ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SENAT MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
BAB I PENGERTIAN Pasal 1 ISMKMI adalah organisasi yang menghimpun lembaga eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Indonesia.
BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 Anggota ISMKMI terdiri dari anggota tetap dan peninjau Ayat 1 Anggota Tetap Anggota tetap Adalah Lembaga eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Indonesia yang telah terdaftar dan disahkan dalam Musyawarah Nasional. Ayat 2 Anggota Peninjau Anggota peninjau Adalah Lembaga eksekutif Mahasiswa Kesehatan Masyarakat se-Indonesia yang telah mendaftar dan belum disahkan dalam Musyawarah Nasional.
Pasal 3 Syarat Keanggotaan Ayat 1 Anggota Tetap Syarat keanggotan anggota tetap terdiri dari: 1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Sekjen sebelum munas dimulai. 2. Melampirkan surat persetujuan dari pimpinan institusi pendidikan kesehatan masyarakat yang bersangkutan. 3. Telah mengikuti salah satu kegiatan resmi ISMKMI (nasional, wilayah, atau daerah) yang dibuktikan dalam surat rekomendasi korwil. 4. Ada perwakilan institusi yang hadir pada saat munas. 5. Disahkan dalam ketetapan munas.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization Ayat 2 Anggota Peninjau Syarat keanggotan anggota peninjau terdiri dari: 1. Mengajukan permohonan tertulis kepada korwil atau sekjen 2. Telah Mengikuti salah satu kegiatan resmi ISMKMI nasional wilayah atau daerah yg dibuktikan dengan surat rekomendasi dari korda atau panitia pelaksana
Pasal 4 Kewajiban dan Hak Anggota Ayat 1 1) Kewajiban anggota tetap terdiri dari: a. Menaati dan melaksanakan AD/ART serta segala ketentuan peraturan organisasi. b. Berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan ISMKMI. c. Menjaga nama baik ISMKMI. d. Membayar uang pokok dan iuran, ketentuannya diatur dalam Musyawarah Nasional. 2) Kewajiban anggota peninjau terdiri dari: a. Menaati dan melaksanakan AD/ART serta segala ketentuan peraturan organisasi. b. Berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan ISMKMI. c. Menjaga nama baik ISMKMI.
Ayat 2 Hak Anggota ISMKMI terdiri dari: 1. Hak anggota tetap terdiri dari: a. Anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan atau pertanyaan baik secara lisan dan atau tulisan. b. Mempunyai hak memilih dan dipilih. c. Berhak mendapat informasi kinerja Sekretaris Jenderal dan Koordinator Wilayah ISMKMI per semester. 2. Hak anggota peninjau terdiri dari: a.
Anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan atau pertanyaan baik secara lisan dan atau tulisan.
Pasal 5 Ayat 1 Pelanggaran 1. Pelanggaran terdiri dari pelanggaran ringan dan berat.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization
2. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kewajiban sebanyak satu kali dalam satu periode kepengurusan. 3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kewajiban sebanyak lebih dari tiga kali dalam satu periode kepengurusan atau pencemaran nama baik ISMKMI. Ayat 2 Sanksi-Sanksi Pelanggaran Sanksi-sanksi pelanggaran berupa: 1. Pelanggaran ringan mendapatkan sanksi berupa peringatan dan sanksi administrasi. 2. Pelanggaran berat yang dilakukan anggota tetap mendapatkan sanksi berupa penurunan status anggota menjadi anggota peninjau. 3. Pelanggaran berat yang dilakukan anggota peninjau mendapatkan sanksi berupa pencabutan status anggota ISMKMI
Ayat 3 Tata Cara Pemberian Sanksi Tata cara pemberian sanksi diatur melalui aturan tersendiri : 1. Peringatan yang diberikan oleh Sekjen dengan tembusan kepada seluruh anggota ISMKMI. 2. Sanksi administrasi yang diberikan oleh sekjen setelah 2 kali peringatan tidak diindahkan. 3. Pencabutan status dilakukan didalam Musyawarah Nasional apabila melewati sanksi peringatan dan sanksi administrasi.
Pasal 6 Berakhirnya Keanggotaan Ayat 1 Anggota akan kehilangan keanggotaan apabila: 1. Fakultas atau institusi kesehatan masyarakat dibubarkan. 2. Mengundurkan diri. 3. Status keanggotaannya dicabut. 4. Tidak mengikuti Munas sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa adanya konfirmasi pada pengurus nasional atau panitia Munas. Ayat 2 Tata cara pengunduran diri diatur sebagai berikut : 1. Anggota mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Sekjen atau pada saat MUNAS yang diketahui oleh pimpinan institusi pendidikan kesehatan masyarakat. 2. Pengunduran diri disahkan oleh MUNAS.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization Pasal 7 Pembelaan Ayat 1 Anggota ISMKMI yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan kepada Sekjen dan atau dalam Munas
Ayat 2 Tata cara pembelaan: 1. Bagi institusi yang melakukan pelanggaran ringan harus mengirim surat pembelaan kepada Sekjen selambat-lambatnya 1 bulan sejak pengiriman surat peringatan dari Sekjen. 2. Bagi institusi yang melakukan pelanggaran berat dapat melakukan pembelaan pada saat Munas.
BAB III BADAN PERLENGKAPAN Pasal 8 Musyawarah Nasional Ayat 1 Musyawarah nasional adalah musyawarah anggota yang memegang kekuasaan tertinggi organisasi yang kemudian disingkat MUNAS Ayat 2 MUNAS diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan Ayat 3 Kekuasaan dan Wewenang MUNAS terdiri dari: 1. Menetapkan AD/ART. 2. Menetapkan GBHO. 3. Menetapkan rekomendasi lain yang berkaitan dengan ISMKMI dan Kesehatan Masyarakat pada umumnya. 4. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan SEKJEN dan Badan Pengawas. 5. Mengevaluasi dan mengesahkan LPJ SEKJEN. 6. Mendengar pandangan umum dan rekomendasi dari badan pengawas. 7. Menetapkan, mengesahkan dan memberhentikan anggota. 8. Menetapkan penyelenggaraan MUNAS berikutnya.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization Pasal 9 Musyawarah Nasional Luar Biasa Ayat 1 Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah anggota yang membahas agenda sidang permasalahan yg besar dan mendesak untuk sgera d atasi yang kemudian disingkat MUNASLUB.
Ayat 2 MUNASLUB dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah wilayah ISMKMI. Ayat 3 MUNASLUB dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Pengurus ISMKMI melanggar AD/ART. 2. Terjadi kekosongan kepemimpinan. Ayat 4 Kekuasaan dan Wewenang MUNASLUB terdiri dari: 1. Memberi sanksi kepada pengurus ISMKMI yang melanggar AD/ART 2. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan SEKJEN dan Dewan Pengawas. 3. Mendengar pandangan umum dan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
Pasal 10 Rapat Kerja Nasional Ayat 1 Rapat Kerja Nasional adalah Rapat kerja anggota yang merumuskan program kerja yang kemudian disingkat RAKERNAS. Ayat 2 RAKERNAS diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan. Ayat 3 RAKERNAS berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan program kerja pengurus Nasional ISMKMI dalam satu periode kepengurusan.
Pasal 11 Dewan Pembina Ayat 1 Dewan pembina adalah pimpinan tertinggi ditingkat program studi atau jurusan atau fakultas atau perguruan tinggi dimana sekjen dan korwil mengambil studi.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization Ayat 2 Kekuasaan dan Wewenang Dewan Pembina yaitu memberikan saran dan masukan kepada sekjen atau korwil.
Pasal 12 Dewan Pengawas Ayat 1 Dewan pengawas adalah delegasi MUNAS yang ditunjuk oleh masing-masing wilayah ISMKMI yang bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja SEKJEN dan KORWIL. Ayat 2 Tugas Dewan Pengawas terdiri dari: 1. Mengawasi kinerja SEKJEN dan KORWIL selama satu periode kepengurusan. 2. Memberikan hasil laporan pengawasan SEKJEN pada saat MUNAS . 3. Memberikan hasil laporan pengawasan KORWIL pada saat MUSWIL. 4. Memberikan sanksi kepada sekjen atau korwil apabila melakukan pelanggaran Ayat 3 Wewenang Dewan Pengawas terdiri dari: 1. Menghadiri rapat yang diadakan oleh SEKJEN atau KORWIL 2. Memberikan saran dan masukan kepada SEKJEN dan KORWIL 3. Merekomendasikan kepada SEKJEN atau KORWIL untuk melakukan rapat koordinasi. 4. Menjadi SC pada pelaksanaan MUNAS dan MUSWIL. Ayat 4 Masa Kepengurusan Dewan Pengawas 2 tahun.
Pasal 13 Sekretaris Jendral Ayat 1 Sekretaris Jendral adalah pelaksana harian tertinggi yang dipilih dan diangkat oleh MUNAS yang kemudian disingkat SEKJEN. Ayat 2 1. SEKJEN menjalankan tugas dibantu oleh perangkat pembantu. 2. Perangkat pembantu sekurang-kurangnya terdiri dari Staf administrasi dan Staf Keuangan.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization Ayat 3 Hak SEKJEN terdiri dari: 1. SEKJEN berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat pembantu. 2. SEKJEN berhak memberikan peringatan kepada KORWIL. 3. SEKJEN berhak meminta pertanggungjawaban perangkat pembantu dan korwil
Ayat 4 Kewajiban SEKJEND terdiri dari: 1. SEKJEN wajib melaksanakan hasil MUNAS. 2. SEKJEN wajib memberikan laporan pertanggung jawaban pada akhir kepengurusan secara lisan dan tulisan. 3. SEKJEN wajib melaporkan kegiatan kepada seluruh anggota ISMKMI per setengah periode kepengurusan melalui mailing list. 4. SEKJEN wajib berkoordinasi dengan korwil, korda, dan pokja. 5. SEKJEN tidak boleh terlibat dalam partai politik dan organisasi terlarang 6. SEKJEN tidak boleh membawa kepentingan organisasi ekstra kampus. Ayat 5 Tugas Staf Administrasi SEKJEND terdiri dari: 1. Membantu SEKJEN dalam melaksanakan administrasi dan kesekretariatan. 2. Staf administrasi bertanggung jawab langsung kepada SEKJEN. Ayat 6 Tugas Staf Keuangan terdiri dari: 1. Membantu SEKJEN dalam melaksanakan urusan keuangan serta pelaporannya. 2. Staf keuangan bertanggung jawab langsung kepada SEKJEN. Ayat 7 Perangkat Pembantu Lain 1. Perangkat Pembantu Lain dapat dibentuk oleh SEKJEN sesuai dengan kebutuhan. 2. Perangkat Pembantu Lain bertanggungjawab langsung kepada SEKJEN. Ayat 8 Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan SEKJEN ISMKMI diatur dalam MUNAS. Ayat 9 Kriteria Sekretaris Jenderal terdiri dari: 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkewarganegaraan Indonesia. 3. Hadir dan mengikuti Munas ISMKMI. 4. Tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dan organisasi terlarang
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization
5. Tidak menjabat sebagai pimpinan tertinggi di organisasi kemahasiswaan manapun. 6. Berasal dari anggota tetap ISMKMI. 7. Tidak menyelesaikan masa studinya selama menjabat sebagai Sekjen ISMKMI. 8. Tidak cacat organisasi dan tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi Ayat 10 Masa kepengurusan SEKJEND ISMKMI selama 2 tahun.
Pasal 14 Musyawarah Wilayah Ayat 1 Musyawarah Wilayah adalah musyawarah anggota yang memegang kekuasaan tertinggi di wilayahnya yang kemudian disingkat MUSWIL. Ayat 2 MUSWIL dilakukan dalam satu kali periode kepengurusan. Ayat 3 Hak dan Wewenang MUSWIL terdiri dari 1. Mengevaluasi kinerja KORWIL 2. Menilai dan mengesahkan LPJ KORWIL 3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan KORWIL 4. Menetapkan rekomendasi yang berkaitan dengan mekanisme kerja wilayah.
Pasal 15 Rapat Kerja Wilayah Ayat 1 Rapat Kerja Wilayah adalah rapat kerja anggota wilayah yang merumuskan program kerja wilayah yang kemudian disingkat RAKERWIL Ayat 2 RAKERWIL diadakan 1 kali dalam 1 periode kepengurusan Ayat 3 RAKERWIL berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kerja pengurus wilayah ISMKMI 1 periode kepengurusan ke depan
Pasal 16 Koordinator Wilayah Ayat 1 Koordinator Wilayah adalah pelaksana harian tertinggi di wilayahnya yang dipilih dan diangkat pada saat MUSWIL yang kemudian disingkat KORWIL. Ayat 2
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization Hak KORWIL terdiri dari: 1. KORWIL berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat pembantu. 2. KORWIL berhak mengangkat, memberi peringatan, dan memberhentikan KORDA sesuai dengan kebutuhan wilayah. 3. KORWIL berhak meminta pertanggungjawaban perangkat pembantu dan korda Ayat 3 KORWIL berkewajiban membantu SEKJEN dalam melaksanakan segala aktifitas organisasi diwilayah kerjanya. Ayat 4 Tugas dan Wewenang : 1. KORWIL bertanggung jawab kepada MUSWIL dan bertanggung jawab secara administratif kepada SEKJEN. 2.
KORWIL berkewajiban mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kerjanya terhadap KORDA dan POKJA.
3.
KORWIL mewakili SEKJEN diwilayah kerja KORWIL apabila SEKJEN berhalangan dengan persetujuan SEKJEN.
4.
KORWIL wajib memberikan dan menyampaikan LPJ baik secara lisan dan tulisan pada akhir kepengurusan di MUSWIL.
Ayat 4 Masa kepengurusan KORWIL selama 1 tahun
Pasal 17 Koordinator Daerah Ayat 1 Koordinator daerah adalah pelaksana harian tertinggi di daerahnya yang kemudian disingkat KORDA. Ayat 2 Hak KORDA terdiri dari: 1. KORDA berhak mengangkat dan memberhentikan perangkat pembantu. 2. KORDA berhak meminta pertanggungjawaban perangkat pembantu Ayat 3 KORDA berkewajiban membantu KORWIL dalam melaksanakan segala aktifitas organisasi di wilayah kerjanya. Ayat 4 KORDA bertanggung jawab secara administratif kepada KORWIL dan dilaporkan oleh KORWIL pada saat MUSWIL.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization Ayat 5 KORDA berkewajiban mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kerjanya terhadap KORDA dan POKJA. Ayat 6 KORDA mewakili SEKJEN diwilayah kerja KORWIL apabila SEKJEN berhalangan dengan persetujuan SEKJEN.
Pasal 18 Kelompok Kerja Ayat 1 Kelompok Kerja adalah pelaksana kerja harian ISMKMI di tingkat institusi yang kemudian disingkat POKJA. Ayat 2 POKJA berkewajiban melakukan koordinasi dan memberikan laporan kepada KORDA serta bertanggungjawab kepada ketua lembaga eksekutif mahasiswa di institusinya. Ayat 3 Perangkat POKJA diatur oleh institusi masing-masing. Ayat 4 Pokja dibentuk sesuai kebutuhan institusi masing-masing.
Pasal 19 SANKSI-SANKSI 1. Apabila pelaksana harian tertinggi (Sekjen,Korwil, atau korda) tidak melaksanakan kewajiban maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara lisan ataupun tulisan. 2. Apabila poin (1) tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sampai 3 kali. 3. Apabila yang dimaksud dalam poin (2) adalah Sekjen, maka
akan diajukan untuk
mengadakan Munaslub. 4. Apabila yang dimaksud dalam poin (2) adalah Korwil , maka akan ditunjuk pejabat sementara oleh sekjen sampai MUSWIL selanjutnya. 5. Apabila yang dimaksud dalam poin (2) adalah Korda, maka sanksi akan diberikan oleh KORWIL sesuai dengan kebijakannya.
BAB IV TATA TERTIB MUNAS Pasal 20
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization
Tata tertib MUNAS diatur dalam satu aturan khusus yang ditetapkan pada saat MUNAS.
BAB V KEUANGAN, KESEKRETARIATAN, DAN ATRIBUT Pasal 20 Keuangan Ayat 1 Uang pokok adalah uang yang dibayarkan setiap institusi ketika mendaftar sebagai anggota biasa pada saat munas dan besarnya ditetapkan dalam MUNAS. Ayat 2 Iuran anggota ditetapkan dalam jumlah yang sama untuk tiap anggota ISMKMI dan pembayaran dilakukan satu tahun sekali.
Pasal 21 Administrasi Kop surat, no surat, stempel, amplop, format surat, dan format LPJ ISMKMI akan diatur dalam petunjuk teknis organisasi
Pasal 22 Atribut Ayat 1 Logo ISMKMI
Terdiri dari: 1. Logo ISMKMI berbentuk segitiga sama sisi dengan tiap sisi berwarna ungu dan warna dasar putih. a. Bentuk segitiga sama sisi bermakna segitiga epidemiologi. b. Sisi berwarna ungu bermakna pengabdian. c. Warna dasar putih bermakna bersih dan suci. 2. Terdapat tulisan IKATAN SENAT MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA. 3. Terdapat 3 buah bendera Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia.
ISMKMI Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia Association Indonesian Of Public Health Student Organization
4. Terdapat tulisan ISMKMI yang setiap warna hurufnya berbeda-beda yang masing-masing menggambarkan warna institusi pendiri (Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universiatas Airlangga, dan Universitas Indonesia) yaitu: a. Huruf I berwarna merah. b. Huruf S berwarna biru. c. Huruf M berwarna hijau tua. d. Huruf K berwarna biru. e. Huruf M berwarna kuning. f. Huruf I berwarna hijau tua. Ayat 2 Bendera ISMKMI berwarna dasar putih dan terdapat logo ISMKMI. Ayat 3 Hal-hal yang berhubungan dengan atribut yang belum diatur di ART akan diatur dalam petunjuk teknis organisasi.
BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 23 Aturan perubahan anggran Rumah Tangga 1. Perubahan anggaran rumah tangga dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) dan disetujui oleh lebih dari ½ jumlah anggota yang hadir. 2. Pasal-pasal yang akan diubah harus ditentukan terlebih dahulu dan diberikan redaksi perubahan.
BAB VII PENUTUP 1. Setiap anggota ISMKMI dianggap telah mengetahui isi AD/ART ini setelah diumumkan melalui MUNAS. 2. Setiap anggota ISMKMI harus menaati AD/ART ini dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam AD/ART.
