KINERJA TIM PPID PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Kinerja Tim PPID (Abdur Rohman Hakim dan Argo Pambudi, M.Si)1

KINERJA TIM PPID PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Performance team PPID the district government kulon progo in the management and implementation of freedom public information Oleh : Abdur Rohman Hakim, FIS UNY, [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan pemahaman lebih tentang kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Informan penelitian ini adalah Kepala pelaksana dan staff Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Tim PPID Pembantu pada Dinas Kesehatan dan Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Tim PPID Komisi Informasi DIY dan masyarakat pengakses informasi publik. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan di kantor Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Tim PPID Pembantu. Teknik pemerikasaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data penelitian menggunakan empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dapat terselenggara dengan baik. Hal tersebut dilhat berdasarkan indikator yang digunakan (1) responsivitas Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik karena mampu menanggapi respon, keluhan dan masukan dari masyarakat dengan baik. (2) Responsibiltas Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik dikarenakan dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang berlaku. (3) Akuntabilitas baik dikarenakan ketaatan dan koordinasi antar komponen sangat kooperatif walaupun dijumpai sedikit hambatan. (4) memiliki daya tahan dan daya saing dengan adanya inovasi dalam pengelolaan informasi publik. (5) memiliki usaha agar organisasi ini dapat berkelanjutan (6) Memberikan keterbukaan kepada masyarakat pengakses informasi publik. (7) berempati dengan kualitas layanan yang digunakan. Terdapat kendala internal yang menghambat kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kata Kunci : Kinerja, Informasi Publik, Tim PPID Kabupaten Kulon Progo Abstract This research aims to review the image and a better understanding of the team performance ppid the district government kulon progo in the management and the openness public information. Design research is descriptive qualitative .The main instrument of the research is researchers own .Informants research is chief executives and the team ppid the district government kulon progo , the assistant ppid in health


department and nanggulan area, Head team PPID commission of information Yogyakarta and the citizen who asking of public information. Technique data collection uses the interview, observation and documentation held at the office of team PPID the district government Kulon Progo and the team PPID assistant. The validity of data using triangulation source. The data analysis technique of this research uses four steps: data collection, reduction data, presentation of data and the withdrawal of conclusion. This research indicated that performance of team ppid the district government Kulon Progo in the management and implementation of freedom of information can held well. That showed based on an indicator used (1) responsiveness team PPID the district government Kulon Progo good because able to respond to response , complain and input from the community well, (2) responsibilty team PPID the district government Kulon Progo good because in the implementation is match with the regulation and law. (3) accountability either because obedience and coordination between the components are very cooperative although found a little obstacles. (4) Has endurance and competition power with innovations in the management of public information. (5) Having effort for this organization be sustainable. (6) Giving opennes to the citizen who ask public information. (7) Emphatize with the quality of services used. There are internal obstacles which impede the performance of the government team PPID Kulon Progo District. Keyword : Performace, Public Information, PPID Team. akuntabilitas dan transparansi pemerintah PENDAHULUAN Dewasa ini Indonesia tengah mencari

terhadap masyarakat. Kabupaten Kulon

jalan untuk menjadikan tata pemerintahan

Progo merupakan salah satu daerah yang

yang baik agar peran pemerintahan lebih

tengah menerapkan prinsip good governance

dirasakan

ini

dan tengah mencoba untuk menjalankan

dikarenakan kegagalan peran pemerintah

Konsep open governance. Sehingga dalam

dalam

oleh

masyarakat.

penyelenggaraan

mengakibatkan

adanya

Hal

negara

yang

pelaksanaanya Pemerintah Kabupaten Kulon

praktik

KKN

Progo membentuk sebuah tim Pejabat

(korupsi, kolusi dan nepotisme) di kalangan

Pengelola

pemerintah.

(PPID)

salah

satu

indikator

yang

Informasi berdasarkan

dan

Dokumentasi

Keputusan

Bupati

menyebabkan adanya praktik KKN adalah

Kulon Progo Nomer 215 Tahun 2013.

kurangnya akuntabilitas birokrasi publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomer 61

Salah satu paradigma baru yang digunakan

Tahun 2010, serta undang – undang nomor

untuk merubah citra birokrasi kepada publik

14

adalah prinsip good governance. Daerah

informasi publik. PPID merupakan tim atau

Istimewa Yogyakarta tengah menerapkan

kelompok pejabat yang bertanggung jawab

prinsip good governance dimana dalam

di bidang penyimpanan, pendokumentasian,

prinsip tersebut lebih menekankan tentang

penyediaan, atau pelayanan informasi di

Tahun

2008

tentang

keterbukaan


Badan Publik. Dengan dibentuknya PPID,

personel yang dimiliki. Sedangkan kendala

diharapkan masyarakat Kulon Progo berhak

eksternal yang ditemui yakni masih banyak

mengetahui

tentang

masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang

penyelenggaraan pemerintah, hal tersebut

belum melek teknologi. Akan tetapi, Dalam

sesuai dengan Undang - Undang Nomer 14

pelaksanaanya

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Progo dijadikan sebagai percontohan PPID

Publik. dalam berjalannya PPID dalam

di tingkat Provinsi maupun tingkat nasional.

melayani masyarakat

Di tingkat nasional, PPID Kabupaten Kulon

Progo

informasi

dapat

Kabupaten Kulon

dijumpai

berbagai

Progo

PPID

masuk

Kabupaten

menjadi

Kulon

Sembilan

permasalahan dalam pemberian layanan

penyelenggara

PPID

terbaik

kepada masyarakat..Permasalahan tersebut

Kabupaten

dan

Provinsi

diantaranya, kurangnya koordinasi antara

(http://www.menpan.go.id/)

Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon

faktor

Progo dengan Tim PPID Pembantu yang ada

keberhasilan PPID Kabupaten Kulon Progo

di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten

dibalik berbagai kendala yang dihadapi

Kulon Progo yang berjumlah 39 SKPD

dalam penyelenggaraan tugasnya sebagai

PPID Pembantu. Sedangkan kedua yakni

penyedia

bagaimana sosialisasi kepada masyarakat

informasi publik. Salah satu faktor yang

yang dilakukan Komisi Informasi Daerah

menjadikan PPID Kabupaten Kulon Progo

Istimewa

terlalu

terpilih sebagai PPID percontohan yakni

maksimal karena Komisi Informasi Daerah

faktor kinerja organisasi. Untuk itu penulis

Istimewa Yogyakarta lebih fokus terhadap

berupaya untuk mencari tahu bagaimana

pembangunan dan pengembangan badan

kinerja Tim PPID Kabupaten Kulon Progo

publik dalam kaitanya yang dimaksud

dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan

adalah Tim PPID Pemerintah Kabupaten

Keterbukaan Informasi Publik.

Kulon Progo, Ketiga, Idealnya, dalam

METODE PENELITIAN

melaksanakan tugasnya, PPID dibantu oleh

Desain Penelitian

arsiparis, pustakawan, pranata humas dan

Jenis penelitian yang digunakan adalah

pranata Komputer , namun sampai saat ini

penelitian deskriptif dengan pendekatan

kondisi

kualitatif.

Yogyakarta

tersebut

belum

belum

terwujud,

hal

tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah

–

faktor

dan

.

yang

pengelola

Waktu dan Tempat Penelitian

di

Kota, 2013

Terdapat mendukung

keterbukaan


Penelitian ini dilakukan di PPID Pemerintah Kabupaten

Kulon

Progo,

Kompleks

a. Data Primer Dalam penelitian ini, data diambil

Sekertariat Daerah Kabupaten Kulon Progo,

secara

Jalan Perwakilan 1, Wates, Kulon Progo.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan

Tim

Desember 2015 hingga Juni 2016.

Kabupaten Kulon Progo, Tim PPID

Subjek Penelitian

SKPD Kecamatan Nanggulan, Tim

Informan penelitian adalah orang yang

PPID di Komisi Informasi Daerah

dimanfaatkan untuk memberikan informasi

Istimewa

tentang situasi dan kondisi latar belakang

Masyarakat pengakses permohonan

penelitian.

penelitian

informasi publik di Tim PPID.

tersebut antara lain Bapak Heri Widada, SIP

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

selaku

PPID

Hasil data yang diambil dengan

Pemerintah kabupaten kulon Progo, bapak

wawancara kepada informan (orang

Burhanuddin, S.St selaku sekertaris Tim

yang dimintai data/informasi)

Adapun

ketua

subyek

pelaksana

Tim

PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

langsung

PPID

di

Dinas

Tim

PPID

Kesehatan.

Yogyakarta

dan

b. Data sekunder

kemudian data pendukung diperoleh dari

Dalam penelitian ini, data sekunder

bapak Tahfidz selaku Tim PPID Dinas

yang digunakan yaitu: website yang

Kesehatan kabupaten Kulon Progo, Bapak

dimiliki oleh Tim PPID Pemerintah

Karyadi selaku Tim PPID Kecamatan

Kabupaten Kulon Progo, SOP yang

nanggulan, data dikuatkan oleh Bapak

dimiliki oleh Tim PPID Pemerintah

Rachmat Sutopo, SE selaku Tim PPID

Kabupaten Kulon Progo, surat kabar

Komisi Informasi DIY, Legiyani Hastuti dan

yang memuat mengenai Tim PPID

Bapak Purdiyanta selaku pemohon informasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,

publik di Tim PPID Pemerintah Kabupaten

serta

Kulon Progo

dikeluarkan

Instrumen Penelitian

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Dalam penelitian ini, pelaku bertindak

serta

sebagai

pelayanan informasi

instrumen

utama

mengumpulkan data dalam penelitian Sumber data

yang

laporan

tahunan

yang

Tim

PPID

oleh

arsip mengenai kegiatan

Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara


Metode

wawancara

digunakan

sebagai

metode

untuk

pemerintah, peraturab bupati, SOP pelayanan

informasi,

Laporan

mengumpulkan data primer yang

tahunan PPID Kabupaten Kulon

langsung diperoleh dari informan

Progo.

melalui wawancara langsung atau

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

face to face yaitu kepada seluruh

Untuk pengujian kredibilitas data dalam

informan

penelitian ini dilakukan dengan teknik

penelitian

mengunakan

metode

dengan wawancara

terstruktur.

Triangulasi

sumber

untuk

menguji kredibilitas data dilakukan dengan

2. Observasi Dalam

triangulasi.

cara mengecek data yang telah diperoleh penelitian

menggunakan

ini

peneliti

observasi

langsung

melalui beberapa sumber. Teknik Analisi Data

non – partisipan. Observasi yang

Analisis data dalam penelitian deskriptif

dilakukan

adalah

analisis

mengenai

pelayanan

mengamati

ini

dilakukan

pada

saat

kepada

pengumpulan data berlangsung dan setelah

masyarakat pemohon informasi di

selesai pengumpulan data dalam periode

Tim PPID Pemerintah Kabupaten

tertentu. Adapun model analisis data yang

Kulon Progo, pengelolaan media

digunakan adalah model analisis interaktif

layanan informasi yang dilakukan

Miles dan Huberman (1994): reduksi data,

oleh

analisis data dan penarikan kesimpulan.

Tim

Kabupaten

PPID Kulon

Pemerintah Progo

serta

HASIL

PENELITIAN

kondisi tempat dan media layanan

PEMBAHASAN

informasi yang digunakan.

Kinerja

3. Dokumentasi Penggunaan

dokumen

dalam

penelitian ini sangat penting sebagai data

sekunder

menjadi

bahan

pendukung data primer yang telah didapat menjawab

dari

wawancara rumusan

Undang-undang,

untuk

Tim

PPID

Kabupaten

Kulon

Pengelolaan

dan

DAN

Pemerintah

Progo

dalam

Penyelenggaraan

keterbukaan informasi publik a. Responsivitas Ratminto

(179:2005)

mendefinisikan responsivitas adalah

masalah.

kemampuan

provider

peraturan

penyelenggara

untuk

atau menggali


kebutuhan masyarakat, menyusun

ditetapkan

agenda dan prioritas pelayanan, serta

ratminto 175:2005).

mengembangkan program – program

(Levine

1990

dalam

Berdasarakan

hasil

pelayanan sesuai dengan kebutuhan

penelitian, dapat diketahui bahwa

dan aspirasi masyarakat.

responsibilitas

dari

Tim

PPID

Berdasarkan hasil penelitian


dapat diketahui bahwa responsivitas

sudah sangat baik. Walapun masih


ada

Kulon Progo baik, hal ini dilihat dari

Pembantu. Hal tersebut dikarenakan

upaya yang dilakukan oleh Tim

dalam

PPID Pemerintah Kabupaten Kulon

mengenai

Progo dengan membentuk tim PPID

publik,

Pembantu

yang

Kabupaten

seluruh

SKPD

menjangkau

di

kendala

di

lingkup

pelaksanaan

program

keterbukaan Tim

PPID

Kulon

PPID

informai Pemerintah

Progo

sudah

Pemerintah

berjalan sesuai dengan dasar hukum

Kabupaten baik dalam lingkup dinas

dan peraturan perundangan yang

maupun kecamatan.

berlaku.

b. Responsibilitas

Dalam

pembentukan

organisasi, Tim PPID Pemerintah

Menurut

(1990)

Kabupaten Kulon Progo berdasar

Dwiyanto

pada Undang – Undang Nomer 14

.Responsibilitas menjelaskan apakah

Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

pelaksanaan

organisasi

Informasi Publik, sedangkan dalam

publik itu dilakukan sesuai dengan

berlangsungya kegiatan organisasi,

prinsip – prinsip administrasi yang


benar atau sesuai dengan kebijakan

Kulon Progo memililki dasar hukum

organisasi,

sendiri

dalam

Agus

kegiatan

baik

maupun inplisit adalah

Levine

suatu

yang

eksplisit

Responsibilitas ukuran

yang

yakni

2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan

pemberian

Dokumentasi

publik

itu

Menteri

Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

menunjukkan seberapa jauh proses pelayanan

Peraturan

Informasi di

dan

Lingkungan

dilakukan dengan tidak melanggar

Pemerintah Daerah dan Peraturan

ketentuan – ketentuan yang telah

Bupati Kulon Progo Nomor 85


Tahun

2012

Tentang

Pedoman

lancar,

hal

tersebut

dikarenakan

Mekanisme Konsultasi Publik dan

dalam mekanisme pelaporan masih

Pelayanan

ada Tim PPID Pembantu yang telat

Informasi

Publik

di

Lingkungan Pemerintah Daerah.

dalam memberikan laporan kepada

c. Akuntabilitas

Tim PPID Pemerintah Kabupeten

Akuntabilitas mengacu pada

Kulon Progo,

seberapa besar pejabat politik dan

d. Keadaptasian

kegiatan organisasi publik tunduk

Keadaptasian

adalah

pada pejabat politik yang dipilih oleh

tanggap

rakyat.

perubahan eksternal dan internal.

Levine

(1990)

dalam

Ratminto dan Atik (2007:175).

organisasi

daya

Perubahan

terhadap

perubahan

eksternal

Dari hasil penelitian dapat

seperti persaingan, keinginan para

dilihat bahwa akuntabilitas dari Tim

pelanggan, kualitas produk, dan


sebagainya serta perubahan internal

Progo sudah baik hal tersebut dapat

seperti

dilihat dengan adanya koordinasi

ketidakpuasan,

rutin yang dilakukan Tim PPID

merupakan


lingkungan.(Gibson).

dengan Tim PPID Pembantu dan Komisi

Informasi

Pusat

Daerah

ketidakefisienan, dan

sebagainya

adaptasi

terhadap

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Tim PPID Pemerintah

Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Kulon Progo berhasil dan

Dalam

dapat mengikuti pola perkembangan

mempertanggungjawabkan

program

kerjanya,

Pemerintah

Kulon

Tim

PPID

Progo

juga

zaman. Untuk dapat berinteraksi dengan

masyarakat

secara

terus

mengirimkan LPJ Tahunan kepada

menerus dan menjangkau interaksi

Komisi

Daerah

masyarakat

namun


Istimewa

Informasi

Pusat

Yogyakarta,

luas,

Tim

mengembangkan

PPID

mekanisme laporan yang dilakukan

tengah

oleh Tim PPID Pembantu kepada

pengelolaan keterbukaan informasi


publik melalui sebuah sistem aduan

Kulon Progo dinilai belum terlalu

masyarakat

(SEMAR).

inovasi

Inovasi


tersebut juga diikuti oleh beberapa

keterdugaan

Tim PPID Pembantu yang ada di

lingkungan

jajaran SKPD, mayoritas Tim PPID

pengambil

Pembantu

mengoptimalkan

organisasi melalui ketetapan persepsi

peran website kecamatan atau dinas

yang tepat mengenai lingkungan dan

yang

media

pengambilan keputusan yang sangat

komunikasi antara pemerintah dan

rasional akan dapat memberikan

masyarakat, dan dapat ditemui juga

sumbangan

ada beberapa Tim PPID Pembantu

organisasi.

lebih

digunakan

sebagai

yang memanfaatkan laman tersebut

dari

keadaam

disaring

oleh

keputusan

terhadap

para dalam

efektivitas

f. Transparansi

untuk disispkan beberapa aplikasi

Transparansi

adalah

seperti SMS gateway di Tim PPID

keterbukaan

Dinas Kesehatan.

memberikan informasi yang terkait

e. Kelangsungan Hidup

dengan aktifitas pengelolaan sumber

Kelangsungan diartikan

hidup

sebagai

merupakan

seberapa

jauh

membutuhkan Mardiasmo

pelayanan

(2006:45).

menunjukkan

dalam

daya publik kepada pihak yang

pemerintah daerah atau program dapat

pemerintah

kemampuan untuk terus berkembang

yaitu

masyarakat.

dalam

Kristianten

Dalam penelitian ini dapat

dan bertahan hidup dalam kompetisi

dilihat

dengan organisasi lain (Ratimnto

keterbukaan terhadap publik yang

181: 2005).

dilakukan

Hal

tersebut

bahwa

transparansi

oleh

Tim

atau

PPID

dibuktikan


dengan adanya pendampingan dan

sangat baik, namun dapat diingat

koordinasi rutin kepada Tim PPID

bahwa tidak semua informasi yang

Pembantu. Hal tersebut dilakukan

diinginkan oleh masyarakat dapat

agar Tim PPID Tetap solid dalam

diberikan akses oleh Tim PPID

menyelenggarakan

pelayan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

keterbukaai informasi publik kepada

Oleh sebab itu dalam pelaksnaanya

masyarakat.

hubungan


terdapat suatu pola dimana tingkat

Kulon Progo sangat berpegang teguh

Dalam


terhadap peraturan yang menjadi

transparansi program – program

acuannya.

sosial

Tim

PPID

Kabupaten

Pemerintah

Kulon

Progo

yang

bermanfaat

masyarakat.

Kesemua

bagi

program

sudah

tersebut diusahakan untuk sampai ke

sangat terbuka dan transparan untuk

telinga masyarakat dengan melalui

segala

senada

berbagai macam media, baik itu

yang

cetak maupun elektronik. Tak hanya

mengemukakan bahwa transparansi

disitu, media layanan informasi yang

terhadap

digunakan

informasi

dengan

publik

Ratminto

manajemen

dan

oleh

Tim

PPID

penyelenggaraan pelayanan publik


meliputi

perencanaan,

juga

pengawasan/

Kondisi masyarakat kulon progo,

pengendalian oleh masyarakat. Tim

mulai dari media kotak surat, meja


layanan

hingga

Progo

LPJ

berbasis

website.

agar

diterapkan supaya masyarakat dari

menilai

segala lapisan dapat terlayani dengan

kebijakan,

pelaksanaan

dan

juga

Tahunan

mencantumkan

dalam

masyarakat

website

juga

dapat

bagaimana kinerja dari Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. g. Empati

sudah

disesuaikan

dengan

sistem Hal

aduan tersebut

baik dan tidak merasa dibebani PENUTUP Kesimpulan

Empati kemampuan

Berdasarkan hasil penelitian dan

merasakan

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

untuk

keadaan

emosional

merasa

simpati

menyelesaikan

merupakan

orang

dan masalah

lain,

mencoba serta

bahwa secara Kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten

Kulon

Penyelenggaraan

Progo dan

Pengelolaan

mengambil perspektif orang lain

Keterbukaan

(Baron & Byrne 2005).

berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat

Dalam indikator ini dapat

Informasi

dalam

Publik

sudah

berdasarkan indikator yang digunakan dalam

dilihat bahwa Tim PPID Pemerintah

penelitian

Kabupaten Kulon Progo menujukkan

responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian,

sikap

empati

mereka

melalui

ini,

yaitu:

responsivitas,


kelangsungan

hidup,

transparansi

dan

Agus, Erwan & Ratih, Dyah.

empati

(2011). Metode Penelitian

Saran

Kuantitatif Untuk Administrasi

1. Memperbaiki stigma atau pandangan

Publik dan Masalah – Masalah

para

birokrat

informasi

bahwa

merupakan

pelayanan

keterbukaan

Sosial. Yogyakarta: Gayamedia

salah

satu

Dharmmesta dan Irawan, (2002).

kepada

Manajemen Pemasaran Modern.

pemerintah

masyarakat. Dengan hal ini diharapkan

Yogyakarta.

Tim PPID Pemerintah Kabupaten kulon

Dessler, Garry. (2000).

Progo

Manajemen Sumber Daya

dapat

memberikan

secara

maksimal

layanan

kepada

Manusia, diterjemahkan oleh Dr.

masyarakat baik di tingkat PPID pusat

Benyamin Molan. Jakarta:

maupun di tingkat PPID Pembantu.

Prenhalindo

2. Memaksimalkan potensi daerah yang

Fandy Tjiptono. (2000).

ada untuk media layanan informasi

Manajemen Jasa. Yogyakarta:

publik semisal membentuk salura radio

Andi

pemerintah daerah, agar masyarakat

Gibson, James,L. (2003).

seluruh kabupaten kulon progo dapat

Organisasi, Perilaku, Struktur dan

medapatkan akses yang lebih diluar

Proses. Jakarta: Penerbit Erlangga

inovasi website yang dilakukan oleh

Hardiyansyah. (2011). Kualitas

Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon

Pelayanan Publik.Yogyakarta:

Progo. Hal tersebut dirasa penting

Gava Media

mengingat tidak semua masyarakat di

Hessel Nogi S. Tangkisilan.

Kulon Progo paham tentang teknologi

(2005). Manajemen Publik.

internet.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

Utama.

Agus Dwiyanto. (2006).

Ilyas, yaslis. (1999).Modul Kuliah

Reformasi Birokrasi Publik Di

Manajemen Sumber Daya

Indonesia. Yogyakarta: PSKK

Manusia. Jakarta: Fakultas

UGM

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.


Peraturan Peemerintah Nomor

Prabu Mangkunegara, Anwar.

101 Tahun 2000 tentang indikator

(2005). Evaluasi Kinerja SDM.

pelaksanaan good governance

Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Pemerintah Nomor 61

Rosidin, Utang. (2010). Otonomi

Tahun 2010

Daerah dan Desentralisasi.

Poltak Sinambela, Lijan (2006)

Bandung: Pustaka Setia

Reformasi Pelayanan Publik.

Sakti, Bima. (2008). Peranan

Jakarta: PT Bumi Aksara

Pejabat Pengelola Informasi dan

Prapandu, Tika. (2006) Budaya

Dokumentasi Dalam Pelayanan

Organisasi dan Peningkatan

Serta Penyediaan Informasi

Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT

Publik Pemerintaha Kota Malang.

Bumi Aksara.

Skripsi. Universitas Brawijaya

Rasyid, Ryaas, 1998. Makna

Sondang P. Siagian. (2009). Kiat

Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi

Meningkatkan Produktivitas

Etika dan Kepemimpinan. Jakarta:

Kerja. Jakarta: PT Rineka Cipta

LP3ES

Sugiyono. (2012). Metode

Ratminto, Dkk. (2005).

Penelitian Administrasi. Bandung:

Manajemen Pelayanan:

Alfabeta

Pengembangan Model

Tim PPID Kabupaten Kulon

Konseptual, Penerapan Citizens

Progo. (2014). Laporan Layanan

Charter dan Standar Pelayanan.

Informasi. Kulon Progo

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal

Rebecha, Twin (2015) Kinerja

28 F tentang hak berkomunikasi

Pelayanan Badan Penyelenggara

dan hak mendapatkan informasi

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Undang - Undang Nomor 14

Kantor Cabang Daerah Istimewa

Tahun 2008 Tentang Informasi

Yogyakarta. Skripsi. Universitas

Widodo, Joko. (2001). Good

Negeri Yogyakarta.

Governance Telaah Dari Dimensi

Moleong, Lexy. (2010). Metode

Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi

Penelitian Kualitatif. Bandung:

Pada Era Desentralisasi Dan

PT Remaja Rosdakarya.


Otonomi Daerah. Surabaya: Insan

http://www.menpan.go.id/

Cendekia.

http://ti.or.id

http://ppid.kulonprogokab.go.id/

KINERJA TIM PPID PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents