GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/114/KPTS/013/2006 TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sesuai kesepakatan bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14/Men.PP/Dep.VIX/2002, Nomor 1329/MENKES/SKB/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan Nomor PoI.B/3048/X/2002 perihal Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-Iembaga Pemerintah yang terkait dan aparat penegak hukum ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Negara Nomor 3277). 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495). 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886). 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor4168).

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235). 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA

: Membentuk Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijaksanaan Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Propinsi Jawa Timur ; b. melakukan pelayanan medis, medicolegal, Pendampingan dan Perlindungan Psiko Sosial dan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan ; c. melakukan pemantauan dan konseling bagi perempuan dan akan korban tindak kekerasan ; d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan ; e. melakukan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak; f. menunjuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2006, Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Program (05) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Kegiatan (001) Bantuan Operasional Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Propinsi Jawa Timur dan Fasilitasi Pembentukan PPT bagi Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota Kode Rekening 2.01.1000.2.2.11.02.2 serta sumber dana lain yang sah.

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2

KEEMPAT

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Maret 2006 GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 23-03-2006 No. 114 Th. 2006 / E2

ttd H. IMAM UTOMO. S

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/114/KPTS/013/2006 : 23 MARET 2006 TANGGAL SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PROPINSI JAWA TIMUR NO

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

1

2

3

1

Pelindung

a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur c. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur

2

Pembina

a. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur b. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur e. Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur f. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur g. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur i. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur j. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur k. Direktur Rumah Sakit Umum dr. Soetomo l. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur m. Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jawa Timur n. Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur o. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur

3

Ketua

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Surabaya, Kepolisian Daerah Jawa Timur

4

Sekretaris

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur

Badan

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1

NO 5

JABATAN DALAM TIM Anggota-anggota :

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur b. Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur c. Kepala Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur d. Kepala Sub Dinas Bantuan Sosial Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur e. Kepala Instalasi PPT RS. Bhayangkara H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Surabaya Kepolisian Daerah Jawa Timur f. Kepala Satuan I Pidana Umum Direktur Reserse Kepolisian Daerah Jawa Timur g. Kepala Unit III Sosial Budaya Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Jawa Timur h. Kepala Sub Bidang Kesetaraan Gender Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur i. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur j. Ketua Samitra Abhaya Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Jawa Timur k. Ketua Yayasan Genta Surabaya l. Ketua Savy Amira Women Crisis Center (WCC) Surabaya m. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tiara Yustisia Surabaya n. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur o. Ketua Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo p. Ketua Yayasan SD Inpres Jember q. Ketua Women Crisis Center (WCC) Jombang r. Ketua Yayasan Arek Lintang (AUT) Surabaya s. Ketua Yayasan Dian Mutiara Malang t. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Timur

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

H. IMAM UTOMO. S TGL 23-03-2006 No. 114 Th. 2006 / E2

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.: 1. Sdr.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. Sdr.

Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

3. Sdr.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr.

Kepala Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

5. Sdr.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

6. Sdr.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

7. Sdr.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

8. Sdr.

Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

9. Sdr.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Propinsi Jawa Timur di Surabaya. 11. Sdr. Anggota Tim Pengelola dimaksud.

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3