HAK KEBEBASAN BERAGAMA

HAK KEBEBASAN BERAGAMA

Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

Materi Perkuliahan HUKUM & HAM (Tematik ke-4) FH UNSRI

JAMINAN HUKUM Peraturan-peraturan yang menjamin hak kebebasan beragama atau berkepercayaan di Indonesia tercantum dalam UUD 1945, instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, dan peraturan nasional lainnya.

Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

JAMINAN KONSTITUSIONAL Pasal 28E 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya... 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28I 1. ... hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang ber sifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang ber sifat diskriminatif itu. Pasal 29 1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap -tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

I N D O N E S I A T E L A H M E R AT I F I K A S I K O V E N A N I N T E R N A S I O N A L T E N TA N G H A K S I P I L D A N P O L I T I K L E WAT U U N O .1 2 / 2 0 0 5 T E N TA N G P E N G E S A H A N KO V E N A N I N T E R N A S I O N A L T E N TA N G H A K - H A K S I P I L D A N P O L I T I K

 Kovenan internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.  Pihak yang membentuk dan menyetujui kovenan internasional adalah negara.  Apabila sebuah negara sudah meratifikasi kovenan/perjanjian internasional, Negara itu terikat secara hukum dan wajib melaksanakannya dalam undang -undang atau peraturan yang lain.  Jelas bahwa sebuah negara tidak akan meratifikasi sebuah  perjanjian apabila tidak menyetujui kewajiban yang terkandung dalam kovenan itu.  Hukum Indonesia sendiri menegaskan bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

B E R DA S A R K A N KOV E N A N I N T E R N A S I O N A L H A K S I P I L DA N P O L I T I K , I N T I N O R M AT I F DA R I H A K K E B E B A S A N B E R AG A M A ATAU B E R K E P E R C AYA A N DA PAT D I R U M U S K A N DA L A M 8 E L E M E N : 1.

2.

3. 4.

Kebebasan internal : setiap orang berhak atas kebebasan ber fikir, berkepercayaan dan beragama ; hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang menganut, menetapkan,merper tahankan atau pindah agama atau kepercayaan . Kebebasan eksternal : setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau ber samasama dengan orang lain, di tempat umum atau ter tutup, untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan . Tanpa dipaksa: tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Tanpa diskriminasi : Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau berkepercayaan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, hak kebebasan beragama atau berkepercayaan tanpa pembedaan apa pun seper ti ras, warna kulit, jenis kelamin , bahasa, agama, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau asal -usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

Sumber : Kovenan Sipol & Kovenan Hak Anak

Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

ELEMEN KEBEBASAN BERAGAMA (LANJUTAN)  Hak orang tua dan wali : Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak -anak mereka dilakukan sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri, dibatasi oleh kewajiban melindungi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan setiap anak sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang .  Kebebasan korporat dan kedudukan hukum : komunitas keagamaan boleh mempunyai kedudukan hukum dan hak kelembagaan untuk mewakili hak dan kepentingannya sebagai komunitas .  Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal : kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan pembatasan ter sebut diperlukan untuk melindungi: keamanan, keter tiban, kesehatan, nilai moral masyarakat , atau hak -hak mendasar orang lain.  T idak boleh dikurangi: Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau berkepercayaan, bahkan dalam keadaan darurat.  Sumber : Kovenan Sipol & Kovenan Hak Anak Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM

C ON TOH P E N ERA PA N H A K K E BEBA SA N B E RAG A MA ATAU B E RKEP ERCAYAA N D I P E N G A DILA N I N DONESI A PA DA P UT USAN M A H KA MAH KON STITUSI  Permohonan Uji Materiil Pasal 86 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: PUTUSAN Nomor 018/PUU-III/2005  Permohonan Uji Materiil Persyaratan Poligamni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: PUTUSAN Nomor 12/PUU-V/2007

Vegitya Ramadhani Putri, MA, LLM