UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER
PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan ketidakadilan. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur. Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan yang memiliki sifat independen, kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan, mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, serta menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Jember, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. UJ merupakan singkatan dari Universitas Jember. 2. FKM UJ merupakan singkatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 3. IKM FKM UJ merupakan singkatan dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 4. UUD IKM FKM UJ merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
5. ORMAWA FKM UJ merupakan singkatan dari Organisasi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 6. BPM FKM UJ merupakan singkatan dari Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 7. BEM FKM UJ merupakan singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 8. UKM FKM UJ merupakan singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 9. AD/ART merupakan singkatan dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 10. PEMIRA merupakan singkatan dari Pemilihan Umum Raya.
BAB II BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 2 1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas mahasiswa S1 reguler di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 2. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kemahasiswaan. 3. Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut UndangUndang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
BAB III KONGRES MAHASISWA Pasal 3 1. Kongres Mahasiswa merupakan forum tertinggi dalam lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 2. Peserta Kongres Mahasiswa terdiri atas : a. Perwakilan Badan Perwakilan Mahasiswa.
b. Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa. c. Perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa. d. Perwakilan masing-masing Angkatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 3. Segala putusan Kongres Mahasiswa ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat atau voting dan bersifat mengikat seluruh mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. 4. Setiap Peserta Kongres Mahasiswa mempunyai hak suara dan hak bicara. 5. Kongres Mahasiswa dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
Pasal 4 Wewenang Kongres Mahasiswa 1. Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar IKM FKM UJ. 2. Membentuk, mengubah, dan mencabut Ketetapan Kongres Mahasiswa sebelumnya. 3. Melakukan koordinasi antarlembaga di IKM FKM UJ. 4. Mengusulkan dan menyetujui pendirian dan pembubaran UKM FKM UJ sebagai Badan Otonom yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 5. Melakukan pemberhentian tugas terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ. 6. Menerima laporan kinerja BPM FKM UJ.
Pasal 5 1. Pimpinan tetap Kongres Mahasiswa terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium. 2. Pimpinan tetap Kongres Mahasiswa dipilih berdasarkan Kongres Mahasiswa IKM FKM UJ.
Pasal 6 1. Kongres Mahasiswa Luar Biasa adalah kongres yang diselenggarakan di luar penyelenggaraan kongres yang telah ditetapkan, diadakan untuk membicarakan masalah-
masalah yang sifatnya luar biasa, yang waktu dan sifatnya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya kongres selanjutnya. 2. Seluruh ketentuan dalam kongres berlaku pula dalam pelaksanaan Kongres Mahasiswa Luar Biasa.
BAB IV KEANGGOTAAN IKM FKM UJ Pasal 7 Anggota IKM FKM UJ adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di FKM UJ yang ditandai dengan sertifikat P2MABA FKM UJ.
Pasal 8 1. Prosedur penerimaan Anggota IKM FKM UJ memiliki muatan berupa pengenalan medan, akademis-profesi, dan nilai kemahasiswaan. 2. Penanggung jawab prosedur penerimaan Anggota IKM FKM UJ untuk pendidikan program S1 Reguler adalah BEM FKM UJ. 3. Pelaksana teknis prosedur penerimaan Anggota IKM FKM UJ untuk pendidikan S1 Reguler adalah Perwakilan BEM dan Perwakilan UKM FKM UJ.
program
Pasal 9 Kewajiban Anggota IKM FKM UJ adalah : 1. Menaati dan melaksanakan UUD IKM FKM UJ dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku di IKM FKM UJ. 2. Menjaga nama baik IKM FKM UJ.
Pasal 10 Tujuan Pembinaan Anggota IKM FKM UJ : 1. Memperkenalkan IKM FKM UJ sebagai wadah bersama mahasiswa FKM UJ, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya.
2. Memberikan pemahaman pada anggota IKM FKM UJ untuk mengaplikasikan Tri dharma perguruan tinggi, UUD IKM FKM UJ, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam IKM FKM UJ.
Pasal 11 1. Penanggung jawab pengawasan terhadap pembinaan Anggota IKM FKM UJ adalah BPM FKM UJ. 2. Penanggung jawab pelaksanaan pembinaan anggota IKM FKM UJ adalah BEM FKM UJ.
BAB V IDENTITAS IKM FKM UJ Pasal 12 Identitas IKM FKM UJ adalah tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNVERSITAS JEMBER yang selanjutnya disingkat IKM FKM UJ.
BAB VI ORMAWA FKM UJ Pasal 13 Tempat, Fungsi, dan Sifat 1. ORMAWA FKM UJ bertempat di FKM UJ. 2. ORMAWA FKM UJ berfungsi sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, dan integritas kepribadian di FKM UJ. 3. ORMAWA FKM UJ bersifat demokratis.
Pasal 14 Perangkat ORMAWA FKM UJ terdiri atas: a. BPM FKM UJ b. BEM FKM UJ
c. UKM FKM UJ
Pasal 15 Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal satu organisasi mahasiswa yang ada di FKM UJ, kecuali mahasiswa semester 8 ke atas.
Pasal 16 1. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bukti keikutsertaan dalam ORMAWA FKM UJ. 2. Bukti keikutsertaan tersebut bisa dalam bentuk sertifikat atau surat keputusan Dekan FKM UJ dan/atau Ketua Umum ORMAWA FKM UJ yang bersangkutan. 3. Bukti keikutsertaan dan/atau sertifikat kepanitiaan ORMAWA FKM UJ dan sertifikat P2MABA FKM UJ digunakan sebagai prasyarat pengajuan sidang skripsi di FKM UJ setelah dikeluarkannya surat keputusan Dekan FKM UJ.
Pasal 17 1. Bagi mahasiswa yang mengikuti lebih dari satu ORMAWA FKM UJ hanya bisa menjadi pengurus inti atau pengurus harian pada satu ORMAWA FKM UJ saja. 2. Dalam hal ini yang termasuk dalam pengurus inti atau harian adalah : a. Ketua Umum b. Wakil Ketua Umum c. Sekretaris d. Bendahara e. Koordinator setiap Bidang
Pasal 18 Rapat Kerja Setiap ORMAWA FKM UJ wajib melaksanaan rapat kerja selambat-lambatnya dua minggu setelah Pelantikan Ormawa FKM UJ.
BAB VII SUKSESI ORMAWA Pasal 19 Suksesi ORMAWA adalah proses pergantian untuk memilih pengurus BPM FKM UJ, Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ, dan Ketua Umum UKM FKM UJ.
Pasal 20 Jenis Suksesi ORMAWA 1. Pemilihan Umum Raya. 2. Mekanisme Internal.
Pasal 21 1. Pemilihan Umum Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap periode. 2. Pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Raya adalah perseorangan yang merupakan anggota IKM FKM UJ. 3. Pemilihan Umum Raya diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat sementara dan mandiri sebagai badan independen bentukan BPM FKM UJ.
Pasal 22 1. Pemilihan Umum Raya diselenggarakan untuk memilih Pengurus BPM FKM UJ dan Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ secara berpasangan. 2. Presiden dan Wakil Presiden BEM FKM UJ dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh anggota IKM FKM UJ dalam Pemilihan Umum Raya. 3. Pengurus BPM FKM UJ dan Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ terpilih melalui sistem presentase surat suara sah pada PEMIRA FKM UJ. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Umum Raya diatur dalam Peraturan Pemilihan Umum Raya oleh Komisi Pemilihan Umum FKM UJ.
Pasal 23
Mekanisme pemilihan Ketua Umum UKM FKM UJ ditentukan oleh kebijakan internal masing-masing berupa AD/ART UKM FKM UJ.
BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 24 Sumber Dana ORMAWA 1. Iuran IKM FKM UJ. 2. Sponsorship. 3. Usaha-usaha yang legal, halal, dan tidak bertentangan dengan landasan dan tujuan lembaga kemahasiswaan. 4. Birokrat kampus.
Pasal 25 Seluruh kegiatan ORMAWA FKM UJ tidak diperkenankan menerima materi dari partai politik, perusahaan rokok, organisasi yang dilarang oleh pemerintah dan perusahaan minuman keras.
Pasal 26 Prinsip Sistem Keuangan ORMAWA 1. Transparansi. 2. Keadilan. 3. Komunikasi. 4. Tanggung Jawab.
Pasal 27 Iuran IKM FKM UJ 1. Iuran IKM FKM UJ bersifat wajib bagi mahasiswa S1 Reguler dari semester 1 hingga semester 8.
2. Mekanisme pembayaran Iuran IKM FKM UJ dilakukan secara tunai maupun non tunai melalui Komandan Tingkat setiap angkatan dan dibuktikan dengan bukti pembayaran berupa kuitansi. 3. Pengelola dan penanggung jawab keuangan Iuran IKM FKM UJ adalah BEM FKM UJ.
BAB IX KEKUASAAN LEGISLATIF Pasal 28 BPM Badan Perwakilan Mahasiswa adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi legislatif dalam IKM FKM UJ. Pasal 29 Fungsi BPM 1. Pengawasan 2. Legislatif 3. Fasilitasi
Pasal 30 Tugas BPM 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa FKM UJ kepada pihak yang terkait. 2. Menyelengggarakan Kongres Mahasiswa FKM UJ. 3. Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan AD/ART BPM FKM UJ. 4. Memilih dan menetapkan Komisi PEMIRA FKM UJ, yang selanjutnya akan diatur dalam peraturan PEMIRA, yang ditetapkan dalam AD/ART BPM FKM UJ. 5. Mengkaji ulang program kerja yang dibuat oleh BEM FKM UJ dan UKM FKM UJ untuk ditetapkan oleh Pembantu Dekan III FKM UJ. 6. Mengadakan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja BEM FKM UJ dan UKM FKM UJ. 7. Mengadakan forum evaluasi dan koordinasi dengan BEM FKM UJ dan UKM FKM UJ.
8. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Kongres Mahasiswa FKM UJ. 9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. 10.Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan mahasiswa.
Pasal 31 Wewenang BPM 1. Membuat ketetapan BPM FKM UJ dan menyusun rancangan UUD IKM FKM UJ. 2. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Kerja BEM FKM UJ dan UKM FKM UJ. 3. Menyelenggarakan suksesi lembaga di dalam IKM FKM UJ dengan berkoordinasi kepada lembaga terkait.
Pasal 32 Kewajiban BPM 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Tridarma Perguruan Tinggi. 2. Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Fakultas maupun Universitas. 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan dan keutuhan keluarga besar FKM UJ. 4. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mahasiswa. 5. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan kelembagaan mahasiswa. 6. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. 7. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada seluruh anggota IKM FKM UJ.
Pasal 33 Hak BPM 1. Hak interpelasi atau hak meminta keterangan dari BEM dan UKM FKM UJ. 2. Hak angket atau hak melakukan penyidikan. 3. Hak menyampaikan usul dan menyatakan pendapat.
Pasal 34 Kepengurusan BPM 1. Pengurus BPM adalah Mahasiswa S1 reguler FKM UJ yang terpilih dalam PEMIRA FKM UJ. 2. Pengurus BPM FKM UJ terdiri atas anggota independen dari mahasiswa FKM UJ. 3. Kepengurusan BPM FKM UJ yang telah terpilih akan ditetapkan dan disahkan dengan surat keputusan dekan. 4. Masa jabatan BPM FKM UJ maksimal dua periode dan masa jabatan berakhir pada semester 8. 5. Jumlah pengurus BPM adalah minimal 9 orang dan maksimal 15 orang. 6. Mekanisme pemberhentian dan pemanggilan kembali anggota BPM FKM UJ diatur oleh AD/ART BPM FKM UJ.
Pasal 35 Larangan BPM 1. Pengurus BPM FKM UJ tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus dan anggota organisasi lain di internal FKM UJ. 2. Pengurus dilarang berperilaku semena-mena yang melanggar hak asasi manusia, melanggar tata tertib, kode etik dan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas maupun Universitas. 3. Pengurus BPM FKM UJ dilarang mengikuti maupun terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB X KEKUASAAN EKSEKUTIF Pasal 36 Badan Eksekutif Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi eksekutif di dalam IKM FKM UJ.
Pasal 37 Fungsi BEM 1. Koordinasi unit kegiatan mahasiswa. 2. Kajian strategis. 3. Hubungan eksternal. 4. Pengembangan sumber daya manusia.
Pasal 38 Tugas BEM 1. Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan oleh BPM FKM UJ; 2. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada BPM FKM UJ. 3. Membuat dan melaksanakan segala program kerja yang telah dikaji ulang oleh pihak BPM FKM UJ dan ditetapkan oleh Pembantu Dekan III FKM UJ. 4. Membuat dan melaksanakan AD/ART BEM FKM UJ. 5. Melaksanakan kajian strategis terhadap kebijakan pemerintahan Republik Indonesia dan isu kesehatan masyarakat. 6. Menggerakkan mahasiswa FKM UJ untuk menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian. 7. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga internal dan eksternal IKM FKM UJ. 8. Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia pada BEM FKM UJ dan UKM FKM UJ. 9. Mengelola anggaran iuran mahasiswa kepada ORMAWA FKM UJ secara adil dan merata. 10. Ploting anggaran iuran dan penyusunan jadwal kegiatan IKM untuk Ormawa FKM UJ dilakukan oleh BEM bersama UKM dan ditetapkan oleh BPM.
Pasal 39 Wewenang BEM 1. Mengadvokasi Dekanat dalam hal dana dan fasilitas di tingkat FKM UJ.
2. Menyikapi politik luar IKM FKM UJ.
Pasal 40 Kewajiban BEM 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Tridarma Perguruan Tinggi. 2. Melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Fakultas maupun Universitas. 3. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di dalam maupun di luar IKM FKM UJ. 4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan dan keutuhan keluarga besar FKM UJ. 5. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan kelembagaan mahasiswa. 6. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada seluruh warga FKM UJ.
Pasal 41 Kabinet BEM 1. Kabinet BEM FKM UJ terbentuk atas dasar hasil dari evaluasi dan seleksi oleh Presiden BEM FKM UJ dengan mengacu pada AD/ART BEM FKM UJ. 2. Masa jabatan Kabinet BEM FKM UJ adalah satu periode dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya kabinet BEM FKM UJ yang baru. 3. Kepengurusan Kabinet BEM FKM UJ disahkan melalui Surat Keputusan Dekan. 4. Pegurus BEM adalah orang yang ditunjuk dari hasil evaluasi dan seleksi oleh Presiden BEM. 5. Struktur Lembaga BEM terdiri atas fungsi BEM. 6. Jumlah kepengurusan BEM adalah minimal 20 orang dan maksimal 26 orang. 7. Rekomendasi mengenai susunan kabinet BEM adalah sebagai berikut : a. Kementerian Koordinasi b. Kementerian Komunikasi dan Informasi c. Kementerian Luar Negeri d. Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa
Pasal 42 Presiden BEM 1. Presiden BEM FKM UJ adalah pemegang kekuasaan eksekutif di dalam IKM FKM UJ menurut UUD IKM FKM UJ. 2. Dalam menjalankan kewajibannya, Presiden BEM FKM UJ dibantu satu orang Wakil Presiden BEM FKM UJ. 3. Presiden dan Wakil Presiden BEM FKM UJ memegang jabatan selama satu periode. 4. Presiden dan Wakil Presiden BEM FKM UJ terpilih diresmikan dan dilantik oleh Dekan FKM UJ. 5. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM FKM UJ diatur dalam peraturan PEMIRA FKM UJ.
Pasal 43 Kewajiban Presiden BEM 1. Memimpin dan mengarahkan BEM FKM UJ untuk menjalankan fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban BEM FKM UJ. 2. Mempertanggungjawabkan kinerja BEM FKM UJ secara keseluruhan kepada BPM FKM UJ di dalam Kongres FKM UJ. 3. Menjalankan amanah BEM FKM UJ. 4. Pemegang otoritas tertinggi BEM FKM UJ. 5. Penentu kebijakan BEM FKM UJ. 6. Pengambil keputusan akhir BEM FKM UJ. 7. Mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM FKM UJ. 8. Mengkoordinasikan pembagian tugas dan mengawasi menteri dalam menjalankan tugas. 9. Mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan agenda kegiatan kepada seluruh anggota IKM FKM UJ di dalam Sidang Evaluasi. 10.Presiden terpilih dalam PEMIRA melaksanakan evaluasi kinerja pada keanggotaan lama dan melaksanakan seleksi kabinet baru.
Pasal 44 Hak Presiden BEM 1. Menerima laporan kinerja dari UKM FKM UJ. 2. Mengangkat dan memberhentikan semua Kabinet BEM FKM UJ. 3. Melakukan koordinasi antar lembaga eksekutif Fakultas di Universitas Jember.
Pasal 45 Mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM 1. Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dalam Kongres Mahasiswa Luar Biasa atas usul BPM FKM UJ. 2. Syarat-syarat pemberhentian meliputi: a. Terbukti melakukan pelanggaran pidana hukum nasional yang diancam pidana penjara. b. Melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM FKM UJ. c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM FKM UJ. 3. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ dapat diajukan oleh BPM FKM UJ kepada Komite Pengawas dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan di Kongres Mahasiswa Luar Biasa FKM UJ untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat BPM FKM UJ bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ telah bersalah dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ. 4. Keputusan Kongres Mahasiswa Luar Biasa atas usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ harus diambil melalui Kongres Mahasiswa Luar Biasa yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah peserta kongres dan disetujui oleh minimal 2/3 jumlah peserta yang hadir.
Pasal 46 1. Jika Presiden BEM FKM UJ mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Presiden BEM FKM UJ sampai habis masa jabatannya. 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden BEM FKM UJ, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, termasuk hari libur, Kongres Mahasiswa Luar Biasa FKM UJ
diselenggarakan untuk memilih Wakil Presiden BEM FKM UJ dari dua calon yang diajukan oleh Presiden BEM FKM UJ. 3. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih selambat-lambatnya 2 x 24 jam oleh Badan Pengurus Harian BEM FKM UJ. 4. Selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, Kongres Mahasiswa Luar Biasa diselenggarakan untuk memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM FKM UJ sampai habis masa jabatannya.
Pasal 47 Prinsip Seleksi Kepengurusan BEM 1. Transparansi. 2. Keadilan. 3. Komunikasi. 4. Tanggung Jawab.
Pasal 48 Larangan BEM 1. Pengurus Inti Kabinet BEM FKM UJ tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus inti di UKM FKM UJ. 2. Pengurus dilarang berperilaku semena-mena yang melanggar hak asasi manusia, melanggar tata tertib, kode etik dan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas maupun Universitas. 3. Pengurus BEM FKM UJ dilarang mengikuti maupun terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB XI UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 49
UKM FKM UJ adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FKM UJ dalam bidang bakat dan minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa di tingkat Fakultas.
Pasal 50 UKM FKM UJ di tingkat fakultas merupakan badan otonom dari BEM FKM UJ.
Pasal 51 Syarat Pendirian UKM 1. Mempunyai minimal dua puluh anggota aktif IKM FKM UJ. 2. Memiliki bidang yang berbeda dengan UKM FKM UJ yang telah ada. 3. Pendirian UKM baru diusulkan dan disetujui dalam kongres IKM FKM UJ. 4. Disahkan dengan Surat Keputusan Dekan setelah memenuhi persyaratan pada poin sebelumnya.
Pasal 52 Kewajiban UKM 1. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam IKM FKM UJ. 2. Memberikan laporan kinerja kepada BEM FKM UJ dan FKM UJ secara berkala dan/atau jika diminta. 3. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FKM UJ. 4. Membuat dan menjalankan AD/ART sendiri yang tidak menyimpang dari tata urutan peraturan IKM FKM UJ. 5. Merancang program kerja di bawah koordinasi BEM FKM UJ.
Pasal 53 Hak UKM 1. Mendapatkan fasilitas dengan melakukan koordinasi dengan BEM FKM UJ. 2. Mewakili FKM UJ dalam bidang bakat dan minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa di tingkat eksternal.
Pasal 54 Pembubaran UKM 1. UKM FKM UJ dapat dibubarkan apabila telah melanggar peraturan FKM UJ dan/atau peraturan Universitas Jember. 2. Pembubaran UKM FKM UJ ini hanya dapat dilakukan atas usulan Kongres dan diputuskan oleh FKM UJ.
Pasal 55 Peraturan Ketua Umum UKM FKM UJ 1. Calon Ketua Umum UKM FKM UJ adalah mahasiswa aktif SI reguler FKM UJ. 2. Calon Ketua Umum UKM FKM UJ pernah menjadi pengurus minimal satu periode dalam UKM yang bersangkutan di FKM UJ. 3. Tidak boleh menjabat ketua umum di UKM lain pada periode yang berbeda.
Pasal 56 Kepengurusan UKM 1. Pengurus UKM adalah mahasiswa aktif SI reguler FKM UJ yang terdaftar pada buku induk UKM. 2. Pengurus UKM adalah mahasiswa yang pernah menjadi anggota dalam satu periode. 3. Penyusunan struktur organisasi UKM harus sesuai dengan fungsi dari UKM. 4. Jumlah pengurus di setiap divisi/bidang/departement UKM adalah maksimal 5 orang.
Pasal 57 Keanggotaan UKM 1. Anggota UKM adalah mahasiswa aktif S1 reguler FKM UJ. 2. Anggota UKM telah mengikuti kaderisasi dan/atau diklat yang diselenggarakan oleh UKM FKM UJ.
BAB XII
KOMITE PENGAWAS Pasal 58 1. Komite Pengawas adalah komite yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya Undang-undang IKM FKM UJ oleh ORMAWA FKM UJ.
Pasal 59 Keanggotaan Komite Pengawas 1. Anggota Komite Pengawas adalah mahasiswa aktif S1 reguler FKM UJ sebagai perwakilan dari masing-masing ORMAWA FKM UJ di bawah semester 7. 2. Anggota Komite Pengawas berjumlah 11 orang. 3. Anggota Komite Pengawas diajukan dan disahkan dalam Kongres IKM FKM UJ. 4. Periode keanggotaan Komite Pengawas berjalan selama satu periode terhitung sejak disahkannya Komite Pengawas sampai dengan Kongres IKM FKM UJ berikutnya.
BAB XIII SANKSI Pasal 60 1. Apabila anggota IKM FKM UJ tidak mentaati dan mematuhi hasil Kongres IKM FKM UJ maka akan dikenakan sanksi berupa satu kali peringatan. 2. Apabila sanksi pada ayat 1 tidak diindahkan oleh ORMAWA FKM UJ maka akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp500.000,00. 3. Apabila sanksi pada ayat 1 tidak diindahkan oleh Anggota IKM FKM UJ maka akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp500.000,00 .
BAB XIV TATA URUTAN PERATURAN Pasal 61 Tata urutan peraturan IKM FKM UJ adalah: a. UUD 1945
b. SK Rektor UJ c. SK Dekan FKM UJ d. UUD IKM FKM UJ e. Ketetapan Kongres IKM FKM UJ f. Undang-Undang dan Ketetapan BPM FKM UJ g. Keputusan Presiden BEM FKM UJ h. Peraturan UKM FKM UJ
Pasal 62 Tata Urutan Peraturan IKM FKM UJ merupakan sistem hukum yang berjenjang.
Pasal 63 1. Kewenangan untuk membentuk dan mengubah UUD IKM FKM UJ ada di Kongres IKM FKM UJ. 2. Kewenangan untuk membentuk dan mengubah setiap peraturan di bawah Ketetapan Kongres Mahasiswa terdapat pada lembaga yang membentuk peraturan tersebut.
BAB XV AMANDEMEN UUD IKM FKM UJ Pasal 64 1. Pelaksanaan amandemen UUD IKM FKM UJ dapat dilakukan apabila disetujui oleh setengah + 1 dari pengurus BPM FKM UJ. 2. Perubahan konstitusi dilakukan dalam Kongres IKM FKM UJ yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 jumlah peserta Kongres IKM FKM UJ dan disetujui sekurang-kurangnya setengah + 1 jumlah peserta yang hadir di Kongres IKM FKM UJ. 3. Peninjauan kembali atau perubahan atas UUD IKM FKM UJ dilaksanakan apabila : a. Ada kebijakan fakultas dan/atau universitas yang bersifat instruksional. b. Ada tuntutan mendasar lebih dari setengah + 1 dari jumlah pengurus BPM FKM UJ.
