Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifītas Hak Asasi Manusia

Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifītas Hak Asasi Manusia Ikhwan Matondang IAIN Imam Bonjol Padang [email protected]

Abstract: In terms of basic idea, religious freedom rights are absolute and universal. However, in terms of concept and implementation, there are diversity and distinctiveness. The right of religious freedom should not be restricted to the context of the freedom to be, but be limited in the context of the freedom to act Keyword: religious freedom., disparity, non-derogatbale right, freedom to be, frredom to act Abstrak: Pada tataran ide dasar, hak kebebasan beragama bersifat mutlak dan universal. Namun pada tataran konsep dan pelaksanaan, terdapat keragaman dan kekhasan. Hak kebebasan beragama tidak boleh dibatasi pada konteks freedom to be, tapi menjadi terbatas dalam konteks freedom to act. Katakunci: kebebasan beragama, disparitas, non-derogatable right, freedom to be, freedom to act

menampilkan sisi relatifītas hak kebebasan

Pendahuluan Agama

atau

keyakinan

memiliki

beragama di samping sisi universalitasnya.

kedudukan dan fungsi yang sangat vital bagi

Tulisan ini mencoba memaparkan secara

kehidupan manusia. Agama atau keyakinan

singkat tentang universalitas hak kebebasan

menjadi pedoman dasar bagi manusia dalam

beragama tersebut dalam ibngkai relatifītas

menata hidupnya sehingga cita-cita, sikap,

pemahaman dan penerapannya.

dan tingkah lakunya sangat dipengaruhi oleh agama

atau

keyakinan

yang

dianutnya.

Pengertian Hak Asasi Manusia

Kebebasan memeluk agama atau keyakinan

Kata hak asasi sebenarnya berasal dari

merupakan hal yang prinsipil dan mesti

bahasa Arab, gabungan dari dua kata, yakni

dimiliki setiap manusia sehingga hak tersebut

kata hak ( ّ‫ ) حق‬dan kata asas ( ‫) أساس‬. Asas

harus dilindungi oleh dan untuk siapa pun dan

berarti dasar atau pondasi sesuatu. Kata hak

kapan pun. Oleh sebab itu, hak kebebasan

bermakna ketetapan; kewajiban; yakin; yang

beragama menjadi hak universal yang diakui

patut; dan yang benar.1 Secara terminologis,

dan dihormati oleh setiap bangsa, negara, dan

hak berarti suatu kekhususan yang ditetapkan

budaya di dunia.

oleh syara„ dalam bentuk kekuasaan atau

Namun sesuatu yang tidak dipungkiri pula bahwa terdapat perbedaan-perbedaan dalam

memahami,

mendefīnisikan,

dan

menetapkan pembatasan dalam kebebasan 1

beragama

tersebut.

Disparitas

Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab (Kairo: Dār al-Miṣriyyah li alTa‟līf wa al-Tarjamah, t.t.), Juz 11, 332-43.

tersebut 345

346

Ilmu Ushuluddin, Volume 2, Nomor 3, Januari - Juni 2015

tanggung jawab.2 Dengan demikian, kata hak

manusia dimaksudkan untuk menekankan

tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa

pentingnya fungsi hak-hak tersebut bagi hidup

diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu

dan kehidupan manusia. Namun istilah hak

yang harus diberikan. Oleh sebab itu,

„asasi‟ manusia bisa menimbulkan kerancuan

sebagian ahli memberikan defīnisi hak asasi

pengertian karena dapat mengindikasikan

manusia mencakup hak dan kewajiban asasi

pembagian hak manusia kepada hak yang

manusia.

bersifat mendasar dan hak yang tidak bersifat

Dari kandungan makna kata-kata yang

mendasar.

membentuknya, hak asasi manusia dapat

Para ahli memberikan defīnisi yang

diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan

berbeda-beda tentang hak asasi manusia.

bersifat mendasar dan pokok yang dimiliki

Namun demikian, ada yang dapat diterima

manusia

untuk

banyak pihak, seperti defīnisi oleh PBB dalam

mengekspresikan dirinya sebagai manusia

ABC, Teaching Human Rights, “Human

seutuhnya berdasarkan landasan hak yang

Rights could be generally defīned as those

benar. Kekuasaan atau kewenangan tersebut

rights which are inherent in our nature and

terkait erat dengan hakekat, derajat, dan

without which we can not live as human

martabat manusia, dalam arti manusia tidak

being”3 (Hak asasi manusia secara umum

bisa menjadi manusia yang sempurna tanpa

dapat didefīnisikan sebagai hak-hak yang

memiliki

secara alamiah telah melekat pada diri

dan

kekuasaan

dibutuhkan

atau

kewenangan

tersebut.

manusia dan tanpa hak-hak tersebut manusia

Istilah hak asasi manusia sebenarnya

tidak

dapat

hidup

sebagai

manusia.)

adalah istilah khas yang berkembang di dalam

Burhanuddin Lopa menyetujui defīnisi ini,

ranah keilmuan Indonesia. Di dunia Barat,

tetapi

dikenal istilah human rights yang secara

jawab‟ pada ujung defīnisi sehingga menjadi:

harfīah berarti hak-hak manusia, bukan hak

“…sebagai

asasi manusia. Di dalam khasanah keilmuan

jawab.”

Islam, yang ditemukan juga istilah ḥuqūq al-

jawab‟ karena di samping memiliki hak,

insān, hak-hak manusia, bukan hak asasi

manusia juga memiliki tanggung jawab.4

manusia.

Pemakaian

istilah

hak

menambahkan

„bertanggung

manusia

yang

bertanggung

Penambahan

kata

„bertanggung

„asasi‟

3

2

kata

Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā‟, Al-Madkhal alFiqhī al-’Ām: Al-Fiqh al-Islāmī fī Tsawbih al-Jadīd (Damsyik: Dār al-Fikr, t.t.), Jilid III, 10.

United Nations, ABC Teaching Human Rights,5. 4 Burhanuddin Lopa, Al-Qur’ān dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. ke-2, 1.

Ikhwan Matondang, Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifitas Hak Asasi Manusia (HAM)

Defīnisi

Lopa

Tuhan.” Dengan demikian, dalam hal ini, hak

sejalan dengan makna kata ḥaqq (hak) pada

asasi manusia juga merupakan bagian integral

bahasa Arab. Peraturan perundang-undangan

dari kepercayaan Islam. Semua Muslim dan

Indonesia juga menganut keseimbangan hak

penguasa Muslim harus menerima, mengakui,

dan

dan melaksanakannya.5

tanggung

yang dikemukakan

347

jawab

(kewajiban)

asasi

manusia. Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999

Pada

pandangan

yang

bersifat

tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan

teosentris, seperti diwakili al-Mawdūdī, hak

secara eksplisit hak dan kewajiban asasi

asasi manusia adalah pemberian Tuhan

manusia.

diartikan

kepada manusia sebagai khalifahNya di muka

sebagai seperangkat hak yang melekat pada

bumi. Dengan berbekal hak asasi tersebut,

hakekat dan keberadaan manusia sebagai

manusia

makhluk

aktifītas ibadah dan memakmurkan kehidupan

Hak

Tuhan

merupakan

Asasi

Manusia

Yang

Maha

anugerahNya

Esa

yang

dan wajib

di

bumi.

diperintahkan

Sedangkan

untuk

dalam

melakukan

pandangan

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi

antroposentris, seperti yang dianut oleh dunia

oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap

Barat pada umumnya, hak asasi sudah

orang demi kehormatan serta perlindungan

melekat secara alamiah sejak keberadaan

harkat dan martabat manusia. Sedangkan

manusia.

kewajiban dasar manusia adalah seperangkat

dikuatkan dan dilegitimasi oleh peraturan-

kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan

peraturan yang dibentuk oleh badan-badan

tidak memungkinkan terlaksana dan tegak hak

yang berwenang. Hak-hak asasi tersebut

asasi manusia.

mengabdi

Para ulama Islam telah berupaya memberikan

defīnisi

tentang

hak

asasi

Kemudian

kepada

hak

asasi

kepentingan

manusia

manusia

berdasarkan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia sendiri.

manusia. Abū A„lā al-Mawdūdī menyebutkan

Perbedaan persepsi dan visi tentang

bahwa hak asasi manusia adalah “Hak-hak

manusia merupakan salah satu sebab yang

pokok yang diberikan Tuhan kepada setiap

memicu konflik pemikiran antara dunia Barat

manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan

dan Timur (Islam.) Hak asasi manusia yang

yang ada di antara sesama manusia, di mana

berkembang di Barat menempatkan manusia

hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapa

pada setting yang terpisah dari Tuhan

pun atau lembaga apapun. Semua manusia memiliki hak asasi semata-mata karena kemanusiaannya.

Kerena

hak-hak

ini

merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain

5

Abū A„lā al-Mawdūdī, “Human Rights, the West and Islam,” dalam Tahir Mahmood (ed.), Human Rights in Islamic Law (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), 2-4.

348


(devided God.) Dengan demikian, corak

kepercayaan,

sekularisme sebagai salah satu produk utama

menyatakan agama atau kepercayaannya

kebudayaan Barat sangat mewarnai pemikiran

dalam bentuk beribadat dan menepatinya,

dan implementasi hak asasi manusia di Barat.

baik sendiri maupun dilakukan bersama-sama

Sementara menurut pandangan umum dunia

dengan orang lain, baik di tempat umum

Timur

maupun

dan

merupakan

Islam, anugerah

hak

asasi

Tuhan

manusia

dan

setiap

dan

kebebasan

tersendiri.”

Terlihat

untuk

jelas

hak

kebebasan beragama di sini meliputi memilih,

individu harus bertanggung jawab kepada

menganut,

Tuhan. Hal ini mewarnai pemikiran dan

menjalankan suatu agama atau kepercayaan.

implementasi hak asasi manusia di dunia Islam dan Timur pada umumnya. Defīnisi

Hak kebebasan beragama juga diatur dalam

Konstitusi

Negara

R.I.

Indonesia yang termuat pada pasal 1 angka 1

“Setiap orang bebas memeluk agama dan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lebih

beribadat

menurut

dekat kepada pandangan yang bercorak

pendidikan

dan

teologis. Hal ini sejalan dengan landasan

pekerjaan,

memilih

ideologis

Indonesia,

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan

Ketuhan

meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pancasila,

yang

manusia

dan

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

falsafī

asasi

menaati,

di

dan

hak

mengganti,

bangsa

mencantumkan

agamanya,

memilih

pengajaran,

memilih

kewarganegaraan,

Pasal 28E ayat (2) menyebutkan: “Setiap

Yang Maha Esa pada sila pertama.

orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan

Manusia

hati

nuraninya.”

Pasal

28I

ayat

(1)

Kebebasan beragama merupakan salah

menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk

satu hak utama dalam konsep hak asasi

tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

manusia. Pelbagai dokumen dan peraturan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

perundang-undangan

ketentuan

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

tentang kebebasan beragama sebagai salah

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

satu hak mendasar bagi kehidupan manusia.

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

(DUHAM) Tahun 1948 mengatur masalah

dikurangi dalam keadaan apapun.” Pasal 29

hak kebebasan beragama pada pasal 18 yang

ayat (2) menyebutkan: “Negara menjamin

berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas

kemerdekaan

berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini

memeluk agamanya masing-masing dan untuk

memuat

meliputi kebebasan berganti agama atau

tiap-tiap

penduduk

untuk

349


beribadat

menurut

agamanya

dan

kepercayaannya itu.”

secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan

Di samping pada pasal-pasal UUD

dari

manusia,

yang

harus

dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi

1945 di atas, hak kebebasan beragama juga

peningkatan

diatur di dalam pasal 22 UU No. 39 Tahun

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan

1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 22

serta keadilan.

ayat (1) menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk

masing-masing

kemanusiaan,

Hak kebebasan beragama diakui dan

dan

dilindungi oleh ajaran agama-agama. Di

dan

dalam ajaran Katolik Roma, Konsili Vatikan

kepercayaannya itu.” Pasal 22 ayat (2)

menyatakan bahwa pribadi manusia berhak

menyatakan: “Negara menjamin kemerdekan

atas kebebasan beragama. Kebebasan itu

setiap orang memeluk agamanya masing-

berarti bahwa semua orang harus kebal

masing dan beribadat menurut agama dan

terhadap paksaan dari pihak orang-orang per

kepercayaannya

dari

orangan maupun kelompok-kelompok sosial

berbagai aturan yang dikemukakan tersebut

atau kuasa manusiawi mana pun juga,

menjelaskan bahwa hak beragama diakui dan

sedemikian

dihormati oleh peraturan perundang-undangan

keagamaan tak seorang pun boleh dipaksa

Indonesia dan cakupannya meliputi hak

untuk bertindak melawan suara hatinya atau

kebebasan meyakini agama dan kepercayaan

dihalang-halangi untuk dalam batas-batas

serta menjalankan agama dan kepercayaannya

yang wajar bertindak menurut suara hatinya,

tersebut.

baik sebagai per orangan maupun di muka

beribadat

agamanya

martabat

menurut

itu.”

agama

Pasal-pasal

Hak asasi manusia, termasuk hak

rupa,

sehingga

dalam

hal

umum, baik sendiri maupun bersama dengan

kebebasan beragama dengan segala hak

orang-orang

lain.

turunannya, harus benar-benar dihormati,

menyatakan

bahwa

dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu

kebebasan beragama sungguh didasarkan

pemerintah, aparatur negara, dan pejabat

pada martabat pribadi manusia, sebagaimana

publik lainnya memunyai kewajiban dan

dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan

tanggung

dan dengan akal-budi.6 Dengan demikian hak

menjamin

terselenggara

Selain hak

itu

Konsili

menyatakan

penghornatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Pasal 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang

6

YOHANES XXIII, Ensiklik Pacem in terris, 11 April 1963: AAS 55 (1963), 260-1; PIUS XII, Amanat radio, 24 Desember 1942: AAS 35 (1943), 19; PIUS XI, Ensiklik Mit brennender Sorge, 14 Maret 1937: AAS 29 (1937), 160; LEO XIII, Ensiklik

350


pribadi manusia atas kebebasan beragama

Dan Islam juga menyuruh umatnya agar

harus diakui dalam tata hukum masyarakat

mendakwahi manusia yakin kepada ajaran

sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil.

Islam dan mengamalkannya secara baik dan

Di dalam ajaran Islam, hak kebebasan

komprehensif. Meskipun demikian, tidak

beragama mendapat tempat yang penting dan

berarti ada hak untuk memaksakan ajaran

terhormat. Berbagai ayat al-Qur‟ān dan al-

Islam

Sunnah menjadi dasar yang kokoh bagi hak

disebarkan melalui cara-cara yang baik,

kebebasan beragama ini sebagaimana dalam

damai,

Q.s. al-Baqarah/2: 256

menerima dengan tangan terbuka siapa saja

kepada

seseorang.

persuasif,

dan

Islam

bijaksana.

harus

Islam

ْ ُّ‫ِيٍ قَ ْد حَ َبيٍََّ انس‬ ِ ّ‫الَإِ ْك َسا َِ فِي اند‬ ِ ‫شدُ ِيٍَ ْانغَ ّي‬ َّ ‫فَ ًَ ٍْ يَ ْكفُسْ ِب‬ ُ ‫بنطب‬ َ َ ْ ْ َ َّ َ‫سك‬ ْ ‫بَّلل فق ِد ا‬ ِ ‫غى‬ َ ًْ‫سخ‬ ِ ‫ث َويُؤ ِيٍ ِب‬ ْ َّ ‫ِب ْبنعُسْ َو ِة ْانىُ ثْقَى الَ اَ ِفصَب َو نَهَب َو‬ ‫ع ِهي ٌى‬ َ ‫س ًِي ٌع‬ َ ُ‫اَّلل‬

yang

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

kepada orang yang memenuhi seruan dakwah

Di

dalam

ayat

ini,

menerima

dakwah

Islam

serta

memberikan penghargaan dan janji kebaikan

Islam

tersebut.

Namun

Islam

juga

menghormati hak setiap orang yang menolak seruan Islam dan memilih jalan hidup yang lain. Prinsip ini dipertegas oleh fīrman Allah dalam Q.s. al-Kahf/18: 29, ٍْ ‫َوقُ ِم ْان َحقُّ ِي ٍْ َز ِبّ ُك ْى فَ ًَ ٍْ شَب َء َف ْهي ُْؤ ِي‬ .... ْ‫َو َي ٍْ شَب َء فَ ْهيَ ْكفُس‬

terkandung

memeluk suatu agama atau keyakinan. Tidak

Dan katakanlah, “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafīr) biarlah ia kafīr….”

seorang pun berhak memaksa orang lain

Selanjutnya

ketentuan tentang

penghormatan terhadap

hak dan kebebasan setiap orang untuk

Islam

memberikan

untuk memeluk suatu agama atau keyakinan,

kebebasan kepada setiap orang beragama

meskipun secara obyektif ataupun subyektif

untuk

agama yang dianut dan diajarkannya adalah

dalam bentuk melaksanakan ajaran agamanya

agama yang paling benar dan sempurna. Allah

masing-masing, termasuk ibadah, tanpa harus

memang telah menegaskan bahwa Islam

takut terhadap gangguan dan halangan dari

adalah agama yang sempurna dan diridaiNya.

pihak manapun. Adalah mustahil dan tidak

mengekspresikan

keberagamaannya

bermakna eksistensi kebebasan menganut agama tanpa disertai kebebasan yang sama Libertas praestantissnum, 20 Juni 1888: Acta Leonis XIII 8, 1888, 237-8. Dimuat antara lain di: http://www.ekaristi.org/vat_ii/Pernyataan_ttg_ Kebebasan_Beragama.php

untuk menjalankan kehidupan beragama. Untuk

itu,

Islam

menjamin

kebebasan


351

manusia untuk meyakini dan menyembah

perspektif ajaran Islam. Tidak ada seorang

Tuhan manapun

pun umat beragama lain yang rela unsur atau

konsekuensi

dan

dari

beribadah sebagai

keyakinannya

tersebut

simbol agamanya dihina sebagaimana umat

sebagaimana ditegaskan di dalam Q.s. al-

Islam juga tidak rela unsur dan simbol

Kāfīrūn/109: 1-6

agamanya dihina. Q.s. al-An„ām/6: 108

َ‫قُ ْم َيبأَيُّهَب ْانكَب ِف ُسوٌ الَ أ َ ْعبُدُ َيب حَ ْعبُدُوٌَ َوال‬ ‫عبَ ْدح ُ ْى‬ َ ‫أ َ َْخ ُ ْى عَببِدُوٌَ َيب أ َ ْعبُدُ َوالَ أَََب عَببِدٌ َيب‬ ‫والَا أ َ َْخ ُ ْى عَببِدُوٌَ َيب أَ ْعبُدُ نَ ُك ْى دِيُُ ُك ْى َو ِن َي‬ ٍ‫ِي‬ ِ ‫د‬

menyatakan َّ ٌ‫و‬ ُ َ ‫َوالَ ح‬ ِ‫اَّلل‬ ِ ُ‫سبُّىا انَّ ِريٍَ يَ ْدعُىٌَ ِي ٍْ د‬ ُ ْ َ َّ ‫سبُّىا‬ ‫ع ْدوً ا ِبغَي ِْس ِعه ٍى َكر ِنكَ َشيََُّّب ِن ُك ِ ّم أ َّي ٍت‬ َ َ‫اَّلل‬ ُ َ‫فَي‬ ‫ع ًَهَ ُه ْى ث ُ َّى ِإنَى َز ِبّ ِه ْى َيسْ ِجعُ ُه ْى فَيَُُ ِّبئ ُ ُه ْى ِب ًَب كَبَُىا‬ َ ُ ٌَ‫يَ ْع ًَهى‬

Katakanlah, “Hai orang-orang yang kafīr, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.”

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Hak untuk menganut suatu agama juga menimbulkan

hak

perlindungan

penghormatan

terhadap

dan

simbol-simbol

keagamaan. Setiap agama memiliki unsur dan simbol keagamaan yang sangat disucikan dan dimuliakan, seperti Tuhan, nabi, tempat ibadah, ritual ibadah, dan lainnya. Hak untuk beragama dan berkeyakinan tidak dapat terwujud dengan baik dan sempurna tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap berbagai

unsur

atau

simbol

keagamaan

tersebut. Dalam rangka penghormatan dan perlindungan terhadap unsur atau simbol keagamaan membolehkan

tersebut, memaki

Islam atau

tidak menghina

sembahan umat agama lainnya, sekalipun sembahan tersebut dipandang sebagai simbol kejahiliyahan

dan

kemusyrikan

dalam

Atas dasar kesadaran demikian dapat dipahami kenapa umat Islam melakukan protes

dan

perlawanan

keras

terhadap

berbagai bentuk penodaan terhadap simbolsimbol keislaman, seperti pada kasus Salman Rushdie dan Kartun Nabi Muḥammad. Pada bulan September 1988, Salman Rushdie, seorang novelis Muslim India yang kemudian menjadi warga negara Inggris, menulis novel berjudul Satanic Verses. Pada berbagai bagian novelnya,

Rushdie

membuat

penisbatan-

penisbatan yang menghina Nabi Muḥammad, istri-istri Nabi, dan para sahabat utama. Novel itu langsung mendapat reaksi keras umat Islam di berbagai belahan dunia. Ribuan umat Islam berunjuk rasa, membakar dan menuntut larangan terhadap novel tersebut. Bahkan

352


Khomeini

(1902-1989),

pemimpin

besar

revolusi Islam Iran, mengeluarkan fatwa

integral dari hak asasi manusia, dihina dan dilecehkan.

hukuman mati kepada Salman Rushdie terkait

Aturan tentang kebebasan beragama

penerbitan novel Satanic Verses tersebut.7 Hal

juga terdapat dalam dokumen-dokumen hak

yang sama juga terjadi pada akhir tahun 2005

asasi manusia yang dihasilkan oleh komunitas

ketika harian Denmark Jyllands-Posten, yang

umat Islam. Di dalam Piagam Madinah, hak

kemudian diikuti beberapa media massa

kebebasan beragama dijamin sebagaimana

lainnya, memuat 12 buah kartun tentang Nabi

termaktub di dalam pasal 25-35 (edited).

Muḥammad dalam gambaran negatif dan

Deklarasi Universal Islam tentang Hak Asasi

menghina. Pemuatan kartun tersebut lansung

Manusia oleh Dewan Islam Eropa (The

memantik reaksi keras umat Islam yang

Islamic Council of Europe), yang telah

diwujudkan dalam bentuk demonstrasi besar-

diterima (adopted, disahkan) pada tanggal 19

besaran, boikot produk Denmark, pemutusan

September 1981, juga mengatur tentang

8

kebebasan beragama. Sementara Deklarasi

Reaksi keras umat Islam dalam dua kasus

Hak Asasi Manusia dalam Islam (The Cairo

tersebut disebabkan ketersinggungan dan

Declaration on Human Rights in Islam)

kekecewaan yang mendalam ketika simbol-

diproklamirkan di Kairo Mesir, 5 Agustus

simbol keagamaan, yang merupakan bagian

1990

hubungan

diplomatik,

dan

sebagainya.

M/14

Muharram

1411

pertemuan

negara-negara

Konferensi

Islam

memuat

H

hasil

Organisasi larangan

pemaksaan dan eksploitasi kemiskinan untuk 7

Fatwa hukuman mati Khomeini terhadap Salman Rushdie sempat menimbulkan polemik luas. Dari satu sudut pandang, fatwa tersebut memiliki legitimasi dan argumentasi mengingat beberapa hal. Pertama, telah terjadi penodaan dan pelecehan terhadap agama (simbol-simbol keagamaan) yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia. Kedua, penodaan Rushdie terhadap Nabi dan simbol fundamental agama Islam lainnya dapat dikategorikan sebagai tindakan murtad yang disertai pengkhianatan. Perbuatan tersebut, menurut sebagian ulama, dapat dijatuhi hukuman mati. Dasar hukum yang dipakai adalah Ḥadīts riwayat al-Bukhārī, al-Tirmīdzī, Ibn Mājjah, dan Aḥmad: “man baddala dīnahu faqtulūhu” (Barangsiapa menukar agamanya, maka bunuhlah.) Tentang hukuman murtad, lebih lanjut dibahas pada perlindungan hukum hak keagamaan. 8 Lih. antara lain “Jyllands-Posten dikabarkan Minta Maaf,” Indopos (Jakarta), 31 Januari 2006; “Sekjen PBB: Terimalah Maafnya,” Indopos (Jakarta), 5 Februari 2006, dan “Kemarahan Dunia, Publikasi Terus,” Indopos (Jakarta), 14 Februari 2006.

mengubah agama dan keyakinan seseorang (Pasal 10.) Dari bukti dan keterangan yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa hak kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui, dihormati, dan dilindungi oleh agama-agama, norma-norma internasional,

dan

peraturan

perundang-

undangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan sisi

universalitas

dari

nilai

kebebasan

beragama sehingga semua norma dalam berbagai tingkatan mengaturnya secara baik.


Materi pokok pada undang-undang ini adalah

Pembatasan Kebebasan Beragama Meskipun

semua

353

dan

larangan kepada setiap orang dengan sengaja

peraturan perundangan-undangan tentang hak

di muka umum menceritakan, menganjurkan,

telah

atau mengusahakan dukungan umum, untuk

sepakat

penghormatan, kebebasan

dokumen

terhadap dan

pengakuan,

perlindungan

beragama,

namun

hak

melakukan penafsiran tentang sesuatu agama

terdapat

yang dianut di Indonesia atau melakukan

perdebatan dan perbedaan pendapat dalam

kegiatan-kegiatan

penerapan hak tersebut, terutama ketika

menyerupai

berbenturan

atau

dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana

kemaslahatan umum dan orang lain. Problem

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

ini bisa disederhanakan dengan pertanyaan

itu.

apakah kebebasan beragama memberikan hak

tersebut diberi perintah dan peringatan keras

kepada

memberikan

untuk menghentikan perbuatannya itu di

penafsiran sedemikian rupa terhadap ajaran

dalam suatu keputusan bersama Menteri

agama yang dianutnya meskipun penafsiran

Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri

itu dinilai bertentangan dengan fundamental

Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut

ajaran agama atau mainstreem yang ada.

dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran

Pertanyaan lain yang bisa diajukan adalah

kepercayaan,

apakah kebebasan beragama juga mencakup

Indonesia dapat membubarkan organisasi itu

kebebasan untuk meninggalkan keyakinan

dan

terhadap suatu agama atau kepercayaan dan

tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang,

berganti dengan keyakinan kepada agama

satu dan lain setelah Presiden mendapat

atau kepercayaan lainnya.

pertimbangan

dengan

seseorang

hak

untuk

dan

keagamaan

kegiatan-kegiatan

Barang

siapa

menyatakan

keagamaan

melanggar

maka

Presiden

organisasi

dari

yang

ketentuan

Republik

atau

Menteri

aliran

Agama,

Pertanyaan-pertanyaan di atas ternyata

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam

mendapatkan respon yang berbeda-berbeda

Negeri. Apabila setelah dilakukan tindakan

bahkan bertentangan antara satu dengan

sanksi

lainnya. Ini menunjukkan sisi lain dari hak

anggota

asasi manusia, yakni sisi relatifītasnya di

bersangkutan dari aliran itu masih terus

samping sisi universalitas seperti yang sudah

melanggar, maka dipidana dengan pidana

dijelaskan sebelumnya. Contoh konkrit dari

penjara selama-lamanya lima tahun.

tahap

pertama,

dan/atau

orang,

pengurus

penganut, organisasi

hal ini terlihat pada masalah isu penodaan

Sebagian pejuang hak asasi manusia

agama sebagaimana diatur di dalam Undang-

memandang materi undang-undang tentang

Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan

penodaan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

dengan hak kebebasan beragama. Padahal

agama

tersebut

bertentangan

354


kebebasan beragama bagian dari hak asasi

berpandangan

manusia yang mesti diakui, dihormati, dan

Undang-Undang

dilindungi sebagaimana amanat Undang-

MUI, PHDI, MATAKIN, PB NU, dan

Undang Dasar 1945.

Muḥammadiyah.

Oleh karena itu,

pentingnya

memertahankan

No.1/PNPS/1965

adalah

diajukan permohonan pembatalan undang-

Hal yang sama juga terjadi dalam

undang ini ke Mahkamah Konstitusi (MK)

masalah isu kebebasan berganti agama. Di

dengan alasan bertentangan dengan UUD

dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak

1945. Di antara pihak yang mengajukan

Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948,

permohonan tersebut adalah pribadi dan

secara tegas diatur hak untuk berganti agama

lembaga yang dikenal memiliki kepedulian

karena agama adalah suatu keyakinan yang

tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia,

jika sudah beralih tidak bisa dipaksakan tetap

seperti Imparsial, Elsam, PBHI, YLBHI,

seperti semula. Seseorang tidak boleh dipaksa

Abdurrahman

Wahid,

dan

lain-lain.9

untuk

tetap

menganut

agama

atau

Sementara itu, sebagian besar organisasi

kepercayaan lamanya sementara ia sendiri

keagamaan dan per orangan yang juga

tidak

pejuang

justru

keyakinan yang baru. Pemaksaan seperti itu

berpandangan UU No.1/PNPS/1965 tidak

jelas bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi

bertentangan dengan hak kebebasan beragama

manusia. Sementara itu, sumber aturan hak

dan subtansi undang-undang tersebut penting

asasi

dipertahankan justru untuk menjaga kesucian

berdasarkan kepada agama-agama umumnya

agama

kehidupan

menentang hak berganti agama. Setiap agama

beragama. Jika penafsiran ajaran agama yang

secara subyektif hanya mengakui kebenaran

melenceng jauh ditolerir, maka akan terjadi

ajarannya sehingga berganti agama identik

kekaburan, kekacauan, dan kehancuran suatu

dengan

ajaran agama. Padahal menjaga ajaran agama

merupakan suatu yang mesti dihindari demi

dan kehidupan beragama yang harmonis

keselamatan hidup dunia dan akhirat.

hak

dan

asasi

manusia

keharmonisan

meyakininya

manusia

keluar

dan

lainnya,

dari

telah

memiliki

terutama

kebenaran

yang

dan

itu

merupakan bagian penting dari jaminan

Salah satu agama yang memiliki

terhadap perwujudan hak-hak keagamaan

ajaran tentang larangan berganti agama adalah

pribadi dan masyarakat. Di antara yang

Islam. Hukum Islam memandang pindah agama sebagai suatu tindak pidana yang menodai

agama

sehingga

pelaku

murtad/riddah dapat dijatuhi hukuman pidana 9

http://anbti.org/2010/02/mengapa-uu-no-1pnps-tahun-1965-dimintakan-pembatalan/

tertentu sebagaimana bunyi teks beberapa Ḥadīts,

seperti

“man

baddala

dīnahu


faqtulūhu”

(barangsiapa

355

ُ ُْ ‫َّبض َفقَب َل نَىْ ُك‬ َّ ‫ج أَََب نَ ْى أُحْ ِس ْق ُه ْى ِنَُ ْهي ِ َزسُى ِل‬ َ ٍ ‫عب‬ ِ‫اَّلل‬ ّ ْ َّ َ َّ ‫ة‬ َّ ‫صهَّى‬ ‫اَّللِ َونَقَخَهخ ُ ُه ْى‬ َ ‫اَّلل‬ َ َ ‫عهَ ْي ِّ َو‬ ِ ‫سه َى الَ حُعَ ِربُىا بِ َعرا‬ َُُّ‫سهَّ َى َي ٍْ َبدَّ َل دِي‬ َّ ‫صهَّى‬ َّ ‫ِنقَىْ ِل َزسُى ِل‬ َ ‫اَّلل‬ َ ِ‫اَّلل‬ َ ‫عهَ ْي ِّ َو‬ ْ ُ َ ُِ ‫فبقخُهى‬

mengganti

agamanya, maka bunuhlah dia.) Larangan dan kriminalisasi perpindahan agama tersebut,

dipenjara atau hukuman lainnya. Di samping

Ḥadīts dari Abū Nu„mān Muḥammad ibn al-Faḍl dari Ḥammād ibn Zayd dari Ayyūb dari „Ikrimah yang menyatakan bahwa „Alī menyerang kaum zindiq dan membakar mereka. Peristiwa tersebut diketahui oleh Ibn „Abbās, lalu dia berkata (kepada „Alī), “Jika seandainya anda adalah saya, saya tidak akan membakar mereka karena hal itu dilarang oleh Rasulullah dengan sabdanya: „Janganlah kamu mengadzab dengan adzab Allah.‟” Ibn „Abbās selanjutnya berkata, “Saya pasti akan membunuh mereka karena Rasulullah telah bersabda, „Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia!‟” (Ḥ.R. al-Bukhārī, al-Tirmīdzī, Abū Dāwud, Ibn Mājjah, Aḥmad, dan Ibn Ḥibbān menurut redaksi riwayat alBukhārī.) 11

itu, dapat pula diterapkan hukuman tambahan,

Ḥadīts ini secara jelas menerangkan

seperti putus hubungan perkawinan dengan

hukuman mati sebagai hukuman terhadap

pasangan yang beragama Islam secara fasakh,

pelaku murtad. Penerapan hukuman pokok

terhalang mewarisi harta warisan dari pewaris

tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi

Muslim, dan gugur hak sebagai wali bagi

mesti melalui mekanisme dan prosedur

secara

eksplisit,

bertentangan

dengan

ketentuan pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama yang di dalamnya termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Mayoritas ulama Islam sepakat bahwa sanksi pidana pokok bagi pelaku riddah adalah hukuman mati, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Imam Abū Ḥanīfah,

jika

hukumannya

anak-anaknya.

wanita

bukan

yang

dibunuh,

murtad melainkan

10

tertentu.

Menurut

kesepakatan

ulama,

Hukuman pokok berupa hukuman

sebelum hukuman mati sebagai hukuman

mati bagi pelaku riddah didasarkan kepada

pokok dijatuhkan, pelaku riddah terlebih

antara lain Ḥadīts berikut.

dahulu diajak dan diberi kesempatan bertobat.

ْ َ‫بٌ ُي َح ًَّدُ ب ٍُْ ْانف‬ ‫ض ِم َحدَّثََُب‬ ِ ًَ ‫َحدَّثََُب أَبُى انُُّ ْع‬ ‫ع ِه ٌّي‬ َ ‫ُّىة ع ٍَْ ِع ْك ِس َيتَ قَب َل أُحِ َي‬ َ ‫َحًَّبدُ ب ٍُْ َش ْي ٍد ع ٍَْ أَي‬ َ َ َ َ َ َ ٍَْ‫ع ُُّْ بِ َصََب ِدق ٍت فأحْ َسق ُه ْى فبَهَ َغ ذ ِنكَ اب‬ َّ ‫َز ِضي‬ َ ُ‫اَّلل‬

Jika

yang

bersangkutan

mau

bertobat,

hukuman pokok gugur dan dapat diganti dengan hukuman ta‘zīr, seperti penjara,

10

Aḥmad Fatḥī Bahnasī, Al-Mas’ūliyyah alJinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah (Beirut: Dār al-Syurūq, 1404 H./1984 M.), 115-28; al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M.), cet. ke-4, Jilid II, 386.

11

Muḥammad ibn Ismā„īl Abū „Abdillāh alBukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dār Ibn Katsîr, 1408/1987), Juz VI, cet. ke-3, 2537

356


celaan, dan lain-lain. Apabila ia menolak

murtad. Pertama, perbuatan murtad yang

bertobat, baru dapat dijatuhkan hukuman

disertai pengkhianatan, desersi, mengacau

mati. Penggantian hukuman pokok dengan

umat Islam, berpihak kepada musuh, dan

hukuman pengganti dapat juga dilakukan

mengajak orang lain murtad. Perbuatan

pada kasus yang mengandung ketidakjelasan

seperti itu sangat membahayakan aqidah,

hukum (syubhat), seperti kasus murtad wanita

identitas, dan keamanan umat Islam sehingga

atau anak-anak.12

pantas jika pelakunya mendapatkan hukuman

Walaupun

hukum

berat, yakni hukuman mati. Kedua, perbuatan

riddah di atas disepakati banyak ulama, tetapi

murtad yang dilakukan secara diam-diam,

mereka masih berbeda pendapat tentang status

tidak disertai pengkhianatan dan ajakan

hukuman tersebut sebagai sunnah Nabi dan

kepada orang lain untuk murtad. Murtad

persyaratan penerapannya. „Umar ibn Khaṭṭāb

dalam bentuk ini tidak terlalu membahayakan

menyatakan Ḥadīts “man baddala dīnahu”

agama dan umat Islam sehingga pelakunya

yang menjadi dasar penerapan hukuman mati

cukup diberi hukuman ta‘zīr atau penjara

lebih tepat dikategorikan sebagai keputusan

seperti pendapat „Umar ibn Khaṭṭāb, al-

Nabi dalam kedudukan beliau sebagai kepala

Nakhā‟ī, dan al-Tsawrī.14 Maḥmūd Syalṭūṭ

negara, bukan fatwa atau syari„at yang harus

juga memiliki pendapat yang kurang lebih

diikuti umat Islam dalam segala waktu,

sama. Menurut Syalṭūṭ, perbuatan murtad

tempat, dan keadaan. Hukuman mati boleh

tidak mesti dibalas dengan hukuman mati.

saja diganti dengan hukuman penjara sampai

Hukuman

pelaku

ditemukan

unsur

penyerangan

dan

kesalahannya. Ibrāhīm al-Nakha‟ī dan al-

permusuhan

kepada

umat

dan

Tsawrī termasuk ulama besar yang mengikuti

dipandang perlu untuk mencegah fitnah

pendapat „Umar tersebut.13

kepada agama dan negara. Jika unsur-unsur

murtad

Yusuf perbedaan

bentuk

bertobat

dan

al-Qaraḍawī pendapat

sanksi

menyadari

mengomentari

tersebut

dengan

menjelaskan dua macam keadaan orang

„Abd al-Qadīr „Awdah, Al-Tasyrî‘ al-Jinā’ī al-Islāmī: Muqāranah bi al-Qanūn al-Waḍ‘ī (Beirut: Mu‟assasah al-Risālah, 1992), Juz II, 728. 13 Yūsuf al-Qaraḍawī, Jarīmah al-Riddah wa ‘Uqūbah al-Murtadd fī Ḍaw‘al-Qur’ān wa al-Sunnah, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 1998), 56.

baru

diterapkan

Islam

jika

tersebut tidak ditemukan, dapat dijatuhkan hukuman lain.15 Dengan demikian, jika dipahami

14

12

mati

secara

mendalam

larangan

Yūsuf al-Qaraḍawī, Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah (Fī Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw„ alQur‟ān wa al-Sunnah), terj. Bahruddin F. (Jakarta: Robbani Press, 1423 H./2002 M.), cet. ke-3, 188-190. 15 Maḥmūd Syalṭūṭ, Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah (Kairo: Dār al-Qalam, 1996), cet. ke-3, 286; Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, 381-93.


357

perpindahan agama di dalam Islam, termasuk

bertujuan merusak hak dan kebebasan yang

aspek historisnya, dapat diketahui bahwa

tercantum di dalam deklarasi ini.” Ketentuan

larangan riddah bukan untuk membatasi

ini dapat dipahami bahwa hak kebebasan,

kebebasan

termasuk kebebasan beragama, yang diatur

beragama,

melainkan

untuk

mengantisipasi tindakan penodaan agama dan

dalam

Deklarasi

Universal

Hak

Asasi

pengkhianatan melalui celah perpindahan

Manusia 1948 bersifat mutlak, tidak terbatas.

agama.16

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal terjadi

28I ayat (1) disebutkan: “Hak untuk hidup,

seputar

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan

implementasi hak kebebasan beragama tidak

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

terlepas pemahaman dan penafsiran terhadap

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui

ketentuan-ketentuan yang ada. Beberapa pasal

sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak

pada peraturan perundang-undangan tentang

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

hak asasi manusia memang bisa diberi makna

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang

yang berbeda satu sama lain. Ada pasal-pasal

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia

Ketentuan ini juga menunjukkan kemutlakan

bersifat mutlak dan harus dihormati dalam

hak asasi manusia sehingga harus dihormati

keadaan apapun dan di mana pun. Sementara

dan dilindungi dalam keadaan bagaimanapun

itu, pada pasal-pasal yang lain terdapat

dan tanpa pembatasan apapun.

Perbedaan dalam

pendapat

menanggapi

yang

isu-isu

ketentuan yang meniscayakan pembatasan

Namun

di

samping

aturan

yang

hak asasi manusia untuk tujuan menghormati

bersifat mutlak tersebut, terdapat juga aturan-

hak asasi manusia itu sendiri.

aturan lain yang dapat dipahami sebagai

Di dalam Pasal 30 Deklarasi Universal

pembatasan

terhadap

hak

kebebasan

Hak Asasi Manusia 1948 disebutkan: “Tidak

beragama untuk menjaga kemaslahatan yang

satu pun dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan

lebih besar dan umum. Di dalam penjelasan

sebagai pemberian hak kepada sesuatu negara,

umum Undang-Undang No.39 Tahun 1999

golongan, ataupun perorangan yang ikut

tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

campur

“Karena manusia merupakan makhluk sosial,

dalam

kegiatan

apapun

yang

maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah 16

Lih. Memorandum Kerajaan Saudi Arabia tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam Islam serta Pelaksanaanya di Arab Saudi di dalam A. Rahman Zainuddin, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam (Jakarta: Media Dakwah, 1979), 49-50.

tanpa batas; Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun; Setiap hak asasi manusia

358


mengandung kewajiban untuk menghormati

lain, dan wajib-wajibnya sendiri terhadap

hak asasi manusia orang lain, sehingga di

orang-orang

dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban

umum semua orang. Semua orang harus

dasar.”

diperlakukan

Ketentuan

ini

secara

terang

lain,

maupun

menurut

kesejahteraan

keadilan

dan

menjelaskan bahwa hak asasi manusia tidak

prikemanusiaan. Selain itu, karena masyarakat

tanpa batas. Hak asasi manusia dalam

sipil

penerapannya menemukan batasnya pada

penyalahgunaan yang dapat timbul atas dalih

perwujudan keseserasian dan harmonitas

kebebasan beragama, terutama pemerintahlah

dalam kehidupan bermasyarakat.

yang wajib memberi perlindungan itu. Tetapi

berhak

melindungi

diri

terhadap

Di dalam Pasal 22 Deklarasi Universal

itu harus terjadi bukan sewenang-wenang,

Islam tentang Hak Asasi Manusia di Kairo

atau dengan cara tidak adil memihak pada

1990 disebutkan bahwa kebebasan dalam hak

satu golongan, melainkan menurut kaidah-

asasi manusia dibatasi oleh syari„at, moral,

kaidah hukum yang sesuai dengan tata moral

kebenaran,

Hak

yang obyektif. Kaidah-kaidah itu diperlukan

mengekspresikan pendapat secara bebas asal

demi kehidupan mereka bersama secara

tidak bertentangan dengan syari„at; hak untuk

damai; diperlukan juga untuk menjalankan

membela apa yang dianggap baik dan

usaha-usaha secukupnya demi ketentraman

memerangi apa yang salah; hak atas informasi

umum yang sepantasnya, yakni kehidupan

dan larangan menyalahgunakan informasi

bersama dan teratur dalam keadilan yang

yang melanggar kesucian Rasul, merusak

sejati;

moral

memecah-belah,

kesusilaan umum sebagamana harusnya. Itu

melemahkan kesetiaan, menebar kebencian,

semua merupakan unsur dasar kesejahteraan

menghasut, dan hal lain yang merugikan

umum, dan termasuk tata-tertib umum.

masyarakat.

Memang dalam masyarakat pada umumnya

dan

dan

kemaslahatan.

etika,

Pembatasan hak kebebasan beragama

diperlukan

pula

untuk

menjaga

perlu dipertahankan kebebasan seutuhnya. Itu

juga ditemukan di dalam ajaran-ajaran Gereja.

berarti,

Pada

tentang

manusia sepenuh mungkin; dan kebebasan itu

kebebasan beragama dinyatakan hal sebagai

jangan dibatasi kecuali bila dan sejauh

pernyataan

berikut, kebebasan

“Dalam harus

Uskup

Paulus

penggunaan ditaati

azas

semua

bahwa

harus

diakui

kebebasan

memang perlu.”

moral

Menurut penulis, setiap hak, termasuk

tanggungjawab pribadi dan sosial: Dalam

hak asasi manusia tidak bisa dipandang

memakai hak-haknya setiap orang maupun

sebagai sesuatu yang mutlak, baik secara

kelompok sosial diwajibkan oleh hukum

teoritis

moral untuk memerhitungkan hak-hak orang

dibekali dengan hak untuk memenuhi dan

apalagi

praktis.

Setiap

manusia

359


melindungi

kebutuhannya

dan

menjaga dan membatasi diri agar sampai

mengaktualisasikan dirinya. Aktualisasi diri

menyinggung perasaan dan hak penganut

manusia

agama lain, terutama dalam hal di mana

terjadi

di

dalam

kehidupan

bermasyarakat di mana terjadi interaksi dan

terdapat

keyakinan

atau

ajaran

lalu lintas kepentingan aktualisasi diri dari

berbenturan dan bertentangan.

yang

berbagai individu dan kelompok yang tidak

Memang di dalam kategorisasi hak

hanya selalu sejalan, tetapi tidak jarang

asasi manusia, hak kebebasan beragama

berbenturan dan malah bertentangan. Jika

digolongkan ke dalam kategori hak asasi

masing-masing individu memandang haknya

dasar manusia yang bersifat mutlak dan

secara

berada di dalam forum internum yang

mutlak,

mementingkan

dan

memaksakan kebebasan pribadi berdasarkan

merupakan

keyakinan masing-masing, maka keteraturan

(kebebasan untuk menjadi/freedom to be.) Hal

hidup masyarakat terancam kacau. Oleh

ini menyangkut eksistensi dan aktualisasi

karena itu, kebebasan beragama secara mutlak

pribadi

hanya mungkin terjadi dalam kehidupan

sehingga hak ini tergolong sebagai hak yang

masyarakat yang homogen secara mutlak, dan

tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun

ini

Dalam

(non-derogatable.) Hak kebebasan beragama

kenyataannya, boleh dikatakan bahwa semua

secara spesifīk dinyatakan di dalam dokumen

masyarakat manusia, terutama pada masa

dan perjanjian hak asasi manusia sebagai hak

moderen,

heterogenitas

yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhannya

agama dan kepercayaan sehingga penerapan

oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun,

kebebasan beragama secara mutlak dalam

termasuk selama dalam keadaan bahaya,

makna yang luas tidak mungkin dipraktiekkan

seperti perang sipil atau invasi militer. Hak

tanpa

jenis ini dipandang sebagai hak paling utama

mustahil

secara

terbentuk

teoritis.

dalam

menimbulkan

benturan

dan

pertentangan. Di

dari sini

kebebasan

wujud

manusia

hak

asasi

dari

yang

inner

paling

manusia

freedom

mendasar

yang

harus

individu

dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara

menemukan ujungnya, yaitu kepentingan

pihak dalam keadaan apapun dan dalam

bersama, keteraturan hidup bermasyarakat

situasi yang bagaimanapun.

(public order), dan hak asasi orang lain.

Namun hak non-derogatable dalam

Setiap orang dapat menjalankan kebebasan

kebebasan beragama tersebut hanya terbatas

beragama dalam bingkai kepentingan bersama

pada konteks freedom to be, tidak merambah

menjaga

ke wilayah freedom to act (kebebasan

kehidupan

masyarakat

yang

harmoni. Setiap orang dapat menjalankan

melakukan

kebebasan

pengaturan dan kebijakan sendiri. Kebebasan

beragama

dengan

kesadaran

sesuatu)

yang

memerlukan

360


beragama dalam bentuk kebebasan untuk

tradisi

mewujudkan,

atau

Semua bangsa dan tradisi memiliki sejarah

memanifestasikan agama atau keyakinan

dan sumbangan positif terhadap kelahiran ide

seseorang, seperti tindakan berdakwah atau

tentang hak asasi manusia dan tidak ada satu

menyebarkan agama atau keyakinan dan

bangsa atau tradisi bisa menglaim sebagai

mendirikan tempat ibadah digolongkan dalam

penggagas

kebebasan

bertindak

(freedom

act.)

manusia. Pada tingkatan dan sudut pandang

Kebebasan

beragama

dalam

ini

ini, hak asasi manusia merupakan sesuatu

diperbolehkan untuk dibatasi dan bersifat bisa

universal. Namun ketika menukik kepada hal-

diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya.

hal lebih konkrit, teknis, dan aplikatif, muncul

Namun

keragaman

mengimplementasikan,

perlu dicatat

to bentuk

bahwa penundaan

pelaksanaan, pembatasan atau pengaturan itu

budaya,

termasuk

ataupun

dan

agama-agama.

kampiun

relatifītas

hak

konsepsi

asasi

dan

pemahaman tentang hak asasi manusia.

hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-

Pada perkembangan terakhir, realitas

undang. Adapun alasan yang dibenarkan

dan bukti tak terbantahkan tentang ada

untuk melakukan penundaan pelaksanaan,

keragaman pemikiran hak asasi manusia di

pembatasan, atau pengaturan itu adalah

antara berbagai bangsa dan tradisi yang hidup

semata-mata perlindungan atas lima hal, yaitu

di dunia, mendorong masyarakat internasional

public safety (keselamatan masyarakat secara

untuk lebih menerima pandangan tentang

umum), public order (keteraturan kehidupan

relatifītas hak asasi manusia. Pada Konferensi

bermasyarakat), public health (kesehatan

Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina

masyarakat

morals

tahun 1993, atas desakan negara-negara

dan

berkembang, disepakati ada kelonggoran-

protection of rights and freedom of others

kelonggaran tertentu yang diberikan PBB

(perlindungan hak dan kebebasan orang lain.)

dalam

Dengan demikian tujuan utama tindakan

Disebutkan

penundaan

atau

kekhususan nasional, regional, serta berbagai

pembatasan itu adalah untuk menangkal

latar sejarah, budaya, dan agama harus selalu

ancaman terhadap keselamatan manusia atau

dipertimbangkan tanpa mengurangi tugas

hak milik mereka.

semua negara untuk memajukan semua hak

umum),

(perlindungan

moral

pelaksanaan,

public masyarakat),

pengaturan

Perbedaan persepsi tentang HAM dapat pula dijelaskan dengan melihat aspek dan tataran pemahaman hak asasi manusia. Pada tataran ide dan gagasan, hak asasi manusia merupakan milik semua bangsa dan

pelaksanaan juga

hak

asasi

bahwa

manusia.

kekhususan-

361


asasi manusia (pasal 5 Deklarasi Wina 17

1993.)

dan keyakinan tersebut, kehidupan manusia tidak sempurna, bahkan terancam bahaya.

Pada tingkat nasional, berbagai negara yang

memiliki

kemajemukan

Kebebasan beragama, pada tataran ide

dalam

dasar, merupakan hak asasi manusia yang

pemikiran hak asasi manusia, berupaya

berlaku secara universal dan komprehensif.

membuat

asasi

Namun pada tataran konsep dan aturan

manusia yang bisa diterima dan menjadi

pelaksanaan yang lebih konkrit, terdapat

konsensus berbagai pihak. Seperti Indonesia,

perbedaan perbedaan di antara negara-negara,

peraturan perundang-undangan tentang hak

agama, dan budaya yang hidup di dunia. Oleh

asasi manusia, sebagaimana telah dipaparkan

sebab

di

berusaha

menjalankan

keberagamaan

mengakomodasi berbagai pemikiran hak asasi

menghormati

dan

manusia, baik yang bersumber dari hukum

kekhasan-kekhasan yang ada pada setiap

internasional, maupun dari tradisi agama dan

negara, agama, dan budaya. Dalam lingkup

budaya yang hidup di Indonesia.

pribadi, setiap orang memiliki hak kebebasan

formulasi

muka,

rumusan

hak

tampaknya

itu,

beragama

implementasi

secara

beragama tetap

menyesuaikan

mutlak

pada

dan harus

dengan

tataran

identifīkasi dirinya sebagai penganut suatu

Penutup Kebebasan

merupakan

agama atau keyakinan, tetapi hak tersebut

bagian inti dari hak asasi manusia yang

menjadi terbatas pada tataran implementasi

melekat

ketika berhadapan dengan lalu lintas hak

pada

beragama

hakekat

dan

keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya. Kebebasan beragama wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi

oleh

negara,

hukum,

pemerintah, dan setiap orang demi terwujud kehidupan yang sejahtera sesuai dengan harkat

dan

martabat

manusia.

Tanpa

perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan serta hak menjalankan agama

17

Mariam Budiardjo, “HAM dan Tap MPRS. No.XXV,” Forum Keadilan (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000, 43.

dalam kehidupan bermasyarakat.

362


Daftar Rujukan „Awdah, „Abd al-Qadīr, Al-Tasyrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī: Muqāranah bi al-Qanūn al-Waḍ‘ī. Beirut: Muassasah alRisālah, 1992. al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Katsîr, 1408/1987, Juz VI, cet. ke-3. Bahnasī, Aḥmad Fatḥī, Al-Mas’ūliyyah al-Jinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah. Beirut: Dār al-Syurūq, 1404 H./1984 M. Budiardjo, Mariam, “HAM dan Tap MPRS. No.XXV,” Forum Keadilan (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000. Fatlâwî, Suhail Husain, 2001, Ḥuqūq al-Insān fī al-Islâm: Dirāsah Muqāranah fī Ḍaw‘ al-I‘lān al-‘Ālamî li Ḥuqūq alInsān. Beirut: Dār al-Fikr al-„Arabī, cet. ke-1. Fauzi, Ihsan Ali, “Hak Asasi Manusia,” dalam Taufīq Abdullah dkk. (eds.) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002. Gonggong, Anhar dkk, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dam Kebudayaan R.I., 1995. Ibn Manẓūr, Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim, Lisān al-‘Arab. Kairo: Dār al-Miṣriyyah li al-Ta‟līf wa al-Tarjamah, t.t. Kartika, Sandra dan Sapto Yunus (ed.), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Panduan bagi Jurnalist. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000. Khan, Majid Ali, “The Universal Declaration of Human Rights and Human Rights in Islam: A Comparative Study,” dalam Tahir Mahmood (ed.), Human Rights in Islamic Law. New Delhi: Genuine Publications, ed. 1, 1993. LEO XIII, Ensiklik Libertas praestantissnum, 20 Juni 1888: Acta Leonis XIII 8, 1888 Lopa, Burhanuddin, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1999. Lubis, Todung Mulya, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990, ed. Sarah Maxim. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. Mawdūdī, Abū al-A„lā, “Human Rights, the West and Islam,” dalam Tahir Mahmood (ed.), Human Rights in Islamic Law. New Delhi: Genuine Publications, ed. 1, 1993. Na„īm, „Abdullâh Aḥmad, “Syari„ah dan Isu-Isu HAM” dalam Charles Kurzman (ed.), Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, cet.ke-2, 2003. -------, Naḥwu Taṭwīr al-Tasyrī‘ al-Islāmī. Kairo: Sīnā li al-Nasyr, 1994. -------, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law. New York: Syracuse University Press, 1990. PIUS XI, Ensiklik Mit brennender Sorge, 14 Maret 1937: AAS 29 (1937.) PIUS XII, Amanat radio, 24 Desember 1942: AAS 35 (1943.) Yūsuf al-Qaraḍawī, Jarīmah al-Riddah wa ‘Uqūbah al-Murtadd fī Ḍaw‘ al-Qur’ān wa al-Sunnah, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Katani. Jakarta: Gema Insani, 1998. -------, Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah, terj. Bahruddin F. Jakarta: Robbani Press, 1423 H./2002 M. Sābiq, al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M., cet. ke-4, Jilid II. Syalṭūṭ, Maḥmūd, Islām ‘Aqīdah wa Syarî‘ah. Kairo: Dār al-Qalam, 1996, cet. ke-3. YOHANES XXIII, Ensiklik Pacem in terris, 11 April 1963: AAS 55 (1963.) United Nations, ABC Teaching Human Rights. Zainuddin, A. Rahman, Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Media Dakwah, 1979. Zarqā‟, Muṣṭafā Aḥmad, Al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Ām: Al-Fiqh al-Islāmī fī Tsawbih al-Jadīd. Damsyik: Dār al-Fikr, t.t., Jilid III. Forum Keadilan (Jakarta), Nomor 1, 9 April 2000. Indopos (Jakarta), 31 Januari 2006; “Jyllands-Posten dikabarkan Minta Maaf” Indopos (Jakarta), 5 Februari 2006: “Sekjen PBB: Terimalah Maafnya” Indopos (Jakarta), 14 Februari 2006; “Kemarahan Dunia, Publikasi Terus” http://www.ekaristi.org/vat_ii/Pernyataan_ttg_ Kebebasan_Beragama.php http://anbti.org/2010/02/mengapa-uu-no-1-pnps-tahun-1965-dimintakan-pembatalan/

Hak Kebebasan Beragama dalam Bingkai Relatifītas Hak Asasi Manusia

Recommend Documents