RANCANGAN PEDOMAN DASAR IKATAN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pelajar perguruan tinggi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan bangsa yang telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman.
Oleh
sebab
itu,
sepatutnya
mahasiswa
bergerak
untuk
mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur. Untuk meningkatkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan
di
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas
Indonesia, menciptakan suasana kampus yang lebih kondusif untuk pengembangan
keilmuan
kesehatan
masyarakat,
mengusahakan
tercapainya kesejahteraan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat demi kemajuan Universitas Indonesia, bangsa dan negara, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat otonom, kekeluargaan, kemahasiswaan, keilmuan dan kemasyarakatan.
Wadah
ini
bernama
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas Indonesia didirikan pada tanggal 17 Maret 2003 di Depok, Jawa Barat. Perubahan nama Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menjadi Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia disahkan pada tanggal 16 Mei 2007 di Depok, Jawa Barat. Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas
Indonesia menyatukan seluruh mahasiswa dalam satu ikatan moral dan intelektual
serta
menjunjung
tinggi
nilai
ketuhanan,
kemanusiaan,
persatuan, musyawarah, dan keadilan. Oleh karena itu, disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Pedoman Dasar Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang berdaulat
dan berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. BAB I Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pasal 1 Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan IM FKM UI adalah wadah formal dan legal yang menghimpun mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan mahasiswa FKM UI dalam satu ikatan moral dan intelektual. Pasal 2 Tujuan IM FKM UI adalah : a. menjaga ketaatan dalam beragama. b. menciptakan
kehidupan
kemahasiswaan
yang
proaktif,
peduli,
harmonis, dan demokratis. c. mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai suatu bentuk peran serta mahasiswa dalam pembangunan bangsa dan negara. BAB II KEANGGOTAN Pasal 3 Anggota IM FKM UI adalah semua mahasiswa yang terdaftar di FKM UI pada periode akademik yang berlaku. Pasal 4 Anggota IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa. Pasal 5 (1) Anggota aktif IM FKM UI adalah semua mahasiswa yang terdaftar di FKM
UI pada periode akademik yang berlaku dan telah dinyatakan lulus dalam proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI. (2) Status anggota aktif IM FKM UI ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MPM IM FKM UI. Pasal 6 (1) Anggota biasa IM FKM UI adalah semua mahasiswa FKM UI di luar anggota aktif. (2) Status anggota biasa IM FKM UI ditetapkan oleh MPM IM FKM UI. Pasal 7 (1) Penanggung jawab dari pelaksanaan proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI adalah MPM IM FKM UI. (2) Pelaksana proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI adalah panitia yang dibentuk oleh MPM IM FKM UI. (3) Panitia penerimaan anggota aktif IM FKM UI bersifat sementara dan mandiri. (4) Proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI memiliki muatan-muatan sebagai berikut: a.
kerohanian;
b.
nasionalisme;
c.
tridarma perguruan tinggi;
d.
nilai-nilai kemahasiswaan;
e.
medan kampus FKM UI;
f.
sistem akademik FKM UI;
g.
Pedoman
Dasar
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut PD IM FKM UI; dan h.
Kode Etik IM FKM UI.
(5) Mahasiswa FKM UI wajib mengikuti proses penerimaan anggota aktif; (6) Proses pengajuan dan proses perubahan status anggota biasa menjadi anggota aktif dilaksanakan di awal semester genap; dan
(7) Hal-hal terkait penerimaan anggota aktif IM FKM UI yang belum diatur akan dijelaskan dalam ketentuan Peraturan MPM IM FKM UI. Pasal 8 Tugas dan kewajiban anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI a. mematuhi PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta semua peraturan tertulis lainnya yang berlaku di FKM UI. b. menjaga nama baik IM FKM UI; dan c. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 9 Hak dan wewenang anggota aktif IM FKM UI: a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; b. mengeluarkan pendapat secara lisan, tertulis, atau keduanya; c. menjadi pengurus Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; d. menjadi
panitia
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Lembaga
Kemahasiswaan IM FKM UI; e. mencalonkan diri sebagai ketua Lembaga Kemahasiswaaan IM FKM UI; f.
mencalonkan
diri
sebagai
ketua
panitia
kegiatan
yang
dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; g. memilih dan dipilih dalam proses suksesi kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; h. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; i.
mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
j.
mengajukan gugatan terhadap permasalahan hukum yang terjadi
di IM FKM UI; dan k. mengajukan peninjauan kembali terhadap Pedoman IM FKM UI dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 10 Hak dan wewenang anggota biasa IM FKM UI: a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; b. mengeluarkan pendapat secara lisan, tertulis, atau keduanya; c. menjadi
panitia
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Lembaga
Kemahasiswaan IM FKM UI kecuali ketua pelaksana, pengurus inti, dan pengurus harian kegiatan tersebut; d. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; e. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; f.
mengajukan perubahan status menjadi anggota aktif IM FKM UI saat dibukanya mekanisme perubahan status aktif IM FKM UI oleh MPM IM FKM UI.
g. memilih
dalam
proses
suksesi
kepengurusan
Lembaga
Kemahasiswaan IM FKM UI; dan h. memilih dalam proses pemilihan ketua panitia kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI. Pasal 11 (1) Anggota IM FKM UI dapat dikenakan sanksi bila yang bersangkutan terbukti melanggar kewajibannya. (2) Mekanisme sanksi diatur oleh MPM IM FKM UI. Pasal 12 Anggota IM FKM UI dapat kehilangan status keanggotaannya bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; dan b. meninggal dunia. BAB III BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 13 IM FKM UI merujuk pada nilai-nilai ketatanegaraan terkait adanya pemisahan kekuasaan yang diwujudkan dengan struktur IM FKM UI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kemahasiswaan di FKM UI. Pasal 14 Kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota IM FKM UI dan dilaksanakan menurut PD IM FKM UI. BAB IV STRUKTUR Pasal 15 Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI terdiri atas: a. MPM IM FKM UI; b. Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM IM FKM UI; c. Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM IM FKM UI; d. Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM Kerohanian IM FKM UI; d. Himpunan Mahasiswa Departemen Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya
disebut HMD IM FKM UI; e. Himpunan Mahasiswa Program Kekhususan Ikatan Mahasiswa Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas
Indonesia
yang
selanjutnya disebut HMPK IM FKM UI; dan f.
Kesatuan Masyarakat
Minat
Ikatan
Universitas
Mahasiswa
Indonesia
yang
Fakultas
Kesehatan
selanjutnya
disebut
Seminat IM FKM UI. Pasal 16 (1) MPM IM FKM UI adalah lembaga tertinggi dalam IM FKM UI yang bertanggung jawab kepada IM FKM UI. (2) BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI bertanggung jawab langsung kepada MPM IM FKM UI. (3) Seminat IM FKM UI bertanggung jawab langsung kepada BEM IM FKM UI. BAB V MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA Pasal 17 Majelis Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang disebut dengan MPM IM FKM UI adalah lembaga tertinggi dalam IM FKM UI yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. Pasal 18 Perwujudan kekuasaan tertinggi di IM FKM UI sepenuhnya dilaksanakan oleh MPM IM FKM UI. Pasal 19 (1) Anggota Independen MPM IM FKM UI dipilih melalui Pemilihan Raya Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Indonesia yang selanjutnya disebut Pemira IM FKM UI. (2) Jumlah maksimal Anggota Independen MPM IM FKM UI berdasarkan jumlah mahasiswa FKM UI di setiap angkatan dan variannya adalah: a. 1-50 adalah 1 orang wakil; b. 51-100 adalah 2 orang wakil; c. 101-150 adalah 3 orang wakil; d. 151-200 adalah 4 orang wakil; e. 201-250 adalah 5 orang wakil; f.
251- 300 adalah 6 orang wakil;
g. 301-350 adalah 7 orang wakil; h. 351-400 adalah 8 orang wakil; dan i.
lebih dari 400 adalah 9 orang wakil.
(3) Setiap perwakilan angkatan dan variannya harus memenuhi jumlah maksimal yang disebutkan pada pasal 19 ayat (2). (4) Angkatan dan varian yang wajib mengirimkan perwakilan seperti yang disebutkan pada pasal 19 ayat (3) adalah tingkat I, II, dan III pada varian reguler. (5) Jika pada hasil penghitungan suara terdapat angkatan dan varian yang calon
Anggota
Independen
MPM
IM
FKM
UI
melebihi
jumlah
maksimalnya, mekanisme pemilihannya diambil berdasarkan urutan suara terbanyak berdasarkan jumlah maksimal Anggota Independen MPM IM FKM UI seperti yang tercantum pada pasal 19 ayat (2). (6) Jika angkatan dan varian, yang dimaksud pada pasal 19 ayat (4), tidak memenuhi pasal 19 ayat (3), maka ketua angkatan harus memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan kepada MPM IM FKM UI. Pasal 20 Tugas dan kewajiban MPM IM FKM UI : a. menaati dan melaksanakan PD IM FKM UI dan peraturan yang berlaku di IM FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. membentuk Pedoman IM FKM UI;
d. membentuk Ketetapan MPM IM FKM UI; e. mengawasi pelaksanaan PD IM FKM UI dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkup IM FKM UI; f.
membuat
standar
penilaian
terhadap
kinerja
Lembaga
Kemahasiswaan di IM FKM UI; g. melaksanakan penilaian terhadap kinerja BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI; h. menyelesaikan masalah terkait keanggotaan, peraturan, dan kelembagaan di IM FKM UI; i.
menyerap dan menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan peraturan dan kelembagaan yang ada di IM FKM UI;
j.
mempertimbangkan dan mengesahkan program kerja BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI;
k. mendengar,
mengevaluasi,
dan
mengesahkan
laporan
pertanggungjawaban BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI melalui mekanisme sidang tertutup antara MPM IM FKM UI dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI yang bersangkutan; l.
bertanggung jawab atas perumusan konsep dan alur penerimaan dan pembinaan anggota IM FKM UI;
m. memastikan berjalannya proses kaderisasi IM FKM UI di Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; n. menetapkan anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI; o. bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemira IM FKM UI; p. bertanggung jawab atas terselenggaranya Musyawarah Besar Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Mubesma IM FKM UI; q. menetapkan
Rencana
Kegiatan
Awal
Tahun
Lembaga
Kemahasiswaan IM FKM UI; r. mensosialisasikan kinerja MPM IM FKM UI minimal dua kali
dalam satu periode kepengurusan kepada anggota IM FKM UI; s. menyampaikan laporan pertanggungjawaban MPM IM FKM UI dalam satu periode kepengurusan kepada anggota IM FKM UI pada akhir masa jabatan; t.
melakukan uji publik rancangan Pedoman IM FKM UI; dan
u. mengoordinasikan BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI. Pasal 21 Hak dan wewenang MPM IM FKM UI : a. menggunakan hak budgeting, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat; b. membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI dan Kode Etik IM FKM UI; c. melantik dan memberhentikan Ketua Umum BEM IM FKM UI dan Ketua Umum UKM IM FKM UI, Ketua Umum UKM Kerohanian IM FKM UI, Ketua Umum HMD IM FKM UI, dan Ketua Umum HMPK IM FKM UI sesuai masa jabatannya; d. memberhentikan Ketua Umum BEM IM FKM UI, Ketua Umum UKM IM FKM UI, Ketua Umum UKM Kerohanian IM FKM UI, Ketua Umum HMD IM FKM UI, dan Ketua Umum HMPK IM FKM UI dalam masa jabatannya sesuai dengan PD IM FKM UI; e. menerima atau menolak pengunduran diri Ketua Umum BEM IM FKM UI, Ketua Umum UKM IM FKM UI, Ketua Umum UKM Kerohanian IM FKM UI, Ketua Umum HMD IM FKM UI, dan Ketua Umum HMPK IM FKM UI; f.
menerima atau menolak permohonan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI yang akan berubah status menjadi UKM IM FKM UI dalam IM FKM UI sesuai dengan ketentuan Peraturan MPM IM FKM UI.;
g. mengesahkan seluruh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI yang telah mendapatkan status atau akan berubah status dalam IM FKM UI sesuai dengan ketentuan Peraturan MPM IM FKM UI.;
h. memanggil anggota IM FKM UI yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam IM FKM UI; i.
meminta
laporan
pertanggungjawaban
seluruh
Lembaga
Kemahasiswaan IM FKM UI; j.
menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI;
k. memberikan sanksi kepada Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; l.
memberikan sanksi kepada anggota IM FKM UI;
m. memberikan penjelasan mengenai PD IM FKM UI kepada anggota IM FKM UI; dan n. membentuk Badan Kelengkapan MPM IM FKM UI yang diatur dalam Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 22 Sanksi untuk MPM IM FKM UI: a. BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI berhak untuk menyampaikan surat aspirasi tertutup yang ditujukan kepada MPM IM FKM UI untuk ditindaklanjuti; b. Jika surat aspirasi tertutup pada pasal 22 ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh MPM IM FKM UI, maka BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI berhak untuk menyampaikan surat aspirasi terbuka yang ditujukan kepada MPM IM FKM UI; c. BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI berhak berkoordinasi satu sama
lain
untuk
mengevaluasi
keharmonisan
pelaksanaan
kewajiban MPM IM FKM UI. Pasal 23 (1) Anggota Independen MPM IM FKM UI berhak untuk mengundurkan diri. (2) Anggota Independen MPM IM FKM UI dapat diberhentikan. (3) Mekanisme pengunduran diri Anggota Independen MPM IM FKM UI
diatur lebih lanjut dengan Ketetapan MPM IM FKM UI. (4) Mekanisme pemberhentian Anggota Independen MPM IM FKM UI diatur lebih lanjut dengan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 24 (1) Jika Ketua Umum MPM IM FKM UI mangkat, mengundurkan diri, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka MPM IM FKM UI wajib memilih Ketua Umum yang baru. (2) MPM IM FKM UI memilih Ketua Umum yang baru melalui sidang pleno MPM IM FKM UI. BAB VI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA Pasal 25 Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia yang disebut dengan BEM IM FKM UI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif di IM FKM UI yang bergerak di bawah komando MPM IM FKM UI. Pasal 26 (1) Ketua Umum BEM IM FKM UI dipilih melalui Pemira IM FKM UI. (2) Kepengurusan BEM IM FKM UI diserahkan kepada Ketua Umum BEM IM FKM UI dan disahkan oleh MPM IM FKM UI. (3) Jika Ketua Umum BEM IM FKM UI mangkat, mengundurkan diri, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, Ketua Umum BEM IM FKM UI akan digantikan oleh Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI atau jabatan yang setingkat dengan Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI dan disepakati melalui mekanisme internal BEM IM FKM UI. (4) Jika Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI atau jabatan yang setingkat dengan Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI tidak dapat menggantikan Ketua Umum BEM IM FKM UI, pemilihan Ketua Umum BEM IM FKM UI melalui mekanisme internal BEM IM FKM UI.
(5) Ketua Umum BEM IM FKM UI pengganti disahkan oleh MPM IM FKM UI. Pasal 27 Tugas dan kewajiban BEM IM FKM UI: a. menaati dan melaksanakan PD IM FKM UI dan peraturan yang berlaku di IM FKM UI; b. menjalankan fungsi eksekutif berdasarkan amanat PD IM FKM UI; c. menyerap
dan
menyalurkan
aspirasi
mahasiswa
serta
mengadvokasi kebutuhan mahasiswa; d. memberi laporan pertanggungjawaban secara lisan dan tulisan secara berkala dan bila diminta oleh MPM IM FKM UI; e. memberi jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; f.
mengawasi kepanitiaan yang telah dibentuk oleh BEM IM FKM UI;
g. memverifikasi dan menyaring program kerja seminat IM FKM UI; h. melakukan penilaian terhadap seminat IM FKM UI; i.
Mengoordinasikan seminat IM FKM UI;
j.
melakukan koordinasi dengan UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI; dan
k. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 28 Hak dan wewenang BEM IM FKM UI: a. membentuk kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BEM IM FKM UI; b. meminta
dan
menerima
laporan
pertanggungjawaban
dari
kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan; c. memeriksa, mengusut, dan menindaklanjuti penyelewengan yang dilakukan oleh para pengurus BEM IM FKM UI dan kepanitian yang dibentuk oleh BEM IM FKM UI; d. mengajukan keberatan atas kebijakan MPM IM FKM UI sesuai
dengan ketetapan yang telah ditetapkan MPM IM FKM UI; e. mengajukan usulan atau masukan kepada MPM IM FKM UI; f.
memutuskan terbentuknya Seminat IM FKM UI untuk kemudian ditetapkan oleh MPM IM FKM UI;
g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; i.
membubarkan Seminat IM FKM UI apabila diperlukan atas persetujuan MPM IM FKM UI;
j.
meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari Seminat IM FKM UI; dan
k. membuat peraturan internal BEM IM FKM UI yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya sesuai tata urut peraturan IM FKM UI. Pasal 29 (1) Usul pemberhentian Ketua Umum BEM IM FKM UI dapat diajukan oleh MPM IM FKM UI kepada Mubesma luar biasa IM FKM UI. (2) Usul dapat disampaikan apabila Ketua Umum BEM IM FKM UI melanggar PD atau Pedoman, terbukti melakukan tindak pidana, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Umum BEM IM FKM UI. (3) Pendapat MPM IM FKM UI bahwa Ketua Umum BEM IM FKM UI telah melakukan pelanggaran tersebut ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum BEM IM FKM UI dalam rangka fungsi pengawasan MPM IM FKM UI. (4) Pengajuan permintaan MPM IM FKM UI tersebut hanya dapat dilakukan dengan dukungan 2/3 dari jumlah Anggota Independen MPM IM FKM UI dalam sidang pleno MPM IM FKM UI. (5) Mubesma
luar
biasa
wajib
membentuk
panitia
khusus
untuk
menyelidiki laporan. (6) Proses ini maksimal berlangsung selama satu bulan setelah pelaporan
dari anggota MPM IM FKM UI. BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 30 Unit
Kegiatan
Mahasiswa
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia yang disebut dengan UKM IM FKM UI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang bergerak dalam satu kekhususan di bawah komando MPM IM FKM UI. Pasal 31 Syarat pembentukan UKM IM FKM UI adalah : a. mengajukan pembentukan UKM IM FKM UI kepada MPM IM FKM UI; b. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI; b. disahkan menjadi Lembaga Kemahasiswaan selain HMD IM FKM UI dan HMPK IM FKM UI minimal selama 7 tahun; c. sudah memiliki kepengurusan dan anggota di masa berjalan minimal 60 orang; d. telah memiliki alur kaderisasi pengurus yang tercantum dalam AD/ART Lembaga Kemahasiswaan tersebut; e. memperoleh
dukungan
tandatangan
sebanyak
50%
dari
mahasiswa FKM UI yang terdaftar pada periode akademik yang berlaku pada tiap angkatan; f.
angkatan yang dimaksud pada pasal 31 butir (e) adalah angkatan pada tingkat I, II, III, dan IV pada tiap varian.
g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh MPM IM FKM UI. Pasal 32 Tugas dan kewajiban UKM IM FKM UI:
a. mematuhi PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemahasiswaaan IM FKM UI lainnya; c. melaporkan rencana program kerja, anggaran dana, dan struktur pengurus kepada MPM IM FKM UI; d. memberi laporan pertanggung jawaban secara lisan dan tulisan secara berkala dan bila diminta oleh MPM IM FKM UI; e. memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; f.
berkoordinasi dengan BEM IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI; dan
g. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 33 Hak dan wewenang UKM IM FKM UI: a. menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta peraturan internal secara mandiri selama tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI, dengan sepengetahuan MPM IM FKM UI; e. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas kebijakan yang dibuat; f.
mengajukan keberatan atas kebijakan MPM IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur
yang berlaku; i.
mengajukan usulan atau masukan kepada MPM IM FKM UI; dan
j.
mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sesuai bidang kekhususannya dengan sepengetahuan MPM IM FKM UI. Pasal 34
(1) UKM IM FKM UI dapat dibekukan oleh MPM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pada pasal 34 ayat (1) adalah penonaktifan UKM
IM
FKM
UI
sehingga
tidak
dapat
menjalankan
fungsi
kekhususannya. (3) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali UKM IM FKM UI diatur di dalam Pedoman IM FKM UI. (4) UKM IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh MPM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang penyelesaian perkara oleh MPM IM FKM UI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta aturan lain yang berlaku di FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas. (4) Pembekuan berlaku sejak ditetapkan status pembekuan pada periode kepengurusan yang berlangsung hingga satu periode berikutnya. Pasal 35 Pembubaran UKM Kerohanian IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota UKM Kerohanian IM FKM UI tersebut; atau
b. tidak melakukan mekanisme pengaktifan kembali selama periode pembekuan. Pasal 36 (1) Keputusan terkait pembekuan, pengaktifkan, dan pembubaran UKM Kerohanian IM FKM UI diambil melalui sidang pleno MPM IM FKM UI. (2) Mekanisme pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran UKM Kerohanian IM FKM UI diatur di dalam ketentuan Peraturan MPM IM FKM UI.
BAB VIII UNIT KEGIATAN MAHASISWA KEROHANIAN Pasal 37 Unit
Kegiatan
Mahasiswa
Kerohanian
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang disebut dengan UKM Kerohanian
IM
FKM
UI
adalah
Lembaga
Kemahasiswaan
yang
menginternalisasi dan menyalurkan nilai keagamaan pada lingkup IM FKM UI di bawah komando MPM IM FKM UI.
Pasal 38 Syarat pembentukan UKM Kerohanian IM FKM UI adalah : b. mengurus pembentukan UKM Kerohanian IM FKM UI kepada MPM IM FKM UI; c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI; d. berada pada lingkup keagamaan yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. d. disahkan menjadi Lembaga Kemahasiswaan selain UKM IM FKM UI, HMD IM FKM UI dan HMPK IM FKM UI minimal selama 2 tahun; dan e. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh MPM IM
FKM UI. Pasal 39 Tugas dan kewajiban UKM Kerohanian IM FKM UI: a. mematuhi Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemahasiswaaan IM FKM UI lainnya; c. melaporkan rencana program kerja, anggaran dana, struktur pengurus, dan memberi laporan pertanggung jawaban secara lisan dan tulisan secara berkala dan/atau bila diminta oleh MPM IM FKM UI; e. memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; f.
berkoordinasi dengan BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI; dan
g. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 40 Hak dan wewenang UKM Kerohanian IM FKM UI: a. menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta peraturan internal secara mandiri selama tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI, dengan sepengetahuan MPM IM FKM UI; d. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas kebijakan yang dibuat; e. mengajukan keberatan atas kebijakan MPM IM FKM UI sesuai
dengan prosedur yang berlaku; f.
membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
g. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; h. mengajukan usulan atau masukan kepada MPM IM FKM UI; dan i.
mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sesuai bidang kekhususannya dengan sepengetahuan MPM IM FKM UI. Pasal 41
(1) UKM Kerohanian IM FKM UI dapat dibekukan oleh MPM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pada pasal 41 ayat (1) adalah penonaktifan UKM Kerohanian IM FKM UI sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kekhususannya. (3) UKM Kerohanian IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh MPM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang penyelesaian perkara oleh MPM IM FKM UI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta aturan lain yang berlaku di FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas. (4) Pembekuan berlaku sejak ditetapkan status pembekuan pada periode kepengurusan yang berlangsung hingga satu periode berikutnya. Pasal 42
Pembubaran UKM Kerohanian IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi halhal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota UKM Kerohanian IM FKM UI tersebut; atau b. tidak melakukan mekanisme pengaktifan kembali selama periode pembekuan. Pasal 43 (1) Keputusan terkait pembekuan, pengaktifkan, dan pembubaran UKM Kerohanian IM FKM UI diambil melalui sidang pleno MPM IM FKM UI. (2) Mekanisme pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran UKM Kerohanian IM FKM UI diatur di dalam ketentuan Peraturan MPM IM FKM UI.
BAB IX HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN Pasal 44 Himpunan Mahasiswa Departemen Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang disebut dengan HMD IM FKM UI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang bergerak di bidang peningkatan dan pengembangan kompetensi keilmuan mahasiswa dalam satu departemen di bawah komando MPM IM FKM UI. Pasal 45 Elemen keorganisasian dari HMD IM FKM UI antara lain: a. pengurus organisasi; dan b. anggota. Pasal 46 (1) Pengurus organisasi dari HMD IM FKM UI terdiri dari ketua HMD IM FKM UI, pengurus harian, dan staf. (2) Anggota HMD IM FKM UI merupakan semua mahasiswa departemen
tersebut selain pengurus organisasi. Pasal 47 (1) Pengurus organisasi dari HMD IM FKM UI wajib berstatus sebagai anggota aktif IM FKM UI. (2) Anggota HMD IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI. Pasal 48 1) Syarat pembentukan HMD IM FKM UI: a. mengurus pembentukan UKM Kerohanian IM FKM UI kepada MPM IM FKM UI; b. telah memiliki kepengurusan dan anggota; c. mengurus pembentukan Seminat IM FKM UI kepada MPM IM FKM UI; d. memperoleh dukungan tanda tangan sebanyak 25% mahasiswa FKM UI setiap angkatan; e. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh MPM IM FKM UI; f. memiliki kekhususan minat atau bakat yang tidak sama dengan Seminat IM FKM UI yang telah ada; dan g. memiliki alur kaderisasi pengurus. (2) Mekanisme pembentukan HMD IM FKM UI diatur di dalam Pedoman IM FKM UI. Pasal 49 Tugas dan Kewajiban HMD IM FKM UI antara lain: a. mematuhi Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, Peraturan BEM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. mematuhi komando dari MPM IM FKM UI;
d. membuat
dan
memberikan
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, kepada MPM IM FKM UI; e. membuat dan memberikan rancangan struktur kepengurusan, program kerja, dan anggaran dana untuk disetujui dan disahkan oleh MPM IM FKM UI; f.
memberikan jawaban atau keterangan atas hak angket yang diajukan oleh MPM IM FKM UI;
g. memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh BEM IM FKM UI; dan h. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 50 Hak dan wewenang HMD IM FKM UI antara lain: a. membuat peraturan internal HMD IM FKM UI selama tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI; d. mengajukan usulan atau masukan kepada BEM IM FKM UI; e. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; f. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan g. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 51 (1) HMD IM FKM UI dapat dibekukan oleh MPM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pasal 51 ayat (1) adalah penonaktifan HMD
IM FKM UI, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. (3) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali HMD IM FKM UI diatur di dalam Pedoman IM FKM UI. (4) HMD IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh BEM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang penyelesaian perkara oleh MPM IM FKM UI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta aturan lain yang berlaku di FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas. (5) Pembekuan berlaku sejak ditetapkan status pembekuan pada periode kepengurusan yang berlangsung hingga satu periode berikutnya. Pasal 52 Pembubaran HMD IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota HMD IM FKM UI tersebut; atau b. tidak melakukan mekanisme pengaktifan kembali selama periode pembekuan. BAB X HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM KEKHUSUSAN Pasal 53 Himpunan Mahasiswa Program Kekhususan Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang disebut dengan HMPK IM FKM UI adalah Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan wadah bagi
mahasiswa program kekhususan yang berada di bawah komando MPM IM FKM UI. Pasal 54 Elemen keorganisasian dari HMPK IM FKM UI antara lain: a. pengurus organisasi; dan b. anggota. Pasal 55 (1) Pengurus organisasi dari HMPK IM FKM UI terdiri dari ketua HMPK IM FKM UI, pengurus harian, dan staf. (2) Anggota HMPK IM FKM UI merupakan semua mahasiswa program kekhususan selain pengurus organisasi. Pasal 56 (1) Pengurus organisasi dari HMPK IM FKM UI wajib berstatus sebagai anggota aktif IM FKM UI. (2) Anggota HMPK IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI. Pasal 57 1) Syarat pembentukan HMPK IM FKM UI: a. mengurus pembentukan UKM Kerohanian IM FKM UI kepada MPM IM FKM UI; b. telah memiliki kepengurusan dan anggota; c. mengurus pembentukan Seminat IM FKM UI kepada MPM IM FKM UI; d. memperoleh dukungan tanda tangan sebanyak 25% mahasiswa FKM UI setiap angkatan; e. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh MPM IM FKM UI; f. memiliki kekhususan minat atau bakat yang tidak sama dengan Seminat IM FKM UI yang telah ada; dan
g. memiliki alur kaderisasi pengurus. (2) Mekanisme pembentukan HMPK IM FKM UI diatur di dalam Pedoman IM FKM UI. Pasal 58 Tugas dan Kewajiban HMPK IM FKM UI antara lain: a. mematuhi Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, Peraturan BEM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. mematuhi komando dari MPM IM FKM UI; d. membuat
dan
memberikan
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, kepada MPM IM FKM UI; e. membuat dan memberikan rancangan struktur kepengurusan, program kerja, dan anggaran dana untuk disetujui dan disahkan oleh MPM IM FKM UI; f.
memberikan jawaban atau keterangan atas hak angket yang diajukan oleh MPM IM FKM UI;
g. memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh BEM IM FKM UI; dan h. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PD IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 59 Hak dan wewenang HMPK IM FKM UI antara lain: a. membuat peraturan internal HMPK IM FKM UI selama tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI;
d. mengajukan usulan atau masukan kepada BEM IM FKM UI; e. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; f. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan g. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 60 (1) HMPK IM FKM UI dapat dibekukan oleh MPM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pasal 60 ayat (1) adalah penonaktifan HMPK IM FKM UI, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. (3) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali HMPK IM FKM UI diatur di dalam Pedoman IM FKM UI. (4) HMPK IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh BEM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang penyelesaian perkara oleh MPM IM FKM UI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta aturan lain yang berlaku di FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas. (5) Pembekuan berlaku sejak ditetapkan status pembekuan pada periode kepengurusan yang berlangsung hingga satu periode berikutnya. Pasal 61 Pembubaran HMPK IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. kesepakatan pengurus maupun anggota HMPK IM FKM UI tersebut; atau b. tidak melakukan mekanisme pengaktifan kembali selama periode pembekuan. BAB XI KESATUAN MINAT Pasal 62 Kesatuan
minat
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas Indonesia yang disebut dengan Seminat IM FKM UI adalah Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI sebagai wadah bagi mahasiswa FKM UI yang memiliki kesamaan minat atau bakat dalam bidang-bidang tertentu di bawah komando BEM IM FKM UI. Pasal 63 Elemen keorganisasian Seminat IM FKM UI terdiri dari: a. pengurus organisasi; dan b. anggota Pasal 64 (1) Pengurus organisasi Seminat IM FKM UI terdiri dari ketua, pengurus harian, dan staf. (2) Anggota Seminat IM FKM UI merupakan anggota IM FKM UI yang terdaftar sebagai anggota Seminat IM FKM UI tersebut. Pasal 65 (1) Pengurus organisasi Seminat IM FKM UI wajib berstatus sebagai anggota aktif IM FKM UI. (2) Anggota Seminat IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI. Pasal 66
(1) Syarat pembentukan Seminat IM FKM UI: a. telah memiliki kepengurusan dan anggota; b. mengurus pembentukan Seminat IM FKM UI kepada MPM IM FKM UI; c. memperoleh dukungan tanda tangan sebanyak 25% mahasiswa FKM UI setiap angkatan; d. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh MPM IM FKM UI; e. memiliki kekhususan minat atau bakat yang tidak sama dengan Seminat IM FKM UI yang telah ada; dan f. memiliki alur kaderisasi pengurus. (2) Mekanisme pembentukan Seminat IM FKM UI diatur di dalam Pedoman IM FKM UI. Pasal 67 Tugas dan Kewajiban Seminat IM FKM UI antara lain: a. mematuhi Pedoman Dasar IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, Peraturan BEM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. mematuhi komando dari BEM IM FKM UI; d. membuat
dan
memberikan
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, kepada BEM IM FKM UI; e. membuat dan memberikan rancangan struktur kepengurusan, program kerja, dan anggaran dana untuk disetujui oleh BEM IM FKM UI yang kemudian disahkan oleh MPM IM FKM UI; f.
memberikan jawaban atau keterangan atas hak angket yang diajukan oleh MPM IM FKM UI;
g. memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh BEM IM FKM UI; dan h. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PD
IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI. Pasal 68 Hak dan wewenang Seminat IM FKM UI antara lain: a. membuat peraturan internal Seminat IM FKM UI selama tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI; d. meminta keterangan kepada BEM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; e. mengajukan usulan atau masukan kepada BEM IM FKM UI; f. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pasal 69 (1) Seminat IM FKM UI dapat dibekukan oleh BEM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pasal 45 ayat (1) adalah penonaktifan Seminat IM FKM UI, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. (3) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali Seminat IM FKM UI diatur di dalam Pedoman IM FKM UI. (4) Seminat IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh BEM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang penyelesaian perkara oleh MPM IM FKM UI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pedoman Dasar
IM FKM UI, Pedoman IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta aturan lain yang berlaku di FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas. (5) Pembekuan berlaku sejak ditetapkan status pembekuan pada periode kepengurusan yang berlangsung hingga satu periode berikutnya. Pasal 70 Pembubaran Seminat IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota UKM Kerohanian IM FKM UI tersebut; atau b. tidak melakukan mekanisme pengaktifan kembali selama periode pembekuan. BAB XII KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN Pasal 71 Sistem keuangan dan pendanaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI harus
berlandaskan
pada
prinsip-prinsip
transparansi,
komunikasi,
tanggung jawab, keadilan, dan legal. Pasal 72 (1) Setiap Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI wajib membuat dan memberikan rencana kegiatan dan anggaran tahunan kepada MPM IM FKM UI. (2) Rencana kegiatan dan anggaran tahunan dievaluasi, dikoreksi, dan kemudian ditetapkan oleh MPM IM FKM UI. Pasal 73
Sumber pendanaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI berasal dari: a. dana kemahasiswaan; b. usaha-usaha yang legal, halal, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di IM FKM UI; dan c. sumbangan
dari
pihak-pihak
lain yang
legal,
halal,
dapat
dipertanggungjawabkan, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di IM FKM UI. Pasal 74 Seluruh sumber pendanaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI tidak diperbolehkan berasal dari: a. partai politik; b. perusahaan rokok; c. perusahaan minuman keras; d. perusahaan alat kontrasepsi; e. perusahaan senjata. Pasal 75 Setiap Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI wajib mempublikasikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan dapat diakses oleh semua anggota IM FKM UI di pertengahan dan akhir periode kepengurusan. Pasal 76 Keuangan dan perbendaharaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI terdiri dari: a. uang tunai; b. sisa dana; c. surat-surat berharga; dan d. barang-barang. Pasal 77
Hutang Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI menjadi tanggung jawab lembaga tersebut. Pasal 78 (1) Pendapatan dan pengeluaran dana Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI harus
disertai
dengan
bukti-bukti
yang
sah
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. (2) Semua barang-barang milik Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI harus diinventarisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB XIII SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN Pasal 79 Suksesi Lembaga Kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk memilih anggota independen MPM IM FKM UI, Ketua Umum BEM IM FKM UI, Ketua Umum UKM IM FKM UI, Ketua Umum HMD IM FKM UI , Ketua Umum HMPK IM FKM UI, dan Ketua Umum Seminat IM FKM UI. Pasal 80 Periodisasi Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI adalah satu tahun kepengurusan sejak Januari sampai dengan Desember. Pasal 81 Pemilihan
Raya
Ikatan
Mahasiswa
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas Indonesia yang disebut dengan Pemira IM FKM UI adalah suksesi Lembaga Kemahasiswaan dengan cara memilih langsung peserta Pemira IM FKM UI. Pasal 82 Suksesi Lembaga Kemahasiswaan dapat dilakukan dengan cara: a. Pemira IM FKM UI; dan b. mekanisme internal
Pasal 83 (1) Pemira IM FKM UI dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pemira IM FKM UI diselenggarakan setiap setahun sekali. (3) Penanggung jawab dari pelaksanaan Pemira IM FKM UI adalah MPM IM FKM UI. (4) Pelaksana Pemira IM FKM UI adalah panitia yang dibentuk oleh MPM IM FKM UI. (5) Panitia Pemira IM FKM UI bersifat sementara dan mandiri. (6) Panitia Pemira IM FKM UI dipilih melalui mekanisme yang diatur oleh Pedoman IM FKM UI Pasal 84 (1) Pemira IM FKM UI diselenggarakan untuk memilih Anggota Independen MPM IM FKM UI dan Ketua Umum BEM IM FKM UI. (2) Anggota Independen MPM IM FKM UI dapat terpilih jika mendapatkan minimal 25 suara pada Pemira IM FKM UI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemira IM FKM UI diatur dalam Pedoman IM FKM UI. Pasal 85 (1) Mekanisme
internal
merupakan
mekanisme
suksesi
Lembaga
Kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal Lembaga Kemahasiswaan yang bersangkutan. (2) Mekanisme internal tersebut dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum UKM IM FKM UI, HMD IM FKM UI, HMPK IM FKM UI, dan Seminat IM FKM UI. (3) Penanggungjawab mekanisme internal adalah Lembaga Kemahasiswaan yang bersangkutan. BAB XIV TATA SUSUNAN PERATURAN IM FKM UI
Pasal 86 Tata susunan peraturan IM FKM UI adalah sebagai berikut: a. Pedoman Dasar IM FKM UI; b. Pedoman IM FKM UI; c. Ketetapan MPM IM FKM UI; d. Hasil siding pleno MPM IM FKM UI; e. Peraturan BEM IM FKM UI, UKM IM FKM UI, UKM Kerohanian IM FKM UI, dan HMD IM FKM UI, dan HMPK IM FKM UI; f.
Peraturan Seminat IM FKM UI. Pasal 87
Tata susunan peraturan IM FKM UI merupakan hukum yang berjenjang. Pasal 88 Syarat pembuatan Pedoman IM FKM UI: a. Rancangan Pedoman IM FKM UI dibuat oleh MPM IM FKM UI b. Rancangan Pedoman IM FKM UI dibahas oleh MPM IM FKM UI dan seluruh Ketua Umum Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI. c. Rancangan Pedoman IM FKM UI harus diuji publik minimal satu kali. d. Rancangan Pedoman IM FKM UI harus dipublikasikan sebulan sebelum disahkan. e. Jika Rancangan Pedoman IM FKM UI tidak disetujui tanpa adanya usulan pengganti dalam waktu H+10, maka MPM IM FKM UI berhak mensahkan. f.
Rancangan Pedoman IM FKM UI disahkan oleh MPM IM FKM UI dengan persetujuan seluruh Ketua Umum Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI. BAB XV MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA
Pasal 89 Musyawarah Besar Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang disebut dengan Mubesma IM FKM UI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang ada di IM FKM UI. Pasal 90 Mubesma IM FKM UI terdiri dari: a. Mubesma b. Mubesma luar biasa Pasal 91 (1) Mubesma dilaksanakan setiap empat tahun sekali. (2) Mubesma luar biasa dilaksanakan apabila dianggap perlu. (3) Penanggungjawab Mubesma IM FKM UI adalah MPM IM FKM UI. (4) Pelaksana Mubesma IM FKM UI adalah panitia yang dibentuk oleh MPM IM FKM UI. (5) Panitia Mubesma IM FKM UI bersifat sementara dan mandiri. Pasal 92 (1) Mubesma luar biasa dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan mendesak yang ketentuannya diatur dalam ketentuan Peraturan MPM IM FKM UI. (2) Mubesma
luar
biasa
dapat
dilaksanakan
atas
usulan
Lembaga
Kemahasiswaan di IM FKM UI melalui persetujuan sidang pleno MPM IM FKM UI. (3) Usulan
Lembaga
Kemahasiswaan
untuk
dapat
mengajukan
diadakannya Mubesma luar biasa disetujui oleh minimal 1/2N+1 dari total Lembaga Kemahasiswaan di IM FKM UI. Pasal 93 Mubesma IM FKM UI mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan mengubah PD IM FKM UI; b. menetapkan dan mengubah Kode Etik IM FKM UI;
c. mengubah dan membubarkan IM FKM UI; dan d. memberhentikan Ketua Umum BEM IM FKM UI. ATURAN PERALIHAN Pasal I PD IM FKM UI mulai berlaku pada 1 Januari 2016 Pasal II Masa setelah disahkannya PD IM FKM UI hingga PD IM FKM UI berlaku disebut masa peralihan. Pasal III Segala peraturan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan PD IM FKM UI masih berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru menurut PD IM FKM UI. Pasal IV Lembaga Kemahasiswaan yang ada di dalam IM FKM UI masih berfungsi selama belum dibentuk Lembaga Kemahasiswaan yang baru menurut PD IM FKM UI. Pasal V Peraturan internal yang sudah ada di Lembaga Kemahasiswaan harus disesuaikan dengan PD IM FKM UI selambat-lambatnya satu tahun setelah PD IM FKM UI disahkan.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal _ Mei 2015
