BAB
XI
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
A. Pengertian Hak Asasi Manusia Hak asasi yaitu hak yang bersifat asasi artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. (Prof. Mr. Koentjoro) Sedangkan G.J Wolhoff mengatakan hak-hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam tabiat setiap pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun karena bila dicabut akan hilang kemanusiaannya. (Darmodiharjo, 1990 : hal 173) Jadi hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia yang merupakan anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, sehingga hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Secara mendasar hak asasi manusia itu antara lain hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu. Hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orng lain.
B. Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia
Menurut sejarah, asal mula hak asasi manusia itu dari Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Charta. Pada abad XII Inggris dipimpin oleh Raja Richard
yang dikenal adil dan bijaksana,
kemudian digantikan oleh Raja Jhon Lackland, bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan bangsawan. Akibat kesewenang-wenangan Raja terjadilah pemberontakan dari para Baron (bangsawan) . Penyelesaiannya adalah perjanjian antar raja dengan bangsawan yang dikenal dengan Magna Charta 15 Juni 1215 yang berintikan menghilangkan hak kekuasaan absolutisme Raja.
Isi Magna Charta tersebut adalah : 1) Raja beserta keturunannya, berjanji menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja di Inggris.
2) Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut : a. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. b. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. c. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan hukum sebagai dasar tindakannya d. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukun sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.
Perkembangan berikutnya adalah ditanda tanganinya Petition of Right Tahun 1628 oleh Raja Charles
I diparlemen yang terdiri dari utusan rakyat ( the House of
Commons ), mengisyaratkan bahwa perjuangan hak-hak asasi berkorelasi erat dengan perkembangan demokrasi. Dimana dokumen tersebut berisi tentang penuntutan hak-hak yaitu : 1) Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. 2) Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara dirumahnya.
Pada tahun 1689 Raja willem II di Britania raya Menandatangani Bill of Right, yang merupakan undang-undang. Disini mulai timbul pandangan yang intinya bahwa manusia semua sama dimuka hukum. Pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan demokrasi, serta melahirkan asas persamaan dan hak kebebasan untuk mewujudkannya.
Lengkapnya Isi Bill of Right adalah
Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen
Kebebasan berbicara dan mengeluarkan berpendapat
Pajak, UU, pembentukan tentara harus seizin parlemen
Hak WN untuk memeluk agama yang ia yakini
Parlemen berhak merubah keputusan Raja
Perkembangan hak asasi
manusia selanjutnya dipengaruhi oleh pemikiran John
Locke (1623- 1704) dan J.J Rousseau. Karena John Locke merupakan peletak dari dasar teori Trias Politica Montesqiueu, dan bersama-sama dengan Thomas Hobbea dan J.J Rousseau menciptakan teori perjanjian masyarakat. Perbedaan teori Thomas Hobbes melahirkan monarkhi absolut, sedangkan teori John Locke menghasilkan monarkhi konstitusional. (Trianto, Cs, 2007 : hal. 263)
Menurut Thomas Habbes, hak asasi manusia merupakan jalan pintas terhadap situasi hommo homini lupus bellum omminium omnes yaitu situasi yang mendorog terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak – haknya pada penguasa, inilah penyebb terbentuknya monarkhi absolut. Sedangkan Jhon Lhocke berpendapat bahwa tidaklah absolut manusia menyerahkan hak – hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara semata dan sisanya tetap berada dalam diri individu yaiyu hak milik, hak hidup. Sehingga pendapat Jhon Locke ini dijadikan landasan bagi pengakuan HAM. Seperti Declaration of Independent USA tnaggal 4 Juli 1774 yang disusun oleh Thomas Jefferson dan disetujui Conggres sebagai wakil 13 Negara baru yang bersatu.
Perkembangan berikutnya adalah adanya Revolusi Amerika tahun 1776 dimana Revolusi Amerika tahun 1776 adalah menuntut adanya hak bagi setip orang untuk hidup merdeka,bebas dari kekuasaan Inggris. Kemudian Revolusi Prancis tahun 1789 bertujuan membebaskan warga Prancis dari kekangan kekuasaan mutlak raja Prancis yaitu Louis XVI. Socrates, Plato dan muridnya Aristoteles dari yunani dapat dipandang sebagai pelopor dan pletek dasardiakui hak asai manusia, mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Dalam perang dunia II (1939 – 1945) hak asasi manusia banyak dilanggar dan sangat tidak dihargai, sehingga Presidn Amerika Serikat F.D. Roosevelt tahun 1944mencetuskan empat kebebesan (The Four Freedoms ) yang meliputi :
Freedom of speach and expression ( kebebasan berbicara/menyatakan pendapat )
Freedom of religion ( kebebasan beragama )
Freedom of fear ( kebebasan dari rasa takut )
Freedom from want ( kebebasan dari kemelaratan )
Setelah perang dunia II berakhir, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia dalam suatu naskah dalam Internasional. Pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil dirumuskan pernyataan sedunia tentanghak asasi manusia ( Universal Declaration of Human Rights )oleh Negara – negara yang tergabung dalam PBB di Paris Perancis.
Jumlah pasal dalam declarasion tersebut adalah 30 pasal.
Universal Declraration of Human Rights, pasal 1 berbunyi “Sekian orang dilahirkan merdeka dan punya martabat dan hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan budi,bergaul satu sama lain dalam persaudaraan “
Dalam didang PBB XXI tanggal 16 Desember 1966 telah pula diputuskan untuk disyahkan 3 traktat Internasional yang menyangkut hak asasi manusia Yaitu :
1. The Internasional Covenant on Civil and poltikal right ( 53 pasal )
Memberikan harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakkan hak assinya karena aturan ini memuat hak – hak sipil dan hak politik.
2. Optional protocal (14 pasal )
Memberikan kemungkinan setiap orang untuk mengajukan kepada komisi hak asasi manusia PBB terhadp pelanggar HAM dinegara yang bersangkutan. Dengan syrat yang besangkutan telah berupaya melalui peradilan yang ada dinegaranya,namun tidak memperoleh keadilan.
3. The International Covenant economic,social and cultural right (31 pasal ) Isinya syarat – syrat dan nilai–nilai bagi sistim demokrasi ekonomi,sosial,budaya.
C. Peraturan HAM di Indonesia
Secara International HAM di atur dal Universal Declaratoinof Human Rights tanggal 10 Desember 1948,namun secara nasional HAM diatur dalam ;
I.
UUD 1945 HAM dalam UUD1945 sangat dipengaruhi oleh HAM yang dimuat dalam pembukaan konstitusi Perancis yang dikenal dengan : “La Declaration des Drots de homme et du citoyen”(hak asasi manusia dan warga negara )
Dlam Pembukaan UUD 1945 Alinea I : pengakuan hak kemerdekaan Alinea II : pengakuan hak politik dan ekonomi Alinea III : pengakuan semua hak yang merupakan anugerah tuhan. Alinea IV : Rumusan Hak asasi manusia.
Dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1
: Hak kedudukan yang sama dalam hukum
Pasal 27 ayat 2
: Hak hidup yang layak
Pasal 28
: hak kebebasan berserikat, berkumpul, pendapat
Pasal 28 A – 28 J : mengatur segala macam hak Pasal 29
:Hak kebebasan memeluk Agama
Pasal 31
: Hak memperoleh Pendidikan
II. TAP MPRNo.XVIITahun 1998 TAP MPR ini mengaturmacam – macam hak warga Negara dan pda waktu amandemen II UUD 1945,materi Tap MPR ini diadopsi kedalam 28 A sampai 28 JUUD 1945.
Adapun Materi dalam Tap MPR nomor XVIItahun 98 tersebut yaitu : 1. Hak hidup : berhak
mempertahankan hidup
mencari kehidupan
2. Hak berkeluaga dan melanjutkan keturunan.
berhak membentuk keluarga
berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah
3. Hak mengembangkan diri
pemenuhan kebutuhan dasar
perlindungan,kasih sayang, Pendidikan
pengembangan iptek
memajukan diri secara kolektif
4. Hak Keadilan
imbalan kerja yang layak
status perlakukan hukum yang adil
kepastian hukum
warga negara
Kesempatan kerja
5. Hak kemerdekaan Hak kemerdekaan
memeluk agama
menyatakan pendapat
memilih pendidikan
memilih pekerjaan
memiliki kewarganegaraan
bebas tinggal diman saja
bebas berkumpul berserikat
bebas mengeluarkan pendapat
6. Hak kebebasan atas informasi
bebas berkomunikasi
bebas memperoleh informasi
bebas pengiriman informasi
7. Hak keamanan
perlindunga dari ancaman
perlindungan diri dan keluarga
suaka politik
bebas dari penyksaan
8. Hak kesejahteraan
hidup sejahtera lahir batin
lingkungan yang sehat
tempat tinggal yang layak
kemudahan perlakuan
punya hak milik pribadi
pekerjaan yang layak
hidup yang layak
Disamping hak tersebut diatas adapula kewajiban bagisetiap warga negaranya yaitu : a. Wajib menghormati hak orang lain b. Wajib ikut serta dalam pembelaa negara
III. UU nomor 39 tahun 1999 UU No.39 tahun UU No.39 tahun 1999 ini merupakanpenjabaran lebih lanjut dari Tap MPR No. XVIItahun 1998.
UU No.39 thun 1999 ini mengatur tentang :
1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak ikut serta dalam pemerintahan 9. Hak Hak wanita 10. Hak anak
IV. UU No.26 tahun 2000 tentangpegadilan HAM Inti dariUU No. 26 tahun 2000ini adalah : Pengadilan HAM berkedudukan dilingkungan peradilan umum. Tugasnya adalah memeriksa danmenuntutperkara pelanggaran ham berat yang dilakukan orang dewasa ( diatas 18 tahun ). Sedangkan pelanggaran HAM yang dilakukan orangdibawah 18 tahundisidang oleh pengadilan negeri.
Jenis pelanggaran Ham berat 1. Genosida : Menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,ras,atau kelompok agama dengan cara
membunuh anggota kelompok
pederitaan fisik, mental yang berat
menciptakan kondisi yang bisa menghabiskan kelompok tertentu
memaksakantindakan mencegah kelahiran
memindahkan anak–anak dari satu kelompok kekelompok lainsecara paksa.
2. Sistematik : Kejahatan kemanusiaan ( orang sipil ) secara sistimatis seperti
pembunuhan
perbudakan
pemusnahan
pengusiran secara paksa
perampasan kemerdekaan
penyiksaan
perbudakan seksual
pelacuran secara paksa
perkosaan
pemaksaan kehamilan
pemaksaan pemandulan
penganiyayaan terhadap SARA
penghilangan orang secara paksa
kejahatan apartheid
Sanksi bagi pelanggaran HAM berat Kejahatan – pelaku – percobaan – mufakat jahat – membantu melakukan pelanggaran
HAM
berat,
maka
hukumanya
sama
karena,
semua
itu
dikelompokan sebagai kenjahatan. ( kalau KUHP penjatuhan berbeda )
1. Hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara maka 25 tahun minimal 10 tahun terhadap kejahatan :
membunuh anggota kelompok
penderita pisik,mental yang berat
menciptakan kondisi yang berakibat musnahnya kelompok
tindakan pemaksaan pencegahan lahiran dalam kelompok
memindahkan anak – anak kekelompok lain secara paksa
pembunuhan berencana
pemusnahan
pengusiran secara paksa
kejahatan apartheid
2. Hukuman penjara maks.15 tahun minimal 5 tahun terhadap kejahatan :
Penyiksaan terhadap tawanan
Perbudakan wanita atau anak – anaktermasuk perdagangan
3. hukum penjara maks.20 tahun,minimal 10 tahun terhadap kejahatan Perkosaan, perbudakan seksual pelacuran secara paksa Pemaksaan kehamilan Pemaksaan kemandulan Penganiayaan etnis atau kelompok Penghilangan orang secara paksa
Bandikanlah jenis hukum terhadap pelanggaran HAM berat denga KUHP sbb : Pasal 10 KUHP tentang saksi pidana : 1. Pidana pokok :
Pidana mati atau
Pindana penjara atau
Seumur hidup, atau
Penjara maks. 20 tahun minimal 1 hari atau
Pidana kurungan maks. 1 tahun 4 bulan, minimal 1 hari
Pidana denda
2. Pidana tambahan :
Pencabutan hak tertentu
Penyitaan barang – barang tertentu
Pengumuman putusanhakim
Catatan : Kejahatan yang dilakukan oleh anak buah, sementara komandonya tidak berbuat padahal ia tahu kejahatan tersebut, maka komando harus bertanggung jawab secara pidana . Tugas penyelidikan adanya indikasi pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Comnas HAM, Dalam waktu 7 hari hasil penyelidikan KOMNAS HAM tersebut harus di sampaikan kepada jaksa agung selaku penyidik untuk diperoses lebih lanjut Jadi dalam pelanggaran HAM berat yang melakukan penyelidikan adalah KOMNAS HAM dan bukan POLRI.
Pembatasan HAM di Indonesia Pada dasarnya yang disebut hak asasi manusia adalah kebebasan setiap warga negara beraktifitas sesuai hak yang ia miliki tentunya dalam mlaksanakan kebesaran hak tersebut tentu tidak melanggarhak orang lain pada setip negara pada dasarnya pelasanaan HAM disesuaikan dengan kepentingan negara
tersebut di Indonesia pun pelaksanaan HAMada batasnya dengan tujuan melindungi hak warga negaranya dan negaranya.
Pembatasan HAM di Indonesia antara lain : 1. Orang asing dibatasi hak – haknya di Indonesia 2. Orang asing bekerja di Indonesia dibatasi jangka waktunya 3. Pengeluaran pendapat pada dasarnya bebas, dalam artian tidak menyerang Pemerintah atau hak orang lain semuanya
D. Pelaksanaan HAM di Indonesia
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa perangkat dalam penegakan HAM di Indonesia adalah UU No. 39 tahun1999 tentang hak asasi manusia ,UU No.26 tahun 2000tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang – undang ini sebagai tindak lanjut dari UU No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan covention against torture and other cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment ( konvensi menantang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia .
*************************************
SOAL MANDIRI 1. Jelaskan tentang sejarah singkat hak asasi manusia ! 2. Jelaskan pendapat anda tentang HAM di Indonesia ! 3. Apa isi dari Magna Charta ? 4. Apa sanksi yang harus diberikan bagi pelanggar HAM ? 5. Sebutkan undang – undang yang mengatur tentang HAM ? Jelaskan !
==================== SELAMAT MENGERJAKAN ======================
