UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pelajar perguruan tinggi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran sebagai agen perubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan bangsa yang telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur. Untuk meningkatkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis dan berkesinambungan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menciptakan suasana kampus yang lebih kondusif untuk pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat, mengusahakan tercapainya kesejahteraan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat demi kemajuan Universitas Indonesia, bangsa dan negara, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat otonom, kekeluargaan, kemahasiswaan, keilmuan dan kemasyarakatan. Wadah ini bernama Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia didirikan pada tanggal 17 Maret 2003 di Depok, Jawa Barat. Perubahan nama Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menjadi Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia disahkan pada tanggal 16 Mei 2007 di Depok, Jawa Barat. Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyatukan seluruh mahasiswa dalam satu ikatan moral dan intelektual serta menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Oleh karena itu, disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang berdaulat dan berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan IM FKM UI adalah wadah formal dan legal yang menghimpun mahasiswa FKM UI dalam satu ikatan moral dan intelektual. (2) Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UUD IM FKM UI adalah landasan hukum tertinggi yang berlaku di IM FKM UI. (3) Majelis Perwakilan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan MPM IM FKM UI adalah lembaga tertinggi dalam IM FKM UI yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BEM IM FKM UI adalah lembaga kemahasiswaan yang memiliki fungsi eksekutif di IM FKM UI yang bergerak di bawah komando MPM IM FKM UI. (5) Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UKM IM FKM UI adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak dalam satu kekhususan di bawah komando MPM IM FKM UI. (6) Himpunan Mahasiswa Departemen Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan HMD IM FKM UI adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang peningkatan dan pengembangan kompetensi keilmuan mahasiswa per departemen di bawah komando BEM IM FKM UI. (7) Himpunan Mahasiswa Ekstensi Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan HME IM FKM UI adalah lembaga kemahasiswaan yang merupakan wadah bagi mahasiswa ekstensi yang berada di bawah komando BEM IM FKM UI.
(8) Kesatuan minat Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Seminat IM FKM UI adalah lembaga kemahasiswaan IM FKM UI sebagai wadah bagi mahasiswa FKM UI yang memiliki kesamaan minat atau bakat dalam bidang-bidang tertentu di bawah komando BEM IM FKM UI. (9) Musyawarah Besar Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Mubesma IM FKM UI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang ada di IM FKM UI. (10) Pemilihan Raya Ikatan Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Pemira IM FKM UI adalah suksesi lembaga kemahasiswaan dengan cara memilih langsung peserta Pemira IM FKM UI.
BAB II BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 2 IM FKM UI merujuk pada nilai-nilai ketatanegaraan terkait adanya pemisahan kekuasaan yang diwujudkan dengan struktur IM FKM UI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kemahasiswaan di FKM UI.
Pasal 3 Kekuasaan tertinggi berada di tangan anggota IM FKM UI dan dilaksanakan menurut UUD IM FKM UI.
BAB III STRUKTUR
Pasal 4 Lembaga kemahasiswaan IM FKM UI terdiri atas: a. MPM IM FKM UI; b. BEM IM FKM UI; c. UKM IM FKM UI;
d. HMD IM FKM UI; e. HME IM FKM UI; dan f. Seminat IM FKM UI
Pasal 5 (1) MPM IM FKM UI adalah lembaga tertinggi dalam IM FKM UI yang bertanggung jawab kepada IM FKM UI. (2) BEM IM FKM UI dan UKM IM FKM UI bertanggung jawab langsung kepada MPM IM FKM UI. (3) Seminat IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HME IM FKM UI bertanggung jawab langsung kepada BEM IM FKM UI.
BAB IV MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
Pasal 6 Perwujudan kekuasaan tertinggi di IM FKM UI sepenuhnya dilaksanakan oleh MPM IM FKM UI.
Pasal 7 (1) Anggota Independen MPM IM FKM UI dipilih melalui Pemira IM FKM UI. (2) Setiap Calon Anggota Independen MPM IM FKM UI harus mendapatkan dukungan yang dibuktikan dengan tandatangan anggota IM FKM UI minimal ½n + 1 dari angkatannya sesuai dengan varian. (3) Jumlah maksimal Anggota Independen MPM IM FKM UI berdasarkan jumlah mahasiswa FKM UI di setiap angkatan dan variannya adalah: a. 1-50 adalah 1 orang wakil; b. 51-100 adalah 2 orang wakil; c. 101-150 adalah 3 orang wakil; d. 151-200 adalah 4 orang wakil; e. 201-250 adalah 5 orang wakil; f. 251- 300 adalah 6 orang wakil; g. 301-350 adalah 7 orang wakil;
h. 351-400 adalah 8 orang wakil; dan i. lebih dari 400 adalah 9 orang wakil. (4) Jika pada hasil penghitungan suara terdapat angkatan dan varian yang calon Anggota Independen MPM IM FKM UI melebihi jumlah maksimalnya, mekanisme pemilihannya diambil berdasarkan urutan suara terbanyak berdasarkan jumlah maksimal Anggota Independen MPM IM FKM UI seperti yang tercantum pada ayat (3) di atas.
Pasal 8 Tugas dan kewajiban MPM IM FKM UI : a. menaati dan melaksanakan UUD IM FKM UI dan peraturan yang berlaku di IM FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. membentuk Undang-Undang IM FKM UI; d. membentuk Ketetapan MPM IM FKM UI; e. mengawasi pelaksanaan UUD IM FKM UI dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam lingkup IM FKM UI; f. membuat standar penilaian terhadap kinerja lembaga kemahasiswaan di IM FKM UI; g. melaksanakan penilaian terhadap kinerja BEM IM FKM UI dan UKM IM FKM UI; h. menyelesaikan masalah terkait keanggotaan, peraturan, dan kelembagaan di IM FKM UI; i. menyerap dan menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan peraturan dan kelembagaan yang ada di IM FKM UI; j. mempertimbangkan dan mengesahkan program kerja BEM IM FKM UI dan UKM IM FKM UI; k. mendengar, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM IM FKM UI dan UKM IM FKM UI melalui mekanisme sidang terbuka; l. bertanggung jawab atas perumusan konsep dan alur penerimaan dan pembinaan anggota IM FKM UI; m. memastikan berjalannya proses kaderisasi IM FKM UI di Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; n. menetapkan anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI; o. bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemira IM FKM UI; p. bertanggung jawab atas terselenggaranya Mubesma IM FKM UI;
q. menetapkan Rencana Kegiatan Awal Tahun Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; r. menyosialisasikan kinerja MPM IM FKM UI minimal dua kali dalam satu periode kepengurusan kepada anggota IM FKM UI; s. menyampaikan laporan pertanggungjawaban MPM IM FKM UI dalam satu periode kepengurusan kepada anggota IM FKM UI pada akhir masa jabatan; t. melakukan uji publik draft Undang Undang IM FKM UI; dan u. mengkoordinasikan BEM IM FKM UI dan UKM IM FKM UI.
Pasal 9 Hak dan wewenang MPM IM FKM UI : a. menggunakan hak budgeting,
hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan
pendapat; b. membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan UUD IM FKM UI dan Kode Etik IM FKM UI; c. melantik dan memberhentikan Ketua Umum BEM IM FKM UI dan Ketua Umum UKM IM FKM UI sesuai masa jabatannya; d. memberhentikan Ketua Umum BEM IM FKM UI dan Ketua Umum UKM IM FKM UI dalam masa jabatannya sesuai dengan UUD IM FKM UI; e. menerima atau menolak pengunduran diri Ketua Umum BEM IM FKM UI dan Ketua Umum UKM IM FKM UI; f. menerima atau menolak permohonan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI yang akan berubah status menjadi UKM IM FKM UI dalam IM FKM UI sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. mengesahkan seluruh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI yang telah mendapatkan status atau akan berubah status dalam IM FKM UI sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. memanggil anggota IM FKM UI yang dianggap perlu untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam IM FKM UI; i. meminta laporan pertanggungjawaban seluruh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; j. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; k. memberikan sanksi kepada Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; l. memberikan sanksi kepada anggota IM FKM UI;
m. memberikan penjelasan mengenai UUD IM FKM UI kepada anggota IM FKM UI;dan n. membentuk Badan Kelengkapan MPM IM FKM UI yang diatur dalam Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 10 (1) Anggota Independen MPM IM FKM UI berhak untuk mengundurkan diri. (2) Anggota Independen MPM IM FKM UI dapat diberhentikan. (3) Mekanisme pengunduran diri Anggota Independen MPM IM FKM UI diatur lebih lanjut dengan Ketetapan MPM IM FKM UI. (4) Mekanisme pemberhentian Anggota Independen MPM IM FKM UI diatur lebih lanjut dengan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 11 (1) Jika Ketua Umum MPM IM FKM UI mangkat, mengundurkan diri, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, MPM IM FKM UI wajib memilih Ketua Umum yang baru. (2) MPM IM FKM UI memilih Ketua Umum yang baru melalui sidang pleno MPM IM FKM UI.
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
Pasal 12 (1) Ketua Umum BEM IM FKM UI dipilih melalui Pemira IM FKM UI. (2) Kepengurusan BEM IM FKM UI diserahkan kepada Ketua Umum BEM IM FKM UI dan disahkan oleh MPM IM FKM UI. (3) Jika Ketua Umum BEM IM FKM UI mangkat, mengundurkan diri, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, Ketua Umum BEM IM FKM UI akan digantikan oleh Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI atau jabatan yang setingkat dengan Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI dan disepakati melalui mekanisme internal BEM IM FKM UI.
(4) Jika Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI atau jabatan yang setingkat dengan Wakil Ketua Umum BEM IM FKM UI tidak dapat menggantikan Ketua Umum BEM IM FKM UI, pemilihan Ketua Umum BEM IM FKM UI melalui mekanisme internal BEM IM FKM UI. (5) Ketua Umum BEM IM FKM UI pengganti disahkan oleh MPM IM FKM UI.
Pasal 13 Tugas dan kewajiban BEM IM FKM UI: a. menaati dan melaksanakan UUD IM FKM UI dan peraturan yang berlaku di IM FKM UI; b. menjalankan fungsi eksekutif berdasarkan amanat UUD IM FKM UI; c. menyerap dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta mengadvokasi kebutuhan mahasiswa; d. memberi laporan pertanggungjawaban secara lisan dan tulisan secara berkala dan atau bila diminta oleh MPM IM FKM UI; e. memberi jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; f. mengawasi kepanitiaan yang telah dibentuk oleh BEM IM FKM UI; g. memverifikasi dan menyaring program kerja HMD IM FKM UI, HME IM FKM UI, dan seminat IM FKM UI; h. melakukan penilaian terhadap HMD IM FKM UI, HME IM FKM UI, dan seminat IM FKM UI; i. Mengkoordinasikan HMD IM FKM UI, HME IM FKM UI, dan seminat IM FKM UI; j. melakukan koordinasi dengan UKM IM FKM UI; dan k. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 14 Hak dan wewenang BEM IM FKM UI: a. membentuk kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BEM IM FKM UI; b. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari kepanitiaan yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan;
c. memeriksa, mengusut, dan menindaklanjuti penyelewengan yang dilakukan oleh para pengurus BEM IM FKM UI dan kepanitian yang dibentuk oleh BEM IM FKM UI; d. mengajukan keberatan atas kebijakan MPM IM FKM UI sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan MPM IM FKM UI; e. mengajukan usulan atau masukan kepada MPM IM FKM UI; f. memutuskan terbentuknya Seminat IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HME IM FKM UI untuk kemudian ditetapkan oleh MPM IM FKM UI; g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; i. membubarkan Seminat IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HME IM FKM UI apabila diperlukan atas persetujuan MPM IM FKM UI; j. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari Seminat IM FKM UI, HMD IM FKM UI, dan HME IM FKM UI; dan k. membuat peraturan internal BEM IM FKM UI yang tidak bertentangan dengan aturan di atasnya sesuai tata urut peraturan IM FKM UI.
Pasal 15 (1) BEM IM FKM UI dapat dibekukan oleh MPM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pada pasal 15 ayat (1) adalah penonaktifan BEM IM FKM UI sehingga tidak dapat menjalankan fungsi eksekutifnya. (3) MPM IM FKM UI bertanggung jawab untuk mengalihkan fungsi eksekutif dari BEM IM FKM UI yang sedang dibekukan. (4) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali BEM IM FKM UI diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI. (5) BEM IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh MPM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang penyelesaian perkara oleh MPM IM FKM UI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD IM FKM UI, undang-undang IM FKM
UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
Pasal 16 (1) Usul pemberhentian Ketua Umum BEM IM FKM UI dapat diajukan oleh MPM IM FKM UI kepada Mubesma luar biasa IM FKM UI. (2) Usul dapat disampaikan apabila Ketua Umum BEM IM FKM UI melanggar UUD dan/atau Undang-Undang, terbukti melakukan tindak pidana, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua Umum BEM IM FKM UI. (3) Pendapat MPM IM FKM UI bahwa Ketua Umum BEM IM FKM UI telah melakukan pelanggaran tersebut ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Umum BEM IM FKM UI dalam rangka fungsi pengawasan MPM IM FKM UI. (4) Pengajuan permintaan MPM IM FKM UI tersebut hanya dapat dilakukan dengan dukungan 2/3 dari jumlah Anggota Independen MPM IM FKM UI dalam sidang pleno MPM IM FKM UI. (5) Mubesma luar biasa wajib membentuk panitia khusus untuk menyelidiki laporan. (6) Proses ini maksimal berlangsung selama satu bulan setelah pelaporan dari anggota MPM IM FKM UI. BAB VI UNIT KEGIATAN MAHASISWA
Pasal 17
Syarat pembentukan UKM IM FKM UI adalah : a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan UUD IM FKM UI; b. disahkan menjadi lembaga kemahasiswaan selain HMD IM FKM UI dan HME IM FKM UI minimal selama 7 tahun; c. sudah memiliki kepengurusan dan anggota di masa berjalan minimal 60 orang; d. telah memiliki alur kaderisasi pengurus yang tercantum dalam AD/ART lembaga kemahasiswaan tersebut;
e. memperoleh dukungan tandatangan sebanyak 50% dari mahasiswa FKM UI yang berstatus aktif secara akademik pada tiap angkatan; dan f. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh MPM IM FKM UI.
Pasal 18 Tugas dan kewajiban UKM IM FKM UI: a. mematuhi UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga kemahasiswaaan IM FKM UI lainnya; c. melaporkan rencana program kerja, anggaran dana, dan struktur pengurus kepada MPM IM FKM UI; d. memberi laporan pertanggung jawaban secara lisan dan tulisan secara berkala dan/atau bila diminta oleh MPM IM FKM UI; e. memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; dan f. berkoordinasi dengan BEM IM FKM UI; dan g. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar UUD IM FKM UI, Undang-undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 19 Hak dan wewenang UKM IM FKM UI: a. menentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta peraturan internal secara mandiri selama tidak bertentangan dengan UUD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. mendapatkan fasilitas-fasilitas dengan persetujuan MPM IM FKM UI; d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI, dengan sepengetahuan MPM IM FKM UI; e. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas kebijakan yang dibuat; f. mengajukan keberatan atas kebijakan MPM IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
i. mengajukan usulan atau masukan kepada MPM IM FKM UI; dan j. mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sesuai bidang kekhususannya dengan sepengetahuan MPM IM FKM UI.
Pasal 20 (1) UKM IM FKM UI dapat dibekukan oleh MPM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pada pasal 20 ayat (1) adalah penonaktifan UKM IM FKM UI sehingga tidak dapat menjalankan fungsi kekhususannya. (3) MPM IM FKM UI bertanggung jawab untuk mengalihkan fungsi dari UKM IM FKM UI yang sedang dibekukan. (4) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali UKM IM FKM UI diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI. (5) UKM IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh MPM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang penyelesaian perkara oleh MPM IM FKM UI melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD IM FKM UI, undang-undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
Pasal 21 Pembubaran UKM IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota UKM IM FKM UI tersebut; dan b. dibekukan dalam dua periode kepengurusan.
Pasal 22 (1) Keputusan terkait pembekuan dan pembubaran UKM IM FKM UI diambil melalui sidang pleno MPM IM FKM UI. (2) Mekanisme pembekuan dan pembubaran UKM IM FKM UI diatur di dalam UndangUndang IM FKM UI.
BAB VII HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN
Pasal 23 Elemen keorganisasian dari HMD IM FKM UI antara lain: a. pengurus organisasi; dan b. anggota.
Pasal 24 (1) Pengurus organisasi dari HMD IM FKM UI terdiri dari ketua HMD IM FKM UI, pengurus inti, pengurus harian, dan staf. (2) Anggota HMD IM FKM UI merupakan semua mahasiswa departemen tersebut selain pengurus organisasi.
Pasal 25 (1) Pengurus organisasi dari HMD IM FKM UI wajib berstatus sebagai anggota aktif IM FKM UI. (2) Anggota HMD IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI.
Pasal 26 (1) Syarat pembentukan HMD IM FKM UI: a. telah memiliki kepengurusan dan anggota minimal 20 orang; b. memenuhi standar kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh BEM IM FKM UI dengan persetujuan MPM IM FKM UI; c. diputuskan oleh BEM IM FKM UI sebagai HMD IM FKM UI; dan d. ditetapkan oleh MPM IM FKM UI. (2) Standar kelayakan dan kepatutan diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI.
Pasal 27 Tugas dan Kewajiban HMD IM FKM UI antara lain: a. mematuhi UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, Peraturan BEM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI;
b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. mematuhi komando dari BEM IM FKM UI; d. membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, kepada BEM IM FKM UI; e. membuat dan memberikan rancangan struktur kepengurusan, program kerja, dan anggaran dana untuk disetujui oleh BEM IM FKM UI yang kemudian disahkan oleh MPM IM FKM UI; f. memberikan jawaban atau keterangan atas hak angket yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; g. memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh BEM IM FKM UI; dan h. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 28 Hak dan wewenang HMD IM FKM UI antara lain: a. membuat peraturan internal HMD IM FKM UI selama tidak bertentangan dengan UUD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disetujui oleh BEM IM FKM UI dan disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menggunakan fasilitas-fasilitas dengan persetujuan BEM IM FKM UI; d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI, dengan persetujuan BEM IM FKM UI e. meminta keterangan kepada BEM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; f. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pasal 29 (1) HMD IM FKM UI dapat dibekukan oleh BEM IM FKM UI.
(2) Pembekuan yang dimaksud pasal 29 ayat (1) adalah penonaktifan HMD IM FKM UI, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. (3) BEM IM FKM UI bertanggung jawab untuk mengalihkan fungsi HMD IM FKM UI yang sedang dibekukan. (4) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali HMD IM FKM UI diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI. (5) HMD IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh BEM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD IM FKM UI, undang-undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
Pasal 30 Pembubaran HMD IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota HMD IM FKM UI tersebut; dan b. dibekukan dalam dua periode kepengurusan;
BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA EKSTENSI
Pasal 31 Elemen keorganisasian dari HME IM FKM UI antara lain: a.
pengurus organisasi; dan
b.
anggota.
Pasal 32 (1) Pengurus organisasi dari HME IM FKM UI terdiri dari ketua HME IM FKM UI, pengurus inti, pengurus harian, dan staf.
(2) Anggota HME IM FKM UI merupakan semua mahasiswa ekstensi selain pengurus organisasi.
Pasal 33 (1) Pengurus organisasi dari HME IM FKM UI wajib berstatus sebagai anggota aktif IM FKM UI. (2) Anggota HME IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI.
Pasal 34 (1) Syarat pembentukan HME IM FKM UI: a. telah memiliki kepengurusan dan anggota minimal 20 orang; b. memenuhi standar kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh BEM IM FKM UI dengan persetujuan MPM IM FKM UI; c. diputuskan oleh BEM IM FKM UI sebagai HME IM FKM UI; dan d. ditetapkan oleh MPM IM FKM UI. (2) Standar kelayakan dan kepatutan diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI.
Pasal 35 Tugas dan Kewajiban HME IM FKM UI antara lain: a. mematuhi UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, Peraturan BEM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. mematuhi komando dari BEM IM FKM UI; d. membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, kepada BEM IM FKM UI; e. membuat dan memberikan rancangan struktur kepengurusan, program kerja, dan anggaran dana untuk disetujui oleh BEM IM FKM UI yang kemudian disahkan oleh MPM IM FKM UI; f. memberikan jawaban atau keterangan atas hak angket yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; g. memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh BEM IM FKM UI;
h. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI; dan i.
melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI.
Pasal 36 Hak dan wewenang HME IM FKM UI antara lain: a. membuat peraturan internal HME IM FKM UI selama tidak bertentangan dengan UUD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disetujui oleh BEM IM FKM UI dan disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menggunakan fasilitas-fasilitas dengan persetujuan BEM IM FKM UI; d. menjalin kerja sama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI, dengan persetujuan BEM IM FKM UI; e. meminta keterangan kepada BEM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; f. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; i. mengajukan usulan atau masukan pada BEM IM FKM UI; dan j. mewakili Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sesuai bidang kekhususannya dengan persetujuan BEM IM FKM UI dan sepengetahuan MPM IM FKM UI.
Pasal 37 (1) HME IM FKM UI dapat dibekukan oleh BEM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pasal 37 ayat (1) adalah penonaktifan HME IM FKM UI, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. (3) BEM IM FKM UI bertanggung jawab untuk mengalihkan fungsi HME IM FKM UI yang sedang dibekukan. (4) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali HME IM FKM UI diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI. (5) HME IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a.
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh BEM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan;
b.
terbukti dalam sidang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD IM FKM UI, undang-undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan
c.
terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
Pasal 38 Pembubaran HME IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota HME IM FKM UI tersebut; dan b. dibekukan dalam dua periode kepengurusan;
BAB IX KESATUAN MINAT
Pasal 39 Elemen keorganisasian Seminat IM FKM UI terdiri dari: a. pengurus organisasi; dan b. anggota
Pasal 40 (1) Pengurus organisasi Seminat IM FKM UI terdiri dari ketua, pengurus inti, pengurus harian, dan staf. (2) Anggota Seminat IM FKM UI merupakan anggota IM FKM UI yang terdaftar sebagai anggota Seminat IM FKM UI tersebut.
Pasal 41 (1) Pengurus organisasi Seminat IM FKM UI wajib berstatus sebagai anggota aktif IM FKM UI. (2) Anggota Seminat IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa IM FKM UI.
Pasal 42 (1) Syarat pembentukan Seminat IM FKM UI: a. telah memiliki kepengurusan dan anggota minimal 20 orang; b. memperoleh dukungan tanda tangan sebanyak 25% mahasiswa FKM UI setiap angkatan; c. memenuhi standar kelayakan dan kepatutan yang ditentukan oleh BEM IM FKM UI; d. diputuskan oleh BEM IM FKM UI; e. ditetapkan oleh MPM IM FKM UI; f. memiliki kekhususan minat atau bakat yang tidak sama dengan Seminat IM FKM UI yang telah ada; dan g. memiliki alur kaderisasi pengurus. (2) Mekanisme pembentukan Seminat IM FKM UI diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI.
Pasal 43 Tugas dan Kewajiban Seminat IM FKM UI antara lain: a. mematuhi UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, Peraturan BEM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI; b. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI lainnya; c. mematuhi komando dari BEM IM FKM UI; d. membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, kepada BEM IM FKM UI; e. membuat dan memberikan rancangan struktur kepengurusan, program kerja, dan anggaran dana untuk disetujui oleh BEM IM FKM UI yang kemudian disahkan oleh MPM IM FKM UI; f. memberikan jawaban atau keterangan atas hak angket yang diajukan oleh MPM IM FKM UI; g. memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan yang diajukan oleh BEM IM FKM UI; dan
h. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 44 Hak dan wewenang Seminat IM FKM UI antara lain: a. membuat peraturan internal Seminat IM FKM UI selama tidak bertentangan dengan UUD IM FKM UI; b. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh MPM IM FKM UI; c. menggunakan fasilitas-fasilitas dengan persetujuan BEM IM FKM UI; d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik di dalam maupun di luar IM FKM UI, dengan persetujuan BEM IM FKM UI e. meminta keterangan kepada BEM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; f. meminta keterangan kepada MPM IM FKM UI atas peraturan yang dibuat; g. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan h. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pasal 45 (1) Seminat IM FKM UI dapat dibekukan oleh BEM IM FKM UI. (2) Pembekuan yang dimaksud pasal 45 ayat (1) adalah penonaktifan Seminat IM FKM UI, sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. (3) BEM IM FKM UI bertanggung jawab untuk mengalihkan fungsi Seminat IM FKM UI yang sedang dibekukan. (4) Mekanisme pembekuan dan pengaktifan kembali Seminat IM FKM UI diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI. (5) Seminat IM FKM UI dapat dibekukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan, baik lisan maupun tertulis, ditolak oleh BEM IM FKM UI setelah tiga kali kesempatan perbaikan; b. terbukti dalam sidang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD IM FKM UI, undang-undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI setelah pemberian peringatan tertulis sebanyak dua kali; dan
c. terbukti tidak melaksanakan program kerja dalam kurun waktu enam bulan dalam satu periode kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
Pasal 46 Pembubaran Seminat IM FKM UI dapat dilakukan bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. kesepakatan pengurus maupun anggota Seminat IM FKM UI tersebut; dan b. dibekukan dalam dua periode kepengurusan;
BAB IX KEANGGOTAAN
Pasal 47 Anggota IM FKM UI adalah semua mahasiswa FKM UI yang aktif secara akademik di FKM UI.
Pasal 48 Anggota IM FKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa.
Pasal 49 (1) Anggota aktif IM FKM UI adalah semua mahasiswa FKM UI yang aktif secara akademik di FKM UI dan telah dinyatakan lulus dalam proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI. (2) Status anggota aktif IM FKM UI ditetapkan oleh MPM IM FKM UI.
Pasal 50 (1) Anggota biasa IM FKM UI adalah semua mahasiswa FKM UI di luar anggota aktif (2) Status anggota biasa IM FKM UI ditetapkan oleh MPM IM FKM UI.
Pasal 51 (1) Penanggung jawab dari pelaksanaan proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI adalah MPM IM FKM UI.
(2) Pelaksana proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI adalah panitia yang dibentuk oleh MPM IM FKM UI. (3) Panitia penerimaan anggota aktif IM FKM UI bersifat sementara dan mandiri. (4) Proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI memiliki muatan-muatan sebagai berikut: a. kerohanian; b. nasionalisme; c. tridarma perguruan tinggi; d. nilai-nilai kemahasiswaan; e. medan kampus FKM UI; f. sistem akademik FKM UI; g. UUD IM FKM UI; dan h. Kode Etik IM FKM UI. (5) Mahasiswa FKM UI wajib mengikuti proses penerimaan anggota aktif; (6) Proses pengajuan dan proses perubahan status anggota biasa menjadi anggota aktif dilaksanakan di awal semester genap; dan (7) Hal-hal terkait penerimaan anggota aktif IM FKM UI yang belum diatur akan dijelaskan dalam Undang-Undang IM FKM UI.
Pasal 52 Tugas dan kewajiban anggota aktif IM FKM UI: a. mematuhi UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di FKM UI. b. menjaga nama baik IM FKM UI; dan c. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 53 Hak dan wewenang anggota aktif IM FKM UI: a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku b. mengeluarkan pendapat secara lisan, tertulis, atau keduanya; c. menjadi pengurus Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
d. menjadi panitia kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; e. mencalonkan diri sebagai ketua Lembaga Kemahasiswaaan IM FKM UI; f. mencalonkan diri sebagai ketua panitia kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; g. memilih dan dipilih dalam proses suksesi kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; h. memilih dan dipilih dalam proses pemilihan ketua panitia kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; i. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; j. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; k. Mengajukan gugatan terhadap permasalahan hukum yang terjadi di IM FKM UI; dan l. Mengajukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang IM FKM UI dan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 54 Tugas dan kewajiban anggota biasa IM FKM UI: a. mematuhi UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, Ketetapan MPM IM FKM UI, serta semua peraturan yang berlaku di IM FKM UI; b. menjaga nama baik IM FKM UI; dan c. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar UUD IM FKM UI, Undang-Undang IM FKM UI, dan Ketetapan MPM IM FKM UI.
Pasal 55 Hak dan wewenang anggota biasa IM FKM UI: a. mendapatkan pelayanan dan fasilitas IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; b. mengeluarkan pendapat secara lisan, tertulis, atau keduanya; c. menjadi panitia kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI kecuali ketua pelaksana kegiatan tersebut; d. membela diri apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
e. mendapatkan pembelaan apabila akan atau telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan IM FKM UI sesuai dengan prosedur yang berlaku; f. mengajukan perubahan status menjadi anggota aktif IM FKM UI maksimal tiga bulan setelah proses penerimaan anggota aktif IM FKM UI. g. memilih dalam proses suksesi kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI; dan h. memilih dalam proses pemilihan ketua panitia kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI.
Pasal 56 (1) Anggota IM FKM UI dapat dikenakan sanksi bila yang bersangkutan terbukti melanggar kewajibannya. (2) Mekanisme sanksi diatur oleh MPM IM FKM UI.
Pasal 57 (1) Anggota IM FKM UI dapat kehilangan status keanggotaannya bila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; b. dicabut keanggotaannya sesuai dengan aturan yang berlaku di IM FKM UI; dan c. meninggal dunia. (2) Prosedur pencabutan status keanggotaan diatur di dalam Undang-Undang IM FKM UI.
BAB X KEUANGAN DAN PEMBENDAHARAAN
Pasal 58 Sistem keuangan dan pendanaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI harus berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, komunikasi, tanggung jawab, keadilan, dan legal.
Pasal 59
(1) Setiap Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI wajib membuat dan memberikan rencana kegiatan dan anggaran tahunan kepada MPM IM FKM UI. (2) Rencana kegiatan dan anggaran tahunan dievaluasi, dikoreksi, dan kemudian ditetapkan oleh MPM IM FKM UI.
Pasal 60 Sumber pendanaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI berasal dari: a. dana kemahasiswaan; b. usaha-usaha yang legal, halal, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di IM FKM UI; dan c. sumbangan dari pihak-pihak lain yang legal, halal, dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di IM FKM UI.
Pasal 61 Seluruh sumber pendanaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI tidak diperbolehkan berasal dari: a. partai politik; b. perusahaan rokok; c. perusahaan minuman keras; d. perusahaan alat kontrasepsi; e. perusahaan senjata.
Pasal 62 Setiap
Lembaga
Kemahasiswaan
IM
FKM
UI
wajib
mempublikasikan
laporan
pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan dapat diakses oleh semua anggota IM FKM UI di pertengahan dan akhir periode kepengurusan.
Pasal 63 Keuangan dan perbendaharaan Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI terdiri dari: a. uang tunai; b. sisa dana; c. surat-surat berharga; dan d. barang-barang.
Pasal 64 Hutang Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI menjadi tanggung jawab lembaga tersebut.
Pasal 65 (1) Pendapatan dan pengeluaran dana Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI harus disertai dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Semua
barang-barang
milik
Lembaga
Kemahasiswaan
IM
FKM
UI
harus
diinventarisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB XI SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN
Pasal 66 Suksesi lembaga kemahasiswaan adalah proses pergantian untuk memilih anggota independen MPM IM FKM UI, Ketua Umum BEM IM FKM UI, Ketua Umum UKM IM FKM UI, Ketua Umum HMD IM FKM UI , Ketua Umum HME IM FKM UI, dan Ketua Umum Seminat IM FKM UI.
Pasal 67 Periodisasi Lembaga Kemahasiswaan IM FKM UI adalah satu tahun kepengurusan sejak Januari sampai dengan Desember.
Pasal 68 Suksesi lembaga kemahasiswaan dapat dilakukan dengan cara: a. Pemira IM FKM UI; dan b. mekanisme internal
Pasal 69 (1) Pemira IM FKM UI dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pemira IM FKM UI diselenggarakan setiap setahun sekali.
(3) Penanggung jawab dari pelaksanaan Pemira IM FKM UI adalah MPM IM FKM UI. (4) Pelaksana Pemira IM FKM UI adalah panitia yang dibentuk oleh MPM IM FKM UI. (5) Panitia Pemira IM FKM UI bersifat sementara dan mandiri. (6) Panitia Pemira IM FKM UI dipilih melalui mekanisme yang diatur oleh UndangUndang IM FKM UI
Pasal 70 (1) Pemira IM FKM UI diselenggarakan untuk memilih Anggota Independen MPM IM FKM UI dan Ketua Umum BEM IM FKM UI. (2) Anggota Independen MPM IM FKM UI dapat terpilih jika mendapatkan minimal 25 suara pada Pemira IM FKM UI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemira IM FKM UI diatur dalam Undang-Undang IM FKM UI.
Pasal 71 (1) Mekanisme internal merupakan mekanisme suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan. (2) Mekanisme internal tersebut dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum UKM IM FKM UI, HMD IM FKM UI, HME IM FKM UI, dan Seminat IM FKM UI. (3) Penanggungjawab mekanisme internal adalah lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.
BAB XII PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 72 Tata urut perundang-undangan IM FKM UI adalah: a. UUD IM FKM UI; b. Undang-Undang IM FKM UI; c. Ketetapan MPM IM FKM UI; d. Hasil sidang pleno MPM IM FKM UI e. Peraturan BEM IM FKM UI dan UKM IM FKM UI; dan
f. Peraturan HMD IM FKM UI, HME IM FKM UI, dan Seminat IM FKM UI.
Pasal 73 Tata Urut Perundang-undangan IM FKM UI merupakan hukum yang berjenjang.
Pasal 74 Syarat pembuatan Undang-Undang: a. Rancangan Undang-Undang dibuat oleh MPM IM FKM UI b. Rancangan Undang-Undang dibahas oleh MPM IM FKM UI, Ketua Umum BEM IM FKM UI, dan Ketua Umum UKM IM FKM UI c. Rancangan Undang-Undang harus diuji publik minimal satu kali d. Rancangan Undang-Undang harus dipublikasikan sebulan sebelum disahkan e. Rancangan Undang-Undang disahkan oleh MPM IM FKM UI dengan persetujuan BEM IM FKM UI dan UKM IM FKM UI f. Jika Rancangan Undang-Undang tidak disetujui dalam waktu H+10 maka berhak untuk disahkan oleh MPM IM FKM UI
BAB XIII MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA
Pasal 75 Mubesma IM FKM UI terdiri dari: a. Mubesma b. Mubesma luar biasa
Pasal 76 (1) Mubesma dilaksanakan setiap empat tahun sekali. (2) Mubesma luar biasa dilaksanakan apabila dianggap perlu. (3) Penanggungjawab Mubesma IM FKM UI adalah MPM IM FKM UI. (4) Pelaksana Mubesma IM FKM UI adalah panitia yang dibentuk oleh MPM IM FKM UI. (5) Panitia Mubesma IM FKM UI bersifat sementara dan mandiri.
Pasal 77 (1) Mubesma luar biasa dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan mendesak yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang MPM IM FKM UI. (2) Mubesma luar biasa dapat dilaksanakan atas usulan lembaga kemahasiswaan di IM FKM UI melalui persetujuan sidang pleno MPM IM FKM UI. (3) Lembaga kemahasiswaan yang dapat mengajukan usulan diadakannya Mubesma luar biasa adalah: a.
MPM IM FKM UI;
b.
BEM IM FKM UI; dan
c.
UKM IM FKM UI.
Pasal 78 Mubesma IM FKM UI mempunyai kewenangan: a. menetapkan dan mengubah UUD IM FKM UI; b. menetapkan dan mengubah Kode Etik IM FKM UI; c. mengubah dan membubarkan IM FKM UI; dan d. memberhentikan Ketua Umum BEM IM FKM UI
ATURAN PERALIHAN
Pasal I UUD IM FKM UI mulai berlaku pada 1 Januari 2012
Pasal II Masa setelah disahkannya UUD IM FKM UI hingga UUD IM FKM UI berlaku disebut masa peralihan
Pasal III Segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan UUD IM FKM UI masih berlaku selama belum diadakan peraturan perundang-undangan yang baru menurut UUD IM FKM UI.
Pasal IV Lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam IM FKM UI masih berfungsi selama belum dibentuk lembaga kemahasiswaan yang baru menurut UUD IM FKM UI.
Pasal V Peraturan internal yang sudah ada di lembaga kemahasiswaan harus disesuaikan dengan UUD IM FKM UI selambat-lambatnya satu tahun setelah UUD IM FKM UI disahkan.
Ditetapkan di Depok Aula A Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pukul 15.57 WIB Tanggal 20 Juni 2011
MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA IV IKATAN MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Presidium 1
(Dina Isnanda Hasibuan) Presidium 2
(Raedi Dipanegara) Presidium 3
(Lisa Novianti)
