GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR.

Menimbang : bahwa sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka

pelayanan

kepada

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pengendalian kelebihan muatan terhadap angkutan barang di Jawa Timur, dipandang perlu mengubah Keputusan Gubernur Nomor 70 Tahun 2002 dengan menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan undang-undang tahun 1950 nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan 9. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur; 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jawa Timur; 13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah; 14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Pelaksanaan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN

GUBERNUR

JAWA

TIMUR

TENTANG

PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Timur, 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur, 4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur,


2

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur, 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Balai Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lapangan, 7. Pejabat

yang

berwenang

adalah

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia 8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan perlengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, 9. Alat

Penimbangan

adalah

seperangkat

alat

pengawasan

dan

pengamanan jalan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindahpindahkan, yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya, 10. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus, 11. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus, 12. Daya angkut adalah berat muatan baik barang maupun orang yang dapat diangkut sebagaimana ditetapkan dalam buku uji, 13. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam buku uji atau tanda samping, 14. Kasir Penerimaan Pembantu adalah kasir yang mencatat penerimaan PAD di buku kasir, mengumpulkan bukti transaksi perhari yang bertugas dikantor Balai Pelayanan LLAJ Wilayah. 15. Struk hasil cetak komputer adalah hasil cetak komputer di jembatan timbang sebagai bukti bahwa kendaraan telah melaksanakan penimbangan di jembatan timbang. 16. Kartu identitas penimbangan adalah kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Timur yang dilengkapi dengan kode batang (barcode),


3

BAB II PENGELOLAAN DAN LOKASI JEMBATAN TIMBANG Pasal 2 (1) Pengelolaan jembatan timbang dilakukan oleh Dinas dan pelaksanaan operasional dilakukan oleh UPTD ; (2) Lokasi jembatan timbang terdiri atas : a. Jembatan Timbang Singosari di Kabupaten Malang; b. Jembatan Timbang Rejoso di Kabupaten Pasuruan; c. Jembatan Timbang Sedarum di Kabupaten Pasuruan; d. Jembatan Timbang Klakah di Kabupaten Lumajang; e. Jembatan Timbang Trosobo di Kabupaten Sidoarjo; f. Jembatan Timbang Trowulan di Kabupaten Mojokerto; g. Jembatan Timbang Mojoagung di Kabupaten Jombang; h. Jembatan Timbang Guyangan di Kabupaten Nganjuk; i. Jembatan Timbang Pojok di Kabupaten Tulungagung; j. Jembatan Timbang Besuki di Kabupaten Situbondo; k. Jembatan Timbang Rambigundam di Kabupaten Jember; l. Jembatan Timbang Watudodol di Kabupaten Banyuwangi; m. Jembatan Timbang Kalibarumanis di Kabupaten Banyuwangi; n. Jembatan Timbang Widodaren di Kabupaten Ngawi; o. Jembatan Timbang Lamongan di Kabupaten Lamongan; p. Jembatan Timbang Baureno di Kabupaten Bojonegoro; q. Jembatan Timbang Socah di Kabupaten Bangkalan. BAB III OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG Pasal 3 Angkutan barang yang beroperasi di jalan di Wilayah Jawa Timur wajib : a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ; b. memenuhi ketentuan tentang pemuatan (ukuran, jenis dan berat muatan); c. melewati jaringan lintas yang ditetapkan ;


4

d. melewati kelas jalan yang sesuai peruntukannya ; e. melakukan penimbangan kendaraan beserta muatannya pada alat penimbangan

yang

dioperasikan

secara

tetap

maupun

alat

penimbangan yang dioperasikan secara berpindah-pindah ; f. dilengkapi dengan kartu identitas penimbangan yang dilengkapi dengan

kode

batang

(barcode)

sebagaimana

tersebut

dalam

LampiranA. Pasal 4 (1) Kartu identitas penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diterbitkan oleh Dinas tanpa dipungut biaya ; (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan barang, pada saat ditimbang wajib menunjukkan dan menyerahkan kartu identitas penimbangan kepada Petugas ; (3) Pengusaha dan atau Pengemudi kendaraan angkutan barang wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp 25,000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), jika kartu identitas penimbangan hilang atau rusak. Pasal 5 (1) Setiap kendaraan yang melakukan penimbangan di jembatan timbang diberi tanda bukti hasil penimbangan dan/atau diberi tanda bukti pembayaran biaya kompensasi ; (2) Tanda bukti hasil penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa struk hasil cetak komputer di jembatan timbang memuat keterangan, mengenai: a. Bukti Timbang dan Biaya Kompensasi 1. Nomerator registrasi pengadaan ; 2. Nomor transaksi; 3. Tanggal/jam ; 4. Dari nomor kendaraan ; 5. Asal ; 6. Tujuan ; 7. Komoditi; 8. Nomor uji kir; 9. Hasil timbang ;


5

10. JBI (Jumlah Berat yang diizinkan) ; 11. Berat kosong ; 12. Berat muatan ; 13. Daya angkut; 14. Pelanggaran ; 15. Sanksi; 16. Sanksitotal ; b. Tanda Bukti Pembayaran Biaya Kompensasi (Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002) ; 1. Nomor transaksi ; 2. Tanggal/jam ; 3. Nomor kendaraan ; 4. Sejumlah ; 5. Pelanggaran ; 6. Hasil timbang ; (3) Tanda bukti hasil penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran B. Pasal 6 Struk hasil cetak komputer sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) selain merupakan bukti penimbangan kendaraan juga merupakan tanda bukti pembayaran yang sah atas biaya kompensasi kelebihan muatan. Pasal 7 (1) Dalam hal peralatan komputer di jembatan timbang rusak atau tidak dapat dioperasikan, maka penulisan tanda bukti pembayaran biaya kompensasi kelebihan muatan dilakukan secara manual (ditulis tangan) ; (2) Dalam hal peralatan komputer di jembatan timbang rusak, sehingga jembatan timbang tidak dapat dioperasikan, maka operasional jembatan timbang dihentikan ; (3) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus dibuatkan Berita Acara ;


6

(4) Tanda bukti pembayaran biaya kompensasi kelebihan muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran C. BAB IV PEMBAYARAN BIAYA KOMPENSASI Pasal 8 (1) Pembayaran biaya kompensasi pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayar pada penimbangan pertama didapati pelanggaran ; (2) Biaya kompensasi pelanggaran kelebihan muatan berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan pengangkutan barang ; (3) Pengertian 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pukul 24.00 WIB hari yang sama di wilayah Jawa Timur. Pasal 9 (1) Pada lokasi penimbangan berikutnya, pengemudi angkutan barang wajib menunjukkan tanda bukti hasil penimbangan dan/atau tanda bukti pembayaran biaya kompensasi yang diterima dari lokasi penimbangan sebelumnya ; (2) Apabila

pengemudi

tidak

dapat

menunjukkan

tanda

hasil

penimbangan dan atau tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditemukan adanya pelanggaran diberlakukan sebagai pelanggaran baru dan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.


7

BAB V TATA CARA PENYETORAN Pasal 10 (1) Kasir Penerimaan Pembantu UPTD yang ditunjuk wajib menyetorkan biaya kompensasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam ke rekening Kas Daerah Propinsi Jawa Timur melalui Kasir Penerimaan Pembantu Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur setempat selaku Pembantu Pemegang Kas Daerah ; (2) Apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan penyetoran, wajib dibuatkan Berita Acara Penundaan Penyetoran, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena hari libur; (3) Untuk

kelancaran

pelaksanaan

penyetoran

biaya

kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi biaya kompensasi yang berada di lingkungan unit kerjanya. BAB VI FORCE MAJEUR Pasal 11 Dalam keadaan kelangkaan bahan-bahan tertentu dan bencana alam, maka dapat diberikan dispensasi khusus kelebihan muatan. Pasal 12 Pemohon dispensasi khusus kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.


8

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Angkutan barang yang disimpan sebagai jaminan atas pelanggaran yang dilakukan apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak dilakukan penyelesaian kewajibannya atas pelanggaran yang dilakukan, maka angkutan barang dimaksud diserahkan kepada pejabat yang berwenang dengan membuat Berita Acara Penyerahan. Pasal 14 (1) Angkutan barang yang melakukan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan perintah uji ulang ; (4) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat pengujian kendaraan bermotor terdekat dengan lokasi terjadinya pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.


9

Pasal 17 (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; (5) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Pebruari 2004 UBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 18-02-2004 No. 5 TH. 2004/D1

AM UTOMO. S


10

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL : 18 PEBRUARI 2004 NOMOR A. KARTU

IDENTITAS

PENIMBANGAN

:

5 TAHUN 2004

KENDARAAN ANGKUTAN

BARANG

(BARCODE) Tampak depan KARTU IDENTITAS KENDARAAN ANGKUT BARANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TIMUR No. Uji Kir

:

Nomor Kendaraan

:

Berat Kosong Kendaraan (BKK) : Jumlah Berat Yang Diijinkan (JBI): Kode Batang (Barcode)

Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jatim

Tampak belakang Perhatian : 1. Kartu ini tidak boleh hilang 2. Wajib ditunjukkan kepada petugas pada saat memasuki Jembatan Timbang di Jawa Timur 3. Apabila Barcode ini hilang / rusak, maka kepada Pengusaha / Pengemudi dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) untuk penggantiannya.


1

B. TANDA BUKTI

PENIMBANGAN

DAN

PEMBAYARAN

BIAYA KOMPENSASI

KELEBIHAN MUATAN No. 00000000 PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TIMUR BUKTI TIMBANG DAN BIAYA KOMPENSASI UPPKB .................... Nomor Transaksi Tanggal /Jam Nomor Kendaraan Asal Tujuan Komoditi

: : : : : :

No. Uji Kir Hasil Timbang JBI Berat Kosong Berat Muatan Daya Angkut Pelanggaran Sanksi Sanksi Total

: : : : : : : : :

Kendaraan

TANDA BUKTI PEMBAYARAN No Transaksi : Tanggal /Jam : Dari Kendaraan Nomor : Sejumlah : Hasil Timbang :

Gandengan

BIAYA

KOMPENSASI

No. 00000000 (PERDA 07/2002)

KASIR PENERIMAAN PEMBANTU


2

C. TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA KOMPENSASI KELEBIHAN MUATAN BILAMANA TERJADI KERUSAKAN/GANGGUAN PADA KOMPUTER

UBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 18-02-2004 No. 5 TH. 2004/D1

AM UTOMO. S


3

GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR

Recommend Documents