ISSN : BULETIN BPKP JAWA TIMUR

ISSN : 2089-4678

BULETIN BPKP JAWA TIMUR

EDISI 18 / OKTOBER 2013

DAFTA

Editorial

Organisasi Responsif dan Antisipatif Pembaca yang budiman, “Berani, Jujur , Hebat” kata-kata itu sudah tidak asing di telinga kita. Betul kata-kata itu adalah jargon dari Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK). Dalam pemberantasan korupsi KPK juga melakukan upaya pencegahan korupsi, di samping juga penindakan. Salah satu bentuk pencegahan korupsi yang dilakukan KPK adalah mengadakan kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan menggandeng BPKP Jatim. Fokus observasi dari Korsupgah yaitu Pemkot Surabaya, Kantor Imigrasi dan Kantor BPN dan beberapa SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Kata hebat pantas juga diberikan kepada PanItia Seleksi (Pansel) CPNS 2013, proses seleksi CPNS tahun 2013 sangat transparan. BPKP Jatim mendapat mandat dari Pansel untuk mengawal proses seleksi CPNS 2013 mulai dari proses pencetakan naskah soal LJK Umum di percetakan, penerimaan naskah soal berikut Lembar Jawaban Komputer (LJK) K2, Pelaksanaan Ujian, pemusnahan naskah soal dan pengiriman LJK. Dalam seleksi CPNS selain metode isian LJK secara manual, seleksi pendaftar umum di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo memakai metode bantuan computer atau “Computer Assisted Test/CAT”. Jika dibandingkan metode LJK, metode CAT dalam proses seleksi CPNS nampaknya lebih unggul, salah satunya yaitu hasil test langsung dapat diketahui seusai ujian. Dengan demikian peserta seleksi dapt mengetahui lebih dini hasil test tanpa peluang rekayasa. Metode CAT maupun isian LJK, BPKP Jatim turut berperan optimal melalui pengawasan secara langsung berkolaborasi dengan BKN, BKD, Kepolisian maupun Inspektorat. Upaya pengawasan tersebut untuk mendukung langkah-langkah hebat yang dilakukan Kementerian PAN dan RB. Semoga reformasi birokrasi yang digulirkan Pemerintah dapat mewujudkan Indonesia Bersih Tanpa Korupsi.

Ayo maju terus, wujudkan bangsa yang hebat bersama BPKP, khususnya BPKP Jatim. Salam Task2Pro…………………….

Redaksi Buletin Task2Pro menerima masukan, tulisan, saran dan kritikan demi perbaikan dan kemajuan Buletin Task2Pro

TASK2PRO EDISI 18 / OKTOBER 2013

6 Komitmen dan Upaya Pemkab Malang Meraih WTP 7 Pengembangan GCG Perum Jasa Tirta 1 8 Mencari Selamat dan Meraih WTP 10 Menuju LKPD Berbasis Akrual 12 Peningkatan Kapabilitas Melalui Workshop Forensik Komputer

Peningkatan Akhlak dan Etika 13 Bersilaturrahim dan Berbagi 14 Bersilaturrahim dan Saling Memaafkan

Efektivitas Kebijakan dan Kepemimpinan Visioner dan Inspiratif Komitmen Terhadap Ketepatan Waktu 18 Peringatan Proklamasi Kemerdekaan R.I Ke-68 19 Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Kebersamaan dan Kesejahteraan 20 Jumat Ceria By Bidang Akuntan Negara

Transparansi Organisasi 21 Sosialisasi Pengisian LHKPN

Kolom 24 Akuntan BPKP Jawa Timur Berstandar Internasional 27 Membangun Sistem Pengendalian Intern 29 Optimalisasi Aset BUMN 32 Rencana Bisnis Anggara Rumah Sakit BLUD 34 Pemberdayaan Peran dan Fungsi Internal Auditor 37 Rencana Bisnis Anggara Rumah Sakit BLUD 40 Pemberdayaan Peran dan Fungsi Internal Auditor

WARNA-WARNI 44 Humor Suroboyoan 45 Berita Mini

PENGELOLA Pembina: Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Narasumber: Para Kepala Bidang Kontributor: Seluruh Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Pemimpin Redaksi: Kabag Tata Usaha Redaktur Pelaksana : Kasubag Prolap Staf Redaksi: Asri Noerdjajanti, Sri Lestari D.V., Susan Prasetya, Krisna Hartanto Desain: Krisna Hartanto, M. Helmi Fotografi: Krisna Hartanto, Anton Karmawan Sirkulasi/Distribusi: Kasubag Umum, Sriyanto, Nurhadi Alamat Redaksi : Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 38, Sidoarjo Telp. 031-887036-2, Faks. 031-8670911 http://www.bpkp.go.id/jatim.bpkp E-mail: [email protected],

ISSN : 2089-4678

R ISI Buletin Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

KPK dan BPKP 4 Sinergi Mencegah Korupsi

IntegriTas, Komitmen, Kompetensi, Profesional Edisi 18 / Oktober 2013

15

Bersama BPKP Memerangi Korupsi

Penghargaan Role Model Peningkatan Efektivitas Kebijakan Serta Kepemimpinan Yang Visioner Dan Inspiratif dan

Perwakilan Kreatif

22 17

25 Penyempurnaan RUU AKPN

Visi :

Misi :

Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/ pemerintah

Memahami (Korupsi) Untuk Mencegah

Tujuan : 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 2. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/ pemerintah

4

Organisasi Responsif dan Antisipatif

Sinergi KPK dan BPKP Mencegah Korupsi

K

PK bekerja sama dengan Per-

pulu, seluruh Kepala SKPD di ling-

wakilan

Pengawasan

kungan Pemprov Jatim, Inspektur se

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jawa Timur, Kepala Instansi Vertikal,

Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah

Ketua MUI Jawa Timur, LSM, dan

Provinsi Jawa Timur menggelar Se-

beberapa universitas.

Badan

miloka Pencegahan Korupsi terkait

Sekdaprov Jatim Rasiyo, meng-

upaya pencegahan korupsi dengan

ungkapkan beberapa tindakan yang

mewujudkan tata kelola pemerin-

sudah

tahan yang baik di Jawa Timur, pen-

dalam mencegah dan memberantas

ingkatan pelayanan publik, pengel-

korupsi di lingkungannya, antara

olaan anggaran pendapatan daerah

lain; penataan kelembagaan dan or-

(APBD)

ketahanan

ganisasi pemerintahan daerah, pen-

pangan di Gedung Negara Grahadi,

ingkatan kualitas pelayanan publik,

Surabaya, Rabu (2/10).

misalnya pelayanan perijinan satu

dan

program

dilakukan

Pemprov

Jatim

Semiloka ini dihadiri Sekdaprov

atap, transparansi pengadaan barang

Jatim, Rasiyo, Penasehat KPK Suwar-

dan jasa melalui lelang secara elek-

sono, Direktur Pengawasan Badan

tronik dan lain-lain. Rasiyo juga

Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi

mengakui bahwa kegiatan koordinasi

dan

Deputi

supervisi pencegahan korupsi ini

Bambang

bermanfaat untuk lebih meningkat-

Utoyo, Walikota Surabaya Tri Risma-

kan pelayanan publik dan penge-

harini,

BPKP

lolaan APBD yang transparan dan

Provinsi Jawa Timur Hotman Napitu-

akuntabel. Untuk itu Pemprov Jatim

Perdagangan

Akuntan

Negara Kepala

pada BPKP

Perwakilan



berencana kegiatan

akan korsupgah

melanjutkan

Korsupgah

ini

yang

dengan

KPK-BPKP),

memaparkan

hasil

bekerja sama dengan Perwakilan

Korsupgah tersebut yaitu

BPKP Provinsi Jawa Timur.

pemantauan tindak lanjut

Direktur

Pengawasan

Badan

tahun 2012 dan hasil pelak-

Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi

sanaan Korsupgah tahun

dan

Deputi

2013. Sedangkan panelis

Akuntan Negara BPKP, Bambang

lainnya yaitu Walikota Su-

Utoyo, menyampaikan pentingnya

rabaya,

SPIP dalam pencegahan tindak pi-

Kepala Dinas Pendapatan

dana korupsi, Good Corporate Gov-

Pemprov Jatim, Kepala Di-

ernance, teori TARIF (Transparancy,

nas

Accountability, Responsibility, Inde-

Jatim, Kepala Kantor Imi-

pendent dan Fairness), dan Fraud

grasi I Khusus Surabaya,

Control Plan (FCP).

dan wakil dari Kantor Per-

Perdagangan

pada

Tri

Rismaharini,

Pertanian

Pemprov

Sedangkan Penasehat KPK, Su-

tanahan Surabaya II masing

warsono, menyatakan, dalam mem-

-masing menjelaskan se-

berantas korupsi, KPK juga melaku-

cara rinci action yang dilak-

kan upaya pencegahan korupsi, di

sanakan atas hasil Korsup-

samping upaya penindakan. Suwar-

gah tersebut. Setelah sesi

sono juga memaparkan beberapa

pemaparan dilakukan sesi

praktik-praktik sederhana yang sehat

tanya jawab, yaitu penanya dari Om-

dan anti korupsi di KPK, banyaknya

budsman Republik Indonesia Jawa

pengaduan masyarakat yang masuk

Timur dan Ketua MUI Jawa Timur.

ke KPK, dan survey integritas tahun

Setelah semiloka ini berakhir, Sek-

2012 terhadap pemerintah daerah,

daprov Jawa Timur, Rasiyo, mengajak

instansi vertikal dan instansi pusat. Di

Penasehat KPK, Suwarsono, Direktur

akhir sambutannya, Suwarsono men-

Pengawasan Badan Usaha Agrobis-

gajak pemerintah daerah dan in-

nis, Jasa Konstruksi dan Perdagan-

stansi vertikal di Jawa Timur agar

gan pada Deputi Akuntan Negara

tidak ragu-ragu untuk berkoordinasi

BPKP Bambang Utoyo, Kepala Per-

dengan KPK.

wakilan BPKP Provinsi Jawa Timur,

Pada semiloka ini dipaparkan ha-

Hotman

Napitupulu,

dan

Kepala

sil tindak lanjut kegiatan korsupgah

Kantor Imigrasi I Khusus Surabaya,

tahun 2012 dan hasil pengamatan

mengadakan jumpa pers dengan

tahun 2013 atas perubahan APBD,

para awak pers seputar hasil penga-

serta hasil pengamatan pada sektor

matan dari korsupgah.

ketahanan pangan dan sektor pendapatan di Jawa Timur. Semiloka dipandu oleh moderator dengan para panelis yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu (wakil dari Tim EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

5

6


P

emerintah Kabupaten Malang

sosialisasi, bimbingan teknis, asis-

tak mau ketinggalan dengan

tensi, pendampingan dan pengawa-

pemda lain dalam hal komitmen dan

san lainnya.

berupaya meraih Opini WTP. Komit-

Kepala

Perwakilan

BPKP

Jawa

men Pemerintah Kabupaten Malang

Timur, Hotman Napitupulu menga-

tersebut diwujudkan dengan melan-

presiasi keinginan Pemkab Malang

jutkan kerjasama dengan Perwakilan

untuk meraih Opini WTP. Namun

Badan Pengawasan Keuangan dan

Hotman menegaskan Opini WTP bisa

Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa

terwujud, asal ada komitmen Bupati

Timur.

dan jajarannya dengan mematuhi

Kelanjutan kerjasama antara Pe-

standar akuntansi, menjalankan SPIP,

merintah Kabupaten Malang dengan

dan

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

pengelolaan keuangan.

tersebut ditandai dengan penan-

mematuhi

Hotman

peraturan

menambahkan

terkait bahwa

Tahan demi mewujudkan lingkungan

datanganan Nota Kesepahaman ten-

BPKP saat ini, dengan paradigma

Kabupaten

tang

Manajemen

barunya, lebih menekankan fungsi

meningkatkan kualitas pengelolaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Ma-

dan peran preventif berupa konsul-

dan

lang, yang dilakukan oleh Bupati Ma-

tansi manajemen dan quality assur-

meraih Opini WTP, serta meningkat-

lang, H. Rendra Kresna, dan Kepala

ance, serta berupaya memberikan

nya kualitas pelayanan publik dan

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur,

suatu early warning system bagi para

kesejahteraan

Hotman Napitupulu, Senin (1/7).

stakeholder.

sebelum dilakukan penandatanga-

Pengembangan

Malang

pelaporan

yang

keuangan

masyarakat.

bersih, guna

Sesaat

Dengan kerjasama ini, Perwakilan

Bupati Malang, H. Rendra Kresna,

BPKP Provinsi Jawa Timur akan mela-

mengutarakan harapannya dari ker-

telah

kukan pembinaan kepada Pemkab

jasama ini, yakni terjadi transfer of

Pengelo-laan Keuangan dan Barang

Malang dalam rangka pengemban-

knowledge sehingga meningkatkan

Milik Daerah yang disampaikan oleh

gan

kualitas

Kabid APD BPKP Jawa Timur, Wasis

manajemen

kepemerintahan

guna meraih Opini WTP, melalui TASK2PRO EDISI 18 / OKTOBER 2013

Sumber

Daya

Manusia

dalam hal tata kelola kepemerin-

nan nota kesepahaman tersebut, dilangsungkan

Prabowo.

Sosialisasi


Pengembangan GCG Perum Jasa Tirta 1

P

erum Jasa Tirta 1, sebuah

nan nota kesepahaman itu dilakukan

BUMN yang bergerak teru-

secara sederhana dengan dihadiri 3

tama di bidang pengusahaan dan

Direksi Perum Jasa Tirta 1 di Ruang

BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman

pengelolaan sumber daya air, serta

Kerja

BPKP

Napitupulu, menyampaikan peng-

optimalisasi

sumber

Provinsi Jawa Timur, Rabu (25/9).

hargaan dan terima kasih atas keper-

daya perusahaan untuk menghasil-

Dari pihak Perum Jasa Tirta 1, Hari-

cayaan Perum Jasa Tirta 1 kepada

kan barang dan jasa, melanjutkan

anto, didampingi oleh Direktur Ad-

BPKP Jawa Timur dalam hal pengem-

lagi kerjasama dengan Perwakilan

ministrasi dan Keuangan, Didih Her-

bangan, penerapan, dan evaluasi

Badan Pengawasan Keuangan dan

nawan dan Direktur Pengembangan,

GCG di lingkungan Perum Jasa Tirta

Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa

Alfan Rianto. Sedangkan dari pihak

1. Selanjutnya, Hotman Napitupulu

Timur, khususnya dalam rangka im-

BPKP Jawa Timur, Hotman Napitu-

menyatakan BPKP Jawa Timur siap

plementasi tata kelola perusahaan

pulu, didampingi oleh Kepala Bidang

membantu Perum Jasa Tirta 1 dalam

yang baik (Good Corporate Govern-

Akuntan Negara BPKP Jawa Timur,

penerapan GCG dengan mengacu

ance/GCG). Perpanjangan kerjasama

Ichsan Riyandi, dan Pengendali Tek-

pada indikator/parameter assessmen

ini diadakan guna mengembangkan

nis BPKP Jawa Timur, Sutardi.

GCG sesuai dengan ketentuan yang

pemanfaatan

Kepala

Perwakilan

menghindari terjadinya kesalahan. Sedangkan

Kepala

Perwakilan

dan menerapkan, serta evaluasi GCG,

Pada kesempatan ini, Harianto,

berlaku dan best practices dalam kor-

yang meliputi infrastruktur GCG dan

menyatakan harapannya agar ker-

porasi. BPKP Jawa Timur juga siap

bidang pengawasan lainnya di ling-

jasama ini dapat lebih meningkatkan

melakukan reviu/audit terhadap pen-

kungan Perum Jasa Tirta 1.

tingkat kesehatan dan kinerja peru-

gadaan barang dan jasa yang cukup

Perpanjangan kerjasama kedua

sahaan, dan pada akhirnya memberi-

strategis di Perum Jasa Tirta 1 untuk

belah pihak ini ditandai dengan

kan layanan yang lebih baik kepada

memastikan proses bisnisnya sudah

penandatanganan nota kesepaha-

masyarakat dan pengguna. Selain

sesuai dengan ketentuan yang ber-

man oleh Direktur Utama Perum Jasa

itu, Harianto juga berharap adanya

laku dan menghindari fraud.

Tirta 1, Harianto, dan Kepala Per-

pendampingan atau reviu dari BPKP

wakilan BPKP Provinsi Jawa Timur,

Jawa Timur atas pengadaan barang

Hotman Napitupulu. Penandatanga-

dan jasa di Perum Jasa Tirta 1 untuk EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

7

8


Mencari Selamat dan

Meraih WTP

P

emerintah

Kabupaten

Pasu-

ruan berkomitmen untuk me-

wujudkan

Good

Governance

dan

Clean Government sehingga seluruh kegiatan

kepemerintahan

dapat

ingin memperoleh opini WTP atas Laporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah dari yang selama ini masih beropini WDP. “Selain mencari selamat, tentu kami semua berkomitmen

ingin

meraih

opini

WTP

dengan

meskipun susah. Untuk itulah kami

baik. Demikian disampaikan Bupati

sangat mengharapkan bantuan ker-

dipertanggungjawabkan

Pasuruan, H.M. Irsyad Yusuf, SE., MMA., dalam acara penandatanga-

jasama dari BPKP Jawa Timur untuk

tim BPKP Jawa Timur dapat mem-

mengawal kami dalam peningkatan

bantu proses yang segera direalisasi-

kualitas laporan keuangan”, ujar M.

kan di tahun 2014 yang akan datang.

nan kerjasama tentang tata kelola

Irsyad Yusuf. Selain dengan BPKP

pemerintahan

perusahaan

Jawa Timur, Pemkab Pasuruan juga

kerjasama tersebut, Kepala Perwaki-

daerah yang baik pada Pemerintah

sudah mengadakan kerjasama den-

lan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman

gan BPK RI Perwakilan Jawa Timur

Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, didam-

tentang e-audit. Yaitu bahwa setiap

pingi Kepala Bidang APD dan tim.

dan

Kabupaten Pasuruan antara Pemkab Pasuruan dan BPKP Jawa Timur, yang

Pada

acara

penandatanganan

tiga bulan Pemerintah Kabupaten

Hotman

dilaksanakan pada hari Kamis, 3 Ok-

Pasuruan harus meng-upload data

BPKP Jawa Timur berkomitmen un-

tober 2013 di ruang Untung Suropati

keuangan dan asset yang dapat

tuk mengawal maksud baik Bupati

kantor Bupati Pasuruan. Lebih lanjut

diakses oleh BPK RI yang terjaga

Pasuruan tersebut di atas, tetapi ten-

validitasnya. Irsyad Yusuf berharap

tunya harus didukung komitmen

M. Irsyad Yusuf, menyatakan sangat TASK2PRO EDISI 18 / OKTOBER 2013

Napitupulu

menyatakan


semua SKPD dalam mewujudkannya. Opini BPK-RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sejak tahun 2009 sampai 2012 yang selalu WDP. Sudah sewajarnya bila tahun ini, Pemkab Pasuruan menargetkan meraih WTP dengan mengkaji apa yang menjadi

penyebab BPK-RI

memberi opini WDP atas Laporan Keuangan

Pemerintah

Kabupaten

Pasuruan. Hotman mengaku telah mempelajari hasi audit BPK RI atas LKPD Pemerintah

Kabupaten

Pasuruan,

catatan pentingnya terletak pada permasalahan

pengelolaan

aktiva

tetap belum memadai. Dari besarnya aktiva tetap yang penyajiannya belum memadai ini, fisiknya tersebar di beberapa SKPD dan masuk dalam neraca SKPD untuk di kompilasi oleh DPKD masuk ke neraca Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai bagian laporan keuangan. “Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Perwakilan BPKP Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami berharap transfer pengetahuan dapat berjalan efektif”, ujar Hotman. Pada kesempatan itu, Hotman juga menyampaikan apresiasi atas terbitnya Perkada SPIP

yang

diikuti

pembentukan

Satuan Tugas SPIP dan penyusunan Pedoman Teknis SPIP. “Kami berharap agar penerapan SPIP dapat diwujudnyatakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan, sehingga mencari selamat dan meraih opini WTP dapat terealisasi”, demikian Hotman mengakhiri paparan.

EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

9

10


MENUJU LKPD

BERBASIS AKRUAL

S

esuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

“Kami berharap melalui sosialisasi sama

tupulu, Ak.,MBA,CFrA menyampaikan

2010, yang merupakan penyempur-

dengan BPKP Jawa Timur ini dapat

bahwa laporan keuangan pemerin-

naan dari Peraturan Pemerintah No-

diambil

sebesar-

tah daerah yang berbasis kas ini si-

mor 24 Tahun 2005, tentang Standar

besarnya dan kami sangat berterima

fatnya hanya sementara, karena pada

Akuntansi Pemerintahan, penyusu-

kasih kepada BPKP Jawa Timur yang

tahun 2014 harus berbasis akrual.

nan laporan keuangan yang selama

berkenan

Hotman Napitupulu berharap para

ini berbasis kas akan menjadi ber-

ini”, kata M. Nawi.

basis akrual pada 2014. Dalam upaya

yang

dilaksanakan

yang

memfasilitasi

peserta sosialisasi dapat menyerap ilmu dengan baik, sehingga dapat

mengantisipasi perubahan metode

sosialisasi ini adalah dapat disusun-

memahami metode accrual basis dan

tersebut,

Kabupaten

nya laporan keuangan dalam dua

dapat menyusun laporan keuangan

akan membentuk fo-

versi yaitu laporan berbasis kas dan

berbasis akrual pada tahun 2014.

kus grup untuk mengantisipasi pen-

laporan berbasis akrual, untuk dipe-

“Korporasi atau BUMN di Indone-

erapan accrual basis dan menjalin

lajari dimana letak perbedaannya.

sia telah lebih dulu menerapkan la-

kerjasama dengan BPKP Jawa Timur.

Sehingga pada tahun 2014 diharap-

poran keuangan berbasis akrual. Hal

Hal tersebut disampaikan Sekda

kan seluruh tenaga yang telah dilatih

ini diterapkan karena mereka harus

Kabupaten Probolinggo, H.M. Nawi,

ini bisa menyusun laporan keuangan

transparan dan akuntabel. Sekarang

SH.,M.Hum pada acara Sosialisasi

berbasis akrual.

tiba saatnya bagi pemerintah daerah

Probolinggo,

yang

sosialisasi dari

Pemerintah

Output

manfaat

bekerja

BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman Napi-

diharapkan

Penerapan Standar Akuntansi Pe-

Pada acara yang dihadiri oleh

merintahan Berbasis Akrual, bertem-

PPK, Bendahara dan Operator SIMDA

pat di Aula Sekretariat Daerah Kabu-

Keuangan seluruh SKPD Kabupaten

paten Probolinggo, 8 Oktober 2013.

Probolinggo ini, Kepala Perwakilan


menerapkan hal yang sama,” beber Hotman. Sesuai dengan amanat Undangundang

Nomor 17 Tahun 2003


bahwa

pemegang

pengelolaan

kekuasaan

keuangan

negara

adalah Presiden. Dengan sistem desentralisasi di Indonesia, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada kepala daerah, termasuk di Kabupaten Probolinggo ini kepada Bupati. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah, Bupati tidak mampu melaksanakan sendiri, maka disini peran Kepala SKPD selaku pejabat pengguna

anggaran

dan

pengguna

barang sangat penting untuk membantu

Bupati.

Bila

pelaksanaan

pengelolaan keuangan sampai dengan pelaporannya tidak sesuai, maka yang ikut bertanggung jawab adalah Kepala SKPD, karena SKPD adalah

dengan

ujung tombak dari sistem opera-

daerah.

pengelolaan

keuangan

sional di daerah. Demikian pula bila

“BPKP siap membantu. Namun

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

demikian keberhasilan meraih Opini

berharap meraih opini WTP atas la-

WTP, bergantung pada niat dan ko-

poran

yang

mitmen dari seluruh komponen di

berkepentingan juga adalah masing-

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

masing SKPD. Karena SKPD-lah yang

untuk memperbaikinya. Masih ada

mengelola keuangan dan asset yang

waktu beberapa bulan kedepan un-

dimiliki oleh pemerintah daerah.

tuk

keuangannya,

maka

bekerja

dengan

sungguh-

Jika dilihat dari hasil audit BPK

sungguh agar upaya mewujudkan

atas Laporan Keuangan Pemerintah

meraih Opini WTP tahun 2013 dapat

Kabupaten Probolinggo Tahun 2012,

dicapai,” pungkas Hotman.

yang memberikan Opini WDP, terdapat beberapa catatan yang harus mendapat perhatian. Dari catatan yang disampaikan oleh BPK, ada beberapa hal penting yang menjadi sebab mengapa BPK memberi catatan demikian, yaitu tentang pengelolaan asset yang belum sesuai SAP, belum

konsekuen

melaksanakan

SPIP dan belum sepenuhnya mentaati

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku yang terkait EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

11

12


Peningkatan Kapabilitas Melalui

Workshop Forensik Komputer

D

alam upaya peningkatan kapa-

Hotman Napitupulu, dalam sam-

bilitas SDM, Perwakilan BPKP

butannya menilai workshop ini bersi-

Provinsi Jawa Timur, berkoordinasi

fat khusus, sangat penting dan ber-

dengan Deputi Bidang Investigasi

manfaat. Untuk itu Hotman Napitu-

BPKP, menyelenggarakan Workshop

pulu berharap agar para peserta

Forensik

Workshop

workshop dapat menyerap ilmu ten-

Forensik Komputer ini diselenggara-

tang Forensik Komputer dengan se-

kan tanggal 3 dan 4 September

baik-baiknya. Hal ini terkait dengan

Setelah membuka secara resmi

2013, diikuti oleh 22 orang PFA

banyaknya permintaan bantuan au-

Workshop Forensik Komputer, Juliver

dengan

narasumber

dari

Satgas

dit dari para penyidik, baik dari Ke-

Sinaga menyerahkan secara simbolis

Forensik

Komputer

pada

Deputi

polisian maupun Kejaksaan kepada

satu set Buku Petunjuk Teknis Pen-

BPKP Jawa Timur.

gumpulan dan Evaluasi Bukti Do-

Komputer.

Bidang Investigasi BPKP. Pembukaan

workshop

dihadiri

Sedangkan Juliver Sinaga mene-

kumen Elektronik kepada Hotman

oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

kankan pentingnya SDM BPKP selalu

Napitupulu, sebagai tanda dimu-

Jawa Timur, Hotman Napitupulu,

mengikuti perkembangan teknologi

lainya pelaksanaan Workshop Foren-

Direktur Investigasi Hambatan Kelan-

dan Pimpinan BPKP berkomitmen

sik Komputer.

caran Pembangunan pada Deputi

untuk terus meningkatkan kapaibili-

Bidang Investigasi BPKP, Juliver Si-

tas SDM BPKP termasuk dalam hal

naga, Kepala Bidang Investigasi BPKP

Forensik Komputer yang berhubu-

Jawa Timur, Afrizi Hadi, dan Sugi-

ngan dengan pembuktian sebuah

harto. Kasubdit Investigasi BUMN

kasus di persidangan pada saat

pada Direktorat Investigasi BUMN

membantu pihak penyidik mengung-

dan BUMD, Deputi Bidang Investi-

kapkan kasus-kasus yang berindikasi

gasi BPKP.

tindak pidana korupsi.


Peningkatan Akhlak dan Etika

Bersilaturrahim dan

Berbagi

S

ilaturahmi dan berbagi meru-

membutuhkan

pakan kebutuhan bagi manu-

hari Senin 22 Juli 2013 di halaman

sia, karena pada dasarnya manusia

dilaksanakan

pada

Masjid Ar-Rahman.

adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ramadan merupakan momentum untuk meningkatkan

silaturahmi

antar

sesama, dan berbagi kepada anak yatim serta kaum duafa. Badan Amal Islam

Masjid

BPKP

Jawa

Ar-Rahman Timur

Kantor

mengadakan

kegiatan berbuka puasa bersama dan memberi santunan kepada anak yatim dan yang tidak mampu merupakan salah satu upaya untuk berbagi rejeki kepada mereka yang membutuhkan. Senyum yang teruntai dari raut wajah mereka seolah menjadi obat penyegar, betapa nikmat yang kita bagi sangat berarti untuk mereka. Menabur berkah dan berbagi kebahagiaan kepada yang EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

13

14

Peningkatan Akhlak dan Etika

Bersilaturrahim Dan

Saling Memaafkan U

sai mengikuti Upacara Bendera

Kepala BPKP, yakni ROLE MODEL

Peringatan Proklamasi Kemer-

PENINGKATAN EFEKTIVITAS KEBIJA-

dekaan R.I. Ke-68, Sabtu (17/8/2013),

KAN SERTA KEPEMIMPINAN YANG

seluruh pegawai BPKP Jawa Timur

VISIONER DAN DAN INSPIRATIF dan

bersilaturahim dan berhalal bil halal

PERWAKILAN

saling memaafkan bertempat di Aula

Hotman,

Perwakilan BPKP Jawa Timur, dengan

tersebut

tema “Dengan Semangat Kemer-

dukungan dan kerja keras seluruh

dekaan 17 Agustus 1945...Kita Pere-

pegawai BPKP Jawa Timur, yang

rat Silaturrahim...Untuk Meraih Ke-

saling bahu membahu menyelesai-

baikan dan Keberkahan”.

kan tugas dari pimpinan dan dibing-

Acara halal bil halal diawali den-

KREATIF.

perolehan tidak

Menurut

penghargaan terlepas

dari

kai dalam satu wadah synergi in har-

gan pembacaan ayat suci Al-Qur’an

mony.

dan dilanjutkan dengan sambutan

pegawai BPKP Jawa Timur untuk

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur,

terus mempererat silaturrahim dan

Hotman Napitupulu, yang menyam-

memperbaiki kekurangan-kekurang-

paikan pentingnya bersilaturrahim.

an yang masih ada.

Pada kesempatan itu, Hotman Napi-

Acara

Hotman mengajak seluruh

halal

tupulu juga menyampaikan kabar

dengan

yang

beramah tamah.

menggembirakan

keberhasilan

BPKP

mengenai

Jawa

Timur

meraih dua buah penghargaan dari TASK2PRO EDISI 18 / OKTOBER 2013

saling

bil

halal

diakhiri

bersalaman

dan

Efektivitas Kebijakan dan Kepemimpinan Visioner dan Inspiratif

Bersama BPKP Memerangi Korupsi

B

PKP

sebagai

bagian

dari

Aparat Pengawasan Internal

Timur,

Drs.

Hotman

MBA,CFrA,, di awal sambutannya

Pemerintah turut serta dalam upaya

mengungkapkan

mencegah

maraknya

dan

memberantas

Napitupulu,

tentang

praktik-praktik

masih korupsi

korupsi, baik secara edukatif, preven-

dan masih rendahnya Indeks Per-

tif maupun represif. Upaya represif

sepsi Korupsi (IPK) Indonesia yaitu

memberantas korupsi oleh BPKP di-

berada di peringkat 118 dari 178

lakukan melalui kerjasama dengan

negara dengan nilai IPK 3,2. Oleh

pihak penyidik. Upaya edukatif dan

karena itu, kegiatan sosialisasi se-

preventif juga dilakukan BPKP, salah

macam

satunya dengan melakukan sosiali-

strategis bagi upaya pencegahan

sasi, seperti yang dilakukan BPKP

dan pemberantasan tindak pidana

Jawa

menggelar

korupsi. Hotman Napitupulu juga

kegiatan Sosialisasi Program Anti

menyampaikan, menurut UU No. 31

Korupsi bekerja sama dengan Uni-

Tahun 1999 tentang Pemberantasan

versitas Jember, Selasa (17/9/2013),

Tindak

dengan

BPKP

dalam pasal 41 ayat 1 dan ayat 3,

Memerangi Korupsi”. Sosialisasi anti

masyarakat dapat berperan mem-

korupsi ini ditujukan kepada sekitar

bantu, bahkan mempunyai hak dan

1.200 mahasiswa baru Universitas

tanggung

Jember, yang memadati Gedung Su-

pencegahan

tarjo, Universitas Jember.

tindak

Timur,

Kepala

tema

yang

“Bersama

Perwakilan

BPKP

Jawa

ini

sangat

Pidana

Korupsi,

jawab, dan

pidana

penting

dan

dimana

upaya

sebagai bagian dari masyarakat juga

pemberantasan

mempunyai tanggung jawab dalam

dalam

korupsi.

Dengan

demikian, lanjut Hotman, mahasiswa

mencegah

dan

memberantas

korupsi. EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

15

16


Sedangkan

Rektor

Universitas

Jember, Drs. Moh. Hasan, MSc., PhD, berharap kegiatan sosialisasi anti korupsi ini dapat menjaga idealisme para

mahasiswa

baru

peserta

sosialisasi, yang masih memiliki idealisme yang tinggi, sehingga dapat terjaga idealismenya hingga kelak para mahasiswa menjadi pemimpin. Moh. Hasan tak lupa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas terselenggaranya

Sosialisasi

Anti

Korupsi dengan Focus Group Mahasiswa Baru Universitas Jember. “Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada BPKP dan khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur atas kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi ini”, ujar Rektor Universitas Jember. Acara pembukaan Sosialisasi Program Anti Korupsi itu sendiri, selain dihadiri Rektor Universitas Jember dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa

antara

jenis-jenis

minat para mahasiswa baru peserta

Timur, dihadiri juga oleh Direktur

korupsi, faktor-faktor yang men-

sosialisasi terhadap materi sosialisasi

Investigasi Instansi Pemerintah pada

dorong terjadinya korupsi, IPK Indo-

anti korupsi. Para mahasiwa baru

Deputi Bidang Investigasi, Dra. Tytut

nesia, dan dampak-dampak negatif

peserta sosialisasi tampak mengikuti

Ratih Kusumo, CFrA, yang juga ber-

dari terjadinya korupsi, serta dengan

dan menerima materi sosialisasi anti

tindak sebagai narasumber, Kepala

visualisasi berupa film-film yang san-

korupsi ini dengan penuh perhatian

Bidang Investigasi Perwakilan BPKP

gat menarik dan menggugah. Saat

dan antusias. Hal ini dapat terlihat

Provinsi Jawa Timur, Afrizi Hadi,

menyampaikan

materi

dari banyaknya pertanyaan yang

Ak.CFrA, Pembantu Rektor I dan II

Tytut

Kusumo,

Universitas Jember, seluruh Dekan

pendekatan

Fakultas Universitas Jember, dan

hentinya menanamkan nilai, menga-

selaku

para Pengendali Teknis BPKP Jawa

jak, dan memotivasi mahasiswa baru

simpulan

Timur.

para

untuk

sekaligus mengingatkan dan menga-

Sosialisasi Program Anti Korupsi

menghindari korupsi dimulai dari diri

jak para peserta sosialisasi untuk-

tersebut berlangsung dalam dua

sendiri, dengan upaya-upaya yang

menghindari korupsi dimulai dari diri

sesi, sesi pertama pemaparan materi

sederhana,

sendiri, dengan upaya-upaya yang

oleh narasumber Direktur Investigasi

sekarang.

Instansi Pemerintah pada Deputi

lain

tentang

Ratih

persuasif,

peserta

dengan

tak

sosialisasi

dan

Pendekatan

sosialisasi,

dimulai

henti-

dari

Di akhir acara sosialisasi, Afrizi Hadi moderator

sederhana, dan

materi

yang

Bidang Investigasi, Dra. Tytut Ratih

disampaikan oleh narasumber nam-

Kusumo, CFrA, yang menyampaikan

pak berhasil menarik perhatian dan


dilontarkan pada sesi tanya jawab.

sekarang.

dari

menyampaikan

materi

dan

sosialisasi,

dimulai

dari


Penyempurnaan RUU AKPN

D

alam rangka penyempurnaan

ke BPKP Jawa Timur disambut oleh

Diskusi dan sharing pendapat

RUU

Kinerja

Kepala Bidang IPP BPKP Jawa Timur,

antara pihak BPKP Jawa Timur dan

Penyelenggara Negara, Pusat Peng-

Khairuddin yang mewakili Kepala

pihak Tim Peneliti dari P3DI Sekjen

kajian Pengolahan Data dan Infor-

Perwakilan BPKP Jawa Timur.

DPR-RI berlangsung intens dan cair.

Akuntabilitas

Kepada Tim Peneliti dari P3DI

Wasis Prabowo, Ichsan Riyandi, dan

ke

Sekjen DPR-RI, Khairuddin menyam-

Afrizi Hadi, serta para Pengendali

Provinsi Jawa Timur, salah satunya

paikan terima kasih atas kedatan-

Teknis

adalah ke BPKP Jawa Timur, guna

gannya. “Kunjungan ini merupakan

masukan

melakukan Penelitian Kelompok ten-

suatu kehormatan bagi BPKP Jawa

peran dan fungsi BPKP saat ini ter-

tang Akuntabilitas Kinerja Penye-

Timur dan kami berusaha untuk da-

kait dengan materi RUU Akuntabili-

lenggara

dari

pat memenuhi maksud dan tujuan

tas Kinerja Penyelenggara Negara.

kegiatan penelitian ini, seperti yang

kunjungan ini. Dan kami berharap

disampaikan Riris Katharina, Ketua

masukan dan saran dari kami dapat

terima kasih dan penghargaan atas

Tim Peneliti P3DI, adalah untuk men-

bermanfaat

penyempurnaan

semua masukan, pendapat, dan sa-

dapatkan masukan dan saran guna

RUU tersebut”, ujar Khairuddin. Pada

ran yang telah disampaikan pihak

penyempurnaan RUU Akuntabilitas

kesempatan

diskusi

tersebut,

BPKP Jawa Timur. “Kami berteri-

Kinerja

Khairuddin

didampingi

Kepala

makasih atas semua masukan, pen-

Menurut Riris, RUU tersebut diajukan

Bidang APD, Wasis Prabowo, Kepala

dapat, dan saran dari BPKP Jawa

oleh Pemerintah c.q Kementerian

Bidang AN, Ichsan Riyandi, Kepala

Timur yang telah memenuhi semua

PAN dan RB dan menurut rencana

Bidang Investigasi, Afrizi Hadi, Ka-

apa yang kami butuhkan guna peny-

akan dibahas oleh pihak DPR-RI

subag Prolap, Agus Catur Hartanto,

empurnaan

pada tahun 2014.

dan para Pengendali Teknis (Dalnis)

Kinerja Penyelenggara Negara”, ujar

BPKP Jawa Timur.

Riris.

masi (P3DI) Sekretaris Jenderal DPRRI

menugaskan

Tim

Negara.

Peneliti

Maksud

Penyelenggara

Negara.

Kedatangan Tim Peneliti DPR-RI

bagi

Riris

menyampaikan dan

masukan-

saran-saran,

Katharina

RUU

serta

menyampaikan

Akuntabilitas


17

18

Komitmen Ketepatan Waktu

Peringatan Proklamasi Kemerdekaan R.I Ke Ke--68

S

abtu pagi, 17 Agustus 2013, Perwakilan Jawa

BPKP

Timur

Provinsi

mengadakan

Upacara Bendera Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-68, di halaman depan Kantor BPKP Jawa Timur dengan Pembina Upacara, Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, dan diikuti oleh seluruh pegawai BPKP Jawa Timur. Suasana khidmat menyelimuti seluruh peserta upacara. Selain menyampaikan pidato dari Perwakilan

suai dengan kapasitas sebagai pega-

stakeholder dan lebih meningkatkan

BPKP Jawa Timur, Hotman Napitu-

wai BPKP, yaitu dengan melaksana-

layanan BPKP Jawa Timur kepada

pulu juga mengajak seluruh peserta

kan tugas pokok dan fungsi BPKP

para stakeholder di wilayah Jawa

upacara untuk menghormati dan

dengan sebaik-baiknya dan penuh

Timur.

menghargai para pejuang, yang te-

integritas. Hotman Napitupulu juga

Usai mengikuti upacara, seluruh

lah memperjuangkan kemerdekaan

menghimbau seluruh pegawai untuk

pegawai BPKP Jawa Timur beranjak

dengan pengorbanan harta, tenaga,

terus meningkatkan kapabilitas dan

menuju Ruang Aula Kantor BPKP

darah, dan bahkan nyawa. Untuk itu,

menjaga integritas, sehingga lebih

Jawa

kita wajib mengisi kemerdekaan, se-

dapat menjaga tingkat kepercayaan

kegiatan Halal Bil Halal.

Kepala

BPKP,

Kepala


Timur

untuk

mengikuti

Komitmen Ketepatan Waktu

Peringatan Hari Kesaktian

Pancasila

P

ancasila bagi bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai dasar negara, namun juga

ideologi, pandangan hidup, dan pemersatu, yang dirumuskan dari nilainilai luhur budaya bangsa. Sejarah mencatat berbagai usaha telah terjadi untuk mengganti Pancasila dengan ideologi atau nilai-nilai lain, salah staunya Gerakan 30 September 1965. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena kuatnya kesadaran dan pemahaman bangsa Indonesia akan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap

Sutisno. Upacara diikuti seluruh pegawai dan dilaksanakan dengan khidmat,

tanggal 1 Oktober, BPKP Jawa Timur

menjadi pengingat bagi kita bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki

menggelar

memperingati

nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai modern.

Hari Kesaktian Pancasila rutin setiap

Nilai-nilai luhur Pancasila patut diwujudkan sebagai kepribadian bangsa

tahun,

selaku

karena bangsa Indonesia dengan kepribadian yang berlandaskan Pancasila,

adalah

Plh.

upacara

Pembina Kepala

Upacara

Perwakilan,

niscaya menjadi bangsa yang dihormati dan disegani bangsa lain. EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

19

20

Kebersamaan dan Kesejahteraan

Jumat Ceria by Bidang Akuntan Negara

J

umat Ceria di BPKP Jawa

Ceria kali ini tetap berlangsung

Timur merupakan kegiatan

dengan semarak, ceria, dan guyub.

rutin

Senam pagi dan joget bersama pe-

setiap

bulan

sekali,

yang diselenggarakan sebagai salah

nuh

satu

diakhiri dengan makan pagi ber-

kegiatan

pengembangan

kegiatan Budaya Kerja, khususnya dalam hal Kebersamaan dan Kesejahteraan. Penyelenggara Jumat Ceria di BPKP Jawa Timur adalah Bagian dan Bidang-bidang, bergiliran setiap bulannya. Jumat Ceria kembali digelar setelah beberapa saat terhenti karena selama bulan Ramadhan ditiadakan. Jumat (13/9), kali ini Bidang Akuntan Negara BPKP Jawa Timur yang mendapat giliran menggelar Jumat Ceria. Ada rasa rindu akan kebersamaan dan keceriaan yang selalu hadir di setiap acara Jumat Ceria. Meskipun digelar

secara

sederhana,

Jumat


sama.

semangat

dan

canda,

dan

Transparansi Organisasi

21

Sosialisasi Pengisian LHKPN

B

ertempat di Ruang Aula Kan-

dan menyampaikannya kepada KPK.

masuk anak-anak yang masih men-

tor Perwakilan BPKP Provinsi

Sekaligus guna memberikan penger-

jadi tanggungan secara finansial.

Jawa Timur, seluruh Pejabat

tian, pemahaman dan kesadaran

“LHKPN juga bisa menepis gosip

Struktural dan Pejabat Fungsional

bagi para penyelenggara Negara

atau fitnah,” ungkap narasumber

Auditor

(PFA)

Perwakilan

dalam ketaatan membuat laporan

KPK.

Provinsi

Jawa

Timur

BPKP

mengikuti

Sosialisasi Pengisian Laporan Harta

LHKPN ke KPK.

Narasumber KPK juga menjelas-

Untuk itu, pengisian dan pelapo-

kan kategori asal usul kekayaan yang

Negara

ran LHKPN merupakan bagian dari

wajib dilaporkan. Meliputi kekayaan

(LHKPN) dengan menghadirkan na-

fungsi pencegahan dan melaporkan

hasil sendiri, warisan, hibah atau

rasumber

Pemberantasan

kekayaan yang dimiliki pejabat atau

hadiah, hingga kombinasi keempat-

Korupsi (KPK) Republik Indonesia

lazim disebut Penyelenggara Negara

nya. Sedangkan kekayaan yang wajib

dan diselenggarakan selama sehari

(PN). Demikian dikatakan narasum-

dilaporkan meliputi harta bergerak,

pada Senin (15/7/2013).

ber KPK.

harta tidak bergerak, surat berharga,

Kekayaan

Penyelenggara Komisi

Sosialisasi

ini

memiliki

makna

“Kita harus ubah persepsi. LHKPN

strategis yang sangat penting dalam

akan membantu kewajiban untuk

upaya pencegahan tindak pidana

melaporkan

korupsi, karena pengisian LHKPN

Dengan mengisi LHKPN maka akan

diyakini merupakan langkah peleng-

dimulai keterbukaan,” ujar narasum-

kap dari pencegahan tindak korupsi.

ber KPK. Lebih lanjut, dijelaskan

jumlah

kas, piutang dan hutang, hingga penghasilan suami/istri.

kekayaan.

Sosialisasi tersebut dimaksudkan

harta kekayaan yang harus dila-

untuk memberikan kemudahan dan

porkan meliputi harta kekayaan pen-

kejelasan dalam pengisian LHKPN

yelenggara negara, istri/suami, terEDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

22

KOLOM

Penghargaan Role Model Peningkatan Efektivitas Kebijakan Serta Kepemimpinan Yang Visioner Dan Inspiratif dan Perwakilan Kreatif oleh : Agus Catur Hartanto

D

alam acara Halal Bil Halal di

Kebijakan yang efektif tercermin

Dolog kota Surabaya. Di samping itu

Aula Kantor Perwakilan BPKP

dari pilihan strategi (synergy in har-

tanah dan rumah dinas yang idle di

Jawa Timur, tanggal 17 Agus-

mony) yang diimplementasikan un-

Kabupaten Jember juga diserahkan

tus 2013, usai upacara bendera,

tuk

Pemda

kepada Kanwil DJKN untuk diman-

Kepala

Hotman

yang terbesar di Indonesia (39 Kabu-

faatkan. Penyerahan asset idle terse-

dalam

paten/Kota dan Provinsi) dan be-

but mendapatkan apreasi

sambutannya antara lain menyam-

berapa BUMN/D serta Instansi verti-

sangat tinggi dari Kanwil DJKN dan

paikan

sekaligus

kal di Jawa Timur. Pencapaian Kinerja

Pemkot Surabaya.

membanggakan dan patut disyukuri,

BPKP Jawa Timur setiap tahun selalu

Kontribusi BPKP Jawa Timur lain-

bahwa Perwakilan Jawa Timur dalam

melampaui Kontrak Kinerja (Tapkin)

nya dengan memberikan masukan

Forum Rapat Pimpinan (Rapim) di

yang dipatok oleh Kepala BPKP.

ke BPKP Pusat terkait dengan ren-

Perwakilan,

Napitupulu,

Drs.

Ak.,MBA,CFrA,

kabar

gembira

melayani

stakeholder

yang

Implementasi strategi synergy in

cana reorganisasi untuk mengurangi

harmony melalui rapat staf tiap hari

Jabatan Struktural Eselon III. Para

Selasa. Dalam rapat staf antara lain

pejabat struktural BPKP Jawa Timur

Model Peningkatan Kebijakan yang

dibahas strategi atau solusi

melalui

Focus

Efektif dan Kepemimpinan yang Vi-

kendala yang ada seperti kurangnya

(FGD)

memberikan

sioner dan Inisiatif sedangkan kate-

Sumber Daya Manusia (SDM) di satu

masukan dan kajian struktur or-

gori yang kedua adalah Perwakilan

sisi banyaknya permintaan penu-

ganisasi yang miskin struktur tapi

yang Kreatif.

gasan dari stakeholder/mitra kerja.

kaya fungsi.

Jakarta mendapatkan penghargaan 2 kategori sekaligus. Kategori pertama adalah Role

atas

Group

Penghargaan

Discussion masukan-

kedua

perolehan

Dalam rapat staf juga dilakukan

penghargaan tersebut tidak terlepas

monitoring terhadap penyelesaian/

“Perwakilan yang Kreatif”. Sebagai

dari dukungan dan kerja keras selu-

aksi/tindak lanjut secara cepat dan

nahkoda kapal yang berpenumpang

ruh pegawai BPKP Jawa Timur, yang

tepat surat masuk dari stakeholder

lebih dari 300 pegawai, Kepala Per-

saling bahu membahu menyelesai-

(BPKP Pusat dan mitra kerja).

wakilan adalah pemimpin yang mau

Menurut

beliau

kan tugas dari pimpinan dan dibing-

Kepemimpinan yang visioner dan

mendengar dan menerima masukan

kai dalam satu wadah synergy in har-

inspiratif tercermin dalam pengelo-

serta ide-ide dari penumpang kapal

mony.

laan aset idle. BPKP Jawa Timur men-

(pegawai). Salah satu contoh nyata

“Role

jadi pioner dan menjadi problem

pada saat pengembangan program

Kebijakan

solving ketika pemerintah Kota Sura-

Executive Information System (EXIS).

yang Efektif dan Kepemimpinan

baya terkendala pembebasan lahan

Berdasarkan rancangan yang ada

yang Visioner dan Inspiratif”, yaitu

untuk perluasan jalan di Bundaran

setiap konsep surat tugas (ST) harus

pemimpin yang mampu mengatasi

Dolog Kota Surabaya. Untuk ke-

diproses

kendala yang ada,

berorientasi ke

pentingan publik, BPKP Jawa Timur,

Dalam prakteknya setiap konsep su-

masa depan serta tanggap terhadap

dengan izin BPKP Pusat, dengan su-

rat tugas (ST) yang tidak diproses

perubahan lingkungan yang mem-

karela menyerahkan aset berupa

dengan program EXIS dapat dipasti-

bawa dampak terhadap organisasi.

tanah dan rumah dinas di Bundaran

kan konsep surat tugas tersebut oleh

Penghargaan Model

Pertama

Peningkatan


dengan

program

EXIS.

KOLOM

Kepala Perwakilan dikembalikan ke

nap tanpa harus membawa uang/

Sekretaris alias tidak diproses.

membayar langsung karena akan

Komitmen Kepala Perwakilan terse-

dibayar langsung oleh kantor se-

but

hingga berfungsi juga sebagai alat

semakin

mendorong

pengembang Program EXIS

para untuk

kontrol akuntabilitas.

terus mengembangkan dan mem-

Sebagai tagline, synergy in har-

perbaiki kekurangan yang ada. Di

mony terimplementasi nyata dalam

samping itu sebagai Local Product

aktivitas keseharian yaitu untuk se-

Perwakilan BPKP Jawa Timur selalu

lalu peduli dan perhatian dan har-

mempromosikan

monisasi bukan saja urusan dinas

program

EXIS

dalam berbagai kesempatan.

namun juga hubungan di luar kedi-

Ketika tim pengembang memapar-

nasan. Dalam hubungannya dengan

kan Program EXIS di depan Kepala

kedinasan Kepala Perwakilan selalu

BPKP, Kepala Perwakilan turut mem-

menyampaikan bahwa pintu ruang

berikan ilustrasi salah satu fasilitas

kerja beliau selalu terbuka untuk

program EXIS yaitu dapat menghin-

semua pegawai yang mau

dari SPPD fiktif dengan adanya bar-

atau komplain demi perbaikan BPKP

code dalam setiap SPPD/ST yang

Jawa Timur ke depan.

terbit.

Dengan SMS center secara

otomatis

diskusi

Sedangkan untuk urusan non

pegawai yang belum

kedinasan, Kepala Perwakilan juga

menyerahkan SPPD rampung akan

menghimbau agar sesama pegawai

ditagih melalui SMS, ini berlaku un-

baik struktural maupun fungsional

tuk semua pegawai termasuk Kepala

berusaha menyempatkan diri hadir

Perwakilan. SPPD yang sudah selesai

jika ada undangan pegawai atau-

diproses dan siap untuk dibayar juga

pun menjenguk pegawai yang sakit.

dinformasikan melalui SMS center. Terhadap eksistensi Program EXIS tersebut Kepala BPKP melalui Sekretaris Utama telah membentuk Tim Nasional

untuk

menyempurnakan

Program EXIS dengan mensinergikan dengan program dari Pusinfowas dan Perwakilan BPKP lain sehingga dapat di aplikasikan di seluruh Unit Kerja BPKP. Disamping itu, kreativitas BPKP Jawa Timur juga tercermin dari telah ditandatanganinya kerjasama dengan 75 hotel di Jawa Timur dalam rangka mendukung penugasan, sehingga pegawai BPKP Jawa Timur yang bertugas bisa langsung menginap tanpa harus membawa uang/ EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

23

24

KOLOM

Akuntan BPKP Jawa Timur Berstandar Internasional oleh : Sri Lestari D.V.

R

apat anggota IAI Wilayah

Dengan masuknya SPIP dalam

Jawa Timur Juni lalu secara

kurikulum di perguruan tinggi sangat

aklamasi memilih Prof. Tjip-

relevan dengan kondisi saat ini di-

tohadi Sawarjuwono sebagai ketua

ISO

9001:2008

menuju

pelayanan

terbaik

bagi

mana berdasarkan hasil audit BPK RI

stakeholder

BPKP

Jawa

untuk masa bakti 2013-2017. Ini pe-

atas LKPD tahun 2012 Pemda Di

Timur”

riode kedua bagi Tjiptohadi memim-

Jawa Timur yang memperoleh OPINI

pin IAI Wilayah Jawa Timur.

WTP baru 13 LKPPD (33,33%). Belum

Sedangkan sebagai Ketua Dewan

diperolehnya opini WTP oleh se-

Pembina IAI Cabang Jawa Timur,

bagian LKPD disebabkan antara lain

terpilih Drs. Hotman Napitupulu,

pengelolaan SPIP-nya masih lemah.

Ak.,MBA,CFrA (Kepala Perwakilan BPKP

Prov.

Jawa

Timur). Ter-

Di satu sisi SDM BPKP Jawa Timur adalah

para

praktisi

di

bidang

pilihnya Hotman Napitupulu sebagai

pengelolaan keuangan yang kompe-

Ketua Dewan Penasehat IAI Cabang

ten dan ahli, sehingga diharapkan

Jawa Timur merupakan gebrakan

dapat menjadi instruktur pengajar

yang luar biasa dan strategis bagi

pada mata ajar SPIP.

BPKP Jawa Timur untuk lebih berkip-

Hal tersebut sejalan dengan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi

rah di Jawa Timur. Added Value bagi BPKP Jawa

yaitu pengabdian kepada masyara-

Timur dengan terpilihnya Hotman

kat dengan “membumikan SPIP” di

Napitupulu sebagai Ketua Dewan

masyarakat dan pemerintah daerah.

Pembina antara lain pada kegiatan

Keuntungan lain dengan lebih

pengembangan kurikulum dan sila-

berperannya BPKP Jawa Timur di IAI

bus akuntansi. Hal tersebut sejalan

yaitu SDM BPKP Jawa Timur akan

dengan peran BPKP Jawa Timur ter-

lebih professional karena IAI adalah

hadap akuntabilitas perwujudan ik-

wadah

lim bagi kepemerintahan yang baik

dengan tambahan gelar Certified

dan

Accountant

bersih,

dilaksanakan

melalui

strategi edukatif, strategi preventif strategi

preventif/solusi

akuntan (CA)

-

profesional Pengakuan

Akuntan Berstandar Internasional. Dengan

dan strategi represif. Untuk

para

tersebut

standar sudah

internasional

selayaknya

kita

kesisteman dapat diusulkan kuriku-

bekerja dengan Sistem Manajemen

lum seperti Sistem Pengendalian

Mutu Bersertifikasi ISO 9001:2008.

Intern Pemerintah (SPIP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. TASK2PRO EDISI 18 / OKTOBER 2013

“Mari kita sukseskan pengembangan

dan

implementasi

ISO

mentasi

25

KOLOM

Memahami (Korupsi) Untuk Mencegah oleh : Yusron Sumartono

U

tuntutan

NO. 20 Tahun 2001. Berdasarkan

meliputi:

digulirkan

pasal-pasal tersebut, korupsi diru-

a. Pegawai negeri menggelapkan

pada tahun 1998, dengan

muskan ke dalam tiga puluh bentuk/

uang atau membiarkan peng-

kemasan isu Korupsi, Kolusi, dan

jenis tindak pidana korupsi. Pasal-

gelapan;

Nepotisme (KKN) dalam pemerin-

pasal tersebut menerangkan secara

b. Pegawai negeri memalsukan

tahan Orde Baru, Pemerintah telah

terperinci mengenai perbuatan yang

buku untuk pemeriksaan ad-

menerbitkan UU No. 28 Tahun 1999

bisa

ministrasi;

tentang

karena korupsi.

ntuk

memenuhi

reformasi

yang

Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

dikenakan

pidana

penjara

c. Pegawai negeri merusakkan

Bentuk/jenis

tindak

pidana

bukti; d. Pegawai negeri membiarkan

Kolusi dan Nepotisme. Sejalan de-

korupsi tersebut pada dasarnya da-

ngan itu upaya-upaya pemberanta-

pat dikelompokkan sebagai berikut:

orang lain merusakkan bukti;

san KKN telah dilakukan antara lain

1. Terkait dengan kerugian keu-

dan e. Pegawai

dengan diterbitkannya UU No. 31

angan negara, meliputi:

Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun

a. Tindakan melawan hukum un-

2001 tentang Pemberantasan Tindak

tuk memperkaya diri; dan

Pidana Korupsi, dan UU No 30 Tahun

b. Menyalahgunakan kewenang-

2002 tentang Komisi Pemberantasan

an untuk menguntungkan diri

Tindak Pidana Korupsi, namun KKN

sendiri yang dapat merugikan

belum juga kunjung padam. Hampir

keuangan Negara.

setiap hari muncul di media tentang lenggara

b. Memberi hadiah kepada pega-

oleh KPK terkait kasus korupsi. Timbul pertanyaan “Apakah para

wai negeri karena jabatannya; c. Pegawai

penyelenggara negara belum me-

suap;

mahami apa yang dimaksud dengan

d. Pegawai

negeri negeri

hadiah

jadi praktik-praktik korupsi di negeri

dengan jabatannya;

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU

4. Pemerasan, meliputi: a. Pegawai negeri memeras; dan b. Pegawai

negeri

memeras

pegawai negeri yang lain.

menerima

b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; c. Rekanan berbuat curang; d. Pengawas rekanan membiarkan perbuatan curang;

Korupsi...?” sehingga masih saja tertercinta ini.

orang lain merusakkan bukti.

a. Pemborong berbuat curang;

2. Suap-menyuap, meliputi: a. Menyuap pegawai negeri;

negeri

membantu

5. Perbuatan curang, meliputi:

berita-berita penangkapan penyenegara/pegawai

negeri

yang

menerima

berhubungan

e. Penerima barang membiarkan perbuatan curang; dan f. Pegawai negeri menyerobot

e. Menyuap hakim;

tanah negara sehingga me-

f. Menyuap advokat; dan

rugikan orang lain.

g. Hakim dan advokat menerima

kepentingan

dalam

pengadaan, yaitu pegawai negeri

suap. 3. Penggelapan

6. Benturan

dalam

jabatan,

turut

serta

dalam

pengadaan


26

KOLOM

yang diurusnya. 7. Gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu: 1.

Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;

2.

Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;

3.

Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;

4.

Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;

5.

Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan

6.

Saksi yang membuka identitas pelapor. Sekarang, kita telah mengetahui

tentang apa yang dimaksud dengan korupsi.

Mengetahui

bentuk/jenis

perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini bagi kita untuk menghindari dan mencegah agar tidak melakukan korupsi.


27

KOLOM

MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN INTERN : Sebagai Upaya Peningkatan Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh : Hermawan Prasetyo

S

ebagai cermin atas efektifitas

opini wajar dengan pengecualian

dalian Intern Pemerintah, Pasal 58

pelaksanaan

anggaran

(qualified opinion); Ketiga, opini tidak

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Per-

daerah adalah pertanggung-

wajar (adversed opinion); dan Keem-

bendaharaan Negara menegaskan

anggaran

pat, pernyataan menolak memberi-

bahwa dalam rangka meningkatkan

keuangan

kan opini (disclaimer of opinion).

kinerja, transparansi, dan akuntabili-

jawaban

pelaksanaan

dalam bentuk laporan

daerah. Setiap tahun setelah tahun

pemeriksaan

tas pengelolaan keuangan negara,

anggaran berakhir, Kepala Daerah

BPK terhadap laporan keuangan pe-

Presiden selaku Kepala Pemerintahan

menyampaikan

keuangan

merintah daerah di provinsi Jawa

mengatur

yang telah diperiksa oleh Badan Pe-

Timur (38 Kabupaten/Kota dan 1

sistem pengendalian intern di ling-

meriksa

kepada

Provinsi) untuk tahun anggaran 2012

kungan pemerintahan secara menye-

DPRD sebagai pertanggungjawaban

hanya 13 Pemda yang mendapat

luruh

pelaksanaan

sebagaimana

opini wajar tanpa pengecualian atau

peraturan pemerintah.

diatur dalam UU No 17 Tahun 2003

dikatakan baik. Sebagian besar per-

Untuk menjawab kebutuhan ini,

tentang Keuangan Negara. Pemerik-

masalahan dalam pertanggungjawa-

pemerintah menerbitkan Peraturan

saan keuangan ini dilakukan oleh

ban

terkait

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

BPK

memberikan

dengan kelemahan sistem pengen-

tentang Sistem Pengendalian Intern

pernyataan opini tentang tingkat

dalian intern dan ketidakpatuhan

Pemerintah. Dalam Peraturan Pemer-

kewajaran informasi yang disajikan

terhadap

intah tersebut dijelaskan bahwa Sis-

dalam laporan keuangan pemerin-

undangan.

laporan

Keuangan

dalam

APBD,

(BPK)

rangka

tah. Opini merupakan pernyataan

Berdasarkan

hasil

pelaksanaan

APBD

peraturan

perundang-

tem

dan

melalui

menyelenggarakan

penetapan

Pengendalian

Intern

sebuah

adalah

Hasil pemeriksaan BPK ini tentu

proses yang integral pada tindakan

mengenai

kontra produktif dan sangat tidak

dan kegiatan yang dilakukan secara

kewajaran informasi keuangan yang

sejalan dengan tekad pemerintah

terus menerus oleh pimpinan dan

disajikan dalam laporan keuangan

untuk mewujudkan suatu pemerin-

seluruh pegawai untuk memberikan

yang didasarkan pada kriteria: Per-

tahan yang bersih dan akuntabel. Ini

keyakinan memadai atas tercapainya

tama, kesesuaian dengan standar

juga menunjukkan belum maksi-

tujuan organisasi melalui kegiatan

akuntansi

malnya

paket

yang efektif dan efisien, keandalan

kecukupan pengungkapan (adequate

Undang-Undang Bidang Keuangan

pelaporan keuangan, pengamanan

disclosures); Ketiga, kepatuhan terha-

Negara yang meliputi UU No 17 Ta-

aset negara, dan ketaatan terhadap

dap

p er undang -

hun 2003 tentang Keuangan Negara,

peraturan perundang-undangan.

undangan; dan Keempat, efektivitas

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Per-

Dari defenisi tersebut maka se-

sistem pengendalian intern. Terda-

bendaharaan Negara dan UU No. 15

cara umum dapat dikatakan bahwa

pat 4 (empat) jenis opini yang dapat

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

tujuan dari Sistem Pengendalian In-

diberikan oleh pemeriksa, yakni: Per-

Pengelolaan

tern adalah pertama, menjamin ter-

tama, opini wajar tanpa pengec-

Keuangan Negara.

profesional

pemeriksa

pemerintahan;

pera turan

Kedua,

ualian (unqualified opinion); Kedua,

implementasi

Dan

dari

Tanggungjawab

Berkaitan dengan Sistem Pengen–

capainya tujuan organisasi; kedua, dapat

dipercayanya

laporan


28

KOLOM

keuangan yang disusun organisasi;

komunikasi; dan kelima, pemantauan

tem Pengendalian Intern dalam ling-

dan ketiga, dipatuhinya

semua

pengendalian intern. Sistem Pengen-

kungan kerjanya. Proses penciptaan

perundang-undangan

dalian Intern Pemerintah menempat-

lingkungan pengendalian antara lain

yang berlaku. Secara khusus, Sistem

kan control environment (lingkungan

melalui penegakan integritas dan

Pegendalian Intern Pemerintah ber-

pengendalian) pada urutan pertama

nilai etika serta komitmen terhadap

tujuan untuk memberikan keyakinan

dari elemen-elemen pengendalian

kompetensi dengan menyusun dan

yang

tercapainya

yang lain. Ini menunjukkan bahwa

menerapkan kebijakan yang sehat

efektivitas dan efisiensi pencapaian

Sistem Pengendalian Intern Pemerin-

tentang

tujuan penyelenggaraan pemerin-

tah lebih menekankan pada soft con-

manusia dalam wujud aturan peri-

tahan negara, keandalan pelaporan

trol dengan membangun komitmen

laku, memberikan keteladanan, me-

keuangan, pengamanan aset negara,

dan integritas perilaku dan etika,

negakkan disiplin dan sebagainya.

dan ketaatan terhadap peraturan

nilai-nilai

komunikasi

Penciptaan lingkungan pengendalian

perundang-undangan.

yang

mencoba

yang kondusif dapat menjadi fondasi

menerapkan hard control dengan

yang kokoh bagi implementasi unsur

merintah, yang selanjutnya disingkat

melakukan

perenca-

-unsur pengendalian intern lainnya.

SPIP, ini merupakan Sistem Pengen-

naan, pencatatan, pelaporan, or-

Pemerintah Daerah juga harus men-

dalian Intern yang harus diselengga-

ganisasi dan sebagainya.

goptimalkan fungsi pengawasan In-

peraturan

memadai

bagi

Sistem Pengendalian Intern Pe-

luhur

baik

serta

sebelum penyusunan

pembinaan

sumberdaya

rakan secara menyeluruh baik di

Tampak dengan jelas bahwa me-

tern sebagai sebuah proses penga-

lingkungan pemerintah pusat mau-

lalui Sistem Pengendalian Intern Pe-

wasan yang meliputi seluruh proses

pun pemerintah daerah. Peraturan

merintah

pemerintah

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pe-

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

dalam

peningkatan

mantauan, dan kegiatan pengawasan

lebih

pengendalian

kinerja, transparansi, dan akuntabili-

lain terhadap penyelenggaraan tugas

dalam bentuk soft control (pelaku)

tas pengelolaan keuangan negara/

dan fungsi organisasi dalam rangka

sebagai inti dari pengendalian intern

daerah tidak hanya mengedepankan

memberikan keyakinan yang me-

dari pada hard control. Pengendalian

cara represif. Pemerintah juga me-

madai bahwa kegiatan telah dilak-

intern merupakan suatu kerangka

nempuh tindakan preventif den-

sanakan sesuai dengan tolok ukur

internal control dengan menginte-

gan membangun Sistem Pengen-

yang telah ditetapkan secara efektif

grasikan semua aspek operasi dan

dalian Intern sebagai ikhtiar dalam

dan

keuangan

peningkatan

pimpinan dalam mewujudkan tata

menekankan

organisasi,

termasuk

antara pimpinan maupun staf, tujuan dan risiko organisasi, serta meliputi semua

unit

kegiatan

ini,

upaya

melakukan

kualitas

laporan

keuangan. Implementasi Sistem Pengenda-

organisasi.

lian Intern Pemerintah dalam mewu-

Dengan penerapan sistem pengen-

judkan kondisi dalam instansi pe-

dalian intern ini diharapkan dapat

merintah yang mempengaruhi efek-

terjadi pengurangan berbagai ben-

tivitas pengendalian intern, membu-

tuk penyimpangan yang mungkin

tuhkan peran pimpinan instansi pe-

akan terjadi.

merintah. Sebagaimana disebutkan

Unsur-unsur

yang

termasuk

dalam pasal 4 PP No. 60 Tahun 2008

dalam Sistem Pengendalian Intern

diamanahkan agar pimpinan instansi

Pemerintah meliputi pertama, ling-

pemerintah menciptakan dan me-

kungan

kedua,

melihara lingkungan pengendalian

penilaian risiko; ketiga, kegiatan pen-

yang menimbulkan perilaku positif

gendalian; keempat, informasi dan

dan kondusif untuk penerapan Sis-

pengendalian;


efisien

untuk

kepentingan

kepemerintahan yang baik.

29

KOLOM

OPTIMALISASI ASET BUMN : Menciptakan nilai tambah bagi BUMN oleh : Yudhi Brismantoro

A

khir-akhir

ini

beberapa

sehingga aset BUMN tidak dapat

rangka menciptakan nilai tambah

BUMN telah mulai berbenah

diberdayakan

(added value) bagi BUMN serta

diri dan mulai mendata aset

dengan optimal.

dan

dimanfaatkan

penerapan

Good

Corporate

yang dimiliki dalam rangka menin-

Pendayagunaan atau optimalisasi

daklanjuti keinginan Menteri Negara

aktiva tetap merupakan salah satu

Pendayagunaan aktiva tetap pada

BUMN agar pada setiap BUMN perlu

fokus perhatian dari Menteri Negara

masing-masing BUMN merupakan

dilakukan

BUMN sebagai wakil Pemerintah RI

kewenangan

tetap dalam rangka menciptakan

selaku

dari Direksi BUMN yang bersang-

nilai

mengingat masih banyaknya aktiva

kutan,

tetap,

peraturan

pendayagunaan

tambah

berdasarkan

aktiva

bagi

BUMN

prinsip-prinsip

Good

pemilik

modal

khususnya

BUMN,

tanah

dan

Governance.

dan

kecuali

tanggungjawab dibatasi

oleh

perundang-undangan

Coorporate Governance dan asas

bangunan milik BUMN, yang idle dan

yang berlaku. Pendayagunaan aktiva

manfaat.

kurang optimal pemanfaatannya. Di

tetap ini dapat digolongkan sebagai

samping

salah satu bentuk transaksi yang

Jajaran BUMN

Kementerian telah

melakukan

Negara

beberapa

sosialisasi

kali dengan

itu,

pendayagunaan

optimalisasi aset

dan

tersebut

penting

yang

memerlukan

untuk

pertimbangan dan persetujuan dari

mengundang para direksi BUMN dan

memelihara daya saing BUMN dalam

Dewan Komisaris BUMN dan/atau

manajemen puncak dalam rangka

era persaingan usaha yang semakin

RUPS/Pemegang Saham.

meningkatkan

keras dan bersifat global saat ini.

pemahaman

dan

implementasi pendayagunaan aset

diperlukan

Konsep

dengan

tujuan

pendayagunaan

aktiva

Sebagaimana bersama,

bahwa

kita

ketahui

yang

dimaksud

pada masing-masing BUMN yang

tetap seperti diamanatkan dalam

dengan aktiva tetap adalah aktiva

bersangkutan.

Peraturan Menteri Negara BUMN

berwujud yang digunakan dalam

Hal

tersebut

dilatarbelakangi

operasional

BUMN

tidak

untuk

dijual

banyaknya aktiva tetap BUMN yang

dimaksudkan

kurang optimal/idle dalam pendaya-

dalam

rangka

gunaan dan pemanfaatannya karena

normal

perusahaan

dalam kondisi tidak clean and clear.

memiliki masa manfaat lebih

Clean, artinya aset yang dimiliki

dari satu tahun. Sedangkan

BUMN dalam kondisi tidak diduduki

pengertian

oleh pihak-pihak lain, sedangkan

gunaan

clear

sendiri adalah optimalisasi

berarti

aset

yang

dimiliki

memang dikuasai secara legal oleh

dari

aktiva

pemanfaatan

kegiatan dan

pendayatetap

aktiva

itu tetap

BUMN. Sampai dengan saat ini

Nomor : PER-06/MBU/2011 harus

BUMN melalui kerjasama dengan

ternyata masih banyak aset yang

dapat dipahami dan dilaksanakan

mitra.

tercatat sebagai milik BUMN namun

dengan penuh kesungguhan oleh

berada

atau

seluruh jajaran BUMN dan para

BUMN dapat dilakukan dengan cara

lain,

pemangku

antara lain :

sengketa

dalam

penguasaan

dengan

pihak

kepentingan

dalam

Pendayagunaan

aktiva

tetap


30

KOLOM

1. Bangun Guna Serah

diperhitungkan sebagai penyer-

kerjasama dalam rangka Sewa dan

taan BUMN dalam KSO yang

Pinjam Pakai, dilakukan terhadap

Operate and Transfer) merupakan

bersangkutan.

calon

kerjasama pendayagunaan aktiva

4. Kerja Sama Usaha

Bangun

Guna

Serah

(Build

tetap berupa tanah milik BUMN

Kerja

oleh

merupakan

pihak

lain

dengan

cara

Sama

mitra

yang

mengajukan

permohonan untuk menyewa/pinjam Usaha

(KSU)

pakain

aktiva

tetap.

Dalam

hal

dengan

pendayagunaan aktiva tetap dalam

mendirikan bangunan dan/atau

prinsip bagi hasil yang saling

bentuk Bangun Guna Serah, Bangun

sarana

menguntungkan

BUMN

Serah Guna, KSO dan KSU, Direksi

oleh

dengan Mitra kerjasama, dimana

mengajukan persetujuan dari Dewan

pihak lain tersebut dalam jangka

BUMN tidak ikut terlibat dalam

Komisaris dan/atau RUPS/Pemegang

waktu tertentu yang disepakati,

manajemen pengelolaan.

Saham disertai dengan :

untuk selanjutnya tanah beserta

Pendayagunaan

bangunan

dengan

berikut

kemudian

fasilitasnya,

didayagunakan

dan/atau

sarana

berikut

fasilitasnya

diserahkan

kepada

BUMN

setelah

berakhirnya jangka waktu.

cara

terhadap

antara

aktiva KSU

aktiva

tetap

dilakukan

tetap

berupa

tanah, bangunan dan/atau aktiva tetap

2. Bangun Serah Guna

kerjasama

lainnya.

Obyek

diperhitungkan

KSU sebagai

Bangun serah Guna (Build Transfer

penyertaan BUMN dalam KSU

and

yang bersangkutan.

Operate)

merupakan

1. Alasan dan pertimbangan Direksi terkait

pendayagunaan

aktiva

tetap, 2. Penjelasan

mengenai

obyek

pendayagunaan aktiva tetap, 3. Penjelasan

mengenai

proses

pemilihan mitra, 4. Hasil studi kelayakan dan rencana

kerjasama pendayagunaan aktiva

5. Sewa

tetap berupa tanah milik BUMN

Sewa

oleh

aktiva tetap BUMN oleh mitra

finansial, hukum dan pasar, serta

mendirikan bangunan dan/atau

dalam

kajian

sarana berikut fasilitasnya, dan

dengan menerima imbalan uang

setelah selesai pembangunannya,

tunai.

pihak

lain

dengan

cara

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya

diserahkan

BUMN

untuk

kepada

bisnis secara komprehensif yang merupakan jangka

pemanfaatan

waktu

tertentu

meliputi

aspek manajemen

risiko

dan

mitigasi atas risiko tersebut, 5. Dokumen

pendukung

yang

diperlukan, dan

6. Pinjam Pakai Pinjam

operasional,

Pakai

merupakan

6. P a k t a

integritas

yang

kemudian

pemanfaatan aktiva tetap BUMN

ditandatangani seluruh direksi.

didayagunakan oleh pihak lain

oleh mitra untuk jangka waktu

Langkah awal yang perlu segera

tersebut dalam jangka waktu yang

tertentu

disepakati.

kompensasi,

3. Kerja Sama Operasi Kerja

Sama

merupakan

dengan

Operasi

kerjasama

(KSO) dengan

dengan

aktiva

sepanjang

ketentuan

undangan

membayar

dan

tetap

sesuai

perundangpemanfaatan

tidak

dapat

dilakukan oleh seluruh jajaran BUMN adalah

dengan

inventarisasi

dan

cara

melakukan

clearance

aset

terhadap seluruh aktiva tetap yang dimiliki BUMN yang bersangkutan,

prinsip bagi hasil yang saling

dilaksanakan dengan cara lain.

baik yang telah tercatat sebagai aset

menguntungkan

Pemilihan mitra dalam rangka

BUMN maupun yang belum. Dari

antara

BUMN

dengan mitra kerjasama, dimana

kerjasama

aktiva

hasil inventarisasi dan clearance aset

BUMN

tetap dalam bentuk Bangun Guna

dapat diperoleh data seluruh aset

Serah/BOT, Bangun Serah Guna/BTO,

BUMN yang dapat dibagi menjadi 2

KSO dan KSU dilakukan dengan cara

(dua) kategori aset yang terdiri dari

Pemilihan

aset produktif dan aset idle.

ikut

terlibat

dalam

manajemen pengelolaan. Pendayagunaan dengan terhadap

cara aktiva

aktiva KSO

tetap

dilakukan

tetap

berupa

Langsung

terhadap

minimal 3 (tiga) calon mitra potensial

tanah, bangunan dan/atau aktiva

atau

tetap lainnya. Obyek KSO ini

Sedangkan


pendayagunaan

Penunjukan pemilihan

Berawal dari data aset idle yang

Langsung.

ada (dalam hal aktiva tetap berupa

mitra

tanah dan bangunan), dapat disusun

KOLOM

daftar

aktiva

optimal

tetap

yang

pemanfaatannya

tidak disertai

beberapa

langkah

penting

yang

perlu

dengan penjelasan mengenai kondisi

segera dilakukan oleh

aktiva

setiap

tetap

mengenai

tersebut,

rencana

termasuk

tata

ruang

dimana aktiva tetap tersebut berada. Melalui

clearance

aset

dapat

BUMN,

yaitu

sebagai berikut : 1. Pelaksanaan inventarisasi

dan

dilakukan reklasifikasi terhadap aset-

clearance

aset

aset yang dinilai dapat dioptimalkan

terhadap aset idle

penggunaannya

BUMN yang terdiri

dan

aset

yang

sudah tidak dapat dioptimalkan lagi

atas informasi tentang gambaran

atau bimbingan teknis, terutama

penggunaannya.

aset saat ini, status clean and

dalam rangka pendayagunaan aktiva

clear, dan tencana penggunaan

BUMN atau Empowering of Asset.

Terhadap aset idle BUMN yang dinilai

sudah

tidak

dapat

dioptimalkan lagi penggunaannya

ke depan. 2. Penyusunan Kebijakan/Pedoman

dapat ditindaklanjuti dengan upaya

Umum

Pendayagunaan

penghapus-bukuan atau pemindah-

Tetap

pada

tanganan aset dengan berpedoman

BUMN yang mengatur ketentuan

pada

lebih

Peraturan

Menteri

Negara

Aktiva

masing-masing

lanjut

yang

diperlukan

BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010

dalam rangka pelaksanaan PER-

dan PER-06/MBU/2010. Sedangkan

06/MBU/2011.

terhadap aset BUMN yang masih dapat

dioptimalkan

penggunaan-

3. Penyusunan

SOP

pelaksanaan

terkait

pendayagunaan

nya, dapat segera ditindaklanjuti

aktiva

dengan

mekanisme pemilihan mitra kerja

aktiva

upaya tetap

pendayagunaan

sebagaimana

tetap

diatur

sama, termasuk

dalam Peraturan Menteri Negara

yang diperlukan

BUMN Nomor : PER-06/MBU/2011 tentang

Pendayagunaan

Aktiva

BUMN

Instruksi Kerja

4. Penyusunan

RKA,

kelayakan,

kajian

KAK,

risiko,

Peraturan Menteri Negara BUMN ini

diperlukan

melakukan

masing setiap kegiatan.

pengaturan

mengenai

studi

manajemen

Tetap Badan Usaha Milik Negara.

dan

dan

lain-lain terhadap

yang masing-

ketentuan, prinsip, pelaksanaan dan

Kegiatan tersebut tentunya harus

evaluasi terkait pendayagunaan aset

ditunjang dengan mempersiapkan

BUMN, sehingga terdapat kejelasan

sumber daya yang diperlukan pada

dan berapa besar kekayaan BUMN

masing-masing

serta bagaimana mengoptimalkan-

bersangkutan,

nya.

daya

Dalam

disebutkan

pasal

37

ayat

pula

(1)

bahwa

BUMN terutama

manusia

capital.

sebagai

Disamping

yang sumber human perlunya

pemberlakuan Peraturan Menteri ini

kesiapan human capital yang handal,

wajib

kegiatan ini dapat pula dilakukan

dikukuhkan

dalam

RUPS

masing-masing perusahaan. Dalam

rangka

pendayagunaan

aktiva tetap atau aset, terdapat

dengan

melibatkan

pemerintah untuk

yang

melakukan

instansi

berkompeten pendampingan EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

31

32

KOLOM

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) oleh : Mihtahol Arifin

K

ebutuhan dokumen perenca-

pe r k e m ba n ga n ga n

naan pada sebuah organisasi

kedokteran,

bisnis

umumnya

t e k no l o gi

Strategis. Tentu saja dengan catatan pihak

berhak

penyakit dan tuntutan masyarakat

berkomitmen

agar

dilatarbelakangi upaya memperta-

tentang perbaikan mutu layanan.

perencanaan ini tidak hanya sekedar

hankan

Yang

dokumen kelengkapan administrasi

pada

kelangsungan

Lingkungan

bisnis

hidupnya.

yang

terus

perkembangan

tidak

tantangan

kalah utama

jenis

pentingnya, berasal

dari

semua

dan

wajib

dokumen

saja.

berubah, memerlukan pengelolaan

internal organisasi seperti halnya

perubahan yang dapat memetakan

organisasi

yang

nesia nomor 1 tahun 2004 tentang

pengaruh kekuatan-kekuatan terha-

menjalankan usaha pelayanan jasa

Perbendaharaan Negara, Peraturan

dap arah organisasi. Dengan menda-

pada

Pemerintah Republik Indonesia no-

sarkan pada pemetaan kekuatan

kepentingan pribadi dengan domain

mor

tersebut,

publik,

Pengelolaan

akan

dijadikan

bahan

pemerintah

umumnya. birokrasi

Ke n t a l n y a yang

kaku,

Undang-undang Republik Indo-

23

Tahun

2005

tentang

Keuangan

Badan

penyusunan dokumen perencanaan

kurangnya jiwa wirausaha, arogansi

Layanan

yang

institusi profesi, ketidakjelasan fungsi

Menteri Dalam Negeri Nomor 61

berbagai

baik pada level eksekutor kebijakan

Tahun 2007 tentang Pedoman Tek-

pengetahuan

maupun pada level operasional dan

nis Pengelolaan Keuangan Badan

kebiasaan

zona

Layanan Umum Daerah, mencipta-

dasar penetapan keputusan strategis

kenikmatan (comfort zone) seringkali

kan format baru dalam memberikan

untuk kepentingan pencapaian visi

menjadi penghambat jalannya sistem

pelayanan

organisasi.

perencanaan yang sudah dibangun.

berupa penyediaan barang dan/

diharapkan

mampu

benar-benar

menampung

kepentingan antisipatif

dan

yang

Begitu

dapat

pentingnya

dijadikan

dokumen

berada

pada

Umum,

dan

kepada

Peraturan

masyarakat

mewirausahakan

atau jasa, yang dijual tanpa men-

perencanaan dengan berbasis peru-

rumah sakit, maka jalan rumah sakit

gutamakan mencari keuntungan.

bahan

menjadi

Selain

lingkungan, diadopsi di

Dalam

upaya Badan

Layanan

Umum

itu,

dalam

melakukan

berbagai organisasi pemerintahan.

adalah

Hal tersebut dilatarbelakangi alasan

yang

untuk menaikkan citra organisasi

rumah

leluasa

tuan ini membuka koridor baru bagi

agar mendapatkan legitimasi dalam

merencanakan alokasi sumber daya,

satuan kerja di lingkungan pemer-

pencapaian visi sosio politiknya, dan/

sesuai dengan perubahan kondisi

intah yang melaksanakan tugas op-

atau

perumahsakitan. Diharapkan rumah

erasional pelayanan publik untuk

sakit

menerapkan

berkompetisi memenangkan

persaingan

mencapai

visi

sosio

ekonominya. Demikian

sangat

tepat.

Fleksibilitas

kegiatannya didasarkan pada prin-

diberikan

akan

menjadikan

sip efisiensi dan produktivitas. Keten-

sakit

yang

secara

sudah

menjadi

atau

merubah status menjadi BLUD akan juga

terjadi

pada

dapat

tumbuh,

efesien

dalam

pola

pengelolaan

Badan Layanan Umum. Badan

Layanan

Umum

(BLU)

provider pelayanan kesehatan pada

pengelolaan keuangan dan bahkan

yaitu suatu instansi di lingkungan

rumah sakit daerah. Tantangan dan

bersaing

sesuai

pemerintah yang dibentuk untuk

tekanan rumah sakit daerah akan

dengan arah bisnis yang ditetapkan

menyelenggarakan penyediaan jasa

selalu

dalam

layanan umum di bidang kesehatan

muncul

sesuai

dengan


menjadi dokumen

mandiri Rencana

Bisnis

33

KOLOM

berpotensi

untuk

dikelola

lebih

dan dipersamakan sebagai RKA-

yang ada di Bagian Program dan

efektif melalui pola Badan Layanan

SKPD/RKA-Unit

Pelaporan

Umum. Dalam rangka memenuhi

telah disusun tersebut disampaikan

biasanya jumlahnya tidak sampai

salah satu persyaratan administrasi

kepada PPKD untuk dibahas sebagai

lima

untuk

BLU,

bagian dari RKA-SKPD. Dan oleh

secara kualitas umumnya personil

rumah sakit diharuskan menyusun

PPKD disampaikan kepada TAPD

yang ada di Bagian Program dan

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

untuk dilakukan penelaahan. RBA

Pelaporan keahliannya di bidang

yang telah dilakukan penelaahan

kesehatan.

oleh

Untuk mengatasi masalah SDM,

ditetapkan

Rencana tahunan

sebagai

strategis yang

bisnis

disusun

lima harus

TAPD,

mengacu kepada Rencana Strategis

PPKD

Kementerian

Negara/Lembaga

Rancangan

(Renstra

atau

Rencana

tentang APBD.

Jangka

Menengah

KL)

Pembangunan Daerah (RPJMD). Sedangkan Anggaran

Rencana yang

perencanaan

basis

perhitungan

disusun

kinerja

akuntansi

jenis

berdasarkan kemampuan

merupakan

tahunan

berdasarkan menurut

Bisnis

dan biaya

layanannya, kebutuhan

RBA

disampaikan

kepada

dituangkan

dalam

untuk

Peraturan

Setelah

yang

Daerah

personil.

sering

Disamping

sarankan

itu

untuk

merekrut tenaga yang kompeten,

Peraturan

rekritmen pegawai adalah RSUD

Daerah tentang APBD, ditetapkan

belum

menjadi

tentang

Peraturan BLUD

Daerah, melakukan

penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif, dan

kami

memadai,

namun kendala yang ada dalam

Rancangan

pemimpin

kurang

mempunyai

Ketentuan

Kepegawaian

mengatur

rekruitmen

yang Pegawai

Tetap/tidak tetap BLUD non PNS. 2. Metodelogi

sebagai

dasar

Pihak RSUD selama ini menyusun

DPA-BLUD

untuk

Anggaran

dipakai

dan

penyusunan

dan

diajukan kepada PPKD.

sama

seperti

SKPD

lainnya yaitu menyusun RKA. RKA

yang

RBA BLUD tersebut disahkan oleh

dari

PPKD, paling lambat tanggal 31

sedangkan

masyarakat, badan lain, APBD, APBN

Desember menjelang awal tahun

Accrual Basis.

dan

anggaran.

Perbedaan metodelogi tersebut

diperkirakan

pendapatan

Kerja.

akan

diterima

sumber-sumber

pendapatan

Dan

apabila

belum

disusun berdasarkan Cash Basis, RBA

berdasarkan

BLUD lainnya, serta berpedoman

disahkan oleh Menteri Keuangan/

sering

kepada renstra bisnis BLUD.

PPKD, sesuai dengan kewenangan-

Bagian Program dan Pelaporan

nya,

dalam menyusun RBA.

Rencana Bisnis Anggaran Rumah

BLU/D

dapat

melakukan

menjadi

kendala

bagi

Sakit BLUD sebagaimana Satuan

pengeluaran paling tinggi sebesar

Untuk lebih memudahkan dalam

Kerja

angka

menyusun

Pemerintah

diajukan

Daerah (SKPD)

kepada

Kepala

SKPD

dokumen

pelaksanaan

RBA

sering

kami

anggaran tahun sebelumnya.PPKD

sarankan untuk menyusun RKA

sebagai bagian dari RKA-KL, rencana

mengesahkan

terlebih

kerja dan anggaran SKPD, atau

dasar pelaksanaan anggaran.

Rancangan sebagai terpisahkan

APBD

dan

bagian dari

DPA-BLUD

sebagai

Kendala yang sering dihadapi

tidak

oleh RSUD yang sudah berstatus

Rancangan

BLUD dalam menyusun anggaran

Peraturan Daerah tentang APBD.

(RBA) adalah:

RBA yang diusulkan tersebut disertai

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

dengan usulan standar pelayanan

Penyusunan

minimum dan biaya dari keluaran

Anggaran

yang akan dihasilkan.

BLUD umumnya merupakan tugas

Untuk

BLUD-Unit

Kerja,

RBA

dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD,

dari

Rencana

Bisnis

dibeberapa

RSUD

Bagian

Program

sebelum

menyusun RBA.

disajikan

yang

dahulu,

Adakah solusi yang lebih baik ?.

dan

Pelaporan. Secara jumlah SDM EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

34

KOLOM

PEMBERDAYAAN PERAN DAN FUNGSI INTERNAL AUDITOR oleh : Yudhi Brismantoro

I

nternal audit akan menunjukkan suatu keberhasilan apabila didukung dengan jumlah dan kualitas sumber daya yang memadai, terutama dukungan sumber daya manusia dengan keragaman keahlian yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai pemangku kepentingan/stakeholder. Hal ini berarti harus

terdapat kesesuaian antara tingkat keahlian yang diprasyaratkankan dalam suatu kegiatan audit dengan keahlian yang dimiliki oleh para internal auditor. Telah terjadi pergeseran perspektif internal auditor yang semula dengan fokus pada masa lalu (yaitu melihat sesuatu yang berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada waktu dahulu), berubah menjadi berfokus pada masa akan datang melalui suatu pendekatan komprehensif sehubungan dengan upaya korporasi dalam rangka mitigasi risiko dan pengembangan pengendalian. Internal auditor yang semula menjadi “corporate police” melalui pelaksanaan compliance audit dengan fokus ketaatan terhadap prosedur dan kebijakan serta regulasi yang berlaku, telah mengalami pergeseran dalam peran dan fungsinya menjadi “advicer” dan “business asssurance” bagi manajemen. Mendefinisikan harapan stakeholders Siapa yang berkepentingan terhadap fungsi dan peran internal auditor? Suatu hal yang harus dipahami adalah perlunya mengenali siapa yang menjadi stakeholder utama internal auditor. Para stakeholder

memiliki harapan,

kebutuhan, serta value yang diinginkan melalui pemberdayaan internal auditor. Bagi pemilik perusahaan (shareholder), peran dan fungsi dari internal auditor adalah untuk dapat melindungi nilai (value) perusahaan melalui terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif. Sedangkan bagi manajemen adalah untuk dapat memberikan kepastian yang memadai bahwa design dan implementasi dari pada aktivitas pengendalian dapat berjalan secara efektif sesuai dengan yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk itu, peran dan fungsi internal auditor harus diarahkan pada harapan dan value yang diinginkan oleh para stakeholder serta sebagai business assurance bagi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, sehingga dapat ditentukan fungsi dan peran internal auditor seperti apa yang menjadi fokus dalam memberikan value yang harapkan. Langkah utama yang harus dilakukan terkait fungsi internal audit adalah menyelaraskan aktivitas kegiatan internal auditor dengan harapan/kebutuhan stakeholder dan dilakukannya prioritisasi kegiatan terkait area-area mana saja yang mungkin menimbulkan terjadinya risiko atau peluang yang berdampak cukup signifikan terhadap pencapaian tujuan dan nilai (value) organisasi. Harapan para stakeholder semakin menunjukkan adanya suatu peningkatan terkait fokus dan kualitas kerja internal audit. Pihak regulator dan pembuat kebijakan menempatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi akan fungsi internal audit, tidak sekedar hanya menjamin terjadinya “fair-play” dalam suatu organisasi, melainkan juga ditempatkan untuk membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja bisnis serta terlibat aktif dalam pengelolaan risiko statejik dan penerapan tata kelola organisasi yang baik. Dalam hal stakeholder menentukan dimana memposisikan dirinya dalam fungsi dari internal auditor, hal tersebut akan tercermin secara langsung pada harapan dan kebutuhan yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam pernyataan misi internal auditor. Misi internal auditor harus dinyatakan secara jelas, agar dapat terfokus ingin menjadi seperti apa internal auditor dalam mencapai tingkat ekspektasi yang diharapkan oleh stakeholder termasuk arah stratejik yang akan dilakukan. Posisi dan mandat internal auditor Idealnya, fungsi dan peran internal auditor perlu dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Intenal Audit Charter. Internal Audit charter ini harus dinyatakan secara formal sebagai suatu kebijakan perusahaan, yang harus disyahkan oleh senior manajemen dengan persetujuan komite audit. Hal ini untuk memberikan keyakinan bahwa Internal Audit Charter telah TASK2PRO EDISI 18 / OKTOBER 2013

KOLOM mencerminkan

secara

jelas

adanya

kewenangan,

responsibilitas dan akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi internal audit dalam organisasi. Apakah fungsi internal audit telah diposisikan dengan tepat untuk menjamin independensi dan obyektivitas? Suatu hal yang sangat penting adalah bahwa pimpinan unit organisasi internal audit harus diambil tenaga dari kalangan yang cukup senior agar memungkinkan dapat menjalankan kewenangannya pada level yang bersangkutan. Independen, memberikan pengertian bahwa pimpinan unit

internal

audit

(chief

audit

executive)

harus

menyampaikan laporan secara langsung kepada suatu level tertentu dalam organisasi yang memungkinkan internal audit dapat memenuhi tingkat responsibilitasnya. Internal audit juga harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam menentukan lingkup internal auditing, pelaksanaan kegiatan dan dalam mengkomunikasikan hasil audit yang dilakukan untuk menjamin obyektivitasnya. Terhadap hal ini The Institute of Internal Auditors’ (The IIA) International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing Practice Advisory 1110-2, menyatakan bahwa “The IIA believes strongly that to achieve necessary indepandence, the CAE should report functionally to the audit committe or its equivalent. For administrative purposes, in most circumstances, the CAE should report directly to chief executive officer of the organization.” Internal audit harus dapat menjadi “mata dan telinga” dari komite audit dan menajemen, terutama sebagai business assurance yang secara obyektif dan independen dapat memastikan bahwa pelaksanaan governance, serta risk and control di dalam suatu organisasi berjalan sebagaimana seharusnya. Membangun kapasitas dan kapabilitas yang memadai The IIA Standard mensyaratkan bahwa seluruh kegiatan audit harus dilaksanakan oleh tenaga-tenaga yang memiliki kualifikasi dan kapabilitas yang memadai. Lingkungan bisnis yang semakin kompleks membuat semakin perlunya internal auditor dalam mengembangkan dan memiliki suatu keahlian khusus, tidak hanya di bidang auditing yang selama dilakukan secara konvensional. Pelatihan secara berkelanjutan dan pengembangan terhadap sumber daya manusia merupakan suatu yang penting untuk implementasikan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal auditor. Fungsi internal auditor pada era sekarang ini tidak hanya bergantung pada kewenangan yang hanya bersifat mandatory, melainkan harus mendapat pertimbangan bahwa tugas-tugas internal auditor perlu diimbangi dengan kemampuan profesional yang relevan harus dimiliki sebagai seorang internal auditor. Agar dapat melaksanakan kewenangan berdasarkan mandat yang diberikan, internal auditor perlu memastikan bahwa mereka telah memiliki sumber daya yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitas yang diperlukan. Keberhasilan fungsi internal audit dapat dicapai melalui pemberdayaan sumber daya manusia beserta kapabilitas yang dimilikinya. Kemampuan yang dimiliki tidak hanya terbatas pada kegiatan audit saja, melainkan dituntut adanya kepemilikan kapabilitas yang memadai dalam melaksanakan fungsinya sebagai consulting dan assurance, terutama berkaitan dengan perannya sebagai business advicer bagi manajemen dalam menerapkan risk management, control and governance. Cara pandang internal auditor secara kolektif harus diarahkan pada fokus untuk dapat mencapai tingkatan praktek internal audit yang terbaik (best-in class practices). Hal ini merupakan kunci keberhasilan internal audit sebagaimana halnya dengan tingkat keberhasilan organisasi yang ingin dicapai. Untuk itu diperlukan adanya kucukupan tingkat kelaikan, kapabilitas dan kapasitas internal auditor. Internal auditor harus memiliki komitmen yang kuat terkait beberapa hal berikut : ⦁ Resources : Unit internal audit akan melakukan identifikasi terhadap tingkat keahlian dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga selalu dilakukan program-program pengembangan kapabilitas untuk membangun core competence internal audit. EDISI 18 / OKTOBER 2013 TASK2PRO

35

36

KOLOM ⦁ Knowledge Management : Fungsi dalam internal audit akan selalu berupaya memperoleh pengetahuan dan keahlian baru, mengelola dan pelaksanaan sharing-knowledge, serta mengenali betapa pentingnya hal tersebut untuk keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. ⦁ Risk Mitigation : Untuk memperkuat upaya organisasi dalam rangka pencegahan fraud dan pelaksanaan mitigasi risiko, fungsi internal audit harus mampu mengenali potensi terjadinya gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tujuan dan operasional organisasi. ⦁ Risk assessment : Fungsi internal audit yang efektif harus mampu menilai dan mengenali risiko yang dihadapi organisasi dalam rangka pengembangan audit plan. ⦁ Technology : Dengan kemajuan teknologi yang pesat menuntut penguasaan akan penggunaan teknologi dalam melaksanakan fungsi dan penugasan internal audit, yang bermanfaat terutama dalam pemrosesan data audit. Perlu dilakukan pengembangan teknik dan metodologi berbasis teknologi informasi secara terus-menerus untuk proses kegiatan internal audit, perolehan/pengolahan yang berdampak pada hasil penentuan simpulan/prakiraan yang tentunya akan meningkatkan kualitas dan out-come dari kegiatan internal audit sendiri. Pentingnya dilakukan perbaikan yang berkelanjutan Langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah selalu berupaya memperkuat kualitas proses internal yang berfokus pada terlaksananya perbaikan secara berkelanjutan terkait fungsi dan peran dari internal auditor. Standar yang telah dikeluarkan oleh The IIA mensyaratkan perlu dilakukannya asesmen atau penilaian secara rutin dan periodik terhadap keseluruhan aspek dan peran internal audit dalam melaksanakan fungsinya baik di bidang audit, consultative maupun assurance. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelaikan dan kualitas internal auditor. Hasil asesmen dan perolehan umpan balik dimaksudkan untuk dapat meningkatkan proses terjadinya perbaikan yang berlangsung secara terus-menerus (continues improvement) dalam memperkuat kualitas dan fungsi internal auditor. Untuk itu perlu dibangun suatu alat ukur dan kriteria pengukuran yang dapat digunakan dalam menilai tingkat efektivitas maupun kualitas fungsi dan peran internal auditor. Asesmen terhadap kualitas internal auditor harus mencakup hal-hal berikut : ⦁ Ketaatan terhadap Internal Auditing Standard dan Kede Etik yang berlaku; ⦁ Internal audit activity’s charter, kebijakan dan prosedur pendukung yang memadai; ⦁ Kontribusi internal audit terhadap proses governance, risk management dan control dari organisasi; ⦁ Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku; ⦁ Efektivitas dari pada perbaikan internal secara berkelanjutan; dan ⦁ Aktivitas internal audit dalam memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap operasional perusahaan. Penutup Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat akan berpengaruh besar terhadap lingkungan pengendalian pada setiap organisasi. Peran internal auditor juga akan terus mengalami perkembangan, dan peluang-peluang yang ada akan membawa fungsi internal auditor kepada tingkatan yang lebih tinggi dalam rangka mencapai efektivitas pelaksanaan governance, risk management and control, guna mencapai tujuan dan nilai tambah organisasi. Pada era sebelumnya di mana internal auditor berperan sebagai “corporate police”, kini telah berubah menjadi “advicer” dan “business assurance” bagi manajemen. Harapan para stakeholder termasuk manajemen yang semakin meningkat, perlu diimbangi dengan pemberdayaan akan peran dan fungsi internal auditor. Peran dan fungsi internal auditor tentunya harus berfokus dan diselaraskan dengan ekspektasi dari stakeholder. Untuk itu diperlukan komitmen dari semua pihak termasuk senior manajemen, untuk menjadikan internal auditor akan berperan dan difungsikan sepeti apa. Catatan: Diolah dari berbagai sumber


KOLOM

37

KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN,

APAKAH TERMASUK DALAM KEUANGAN NEGARA? oleh : Sutan Rambun Pamenan

fasilitas yang diberikan Pemerintah” karena bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan pasal 11 huruf a sepanjang kata “Badan Usaha Milik Negara” dan pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) sepanjang kata “BUMN/ BUMD” dalam UU No 15 Tahun 2006 tentang

BPK

dibatalkan

diminta

karena

untuk

bertentangan

dengan pasal 23E ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. II. Dalil/Argumentasi Pemohon I. Pendahuluan

menimbulkan ketidakpastian hukum.

Saat ini MK sedang menggelar uji

Pengertian

itu

menyebabkan

Menurut

teori badan hukum,

BUMN adalah badan hukum privat sehingga

kekayaan

negara

yang

menjadi

milik

materi (judicial review) atas Pasal 2

disharmonisasi

huruf (g) dan huruf i UU No. 17

dalam UU

Tahun

tentang BUMN dan UU No 40 Th

BUMN sedangkan negara sebagai

2007 tentang Perseroan Terbatas.

investor memperoleh saham atas

2003

tentang

Keuangan

Negara dan pasal 6 ayat (1), pasal 9

No.

dengan 19

ketentuan

Tahun

2003

telah

dipisahkan

seharusnya

modal yang telah disetorkan yang

dan ayat (3) huruf (b), dan pasal 11

BUMN tidak tunduk pada UU Keuan-

dicatat sebagai kekayaan negara dan

huruf (a) UU Nomor 15 Tahun 2006

gan Negara, tetapi hanya tunduk

bukan atas seluruh kekayaan BUMN.

tentang BPK terhadap UUD 1945

pada UU Perseroan Terbatas, seperti

Ini berarti negara sudah tidak lagi

(yang sampai dengan 8 Oktober

tercantum dalam putusan MK No.

memiliki kewenangan mutlak atas

2013 MK telah bersidang sebanyak 8

77/PUU-IX/2011 agar tercipta har-

aset

kali)

monisasi dan menjamin kepastian

dipisahkan tersebut.

ayat (1) huruf (b), pasal 10 ayat (1)

Pemohon dalam perkara tersebut

Menurut

pemohon

atau

harta

kekayaan

yang

Menurut pasal 11 UU No. 19

hukum yang adil.

Tahun

2003

dinyatakan

bahwa

adalah Centre for Strategic Studies

Karena itu, pemohon meminta

University of Indonesia (CSSUI), Omay

MK membatalkan pasal 2 huruf g

terhadap

Komar Wiraatmadja, Sutrisno dan

dan huruf i UU Keuangan Negara

ketentuan dan prinsip-prinsip yang

Forum Hukum BUMN.

sepanjang frasa “termasuk kekayaan

berlaku bagi PT sebagaimana diatur

yang dipisahkan pada perusahaan

di dalam UU No. 1 Tahun 1995

tian keuangan Negara dan kekayaan

negara/perusahaan

dan

tentang PT (yang saat ini telah

Negara dalam pasal 2 huruf g dan

frasa “kekayaan pihak lain yang

diganti dengan Undang-Undang No.

huruf i UU Keuangan Negara telah

diperoleh

40 Tahun 2007). Pasal 4 ayat (1) UU

Para pemohon berdalih penger-


dengan

daerah”

menggunakan

Persero

berlaku

segala

38

KOLOM

No. 19/2003 tentang BUMN juga menyatakan bahwa modal BUMN merupakan

dan

berasal

dari

kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena telah dikeluarkan dari APBN

maka

tersebut

penyertaan

bukan

lagi

modal

merupakan

keuangan negara. Pihak pemohon juga merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006

tentang

Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan

Negara.

dik uat k an

Hal

tersebut

d eng an

Pu tus an

Mahkamah Konstitusi No. 77/PUUIX/2011 yang menyatakan bahwa

yang dapat dinilai dengan uang,

ment,

BUMN adalah badan usaha yang

termasuk kebijakan dan kegiatan

UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945,

memiliki

dari

dalam bidang fiskal, moneter dan

dengan demikian pasal 2 huruf (g)

s eh in gg a

pengelolaan kekayaan negara yang

dan (i) UUKeuangan Negara, tidak

kewenangan pengurusan kekayaan

dipisahkan, serta segala sesuatu baik

bertentangan dengan UUD 1945.

usaha, termasuk penyelesaian utang

berupa

berupa

Menurut Wakil Ketua BPK Hasan

BUMN

barang yang dapat dijadikan milik

Bisri, jika gugatan pihak pemohon

perseroan terbatas, yakni UU No. 40

negara

dengan

dikabulkan akan berdampak negatif

Tahun 2007.

pelaksanaan

kewajiban

pada sistem pengelolaan keuangan

III. Dalil/Argumentasi Pemerintah

tersebut.

kekayaan

k ek a ya a n

terpisah

n eg ar a

tunduk

pada

hukum

uang,

maupun

berhubung hak

dan

sesuai dengan pembukaan

negara yaitu:

Negara

Berdasarkan pendekatan dari sisi

a. Lembaga

menurut UU No 17 Tahun 2003 pasal

obyek tersebut, bidang pengelolaan

dibentuk

1

keuangan Negara terdiri dari:

undang seperti LPS, BPJS, OJK, BI

kewajiban negara yang dapat dinilai

a. sub bidang pengelolaan fiskal,

yang

di

dalamnya

terdapat

dengan uang, serta segala sesuatu

b. sub bidang pengelolaan moneter,

kekayaan

negara

yang

Definisi

Keuangan

adalah

“Semua

hak

dan

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara

berhubung

pelaksanaan

hak

dan

dengan kewajiban

dengan

dipisahkan,

dan c. sub bidang pengelolaan kekayaan karena

dengan

yang undang-

sendirinya

bukan lagi merupakan bagian dari keuangan negara.

negara yang dipisahkan. Oleh

pemerintah

itu,

Pemerintah

bahwa

keuangan

b. Kekayaan negara yang dipisahkan pada

BUMN

masuk

dalam

tersebut”. Penjelasan UU Nomor 17

berpendapat

Tahun

negara tidak hanya terbatas pada

kategori

pendekatan yang digunakan dalam

pengertian

APBN

sehingga semua tindakan korupsi

merumuskan

Negara

merupakan salah satu bagian dari

yang terjadi pada perusahaan

subyek,

keuangan negara yaitu untuk sub

privat,

tidak

bidang pengelolaan fiskal.

Tindak

Pidana

adalah

2003

dari

menyatakan Keuangan sisi

obyek,

bahwa

proses, dan tujuan.

APBN

saja.

Dari sisi obyek yang dimaksud

Fungsi BUMN tidak semata-mata

dengan Keuangan Negara meliputi

untuk mencari keuntungan, namun

semua hak dan kewajiban negara

juga


sebagai

agent

of

develop-

keuangan

masuk

privat,

kategori

Korupsi,

tapi

masuk dalam kategori Tindak Pidana Umum.

KOLOM

c. Dikhawatirkan pemerintah daerah

yaan negara yang dipisahkan.

atau masyarakat akan menggugat

Sikap pertama, Pemerintah dalam

bahwa keuangan daerah juga

uji materi UU Keuangan Negara

bukan

mempertahan-kan pasal 2 huruf g

bagian

dari

keuangan

negara.

dan i, sementara sikap kedua,

Dampak lainnya adalah bahwa

dalam RUU Piutang Negara dan

BPK tidak mempunyai kewenangan

Piutang Daerah yang diajukan ke

untuk

DPR,

melakukan

pemeriksaan

Pemerintah

mengajukan

terhadap BUMN. Sedangkan KPK

piutang BUMN bukan merupakan

berpendapat

piutang Pemerintah

penyertaan

modal

BUMN merupakan keuangan negara,

4. Apakah Aset Tetap milik BUMN

karena berasal dari APBN, sehingga

merupakan

kerugian

Negara seperti halnya gedung

BUMN

yang

telah

Aset

Tetap

milik

memenuhi unsur pasal 2 maupun

kantor

pasal

merupakan

Bolehkah suatu Aset Tetap milik

kerugian negara dan merupakan

Negara dijadikan sebagai agunan

Tindak Pidana Korupsi. Menurut KPK,

kredit?

BPK berhak melakukan pemeriksaan

Tetap milik BUMN yang djadikan

terhadap BUMN.

sebagai agunan kredit ke Bank.

IV. Catatan Penulis

Semoga

3

UU

Tipikor

instansi

Padahal

pemerintah?

banyak

terhadap

Aset

gugatan

Pasal 2 huruf g UU No 17 Tahun

megenai

2003 jelas menyatakan bahwa

dipisahkan,

kekayaan negara yang dipisahkan

dapat

merupakan

adilnya untuk kepentingan bangsa

kekayaan

negara.

Tetapi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang juga berlaku

untuk

BUMN

secara acontrario menyatakan hal yang berbeda. 2. Doktrin Business Judgement Rule menyatakan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan,

apabila

tindakan

Direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Konsep doktrin Business Judgment Rule sebagaimana di atas juga sudah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. 3. Pemerintah mendua soal kekaTASK2PRO EDISI 18 / OKTOBER 2013

kekayaan

Mahkamah

memutuskan

dan negara.

negara

yang

Konstitusi

yang

seadil-

39

40

KOLOM

FRAUD CONTROL PLAN ,

Model untuk Memudahkan Pengungkapan, Cegah Tangkal, dan Deteksi Dini Kejadian Fraud Secara Sistematis DAN Terintegrasi oleh : Sugiarto

PENDAHULUAN

tersangka AM, seorang hakim yang

kukan audit investigasi dan audit

Korupsi, istilah yang terbiasa kita

diduga melakukan tindakan melawan

penghitungan

kerugian

keuangan

dengar pada hari-hari ini, baik lewat

hukum dan menerima suap terkait

Negara.

tersebut

sekaligus

media massa maupun media elek-

dengan penanganan beberapa seng-

menunjukkan

bahwa

intensitas

tronik, di lingkungan perkantoran,

keta pemilukada di beberapa daerah,

korupsi

lingkungan pendidikan, di warung-

dan masih banyak kasus-kasus lain,

meningkat dengan berbagai macam

warung kopi dan di hampir semua

baik yang sudah memperoleh pu-

modus

lapisan masyarakat orang memper-

tusan maupun yang sedang proses,

beda.

bincangkan korupsi. Sepertinya kita

yang sudah nyata maupun yang

tidak pernah kehabisan bahan untuk

mungkin

masih

membahas hal tersebut, karena me-

menunggu

saatnya

mang begitu mudahnya diketemu-

terungkap.

kan kejadian korupsi disekitar kita.

tersembunyi nanti

akan

Hal

semakin operandi

lama

semakin

yang

berbeda-

Tingkat kejadian korupsi yang ada selama ini ternyata tidak menunjukkan

gejala

pelemahan

bahkan

cenderung meningkat, di tingkat

Apakah mereka semua itu orang

pusat maupun daerah, bahkan di

Lihat saja kasus-kasus besar yang

orang yang tidak paham hukum? Hil

tingkat perdesaan yang melibatkan

sedang di tangani oleh KPK, kasus

yang mustahal, dan jelas bahwa

kelompok

dugaan korupsi pengadaan impor

mereka

yang

daging sapi oleh PT Indoguna yang

yang berlaku dinegeri ini. Mereka

masyarakat secara sadar melakukan

melibatkan AF dan menyeret seo-

adalah putra-putra terbaik bangsa

perbuatan tersebut, namun anehnya

rang presiden partai LHI, kasus tang-

Indonesia, smart, terpelajar, kemam-

mereka tidak memiliki rasa takut

kap tangan oleh KPK

dengan ter-

puan intelektualnya sangat tinggi,

meskipun menyadari akibat yang

sangka seorang ketua lembaga SKK

jadi kenapa justru mereka yang ter-

akan dihadapi terkait dengan per-

Migas yang notabene juga seorang

sangkut

perkara-perkara

buatan korupsinya. Bahwa nantinya

gurubesar perguruan tinggi, kasus

tersebut? Suatu pertanyaan yang

mereka akan mengalami masa yang

pengadaan simulator SIM yang meli-

perlu dikaji secara mendalam untuk

suram semisal dengan hidup di pen-

batkan seorang jenderal yang sudah

dapat mengungkap motif dibalik

jara, namun faktanya tingkat ke-

diputuskan

kejadian tersebut.

jadian korupsi justru meningkat. Hu-

oleh

majelis

hakim

sangat memahami hukum

dengan

ada

masyarakat.

Kenyataan

menunjukkan

bahwa

tipikor, kemudian dugaan korupsi

Di lingkungan Perwakilan BPKP

kuman mati yang selama ini dilaku-

kasus pembangunan wisma atlet di

Provinsi Jawa Timur sendiri khusus-

kan oleh pemerintah Cina ternyata

Hambalang yang juga melibatkan

nya di Bidang investigasi banyak

tidak juga serta merta menurunkan

seorang mantan Menteri Kepemu-

perkara-perkara yang berindikasikan

tingkat korupsi di negara tersebut.

daan dan Olahraga. Terakhir dan

tindak pidana korupsi yang diminta-

Jadi

yang masih hangat, fresh from oven,

kan oleh mitra kerja yakni penyidik

meskipun tebusannya adalah dihu-

adalah kasus penangkapan terhadap

kepolisan

kum MATI.

Ketua Mahkamah Konstitusi dengan

sedang ataupun sudah selesai dila-


dan

kejaksaan

yang

orang

tidak

takut

korupsi

Korupsi pada dasarnya hanyalah

41

KOLOM

salah satu model dari jenis fraud/

sir akibat fraud terhadap organisasi.

hukum

penyimpangan secara luas. Mengapa

Langkah berikutnya, organisasi mela-

jawab untuk menemukan tindak ke-

orang melakukan fraud? Ada banyak

kukan investigasi dengan interview

jahatan yang dilakukan pegawainya

teori. Salah satu teori yang menjadi

dan

dokumen-

dan menghadapi tindak kejahatan

acuan

dokumen.

memakan

yang diketahui atau dicurigai dengan

dalam

memahami

fraud

pemeriksaan Investigasi

membebankan

tanggung

adalah teori Fraud Triangle. Teori

waktu lama, biaya yang tinggi dan

yang dikenalkan dan dikembangkan

mungkin berakhir tanpa penyelesai-

oleh Donald R. Cressey yang memu-

an yang jelas. Jika investigasi selesai

buah sistem pengaturan yang secara

satkan pada 3 (tiga) elemen, yaitu:

maka organisasi harus memutuskan

keseluruhan meminimalkan terjadinya

motif, kesempatan dan rasionalisasi.

tindakan apa yang harus dilakukan

fraud sejenis dan pada saat yang sama

Manusia pada dasarnya akan selalu

terhadap pelaku. Pelaku dapat dipin-

akan dapat memaksimalkan kemung-

mencari kesempatan dan mencari

dahkan tugasnya, dipecat, dilaporkan

kinan pendeteksian aktivitas yang

kelemahan yang dapat dimanfaatkan

ke penegak hukum, atau tidak dila-

mengindikasikan fraud. Kemungkinan

untuk keuntungannya. Oleh karena

kukan tindakan apapun. Selanjutnya

suatu

itu akan muncul pertanyaan berikut

kasus ditutup, kerugian ditanggung

membuat pelaku mengaku tidak terli-

“da pa tk ah

d ic eg ah ?”

banyak pihak, organisasi mungkin

bat. Atas

Mengingat sifat dasar tadi, maka

melakukan upaya perbaikan pengen-

beradaan fraud control plan (FCP) san-

menghilangkan kesempatan adalah

dalian,

gatlah penting untuk pencegahan

salah satu cara untuk memerangi

dianggap selesai. Tidak ada lagi

fraud. Hal ini dapat dilakukan melalui

upaya-upaya yang dilakukan sampai

perbaikan pengendalian internal dan

terjadi lagi fraud yang lain.

f ra ud

akuntabilitas. Jika orang mengetahui

dan

kemudian

masalah

langkah yang efisien dan tegas. Pencegahan

fraud

membutuhkan

ditemukan

se-

seringkali

dasar prinsip inilah ke-

terjadinya fraud. Pada sektor pemerintahan, salah satu jenis fraud yang saat ini marak

Kenyataannya fraud memiliki ke-

adalah fraud dalam bentuk korupsi.

mereka

cenderungan berulang dan intensi-

Tidak sedikit upaya yang telah dilaku-

dikendalikan dan diawasi, serta akan

tasnya meningkat. Disamping keru-

kan oleh pemerintah untuk dapat

dimintai pertanggungjawaban atas

gian yang langsung diderita organi-

mengurangi, memerangi dan men-

tindakannya, niscaya mereka akan

sasi akibat fraud, organisasi terbeba-

jadikan korupsi sebagai musuh yang

berpikir

akan

ni biaya-biaya lain seperti biaya in-

paling berbahaya bagi kelangsungan

melakukan kejahatan. Oleh karena

vestigasi dan persiapan proses pera-

pemerintahan, namun apa yang ter-

itu pemahaman akan pentingnya

dilan. Mengingat begitu banyak bi-

jadi? Pemerintah seolah tidak berdaya

pencegahan

merupakan

aya dan waktu yang dihabiskan jika

untuk menghentikan praktik curang

sesuatu yang sangat berguna bagi

fraud terjadi maka upaya untuk

tersebut, dari waktu ke waktu tingkat

organisasi.

menghadapi fraud sudah selayaknya

korupsi yang terjadi bukannya se-

lebih ditekankan pada pencegahan

makin mengecil, namun intensitasnya

menghadapi

fraud. Upaya pencegahan fraud akan

semakin banyak dengan nilai kerugian

fraud dengan pendekatan proaktif

memberikan penghematan yang be-

keuangan negara yang sangat mate-

dan sistemik. Ketika fraud terjadi,

sar karena biaya deteksi dan investi-

rial.

organisasi harus menghadapi kondisi

gasi dapat diminimalkan. Pencega-

Korupsi bersifat sporadis dan su-

krisis. Untuk mengatasi masalah ter-

han fraud akan meminimalkan ke-

dah merebak ke semua lini, tidak

sebut, berbagai upaya dilakukan.

mungkinan

dan

hanya ada di lembaga eksekutif, legis-

Langkah yang pertama dilakukan

mengoptimalkan kemungkinan fraud

latif, bahkan yudikatif. Dapat dikata-

adalah

dapat terdeteksi secara lebih dini.

kan bahwa korupsi sudah merupakan

publikasi,

Organisasi perlu menjalankan upaya

kejadian

menutup kerugian, dan meminimali-

pencegahan fraud karena lingkungan

ordinary) sehingga penanganannya

bahwa

setiap

tindakan

ulang

dan

fraud

tidak

Banyak organisasi yang tidak memiliki

pelaku,

upaya

untuk

berusaha

mengidentifikasi

menghindari


terjadinya

fraud

yang

luar

biasa

(extra-

42

KOLOM

juga harus dengan upaya yang extra-

Represif. Secara konsepsi, pende-

ordinary pula.

katan

Masyarakat berharap banyak pada lembaga penegak hukum seperti ke-

tersebut

dapat

dijelaskan

sebagai berikut: 1. Karena

konsep represif untuk preventif. Dari

berbagai

strategi

suatu

kejadian

pilihan

pemeberantasan

korupsi

dapat

tersebut, masing-masing ada kele-

didorong,

bihan dan kekurangannya, untuk itu

polisian, kejaksaan dan juga lembaga

dimulai,

anti rasuah KPK, untuk dapat menan-

dilaksanakan,

gani permasalahan korupsi secara

dicegah oleh individu di luar

yang

tuntas. Sudah banyak perkara korupsi

organisasi (anggota masyarakat)

dipengaruhi

yang ditangani dan diselesaikan, pe-

maka kepedulian individu perlu

termasuk

laku korupsi sudah banyak yang

ditingkatkan agar dapat berperan

menerapkan pilihan strateginya.

ditahan

dalam memerangi korupsi melalui

dan

dijebloskan

kedalam

tahanan, namun tetap saja korupsi masih merajalela.

difasilitasi,

macam

dihambat,

dan

upaya edukatif (pre–emptif); 2. Memperhatikan bahwa dampak

Menjadi pertanyaan bagi kita se-

negatif

korupsi

bagi

individu,

bagaimana mengoptimalkan strategi paling

efektif

oleh

tentunya

banyak

pertimbangan

untuk

Namun

demikian,

kecenderungan

pilihan

pemberantasan sekarang

faktor

lebih

ada strategi

korupsi

yang

mengarah

pada

mua kenapa demikian, adakah hal

masyarakat, dan organisasi demi-

upaya

strategi

yang belum pas dalam penanganan

kian

seharusnya

korupsi

yang

korupsi tersebut? Apakah ada kesala-

perlu diupayakan untuk mence-

Strategi

han

penanganan

gah menangkal, dan memudah-

yang lebih mengedepankan upaya

korupsi, apakah kesalahan itu terjadi

kan mendeteksi potensi kejadian

preventif yang sistematis, dilakukan

di masyarakat, di penegak hukum,di

korupsi melalui upaya preventif;

dengan

dalam

sistem

sistem hukum, di dunia pendidikan

besar,

3. Apabila

maka

belum

ataupun

beberapa

belum

hendaknya dapat segera mende-

gakibatkan

penanganan korupsi? Simpulan se-

teksi,

yang besar

mentara bahwa penanganan korupsi

menindaklanjuti investigasi sesuai

tidak bisa hanya diselesaikan dengan

dengan ketentuan yang berlaku

satu pendekatan saja, namun harus

melalui upaya represif;

upaya

menggunakan pendekatan yang mul-

menginvestigasi,

dan

preventif. korupsi

pertimbangan/

alasan sebagai berikut:

dapat

dengan

organisasi

bersifat

pemberantasan

atau ada di ruang lain yang selama ini tersentuh

mencegah,

tidak

pemberantasan

1. Jika telah terjadi, korupsi menkerugian

keuangan

2. Pengembalian uang negara yang dikorupsi sangat kecil 3. Kasus korupsi, merusak reputasi

4. Upaya represif dalam melakukan

baik institusi maupun individu

tidimensi.

deteksi dan penanganan kasus

4. Proses litigasi menyita waktu dan

PEMBAHASAN

korupsi bukanlah tujuan akhir,

biaya, baik bagi aparat hukum

Sebagaimana telah disinggung di

justru

maupun calon tersangka.

atas,

mengedepankan upaya preventif.

bahwa

upaya

penanganan

sekarang

lebih

Tindakan

lagi

menggunakan

kepada para pelaku korupsi untuk

memberi peluang pelaku korupsi

pendekatan yang biasa-biasa saja

memberikan shock therapy dan

untuk

(ordinary) namun

efek

dengan kecurangan yang lain.

perlu dilakukan

jera.

dilakukan

5. Semakin lama kejadian korupsi

pemberantasan korupsi tidak bisa hanya

represif

ini

Namun

untuk

dengan upaya yang bersifat luar

mencegah terulangnya kejadian

biasa

the

tersebut,

dan

dengan

(extraordinary/beyond

ordinary/out

of

the

box)

maka

disertai

menutupi

semakin tindakannya

Salah satu metode pemberantasan korupsi yang bersifat preventif dan terintegrasi secara sistematis

guna

mengurangi

adalah dengan menggunakan model

korupsi,

mengekang

Fraud Control Plan (FCP)/Rencana

dapat dilakukan dengan pendekatan

pembenaran, dan menghambat

Aksi Kepemerintahan yang Bersih.

Edukatif (Pre–emptif), Preventif, dan

niat

Pencegahan fraud yang efektif adalah

Strategi pemberantasan korupsi


sistematis peluang

dengan

preventif

terungkap

yang

multidimensi.

upaya

harus

tidak

mengembangkan

43

KOLOM

sebuah program yang dirancang se-

dilandasi pondasi berupa Standar Per-

pelanggan masyarakat dan per-

cara bertanggungjawab, diimplemen-

ilaku dan Disiplin yang kuat, ditopang

lindungan kepada Pelapor.

tasikan dan dijalankan sehingga men-

tiga pilar berupa penilaian risiko fraud,

4. Reporting

jadi efektif dalam mencegah dan

kepedulian pelanggan dan masyara-

prosedur

mendeteksi

Program

kat serta sistem pelaporan yang baik,

Prosedur ini terdiri dari atribut:

pencegahan fraud yang efektif meli-

dan dinaungi dengan atap berupa

sistem pelaporan kejadian fraud,

puti atribut-atribut sebagai berikut:

Integrated Macro Policy.

pengungkapan

fraud.

1. Kebijakan anti fraud

Atribut-atribut FCP sebagaimana

System

merupakan

penanganan

fraud.

kepada

pihak

eksternal dan prosedur investigasi.

2. Struktur pertanggungjawaban

diuraikan di atas dapat dikelompok-

3. Penilaian risiko fraud

kan menjadi:

merupakan nilai-nilai anti fraud

4. Kepedulian pegawai

1. Integrated Macro Policy adalah

yang dianut oleh seluruh anggota

kebijakan menyeluruh dan terinte-

organisasi dan seluruh pihak yang

grasi yang dibuat oleh manajemen

bekerja atas nama organisasi yaitu

6. Sistem pelaporan kejadian fraud

yang dituangkan dalam bentuk

kontraktor, subkontraktor, konsul-

7. Perlindungan pelapor

kebijakan anti fraud dan struktur

tan, dan lain-lain. Atribut yang

pertanggungjawaban yang mem-

menjadi landasan bangunan FCP

bagi habis semua tugas dan tang-

ini adalah standar perilaku dan

9. Prosedur investigasi

gung jawab dalam organisasi serta

disiplin.

10. Standar perilaku dan disiplin

kejelasan

5. Kepedulian

pelanggan

dan

masyarakat

8. Pengungkapan

kepada

pihak

eksternal

Untuk memudahkan keterkaitan

antar

memahami

masing-masing

atribut Fraud Control Plan dalam pro-

penanggung

jawab

penanganan fraud dalam setiap lininya. 2. Fraud

5. Conduct and Disciplinary Standard

SIMPULAN 1. Penanganan kasus korupsi dengan

Risk

Assessment

risiko

fraud

atau adalah

mengedepankan

represif

tindakan

yang diikuti pemberian

gram pencegahan dan pendeteksian

penilaian

fraud secara menyeluruh dapat dije-

penilaian yang dimaksudkan untuk

pelaku

laskan melalui ilustrasi sebuah gambar

memberikan

nuhnya dapat mereduksi kejadian

bangunan di bawah ini:

pada organisasi mengenai risiko

gambaran

terkini

hukuman yang berat korupsi

belum

kepada sepe-

korupsi. 2. Untuk itu kegiatan edukasi dan preventif perlu lebih ditingkatkan intensitasnya dengan melibatkan peran serta secara aktif dari semua stakeholder

dalam

setiap

kegiatan penanganan korupsi . 3. Fraud Control Plan merupakan salah satu model yang diyakini dapat mengungkapkan dengan mudah kejadian fraud, memberiMembangun Fraud Control Plan

kemungkinan kejadian fraud.

kan peringatan dini, mencegah

dapat diibaratkan seperti membangun

3. Community Awareness adalah ke-

sebuah gedung yang kokoh. Gedung

pedulian pihak-pihak baik di dalam

berindikasi fraud secara sistematis

yang

dibangun

maupun di luar organisasi terha-

dan terintegrasi dalam suatu or-

dengan dasar/pondasi yang kuat, di-

dap fraud dalam suatu organisasi.

ganisasi.

topang dengan tiang yang kuat dan

Atribut yang termasuk dalam kate-

atap

gori Community Awareness yaitu

kokoh

yang

tersebut.

haruslah

melindungi Demikian

bangunan

pula

halnya


kepedulian pegawai, kepedulian

dan menangkal

kejadian yang

44

Warna - Warni Humor Suroboyoan

Mbah Jo Mbah Jo dirawat ndhik rumah sakit. Jare doktere asmane wis kronis, irunge sampek dipasangi selang. Wis pirang-pirang dino iki mbah Jo meneeng ae koyok wong koma, mripate thok sing ketap-ketip. Dikiro wis wayahe mangkat, anake nyelukno mudhin ben didungakno. Pas mudhine enak-enak ndungo, moro-moro Mbah Jo megap-megap gak isok ambekan, raine pucet, tangane gemeter. Nganggo bahasa isyarat mbah Jo nirokno wong nulis. Anake ngerti maksute, langsung dijupukno kertas ambek pulpen. Ambek megap-megap, mbah Jo nulis surat. Karo siso-siso tenogone mbah Jo ngekekno surate iku mau nang pak Mudhine. Ambek Pak Mudhine kertase iku mau langsung disaki, rasane kok gak tepak moco surat wasiat saiki, pikire pak Mudhin. Mari ngesaki surat pak Mudhin nerusno ndungone. Gak sui mari ngono mbah Jo mangkat. Akeh wong sing kelangan, soale masio sangar, mbah Jo iku wonge apikan. Pas selametan pitung dinane Mbah Jo, Pak Mudhin diundang maneh. Mari mimpin ndungo, Pak Mudhin lagek iling lek dhe'e nganggo klambi batik sing digawe pas mbah Jo mangkat. Lha ndhik sake lak onok titipan surate Mbah Jo tah, waduh selamet aku iling rek, pikire pak Mudhin. "Derek-derek sedoyo, onok surat seko almarhum

Putus Asa Sore-sore Muntiyadi jagongan ngelamun nang warung, pandangane kosong ambek tangane ngudek es teh. Moro-moro Paidi, koncone, teko ngageti terus langsung nyaut ngombene Muntiyadi diglogok sampek enthek, karepe ngono ngejak guyon. Muntiyadi nuangis gerung-gerung, koncone malih gupuh kabeh. “Wok!! Kon iku jarene tentara tapi kok cik gembenge, ngombemu tak saut ae wis nangis,” jare Paidi. “Sak dino iku apes thok uripku.” jare Muntiyadi. “Lho opoko, mbok menowo aku isok nulungi,” jare Paidi sakno. “Isuk mau, aku dipecat mergo ngilangno bedhile komandan,” jare Muntiyadi. “Walah ngono ae lho, laopo se dipikir. Awakmu lak demphal tah, dadi bodyguard utowo preman pasar sik payu,” jare Paidi. “Iku sik gak sepiro. Mari dipecat, aku mulih gasik. Pas sampek omah, dhadhak aku mergoki bojoku lagi indehoi ambek koncoku,” jare Muntiyadi. “Wis gak usah dipikir. Bojomu lak pancen ngono kelakuane, pegaten ae, wong wedhok sik uakeh sing tahes komes,” jare Paidi. “Iku sik gak sepiro. Aku wis putus asa, katene bunuh diri ae. Aku tuku potas terus tak campur es teh, bareng arep tak ombe dhadhak kon saut pisan,”

Mbah Jo sing durung tak sampekno nang peno kabeh. Lek ndhelok mbah Jo pas uripe, isine mestine nasehat kanggo anak putune kabeh. Ayok diwoco barengbareng isi surate". Mari ngono pak Mudhin ngerogoh surat ndhik sake, bareng diwoco tibake munine.. HE.. NGALIO DHIN !!! OJOK NGADHEK NDHIK SELANG OXIGENKU !!!


Warna - Warni Pelantikan Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur Bertempat di Gedung Radius Prawiro, Universitas Kristen Petra Surabaya, Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur yang baru periode 2013-2017, dilantik oleh Heliantono, salah satu Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, pada hari Jumat (19/07/2013). Sebagaimana hasil Rapat Anggota IAI Wilayah Jawa Timur, Tjiptohadi Sawarjuwono kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur dan Hotman Napitupulu (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur) sebagai Ketua Dewan Penasehat, untuk periode 2013-2017. Selain Hotman Napitupulu, dalam susunan pengurus IAI Wilayah Jawa Timur yang dilantik, juga terdapat nama-nama lain dari BPKP Jawa Timur, antara lain: Wasis Prabowo, Afrizi Hadi, Rien Retnowati, Sugiarto,

Fredi Marjohan, F.X. Edi Sapantri, Asri Noerdjajanti, dan lainlain.

Penegakan Good Governance Melalui Edukasi, Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Organisasi Kepala Bidang Investigasi BPKP Jawa Timur, Afrizi Hadi, dan Sugiarto, Pengendali Teknis pada Bidang Investigasi BPKP Jawa Timur bertindak sebagai narasumber pada Seminar Nasional “Penegakan Good Governance Melalui Edukasi, Deteksi dan Pencegahan Fraud dalam Organisasi” yang diselenggarakan oleh Magister Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura, pada hari Selasa (20/8/2013). Pada seminar ini, Afrizi Hadi menyampaikan materi tentang fraud dan fraud control plan. Peserta seminar berasal dari berbagai kalangan antara lain dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, perbankan, perguruan tinggi, dan lain-lain, serta menghadirkan juga narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengurus IAI Jawa Timur Mengadakan Rapat di Kantor BPKP Jawa Timur Dalam rangka penyelenggaraan perayaan hari jadi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang menurut rencana akan diadakan di Surabaya, Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur mengadakan rapat di Aula Kantor BPKP Jawa Timur, yang membahas persiapan penyelenggaraan perayaan hari jadi IAI tersebut, pada Rabu (28/8/2013). Pada rapat tersebut, yang juga dihadiri wakil dari pengurus Dewan Pimpinan Nasional IAI Pusat, antara lain dibahas berbagai alternatif hari dan tempat penyelenggaraan, mata acara, dan tokoh-tokoh yang akan dihadirkan pada perayaan hari jadi IAI. Hasil dari pembahasan pada rapat tersebut, masih akan dibahas lagi dengan Dewan Pimpinan Nasional IAI Pusat.


45

46

Warna - Warni Silaturrahim Paguyuban Purnabakti Minggu, 15/9/2013, Kantor BPKP Jawa Timur diramaikan oleh kehadiran para mantan pegawai dan pejabat BPKP, yang telah purnabakti dan tergabung dalam Paguyuban Purnabakti BPKPCSBY, yang mengadakan acara halal bil halal dan First Aniversary Paguyuban Purnabakti BPKPCSBY. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu beserta Ibu Hotman, dan Kepala Pusbin JFA, Sidik Wiyoto (mantan Kepala Perwakilan), serta para Pejabat Struktural BPKP Jawa Timur.

BPKP Jawa Timur berkoordinasi dengan Pusdiklatwas BPKP, menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor bagi APIP se Jawa Timur. Ujian sertifikasi JFA diselenggarakan oleh BPKP Jawa Timur sebanyak 3 kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November, sebagai salah satu wujud pembinaan yang dilakukan BPKP bagi APIP di Provinsi Jawa Timur.

Acara ini dimeriahkan oleh penampilan tari-tari dan lagu-lagu daerah yang dipersembahkan oleh cucucucu dari para pegawai purnabakti, pegawai purnabakti dan pegawai BPKP Jawa Timur.

Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

Pelantikan Walikota Malang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, dan Kepala Bidang APD, Wasis Prabowo, memenuhi undangan acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Malang yang baru terpilih, yakni Moch. Anton dan Sutiaji, oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, di Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (13/9/2013). Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, sejumlah pejabat, Kota Malang, anggota DPRD Kota Malang, anggota KPU Kota Malang, dan beberapa tamu undangan.


ISSN : BULETIN BPKP JAWA TIMUR

Recommend Documents