Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 1
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARASI DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN IMPLEMENTATION OF THE LAW ON PUBLIC INFORMATION (LPI) IN CREATING TRANSPARENCY IN SLEMAN DISTRICT GOVERNMENT Oleh : Dion Andy Muhammad, FIS UNY,
[email protected]
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan transparansi di Pemerintah Kabupaten Sleman. Peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sleman, staff Komisi Informasi Provinsi DIY, dan masyarakat pengguna informasi di Kabupaten Sleman. Instrumen penelitian adalah peneliti dengan alat bantu pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data. Analisis data dengan reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan transparansi di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah cukup optimal dan sudah membentuk PPID Sleman. Hambatan implementasi UU KIP di Pemkab Sleman adalah masih kurangnya pengetahuan pejabat di tiap SKPD dan masyarakat tentang UU KIP. Maka dari itu upaya Pemkab Sleman untuk mengatasinya adalah dengan mensosialisasikan UU KIP ke pejabat Pemkab dan masyarakat Sleman. Kata kunci : UU KIP, PPID, informasi publik, transparansi Abstract This research aims to analyse the implementation of the Law on Public Information in creating transparency in Sleman District Government. Researcher used descriptive qualitative method. The research informants were Information Management and Documentation Officer (IMDO) Sleman, The Commission of DIY Provincial Information staff, and the society of users of information in Sleman. The research instrument was the researcher with the tools of interview guidelines. The techniques of data collection were interview, observation, and documentation. The triangulation source technique was used to check the validity of the data. The data analyses were the reduction data, the display of data, and the retraction of the conclusions. The results of the research show that the implementation of the Law on Public Information in creating transparency in Sleman District Government is quite optimal, and has formed IMDO Sleman. The barrier of the Law on Public Information implementation in Sleman Regency is still a lack of knowledge in each public official and the public about the Law on Public Information. Therefore the solution of Sleman Regency is to socialize the LPI to local government officials and Sleman society. Keywords: LPI, IMDO, public information, transparency
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 2
pemerintahan demokratis dengan rezim otoriter.
PENDAHULUAN Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap
orang,
mengembangkan
baik
dalam
rangka
kualitas
pribadi
maupun
dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya.
Pertanggungjawaban adalah dasar demokrasi, dan
membutuhkan
mendapat
informasi
tersebut. Di Indonesia, para birokat dan pejabat
sesuai
masih terbiasa merahasiakan informasi yang
tradisional
mereka miliki, terkecuali dokumen terbatas
sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada
yang ditujukan untuk konsumsi publik. Dengan
dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh
adanya hak untuk mendapat informasi, seluruh
lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga
informasi yang dimiliki oleh pejabat publik kini
melalui berbagai macam sarana yang tersedia.
menjadi subyek utama untuk pengungkapan,
kadarnya.
Hak
Pada
informasi
untuk
menyediakan mekanisme pertanggungjawaban
Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun
hak
masyarakat
informasi
kecuali kerahasiaan bisa dijustifikasi dengan
sebenarmya sudah diatur dalam peraturan
alasan pemberian informasi dapat merugikan
perundang-undangan
Pada
kepentingan yang dilindungi secara hukum, dan
perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28 F tentang
resiko ini melebihi kepentingan publik untuk
Hak
mendapatkan transparansi.
Atas
untuk
mendapatkan
di
Informasi
Indonesai.
menyatakan
bahwa:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
Berlandaskan
semangat
untuk
memperoleh informasi untuk mengembangkan
mengoreksi praktik penyelenggaraan negara di
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
masa lalu yang buruk itulah, diterbitkan
untuk
Undang-Undang
mencari,
mengolah,
dan
memiliki, menyampaikan
menyimpan,
No.
14/2008
tentang
informasi
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
dengan menggunakan segala jenis saluran
Harapan ini tidak berlebihan mengingat UU
yang tersedia”.
KIP
Secara konsep, hak untuk mendapat informasi dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban penuh negara terhadap
merupakan
mewajibkan
perangkat
badan-badan
legal publik
yang untuk
melayani informasi kepada masyarakat. Untuk
memastikan
masyarakat
rakyat. Organisasi publik, yang dibiayai oleh
memperoleh hak-haknya mendapat informasi,
rakyat dan diawasi oleh pejabat publik terpilih,
UU KIP mangamanatkan untuk membentuk
memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan
Komisi
kewajiban mereka secara terbuka. Keterbukaan
antaranya membuat perencanaan peraturan,
merupakan salah satu perbedaan sentral antara
memberlakukan
Informasi
dengan
panduan
tugas-tugas
teknis
di
mengenai
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 3
standar
pelayanan
penyelesaian
informasi
sengketa
publik
informasi
dan
melalui
Informasi Publik melalui SK Bupati tahun 2013.
mediasi atau ajudikasi. Berdasarkan Pasal 7 UU
Berbagai informasi terkait pemerintahan
KIP, dan pasal 4 Peraturan Komisi Informasi
di Kabupaten Sleman dapat diakses dengan
No. 1/2010, setiap pejabat pemerintah minimun
relatif mudah di website Pemkab Sleman
memiliki kewajiban untuk membuat peraturan
www.slemankab.go.id . Website tersebut dapat
mengenai standar prosedur operasional dalam
memberikan gambaran tentang Sleman melalui
menjalankan kewajiban memberikan informasi
berbagai informasi yang disajikan dengan
publik, menunjuk dan mengangkat Pejabat
interaktif.
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
pembangunan
dan secara berkala membuat daftar informasi
tersebut.
publik yang dikelola oleh badan publik tersebut.
Selain juga
itu dapat
berbagai
aspek
diakses
disitus
Dapat dikatakan bahwa Pemkab Sleman telah membuka akses untuk informasi publik
Dari Laporan Peringkatan Keterbukaan
yang artinya ini adalah sebuah niatan baik dari
Informasi Badan Publik yang dilakukan Komisi
penyelenggara pemerintahan untuk layanan
Informasi Pusat dalam kategori Badan Publik
informasi. Sangat penting untuk meningkatkan
Provinsi pada tahun 2013 DI Yogyakarta
kesadaran para staf lembaga publik dan
menempati peringkat 4, namun pada laporan
masyarakat akan pentingnya informasi dan
tahun 2014 DI Yogyakarta turun ke peringkat
pemanfaatan informasi. Pemkab Sleman selalu
12. Ini menunjukkan implementasi UU KIP di
berusaha menyediakan informasi publik yang
DI Yogyakarta mengalami kemunduran atau
memadai, namun kegiatan ini akan sulit
tidak dikembangkan.
berjalan efektif jika masyarakat tidak didorong
Di Kabupaten Sleman, implementasi UU
dan dilibatkan dalam pemanfaatan informasi
Keterbukaan Informasi Publik ini dikelola
publik yang ada. Maka dari itu, dalam
langsung oleh Bagian Humas Setda Sleman
melaksanakan UU KIP ini Pemkab Sleman juga
yang bertugas merumuskan kebijakan dalam
sudah memiliki Perda sebagai turunan dari UU
mewujudkan jalinan komunikasi antara Pemkab
Nomor 14 Tahun 2008 dan PP Nomor 61
Sleman dengan masyarakat serta menjadi pintu
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
informasi kebijakan publik kepada masyarakat.
Tahun 2008 yaitu Peraturan Bupati No. 29
Saat ini, Bagian Humas juga melaksanakan
Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
tugas sebagai PPID Sleman setelah ditujuk
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
sesuai
Pemerintah Kabupaten Sleman. Perbup ini
dengan
amanah
UU
Keterbukaan
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 4
dibuat sebagai dasar memberikan layanan
Sleman dan Kantor Komisi Informasi Provinsi
informasi kepada masyarakat.
DI Yogyakarta di Plaza Informasi.
Dalam mengimplementasikan UU KIP ini
Kabupaten
Sleman
ditemukan
Subjek penelitian merupakan orang-
informasi publik yang belum dipublikasikan.
orang yang dianggap mampu memberikan
Masyarakat
dalam
informasi mengenai latar belakang dan keadaan
memperoleh informasi dengan alasan informasi
sebenarnya dari obyek yang diteliti sehingga
publik yang diminta bukan merupakan domain
data yang dihasilkan dapat akurat. Informan
atau informasi yang diminta termasuk informasi
dalam penelitian ini adalah Bapak Helmi
publik. PPID pembantu yang ada di unit kerja
Arifianto, S.IP, M.Si. , Kepala Subbagian
Pemkab Sleman masih belum proaktif untuk
Dokumentasi dan Informasi Bagian Hubungan
menyediakan
Masyarakat selaku Pejabat Pengelola Informasi
masih
ada
masih
Subjek Penelitian
kesulitan
informasi
publik
karena
pemahaman dan kemampuan aparat tentang UU
dan
KIP
Kabupaten Sleman,
masih
kurang.
Masih
sedikit
juga
Dokumentasi
(PPID) Ibu
Pemerintah
Siti
Roswati
masyarakat yang mengetahui keberadaan UU
Handayani, SH, MPA , komisioner Bidang
KIP sehingga saat masyarakat membutuhkan
Penyelesaian
informasi,
Informasi Provinsi DI Yogyakarta, Bapak Drs
mereka
masih
belum
tahu
mekanisme permohonan informasi.
Sengketa
Informasi
Komisi
Sarworo Soeprapto, M.Si. , komisioner Bidang
Berdasarkan latar belakang di atas maka
Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi (KIP)
peneliti tertarik melakukan penelitian dengan
DI
judul
Undang-Undang
Executive
Publik
Dalam
pengguna informasi publik Kabupaten Sleman,
Pemerintah
Saudara Dyara dan IW, masyarakat pengguna
“Implementasi
Keterbukaan
Informasi
Mewujudkan
Transparansi
Di
Yogyakarta,
Ibu
Director
Wasingatu Perkumpulan
Kabupaten Sleman”.
informasi publik Kabupaten Sleman.
METODE PENELITIAN
Instrument Penelitian
Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan
IDEA
Dalam penelitian ini, instrumen atau alat pengumpulan
data
utama
diskriptif kualitatif.
sendiri.
Waktu dan Tempat Penelitian
Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini telah dilakukan pada
Zakiyah,
adalah
peneliti
1. Data Primer
tanggal 20 Februari 2015 sampai 25 April 2015.
Data primer adalah data yang diperoleh
Lokasi penelitian berada di Kantor Bupati
langsung dari lapangan atau tempat
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 5
penelitian
melalui
wawancara
dan
observasi terhadap informan penelitian.
terjadi
wawancara
interaktif
antara
dilakukan
dalam
peneliti dan informan
Peneliti menggunakan data primer untuk
2. Observasi
mendapatkan informasi langsung tentang
Observasi
implementasi
Undang-Undang
penelitian ini dengan cara melakukan
Keterbukaan Informasi Publik dalam
pengamatan secara langsung di lapangan
mewujudkan transparansi di Pemerintah
mengenai implementasi UU KIP terkait
Kabupaten Sleman.
kegiatan
2. Data Sekunder
yang
sosialisasi
UU
KIP,
penyelesaian sengketa informasi, sarana
Data sekunder dalam penelitian ini adalah
dan prasarana layanan informasi publik di
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Pemerintah Kabupaten Sleman.
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Laporan
Layanan
Informasi
3. Dokumentasi
Komisi
Dalam penelitian ini, dokumen yang
Informasi Provinsi DI Yogyakarta Tahun
digunakan sebagai bahan referensi yaitu
2013, Laporan penyelesaian sengketa
Laporan
informasi tahun 2012 - 2013 – 2014,
Informasi Provinsi DI Yogyakarta Tahun
Buku “Keterbukaan Informasi Publik:
2013, Laporan Penyelesaian Sengketa
Regulasi Dan Tanya Jawab” KIP DIY
Informasi Pemkab Sleman Tahun 2012 -
2015, Buletin KIP DIY Tinar Buka edisi
2013
#7 – 2015, Profil KIP DIY, Profil Humas
Informasi Publik: Regulasi Dan Tanya
Pemkab Sleman, Peraturan Bupati Nomor
Jawab” KIP DIY 2015, Buletin KIP DIY
39 Tahun 2013, Surat Keputusan Bupati
Tinar Buka edisi #7 – 2015, Profil KIP
Sleman Nomor 235 /Kep.KDH/A/2013.
DIY, Profil Humas Pemkab Sleman,
2014,
Informasi
Buku
Komisi
“Keterbukaan
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013,
Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara
Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan
–
Layanan
adalah
wawancara
semi
terstruktur engan menggunakan pedoman wawancara
dan
235 /Kep.KDH/A/2013. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam
penelitian
ini,
peneliti
pertanyaannya
menggunakan teknik keabsahan data dengan
berkembang sesuai dengan situasi dan
triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah
informasi yang
membandingkan
dibutuhkan sehingga
dan
mengecek
derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 6
dengan beberapa sumber yang lain (Moleong,
mencakup pula organisasi non-pemerintah.
2012:330).
Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip
Teknik Analisis Data
keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan
Penelitian
teknik
yang baik dan peran serta masyarakat yang
analisis data interaktif menurut Miles dan
transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai
Hubberman (2009). Teknik analisis yang
salah
digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi
demokrasi yang hakiki.
data, dan penarikan kesimpulan.
Diskripsi Umum Bagian Humas Sekretariat
HASIL
ini
menggunakan
PENELITIAN
DAN
satu
prasyarat
untuk
mewujudkan
Kabupaten Sleman Keberadaan humas Pemerintah dalam
PEMBAHASAN Diskripsi Umum Undang-Undang Nomor 14
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
baik, tidak hanya membangun citra dan reputasi
Publik
positif, membentuk opini publik tetapi juga Keberadaan Undang-Undang tentang
mengelola informasi publik, mengelola aspirasi
Keterbukaan Informasi Publik sangat penting
publik dan membangun kepercayaan publik.
sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan
Tuntutan peran humas didalam memberikan
(1) hak setiap orang untuk memperoleh
pelayanan
informasi;
publik
seiring dengan diterbitkan Undang-undang No.
permintaan
14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
informasi secara cepat, tepat waktu, biaya
Publik, yang mengamanatkan bahwa setiap
ringan / proporsional, dan cara sederhana; (3)
badan
pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4)
informasi publik dan akses terhadap informasi
kewajiban badan publik untuk membenahi
publik
sistem dokumen dan pelayanan informasi.
transparansi didalam penyelenggaraan kelola
(2)
menyediakan
Setiap
kewajiban dan
badan
melayani
badan
publik
mempunyai
informasi
publik
diwajibkan
diperlukan
menyediakan
untuk mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang baik.
kewajiban untuk membuka akses atas informasi
Deskripsi
Umum
publik yang berkaitan dengan badan publik
Informasi
dan
tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan
Kabupaten Sleman
publik dalam undang-undang ini meliputi
semakin
Pejabat
Pejabat Dokumentasi
Pengelola
Pengelola (PPID)
Informasi
dan
lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman
penyelenggara
yang
ditetapkan melalui Keputusan Pubati Sleman
mendapatkan dana dari APBN atau APBD dan
No. 235/Kep.KDH/A/2013. Pejabat Pengelola
negara
lainnya
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 7
Informasi dan Dokumentasi Pemkab Sleman
tentunya akan membawa perubahan pada
terdiri dari PPID yang dijabat oleh Kepala
Badan Publik khususnya Pemkab Sleman.
Bagian Humas dan PPID Pembantu dijabat oleh
Undang-Undang KIP menginginkan adanya
pejabat
membidangi
keterbukaan meskipun tetap dimungkinkan
pengelolaan informasi dan dokumentasi di
adanya informasi yang boleh ditutup namun
setiap SKPD, yakni Sekretaris Dinas, Badan,
pengecualian
Kecamatan, Kabag TU Rumah Sakit Daerah,
terbatas. Hal tersebut telah mengubah budaya
dan Kasubag TU kantor. PPID harus memiliki
organisasi di pemerintahan yang selama ini
kompetensi di bidang pengelolaan dokumen,
cenderung tertutup.
pengolahan data, pelayanan informasi, dan
Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun
kehumasan. PPID pembantu terdiri dari pejabat
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
struktural
struktural
yang
yang
membidangi
tersebut
bersifat
ketat
dan
pengelolaan
Pelayanan publik dalam hal layanan
informasi dan dokumentasi pada Unit Kerja
informasi masih sangat banyak permasalahan,
Pemkab Sleman.
salah satunya dalam mengakses informasi
Deskripsi Umum Komisi Informasi Provinsi
publik. Ada beberapa kewajiban yang harus
DI Yogyakarta
dilakukan satuan kerja Pemkab Sleman sebagai
Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun
badan publik pemerintah yang diantaranya
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
adalah:
Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa
informasi
publik;
Yogyakarta adalah lembaga mandiri yang
membuat
standar
berfungsi menjalankan undang-undang KIP dan
Sebenarnya Pemkab Sleman sudah melakukan
peraturan
menetapkan
pelayanan informasi sebelum adanya UU KIP
petunjuk teknis standar layanan informasi
karena di Bagian Humas Pemkab Sleman sudah
publik dan menyelesaikan sengketa informasi
ada Subbagian Informasi dan Dokumentasi
melalui mediasi atau sidang ajudikasi. Untuk
yang
saat ini di D.I. Yogyakarta, Komisi Informasi
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Daerah masih dibentuk hanya pada tingkat
PEMBAHASAN
pelaksanaannya,
provinsi saja.
tupoksinya
dan
menyediakan
membentuk
PPID; dan
pelayanan
oprasional.
sama
dengan
Pejabat
Pelayanan dalam mendapat informasi publik sangat diharapkan oleh masyarakat
Deskripsi Hasil Penelitian Undang-Undang
mengumumkan
KIP
lahir
sebagai
karena masih banyak pelayanan informasi
konsekuensi dari adanya hak masyarakat akan
publik yang belum sesuai harapan. Ada
informasi. Kehadiran Undang-Undang KIP
beberapa kewajiban yang harus dilakukan
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 8
Pemkab
Sleman
sebagai
badan
publik
pemerintah yang diantaranya, mengumumkan dan menyediakan informasi publik, membentuk PPID,
dan
membuat
standar
pelayanan
oprasional.
bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. 2. Karakteristik Kebijakan Dalam UU KIP mengamanatkan semua badan publik untuk menyediakan
Dalam penelitian ini pendekatan yang
akses
informasi
publik
kepada
digunakan untuk menganalisis implementasi
masyarakat. Informasi publik harus
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
diumumkan
di Pemerintah Kabupaten Sleman dengan teori
media elektronik atau non-elektronik
model implementasi kebijakan A. Mazmanian
dan menyediakan informasi berdasarkan
& Paul A. Sabatier (1983). Hasil pengukuran 3
permintaan
kelompok variabel ini dalam implementasi
dikelola oleh PPID. Di Pemkab Sleman
Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang
juga tidak semua unit kerjanya memiliki
Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai
sistem informasi yang memadai karena
berikut:
kondisi di setiap unit kerja yang
1. Karakteristik Masalah
yang
mendapatkan
berupa
informasi
yang
akan
dimiliki unit-unit kerja di Pemkab
hak
untuk
Sleman juga masih belum memadai
masih
sulit
untuk memberikan pelayanan informasi
terpenuhi. Budaya aparat yang masih menutup-nutupi
masyarakat
menggunakan
berbeda-beda. Sarana dan prasana yang
UU KIP dibuat karena hak asasi manusia
dengan
informasi
sehingga
bagi masyarakat. 3. Lingkungan kebijakan
masyarakat tidak tahu apa saja yang
Kondisi masyarakat di Kabupaten
terjadi di pemerintahan. Pemkab Sleman
Sleman dimana tingkat pendidikannya
juga
dalam
sudah cukup baik karena ada beberapa
tentang
Perguruan Tinggi ternama sehingga
apalagi
dapat mendorong pelaksanaan UU KIP
memiliki
mengumumkan kegiatan
masalah informasi
pemerintahan,
informasi tentang laporan keuangan.
dengan
Padahal dalam UU KIP pasal 9 ayat 4
menyediakan informasi publik melalui
disebutkan
permohonan informasi atau sengketa
bahwa
menyebarluaskan
kewajiban
informasi
publik
mendesak
informasi.
Sikap
Pemkab
DPRD
Sleman
terhadap
disampaikan dengan cara yang mudah
implementasi UU KIP di Sleman yang
dijangkau oleh masyarakat dan dalam
sudah positif dengan menyusun dan
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 9
pengeluarkan Peraturan Bupati No 29
berbagai kebijakan publik yang ada di
Tahun
Kabupaten
2013
tentang
Pedoman
Sleman.
Baik
layanan
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
informasi publik melalui pengumuman
dimana tujuannya untuk menyamakan
maupun
pandangan aparat PPID dan PPID
melalui permohonan, semua dilakukan
Pembantu tentang layanan informasi
sesuai
sehingga berjalan dengan semestinya.
informasi yang sudah ditetapkan.
Di dalam keterbukaan informasi terdapat prinsip
transparansi
masyarakat melacak
dapat
yang
diharapkan
menggunakannya
penyalahgunaan
wewenang
untuk dan
layanan
dengan
informasi
pedoman
publik
layanan
2. Prosedur pelayanan Dalam
melayani
informasi
publik
masyarakat,
permohonan
yang
Pemkab
Sleman
memperjuangkan kepentingan mereka. UU KIP
melakukannya
mengacu pada konsep transparansi pelayanan
standar layanan informasi publik yang
publik dimana badan publik wajib menyediakan
diatur oleh Perbup No. 29 Tahun 2013.
layanan informasi untuk seluruh masyarakat.
Bagan
Dalam transparansi pelayanan publik
alur
mudah
masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang
dilaksanakan.
Informasi Publik di Pemkab Sleman. Penjelasan implementasi Informasi
Undang-Undang Publik
dalam
Keterbukaan mewujudkan
dengan
permohonan
alur
informasi
cukup sederhana, tidak berbelit-belit,
khususnya layanan informasi untuk semua
No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
sesuai
diajukan
dipahami,
dan
mudah
3. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan Dalam
melakukan
permohonan
informasi publik sesuai dengan UU KIP,
transparansi di Pemerintah Kabupaten Sleman
masyarakat
ini bila dilihat dari indikator transparansi
formulir permohonan informasi serta
pelayanan publik menurut Ratminto dan Atik
melampirkan
(2013:209) yang sebagai berikut:
identitasnya.
1. Manajemen
dan
penyelenggaraan
pelayanan publik
harus
fotokopi Formulir
mengisi
kartu
permohonan
informasi untuk Pemkab Sleman dapat diperoleh di website PPID Sleman atau
Pemkab Sleman sudah memberikan akses dan kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
Sleman
pemerintah
dan
datang ke kantor PPID Sleman di Bagian Humas Setda Sleman. 4. Rincian biaya pelayanan
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 10
Dalam UU KIP disebutkan bahwa
Keputusan.
Penunjukan
badan publik mengenakan biaya untuk
Lingkungan
Pemkab
mendapatkan salinan informasi publik
berdasarkan SK Bupati Sleman No
seringan
235/Kep.KDH/A/2013.
mungkin
pertimbangan
bedasarkan
standar
biaya
PPID
di
Sleman
yang
7. Informasi pelayanan kepada masyarakat
berlaku umum di wilayah setempat.
Publikasi atau sosialisasi UU KIP
Badan publik menetapkan standar biaya
sudah dilakukan oleh Pemkab Sleman
perolehan salinan informasi, baik biaya
yang bekerjasama dengan KIP DIY.
penyalinan, pengiriman, dan pengurusan
KIP DIY melakukan sosialisasi ke para
izin.
unit kerja Pemkab Sleman, baik unit
5. Waktu penyelesaian pelayanan Waktu
penyelesaian
kerja tingkat kabupaten/kecamatan/desa,
pelayanan
LSM sampai instansi pendidikan. Selain
adalah jangka waktu penyelesaian suatu
itu
pelayanan
penyuluhan
publik
mulai
dari
KIP
DIY ke
juga
melakukan
masyarakat,
seperti
dilengkapinya/ dipenuhinya persyaratan
membuat iklan tentang UU KIP di
teknis atau persyaratan administratif
TVRI, sampai memanfaatkan kegiatan
sanpai dengan selesainya suatu proses.
car free day.
Kepastian
dan
kurun
penyelesaian
pelayanan
waktu
8. Janji pelayanan
permohonan
Janji pelayanan tentang keterbukaan
informasi sudah diatur dalam UU KIP.
informasi publik cukup banyak. Slogan
Setelah kita melengkapi persyaratan kita
atau motto dapat memberikan semangat,
akan mendapat pemberitahuan tertulis
baik kepada pemberi maupun penerima
permohonan informasi publik selambat-
pelayanan bahwa informasi publik itu
lambatnya
hak semua warga Sleman dan Pemkab
10
hari
kerja
sejak
diterimanya permohonan. 6. Pejabat
yang
Sleman
berwenang
dan
bertanggung jawab
untuk
menyediakan informasi publik. 9. Standar pelayanan publik
Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggungjawab
bertanggungjawab
memberikan
Pemkab Sleman dan badan publik lain
diberikan
keleluasaan
untuk
pelayanan dan menyelesaikan keluhan/
mengaur SOP layanan informasi publik
persoalan/ sengketa, harus ditetapkan
sesuai
secara
bertentangan dengan PERKI No. 1.
formal
berdasarkan
Surat
kondisinya
sepanjang
tidak
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 11
Pengaturan yang lebih ketat dan baik
Bupati Sleman. Kedua, membuat standar
sangat dianjurkan dengan mengacu pada
pelayanan informasi dengan diterbitkanlah
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan
Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2013. Dalam
layanan
Sebagai
Perbup ini mengatur tentang prosedur layanan
pedoman dalam rangka melaksanakan
informasi dan tugas pokok fungsi dari PPID
layanan informasi publik maka Pemkab
dan Tim pertimbangan Informasi. Dan ketiga,
Sleman mengeluarkan Perbup No 29
mengklasifikasikan informasi publik dalam
Tahun 2013.
bentuk Daftar Informasi Publik yang sudah
10. Lokasi pelayanan
didiskusikan oleh Tim Pertimbangan Informasi
informasi
Dalam
publik.
memberikan
layanan
dan
mempublikansikan
melalui
media
informasi publik melalui pengumuman
informasi seperti website www.slemankab.go.id
yang diumumkan secara berkala agar
atau media lainnya.
mudah
Saran
diakses
oleh
masyarakat,
Pemkab Sleman menggunakan situs resmi
dengan
1. Sosialisasi secara terus menerus untuk
alamat
meningkatkan pengetahuan setiap unit
www.slemankab.go.id . Untuk layanan
kerja Pemkab Sleman dan masyarakat
informasi
tentang UU KIP. Hal ini bertujuan untuk
berdasarkan
permohonan,
masyarakat dapat datang ke kantor PPID
memberikan
Sleman atau datang langsung unit kerja
keterbukaan informasi adalah keharusan
Pemkab
dan harus dikembangkan terus, bukan
Sleman
sesuai
kebutuhan
informasinya.
pengertian
pada
bahwa
semata-mata mandat formal UU. 2. Menciptakan
SIMPULAN DAN SARAN
dan
meningkatkan
komitmen dan kemauan aparat Pemkab
Simpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
Sleman untuk melaksanakan keterbukaan
pembahasan terhadap implementasi Undang-
informasi
Undang Keterbukaan Informasi Publik di
memberikan
Pemerintah
dalam
keterbukaan informasi bagi unit kerja di
mewujudkan transparansi sudah cukup optimal.
Pemkab Sleman yang berhasil melakukan
Semua
terobosan atau memberikan tunjangan
Kabupaten
mandat
dari
Sleman
UU
KIP
sudah
dilaksanakan Pemkab Sleman. Pertama, sudah terbentuknya
PPID
dan
PPID
Pembantu
dilingkungan Pemkab Sleman melalui SK
publik.
Misalnya
penghargaan
dengan untuk
tambahan bagi pejabat PPID. 3. Meningkatkan
kemampuan
Pemkab
Sleman dalam melaksanakan keterbukaan
Implementasi UU KIP (Dion Andy M). 12
informasi publik. Dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk peningkatan kapasitas PPID yang menunjang layanan informasi publik. Memberikan pelatihanpelatihan teknis bagi pejabat PPID di Pemkab Sleman. DAFTAR PUSTAKA Amal, Ichlasul & Armawi, Armaidy. (1999). Keterbukaan Informasi Dan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Inu Kencana Syafiie, dkk. 1997. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Komisi Informasi Provinsi DIY. 2015. Keterbukaan Informasi Publik: Regulasi dan Tanya Jawab. Yogyakarta. KIP DIY. Media Janti, Lenny. 2012. PR Pemerintah: Tantangan keterbukaan Informasi Publik. Surabaya: Jepe Pres Media Utama. Moleong. J Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Ratminto & Septi Winarsih, Etik. 2013. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konspetual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Computindo. Santoso, Pandji. 2012. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: PT Refika Aditama. Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Peraturan Bupati Sleman No 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika. 2011. Penelitian Kesiapan Badan Publik Negara Dalam Penerapan UU KIP. Yogyakarta: Kementerian Informasi dan Komunikasi. Komisi Informas Pusat & ICEL. Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi Pusat RI. Hlm. 1-19. Parwiyanto, Herwan. Kaidah Transparansi dan Kepentingan Umum. Sakapurnama, Eko. dkk. Telaah implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik. Topohudoyo, dkk. 2010. Penelitian Penerapan e-Government Untuk Mendorong Transparansi Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Kementerian Komunikasi dan Informasi RI
