2014
KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat dan ridhoNYA,
Sekretariat Komisi Informasi Pusat
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2014 ini dapat diselesaikan. LAKIP Sekretariat Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan Komisi Informasi Pusat ini merupakan perwujudan dan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, tujuan, dankinerja sasaranpencapaian Sekretariat tugas, Komisifungsi, Informasi Pusat Tahun Anggaran 2014 pertanggungjawaban atas tujuan, dan sasaran Sekretariat LAKIP
Sekretariat
Komisi Informasi Pusat Tahun Anggaran 2014. LAKIP ini merupakan media untuk menginformasikan segala pertanggungjawaban upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Kinerja diukur berdasarkan penilaian indikator kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan dalam bentuk Penetapan Kinerja. Dengan demikian LAKIP ini memiliki beberapa fungsi, yaitu : sebagai alat penilaian capaian kinerja secara kuantitatif; sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat; sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan analisis dan evaluasi LAKIP diharapkan semoga laporan ini bermanfaat dan digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat, seperti : optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja.
Sekretariat Komisi Informasi Pusat Jalan Abdul Muis No.1 Gedung ITC Lantai 5, Jakarta Pusat 1/1/2014
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat
ini
menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat selama tahun 2014 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010-2014, Renstra Kemenkominfo 2010-2-14, RKP, dan Penetapan Kinerja. Capaian kinerja (performance result) tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Berdsasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2014 memiliki sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator. Realisasi target kinerja menunjukan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program Sekretariat KIP pada Tahun 2014 tidak mencapai target yang ditetapkan (90%), bahkan kurang baik dalam arti di bawah 80% dengan masing-masing indikator mencapai 31,47% dan 54,26%. Diharapkan pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.
2|Page
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1
RINGKASAN EKSEKUTIF
2
DAFTAR ISI
3
I. PENDAHULUAN
4
A. Latar Belakang
4
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
5
C. Struktur Organisasi
6
II. PERENCANAAN KINERJA
7
A. Rencana Strategis (Renstra) 2010 – 2014
7
B. Penetapan Kinerja Tahun 2014
8
III. AKUNTABILITAS KINERJA
10
A. Capaian Kinerja Organisasi
10
B. Realisasi Anggaran
17
IV. PENUTUP
19
A. Kesimpulan
19
B. Langkah Tindak Lanjut
19
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Perjanjian Kinerja 2. Rencana Kerja Tahun 2014 3. Pengukuran Kinerja 4. Realisasi Anggaran Tahun 2014
3|Page
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya KIP memerlukan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah dan dipimpin oleh Sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagai pedukung administratif dan tata kelola sebuah lembaga negara berkewajiban menerapkan prinsip good governance dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar good governance yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 disebutkan bahwa Sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat.
Dalam
mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki
beberapa kendala, antara lain : struktur organisasi yang tidak mengakomodir bidang
4|Page
hukum, persidangan dan kepaniteraan. Artinya Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki keterbatasan SDM dalam mendukung kinerja Penyelesaian Sengketa; Tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tentang Mekanisme Kerja.
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1. Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedudukan Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung administrasi, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi
Pusat. Secara
operasional Sekretariat
Komisi
Informasi
Pusat
bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Tugas Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
3. Fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program; b. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; c. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan d. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.
5|Page
C. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat sebagaimana gambar berikut ini :
Gambar : Struktur Organisasi Sekretariat Komsi Informasi Pusat
6|Page
BAB II PERENCANAAN KINERJA A.
Rencana Strategis (Renstra) 2010 - 2014 Sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemkominfo) 2010 – 2014, tujuan atau sasaran strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2010 – 2014 adalah Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Tugas Komisi Informasi Pusat, seperti dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Sasaran
Indikator
Tersedianya
Persentase
Dukung- an
Peng- aduan
Target 2010 2011
2012
2013
2014
-
75%
80%
85%
90%
-
75%
80%
85%
90%
Keterangan
Teknis dan Mana- Persesih- an jemen dalam
Masalah Infor-
Rangka
masi Publik
Kelancaran
yang
Pelaksana an
Terselesaikan
Tugas Komisi Informasi Pusat Presentase Lem- baga Publik yang Melaksanakan Kode Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik
Berdasarkan tujuan atau sasran strategis tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi 1 s/d 5 tahun kedepan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan atau sasaran juga memungkinkan Sekretariat Komisi Informasi Pusat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi, dalam hal ini Komisi Informasi Pusat, telah dicapai.
B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Penetapan
Kinerja
dituangkan
dalam
suatu
dokumen
pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja.
Adapun Kinerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan berbasis kinerja, yaitu hasil-hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengukur sejauh mana Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah mencapai tujuan atau sasarannya, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2014. Indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Adapun IKK dan target yang ingin dicapai di tahun 2014 sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja (PK) adalah sebagai berikut: No 1
Sasaran
Indikator Kinerja
Tersedianya Dukungan
1. Persentase (%)
Teknis dan Manajemen
Penyelesaian
Dalam Rangka Kelancaran
Sengketa Informasi
Pelaksanaan Tugas Komisi
Publik
Target 90%
Informasi Pusat 2. Persentase (%) PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik
8|Page
90%
Anggaran (Rp) 14.366.700.000,-
Terdapat perbedaan dan penyesuaian antara IKK yang dicantumkan dalam PK dengan IKK dalam Renstra. Perbedaan dan penyesuaian tersebut dapat dilihat dalam Tabel Indikator Kinerja Tahun 2011-2014 di bawah ini. Namun dalam bab Akuntabilitas Kinerja, indikator kinerja yang akan diakuntabilitaskan realisasinya adalah indikator kinerja menurut dokumen Penetapan Kinerja. PERBEDAAN DAN PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2011-2014 TAHUN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(1)
(2)
(3)
1. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Pengembangan Peran 2011
Komisi Informasi Pusat 2. Persentase (%) Pengaduan Perselisihan Masalah Informasi Publik yang Terselesaikan 3. Persentase (%) Lembaga Publik yang Melaksanakan Kode Etik Keterbukaan Informasi Publik
2012
1.
Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2.
Persentase (%) Badan Publik yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik
3. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Program Pengembangan Peran dan Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Pusat
2013
1.
Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2.
Persentase (%) PPID yang Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik
2014
12 Paket
75%
75% 80% 80%
80%
85% 85%
1.
Persentase (%) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
90%
2.
Persentase (%) PPID yang Melaksanakan Keterbukaan
90%
Informasi Publik Dari tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut : 1. Perbedaan dan penyesuaian indikator kinerja tidak bersifat substansi atau tidak merubah makna dan hanya perubahan nomenklatur
9|Page
2. Target Kinerja yang terus meningkat tanpa mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini kelak akan sangat mempengaruhi tingkat capaian kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan dokumen Renstra, sasaran yang akan dicapai Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah Tersedianya Dukungen Teknis dan Manajemen dalam rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi Pusat. Menurut ketentuan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat adalah Menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya; menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Selanjutnya Sasaran yang akan dicapai diukur dengan mengaplikasikan 2 (dua) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasi atau dengan kata lain membandingkan antara target kinerja dengsn realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Capaian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tabel 1: Jumlah Permohonan Pengaduan Sengketa Informasi Publik Tahun 20102014
Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke KIP 1354
factor, yaitu jumlah permohonan pengaduan sengketa inforpenyelesaian sengketa p( t
76 2010
10 | P a g e
419
323
377
2011
2012
2013
2014
Tabel 2: Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2010-2014
Presentase Penyelesaian Sengketa 237 186
125
123
2013
2014
51
2010
2011
2012
Tabel 1 menunjukan bahwa jumlah permohonan pengaduan sengketa setiap tahun terus mengalami peningkatan, dengan jumlah tertinggi sebanyak 1354 kasus register yang terjadi pada tahun 2014 Beberapa faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kenaikan jumlah permohonan pengaduan sengketa informasi antara lain adalah pertma, meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya sebagai pengguna dan pemohon informasi; dan kedua, badan publik belum mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi pengguna dan pemohon informasi publik. Sedangkan tabel 2 menunjukan bahwa jumlah penyelesaian sengketa mengalami tren menurun, terutama pada beberapa tahun belakangan ini. Perkembangan jumlah permohonan pengaduan sengketa yang teregistrasi s/d akhir tahun 2014 sebanyak 2549 kasus. Dari jumlah permohonan sengketa yang dapat diselesaikan s/d akhir tahun 2014 mencapai 722 kasus dengan jumlah tertinggi sebanyak 237 kasus pada tahun 2012. Bila dihitung secara per tahun, jumlah penyelesaian sengketa informasi secara nominal tidak mengalami penurunan yang signifikan, bahkan pernah meningkat secara signifikan sebanyak 237 kasus pada tahun 2012. Namun bila
11 | P a g e
dihitung secara kualitatif capaiannya menurun seiring dengan target kinerja yang terus mengalami kenaikan. Secara umum capaian indikator kinerja penyelesaian sengketa informasi publik sampai dengan akhir tahun 2014 menunjukan adanya penurunan, seperti terlihat dalam tabel 3 berikut : Tabel 3 : Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penyelesaiang Sengketa URAIAN Jumlah Permohonan - Jumlah Penyelesaian - Realisasi - Target - Tingkat Capaian Kinerja
s/d 2011
s/d 2012
s/d 2013
s/d 2014
495 237 47,88% 75% 63,84%
818 474 57,95% 80% 72,44%
1195 599 50,13% 85% 58,98%
2549 722 28,32% 90% 31,47%
Penghitungan capaian indikator kinerja Penyelesaian sengketa dilakukan secara kumulatif atau sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan kasus yang diselesaikan pada tahun berjalan sebagian atau seluruhnya merupakan saldo kasus tahun lalu. Tabel 3 di atas menunjukan bahwa capaian kinerja penyelesaian sengketa mengalami penurunan dari 58,98% pada tahun 2013 menjadi 31,47% pada tahun 2014. Hasil pengukuran ini menunjukan bahwa capaian indikator penyelesaian sengketa memerlukan uapaya percepatan, kerja keras dan perhatian tidak hanya dari para Komisioner, namun juga komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran Komisi Informasi Pusat dalam rangka mencapai target-target RPJM 2015–2019 di masa mendatang. Beberapa faktor yang dianggap telah mempengaruhi secara langsung kinerja penyelesaian sengketa antara lain adalah adanya kekosongan Komisioner pada masa transisi dari periode 2009-2013 kepada periode 2013-2017 selama 3 bulan; terjadinya anomali permohonan penyelesaian sengketa sebanyak 1354 kasus register selama tahun 2014; dan tingginya target kinerja penyelesaian sengketa informasi setiap tahunnya. Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa informasi: (1). Ketidaksiapan Badan Publik dalam membenahi dan menata sistem layanan informasi publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan pengguna dan pemohonan informasi publik; (2). Belum tersosialisasikannya UU KIP secara mendalam ke Badan Publik secara
12 | P a g e
maksimal; (3). Komisi Informasi yang belum tebentuk di seluruh provinsi sehingga kewenangan penyelesaian sengketa di wilayah provinsi menjadi beban Komisi Informasi Pusat; (4). Kompetensi Petugas pencatat registrasi permohonan penyelesaian sengketa informasi dalam memilah antara kewenangan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi sehingga menyebabkan menumpuknya permohonan informasi; (5). Kemampuan Panitera Pengganti dalam pemanggilan para pihak secara patut, sehingga menimbulkan ketidakhadiran para pihak di dalam persidangan. Hal ini menyebabkan waktu yang panjang dalam penyelesaian sengketa informasi. (6). Sarana yang tidak memadai dalam menyelesaikan sengketa informasi jarak jauh (teleconference) menyebabkan tidak terpenuhinya penyelesaian sengketa infomasi yang cepat sesuai dengan asas penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi. (7). Proses penyelesaian 1 (satu) sengketa bisa mengalami beberapa kali persidangan sehingga membutuhkan waktu yang panjang; (8). Proses persidangan penyelesaian sengketa melibatkan 4 Komisioner sebagai Majelis sehingga tidak memungkinkan menggelar 2 (dua) persidangan secara paralel oleh 7 (tujuh) Komisioner;
Beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan adalah : (1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan dan bimtek tentang standar layanan informasi publik kepada badan publik serta pemberian edukasi dan advokasi kepada masyarakat (2). Mendorong pembentukan Komisi Informasi di provinsi-provinsi yang belum memiliki Komisi Informasi (3). Meningkatkan kemampuan dan kompetensi para petugas terkait penyelesaian sengketa informasi (panitera pengganti dan petugas register) melalui pemberian pelatihan (4). Menyediakan sarana penyelesaian sengketa jarak jauh (teleconference) 2. Capaian PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Wujud dari PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik adalah Badan Publik yang sudah melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik. Menurut ketentuan Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
13 | P a g e
menetapkan Daftar Informasi Publik, menyusun SOP layanan informasi publik, membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik. Selama tahun 2011-2014 Komisi Informasi Pusat setiap tahun melakukan Survey untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Fokus penelitiannya adalah layanan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Survey tersebut dilakukan untuk kepentingan praktis sesaat, yaitu pemeringkatan badan publik dan bukan monitoring yang bersifat komprehensif dan secara terus menerus sepanjang waktu 1 tahun. Oleh karena itu parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui ketaatan badan publik adalah pembentukan PPID. Apalagi data survey tahun 2014 menunjukan bahwa dari 414 kuesioner yang dikirim ke badan publik, yang mengembalikan hanya 166 atau 40,10%. Pembentukan PPID sepenuhnya berada di luar kendali Komisi Informasi Pusat dan sangat tergantung kepada niat baik (goodwill) Pimpinan Badan Publik. Namun peran dan dorongan yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat tidak bisa diabaikan begitu saja, Komisi Informasi Pusat telah memberikan penyuluhan/sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada pimpinan badan public maupun PPID serta pembelajaran edukasi melalui putusan-putusan sengketa informasi yang mewajibkan Badan Publik memberikan informasi yang diminta masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi. Sampai dengan Desember Tahun 2014 jumlah Badan Publik yang telah membentuk PPID mencapai 339 PPID (48,84%) dari 694 Badan Publik yang dapat diintervensi, dengan rincian tabel 4 sebagai berikut : Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah PPID Tahun 2014
No.
Lembaga
Jumlah
Telah Membentuk
%
PPID 1
Kementerian
34
34
100%
2.
Lembaga Non Kementerian
129
41
31,78%
3.
Provinsi
34
30
88,23%
4.
Kabupaten
399
174
43,60%
14 | P a g e
5.
Kota Jumlah
98
60
61,22%
694
339
48,85%
Berdasarkan tabel 4 di atas jumlah instansi pemerintah yang sudah membentuk PPID sebanyak 339 instsnsi atau 48,85% dengan rincian instansi pemerintah pusat sebanyak 75 instansi atau 46,01%. Dan instansi pemerintah daerah sebanyak 264 instansi atau 49,72%. Kondisi ini menunjukan masih diperlukan berbagai langkah dan upaya kerja keras serta kerjasama di antara instansi terkait. Dengan demikian capaian indikator kinerja PPID yang Melaksanakan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik sampai dengan akhir tahun 2014 menunjukan adanya peningkatan, seperti terlihat dalam tabel 5 berikut : Tabel 5 : Perkembangan jumlah PPID 2011-2014 URAIAN Jumlah PPID - Jumlah Badan Publik - Realisasi - Target - Capaian Kinerja
2011 154 519 29,67% 75% 39,56%
2012 199 554 35,92% 80% 44,90%
2013 227 590 38,47% 85% 45,26%
2014 339 694 48,84% 90% 54,26%
Perkembangan jumlah PPID terhitung sangat lambat. Hal ini mengingat bahwa UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan secara efektif sejak 31 April 20110. Beberapa kendala yang dihadapi dalam Pembentukan PPID, antara lain adalah : 1. Kurangnya komitmen dan kesadaran pimpinan badan publik terhadap hak dasar masyarakat atas akses informasi publik 2. Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran badan publik 3. Kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi sehingga badan publik tidak terdorong untuk melakukan pembenahan dan penataan terhadap sistem layanan informasi yang dimilikinya.
15 | P a g e
3. Capaian Kinerja Lainnya Selain pembentukan PPID, UU Keterbukaan Informasi Publik juga mengamanatkan adanya Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota jika dibutuhkan. Proses pembentukan Komisi Informasi Provinsi sepenuhnya menjadi domainnya pemerintah provinsi. Peran Komisi Informasi Pusat hanya menginisiasi, mengedukasi dan memberikan advokasi melalui Audiensi dengan Kepala Daerah dan DPRD serta melakukan focus group diskusi (FGD) dengan kelompok-kelompok masyarakat strategis dalam rangka mendorong dan/atau mempercepat proses pembetukan Komisi Informasi Provinsi.
Grafik Capaian Pembentukan Komisi Informasi Provinsi
Berdasarkan pada grafik tersebut di atas pada tahun 2011 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 11 dari 33 Provinsi atau 33,33% dan bila dikonversi dengan target 75%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 44,44%. Pada tahun 2012 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 19 dari 34 provinsi atau 55,88% dan bila dikonversi dengan target 80%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 69,85%. Demikian juga tahun 2013 jumlah Komisi Informasi Provinsi yang terbentuk sebanyak 23 dari 34 provinsi atau 67,65% dan bila dikonversi dengan target 85%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 79,58%. Selanjutnya pada tahun 2014 jumlah Komisi Informasi
16 | P a g e
Provinsi yang terbentuk sebanyak 26 dari 34 provinsi atau 76,47% dan bila dikonversi dengan target 90%, maka realisasi capaian kinerja menjadi 84,97%. Realisasi ini menjelaskan satu-satunya capaian kinerja yang dianggap berhasil karena mencapai target di atas 80% adalah kinerja Pembentukan Komisi Informasi Provinsi. B. Realisasi Anggaran Pada tahun 2014 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.366.700.000,-. Dari pagu anggaran sebesar itu, realisasi sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai Rp. 11.830.722.034,- atau 82,35%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2014
KODE
URAIAN
Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat Penanganan Sengketa Informasi 3020.01.001 Publik Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 3020
PAGU
REALISASI
(Rp)
(Rp)
%
14.366.700.000 11.830.722.034 82,35%
1.709.025.000
1.284.909.374
75,18%
3020.01.002
Pelaksanaan Edukasi Dan Advokasi Keterbukaan Informasi Publik
1.387.820.000
1.163.863.600
83,86%
3020.01.003
Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi Dan Badan Publik
2.334.825.000
1.727.276.270
73,98%
8.734.030.000
7.479.297.790
85,63%
Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
148.000.000
144.225.000
97,45%
Layanan Dukungan Teknis Administrasi Dan Tata Kelola KIP
53.000.000
31.150.000
58,77%
3020.01.994 Layanan Perkantoran 3020.01.996
3020.01.997
Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2013, realisasi anggaran tahun 2014 mengalami penurunan baik dari segi nominal maupun prosentase. Bila pada tahun 2013 dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.981.623.000, (ada pemotongan sebesar Rp. 385.077.000,-) mampu diserap sebesar Rp. 12.370.010.626,- atau 88,47%.,-. Namun pada
17 | P a g e
tahun 2014 realisasi anggaran hanya mampu menyerap sebesar Rp. 11.830.722.034,- atau 82,35%. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah : (1). Proses revisi pemotongan anggaran karena kebijakan nasional sehingga menghambat proses pencairan dana (2). Adanya penghematan anggaran dari proses pengadaan barang/jasa maupun dalam pelaksanaan kegiatan (3). Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan
18 | P a g e
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2014 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2014. Capaian kinerja ahun 2014 menjelaskan bahwa capaian kedua indikator tidak berhasil dengan baik, dalam arti tidak mencapai di atas 80%, bahkan ada 1 (satU) indikator yang capaiannya mengalami penurunan secara drastis. Sedangkan satu indikator lainnya menunjukan capaian yang meningkat. Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal dalam mewujudkan capaian target kinerja sasaran, antara lain adalah : 1. Belum tersedianya SOP atau mekanisme kerja menjadi hambatan dalam menyelaraskan pelaksanaan kegiatan 2. Kualitas SDM yang kurang memadai dalam menangani dan pemberian dukungan tugas-tugas Komisi Informasi 3. Kurangnya pelaksanaaan kegiatan koordinasi pemantauan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik 4. Kurangnya dukungan pimpinan badan publik dalam pengimplementasian UU Keterbukaan Informasi Publik B.
Saran/Langkah Tindak Lanjut 1. Menyusun berbagai SOP atau mekanisme kerja 2. Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada jajaran Sekretariat KIP maupun jajaran instansi pemerintah lainnya 3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan kelembagaan dan aktivitas PPID dalam layanan informasi publik 4. Menurunkaan target kinerja dalam RPJMN 2015-2019 vang sebelumnya terlalu tinggi
19 | P a g e
