Musyawarah Nasional XIII Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia Central Executive of Indonesian Physics Student s Societies Association

Musyawarah Nasional XIII Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia Central Executive of Indonesian Physics Student’s Societies Association

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN HIMPUNAN MAHASISWA FISIKA INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN IHAMAFI Pasal 1 Keanggotaan IHAMAFI : 1. Mengajukan permohonan menjadi anggota IHAMAFI dan kesediaan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan organisasi secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal IHAMAFI. 2. Direkomendasikan dalam Musyawarah Nasional oleh Sekretaris Jenderal. 3. Membayar uang pangkal sebagai anggota IHAMAFI yang ditentukan dalam ketetapan sendiri. 4. Hadir dalam Musyawarah Nasional saat disahkan menjadi anggota. Pasal 2 Setiap Himpunan Mahasiswa Fisika yang telah sah menjadi anggota IHAMAFI berfungsi sebagai sekretariat IHAMAFI yang berkedudukan di Himpunan Mahasiswa Fisika tersebut dalam bentuk komisariat. Pasal 3 Hak anggota IHAMAFI : 1. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan atau menolak pikiran, pendapat dan usulan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. 2. Hak suara, yaitu hak untuk memilih dan atau mengajukan delegasinya untuk dipilih dan duduk dalam badan kelengkapan organisasi IHAMAFI sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Berhak untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IHAMAFI. 4. Berhak mengajukan kritikan atau protes keras kepada Sekretaris Jenderal apabila dianggap telah melanggar ketentuan IHAMAFI yang berlaku. 5. Berhak mendapat perlakuan yang adil. 6. Berhak membela diri. Pasal 4 Kewajiban anggota IHAMAFI : 1. Mentaati serta melaksanakan segala ketetapan dan peraturan yang berlaku dalam IHAMAFI. 2. Menjaga dan memelihara kehormatan dan nama baik IHAMAFI. 3. Membayar iuran anggota yang ditentukan dalam ketetapan sendiri. 4. Berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan IHAMAFI.


Pasal 5 1. Sanksi diberikan oleh Sekretaris Jenderal kepada setiap anggota IHAMAFI yang melanggar ketetapan dan peraturan yang berlaku atau mencemarkan nama baik dan kehormatan IHAMAFI. 2. Sanksi yang dikenakan berupa peringatan, pencabutan hak-hak tertentu, dan atau rekomendasi pencabutan keanggotaan pada Musyawarah Nasional. Pasal 6 Keanggotaan IHAMAFI dapat hilang karena : 1. Mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal. 2. Himpunan Mahasiswa Fisika yang bersangkutan bubar. 3. Dua kali berturut-turut tidak mengikuti Musyawarah Nasional tanpa ada keterangan tertulis kepada Sekertaris Jenderal. 4. Terkena sanksi pencabutan keanggotaan pada Musyawarah Nasional. Pasal 7 Mekanisme sanksi pencabutan keanggotaan IHAMAFI : 1. Direkomendasikan oleh Sekretaris Jenderal dalam Musyawarah Nasional. 2. Disahkan pencabutan keanggotaannya dalam Musyawarah Nasional. BAB II PEMBAGIAN WILAYAH Pasal 8 Anggota IHAMAFI dibagi menjadi tiga wilayah. Pasal 9 Wilayah IHAMAFI terbagi atas : 1. Wilayah I meliputi : Sumatra, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. 2. Wilayah II meliputi : Kalimantan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Wilayah III meliputi : Sulawesi, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua. BAB III MUSYAWARAH NASIONAL Pasal 10 Musyawarah Nasional memiliki tugas dan wewenang untuk : 1. Membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan presidium Musyawarah Nasional.


2. Membahas, menetapkan atau mencabut keanggotaan IHAMAFI. 3. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal periode sebelumnya. 4. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 5. Membahas dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja. 6. Memilih, menetapkan dan mendemisionerkan Sekretaris Jenderal. 7. Membahas dan menetapkan tuan rumah pelaksanaan MUSYAWARAH NASIONAL berikutnya. 8. Membukukan seluruh hasil dan kesepakatan Musyawarah Nasional. 9. Membahas dan menetapkan ketetapan lain yang dianggap perlu. Pasal 11 Musyawarah Nasional dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Pasal 12 Musyawarah Nasional dihadiri oleh : 1. Peserta Musyawarah Nasional, yaitu delegasi berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang dari setiap anggota IHAMAFI yang mendapatkan mandat secara tertulis dari Himpunan Mahasiswa Fisika yang bersangkutan. 2. Peserta peninjau Musyawarah Nasional, yaitu selain delegasi anggota IHAMAFI dan terdaftar pada panitia pelaksana Musyawarah Nasional. Pasal 13 1. Pelaksanaan Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota IHAMAFI. 2. Anggota IHAMAFI yang tidak hadir dalam Musyawarah Nasional dianggap menyetujui segala hasil keputusan Musyawarah Nasional. Pasal 14 Pimpinan Musyawarah Nasional : 1. Sebelum Presidium Musyawarah Nasional terpilih, Musyawarah Nasional dipimpin oleh presidium sementara dari panitia pelaksana Musyawarah Nasional yang bertugas sampai terpilihnya presidium Musyawarah Nasional yang baru. 2. Presidium Musyawarah Nasional berkewajiban untuk memahami ketetapan dan peraturan yang berlaku dalam IHAMAFI. 3. Presidium Musyawarah Nasional berkewajiban untuk mengatur jalannya persidangan untuk mencapai kesepakatan. 4. Apabila Presidium Musyawarah Nasional tidak dapat menjalankan tugasnya, maka peserta Musyawarah Nasional berhak kembali memilih presidium Musyawarah Nasional yang baru.


5. Musyawarah Nasional dipimpin oleh tiga presidium Musyawarah Nasional yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional IHAMAFI. 6. Presidium Musyawarah Nasional memiliki masa jabatan selama Musyawarah Nasional berlangsung. Pasal 15 Persidangan dalam Musyawarah Nasional : 1. Sidang Pleno a. Sidang pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan segala tugas dan wewenang Musyawarah Nasional. b. Sidang pleno adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam Musyawarah Nasional. c. Sidang Pleno dipimpin oleh presidium Musyawarah Nasional. d. Sidang pleno berhak menetapkan komisi-komisi dan membahas hasil-hasil pembahasannya. 2. Sidang Komisi a. Sidang Komisi adalah sidang yang menghasilkan rancangan keputusan dan ketetapan Musyawarah Nasional untuk selanjutnya dibahas dalam sidang pleno Musyawarah Nasional. b. Sidang komisi dipimpin oleh seorang ketua komisi yang dipilih dari dan oleh komisi yang bersangkutan. 3. Sidang khusus yaitu sidang diluar sidang pleno dan sidang komisi. Pasal 16 Mekanisme pengambilan keputusan : 1. Keputusan yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional merupakan keputusan yang disepakati oleh seluruh atau 2/3 anggota IHAMAFI peserta Musyawarah Nasional. 2. Seluruh keputusan yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional dilakukan dalam mekanisme sidang. 3. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin diambil dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak memungkinkan, maka dilakukan proses loby dan apabila masih tidak memungkinkan maka keputusan diambil berdasarkan proses pemungutan suara terbanyak atau voting. 4. Musyawarah mufakat atau pemungutan suara terbanyak dapat dilakukan di dalam maupun di luar sidang, dan hasilnya disampaikan dalam sidang yang bersangkutan. 5. Pemungutan suara dilakukan oleh anggota IHAMAFI dengan menyatakan sikap setuju, tidak setuju, atau abstain dengan lisan, mengacungkan lengan, berdiri, tertulis, pindah tempat atau pengambilan nama yang bersangkutan secara terbuka maupun tertutup dengan berdasarkan konsensus bersama. 6. Keputusan hasil pemungutan suara dianggap sah hingga keputusan disetujui sekurangkurangnya ½ jumlah peserta sidang + 1 peserta sidang. 7. Dalam setiap pemungutan suara, setiap anggota IHAMAFI memiliki satu suara.


Pasal 17 Musyawarah Nasional Luar Biasa : 1. Musyawarah Nasional Luar biasa, selanjutnya disebut Munas Lub adalah permusyawarahan nasional di luar Musyawarah Nasional. 2. Munas Lub dilaksanakan untuk : a. Memanggil, meminta pertanggungjawaban, dan atau memberhentikan secara paksa Sekretaris Jenderal apabila dianggap melanggar ketetapan dan peraturan yang berlaku dalam IHAMAFI. b. Membahas kondisi darurat yang membutuhkan pembahasan dan persetujuan seluruh anggota IHAMAFI. 3. Munas Lub dilaksanakan jika diusulkan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota IHAMAFI. 4. Hal-hal mengenai peserta, pelaksana, pimpinan, persidangan, dan mekanisme pengambilan keputusan, menggunakan ketentuan yang sama sebagaimana Musyawarah Nasional dilaksanakan. BAB IV SEKRETARIS JENDERAL Pasal 18 Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal IHAMAFI : 1. Menginterpretasikan dan melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Kerja dan ketetapan Musyawarah Nasional IHAMAFI lainya dalam bentuk program kerja dan kebijakan organisasi. 2. Memberdayakan dan memeratakan potensi wilayah dan komisariat dalam pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasai melalui Koordinator Wilayah dan koordinator komisariat. 3. Mewakili dan bertindak mengatasnamakan IHAMAFI baik ke luar maupun ke dalam demi kepentingan IHAMAFI. 4. Menjalin, membina, dan mengembangkan koordinasi dan hubungan dengan lembaga atau organisasi profesi baik tingkat nasional maupun internasional. 5. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Musyawarah Nasional. 6. Mengangkat Koordinator Wilayah, koordinator komisariat dan ketua komisariat 7. Mengangkat staf Sekretaris Jenderal untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 8. Mengelola keuangan IHAMAFI. 9. Menyelenggarakan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh Koordinator Wilayah, koordinator komisariat, dan staf IHAMAFI untuk menetapkan program kerja dan kebijakan organisasi. 10. Meminta laporan pelaksana program kerja dari Koordinator Wilayah, koordinator komisariat, dan staf IHAMAFI. 11. Menyampaikan rekomendasi pengangkatan atau pemberhentian keanggotaan IHAMAFI. 12. Menjatuhkan sanksi kepada anggota IHAMAFI sesuai aturan yang berlaku.


Pasal 19 Sekretaris Jenderal dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional dengan mekanisme laporan pertanggungjawaban. Pasal 20 Masa jabatan Sekretaris Jenderal terhitung dua tahun sejak diangkat pada Musyawarah Nasional. Pasal 21 Mekanisme pemilihan Sekretaris Jenderal : 1. Sekretaris Jenderal yang akan dipilih dan diangkat dalam Musyawarah Nasional harus melalui proses pencalonan Sekretaris Jenderal. 2. Calon Sekretaris Jenderal didaftarkan kepada panitia pelaksana MUSYAWARAH NASIONAL. 3. Pendaftaran calon Sekretaris Jenderal dibuka tiga bulan sebelum MUSYAWARAH NASIONAL dilaksanakan dan selambat-lambatnya sebelum agenda pemilihan Sekretaris Jenderal. 4. Calon Sekretaris Jenderal yang telah mendaftar kepada panitia pelaksana MUSYAWARAH NASIONAL berhak untuk berkampanye sesuai mekanismenya. 5. Apabila calon Serkretaris Jenderal lebih dari lima (5), maka dilakukan pemungutan dua kali hingga tersisa lima calon yang nantinya dapat dipilih menjadi Sekretaris Jenderal. 6. Calon Sekretaris Jenderal wajib memenuhi syarat-syarat Sekretaris Jenderal. Pasal 22 Syarat-syarat Sekretaris Jenderal : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Kader IHAMAFI aktif. 4. Tidak sedang bermasalah dengan hukum dan himpunan dimana dia berasal. 5. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh anggota IHAMAFI. 6. Hadir pada Musyawarah Nasional yang bersangkutan. 7. Bersedia menjadi Seretaris Jenderal. 8. Bersedia tidak menikah selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. 9. Bersedia tidak menyelesaikan studi selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Pasal 23 Mekanisme kampanye calon Sekretaris Jenderal : 1. Kampanye dilaksanakan sebagai upaya pemaparan visi, misi, profil, dan rencana program organisasi calon Sekretaris Jenderal. 2. Kampanye dapat berupa lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik.


3. Kampanye tidak menyinggung sara atau saling menjatuhkan antar calon Sekretaris Jenderal. 4. Kampanye dilaksanakan dari sejak disahkan sebagai calon Sekretaris Jenderal hingga sepuluh (10) menit sebelum agenda Musyawarah Nasional tentang pemilihan Sekretaris Jenderal berlangsung. 5. Peserta Musyawarah Nasional berhak membatalkan pencalonan dan memberi sanksi kepada calon Sekretaris Jenderal yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Pasal 24 1. Sekretaris Jenderal yang telah menyelesaikan jabatannya wajib untuk menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional. 2. Laporan Pertanggungjawaban berfungsi sebagai evaluasi terhadap kebijakan Sekretaris Jenderal dalam mejalankan IHAMAFI selama masa jabatannya dan bahan pertimbangan serta proyeksi bagi Sekretaris Jenderal selanjutnya. Pasal 25 Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal : 1. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal dihadiri oleh anggota IHAMAFI dan undangan yang ditetapkan dalam tata tertib persidangan. 2. Selama penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal tidak ada pemotongan atau interupsi hingga Laporan Pertanggungjawaban selesai disampaikan. 3. Setelah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal, seluruh anggota Musyawarah Nasional yang hadir dalam Musyawarah Nasional berhak menyampaikan pertanyaan atau sanggahan mengenai Laporan Pertanggungjawaban yang akan ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal. 4. Setiap wilayah berhak mengajukan pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal sesuai kesepakatan peserta Musyawarah Nasional. 5. Penilaian berupa penerimaan, peneriamaan dengan syarat atau penolakan Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal oleh angota IHAMAFI dihasilkan melalui mekanisme pengambilan keputusan. 6. Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan program kerja dan kebijakan Sekretaris Jenderal terhadap parameter AD/ART dan GBHK. Pasal 26 Apabila Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal ditolak dalam Musyawarah Nasional, maka Himpunan Mahasiswa Fisika dimana Sekretaris Jenderal tersebut berasal tidak diperkenankan untuk mengajukan atau diajukan sebagai calon Sekretaris Jenderal untuk satu periode selanjutnya.


Pasal 27 Apabila Sekretaris Jenderal mangkat dalam masa jabatannya, maka tugas dan wewenangnya dipegang oleh seluruh Koordinator Wilayah melalui koordinasi hingga habis masa jabatannya atau pelaksanaan Munas Lub. BAB V KOORDINATOR WILAYAH Pasal 28 1. Koordinator Wilayah diangkat oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari anggota IHAMAFI dari masing-masing wilayah pada saat Musyawarah Nasional. 2. Koordinator Wilayah bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Pasal 29 Tugas dan wewenang Koordinator Wilayah : 1. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan program kerja dan kebijakan organisasi yang berhubungan atau melibatkan wilayah kerjanya. 2. Melaksanakan musyawarah wilayah yang dihadiri oleh delegasi Himpunan mahasiswa anggota IHAMAFI atau yang belum menjadi angota IHAMAFI, dan koordinator komisariat diwilayah kerjanya untuk mensosialisasikan dan membahas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi yang berhubungan atau melibatkan wilayah kerjanya. 3. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi yang berhubungan atau melibatkan wilayah kerjanya. Pasal 30 Masa jabatan Koordinator Wilayah terhitung sejak diangkat oleh Sekretaris Jenderal sampai masa jabatan Sekretaris Jenderal selesai. Pasal 31 Syarat calon Koordinator Wilayah : 1. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa 2. Sehat jasmani dan rohani 3. Kader IHAMAFI aktif 4. Tidak sedang bermasalah dengan Hukum dan himpunan dimana dia berasal 5. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh anggota IHAMAFI diwilayah kerjanya 6. Hadir dalam Musyawarah Nasional yang bersangkutan 7. Bersedia menjadi Koordinator Wilayah 8. Bersedia tidak menikah selama menjabat sebagai Koordinator Wilayah 9. Bersedia tidak menyelesaikan studi selama menjabat sebagai Koordinator Wilayah


Pasal 32 Apabila Koordinator Wilayah mangkat atau berhenti dalam masa jabatannya, maka Sekretaris Jenderal berhak mengangkat Koordinator Wilayah pada wilayah tersebut. BAB VI KOORDINATOR KOMISARIAT Pasal 33 1. Koordianator Komisariat diangkat oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari anggota IHAMAFI dari masing-masing wilayah pada saat Musyawarah Nasional. 2. Koordianator Komisariat bertangungjawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Koordinator Wilayah. Pasal 34 Tugas dan wewenang Koordianator Komisariat : 1. Membantu Sekretaris Jenderal melalui Koordinator Wilayah dalam melaksanakan program kerja dan kebijakan organisasi yang berhubungan atau melibatkan wilayah kerjanya. 2. Membantu pelaksanaan musyawarah wilayah. 3. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi yang berhubungan atau melibatkan wilayah kerjanya. Pasal 35 Masa jabatan Koordinator Komisariat terhitung sejak diangkat oleh Sekretaris Jenderal sampai masa jabatan Sekretaris Jenderal selesai. Pasal 36 Syarat calon Koordianator Komisariat: 1. Beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Kader IHAMAFI aktif. 4. Tidak sedang bermasalah dengan Hukum dan himpunan dimana dia berasal. 5. Bersedia menjadi Koordinator Komisariat. 6. Hadir dalam Musyawarah Nasional yang bersangkutan. 7. Bersedia tidak menikah selama menjabat sebagai Koordinator Komisariat. 8. Bersedia tidak menyelesaikan studi selama menjabat sebagai Koordinator Komisariat. Pasal 37 Apabila Koordianator Komisariat mangkat atau berhenti dalam masa jabatannya, maka Sekretaris Jenderal berhak mengangkat koordinator komisariat.


BAB VII KOMISARIAT Pasal 38 Setiap Komisariat IHAMAFI dipimpin oleh seorang Ketua Komisariat yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Fisika dimana Komisariat tersebut berkedudukan. Pasal 39 Tugas dan wewenang : 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi yang berhubungan atau melibatkan Himpunan mahasiswa Fisika dimana Komisariat tersebut berkedudukan. 2. Mengelola kader IHAMAFI di Himpunan mahasiswa Fisika dimana Komisariat tersebut berkedudukan. 3. Menjadi komunikator antara IHAMAFI dengan Himpunan Mahasiswa di Komisariatnya. 4. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan program kerja dan kebijakan organisasi yang berhubungan atau melibatkan komisariatnya melalui Koordinator Komisariat. 5. Mendukung kesepakatan hasil Musyawarah Nasional. Pasal 40 1. Ketua Komisariat diangkat oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan delegasi Himpunan Mahasiswa Fisika dari masing – masing universitas di dalam Musyawarah Nasional. 2. Ketua Komisariat bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Koordinator Komisariat. Pasal 41 Masa jabatan Ketua Komisariat terhitung sejak diangkat oleh Sekretaris Jenderal sampai masa jabatan Sekretaris Jenderal selesai. Pasal 42 Syarat Ketua Komisariat : 1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Kader IHAMAFI aktif 3. Tidak sedang bermasalah dengan hukum dan Himpunan dimana dia berasal 4. Direkomendaasikan oleh ketua himpunan dimana himpunan tersebut berkedudukan 5. Bersedia mejadi Ketua Komisariat 6. Bersedia tidak menikah selama masa jabatannya sebagai Ketua Komisariat 7. Bersedia tidak menyelesaikan studi selama masa jabatannya sebagai Ketua Komisariat


Pasal 43 Ketua Komisariat untuk anggota IHAMAFI yang tidak hadir pada Musyawarah Nasional diangkat oleh Sekretaris Jenderal melalui usulan Ketua Himpunan mahasiswanya kepada Sekretaris Jenderal dengan tetap memperhatikan syarat calon Ketua Komisariat dan wajib menerima hasil Musyawarah Nasional dan rapat kerja nasional. Pasal 44 Apabila Ketua Komisariat mangkat atau berhenti dalam masa jabatannya, maka Sekretaris Jenderal berhak mengangkat ketua komisariat baru yang diusulkan oleh ketua himpunannya. BAB VIII LAGU, LAMBANG, DAN ATRIBUT Pasal 45 Lagu IHAMAFI adalah mars IHAMAFI. Pasal 46 Lambang IHAMAFI dibentuk dari segi 5 (lima) berwarna merah putih sebagai dasar dengan huruf yunani phi kecil berwarna putih merah diatasnya dan keduanya miring 15 derajat kearah kiri. Pasal 47 Badge dan pin IHAMAFI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 1:1 berwarna dasar kuning emas berisi lambang IHAMAFI dan dilengkapi kalimat Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia diatasnya Pasal 48 1. Badge hanya dipergunakan oleh kader IHAMAFI yang telah mengikuti proses pengkaderan 2. Badge IHAMAFI diletakkan dipangkal lengan kiri 3. Badge IHAMAFI dipergunakan dalam setiap kegiatan IHAMAFI Pasal 49 1. Pakaian Dinas IHAMAFI berwarna dasar hitam, list depan dan belakang serta kerah, ujung lengan berwarna merah dengan logo terletak dipunggung kiri disertai dengan tulisan IHAMAFI di samping kanan logo dan, tulisan Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia terletak dibawah list belakang. Nama kader terletak disebelah dada kanan dan nama universitas terletak di dada kiri diatas list merah saku pakaian dinas IHAMAFI.


2. Jenis font tulisan pakaina dinas IHAMAFI adalah: a. Nama kader : Kunstler Scipt b. Nama universitas : Arial Black c. Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia : Britannic Bold d. IHAMAFI : Trebuchet MS 3. Pakaian Dinas Resmi IHAMAFI dibuat sebagai identitas IHAMAFI serta bertujuan untuk menjaga dan memperat tali silaturahim. 4. Warna dasar hitam pada kain dinas IHAMAFI yang berarti kader IHAMAFI haus akan ilmu pengetahuan dan warna merah pada bis dan list pada Pakaian Dinas IHAMAFI menunjukan kader IHAMAFI gagah berani serta warna putih pada tulisan berarti kader IHAMAFI berjiwa suci dan mulia. Pasal 50 1. Kartu identitas kader IHAMAFI berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8,5 x 3,5 dengan kop bertuliskan pengurus pusat Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia. Logo IHAMAFI berada di sebelah kiri atas disamping kop kartu. Foto pengrurus terdapat di samping kiri bagian bawah dan di samping kanan foto tertera nama pengurus, jabatan, dan asal universitas. 2. Kartu identitas kader IHAMAFI hanya bisa dimiliki oleh pengurus IHAMAFI. Pasal 51 Bendera IHAMAFI berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan perbandingan 2:3 berwarna dasar kuning emas berisi lambang IHAMAFI dan dilengkapi kalimat Ikatan Himpunan mahasiswa Fisika Indonesia diatasnya. Pasal 52 Bendera IHAMAFI berada dimana Sekretaris Jenderal berkedudukan. BAB IX PENUTUP Pasal 53 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Pasal 54 Hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam peraturan pelaksana lainnya.

Ditetapkan di : Depok Tanggal : 15 Mei 2015 Pukul : 21.38 WIB

Presidium Sidang I

PRESIDIUM SIDANG Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

(Ceceng Andri Ripki Hadi)

( Fauzan Muhtadi )

(Muhammad Syaugi Aldilla)

Musyawarah Nasional XIII Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia Central Executive of Indonesian Physics Student s Societies Association

Recommend Documents