IMPLEMENTASI SMK3 di KRT-LPNK Oleh: Dr. Ir. Anny Sulaswatty, M.Eng Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi SEMINAR NASIONAL K3 TAHUN 2011 Hotel Bumikarsa, 28 April 2011
1
DASAR HUKUM a. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; b. Perpres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen; c. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; d. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
SEJARAH KEMENTERIAN RISTEK
1962
1973
Kemente Menteri rian Negara Urusan Riset Riset Nasional
1986-2001
Menteri Negara Riset dan Teknolog i
2002
Kemente rian Riset dan Teknolog i
2002-2009 2009-Sekarang
Kemente rian Negara Riset dan Teknolog i
Kemente rian Riset dan Teknolog i
TUGAS DAN FUNGSI KRT TUGAS KRT: Menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. FUNGSI KRT: a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan teknologi; b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan teknologi; c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Riset dan Teknologi; d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. (Pasal 536-537 Perpres No. 24 Tahun 2010)
KOORDINASI KRT-LPNK Menteri Negara Riset dan mengkoordinasikan LPND: 1. LIPI; 2. LAPAN; 3. BPPT; 4. BATAN; 5. BAPETEN; 6. BAKOSURTANAL; 7. BSN. (Perpres No. 103 Tahun 2001)
Teknologi
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Peningkatan Peningkatan Berkelanjuta n Peninjauan Peninjauan Ulang Ulang&& Peningkatan Peningkatan oleh olehManajemen manajemen Pengukuran dan Evaluasi
Komitmen dan Kebijakan Perencanaan SMK3
Penerapan SMK3
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
• K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak • Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi • Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen • Relatif rendahnya komitmen pimpinan dalam hal K3 • Kualitas SDM berkorelasi dengan kesadaran atas K3
K3 Belum Jadi Prioritas
• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program • Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi issu nasional baik secara politis maupun sosial • Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral • Alokasi anggaran untuk masalah K3 relatif kecil
FILOSOFIS Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional UU No. 1 Tahun 1970 Pemerintah bisa memaksakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) karena sudah diatur dalam Undang-Undang.
DASAR HUKUM SMK3 Pasal 27 (2) UUD1945 Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) Pasal 86
Pasal 87
• UU No.1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1996
Sanksi pelanggaran
PP Penerapan SMK3
PERATURAN PENDUKUNG SMK3 di KRT
• UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sipteknas; • PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi KI dan Hasil Litbang oleh Perguruan Tinggi &Lemlitbang; • PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Kegiatan Litbang bagi Perguruan Tinggi Asing, Lemlitbang Asing, Badan Usaha Asing&Orang Asing; • PP No. 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Kegiatan Perekayasaan, Inovasi&Difusi Teknologi; • PP No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang BTB
PERATURAN PENDUKUNG SMK3 di LPNK
• BAPETEN UU No. 10 Tahun 1997: “pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengawasan penggunaan segala bentuk pemanfaatan sumber zat radioaktif dan radiasi pengion”. • BATAN Kep. Ka BATAN No.167/KA/XI/2008 tentang Prioritas Program Standardisasi BATAN. “Seluruh unit kerja di BATAN pada tahun 2012 harus sudah disertifikasi SMK3 sesuai SB 006-OHSAS 18001:2008”. • BSN: • Keppres No. 78 Tahun 2001 (KAN); • PP No. 10 Tahun 2002 (Standardisasi Nasional); • RUU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. • BAKOSURTANAL RUU Informasi Geospasial • LAPAN RUU Keantariksaan
AKTIVITAS PENDUKUNG SMK3 di KRT-LPNK • • e. f. h. i. k. l. n. o.
BATAN: Sertifikasi SMK3 HIRADC (Hazard Identification Risk Assessment & Determining Control) BAPETEN: Aktif menjadi anggota Organisasi Keselamatan Nuklir Asia/ Asian Nuclear Safety Network (ANSN); Pengawasan dan pengendalian bahan nuklir; bimbingan dan penyuluhan menyangkut keselamatan dan kesehatan. BSN: Akreditasi pranata litbang; Penerapan SNI Wajib. LIPI: Validitas hasil pengujian laboratorium; Kalibrasi instrumen dan metrologi. BPPT: Audit teknologi; Early Warning System.
Sistimatika PP No. 48/2009 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X
KETENTUAN UMUM (2 Pasal) PERIZINAN (13 Pasal) PELAPORAN (2 Pasal) KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN (2 Pasal) PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (2 Pasal) TIM TEKNIS (2 Pasal) KEADAAN MEMAKSA (1 Pasal) SANKSI ADMINISTRATIF (5 Pasal) KETENTUAN PERALIHAN (1 Pasal) PENUTUP (1 Pasal)
total 31 Pasal
Fokus Pengaturan Memberikan batasan kegiatan litbangrap beresiko tinggi dan berbahaya Memastikan agar kegiatan litbangrap beresiko tinggi dan berbahaya tidak menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingk hidup, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara Memberikan batasan lembaga yang dapat memberikan izin
Litbangrap Berisiko Tinggi dan Berbahaya Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya, yang selanjutnya disebut Kegiatan Litbangrap Berisiko Tinggi dan Berbahaya, adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau penerapan iptek yang karena sifat dan/atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membehayakan, mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya (Pasal 1 angka 6)
Implementasi ? 1. Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis dari Pemerintah - Pasal 3 ayat (1).
2. Pemberian izin dilakukan berdasarkan penilaian terhadap persyaratan, subyek dan obyek Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya - Pasal 3 ayat (3). 3. Menristek dapat memberikan izin dalam hal : a. kegiatan melibatkan 2 lembaga atau lebih; b. kegiatan tidak ditangani instansi pemerintah yang berwenang. (Pasal 4)
4. Obyek perizinan dan tingkat resiko kegiatan litbangrap iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya disusun dalam Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya - Pasal 5 ayat (1). 5. Menristek menetapkan daftar bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya dan instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin – Pasal 5 ayat (3)
Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin Izin Kegiatan Litbangrap Iptek BTB diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak izin dikeluarkan, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masing-masing jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perpanjangan jangka waktu diajukan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah yang Berwenang atau Menristek disertai dengan alasannya.
Mekanisme Perizinan BTB KEGIATAN
LITBANGRAP
-
proposal kegiatan - persyaratan pengajuan keg
INSTANSI BERWENANG/KNRT
KNR T
Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi Persyaratan Perizinan
Standard Nas & Ketentuan Internasional
Instansi Pemerintah yg Berwenang
Peraturan Perundang-undangan
KEGIATAN LITBANGRAP BERISIKO TINGGI DAN BERBAHAYA
INSENTIF quality assurance reward
PENGAWASAN Instansi yang Berwenang Gubernur/Bupati/Walikota Masyarakat KNRT
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN 1. Pemegang izin hanya dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan izin Kegiatan Litbangrap Iptek BTB yang diberikan. 2. Pemegang izin dilarang memindah tangankan izin yang diberikan kepada pihak lainnya. 3. Pemegang izin bertanggung jawab terhadap risiko dan bahaya yang terjadi dalam melaksanakan Kegiatan Litbangrap Iptek BTB. 4. Izin Kegiatan Litbangrap Iptek BTB menjadi kadaluwarsa apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya.
RENCANA TINDAK LANJUT Pembahasan Rancangan Permennegristek tentang: 2.Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan keanggotaan, dan tata kerja Tim Teknis; dan 3.Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi Dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang berwenang memberikan izin kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya.
TUGAS TIM TEKNIS Membantu Menristek dalam pemberian izin Kegiatan Litbangrap Iptek BTB, penyusunan daftar bidang penelitian BTB, verifikasi laporan, dan/atau pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek BTB. (melibatkan 19 Instansi Pemerintah)
22
“Instansi Pemerintah yang Berwenang” a. penelitian dan pengembangan kesehatan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan; b. penelitian dan pengembangan pertanian oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian; c. penelitian dan pengembangan kehutanan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan; d. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. e. dll
Terima Kasih 24
