INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2015

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2015 Assalamu’alaikum Wr. Wb. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saya cintai dan saya banggakan dimana saja berada. Berikut kami sampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015, sebagai berikut : I.

DASAR HUKUM Pasal 27ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 serta PP Nomor 3 Tahun 2007. II.

VISI, MISI DAN PRIORITAS Visi yang ingin diwujudkan kepemimpinan SEHATI adalah “Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif (SEHATI)”, sedangkan misi yang diemban adalah : meningkatkan kehidupan beragama, meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika. Berdasarkan visi dan misi tersebut maka tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani; meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan; meningkatkan derajad kesehatan masyarakat; meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu; mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan pariwisata; meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat; menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja; meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana fisik wilayah; terlaksananya nilai- nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari- hari; dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut, terdapat 36 (tiga puluh enam) sasaran yang ingin dicapai, yang secara kelembagaan dilaksanakan seluruh perangkat Pemerintah Kab. HSS, dimana untuk tahun kedua (tahun 2015) pencapaian tersebut tergambar pada tabel 1. III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Target pendapatan daerah TA. 2015 sebesar Rp 1.194.554.011.764,- atau naik Rp.294.864.979.747,- (32,77%) dari realisasi tahun 2014 Rp.899.689.032.017,-. Sedangkan realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar Rp.1.115.586.249.186,28,- (93,39%) dari target yang ditetapkan, dengan kata lain pendapatan daerah belum mencapai target sebesar Rp.78.967.762.577,72.- Sementara itu, target belanja daerah TA. 2015 sebesar Rp.1.400.396.500.987,- dan terealisasi sebesar Rp.1.233.621.821.458 (88,09%). Dimana rincian realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut : belanja operasi Rp. 837.544.698,- atau 86,81dari target Belanja Modal Rp. 394.616.680.788,- atau 91,31% dari target. Belanja tak terduga Rp 6.135.824,- (0,32%), dan Transfer Rp.1.454.306.186,- (96,80%). Belanja daerah yang utama untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar kepada masyarakat, yang meliputi : pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan perekonomian masyarakat. B. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi (a) 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib : 1) Urusan Pendidikan : SKPD Pelaksana Dinas Pendidikan : selain peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan akses dan informasi pendidikan, beberapa diantaranya : tersedianya transportasi air untuk 2 SMPN di Kec. Daha Selatan; penyediaan tanah untuk bangunan 2 SD dan tanah Bumi Perkemahan Kec. Telagat Langsat, rehab ruang PAUDNI; pembangunan pagar untuk 2 SD dan 4 SMP; peninggian halaman untuk 1 TK, 2 SD dan 1 SMK serta pembangunan paving block SMAN 1 Kandangan; mushalla

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015


2)

3)

4)

5)

SMAN 1 Daha Utara; Pembangunan ruang kelas untuk 8 SD, 2 SMA dan 3 SMK; pembangunan ruang kelas SDN Tawia Timur, SDN Bamban Utara (DAK Silpa tahun 2014); pembangunan ruang guru SDN Karang Jawa Muka 2 dan SMA 1 Daha Barat; rehab ruang guru SMPN 2 Daha Utara dan SMPN 1 Loksado (DAK); rehab ruang kantor SMKN 1 Loksado; rehab ruang kelas untuk 4 SMA (DAK); rehab 2 rumah dinas guru di Kec. Loksado; rehab 4 ruang kelas TK dan penambahan 3 ruang kelas TK; rehab TK Pembina Kec. Simpur; ruang perpustakaan untuk 6 SD dan 1 SMP; rehab 2 perpustakaan SD; tersedianya buku referensi SD, SMP, SMA dan SMK; meja kursi untuk guru dan siswa; mebeleur laboratorium SMAN 3 Kandangan; pembangunan laboratorium Komputer untuk 3 SMP; peralatan laboratorium SMKN 2 Kandangan dan SMKN 1 Daha Selatan; pembangunan ruang praktik SMKN 1 Daha Selatan; tersedianya alat praktik dan peraga untuk 4 SMK dan alat permainan edukatif dalam dan luar ruangan; pembangunan WC untuk 1 TK, 13 SD, 9 SMP dan 3 SMA; rehab MCK untuk 7 SD; penyelenggaraan UN; Paket B dan Paket C; penyediaan laptop untuk UN berbasis komputer untuk 3 SMA dan 2 SMK; sosialisasi akreditasi dan dana bantuan operasional sekolah; beasiswa bagi siswa kurang mampu; publikasi, dan sosialisasi serta pendataan dan informasi pendidikan non formal; kegiatan Porseni PGRI. Urusan Kesehatan. SKPD Pelaksana BLUD RS Brigjend. H. Hasan Basry : terwujudnya pelayanan kesehatan di Kab. HSS, dan Dinas Kesehatan : terbangunnya RS Pratama; kegiatan sunatan masal; terlaksananya posko hari-hari besar; pemeriksaan PTM di Car Free Sunday; terlaksananya pendampingan BLUD; Puskesmas ISO; terlaksananya radio spot promosi kesehatan; tersedianya media promosi kesehatan; tersusunnya Profil Kesehatan; dan terlaksananya lomba posyandu tingkat kabupaten. Urusan Lingkungan Hidup. SKPD Pelaksana Dinas LH Takodes : tersusunnya Buku Laporan data SDA dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) dan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); Lomba Adiwiyata dan pemilihan duta lingkungan; data non fisik adipura, lomba kebersihan titik pantau adipura, forum komunikasi bank sampah dan bahan kimia, timbangan bank sampah, mesin pencacah sampah plastik, bahan perlengkapan laboratorium, taman bangsal jiwa RS H Hasan Basry, taman simpang empat Yonif, jasa laboratorium, UKL dan UPL IPAL puskesmas rawat inap negara, alat laboratorium kimia, penyekatan ruang bank sampah induk dan PC e-monev DAK. Urusan Pekerjaan Umum. SKPD Pelaksana Dinas PU : pembangunan/peningkatan 40 jalan; pembangunan/rehabilitasi 18 jembatan; pelaksanaan kegiatan melalui DAK tambahan pembangunan 12 jalan dan 12 jembatan; rehabilitasi 10 jalan; rehabilitasi 40 jembatan dan rehabilitasi 1 jembatan keadaan mendesak; normalisasi saluran untuk 5 sungai; rehabilitasi 24 jaringan irigasi; rehabilitasi 4 saluran sungai; optimalisasi fungsi 5 jaringan irigasi; rehabilitasi 9 bantaran sungai dan 15 tanggul sungai dan pembersihan sungai di DAS Amandit dari raba/sampah. Selain itu juga dilakukan pelayanan air bersih, penanganan limbah dan genangan di wilayah pemukiman bersifat pemeliharaan serta pananganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Urusan Penataan Ruang. SKPD Pelaksana Dinas LH Takodes : pemeliharaan kebersihan dan keindahan Kota Kandangan, rehabilitasi bak dump truk dan bak kendaraan roda 3, peningkatan jalan masuk dan halaman 3R Pandai, pembuatan sumur bor dan pipanisasi IPLT Malutu, bimtek pengelolaan sampah, penataan/pemeliharaan ruang terbuka hijau, pengembangan taman rekreasi (Taman Damansyah Z, taman bermain anak, pembangunan pojok laktasi, taman bermain anak ramu, dan alat bermain anak outdoor), pembangunan/pemeliharaan penerangan jalan umum, Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong dan pembangunan/peningkatan infrastruktur meliputi pembangunan 8 jalan lingkungan; peningkatan/pengaspalan 26 jalan lingkungan (gang/setapak); pembuatan titian untuk 8 desa; pembuatan jembatan ulin dan jalan setapak lingkungan Pasar Agro Kec. Angkinang, Bappeda : tersusunnya RDTRK; dokumen rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM) dan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh perkotaan, koordinasi pemanfaatan ruang; koordinasi tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis; program bantuan air minum dan penyehatan lingkungan serta meningkatnya akses masyarakat miskin, hampir miskin, kaum perempuan serta kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur dasar masyarakat berbasis pemberdayaan.



6) Urusan Perencanaan Pembangunan. SKPD Pelaksana Bappeda : Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (E-Planing, E-Budgeting dan E-Monev); terlaksananya Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD; tersusunnya Dokumen RPJMD tahun 2014-2018 dan RKPD tahun 2016; pendampingan PNPM-PISEW pada 4 Kecamatan dan 1 KSK; sinkronisasi dan rekapitulasi program penanggulangan kemiskinan SKPD tahun 2015; evaluasi pelaksanaan 1 tahun RPJMD serta capaian MDGs Tahun 2014. 7) Urusan Perumahan. SKPD pelaksana Dinas PU dengan capaian pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. 8) Urusan Kepemudaan dan Olahraga. SKPD Pelaksana Dinas Pendidikan: kemah pemuda se Kalsel, Workshop Kepemimpinan Perempuan; Latihan Kepemimpinan Pemuda (LKP) dan Latihan Kepemimpinan Wanita (LKW); terselenggaranya kegiatan bina kreativitas dan lomba seni anak sekolah; pembinaan kesiswaan dan kepemudaan; seleksi pelajar sebagai atlit unggulan dan berprestasi; lomba olahraga dalam rangka memperingati hari besar; dan lomba drum band pelajar yang memiliki keterampilan. 9) Urusan Penanaman Modal. SKPD Pelaksana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu: tersedianya software pelayanan perizinan, dan Bagian Ekobang : penyaluran beras miskin gratis kepada 15.372 RT; pengendalian inflasi daerah; monitoring dan evaluasi bidang agribisnis dan pembinaan terhadap kegiatan CSR perusahaan sehingga bisa bersinergi dengan RPJMD dan Renstra SKPD; promosi potensi daerah dengan diterbitkannya Buku Potensi dan Peluang Investasi Kab. HSS dan tersedianya Sarjana Pendamping Desa di seluruh desa dalam Kab. HSS. 10) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. SKPD Pelaksana Dinas Perindagkop dan UKM : terlaksana Diklat Administrasi Koperasi berbasis IT (20 Koperasi); Diklat Manajemen Koperasi Sekolah (8 Koperasi SMU); fasilitasi RAT (15 Koperasi);fasilitasi pembuatan akta notaris (3 koperasi); pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi; Diklat Menjahit (3 Koperasi); Bimtek Penyusunan Proposal (25 Koperasi); Dana bansos yang bersumber dari APBN tahun 2010-2015 (18 Koperasi); dan Dana Bantuan APBD Kab. HSS tahun 2012-2015 (50 koperasi); serta pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dan sistem pendukung usaha bagi UMKM. 11) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil. SKPD pelaksana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : verifikasi dan validasi data kependudukan; tersedianya Buku Induk Kependudukan untuk 4 Kel. dan 144 Desa dan Buku Profil Kependudukan; pelayanan jemput bola dan tersedianya blanko untuk memperlancar pelayanan kependudukan. 12) Urusan Ketenagakerjaan. SKPD pelaksana Dinas Sosial Nakertrans : sosialisasi pasar kerja kepada calon pencari kerja (250 orang); kegiatan padat karya di Desa Bamban Selatan untuk pembangunan jalan desa sepanjang 505 x 2 meter (88 tenaga kerja); pelatihan keterampilan servise sepeda motor (32 pencari kerja); pelatihan menjahit (16 orang); sosialisasi UMP kepada perwakilan perusahaan (40 orang), sosialisasi BPJS kepada perwakilan perusahaan (30 orang), dan sosialisasi pekerja anak di bawah umur kepada perwakilan perusahaan (25 orang). 13) Urusan Ketahanan Pangan. SKPD pelaksana Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan : pembinaan 8 Gapoktan, rembug KTNA kecamatan/kabupaten, Pembinaan Kelompok Tani (1.110 poktan); sosialisasi penyusunan RDK/RDKK (145 Gapoktan); tersedia 10 pondok pertemuan; pengadaan 4 gudang alsintan; penambahan alat ukur GPS untuk 11 BPK; pengadaan handtraktor rotary; alat pembumbung handtraktor; bajak tunggal (7 unit); pengadaan ruang pameran, peraga dan promosi BPK (7 unit); pelatihan kelompok desa mandiri pangan (16 desa), pendamping desa mandiri pangan 7 orang per bulan; tersedianya beras cadangan pangan pemerintah (10 ton); pembangunan gudang dan mesin penggilingan padi di Kec. Loksado; penyuluhan mutu dan keamanan pangan tingkat desa dan kabupaten, uji pangan segar ke Laboratorium Bogor; tersedianya bibit tanaman hortikultura sebagai bahan demplot P2WKSS dan desa percontohan, lomba cipta menu tingkat kecamatan dan tingkat propinsi, pemberian makanan sehat untuk sekolah dasar, penyuluhan sumber pangan alternatif dan analisis konsumsi pangan. 14) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SKPD Pelaksana Badan KBPMP : pembinaan organisasi perempuan, Desa P2W-KSS dan Kecamatan Sayang Ibu; tersusunnya data terpilah dari berbagai sektor pembangunan; 50 % untuk



Kecamatan Layak Anak; pemberdayaan 4 lembaga berbasis gender; 100% untuk penanganan perempuan korban kekerasan, penanganan anak korban kekerasan, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan petugas terlatih di unit pelayanan terpadu serta cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan di PKM dan RS serta cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 133,33% untuk cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu dan cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bombingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; 125% untuk cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; 200% untuk cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum dan cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 15) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. SKPD pelaksana Badan KBPMP : 100% untuk ratio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB, ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan untuk cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga; 103,73% untuk cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta KB aktif; 100,43% untuk cakupan PUS yang dibina; 88,57% untuk cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun; 46,95% untuk cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need); 122, 56% untuk cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; 103,04% untuk cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB; 38,51% untuk cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (Beban Pemda); 148,1% untuk cakupan Pelayanan Keluarga Berencana/KB Baru; 33,6% untuk Peserta KB Pria; 112,46% untuk Pemasangan Kontrasepsi MREE; 85,89% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1; dan pembinaan terhadap 38 kelompok UPPKS, 153 kelompok Bina Keluarga Balita, 21 kelompok Bina Keluarga Remaja, 30 kelompok Bina Keluarga Lansia dan 32 kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja. 16) Urusan Perhubungan. SKPD Pelaksana Dinas Perhubungan Kominfo : pengadaan rambu navigasi sepanjang Aliran Sungai Negara; pengadaan marka jalan (4.562 M), pengadaan rambu lalu lintas (133 buah rambu), rambu duduk (20 buah), papan nama jalan (112 buah), RPPJ besar (11 buah), RPPJ sedang (11 buah), RPPJ kecil (11 buah), trafic cone (20 buah), portal jalan (5 unit) dan road barrier (20 buah), warning light tiang lengkung (5 unit), warning light tiang lurus (2 unit); pemeliharaan rambu lalu lintas, terpeliharanya 12 halte dan pembangunan 3 halte baru; peningkatan layanan angkutan, dan layanan transportasi jamaah haji HSS beserta panitia penyelenggaranya. 17) Urusan Komunikasi dan Informatika. SKPD pelaksana Dinas Perhubungan Kominfo : tersedianya hot spot internet jaringan V.SAT (4 titik) beserta 4 buah Gazebo; penyebaran informasi melalui leaflet dan website dalam rangka E-government; pelatihan pengelolaan blogspot (240 pelajar): dan lomba penulisan pada blogsot (173 peserta), Bagian Humas : pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; siaran langsung dan liputan khusus beberapa kegiatan Pemerintah Daerah; terjalinnya hubungan baik dengan mass media di Kalimantan Selatan (5 media cetak) dalam rangka penyebaran informasi pembangunan dengan pemberitaan yang berimbang, dialog masyarakat dan media elektronik (radio swasta lokal); pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; pembuatan Paket Gema Ramadhan; serta cetak Buku Hasil Pembangunan dan Tabloid Bersemarak. 18) Urusan Pertanahan. SKPD pelaksana Bagian Tapem : pengadaan tanah untuk pembangunan Daerah Irigasi Amandit, pengadaan tanah untuk bangunan/tempat kerja dan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. 19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. SKPD pelaksana Badan PB Kesbangpol : sosialisasi bencana alam bagi masyarakat (550 orang); tersedianya SDM dan logistik untuk penanganan bencana; pelatihan peningkatan kesiagaan bencana dan kebakaran bagi relawan bencana (30 orang); pelatihan cepat tanggap darurat bencana bagi relawan bencana (40 peserta); lomba ketangkasan BPK (45 unit) dan 1 kegiatan posko kabut asap; tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta pos



siaga bencana selama 1 tahun; koordinasi rekonstruksi pasca bencana; sosialisasi Kominda di 11 Kecamatan dan 4 kali rapat Kominda; terlaksana kegiatan FKUB (120 peserta); seminar peningkatan wawasan kebangsaan (200 peserta); penyuluhan pendidikan pengetahuan bela negara (150 peserta) dan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba; 11 kali penyuluhan politik bagi masyarakat (550 peserta); fasilitasi penyelesaian perselisihaan partai politik; fasilitasi bantuan keuangan partai politik untuk 16 partai politik; dan pembinaan pemantauan LSM dan Ormas (120 peserta), dan Satpol PP : pelaksanaan penegakan Perda, kamtramtibmas dan perlindungan masyarakat. 20) Urusan Otonomi Daerah, Kepegawaian Daerah, Adm. Keuangan Daerah, Pemerintahan Umum dan Persandian. SKPD pelaksana BKD Diklat : pendataan ulang PNS secara elektronik (5.512 PNS); penataan sistem adm. kenaikan pangkat otomatis (754 orang), kenaikan gaji berkala (1.762 orang), pensiun (112 orang) dan mutasi (341 orang); pelantikan pejabat struktural dan fungsional (172 orang); pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya (250 PNS berprestasi); penangganan kasus pelanggaran disiplin PNS; bantuan biaya pendidikan PNS; Diklat Prajabatan bagi CPNS dengan pola kemitraan dan pola penyertaan; Diklatpim 20 orang dari target 31 peserta; Diklat Pengelolaan Kearsipan (40 orang); Diklat Akutansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual bagi bendaharawan pengeluaran (40 orang) dan bendahara penerimaan (40 orang); Diklat Manajemen Kepegawaian (40 orang); Diklat Adm. Kepegawaian (40 orang); Diklat Penyusunan LPPD (40 orang); Diklat Barang/Jasa (80 orang); Diklat Pembuatan Dok. Barang/Jasa (40 orang); Diklat Pengawas Sekolah (44 orang); Diklat Manajemen Kepala Sekolah (50 orang); dan Diklat Pengembangan diri (95 orang), Inspektorat : berlangsungnya fungsi pengawasan internal sesuai ketentuan berlaku, kegiatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu, kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah dan kegiatan Diklat Sertifikasi bagi Auditor dan Pejabat pengawas, DPPKAD : pembangunan aula kantor DPPKAD; pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemkab. HSS; pengadaan kendaraan dinas roda 2 (26 unit) dan roda 4 (37 unit); intensifiksi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dan pelunasan PBB; penyusunan standar satuan harga belanja TA. 2016; penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2014, Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2014, Perda tentang APBD TA. 2016 dan Perbup tentang penjabaran APBD TA. 2016; sistem informasi dan verifikasi data keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik sesuai ketentuan; manajemen aset daerah dengan tertib dan peningkatan SDM pengurus/penyimpan barang; serta terlaksananya inventarisasi dan rekonsiliasi kertas kerja, data barang/aset daerah yang valid dan akurat, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah : layanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang prima terhadap SKPD, masyarakat dan stakeholder lainnya, DPRD dan Sekretariat DPRD : terselenggara tugas dan fungsi dewan dalam kerangka legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Bagian Hukum : penetapan Perda(19 Lembaran Daerah), Perbup (78 Berita Daerah) dan SK Bupati HSS (450 buah) yang disosialisasikan di 11 kecamatan dan dipublikasikan melalui website daerah; terbentuknya Tim Koordinasi Tk. Kab. HSS untuk kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia serta terbentuknya Anggota Jaringan Informasi dan Dokumentasi tingkat kabupaten dan kecamatan; jasa penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran Perda; penyuluhan hukum terpadu yang bekerjasama dengan Polres HSS, Kejaksaan Negeri Kandangan dan Pengadilan Negeri Kandangan, Bagian Organisasi : pengkajian dan evaluasi kelembagaan terhadap 29 SKPD; penilaian mandiri Reformasi Birokrasi lingkup Setda Kab. HSS; fasilitasi pembentukan BNN Kab. HSS; Pembinaan SAKIP dan asistensi penyusunan LAKIP SKPD; penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama Kab. HSS; fasilitasi penerapan dan pelaporan SPM pada 15 urusan wajib; fasilitasi penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar operasional prosedur (SOP) SKPD, fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 47 SKPD; pendampingan penyusunan proposal Sinovik (10 proposal); terlaksananya pelaporan LHKPN dan LHKASN bagi seluruh wajib lapor; pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-



PPK) Kab. HSS per triwulan; pembuatan Kartu Tanda Pengenal PNS serta pencetakan dan penyaluran Buku Peraturan Perundang-undangan, Buku Informasi Jabatan, Buku Informasi Beban Kerja, Buku Data Base SKPD, Buku SP dan SOP SKPD, Buku Laporan Kinerja, Buku Penetapan Kinerja, dan Buku Indikator Kinerja Utama Kab. HSS, Buku petunjuk penyusunan dan pelaporan SPM, Buku petunjuk penyusunan LAKIP, Buku petunjuk penyusunan IKM, Buku Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada SKPD Kab. HSS, Buku pelaporan SPM, Buku Informasi Jabatan dan Informasi Beban Kerja serta Buku Data Base (45 SKPD), Bagian Tata Pemerintahan : fasilitasinya kegiatan Forkopimda untuk satu tahun; terlaksananya 2 kali Rapat Koordinasi Lengkap dan 11 kali Rapat Koordinasi Bulanan Pemkab. HSS; terpenuhinya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah TA. 2014 kepada DPRD Kab. HSS; disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. HSS TA 2014 kepada masyarakat melalui website Kab. HSS yakni http://hulusungaiselatankab.go.id/ dan pada media cetak Banjarmasin Post bertepatan dengan penyampaian LKPj TA. 2014 ke DPRD Kab. HSS; terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA. 2014 kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Kalsel; fasilitasi koordinasi Pemerintah Daerah dengan Forkopimda, DPRD, Intansi Vertikal dan SKPD lingkup Pemkab. HSS; dan fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Bagian Umum : fasilitasi layanan Pengadaan Barang/ Jasa; pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dan kantor Bupati; penyediaan dan perbaikan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Sekretariat Korpri : pelayanan korps pegawai negeri, serta Kecamatan dan Kelurahan : optimalisasi pelayanan publik melalui PATEN sebagai bentuk pemerintahan yang melayani, beberapa diantaranya KTP, Kartu Keluarga, IMB, HO, dan lain-lain. 21) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, SKPD pelaksana Badan KBPMP : meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KPM dan KPD (60 orang) serta LPM (60 orang); terlaksananya lomba desa dan kelurahan dan lomba Gotong Royong Masyarakat; 103,08% untuk desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan; 102,78% untuk posyandu aktif; 103,45% untuk peningkatan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan 153,85% untuk cakupan kelompok binaan PKK yang aktif, dan Bagian Tapem (Sub Bagian Pemdeskel) : pelatihan pemantapan dan monitoring penyusunan prodeskel on-line bagi Pokja Tk. desa/Kelurahan (148 Pokja); pelatihan manajemen pemerintahan desa dan peningkatan SDM Kades (3 angkatan); penilaian tertib administrasi desa untuk 11 desa di 11 kecamatan; pelaksanaan evaluasi Raperdes tentang APBDesa TA 2015 dan TA. 2016 (288 Peraturan Desa); fasilitasi kegiatan IPKD Kabupaten dan Kecamatan (12 organisasi); dan fasilitasi penganggaran, evaluasi dan monitoring pelaksanan ADD bagi 144 desa di Kab. HSS. 22) Urusan Sosial. SKPD pelaksana Dinas Sosial Nakertrans : mengirim 37 orang anak terlantar untuk dibina di Panti Sosial Bina Remaja; bantuan bahan pangan (197 orang lansia) dan sosialisasi pelayanan lansia (80 peserta); pelayanan sosial bagi penyandang cacat (167 orang), sosialisasi tentang Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (180 orang); pemberian alat bantu penyandang cacat (4 jenis), pengiriman penyandang cacat ke BBRVBD Cibinong (1 orang), pemberian bantuan UEP (4 orang) serta pemberian bantuan sembako kepada penyandang cacat (110 orang); diberikan bantuan transport kepada 10 orang masyarakat terlantar, 18 orang eks napi, pemberian santunan kepada napi yang mendapat remisi 17 Agustus (10 orang), penertiban gelandangan dan pengemis (6 kali), pengiriman wanita rawan sosial ekonomi ke panti sosial PSBW (18 orang) dan tunanetra ke PSBN Martapura (1 orang); pembinaan kepada 105 anggota Tagana dan memberikan bantuan sosial kepada 314 orang korban bencana; santunan kepada veteran pejuang dan janda veteran pejuang (134 orang); pemeliharaan Taman Makam Pahlawan; telah berhasil membina 7 jenis potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yaitu Forum Kesejahteraan Sosial Anak, Karang Taruna, TKSK, PSM, WKBSM, K3S dan LK3; fasilitasi Usaha Ekonomis Produktif (103 orang) masyarakat miskin dan fasilitasi Kelompok Usaha Ekonomis Produktif (570 orang) masyarakat miskin; dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (758 buah) melalui APBD Kab. HSS, Bagian Kesra : terfasilitasinya kegiatan keagamaan, kesejahteraan dan pendidikan, pemuda, olah raga dan peranan wanita.



23) Urusan kebudayaan, SKPD pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah; pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah; serta terfasilitasinya perkembangan keragaman budaya daerah. 24) Urusan Statistik, SKPD pelaksana Bappeda : tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keungan (RFK) tahun 2015; tersusunnya Profil Daerah Kab. HSS (Buku Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 20112014 dan IPM Kab. HSS tahun 2014); monitoring kegiatan sumber DAK; dan monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan ekonomi pada masalah penanggulangan kemiskinan Tahun 2015. 25) Urusan Kearsipan, SKPD pelaksana Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah : Bimtek Kearsipan bagi pengelola kearsipan SKPD (30 orang); sosialisasi Perda Kearsipan bagi SKPD (60 orang); dan sosialisasi Arsip Masuk Desa (38 orang). 26) Urusan Perpustakaan, SKPD pelaksana Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah terlaksanakannya: Lomba Pengelolaaan Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTP dan SLTA; Lomba Anggota Perpustakaan Teladan; Lomba Bercerita Tingkat SD, SLTP dan SLTA (50 pelajar); kunjungan sekolah TK (40 kali); Bimtek pengelola perpustakaan sekolah (30 orang); pembinaan perpustakaan sekolah (50 sekolah); pembinaan perpustakaan desa (50 Desa); layanan perpustakaan keliling (33 sekolah); dan bantuan pengembangan perpustakaan desa (8 Desa). (b) 8 (delapan) Urusan Pilihan : 1. Urusan Perikanan dan Peternakan, SKPD pelaksana Dinas Perikanan dan Peternakan : mengupayakan produksi benih ikan yang unggul, berkualiatas, pertumbuhan tinggi dan tahan penyakit; penyaluran Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan (7 kecamatan); Bimtek pemeliharaan ikan dalam kolam terpal dan bimtek pengolahan hasil perikanan di Desa Mandala; terlaksananya lomba pengolahan hasil perikanan dan peternakan; pemberian dukungan bantuan kepada masyarakat khususnya pembudidaya ikan dan Unit Perbenihan Rakyat antara lain : demplot kolam terpal desa binaan PKK di Desa Tebing Tinggi Kec. Simpur (10 Unit); rehab kolam Unit Perbenihan Rakyat (4 Unit); konstruksi keramba jaring apung di Kawasan Minapolitan (20 Unit) di Desa Paharangan Kec. Daha Utara; konstruksi kolam budidaya air tawar (13 Unit); pemeliharaan ikan dalam kolam terpal (40 Unit); bantuan bibit 62.460 ekor dan Pakan Ikan 19.160 Kg untuk menunjang program Minapolitan; Pemeliharaan belut dalam drum (15 unit) di Banyu Barau Kec. Kandangan; penebaran benih ikan 35.000 ekor ikan gabus di Rawa danau bangkau di Desa Bangkau, 30.000 ekor benih ikan gurami di kawasan rawa/sungai Desa Balimau, dan 30.000 ekor benih ikan betok/papuyu di kawasan perairan/cek dam/danau di Desa Mandala; pengadaan perahu tanpa mesin/jukung (30 buah) yang diserahkan pada 4 kelompok di Kec. Daha Selatan dan 2 kelompok di Kec. Daha Utara; Pengadaan Lukah (2.533 buah) untuk 5 kelompok di Kec. Daha Utara; Pengadaan Perahu Bermotor (19 buah) untuk 5 kelompok di Kec. Daha Utara dan 1 kelompok di Kec. Kandangan; Pengadaan Rempa (360 buah) yang diserahkan pada 2 kelompok di Kec. Daha Barat, 4 kelompok di Kec. Daha Utara dan 1 kelompok di Kec. Kalumpang; pemberian bantuan kambing PE kepada 2 (dua) kelompok, bantuan ternak itik (13 kelompok) dan bantuan mesin tetas (3 kelompok); peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan masyarakat pengawas (20 pokmaswas) yang tersebar pada wilayah rawan pelanggaran perikanan; pencegahan menular penyakit ternak besar, kecil maupun unggas; penyediaan gedung dan bangunan puskeswan dan kandang isolasi di Desa Bakarung; dan kegiatan pembibitan dan perawatan ternak sapi. 2. Urusan Pertanian. SKPD pelaksana Dinas Pertanian TPH : pelatihan statistik pertanian (27 orang); listing ubinan tanaman pangan (50 plot); hari lapang peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (500 orang); pengembangan ketan 4 varietas (200 Ha); pengadaan Tray mesin tanaman padi (550 buah); perencanaan prasarana dan sarana penangkar benih 2 unit (DAK-Tahun 2016) dan perencanaan pengembangan penangkar benih 2 unit (DAK-Tahun 2016); pengembangan kedelai (25 Ha), kacang tanah (20 Ha); gerakan massal pengendalian OPT (1.500 orang); pembuatan bangunan PPAH-Agro



mandiri di Desa Tabihi; pembuatan pagar keliling penangkar curah hujan (10 Kecamatan); pengadaan bahan saprodi kegiatan P2WKSS dan untuk kebun PKK Kab. HSS; rehab atap screen house Kec. Telaga Langsat (1 buah); pengembangan cabe, tomat dan bawang merah kepada masyarakat; pengembangan tanaman biofarmaka kepada masyarakat; pembuatan shading net (2 buah), pembuatan leaflet OPT (1.000 lembar), leaflet pestisida hayati (1.000 lembar) dan gerakan masal hortikultura (550 orang); pelatihan PHT (180 orang); pertemuan Flora-flori (5 orang); pengadaan bibit tanaman kepada masyarakat (duku Padang Batung, Bibit Pisang, Pseudomonas Flourescens dan pupuk organik); pelatihan teknis operator hand traktor (110 orang); pembuatan Jalan Usaha Tani (5 paket); pembuatan pintu air/dam parit kepada 11 Poktan (DAK); pembuatan pompanisasi lahan pertanian untuk 3 Poktan dan 1 Gapoktan dan pengawasan pompanisasi lahan pertanian (DAK); Pembuatan Embung (DAK), yakni KT. Banyu Tajun Desa Angkinang dan Pengawasan Embung; Bimtek Paddy Mower/Alsin Panen (90 peserta); Bimtek Power Thresser (90 peserta); Bimtek Operator Penggilingan Padi (50 peserta); Bimtek Pengolahan Hasil dan Penumbuhan Usaha (125 peserta); dan beberapa pengadaan lainnya bidang pertanian. 3. Urusan Kehutanan. SKPD pelaksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan: penyusunan Rencana Tahunan (RTn-RHL) DAK Bid. Kehutanan tahun 2016; penyusunan rancangan teknis kegiatan DAK Bid. Kehutanan tahun 2016; penyusunan laporan hasil monitoring kegiatan DAK Bid. Kehutanan Th. 2015; penyusunan laporan hasil evaluasi kegiatan DAK Bid. Kehutanan tahun 2015; penilaian usaha perkebunan Kab. HSS; pembinaan TBS oleh Tim TP3K HSS; pembinaan oleh Tim Pengawasan dan pengendalian usaha perkebunan; penyusunan data statistik kehutanan dan perkebunan; pengembangan/ peremajaan karet (125 Ha); inventarisasi, identifikasi, pengukuran dan pemetaan lokasi kegiatan tanaman perkebunan Tahun 2016 (250 Ha); Belanja obatobatan dan pupuk untuk pengembangan/peremajaan karet melalui APBD Kab. HSS (125 Ha); pengembangan/intensifikasi/rehabilitasi tanaman kelapa rakyat (15 Ha); tersedianya zat pengendali hama penyakit karet untuk petani; pemeliharaan kebun sawit demplot penyuluh Tahun 2006 di Desa Ambutun (3 Ha); demplot pemeliharaan tanaman kakao (2 Ha); belanja peralatan gula merah (18 pengrajin); penyusunan Perda tentang perizinan pengelolaan wallet; inokulasi Gaharu pola kemitraan (500 pohon); Patroli pengamanan hutan dan illegal logging bekerjasama dengan instansi terkait; pengadaan papan informasi pencegahan kebakaran hutan, lahan dan kebun serta illegal logging (5 buah); pembinaan POKWASMAS pada Pengendalian, Penanggulangan, Pengamanan Hutan dan Lahan; pembuatan papan peringatan pengamatan Hutan dan Lahan; belanja bahan/bibit tanaman kehutanan/rimba dan tanaman unggul lokal (endemik); pembuatan bibit Karet unggul siap salur melalui stump (44.000 batang) dan melalui okulasi (118.800 batang); pemeliharaan naungan permanen, perawatan sparepart mesin pompa/pipa, perbaikan peralatan pada laboratorium kultur jaringan; pembelian lahan/tanah untuk jalan masuk persemaian di taniran; pengadaan bak perkecambahan; pembuatan sumur bor, naungan permanen, rak penyimpan peralatan persemaian, menara air dan instalasi pipanisasi; pemeliharaan kantor dan pagar UPT. Perbenihan dan Pembibitan; reboisasi hutan (122,90 Ha); pemeliharaan Tahun I Tanaman HL (67,50 Ha); pemeliharaan Tahun I Tanaman HP (35,30 Ha); pemeliharaan Tahun II Tanaman HL (26,55 Ha); pemeliharaan Tahun II Tanaman HP (16,66 Ha); rehabilitasi lahan Pemeliharaan tahun II tanaman HR (24,75Ha); pengadaan alat pengolah Kayu Manis (1 Unit); dan pembuatan Peta untuk Potensi HHBK dan Potensi Wisata Alam. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. SKPD pelaksana Dinas Pertambangan dan Energi : pemetaan areal pasca tambang dan reklamasi bekas tambang; perencanaan dan pemetaan wilayah pertambangan; pembangunan sistem informasi geologi dan sumber daya mineral; peningkatan mutu sarana prasarana pengelolaan pertambangan; pemantauan dan verifikasi data hasil pertambangan mineral dan batubara; peningkatan distribusi penyediaan air bersih; koordinasi pengembangan ketenagalistrikan; penyediaan listrik gratis untuk tempat ibadah; penyediaan instalasi biogas untuk rumah tangga; dan pengawasan K3 lingkungan dan pendistribusian minyak dan gas.



5. Urusan Pariwisata. SKPD pelaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata baik di dalam dan di luar negeri; dan peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. 6. Urusan Industri. SKPD pelaksana Dinas Perindagkop, UKM : pelatihan pembuatan mesin pengupas tempurung kelapa (40 peserta); pelatihan pembuatan mesin pengupas sabut kelapa (40 peserta); sosialisasi 5K (80 peserta); kegiatan magang IKM (6 peserta); pelatihan limbah kayu (80 peserta); pelatihan kerajinan bambu (80 peserta); pelatihan kerajinan anyaman enceng gondok (40 peserta); pelatihan grafir (80 peserta); pelatihan gugus kendali mutu (40 peserta); pelatihan sablon (80 orang); pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, yakni : pameran HUT Dekranas, Karnival Adhikarya Nusantara 2015 dan peningkatan wawasan pengurus dan IKM kerajinan; pembinaan kemampuan teknologi industri diantaranya: pelatihan pembuatan sasirangan (40 peserta), kue kering (40 peserta), manisan buah (40 peserta), saos tomat dan cabe (80 peserta), sosialisasi sertifikasi halal (80 peserta); Hibah peralatan pembuatan kumpang parang kepada pengrajin Pemuda Membangun (8 orang anggota) serta bahan rumah jemur bata kepada kelompok pengrajin Desa Bakarung dan Desa Amawang Kiri Muka (30 orang anggota); dan pembuatan prototype mesin pencacah guna mendukung sasaran pembuatan alat pengolahan hasil agroindustri. 7. Urusan Perdagangan. SKPD pelaksana Dinas Perindagkop dan UKM : pengawasan barang beredar, ukur ulang, tera ulang, penyebaran brosur perlindungan konsumen dan pengadaan tanah kemetrologian; pembangunan pasar kue subuh Desa Ulin dan pembuatan paving dan kanofi Pasar Angkinang; pembangunan Pasar Ulin Kec.Simpur, rehab Pasar Batang Kulur Kec. Sungai Raya, dan rehab bak ikan Pasar Kandangan; dan bantuan hibah perlengkapan warung (42 paket), dan Kantor Pengelola Pasar : fasilitasi Pasar Ramadhan Kandangan (100 stand); pembangunan mushalla Pasar Nagara dan pemasangan paving blok yang terletak di depan ruko Pasar Nagara; dan penertiban parkir di depan pertokoan Los Batu Kandangan. 8. Urusan Transmigrasi. SKPD pelaksana Dinas Sosial Nakertrans Kab. HSS, melalui Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Khususnya Sub Seksi Peningkatan Kualitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang lebih khusus dikarenakan Kab. HSS tidak menjadi lokasi transmigrasi, sub bidang ini sendiri pada tahun ini tetap lebih menekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada pada urusan Ketenagakerjaan. (c) Ke-26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan tersebut menggunakan alokasi anggaran belanja operasi sebesar Rp. 964.814.462.004,- dan terealisasi Rp. 837.544.698.660,(86,81%), sementara itu alokasi belanja modal adalah Rp. 432.159.034.683,- dengan realisasi Rp. 394.616.680.788,- (91,31%). C. Tugas Pembantuan Pada Tahun 2015, Pemkab. Hulu Sungai Selatan melaksanakan Tugas Pembantuan dari 6 (enam) Kementerian dan Pemerintah Prov.Kalsel dengan 7 (tujuh) SKPD pelaksana, dengan rincian sebagai berikut : 1. Dinas Kesehatan, Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan : Program Bina Upaya Kesehatan Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan terealisasi Rp.20.322.928.575,dari pagu anggaran Rp.23.299.956.000,- atau mencapai 87,22% realisasi keuangan dan 80,24% realisasi fisik; Program Bina Gizi dan KIA Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan terealisasi Rp.3.057.122.000,- dari pagu anggaran Rp.3.199.063.000,- atau mencapai 95,56% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik; dan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Penyehatan Lingkungan terealisasi Rp.250.432.100,- dari pagu anggaran Rp.277.255.000,- atau mencapai 90,33% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik. 2. Dinas Sosial Nakertrans, Tugas Pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Binapentasker dengan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan anggaran yang disediakan Rp.1.011.304.000,- dan terealisasi Rp.992.865.200,- atau mencapai 98,18 % realisasi keuangan dan 100%realisasi fisik. 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui kegiatan pengembangan



4.

5.

6.

7.

sistem adm. kependudukan terpadu, terealisasi Rp.585.926.800,- dari anggaran Rp.1.065.455.000,- atau mencapai 54,99 %. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat (Bidang Kehutanan) : Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (5 Unit) di Desa Hamak Timur, Halunuk, Tumingki, Lumpangi, Ulang dengan pagu sebesar Rp.287.600.000,- terealisasi Rp.287.457.500,- (99,95%); Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota Tahun Pertama (P1) seluas 8 Ha, di Kel. Kandangan Utara Kec. Kandangan dengan pagu Rp.56.186.000,- terealisasi Rp.56.173.500,- atau mencapai 99,98%; Pembuatan Tanaman (P0) pada KPHL HSS (300 Ha) dengan pagu Rp.2.644.835.000,- terealisasi Rp.2.644.835.000,- atau mencapai 100%; Pemeliharaan Tahun ke 2 (P2) KPHL Model HSS (650 Ha) dengan pagu Rp.619.040.000,- terealisasi Rp.619.040.000,- atau mencapai 100%; Bantuan Pembelian Ternak dan Bibit (1 Unit) sebesar Rp.50.000.000,- untuk 5 Ha; dan Pembuatan Bibit Persemaian Tanaman di Desa Taniran Kubah dengan jenis bibit: mahoni, trembesi, tanjung, gaharu, rambutan, sungkai (200.000 bibit), Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi (Satuan Kerja Dinas Perkebunan Prov. Kalsel Bid. Pertanian-Perkebunan) : Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri Hilir, Pemasaran hasil Pertanian, Pengembangan Bokar Bersih Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi Ditjen P2HP dengan pagu Rp.300.000.000,- terealisasi Rp.299.880.000,atau mencapai 100% untuk 1 paket (6 RPBSK), yaitu di RPBSK Durian Rabung I Jambu Padang, Bukuanin III, Mandala, Hamak Timur III, dan Ambutun; Peremajaan Tanaman Karet Ditjen Perkebunan dengan pagu awal Rp.35.000.000,- terealisasi Rp.23.385.000,atau mencapai 66,81%. Pengawalan dilakukan terhadap kegiatan Peremajaan Karet (100 Ha); dan Peremajaan Tanaman Kakao Ditjen Perkebunan dengan pagu untuk pengawalan Rp.33.900.000,- Pengawalan dilakukan terhadap kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao (100 Ha), terealisasi Rp.33.740.000,- atau mencapai 99,53%, dengan kegiatan berupa bantuan bibit Kakao 1000 btg/Ha, bantuan pupuk NPK 75 kg/Ha dan Pestisida 1 liter/Ha, Tugas Pembantuan dari APBD Prov. Kalsel Bidang Pertanian (Dinas Perkebunan) : Peningkatan Produktivitas Karet seluas 75 Ha (APBD I) di Desa Lumpangi, Desa Mawangi dan Desa Hamak Timur, masing-masing mendapat bantuan berupa Herbisida 125 liter dan pupuk NPK 7.500 kg; dan Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit seluas 25 Ha (APBD I) di Desa Ambutun yang mendapatkan bantuan berupa Herbisida 125 liter dan pupuk NPK sebanyak 18.750kg. Dinas Perikanan dan Peternakan, Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan : Kegiatan Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan, terealisasi Rp.62.465.000,- dari pagu anggaran Rp.64.570.000,- atau mencapai 96,7% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik; Kegiatan Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, terealisasi Rp.514.582.000,- dari pagu anggaran Rp.579.044.000,atau mencapai 88,9% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik; dan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya, terealisasi Rp.84.137800,- dari pagu anggaran Rp.107.140.000,- atau mencapai 78,5% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tugas Pembantuan dari Kementerian Pariwisata dengan pagu anggaran Rp.1.500.000.000,- dan terealisasi Rp.1.451.208.400,-. Hasil kegiatan terbangunnya Panggung Terbuka, ruang ganti/toilet dan pemasangan Lampu Taman Destinasi Wisata Air Panas Tanuhi Kec. Loksado dan terbangunnya Dermaga Bambu Rafting dan Fasilitas pendukungnya di Niih (tempat parkir, toilet dan taman). BLUD RSU Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan, Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan dengan pagu anggaran Rp.14.106.000.000,00 dan terealisasi Rp.11.569.472.000,00 atau 82,02 % realisasi keuangan dan 100% secara fisik.

D. Tugas Umum Pemerintahan Berkaitan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan, telah dilakukan serangkaian kegiatan : kerjasama daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, penanggulangan bencana daerah dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesemuanya itu dilakukan dalam kerangka upaya pelayanan kepada masyarakat, peningkatan SDM, menjaga harmonisasi dan



stabilitas daerah yang mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. E. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kab. HSS 1. Secara absolut total PDRB atas dasar harga berlaku Kab. HSS tahun 2014 adalah sebesar 4.381.292,97 (juta rupiah), meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya 2013 yaitu sebesar 3.804.866,35 (juta rupiah). Total PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014 adalah sebesar 3.527.691,2 (juta rupiah), lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 3.334.229,2 (juta rupiah). Berdasarkan PDRB tersebut dapat dilihat prosentase pertumbuhan ekonomi Kab. HSS, dimana pada tahun 2014 tumbuh positif sebesar 5,80 persen. Salah satu penyebab percepatan ini adalah diakibatkan karena meningkatnya produksi dan eksploirtasi batubara di kategori lapangan usaha pertambangan serta membaiknya pertumbuhan di kategori pertanian tanaman pangan (peningkatan produksi padi) yang menjadi sumber pertumbuhan selama ini. 2. Angka Indeks Pembangunan Manusia Kab. HSS tahun 2014 berada pada peringkat 8 seKalsel, sama dengan tahun 2013, namun secara angka pada Tahun 2014 mencapai 65,25 mengalami kenaikan sekitar 0,66 poin dari tahun 2013 yang mencapai 64,59 (masuk dalam kategori sedang) dan masih berada di bawah IPM Kalsel dengan angka 67,63, atau terdapat selisih sekitar 2,38 poin, Peningkatan angka IPM masih kecil yang tidak terlepas dari perubahan perhitungan IPM dengan metodologi baru. Hal ini tidak terjadi hanya pada Kab. HSS tetapi juga pada seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel. Secara umum angka IPM Kab. HSS masih berada di bawah angka IPM Prov. Kalsel. F. Perkembangan Kemajuan 2 (dua) Tahun Kepemimpinan SEHATI (Tahun 2015) dalam Rangkaian RPJMD Kab. HSS Tahun 2014-2018 Tabel 1 Pencapaian Indikator Sasaran Tahun Ke – 2 RPJMD Kab. HSS Tahun 2014-2018 Target 2015 No

1.

2.

3

4

5

6

7

Sasaran

Sasaran Indikator

Berkembangnya peran Meningkatnya kontriusaha mikro, kecil dan busi sektor perdagangmenengah an terhadap PDRB Meningkatnya fasilitas Meningkatnya pemeberas untuk orang miskin nuhan kebutuhan pang(raskin) an masyarakat miskin Meningkatnya fasilitasi Suasana kondusif sumber daya tenaga kepen- kehidupan beragama didikan di Kementerian Agama dan Pemda Meningkatnya jangkauan a. Jembatan dalam dan kualitas infrastruktur kondisi baik perhubungan b. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Meningkatnya jangkauan b. Angka Partisipasi dan kualitas pendidikan Sekolah (APS) SMA/SMK a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs MA c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)SD/MI Meningkatnya jangkauan Jmlah kunjungan dan dan kualitas pelayanan layanan pasien di PKM kesehatan Meningkatnya kemandirian Tingkat partisipasi dan partisipasi masyarakat masyarakat dalam dalam pembangunan membangun desa

Capaian Tahun II per Nov 2015 8,88 (67,78)

Target 5 Tahunan

Capaian Keterangan s.d Per Tahun Tahun 2018 56,632 Masih jauh dari target 89,56 tercapai / pertahankan

Satuan

Kondisi Awal

%

12

13,100

%

25

40

89,56 (223,9)

100

%

100

100

100 (100)

100

100

tercapai/pert ahankan

%

99

99,28

99,49 (100,21)

100

99,49

tercapai/ pertahankan

%

60

61

62,5

97,93

%

47

59,63

61,21 (100,34) 54,02 (90,59)

79.2

68,20

tercapai/ pertahankan masih jauh dari target

%

79

83,96

86,48 (103)

91.2

94,82

Tercapai / pertahankan

%

98

98,75

100

96,05

%

100

100

96,05 (97,26) 100 (100)

100

100

masih jauh dari target tercapai/ pertahankan

%

50

58

60 (103,44)

70

85,71

Target 2015


Target 5 Tahun 15,680



8

9 10 11 12 13

14

15 16 17 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 28

Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundangundangan berlaku Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya ketersediaan bibit bagi petani Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian Meningkatnya pembinaan untuk 5000pengusaha kecil produktif Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman Meningkatnya pendapatan perkapita Meningkatnya produksi hasil pertanian Menurunnya persentase kemiskinan Terciptanya peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata Terlindunginya sumber daya hayati dan SDA yang terkelola dengan sangat memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan dan kearifan lokal Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan Tersedianya bus untuk pelajar dan guru Tersedianya dana jaminan bagi lansia, anak yatim/ piatu & penyandang cacat Tersedianya fasilitas penerangan/listrik tempat peribadatan Tersedianya fasilitas sosial untuk alim ulama/tokoh agama/tokoh adat. Tersedianya Kartu Hulu Sungai Selatan sehat

Tersedianya sarjana pendamping desa sejahtera Terwujudnya fasilitas teknologi dan informasi, serta penguasaan Iptek yang ramah lingkungan.

Menurunnya angka kriminalitas

kasus

282

262

395 (145,22)

232

170,26

masih jauh dari target

Ketersedian pangan utama Nilai tukar petani

%

308

309,82

312,82

99,09

%

100

100,49

100,56

99,21

Pencari kerja yang ditempatkan Nilai tukar petani

%

32

35,92

41,61

121,37

%

100

100,49

100,56

99,21

Pembinaan UMKM

unit

310 (100,05) 9,7 (99,28) 33,84 (94,20) 99,77 (99,28) 43.096 (100)

45.096

92,75

tercapai/ pertahankan Mendekati dari target masih jauh dari target Mendekati dari target Tercapai/ pertahankan

Terciptanya rumah yang layak huni dan terjangkau PDRB per kapita (harga konstan) Produktivitas padi per hektar Tingkat kemiskinan

40.096

43.096

%

84

90,57

85,83 (94,76)

100

35.49


Ribuan rupiah ton/ hektar %

5.301

6.141

6.856

229,21

5

5.705

7.205

62,53

7

5,490

4,5

130,44

Kontribusi PAD terhadap APBD

%

7

6,9

15.715 (255,90) 4.506 (78,98) 5,87 (106,92) 7,65 (110,86)

6,9

110,86

Tercapai/ pertahankan masih jauh dari target masih jauh dari target tercapai/ pertahankan

Laju pertumbuhan ekonomi

%

6

6,18

5,80 (93,85)

6,6

87,87

Masih jauh dari target

12.446,51 (100,28)

11,231

112,02


Menurunnya jumlah kerusakan kawasan hutan

hektar

13,661 12.410,83

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

%

49

55,44

63,64 (114,79)

64,98

97,93


Peningkatan kualitas belajar mengajar berupa bis sekolah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Unit

0

2

0(0)

4

25


Orang

1,536

2.424

4.380 (180,69)

2,424

180,69


Tempat ibadah yang menggunakan listrik

%

96

97

98,1(101, 13)

100

96


Pemuka/tokoh agama yang mendapatkan jaminan sosial Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin/kartu HSS sehat Ketersedian sarjana pendamping desa Jaringan komunikasi publik

Orang

100

100

150 (150)

100

100


%

100

100

100 (100)

100

100


%

0

50

100(200)

100

33.78

%

0

50

66,67 (133,34)

100

66,67

tercapai/ pertahankan tercapai/ pertahankan



29

30

31

32

33 34

35

36

Terwujudnya Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen

Terwujudnya kehidupan yang kondusif bagi umat beragama Terwujudnya Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota kuliner Terwujudnya Kota Kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olahraga

Terwujudnya pelayanan publik yang prima Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani. Trwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa. Terwujudnya perbaikan tunjangan aparatur pemerintahan

a. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB untuk RTH private (2,593 Ha) b. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB untuk RTH Publik (5,815 Ha) Suasana kondusif kehidupan beragama

%

5

8

8,56 (107)

11

0


%

25

27

27,26 (100,96)

30

90,86


%

100

100

100 (100)

100

100


Kegiata n

0

30

26 (86,66)

30

86,66

Masih jauh dari target

Jumlah kelompok seni

Buah

58

62

67 (108,06)

70

95,71


Jumlah Gedung Olah Raga Indeks Kepuasan Masyarakat Opini audit BPK

Buah

1

2

2 (100)

1

100

%

75

78

81

98,19

0

0

0

79,54 (101,97) 1 (100)

1

100

tercapai/ pertahankan Tercapai / pertahankan tercapai/ pertahankan

Suasana kondusif kehidupan beragama

%

100

100

100 (100)

100

100


ada/ tidak ada

0

0

ada

0

0

Tercapai/ pertahankan

Kota kuliner

Peningkatan kesejahteraan aparatur

G. Prestasi Daerah a. Tingkat Provinsi : PenghargaanTingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diperoleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik melalui jajaran pemerintah, stakeholder terkait dan mitra binaan berjumlah 65 buah. b. Tingkat Nasional : Penghargaan dari Kementerian Perhubungan berupa Plakat Wahana Tata Nugraha; Penghargaan Bidang Perhubungan sebagai Juara Umum Tk. Nasional Indonesian Road Safety Award (IRSA); penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Adipura Terminal Kota Terbaik Tahun 2015; penghargaan sebagai Juara III Lomba Stand Pameran dan Talkshow Pemberdayaan Masyarakat Tk. Nasional; penghargaan dari Kementerian PAN dan RB atas penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemkab. HSS dengan kategori CC; penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pemenang Lomba Penanaman Pohon Tahun 2014 Tk. Nasional; dan Juara Harapan II Lomba Bercerita Siswa SD/MI Tk. Nasional a.n. Muhammad Mujahid Abdillah Al - Amin Siswa MIN Muara Banta Kecamatan Kandangan. Yang lebih membanggakan tentu saja adalah keberhasilan kita dalam meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama dua tahun berturut-turut, yakni pada Tahun 2013 yang diterima oleh Bupati HSS pada tanggal 26 Mei 2014 dan Tahun 2014 yang diterima Bupati HSS pada tanggal 30 Maret 2015 dari BPK-RI Prov. Kalsel. Hal ini memberi arti bahwa laporan keuangan yang disampaikan Pemkab. HSS sesuai Standar Akuntansi Keuangan Negara, walaupun bukan satu-satunya daerah yang menyandang predikat WTP, tapi Pemkab. HSS adalah Kabupaten yang pertama sekali di Kalimantan Selatan menerima opini WTP dari BPK RI. Ke depan hal ini akan terus kita pertahankan dan ditingkatkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kab. HSS yang diraih selama ini serta terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik, aman dan lancar, kesemuanya itu tidak terlepas dari peran serta semua stakeholder yang ada, serta dukungan yang penuh dari pihak legislatif, dalam mem back up semua kebijakan



yang diambil oleh pemerintah daerah, selain itu kerjasama yang baik dari semua instansi vertikal yang ada di kabupaten, maka untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada semua pihak atas dukungan, kerjasama dan kerja kerasnya dalam membangun Hulu Sungai Selatan. Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2015 kami sampaikan. Semoga dimasa yang akan datang penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkat kualitasnya, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan bagi kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara serta daerah yang kita cintai ini, Kab. Hulu Sungai Selatan, demi mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang SEHTI (sejahtera, agamis dan produktif), amin. Sekian dan terima kasih. Wasalamu’alaikum Wr. Wb. Kandangan,

Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN Ttd Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP

Dari kiri berturut-turut : Penyerahan penghargaan WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. HSS TA. 2014; Pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kab. HSS; Peninjauan pembangunan Rumah Sakit Pratama; Penyerahan Bantuan Peralatan Pertanian kepada kelompok tani; background : pelaksanaan panen raya di Desa Malilingin Kec. Padang Batung.


INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2015

Recommend Documents