/KMK.09/2012, Itjen sudah berencana untuk membuat aplikasi LP2P sebagai alat bantu wajib lapor. Biro Umum Sekretariat Jenderal pun saat itu sudah mempunyai aplikasi namun belum digunakan secara aktif. Dengan adanya Itjen sebagai penanggungjawab LP2P, maka mulailah dikembangkan aplikasi bekerja sama dengan Pusintek. Aplikasi yang pertama dibuat oleh Itjen bisa dibilang sama dengan yang sudah ada dari Pusintek, yaitu berupa dekstop. Perbedaannya, aplikasi terdahulu hanya ada daftar pajak sedangkan yang sudah dikembangkan hingga saat ini ditambahkan dengan adanya permintaan DHK (Daftar Harta Kekayaan).

tidak jauh-jauh dari kearsipan. Tim LP2P dalam melakukan penatausahaan tentu mengacu juga pada peraturan kearsipan, ketentuan dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Beberapa hal terkait arsip digital memang masih dalam pembuatan peraturan oleh ANRI ataupun Itjen sendriri. Meskipun begitu, sudah ada ketentuan dari Menteri Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) tentang bagaimana mendapatkan legalisasi arsip digital dalam proses sebagai bukti hukum. Secara database, LP2P bisa digunakan sebagai bukti petunjuk. Data LP2P akan menjadi bukti hukum apabila dilakukan verifikasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. LP2P sebagai bukti petunjuk awal yang tingkat validasinya itu dijaga dengan surat kuasa bermaterai. Namun dalam peraturan hanya tertuang bahwa Inspektorat Jenderal sebagai penerima data LP2P.

Berbicara tentang penatausahaan, pastinya

Sebuah kebanggaan bahwa aplikasi LP2P

26 | auditoria 2015

foto guindra

ahun 2011 muasalnya LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) hanyalah berbicara tentang penerimaan berkas fisik secara manual. Menerima berkas dari seluruh Indonesia, verifikasi, input dalam aplikasi dekstop lalu penyimpanan secara fisik. Bisa dibayangkan berapa banyak sumber daya manusia dan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang penatausahaan LP2P ini. Namun Itjen sudah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Responsif, akuntabel, dan harus bisa menyediakan data dalam waktu singkat.

Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dapat diperoleh dari website KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Kebijakan Sri Mulyani yang ingin menguatkan Inspektorat Jenderal dalam pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan,salah satunya dengan pengelolaan LP2P oleh Itjen yang merujuk KMK 7/KMK.09/2011. Wajib Lapor yang hingga kini mencapai 37.000 pelapor, diprediksi dalam jangka waktu 10 tahun mungkin gedung Juanda II ini hanya berisi berkas saja

yang berbasis web saat ini hanya ada di kementerian Keuangan yang dikelola oleh Itjen. Tentu awalnya Itjen melakukan sosialisasi tentang keberadaan, tata cara penggunaan, serta manfaat dari aplikasi itu sendiri ke seluruh Indonesia. Tujuannya satu, yaitu sebuah kemudahan dalam penyampaian LP2P masing-masing pegawai. Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah LP2P yang disampaikan. Tahun-tahun penuh tantangan tak terlupakan Menjalani sesuatu tanpa ada masalah, kendala, tantangan, apapun itu namanya bisa dibilang seperti sayur tanpa garam. Tantangan mampu membuat kita belajar, menemukan solusi terbaik dan mengaplikasikannya untuk hasil yang terbaik pula. Kendala yang dihadapi pun tak hanya berasal dari pihak luar tapi bisa jadi kendala terbesar muncul dari unit organisasi internal.

vol. VII no. 41 |

27

liputankhusus Auditama

1 2 3

Kanwil DJP Sumatera Utara II KPPBC Tipe Madya Pabean Tangerang Kanwil V DJKN Bandar Lampung

Menurut Tri Achmadi sebagai wakil ketua tim implementasi peningkatan penyampaian LP2P bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi selama ini. Terkadang pertanyaanpertanyaan yang disampaikan audience saat sosialisasi bisa menjadi kendala yang cukup berat. Kendala yang muncul dari segi landasan hukum. KMK7/KMK.09/2011 menyatakan bahwa wajib lapor diminta kesediaannya untuk menyampaikan DHK dalam rangka melakukan eksaminasi. Audience sosialisasi mempertanyakan 28 | auditoria 2015

liputankhusus landasan apa yang mendasari pelaporan DHK. Bisa dijawab, landasan KMK7/KMK.09/2011 adalah Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986. Nah, dipertanyakan lagi landasan atas Keppres tersebut. Inilah yang dijadikan celah bagi para pegawai yang enggan melaporkan daftar kekayaannya.

akses masuk ke e-LP2P. Beberapa dari mereka ada yang proaktif bertanya melalui email, cha ing, atau line telephone yang tersedia. Kerja sama dengan pengelola LP2P di eselon I masing-masing perlu ditingkatkan. Tim LP2P juga sudah mempunyai agenda terkait sosialisasi di tahun 2015 ini.

Kendala terbesar dalam penatausahaan LP2P saat ini adalah memberi pemahaman kepada stakeholder untuk melaksanakan wajib lapor LP2P yang berjumlah kurang lebih 37.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya pengisian LP2P melalui aplikasi ternyata mampu menurunkan tren yang tidak melaporkan LP2P dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menjadi 2%.

Data lonjakan harta bisa menjadi kendala dalam pengelolaan e-LP2P, seperti pembelian rumah, bisa jadi pembelian tersebut berasal dari utang. Itulah mengapa sebaiknya sebuah aset seperti rumah disebutkan berdasarkan harga perolehan dan harga jual. Selain itu suami isteri sebagai wajib lapor LP2P dan keduanya melaporkan. Padahal seharusnya cukup suami saja yang menjadi wajib lapor LP2P, isteri tidak perlu lagi melaporkan karena data-data isteri idealnya sudah masuk ke dalam data-data suami.

“Dalam menghadapi kendala tersebut, kita mengingat strategi marketing yang mengatakan bahwa, knows your customer, knows your stakeholder. Customer kita siapa sih? Mulai dari eselon I, pimpinan sampai kepada pegawai-pegawai yang wajib lapor.” Ungkap C.M. Susetya selaku ketua Tim Monitoring Kepatuhan atas Penyampaian LP2P secara Elektronik Pejabat/Pegawai Kemenkeu. Beliau menjelaskan kembali bahwa dari 37.000 pelapor pasti memiliki atasan atau bahkan ada beberapa memiliki bagian yang bertugas khusus mengkoordinir terkait LP2P. Selanjutnya, tim menentukan cara komunikasi dengan pihak yang mengkoordinir. Untuk meminimalisir kendala memang perlu dipikirkan strategi komunikasinya.Mengerti siapa customer kita juga membantu menangani beberapa kendala yang muncul. Salah satunya customer kita sebagai wajib lapor yang sedang ke luar negeri. Aplikasi e-LP2P yang hanya bisa diakses menggunakan jaringan internet Kemenkeu (intranet) ternyata membuat mereka kesusahan saat akan melakukan pelaopran. Sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan menggunakan VPN (Virtual Privat Network), namun karena keterbatasan foto humas itjen

1 2 3

GKN Bali GKN Manado GKN Jayapura

informasi yang mereka dapat, sehingga mereka tidak melakukan pelaporan. Wajib lapor yang sedang belajar di luar negeri menjadi penyumbang terbanyak untuk pegawai yang tidak melaporkan LP2P. Bahkan kadang hal sepele pun bisa menjadi kendala tidak tersampaikannya LP2P. Semisal wajib lapor yang lupa password, tidak meng-klik tombol send ketika selesai mengisi pada aplikasi, atau bahkan belum mempunyai email Depkeu yang sebagai

foto humas itjen

Tantangan internal juga mewarnai lika liku perjalanan tim Itjen bersapa LP2P. Keterbatasan sumber daya manusia dan saran yang ada di Pusintek juga menjadi tantangan terbesar dari tim. Pusintek yang belum memiliki dedicated system analys. Banyak hal yang sudah di diskusikan bersama dan telah mencapai kesepakatan tapi tidak tertuang karena aplikasi yang kurang memadai. Disinilah peran tim informasi Itjen berperan aktif sebagai system analys system analys. Segala requirment di catat secara rinci dan dilakukan pembagian tugas untuk penanganannya. Langkah ke depan untuk harapan lebih baik.. Mempunyai harapan akan selalu lebih baik dari apapun, dengan berharap kita akan berusaha mencapai sesuai dengan yang kita harapkan. Penyampaian LP2P dapat dikatakan semakin berkembang lebih baik. Hal ini terbukti dengan adanya permintaan untuk benchmarking terkait LP2P dari pihak vol. VII no. 41 |

29

liputankhusus Auditama

liputankhusus

‘‘

Pelaporan pada Menteri Keuangan, tidak cukup hanya masalah kepatuhan saja. Perlu juga disampaikan, sejauh mana dampak dari kepatuhan tersebut, apakah sudah sejalan dengan tingkat anti korupsi. SDM pengelola LP2P diharapkan bisa memberikan konstribusi terhadap PENURUNAN tingkat korupsi di Kemenkeu.

luar, terakhir kemarin adalah dari Pemda DKI Jakarta. Setiap eselon I masing-masing diharapkan selalu berperan untuk melaporkan LP2P ke Itjen, bukan hanya dari Itjen yang proaktif tetapi juga dari atasan masing-masing unit dapat memantau dan melakukan pengawasan. Rencana kerja tahun 2015 pun tak banyak perubahan dari rencana tahun lalu, salah satunya adalah sosialisasi. Sebenarnya pihak yang mempunyai data wajib lapor yang belum mengirim LP2P adalah eselon I yang bersangkutan, dan data tersebut disampaikan ke Itjen. Namun, pada kenyataannya saat ini sebaliknya, Itjen-lah yang mengirimkan data kepada unit eselon I terkait wajib laopr yang belum mengirin LP2P. Hal ini sedang Itjen upayakan bisa terakomodasi dalam aplikasi, sehingga masing-masing unit bisa memantau dari aplikasi. Tim PL2P akan melakukan asistensi pengisian LP2P, diutamakan unit-unit yang tahun sebelumnya memiliki tingkat kepatuhan rendah. Berdasarkan data tahun 2014, instansi dan daerah mana yang tingkat kepatuhannya rendah, itulah fokus dilakukannya asistensi. Semisal daerah Surabaya, tim akan mengundang instansiinstansi yang disana untuk mengirimkan perwakilannya sekitar 3-5 orang. Diharapkan perwakilan inilah yang bisa membantu pengisian LP2P di instansinya masingmasing. Inspektorat jenderal berencana untuk mengundang perwakilan eselon I sebelum mengirimkan surat permintaan daftar wajib LP2P masing-masing unit. Sosialisasi dan 30 | auditoria 2015

asistensi juga akan dilaksanakan selama tiga hari di beberapa kota sesuai data kepatuhan. Pembahasan mendalam akan difokuskan pada sebab utama keterlambatan penyampaian wajib LP2P; juga beberapa unit eselon yang masih mengirimkan berkas LP2P secara langsung. Namun frekuensi sosialisasi dan asistensi tahun ini tidak sebanyak tahuntahun sebelumnya, khususnya pada wilayah yang kepatuhannya belum tinggi. Dalam rapat koordinasi awal bersama tim LP2P Itjen, Susetya menyampaikan keinginannya untuk menekan tingkat ketidakpatuhan sampai 2%. Paling tidak memberikan keyakinan atau tolerance deviation rate tidak terlalu tinggi sehingga tingkat kepercayaan pimpinan terhadap LP2P semakin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu untuk mencapai target kita harus menggunakan strategi komunikasi berupa sosialisasi dan lainnya. Hal ini dipandang penting karena pelaporan pada Menteri Keuangan tidak cukup hanya masalah terkait kepatuhan saja. Perlu juga disampaikan sampai sejauh mana dampak kepatuhan tersebut, apakah sudah sejalan dengan tingkat anti korupsinya. Kalaupun LP2P dipandang sudah patuh hanya dengan mengirim tetapi tidak sejalan dengan tingkat korupsi, sama saja LP2P tidak memberikan manfaat secara jangka panjang. Besar harapan Itjen kepada SDM yang mengelola di masing-masing unit bisa memberikan konstribusi terhadap tingkat korupsi di Kementerian Keuangan. (EL/YOP/ZAH/KIN)

Sebuah kabar mengejutkan tersiar: LP2P memiliki saudara kembar. Saudara kembar itu perlu memperkenalkan diri.

L

HKASN namanya. Jika ditanya nama lengkap dia menyambung perkenalan dengan menyebut Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. Laporan ini adalah saudara dari LHKPN dan tentu saja LP2P. Secara sekilas, aplikasi ini bagai pinang dibelah dua dengan fitur DHK di aplikasi eLP2P. Aplikasi e-LP2P yang merekam data pajak dan harta kekayaan kita sekonyongkonyong memiliki kembaran dan kita telah menerima salam hangat perkenalannya. Berasal dari ibu yang berbeda dari LP2P maupun LHKPN, LKHASN merupakan produk Kemenpan RB yang tertuang dalam SE Menpan RB Nomor 1 Tahun 2015. Dilatarbelakangi oleh semangat pembangunan integritas serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, LHKASN mencoba menjadi secarik jawaban atas pendapat masyarakat mengenai PNS.

“LKHASN dibuat untuk melindungi PNS (dari kecurigaan masyarakat-red)” Ujar Didid Noordiatmoko, Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dalam sosialisasi di Mezanine pada tanggal 19 Maret yang lalu. Itjen sebagai APIP kembali menjadi pengelola dari laporan ini. Tidak sedikit suara sumbang mengapa begitu banyak pelaporan harta kekayaan yang wajib diisi oleh seorang PNS Kementerian Keuangan. Jika isinya mirip, mengapa harus ada demikian banyak kewajiban pengisian? Bagaimana sebenarnya posisi tiga bersaudara LP2P, LHKPN, dan LKHASN ini? Memang benar kalau ada yang menyebut DHK di aplikasi LP2P dan LHKASN tampak terlalu mirip. Oleh karena itu, sejak awal Tim Penatausahaan LP2P berpendapat bahwa kita

KEMBAR TIDAK IDENTIK: LP2P DAN LHKASN Penulis Nur Imroatun S., pelaksana bagian SIP

liputankhusus Auditama hanya memerlukan pembahasan dengan Kemenpan RB agar DHK di aplikasi LP2P dianggap sebagai LKHASN. Para anggota Tim LP2P yang kami temui mengungkapkan harapannya agar para wajib LP2P tidak perlu kembali mengisi isian di saudara kembarnya, LKHASN. Sementara “mengalah” agar wajib LHKASN tidak mengisi LP2P rasa-rasanya sulit terjadi.

“LKHASN dibuat untuk melindungi PNS (dari kecurigaan masyarakat-red)” Didid Noordiatmoko, Asdep Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

“Menurut saya LP2P dan DHK tidak dihapus, karena walaupun bisa saja meminta data dari pihak lain tetapi Itjen tetap butuh data yang dimiliki sendiri. Ada beberapa opsi yang direncanakan untuk LP2P dan LHKASN. Opsi pertama, hasil pengisian LP2P dicetak dan dijadikan dasar pengisian LHKASN. Opsi kedua, membuat aplikasi baru tetapi sepertinya tidak mungkin karena LHKASN ini sudah punya aplikasi baru bernama SiHarka. Opsi ketiga, menghubungkan antara DHK dan LHKASN agar tidak ada ada pengisian berulang-ulang karena sebenarnya isinya tidak jauh berbeda.” Ujar Delima F. Primadani, salah satu orang yang bergerak dalam pengembangan aplikasi e-LP2P. Mari menilik hal-hal yang membuat keduanya tidak disebut identik. Jika di LP2P harta kekayaan yang dilaporkan hanya harta kekayaan PNS ditambah kekayaan suami/istri maka di LHKASN dilaporkan harta PNS ditambah kekayaan suami/istri dan harta anak tanggungan. Perbedaan kedua terletak pada wajib lapor. LP2P mewajibkan pejabat struktural, pejabat fungsional, dan pegawai golongan III ke atas sedangkan LHKASN mewajibkan seluruh PNS yang tidak mengirimkan LHKPN untuk 32 | auditoria 2015

ragampengawasan mengirimkan laporan (untuk tahun ini diwajibkan untu pejabat Eselon III, IV, dan V). Selain itu LHKASN juga menanyakan jumlah pengeluaran tahunan kita—sesuatu yang tidak ada di aplikasi e-LP2P. Media penyampaiannya pun sedikit berbeda. Jika LP2P menggunakan aplikasi berbasis web (berkas fisik hanya bagi yang kesulitan mengirimkan melalui aplikasi dan disertai surat keterangan dari kepala kantor) maka LHKASN menggunakan pengisian formulir berformat microsoft excel atau menggunakan aplikasi (keduanya diperbolehkan). Perbedaan selanjutnya adalah LKHASN dikirimkan setiap terjadi mutasi atau promosi sedangkan LP2P dikirimkan setiap tahun pajak. Mengenai penghindaran pengisian berulangulang, Tim penatausahaan LP2P telah bulat satu suara. Sedang berlangsung proses negosiasi agar DHK di aplikasi LP2P bisa dianggap sebagai LKHASN. Tentunya dengan beberapa penyesuaian agar data DHK bisa juga mencangkup data-data yang hendak dilaporkan melalui LKHASN. Di lain sisi negosiasi masih berjalan, tahun ini wajib LKHASN tetap mengirimkan LHKASN. Para wajib LHKASN di Kemenkeu akan mengirimkan laporannya via email dengan formulir yang bisa diunduh di situs itjen.depkeu.go.id dan dikirim ke alamat email [email protected]. Email ini dibuat untuk menghindari keterlambatan akibat lamanya pengiriman via pos. Setelah pengiriman via email ini baru disusulkan pengiriman fisik. Tenggat pengiriman LKHASN sendiri adalah 3 bulan sejak kebijakan ditetapkan yang berarti harus dilaporkan maksimal pada 22 April 2014. Akan tetapi, Itjen membuat kebijakan internal bahwa LHKASN paling lambat dilaporkan tanggal 31 Mei 2015. (imz/mira/arfan)

PeranAudit Internal Terkait Risk Management Penulis Batara Situmorang

D

alam tulisan ini akan dibahas mengenai Risk Management dalam kaitannya dengan kegiatan audit internal. Berdasarkan hasil survei, Auditing Risk Management merupakan kegiatan audit internal yang mendapat porsi kedua setelah Auditing Governance, baik di sektor korporasi maupun pada organisasi pemerintah. Oleh karena itu, audit manajemen risiko merupakan satu hal yang penting yang perlu mendapat perhatian, khususnya bagi internal audit yang belum melakukan peran terkait dengan manajemen risiko.

Sebagai mana terdapat dalam standar 2120 The Institute of Internal Auditors (IIA), menyebutkan “The internal audit activity must evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of risk management process”. Adapun interpretasi dari standard 2120 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk dapat melakukan penilaian atas efektifitas proses suatu manajemen risiko yang ada dapat diperoleh dari penilaian dari hasil penilaian internal auditor terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

ilustrasi panji pradana

vol. VII no. 41 |

33

ragampengawasan - Bahwa tujuan organisasi didukung dan sejalan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. - Risiko-risiko yang signifikan sudah atau telah ditetapkan dengan tepat. - Respons terhadap risiko telah dilakukan dengan tepat dan sejalan dengan selera risiko organisasi. - Informasi risiko yang relevan telah dapat diidentifikasi dan telah dikomunikasikan dengan segera kesemua lapisan organisasi, serta memastikan staff, manajemen dan direksi untuk mejalankan tanggungjawabnya masingmasing. Lebih lanjut IIA berpendapat bahwa kegitan internal audit harus mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi terkait dengan ketatalaksanaan organisasi (governance), serta sistem informasi yang terkait dengan keandalan dan integritas informasi keuangan maupun kegiatan operasional. Evaluasi juga perlu dilakukan memperoleh informasi terkait dengan efektifitas dan efisiensi dari suatu kegiatan, pengamanan

Giving assurance on risk management process

Giving assurance that risks are correctly evaluated

Evaluating the reporting of key risks

Evaluating risks management process

Reviewing the management of key risk

Gambar 1 Core Internal Audit Role Sumber : IIA UK

34 | auditoria 2015

ragampengawasan aktiva, serta ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut internal audit juga harus mengevaluasi potensi terjadinya fraud maupun terkait dengan bagaimana organisasi menagani risiko fraud. Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi utama internal audit adalah fungsi assurance. Oleh karena itu menjadi penting untuk memahami batasan-batasan peran internal audit agar pelaksana peran internal audit tersebut dapat berjalan secara efektif. Adapun batasan peran internal audit terkait dengan manajemen risiko adalah sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. BATASAN PERAN AUDIT INTERNAL Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dengan manajemen risiko, perlu adanya pemahaman mengenai batasan kewenangan internal audit terkait dengan manajemen risiko pada suatu organisasi. Berdasarkan IIA UK, kewenangan internal audit dikelompok ke dalam apa yang menjadi tugas utama internal audit, yang boleh dilakukan dengan tindakan pengamanan dan yang seharusnya tidak dilakukan oleh internal audit dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Peran utama atau Core Internal Audit Role adalah fungsi assurance, fungsi evaluasi dan fungsi review sebagaimana terdapat pada Gambar. 1. Internal audit perlu memahami dengan benar akan peranannya, dengan demikian dapat dihindari adanya kemungkinan kesalahan dalam menentukan peran maupun prioritas peran. Dengan pemahaman akan peran ini, internal audit dapat menentukan arah peran kepada peran utama secara efektif. Terkait dengan pelaksanaan peran utama audit internal pertanyaan yang perlu dapat dijawab dengan benar adalah, apakah internal audit yang sudah sudah ambil bagian dalam

kegiatan manajemen risiko telah melakukan peran utama yang seharusnya dilakukan? Kesalahan menentukan peran sangat berpengaruh terhadap efektivitas internal audit untuk berkontribusi terhadap proses manajemen risiko. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh GAIN Flash Survey world-wide pada tahun 2009, prosentase audit internal yang telah melakukan fungsi utama audit internal adalah sebagai berikut: 65% telah melakukan fungsi evaluasi, 62% melakukan review atau identifiasi terhadap risiko yang mungkin timbul, serta 49% melakukan fungsi assurance. Dari hasil survei dimaksud menunjukkan adanya internal audit yang sudah melakukan kegiatan terkait dengan manajemen risiko, namun belum melakukan peran utamanya.

2 Peran berikutnya adalah apa yang disebut Legimate Internal Audit Roles with Safeguards, yaitu merupakan peran lain yang dapat dilakukan oleh internal audit dengan tindakan pengamanan. Peran ini terdiri dari peran fasilitasi, coaching, coordinating, championing, maintaning, championing, dan fungsi developing. Perlu dipahami bahwa peran ini adalah peran tambahan, oleh karena itu internal audit harus menghindari kegiatan yang ada dalam peran ini untuk tidak dijadikannya

sebagai kegiatan utama terkait dengan risk management. Sesuai dengan hasil survey seperti yang dijelaskan di atas, internal audit yang melakukan peran ini relatif rendah yaitu 29 % dari audit internal yang ada melakukan fungsi yaitu kegiatan consulting yang terkait dengan perbaikan proses risk manajemen. Pelaksanaan peran ini harus dilakukan dengan pengamanan berupa penerapan standar yang relevan, dengan tujuan untuk melindungi independensi dan objectifitas atas peran assurance yang merupakan peran utama audit internal. Secara jelasnya Legimate Internal Audit Roles with Safeguards dimaksud dapat terlihat sebagaimana dalam Gambar.2.

3 Roles internal audit should not undertake adalah peran yang seharusnya tidak dilakukan oleh internal audit. Bagi internal audit yang baru mengambil peran terkait dengan risk management dimungkinkan terjadi pemengambilan peran yang seharusnya menjadi peran manajemen oleh audit internal. Berdasarkan hasil survey GAIN Flah sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat audit internal yang melakukan kegiatan manajemen risiko yang bukan perannya yaitu 11% turut serta dalam menentukan selera resiko, 4% mengimplementasikan response manajemen risiko atas nama manajemen, dan 3%

Facilitating identification and evaluation of risk

Championing establishment of risk management

Coaching management in responding to risk

Maintaining and develoving risk management

Coordinating risks management activities

Consolidatied reporting on risk

Developing RM strategy for board approved

Gambar 2 Legitimate Internal Audit Role Sumber : IIA UK

vol. VII no. 41 |

35

ragampengawasan KESIMPULAN Tanggungjawab utama manajemen risiko itu berada pada manajemen. Peran utama dari internal audit terkait dengan risk manajemen dari suatu organisasi adalah menyediakan assurance bagi manajemen terkait dengan efektifitas suatu manajemen risiko. Diluar peran assurance, terdapat peran lain yang dapat

mengambil keputusan terkait respons risiko. Secara umum peran terkait dengam manajemen risiko yang tidak dapat diambil oleh audit internal adalah sebagaimana terdapat dalam Gambar. 3. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran utama Interna Audit adalah peran assurance, evaluasi dan review. Tanggungjawab manajemen risiko itu haruslah tetap pada manajemen, oleh karena itu tanggungjawab manajemen risiko tidak boleh diambil atau di bebankan pada audit internal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga indepensi dan objektivitas internal audit terhadap proses manajemen risiko, yang tanggungjawabnya ada pada manajemen. PELAKSANAAN AUDITING RISK MANAGEMENT Sejauh manakah pelaksanaan 36 | auditoria 2015

dikembangkan oleh internal audit seperti peran konsultasi, namun peran ini harus dilakukan dengan pengaman berupa penerapan standar yang relevan. Dengan adanya standar dimaksud maka akan melindungi independensi dan obyektifitas atas peran assurance yang diberikan, serta meningkatkan efektivitas

Giving assurance on risk management process

Giving assurance on risk management process

Giving assurance on risk management process

Giving assurance on risk management process

Giving assurance on risk management process

Giving assurance on risk management process

Gambar 3 Roles Internal Audit Should Not Undertake Sumber : IIA UK

audit internal. Audit internal perlu melakukan peran utamanya, dan tidak menjadikan peran tambahan menjadi peran utama, serta tidak mengambil yang bukan perannya sebagaimana terdapat pada audit internal yang dikemukan dalam hasil survei tersebut di atas.

Menerapkan Prinsip Audit Syariah di Itjen, Mungkinkah? Untuk menjembatani ekpsektasi stakeholder dengan potensi penyimpangan di bank syariah, diperlukan penerapan prinsip good governance, yang salah satunya dilakukan melalui auditing. Saat ini, audit syariah merupakan bidang yang juga tengah berkembang seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah.

auditing risk management oleh audit inernal saat ini? Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) pada tahun 2010 atas 13.500 auditor di 107 negara, diperoleh hasil mengenai kegiatan audit internal yang diharapkan akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan (2011 -2015), bahwa auditing risk management menduduki peringkat kedua atau 20,4% dari kegiatan audit internal yang ada, pada peringkat pertama adalah Corporate Governance Review ( 23%). Hal ini menunjukkan bahwa auditing risk management merupakan hal yang sangat penting dan menjadi concern dari Internal Audit secara umum. Oleh karena kegiatan atau auditing manajemen risiko sebagai core role audit internal terkait manajemen risiko perlu direncanakan dalam kegiatan intenal audit.

Penulis Analis Indriatun

S

aat ini, perbankan syariah merupakan industri keuangan yang tengah berkembang pesat. Beberapa negara di dunia, baik negara yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun yang bukan, telah menunjukkan komitmen dan usaha yang kuat dalam mengembangkan perbankan syariah. Dengan label “syariah” yang diembannya, bank syariah memiliki ekspektasi yang tinggi dari para stakeholder-nya. Di sisi lain, masih terdapat kemungkinan terjadi penyimpangan di bank syariah seperti halnya yang terjadi di bank konvensional, yang antara lain disebabkan oleh adanya potensi penyimpangan yang dilakukan oleh personalia.

AUDITING DALAM PERSPEKTIF ISLAM Auditing bukanlah sesuatu yang tidak diatur dalam Islam. Beberapa ayat mengenai auditing terdapat dalam Al Qur'an, di antaranya Q.S. Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (mendiktekan apa yang akan ditulis), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mengimlakan sendiri, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki (di antara kamu). Jika tidak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan di antara saksi-saksi yang kamu ridhai, agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi vol. VII no. 41 |

37

ragampengawasan Perbandingan Sistem Pengendalian di Bank Syariah dan Kementerian Keuangan 2. Bank Syariah

Bank Syariah

Auditor Internal DPS

Auditor Syariah

Auditor Eksternal DSNM UI

OJK

KAP

itu enggan (memberi keterangan) apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. Harahap (2002) menyebutkan bahwa Q.S. Al Baqarah ayat 282 merupakan “ruh” dari auditing. Selain mengenai kewajiban menulis atau fungsi akuntansi, dari ayat tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diinginkan oleh syariah adalah kebenaran pencatatan, kejujuran, kebenaran informasi, dan keadilan. Fungsi persaksian 38 | auditoria 2015

Auditor Internal

Auditor Eksternal

UKI

BPKP

ITJEN

BPK

dalam konteks ayat tersebut sebenarnya sama dengan fungsi auditing, dimana seorang auditor adalah seorang saksi yang menyaksikan apakah informasi yang disajikan oleh pelaku muamalah itu disajikan dengan benar atau tidak.

PENDEKATAN PERUMUSAN AUDITING ISLAM Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), lembaga non-profit internasional yang independen, merumuskan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam melalui dua tahap pendekatan, yang oleh Harahap (2002) disebut sebagai proses rekonstruksi auditing konvensional menjadi auditing Islam sebagai berikut: 1.

Menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam dan ajarannya, kemudian menjadikan tujuan ini sebagai bahan pertimbangan dengan mengaitkannya dengan pemikiran akuntansi yang berlaku saat ini.

Memulai dari tujuan yang ditetapkan oleh teori akuntansi kapitalis, kemudian mengujinya menurut hukum syariah, menerima hal-hal yang konsisten dengan hukum syariah, dan menolak hal-hal yang bertentangan dengan hukum syariah.

SISTEM PENGENDALIAN BANK SYARIAH DAN KEMENTERIAN KEUANGAN Sebagai perwujudan dari konsep three lines of defense, bank syariah membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lini pertahanan kedua dan Internal Auditor Syariah sebagai lini pertahanan ketiga, sedangkan Kementerian Keuangan memiliki Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai lini pertahanan kedua dan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai lini pertahanan ketiga. Apabila dianalogikan, kondisi bank syariah relatif sama dengan Kementerian Keuangan dilihat dari fungsinya sebagai pengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Gambaran mengenai sistem pengendalian di kedua institusi tersebut dapat dilihat pada gambar.

SEKILAS MENGENAI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah menyebutkan pengertian DPS sebagai dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu: ex-ante auditing (mereviu keputusan dan kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan tujuan mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar psinsip-prinsip syariah); ex-post auditing (memeriksa laporan kegiatan dan laporan keuangan bank syariah dengan tujuan menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah); serta memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

SEKILAS MENGENAI UNIT KEPATUHAN INTERNAL (UKI) Ghufron (2014) menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.9/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK-152) merupakan wujud nyata terobosan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) vol. VII no. 41 |

39

ragampengawasan Nomor 60 tahun 2008 yang mewajibkan penerapan pengendalian intern oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Melalui KMK-152, Kementerian Keuangan mengamanatkan pembentukan satu unit khusus pada tiap jenjang satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan atas fungsi pengendalian intern. Meskipun pada awalnya unit dimaksud dilekatkan pada salah satu unit yang telah ada pada struktur organisasi existing, namun setahap demi setahap arah yang dituju adalah membentuk unit tersebut sebagai unit tersendiri pada struktur organisasi yang baru. Pembentukan unit semacam ini merupakan hal baru pada praktik organisasi publik, meskipun pada organisasi privat sudah banyak diterapkan. Latar belakang pembentukan UKI adalah berdasarkan pertimbangan akan begitu besarnya organisasi Kementerian Keuangan, baik ditinjau dari jumlah unit kerja maupun sebaran geografis, banyaknya variasi kegiatan yang dilakukan, dan kesadaran bahwa pengendalian internal tidak akan maksimal bila hanya mengandalkan

ragampengawasan pengawasan oleh Itjen. Oleh karena itu, dilakukanlah terobosan pembentukan UKI yang diharapkan dapat menjadi unit terdekat dalam manajemen untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern tanpa harus menunggu pelaksanaan pengawasan oleh auditor intern. Pemantauan oleh UKI juga akan mendorong penyelesaian masalah secara lebih cepat dan terbuka karena UKI merupakan bagian dari manajemen unit kerja.

MENGENAL INTERNAL AUDIT SYARIAH Audit syariah adalah pemeriksaan kepatuhan suatu lembaga keuangan Islam terhadap syariah, dalam semua kegiatannya, khususnya laporan keuangan dan komponen operasional lain dari lembaga keuangan Islam yang memiliki risiko kepatuhan termasuk namun tidak terbatas pada produk, teknologi yang mendukung operasi, proses operasional, orang-orang yang terlibat dalam area utama risiko, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur dan aktivitas lain yang membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Haniffa, 2010; Sultan, 2007). Audit syariah harus memastikan bahwa lembaga keuangan Islam memiliki sistem pengendalian intern yang baik dan efektif untuk mematuhi syariah (ISRA 2011, p.811). Terdapat beberapa lingkup audit syariah, yang meliputi audit laporan keuangan, audit operasional, audit struktur dan

karyawan, dan akhirnya audit teknologi informasi (Sultan, 2007). Dalam konteks bank syariah, audit syariah berfungsi untuk menilai kembali fatwa yang telah dinyatakan oleh DPS bahwa produk dan prosedur bank syariah telah sesuai dengan syariah. Berdasarkan konsep three lines of defense, dapat kita lihat peran DPS sebagai lini pertahanan kedua dan auditor syariah sebagai lini pertahanan ketiga dari sistem pengendalian bank syariah, di samping manajemen operasional sebagai lini pertahanan pertama.

INTERNAL AUDITOR SYARIAH VS INSPEKTORAT JENDERAL Dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa internal auditor syariah dan Itjen sebagai unit pengawasan internal dari organisasi memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan. Berikut ini adalah beberapa persamaan yang telah penulis identifikasi dari kedua unit tersebut: 1. Kedua unit bertugas menilai kesesuaian organisasi dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu hukum syariah pada bank syariah, serta standar akuntansi, hukum, dan peraturan perundangan pada Kementerian Keuangan. 2. Kedua unit merupakan unit pengawasan internal sebagai perwujudan dari konsep three lines of defense, yang bertugas menciptakan good governance bagi organisasi.Good governance mutlak diperlukan bagi bank syariah dan Kementerian Keuangan, terkait kewajiban mereka untuk menjaga kepercayaan (trust) dari masyarakat. Selain persamaan, terdapat beberapa hal yang membedakan internal auditor syariah dengan Itjen, yang menurut pendapat penulis dapat diadopsi oleh Itjen dalam

40 | auditoria 2015

foto www.danamon.co.id

rangka meningkatkan peran pengawasan internal yang dilakukan oleh Itjen sebagai berikut: I. Maqasid Syariah sebagai tujuan dari audit syariah. Audit syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan syariah Islam atau sering disebut sebagai Maqasid Syariah. Salah satu pendefinisian Maqasid Syariah yang populer di kalangan cendekiawan Muslim adalah yang dikemukakan oleh Imam Al Ghazali. Merujuk pada pemikiran Imam Ghazali, Chapra (2008) dalam tulisannya yang berjudul The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al Shariah menjelaskan bahwa Maqasid Syariah bertujuan untuk memelihara jiwa, memperkuat agama, memelihara akal, memelihara keturunan, serta meningkatkan dan mengembangkan harta manusia. Para cendekiawan Muslim telah sepakat bahwa pemenuhan terhadap kebutuhan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta manusia saling berkaitan. Tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan akan menghambat pemenuhan kebutuhan yang lain, yang pada akhirnya mengakibatkan tidak tercapainya tujuan syariah Islam. Dalam hal pemerataan kesejahteraan masyarakat belum tercapai, negara memiliki peranan penting untuk mewujudkannya. Keuangan publik seharusnya menjadi salah satu sarana perwujudan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat memenuhi tujuan syariah Islam. Di sinilah diharapkan auditor pemerintah sebagai pengawas keuangan publik juga turut berperan.

vol. VII no. 41 |

41

ragampengawasan

ragampengawasan untuk meningkatkan peran pengawasan internal oleh Itjen juga sebagai persiapan menghadapi industri keuangan syariah sektor publik karena bukan tidak mungkin, ke depan, auditor Itjen yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan syariah sektor publik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sama, baik dari sisi praktik auditing maupun ketentuan syariahnya.

II. Prinsip syariah sebagai landasan kode etika profesi auditor syariah. Dari perspektif Islam, kode etik harus didasarkan kepada ketentuan syariah dan keyakinan Islam yang bersifat fleksibel, permanen, dan universal. Dalam masyarakat yang memiliki nilai Islam, tentu saja etika profesi, pendidikan, standar akuntansi, serta aspek formal lainnya harus diwarnai oleh syariat Islam. Beberapa landasan Kode Etik Akuntan Muslim menurut Harahap (2002) adalah (1) Integritas; (2) Keikhlasan; (3) Ketakwaan; (4) Kebenaran dan bekerja secara sempurna; (5) Takut kepada Allah dalam setiap hal; dan (6) Manusia bertanggungjawab di hadapan Allah. Harahap juga menyebutkan bahwa audit syariah diharapkan dapat menjawab kelemahan kode etik yang berlandaskan rasionalisme. Pelaksanaan etika profesi yang didukung oleh keyakinan pada agama dianggap akan semakin memperkuat komitmen auditor dalam melaksanakan fungsi profesionalnya, sehingga dapat menekan berbagai pelanggaran etika yang dilakukan auditor yang merusak nama profesi dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

PROSPEK PENERAPAN PRINSIP AUDIT SYARIAH DI ITJEN DAN TANTANGANNYA

Tantangan yang kemungkinan dihadapi dalam upaya tersebut antara lain perlunya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai Itjen, dari level pimpinan hingga pelaksana, baik pegawai struktural maupun pegawai fungsional. Selain itu, masih diperlukan kajian yang komprehensif karena hal tersebut merupakan suatu konsep yang masih baru dalam sektor publik. Kualifikasi sumber daya manusia akan menjadi tantangan tersendiri karena pada audit syariah sektor privat pun sangat sulit menemukan auditor yang menguasai auditing dan hukum syariah dengan sama baiknya. mewujudkan Maqasid Syariah dan prinsip syariah Islam sebagai dasar perumusan kode etik auditor merupakan prinsip yang dapat diadopsi oleh Itjen dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Prinsip audit syariah tersebut bersifat universal, sama halnya seperti prinsip ekonomi syariah yang telah terbukti dapat diterapkan pada negara non Muslim.

Dewan Pengawas Syariah dan Unit Kepatuhan Internal serta Internal Auditor Syariah dan Inspektorat Jenderal merupakan dua pasang lembaga pengendalian internal yang dapat dikatakan serupa tapi tak sama. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki oleh Internal Auditor Syariah dengan Inspektorat Jenderal, penulis berpendapat bahwa prinsip audit syariah yang bertujuan

Dengan diadopsinya nilai-nilai agama sebagai landasan dalam menjalankan profesi, diharapkan tidak ada lagi keraguan bagi para auditor dalam menaati prinsipprinsip tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, auditor pun tidak dapat melakukan pembenaran atas penyimpangan yang dilakukan karena prinsip yang diadopsi dari nilai agama telah diyakini kebenarannya. Apabila prinsip

42 | auditoria 2015

foto mimbarhadits.wordpress.com

yang dijalankan adalah berlandaskan nilai rasionalisme dan materialisme, maka masih terdapat celah bagi auditor menggunakan kemampuan akalnya untuk menjustifikasi penyimpangan yang ia lakukan. Dengan semakin meningkatnya industri keuangan syariah, bukan tidak mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama industri tersebut akan masuk ke ranah keuangan publik. Salah satu bukti bahwa industri keuangan syariah telah mulai meluas ke ranah keuangan publik adalah adanya tren penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN / Sukuk) sebagai sumber pembiayaan Negara, yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Penulis berpendapat bahwa tujuan dan konsep audit syariah perlu untuk diperkenalkan kepada auditor Itjen, selain

Prinsip audit syariah bersifat universal, sama halnya seperti prinsip ekonomi syariah yang telah terbukti dapat diterapkan pada negara non Muslim.

vol. VII no. 41 |

43

resonansi

resonansi

S IBU BEKERJA? TAK PERLU KHAWATIR Cuti melahirkan telah usai? Oh..no! Inilah masa-masa paling galau yang dihadapi para ibu menjelang hari-hari terakhir libur cuti hendak usai. Berbagai perasaaan pun berkecamuk, mulai memikirkan bagaimana 'si kecil' selama ditinggal bekerja kembali dan siapa yang akan mengasuhnya. Pola pengasuhan anak memberikan pengaruh penting dalam perkembangan psikis anak nantinya. Jadi para ibu tidak boleh menganggap ini hal yang enteng. Ketika sang ibu kembali lagi beraktivitas di luar rumah, terdapat beberapa alternatif pengasuhan terhadap anak seperti menitipkan anak pada kakek nenek, diasuh oleh nanny atau baby si er, atau menitipkan anak pada daycare pilihan. Penulis Dianita Ilustrasi Ilafi 44 | auditoria 2015

etiap orang tua menginginkan buah hatinya menjadi anak yang pintar, aktif, dan sehat, baik secara fisik maupun mental. Orang tua, dalam hal ini ibu merupakan tokoh sentral yang akan mewujudkan hal itu. Mengapa demikian? Karena pada kondisi umum, sosok ibu lah

setiap informasi yang diterima akan memberikan dampak pada tumbuh kembangnya. Kondisi ini menjadikan pola pengasuhan pada masa ini memberikan pengaruh sangat penting bagi perkembangan kecerdasan anak, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.

kembali beraktivitas usai cuti melahirkan. Mereka merasa kondisi ini cukup sulit dan membutuhkan berbagai pertimbangan, mengingat usia emas merupakan waktu terbaik anak untuk mempelajari berbagai keterampilan dan pengetahuan yang akan membentuk kebiasaan yang kemudian akan berpengaruh pada masa kehidupan selanjutnya, dan memperoleh konsepkonsep dasar untuk memahami diri dan lingkungannya. Seringkali banyaknya pemberitaan negatif tentang penitipan anak menimbulkan rasa cemas. Namun, mau tidak mau, pada akhirnya orang tua harus menentukan pilihan yang dirasa paling baik untuk menitipkan si kecil—pada kakek nenek, baby si er, atau daycare—dengan pertimbangan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

KAKEK-NENEK, BAK DEWA PENOLONG!

yang membesarkan dan mendidik anak, bahkan juga berperan sebagai arsitek dalam keluarga, tentu dengan disertai peran penting sang ayah. Pada usia 0 – 5 tahun (golden age), anak mempunyai kemampuan menyerap informasi yang sangat tinggi dan

Sayangnya, kesempatan terbaik dalam mendampingi tumbuh kembang anak secara utuh tidak dapat dirasakan oleh semua ibu. Para ibu muda di Inspektorat Jenderal misalnya, harus rela menentukan alternatif pengasuhan buah hati mereka ketika harus

Ketika ibu harus kembali bekerja, opsi menitipkan anak kepada kakek-nenek dipilih oleh beberapa ibu di Inspektorat Jenderal. Berbagai hal melatarbelakanginya, terutama dari segi keamanan. Hal ini diungkapkan oleh Dita, pelaksana senior Bagian Umum dan Komunikasi Pengawasan yang menitipkan anaknya kepada orang tua sejak usia dua bulan. “Saya lebih percaya anak saya dengan kakek neneknya karena masih terlalu kecil untuk diasuh oleh orang lain,” jelasnya. Senada dengan Dita, Novita, pelaksana senior Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), mengaku dirinya lebih merasa aman ketika anak diasuh oleh kakek-neneknya langsung. Meskipun dirinya mempekerjakan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah, ia hanya ingin ART tersebut fokus dengan urusan rumah tangga. “Kalau saya tinggal kerja, lebih baik jadi anak kakek atau nenek daripada jadi anak ART,” candanya. Opsi pengasuhan anak oleh kakek-nenek vol. VII no. 41 |

45

resonansi

mungkin menjadi prioritas bagi beberapa wanita karir. Namun, satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kecenderungan karakter kakek-nenek yang selalu menuruti kemauan anak seringkali menjadi motif sang anak bersikap manja.

SOSIALISASI DINI DITAWARKAN PADA DAYCARE Beberapa ibu di Inspektorat Jenderal memilih untuk menitipkan anak mereka di penitipan anak (daycare), baik di daycare Kementerian Keuangan, maupun daycare komersil di lingkungan tempat tinggalnya. Alasan yang sering disampaikan terkait dengan pembelajaran lebih dini yang diberikan kepada anak, tingkat keamanan, kelengkapan fasilitas, sekaligus peran ibu yang tetap dapat mereka jalankan karena kemudahan mereka untuk menengok sang buah hati ketika waktu istirahat tiba.

46 | auditoria 2015

Secara umum, tiap daycare biasanya memberlakukan peraturan ketat terhadap orang-orang yang berkunjung atau menjemput si kecil. “Pengurus biasanya sudah mengenal baik masing-masing orang tua. Ketika saya harus pulang terlambat, saya tinggal menelpon pengurus daycare karena akan terlambat menjemput Aisya,” jelas Delima, pranata komputer Bagian Sistem Informasi Pengawasan yang menitipkan anaknya di daycare Kemenkeu. Alasan yang tidak kalah penting adalah metode pembelajaran yang diberikan kepada anak. Orang tua tidak perlu lagi khawatir karena pengurus yang ada di daycare formal biasanya sudah terlatih di bidang pendidikan anak usia dini. Para ibu yang menitipkan buah hatinya di daycare juga tidak perlu khawatir akan asupan gizi si kecil. Pihak daycare biasanya sudah menyiapkan menu lengkap untuk makan siang dan makanan selingan yang

tentunya terjamin kebersihannya. Namun, daycare biasanya akan melakukan pengawasan kelompok karena satu orang pengasuh biasanya mengasuh lebih dari satu orang anak. Selain itu, dikarenakan ketahanan anak yang masih belum matang, sering kali anak tertular sakit dari teman satu kelompok asuhnya. Penularan tidak hanya dapat terjadi pada anak dalam satu kelompok, namun juga antar usia, mengingat anak-anak berbagi tempat bermain dan mainan yang sama. Jadi bagi ibu yang menitipkan anak pada daycare perlu waspada akan hal ini terjadi, bisa saja anak kita tertular atau menulari rekannya.

Hal ini pun dialami oleh salah seorang ibu muda di Inspektorat Jenderal. Ia menuturkan bahwa banyak pertimbangan yang membuatnya memilih untuk memakai ART dirumah untuk membantu mengasuh sang anak. Alasan utamanya karena jarak rumah ke kantor sangat jauh, belum lagi kesehatan anak yang rentan apabila harus bepergian menggunakan transportasi umum. “Kalau di daycare kantor, takut anak sakit karena capek di jalan. Kalau di daycare dekat rumah sulit juga karena saya sampai rumah bisa jam 7 lebih. Kalau orangtua masih aktif kerja di Jawa jadi ga mungkin untuk nemenin disini,” jelasnya lagi. Pada awalnya, ia juga merasa cemas. Namun ia menjelaskan bahwa sebenarnya menitipkan anak pada pengasuh tidak selamanya pilihan yang kurang tepat, asal kita mengenal benar siapa pengasuh anak kita.

NANNY, HELP ME...

Kita sebagai orang tua harus jeli dan mengamati betul kepribadian dan kenyamanan anak selama kita beraktivitas diluar rumah. Pilih yang mana ya, diasuh oleh kakek nenek, dititipkan ke daycare, atau memakai tenaga baby si er saja? Dalam menentukan hal ini tidak ada jawaban yang benar atau pun salah karena situasi yang dihadapi para orang tua bisa berbeda-beda, tentunya banyak pertimbangan dibaliknya baik kepercayaan, keamanan, maupun biaya. Semangat ya para ibu... Jadilah inspirasi bagi anak Anda! (DIT)

Ketakutan tersendiri bagi para ibu ketika harus meninggalkan sang buah hari dirumah hanya dengan bantuan pengasuh (nanny). Kenapa demikian? Pengaruh psikologis bahwa nanny merupakan orang asing yang tiba-tiba ada di tengah keluarga dan kemudian memperoleh andil cukup besar membangun karakter anak, seringkali menjadi alasan. Namun, jika alternatif lain tidak mungkinkan, mau tidak mau alternatif untuk menitipkan anak pada asisten rumah tangga atau nanny harus dipilih.

vol. VII no. 41 |

47

sudutkantor

S

ebuah lantai terbuka. Petang ini, saya dan beberapa rekan seruangan,

menjelajahi tempat tertinggi di Gedung Djuanda II. Rooftop... “Pemandangan yang indah”, orang-orang bilang.“Ooh, bisa untuk bersantai dan merenung”, dalam bayangan kami. Ting. Angka 20 terpampang di layar lift. Perjalanan dilanjutkan dengan tangga darurat. Rooftop...

Mesin dan pipa-pipa tembaga mendominasi pemandangan. Raksasa-raksasa asing menyapa kami. Tidak seperti yang kami bayangkan. Ada sebuah mesin raksasa seperti taman bermain dengan lintasan di sekeliling lantai. Ooh,ternyata itu adalah gondola yang dinaiki oleh para pekerja pembersih kaca gedung. Layaknya ular meliuk-liuk, pipa penyalur udara dan sebuah kipas besar terhubung untuk mendinginkan semua ruangan di bawah kami. Kami harus cekatan, melompat, menaiki tangga. Banyak benda ganjil membuat kami agak sedikit kikuk berjalan. Tembok sekeliling lantai lebih tinggi dari kami. Seorang rekan kerja saya dengan sigap naik ke atas lintasan gondola. Saya dan rekan lain mengikutinya dan “wowww” Akhirnya kami melihat sebuah bonus ... pendar matahari terbenam. Keindahan kota Jakarta yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu kota dan tak ketinggalan kilau emas dari Tugu Ikon Jakarta, Monas, menghiasi sore itu. Walaupun tidak layak untuk dikunjungi, tak ada salahnya sesekali mengintip keunikan rooftop ini.

SPEAK OUT foto putu chandra

Ilafi / Bag. Umum Why did I choose Itjen? Well, my reason was kind of shallow, actually. I choose Itjen because it only has one office in Jakarta (which means I don't have to worry about thrown out of Java), but it is still possible for us to travel all over Indonesia. Itjen was indeed on top of my options because the competition to get in here was really tight. My first impression was, "Hmm nice building. I could get used to this.", haha shallow, right? Lastly, I hope that I'll be able to get along with the working environment here, so I can give my best and may Itjen will be able to work in sync together, keep building the public trust.

Mungkin sekedar melihat Jakarta dari sudut lain ...

48 | auditoria 2015

foto guindra | zakky yoga

vol. VII no. 41 |

49

speakout

speakout

Anis / Inspektorat VII

Dzuha / Inspektorat I

Vita / Bag. PK

Riska / Bag. SDM

Yopita / Bag. Umum

Sisel / Bag. SDM

Pengen jadi auditor. Itjen juga kantornya cuma ada di pusat, deket dari rumah dan ga usah pusing lagi mikirin penempatan definitif dan mutasi antar daerah. Itjen itu keren. Anak baru udah bisa tampil di depan pak Menteri Keuangan. Pegawai Itjen juga baik-baik, ramah dan welcome banget sama kami, para calon pegawai baru. Semoga bisa selalu memberikan yang terbaik untuk Itjen, bisa bermanfaat untuk Itjen dan semakin betah di Itjen. Jaya selalu untuk Itjen!!!

Pada awalnya saya memang ingin ditempatkan di institusi yang kantornya hanya ada di Jakarta, agar penempatan maupun mutasi pegawai tidak sampai pelosok nusantara. Setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari keluarga, akhirnya saya menjatuhkan pilihan di Inspektorat Jenderal. Kesan pertama bekerja di Inspektorat Jenderal adalah banyak orang-orang pintar dan hebat yang bekerja di sini dan pekerjaan sebagai auditor memang memerlukan orang-orang seperti itu. Harapan saya, semoga di sini saya dapat lebih mengembangkan diri dan banyak belajar untuk menjadi seorang auditor yang handal.

Inspektorat Jenderal merupakan instansi pilihan pertama yang saya pilih. Salah satu pertimbangan saya, dibandingkan dengan yang lainnya Itjen tidak memiliki kantor vertikal, sehingga saya tidak perlu khawatir dimutasi ke daerah lain. Kesan pertama saya masuk Itjen, disini lingkungan kerjanya nyaman dengan pegawainya yang ramah dan profesional. Itjen juga memberi kesempatan yang lebar kepada pegawainya untuk mengembangkan diri dan menggali potensi. Harapan saya, disini saya dapat mengembangkan diri, bekerja sama yang baik dengan rekan kerja, dan turut berkontribusi dalam membangun Kementerian Keuangan ke arah yang lebih baik.

Alasan utama saya memilih Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pilihan pertama adalah karena keinginan saya menjadi seorang auditor setelah lulus dari STAN. Berbekal pengalaman pada saat kegiatan Praktek Studi Lapangan di BPK-RI, saya meyakini bahwa auditing akan menjadi passion saya nantinya. Harapan saya kedepannya, saya ingin menjadikan Inspektorat Jenderal sebagai kawah candradimuka untuk belajar menjadi auditor yang profesional, mencintai pekerjaan, dan belajar mensyukuri apapun penugasan yang diberikan sebagai bentuk peghargaan yang akan menambah pengalaman saya.

Completely thankful to lord, I got Inspektorat Jenderal. Basically, I love travelling-bet most people do love too-and hope its easier going somewhere from Jakarta. Second, I have high desire to continue my degree as soon as possible. Rumor said Itjen gives big support for it. Third, Audit! I worked in KAP for several months and thought I have a thing on auditing. It was so lovely that Inspectors and all employee here welcome us beyond expectations. They are so nice, friendly and humble. Besides, there were so many creative events which could build our togetherness. I wish I could continue my school then contribute more for Indonesia. :)

Ketika akan memilih instansi, kami dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk memilih 2 dari 11 instansi. Setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya saya memilih Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menurut saya sangat menarik dan menantang. Alasan saya memilih Itjen sebagai pilihan pertama karena keinginan untuk penempatan di pusat dan juga karena peran Itjen sebagai intansi yang strategis sebagai auditor internal di lingkungan Kemenkeu. Harapan saya setelah menjadi bagian dari Inspektorat Jenderal adalah totalitas dalam melayani, terus belajar, dan mengabdi untuk negeri.

50 | auditoria 2015

vol. VII no. 41 |

51

jalanjalan pemilik mengimpor langsung bukubuku dari negeri Paman Sam dan negeri Ratu Elizabeth. Books Semarang bisa saya katakan adalah toko buku rumahan dengan koleksi ribuan buku berbahasa asing. Lalu apa menariknya? 1 Pertama, murah. Coba anda

kunjungi TB Periplus yang acapkali ditemukan di berbagai bandar udara ternama di Indonesia maupun luar Indonesia, atau TB Kinokuniya yang salah satu gerainya ada di Mal Grand Indonesia. Kemudian, cek harganya, mereka membanderol buku setebal

sebelah pojok kanan atas seperti buku Bill Clinton misalnya seharga Rp135.000, ada lagi tempelan warna ungu, kuning, oranye, merah, dan hijau dengan selisih harga lebih murah Rp20.000,-. Jadi, mau buku Bill Cinton atau Oxford Dictionary atau ensiklopedia yang jauh lebih tebal selama tertempel stiker warna abuabu, ya harganya sama saja. Asik kan! 2 Kedua, pengalaman tersendiri.

Membaca bagi segelintir orang masih menjadi momok. Kalau membaca saja

KETEMU bill clinton di pinggir stasiun tawang

S

iapa sangka Minggu bulan Maret sore lalu, Bill Clinton bersandar di pinggir rel sambil melihat kesibukan lalu lintas kereta api double track Jakarta-Surabaya yang kata mantan bos KAI, Ignasius Jonan dapat memangkas waktu perjalanan KA hingga satu jam. Ya, Bill Clinton bersandar dengan ribuan buku lain berbahasa asli kelahiran Mr. Clinton di sebuah toko buku. Sssst… beberapa bukunya juga membahas affairnya sama Monica Lewinski.

Dari halaman depan ke belakang: 1. Sofa tua yang dikelilingi buku 2. Di setiap sudut toko berisi buku 3. Biografi My Life- Bill Clinton 4. Sudut seni di lantai 2 5. Laluan yang dipenuhi buku

Pada sesi ini saya ingin berbagi mengenai tempat yang bagi book enthusiast wajib dikunjungi, masih di

Kota Semarang. Kalau mendengar toko buku, pasti tebakannya ah paling-paling TB Gramedia, TB Gunung Agung, atau TB Toga Mas. Pernahkah Anda mendengar Toko Buku Books? Books adalah sebuah jaringan toko buku yang menjual buku-buku impor bekas dengan kualitas baik. Lina Dahara sang

52 | auditoria 2015

foto & narasi guindra

kurang lebih 150 halaman dengan harga sekurangnya Rp200.000, bahkan di Kinokuniya bisa lebih dari Rp250.000 selisih 50-100 ribu rupiah dengan Periplus. Di Books, buku paling mahal hanya Rp135.000 begitu juga Biografi My Life nya Bill Clinton setebal hampir 400 halaman. Yang menarik lagi, cara mereka memberi label harga adalah dengan kodifikasi warna. Buku yang diberi tempelan warna abu-abu di halaman muka

momok, apalagi datang ke toko buku, apalagi toko bukunya hanya menjual buku impor berbahasa asing. Duh, pusing rasanya. Sesekali tantanglah diri Anda untuk datang ke Books yang ada di Jalan Dorang No.7 Semarang. Jika Anda pengguna rutin KA Argo Muria atau KA lain yang berangkat sebelum petang menuju Jakarta, tengok ke jendela sebelah kanan tidak jauh setelah KA vol. VII no. 41 |

53

meninggalkan Stasiun Tawang terdapat bangunan Belanda bercat biru dengan plang BOOKS-Imported Books, itulah awalnya penulis menemukan lokasi tersebut. Lantas, apa lagi? Naiklah ke lantai dua toko dan sekejab Anda merasa ada di salah satu perpustakaan tua kecil yang dulunya didatangi meneer-meneer Belanda berkumis tebal sambil membawa kaca pembesar. Bagaimana tidak, ada sofa kuno untuk sekedar duduk membaca sekilas, lantai catur tua, angin-angin lengkung besi khas kolonial, dan yang menonjol adalah bentuk jendela yang Anda pasti tahu itu tidak dibuat di milennium ini. Tapi kalau Anda kesana, jangan bayangkan ada katalog lengkap dimana Anda dengan mudah bisa mencari buku kesukaan Anda. Tantangannya adalah, telusuri masing-masing rak dan temukan saja pengarang atau judul buku yang sudah familiar di telinga Anda. Rasanya seperti berburu harta karun! 54 | auditoria 2015

Bisa jadi jika beruntung, Anda akan menemukan novel karangan Fyodor Dostoevsky, penulis kenamaan Rusia berjudul Brothers Karamazov, atau Orhan Pamuk sang novelis asli Turki yang pernah mendapatkan Puli er Award untuk novelnya yang berjudul Istanbul. 3 Ketiga, alternatif oleh-oleh baru.

Sampailah saya pada poin ini, yang menurut saya kenapa tidak? Saya masih ingat waktu berumur tujuh tahun ada kolega yang membelikan saya buku belajar membaca berwarna, berkertas tebal, dan berbahasa asing. Begitu senangnya saya, padahal membaca pun belum lancar. Lalu saya ingat juga, menemukan buku berbahasa asing di perpustakaan sekolah yang akhirnya menjadi unik dan langka. Jadi, yuk terima tantangan membaca buku berbahasa asing dan menemukan Books. ilustrasi ilafi

vol. VII no. 41 |

55

hobitor

hobitor

R

Nostalgia Piringan Hitam

Penulis Putra Bekti | Foto Putu Chandra

indu yang sulit terobati adalah kerinduan akan masa lalu. Kerinduan yang membawa ingatan ke masa 'muda' dan 'tren' atau gaya hidup saat itu. Misalnya saat rindu masa muda di Tahun 70an, ingatan akan tertuju pada benda bernama 'piringan hitam'. Yaa.. piringan hitam, plat hitam besar dengan berat sekitar 90 – 200 gram dan berfungsi sebagai media perekam suara. Saat itu, piringan hitam dimanfaatkan artis-artis seperti Koes Bersaudara, Titiek Puspa, dan Lilies Suryani untuk merekam lagu mereka yang menjadi ‘hits’ saat itu. Sejarah panjang dilalui piringan hitam mulai dari diciptakan pada tahun 1926 sampai dengan sekarang. Berterimakasihlah para pecinta piringan hitam kepada Alexander Graham Bell, penemu yang telah menemukan 'media perekam suara' yang awalnya dibuat dari bahan kapas, kaca, karet dan plastik. Dari ketiga bahan tersebut yang paling terkenal adalah piringan hitam yang terbuat dari shellac, yaitu bahan kapas yang digunakan untuk membuat

kertas manila. Namun, karena mudah rusak, akhirnya piringan hitam menggunakan bahan yang lebih awet, yaitu plastik vinyl, sejenis dengan plastik polymer. Piringan hitam memiliki tiga ukuran, yaitu 78 rpm, 45 rpm, 33 1/3 rpm. Dalam 'menikmati' piringan hitam, kita tidak hanya dimanjakan suara yang terdengar lebih bagus dan media perekam suara yang tidak mudah rusak. Kita juga dapat 'menikmati' keindahan dari beraneka ragam art work pada cover piringan hitam yang kita koleksi. Dalam menikmati suara dari piringan hitam, dapat dilakukan melalui 'langkah-langkah' berikut : Ambil piringan hitam yang mau kita dengar, buka penutup turn table, taruh piringan hitam di atas turn table, jatuhkan jarumnya, nikmati lagu pada side A, balik piringan hitam, lalu nikmati lagu pada side B sampai selesai. Sensasi yang tidak bisa kita dapatkan apabila kita mendengarkan musik dari music player atau gadget lainnya. (BPG)

Dalam 'menikmati' piringan hitam, kita tidak hanya dimanjakan suara yang terdengar lebih bagus dan media perekam suara yang tidak mudah rusak. Kita juga dapat 'menikmati' keindahan dari beraneka ragam art work pada cover piringan hitam yang kita koleksi. 56 | auditoria 2015

vol. VII no. 41 |

57

Auditama

resensi

resensi

S

kepada Anda, bahwa untuk SUKSES dan KAYA itu tidaklah harus terlahir kaya, atau mempunyai modal besar, atau memiliki koneksi yang kuat, atau mempunyai waktu yang berlebihan.

ekuel Film action bertemakan balapan liar dan tarung jalanan, Fast Furious 7, siap menyapa moviegoers di seluruh dunia pada April 2015. Seperti yang dikutip laman Reuters, serial film yang menghasilkan lebih dari 2 Miliar US$ di box office seluruh dunia ini awalnya dijadwalkan untuk rilis pada bulan Juli 2014, namun mundur 9 bulan berkenaan dengan kematian tragis salah satu aktornya, Paul Walker (1973-2013). Film bercerita tentang Dominic Torreto (Dom) yang diperankan Vin Diesel (XXX, Chronicles of Riddick) bersama pasukannya, Brian O'Conner (Paul/Cody & Caleb Walker), Roman (Tyresse Gibson), Le y (Michele Rodriguez), Mia (Jordana Brewster), Tej (Ludacris) berangkat ke Tokyo karena mendapat kabar tentang kematian salah satu temannya, Han (Sung Kang). Adegan ini sebelumnya telah digambarkan di film Fast Furious : Tokyo Drift (2006) dan after credit film Fast 6 (2013).Di Tokyo, Mereka bertemu dan beradu kecepatan dengan raja drift setempat, Sean Boswell (Lucas Black), serta teman-teman Han. Dom dan pasukannya kemudian bekerja sama dengan mereka untuk melakukan balas dendam atas kematian Han yang dibunuh oleh Ian Shaw (Jason Statham). Sebaliknya, Ian Shaw juga berkeinginan 58 | auditoria 2015

Genre Produser Sutradara Cast Rilis

: : : :

Action, Action Thriller Justin Lin, Neal H.Moritz, Vin Diesel James Wan Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Ortiz, Jordana Brewster, Tony Jaa, dll. : April 2015

menghabisi tim Dom yang telah membunuh saudaranya, Owen Shaw (Luke Evans), di Fast & Furious edisi sebelumnya.Vin Diesel dan Neal H. Morri kembali berduet memproduseri Fast & Furious 7. Sudah sepantasnya Furious 7 menjadi salah satu The Most Anticipated Movie di tahun 2015 ini. Tidak ada alasan untuk pecinta film action di seluruh dunia melewatkan duel panas antara Vin Diesel dan Jason Statham lengkap dengan muscle & sport car-nya. Ride or die, huh? (ppp)

Penulis Penerbit ISBN

: Santo Vibby : Wealth & Grow Publishing : 978-602-19729-2-2

S

etelah sukses mencatat buku-buku Best Seller ditopik buku pasar modal, Santo Vibby menggebrak dengan buku terbarunya bertemakan Strategi Bisnis, ide dan motivasi untuk meraih kesuksesan NYATA berdasarkan perjalanan para pengusaha yang bergerak dari Angka NOL BESAR. Cukup muak sudah kita mendengar dan membaca kisah sukses para pengusaha dari luar Indonesia, Buku ini akan menunjukkan bahwa ANAK INDONESIA LEBIH TANGGUH! daripada orang luar. Perjalanan penuh ide inspirasi & motivasi ini akan menunjukkan bukti-bukti NYATA

Untuk mencapai sukses tentu saja tidak mudah, karena Anda juga harus menyikapi kegagalan dengan baik jika memang Anda menghadapi kegagalan. Untuk mencapai sukses kerap kali kita harus melewati kesalahan serta kegagalan dalam hidup. Banyak orang yang ingin sukses tapi sedikit sekali yang berani untuk menghadapi kegagalan. Untuk adilnya, buku ini akan menyajikan kisah-kisah NYATA para praktisipraktisi kesuksesan dalam dunia nyata sebenarnya, dimana terdapat kesulitan, perjuangan nangis darah dan bagaimana strategi, serta ide-ide yang diterapkan untuk mengklaim HAK SUKSES mereka. Kisah-kisah NYATA para ZeroPreneurs dalam buku ini akan mengalir dengan kupasan-kupasan Realita, Strategi, Keringat & Air Mata Darah, Keterbatasan Sukses Tanpa Alasan, bahkan Tanpa Mata, Tanpa Telinga, serta Kekuatan Sedekah, yang dapat Anda terapkan untuk dapat SUKSES juga dari Angka NOL BESAR! (nita)

ZeroPreneurs adalah sebutan untuk mewakili para entrepreneurs yang sukses berbisnis dari angka NOL BESAR, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang SUKSES yang low prole tanpa pernah Anda dengar sebelumnya. vol. VII no. 41 |

59

memori

Sebutkan sebanyak mungkin nama tokoh yang Anda kenal dan menangkan merchandise menarik dari auditoria Siapakah nama-nama yang ada di foto ini? Memorabilia ini diambil pada suatu siang 27 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1988. Bertempat di lapangan gedung A.A. Maramis, Jakarta Pusat. Saat foto ini diambil, sedang berlangsung kegiatan Tri Lomba Juang dalam rangka Hari Oeang yang diikuti oleh seluruh Eselon I Kementerian Keuangan. Tri Lomba Juang adalah perlombaan gabungan cabang atletik yang terdiri atas perlombaan jalan dan lari untuk pria dan wanita.

Pemenang Vol VI No. 40 1. Randy Baskoro

Bagaimana cara berpartisipasi? Kirimkan jawaban Anda melalui email: [email protected] Sertakan nama, unit, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Keputusan pemenang menjadi hak redaksi Auditoria. Hadiah dapat diambil di Subbag Komunikasi dan Tata Usaha Pengawasan Itjen.

Inspektorat VI

2. Wahyudin Sam Bagian Sumber Daya Manusia

3. Erditama Geri H. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Jawaban: Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah

60 | auditoria 2015

foto bapor itjen

ilustrasi pangeran berbaju putih

vol. VI no. 40 |

61