KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Denpasar
sesuai dengan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar Tanggal : 27 Januari 2014 Nomor : W.24.U/161/HK.06.10/I/2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 - 2019. Rencana
Strategis
(Renstra)
ini
menguraikan
tentang
Tujuan
yang
disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan
Hasil Evaluasi Laporan
Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Jajaran Pradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-
i
undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Denpasar. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Tinggi Denpasar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Propinsi Bali. Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan
kebutuhan
mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Denpasar. Semoga RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Tinggi Denpasar yaitu Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
Mengetahui WAKIL KETUA
PANITERA/SEKRETARIS
H. JONI EFFENDI, SH.,M.H. NIP. 19610426 198402 1 001
I KETUT GEDE, SH.,M.H NIP. 19520615 197902 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 KONDISI UMUM ............................................................................................... 1 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN ........................................................................ 2 A. Kekuatan (Strength) ......................................................................................... 2 B. Kelemahan (Weakness).................................................................................... 3 C. Peluang (Opportunities) ................................................................................... 4 D. Tantangan yang dihadapi (Threats) ................................................................ 5
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN .............................................................................. 7 2.1 VISI ................................................................................................................... 7 2.2 MISI ................................................................................................................... 8 2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .................................................................. 8 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................................. 10 A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ................................. 10 B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung ....................................................................................... 11 C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ....................................................................................... 11
iii
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................. 12 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI DENPASAR ............... 12 A. Peningkatan kinerja .................................................................................... 12 B. Peningkatan kualitas pelayanan publik ...................................................... 13
BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 14 LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010-2014
LAMPIRAN II MATRIK PENDANAAN
iv
BAB I – PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan Pengadilan Tinggi Denpasar yang merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Denpasar bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding. Perencanaan strategi suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang
sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Tinggi Denpasar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, kekuatan yang dimaksud mencakup : 1. Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan voorvost (kawal depan) Mahkamah Agung di wilayah Propinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 wilayah kota(Kodya) ; 2. Pengadilan Tinggi Denpasar Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar ; 3. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Denpasar selaku pengawas dan koordinator wilayah pengadilan seluruh Bali baik di bidang teknis perkara maupun kesekretariatan ; 4. Pengadilan Tinggi Denpasar berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Perdata, Pidana, dan Tindak Pidana Korupsi di tingkat banding pada wilayah hukum Propinsi Bali ;
5. Pengadilan Tinggi Denpasar merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) serta menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Propinsi Bali ; 6. Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Provinsi Kota dan seluruh Kabupaten wilayah Propinsi Bali apabila diminta ; 7. Pengadilan Tinggi
Denpasar dapat diserahi tugas dan kewenangan lain
berdasarkan Undang-Undang ;
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Denpasar dirinci dalam beberapa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Tinggi Denpasar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Tinggi Denpasar. Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Denpasar dan PEngadilan Negeri se-Bali. Sebagaian kecil pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi komputer. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Pada Pengadilan Tinggi Denpasar belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal. 4. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Denpasar dari Mahkamah Agung Republik Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Denpasar relatip masih baru namun masih terasa kekurangan ruangan untuk Hakim, Perpustakaan, Arsip dan ruang rapat/pertemuan apabila melibatkan Pejabat dari Pengadilan Negeri se-Bali sehingga perlu tambahan gedung yang baru. Tempat ibadah / Mushola pada Pengadilan Tinggi Denpasar kurang layak karena masih berada/menyatu dengan ruang terbuka lantai 2 (dua) kantor dan masih terbuka, untuk itu perlu dibangun secara khusus .
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Denpasar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Tinggi Denpasar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. Adanya alat bantu (tool) untuk memonitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) pada Pengadilan Tinggi untuk memantau peradilan-peradilan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Denpasar dan Standar Pelayanan Peradilan SK MA No. 026/KMA/SK/II/2012
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar Pada Pengadilan Tinggi Denpasar Setiap bulan diadakan rapat umum untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian di bidang kesekretariatan. 4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi yang cukup memadai di Pengadilan Tinggi Denpasar berupa jaringan internet, website Pengadilan Tinggi Denpasar, software dan hardware yang cukup baik.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Denpasar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
Pegawai di Pengadilan Tinggi Denpasar belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar
Sebagaian kecil pegawai Pengadilan Tinggi Denpasar kurang menguasai teknologi informasi / aplikasi komputer, sedangkan banyak pekerjaan pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang menggunakan teknologi informasi / aplikasi
komputer
sehingga
mengakibatkan
terlambatnya
proses
penyelesaian pekerjaan. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Sarana dan Prasarana
Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk pengadaan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan.
BAB II – VISI, MISI, DAN TUJUAN
2.1. VISI
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Denpasar. Visi Pengadilan Tinggi Denpasar mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Denpasar, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Denpasar adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 5. Meningkatnya kualitas pengawasan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :
NO 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan
2
3
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a.
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
b.
Rasio Majelis Hakim terhadap perkara
Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
4
5
Meningkatnya kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
a.
Persentase pengaduan ditindaklanjuti
b.
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
a.
masyarakat
yang
Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor 3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
4. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan intern dan ekstern
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama terutama dalam hal pembangunan gedung kantor dan penyesuaian prototype Pengadilan Negeri se-Bali.
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI DENPASAR
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Denpasar menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.
Peningkatan kinerja. Peningkatan
kinerja
sangat
menentukan
dalam
meningkatkan
sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :
Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
BAB IV – PENUTUP Rencana strategis Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik
lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapakan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Denpasar harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Denpasar dapat terwujud dengan baik.
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019 PENGADILAN TINGGI DENPASAR
Visi Misi
: Terwujudnya Badan Peradilan Tinggi Denpasar Yang Agung. : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan SASARAN
TUJUAN 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
TARGET 2015 Terpenuhinny a kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
TARGET KINERJA
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana
80%
82%
85%
85%
90%
PROGRAM Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
KEGIATAN Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
SASARAN TUJUAN
TARGET 2015
URAIAN
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
TARGET KINERJA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan
98,5%
99%
99%
99%
99%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
1,5%
1%
1%
1%
1%
a. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100%
100%
100%
b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
80%
85%
85%
90%
90%
KEGIATAN
Register dan pendistribus ian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu -
SASARAN TUJUAN
TARGET KINERJA
TARGET 2015 URAIAN
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
Terjangkaunya badan peradilan bagi setiap pencari keadilan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
Publik/Masyarakat Meningkatnya Percayabahwa kualitas Pengadilan Tinggi pengawasan Denpasar telah mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan serta para pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Tinggi Denpasar
INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus
100%
100% 100% 100% 100%
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
90%
92%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100%
100% 100% 100% 100%
95%
2018
95%
PROGRAM
KEGIATAN
Publikasi dan transparansi Perkara melalui Peningkatan Teknologi Informasi Manajemen dan Fungsi Pengawasan serta pelayanan publik
Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
2019
98%
Tindak lanjut pengaduan yang masuk
Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
TARGET KINERJA SASARAN TUJUAN
TARGET 2015 URAIAN
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun non yudisial
Tenaga Teknis yudisial dan non yudisial mempunyai kualifikasi yang baik dan pengetahuannya meningkat.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
85 %
90 %
95 %
95 %
97%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
80 %
85 %
90 %
92 %
95 %
80 %
85 %
88 %
90 %
95 %
c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit dan proper test dalam rangka promosi
PROGRAM
KEGIATAN
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelaksanaan dan tindak lanjut Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
MATRIK PENDANAAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR
NO.
1.
PROGRAM Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum *) Angka Proyeksi
TAHUN ANGGARAN *) 2015
2016
2017
2018
2019
Rp. 393.400.000,-
Rp. 475.000.000,-
Rp. 575.000.000,-
Rp.700.000.000,-
Rp. 930.000.000,-
PENGADILAN TINGGI DENPASAR Alamat : Jalan Tantular Barat No 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telp : (0361)222 952, Fax : (0361) 225761
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR :W24.U/ 304/HK.06.10/I/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DENPASAR KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR Menimbang
Mengingat
: 1.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2.
Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019maka Pengadilan Tinggi Denpasar perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
: 1.
Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2.
Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3.
Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4.
Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5.
Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6.
Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7.
Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9.
Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 11. Peraturan Presiden Nomor : Sekretariat Mahkamah Agung.
13 Tahun 2005
tentang
12. Peraturan Presiden Nomor : Kepaniteraan Mahkamah Agung.
14
tentang
Tahun
2005
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan
: Hasil Rapat Tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan TINGGI DENPASAR Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama
:
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Denpasar. : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Denpasar 2010-2014.
Kedua
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Denpasar.
Ketiga
Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk : a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
