IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN MAGETAN MENUJU KOPERASI SEHAT, MANDIRI DAN TANGGUH Dedet Nariyanto, Agus Suryono dan Sarwono Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 163 Malang e-mail:
[email protected] Abstract: Implementation of the Strategic Plan for Cooperative Development in Magetan Towards Healthy, Independent and Firm Cooperative. Cooperatives as economic institutions that drive the people economy, keep to be developed by the government. In Magetan cooperative development program target is to increase the number of qualified cooperatives, increasing the number of cooperatives who able to hold the annual members meeting, improve the quality of human resources of cooperative movement and improve the cooperative capital structure. As the second ranking regency of cooperative driving in two consecutive periods, the small number of qualified cooperatives and still many cooperatives that have not been able to hold the annual members meeting, showed cooperative in Magetan need to be developed. This research used a qualitative descriptive approach, aimed to describe and analyze the implementation of the strategic plan in Magetan cooperative development, and determine the factors that become opportunities and challenges in the development of cooperatives in Magetan towards healthy, self-reliant and resilient cooperative. The results of this study indicate that cooperative development strategic plan in Magetan have not been implemented properly and with the presence factors of outside environmental of the organization such as laws and regulations, market, technology and economic conditions that can affect the development of cooperatives in the future. Keyword: Implementation, Strategic Planning, and Cooperative Development Abstrak: Implementasi Rencana Strategis Pengembangan Koperasi di Kabupaten Magetan Menuju Koperasi Sehat, Mandiri dan Tangguh. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang menggerakkan perekonomian rakyat terus dikembangkan oleh pemerintah. Di Kabupaten Magetan sasaran program pengembangan koperasi adalah untuk meningkatkan jumlah koperasi berkualitas, meningkatkan jumlah koperasi yang mampu melaksanakan rapat anggota tahunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia gerakan koperasi dan meningkatkan struktur permodalan koperasi. Sebagai peringkat kedua kabupaten penggerak koperasi dalam dua periode berturut-turut, sedikitnya jumlah koperasi berkualitas dan masih banyaknya koperasi yang belum mampu melaksanakan rapat anggota tahunan, menunjukkan koperasi di Kabupaten Magetan perlu untuk dikembangkan. Penelitian yang menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif ini, bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi rencana strategis pengembangan koperasi di Kabupaten Magetan, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi peluang dan tantangan dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Magetan menuju koperasi sehat, mandiri dan tangguh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rencana strategis pengembangan koperasi di Kabupaten Magetan tidak terimplementasikan dengan sebagaimana mestinya dan adanya faktor-faktor dari lingkungan luar organisasi seperti peraturan perundang-undangan, pasar, tehnologi dan kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi pengembangan koperasi di masa mendatang. Kata Kunci: Implementasi, Rencana Strategis, dan Pengembangan Koperasi.
1
2
PENDAHULUAN
manusia gerakan koperasi dan dalam upaya
Koperasi merupakan badan usaha
meningkatkan struktur permodalan koperasi.
rakyat yang dianggap mampu mewadahi
Kabupaten
Magetan
telah
dua
cita-cita masyarakat dalam meningkatkan
periode berturut-turut (Tahun 2007 dan
kesejahteraan
budaya
2010)
mampu
peringkat
kedua
mewujudkan peran pasal 33 UUD 1945
koperasi.
Dari
dalam
kerakyatan
Kabupaten
Magetan,
(Limbong, 2012, h.34). Pasal 14 Undang-
berkualitas
dari
undang
tentang
dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan
Pemerintahan Daerah menjadikan koperasi
UKM RI periode 2009 sampai dengan 2012,
sebagai salah satu urusan wajib bagi
terdapat 6 koperasi berpredikat berkualitas,
pemerintah
dengan
83 koperasi berpredikat cukup berkualitas
demikian pemerintah daerah berkewajiban
dan 7 koperasi kurang berkualitas. Upaya
memajukan koperasi yang ada di daerahnya.
peningkatan
kerjasama
berdasarkan dan
dianggap
konteks No.
ekonomi
32
Tahun
2004
kabupaten/kota,
Kewajiban tersebut tertuang dalam
hanya
menyandang
kabupaten 687 hasil
koperasi
untuk
predikat unit
sebagai penggerak
koperasi
jumlah
di
koperasi
penilaian
berkualitas
mendapatkan
yang
tidak
sertifikat
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
penilaian dari Kementerian Koperasi dan
Daerah (Renstra SKPD) yang membidangi
UKM RI saja, tetapi juga pada peningkatan
perkoperasian. Renstra sesuai Permendagri
kualitas di bidang kelembagaan dan usaha
No. 54 Tahun 2010, berisi visi, misi, tujuan,
koperasi. Sumber daya manusia pembina
strategi, kebijakan dan program. Visi Dinas
koperasi yang hanya 39 orang, minimnya
Koperasi, UMK dan M Kabupaten Magetan
fasilitas dan adanya program pembentukan
yang tercantum dalam Renstra Tahun 2009-
koperasi wanita dari Provinsi Jawa Timur
2014 adalah terwujudnya koperasi, usaha
Tahun
mikro kecil dan menengah sebagai pelaku
kabupaten/kota,
ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri
kegiatan di Dinas Koperasi, UMK & M
sesuai jati dirinya mampu berperan secara
Kabupaten Magetan hanya terfokus pada
profesional
di
263 koperasi wanita agar mampu berjalan
Program
sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.
dalam
Kabupaten
perekonomian
Magetan.
pengembangan koperasi diimplementasikan
2009
Tiadanya
dan
2010
menjadikan
sumber
di
setiap program
daya
baik
dalam upaya untuk meningkatkan jumlah
manusia maupun material ketika diperlukan
koperasi berkualitas, jumlah koperasi yang
(Salusu, 2004, h.431 dan Edward III dalam
mampu
anggota
Agustiono, 2012, h.149) dan faktor eksternal
kualitas sumber daya
yang sering dilupakan dan kurang terkontrol
melaksanakan
tahunan (RAT),
rapat
3
(Salusu, 2004, h.431) menjadi masalah
dan implementasi hendaknya berdasar pada
dalam
suatu rencana.
mengimplementasikan
Rencana
Strategis. Hal-hal yang menjadi peluang dan
Bryson (2007, h.5) menyatakan
tantangan dapat digunakan sebagi dasar
bahwa perencanaan strategis adalah salah
untuk menyusun berbagai alternatif strategi
satu upaya untuk membantu pembuatan
dalam perencanaan pengembangan ke depan.
keputusan secara tertib maupun keberhasilan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi keputusan. Undang-undang
dan
No.
menganalisa
implementasi
rencana
25 Tahun 2004 Tentang
Sistem
strategis pengembangan koperasi di Dinas
Perencanaan
Koperasi, UMK & M Kabupaten Magetan
mendifinisikan rencana strategis sebagai
Tahun 2009-2014 dan mengetahui peluang
rencana pembangunan jangka menengah
serta
(RPJM)
tantangan
dalam
pengembangan
koperasi di Kabupaten Magetan.
Pembangunan
sebagai
dokumen
Daerah,
perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahunan. Bagi pemerintah di daerah menurut
TINJAUAN PUSTAKA
Salusu (2004, h.501) perencanaan stratejik
Edward III (1980) dalam Nugroho (2009,
h.
636)
menyampaikan
bahwa
masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation, hal ini menegaskan bahwa permasalahan dalam kebijakan publik adalah perhatian terhadap implementasi yang masih kurang. Menurut Tachjan (2006, h.72) hal yang paling penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan kebijakan kaitannya
adalah
implementasi
pembangunannya, dengan
proses
dalam
perencanaan,
Tjokroamidjojo (1995, h.189) menyatakan bahwa perencanaan sebagai suatu proses meliputi
formulasi
rencana
dan
implementasinya,
sehingga
perencanaan
harus
realistis
dan
bersifat
dapat
menanggapai permasalahan yang dihadapi, rencana merupakan alat bagi implementasi
dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan pemimpin pemerintahan untuk dapat membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi pemerintahannya, kemudian mengembangkan struktur, staf, prosedur,
operasionalisasi,
serta
pengendalian sehingga secara gemilang mampu
mencapai
masa
depan
yang
diinginkan. Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010 rumusan rencana strategis harus terukur yakni dengan menetapkan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara pencapainnya, indikator kinerja digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Implementasi kaitannya
dengan
strategi keputusan
dalam strategis,
menurut David (1989) dalam Salusu (2004, h.408)
adalah
bagaimana
mengelola
4
berbagai sumber daya dan kekuatan selama
uang atau material yang tidak selalu tersedia
kegiatan operasional berlangsung, berfokus
pada saat dibutuhkan. Untuk menanggulangi
pada
berbagai masalah tersebut, masih menurut
efisiensi
dengan
motivasi
dan
ketrampilan kepemimpinan serta menuntut
Salusu
koordinasi dengan banyak orang. Menurut
meminta komitmen dan peran serta aktif
Abidin (2012, h.157) dan Dunsire (1978)
dari seluruh karyawan, untuk hal ini
dalam Wahab (2012, h.128) implementasi
pimpinan
bergantung dari situasi yang sulit diprediksi
mengalokasikan sumber daya yang memadai
dan
dalam
dan adanya rencana pelaksanaan yang
kenyataannya terjadi implementation gap,
menggambarkan siapa melaksanakan apa,
yakni kesenjangan atau perbedaan antara
bagaimana
apa yang dirumuskan dengan apa yang dapat
dilaksanakan.
sering
berubah,
dilaksanakan Abidin
dan
(2012,
sehingga
diimplementasikan. h.157)
(2004,
h.433)
perlu
dan
Menurut
adalah
dengan
menyediakan
kapan
dan
pekerjaan
Edward
III
itu
dalam
menyatakan
Agustiono (2012, h.149) sumber daya Staf
kesenjangan tersebut bisa terjadi karena
dan fasilitas, merupakan faktor penting
tidak
atau
dalam implementasi kebijakan, kegagalan
diimplementasikan tapi tidak sebagaimana
yang seringkali terjadi dalam implementasi
mestinya (non-implementation) dan karena
kebijakan, salah satunya disebagiankan oleh
tidak berhasil atau gagal dalam proses
staf atau pekerja yang tidak cukup memadai
implementasi (unsuccessful implementation).
ataupun
diimplementasikan
Masalah-masalah
yang
tidak
kompeten
di
lapangan,
sering
penambahan jumlah staf dan implementator
dijumpai dalam mengimplementasikan suatu
saja tidak akan mencukupi tetapi diperlukan
strategi menurut Salusu (2004, h.431)
kecakapan dan kemampuan staf dalam
diantaranya
adalah
mengimplementasikan
pelaksanaan
ternyata
jangka
atau
melaksanakan tugas yang ditentukan sarta
kerena
adanya dukungan fasilitas (infrastruktur)
timbulnya banyak masalah baru yang tidak
agar kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.
diantisipasi, tidak diprediksi sebelumnya,
Dengan demikian sumber daya manusia
pada
(staf) dan penyediaan fasilitas, merupakan
saat
yang
lebih
kebijakan
lama
daripada
jauh
waktu
direncanakan
Analisis
SWOT
dilakukan
masalah yang berkaitan dengan faktor
hal
eksternal telah banyak dibicarakan, namun
implementasi kebijakan.
pada
saat
pelaksanaannya
faktor-faktor
penting Koperasi
dalam tidak
keberhasilan terlepas
dari
tersebut banyak dilupakan dan kurang
lingkungan sekitarnya, aktifitas organisasi
terkontrol dan sumberdaya baik manusia,
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang
5
mempengaruhi perkembangan organisasi.
dan hasil penelitian Widjanarko (2007,
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
h.343-351) pemerintah dan pemerintah
Kadir (2012, h.1-9) menyatakan bahwa
daerah
salah satu kegagalan dalam pembangunan
kebijakan yang mendorong koperasi agar
koperasi adalah kondisi eksternal di luar
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
koperasi.
Hal ini dilakukan dengan memberikan
berperan
dalam
menetapkan
Lingkungan eksternal terdiri dari
bimbingan usaha dan kemudahan dalam
dua faktor strategis, yaitu peluang dan
bentuk pengembangan kelembagaan dan
ancaman atau tantangan. Higgins (1985)
bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
dalam
dan
Salusu
(2004,
h.319-320)
penelitian koperasi, memperkukuh
mengartikan peluang sebagai situasi dan
permodalan
faktor-faktor eksternal yang bisa membantu
mengembangkan
organisasi untuk mencapai atau bahkan bisa
memberikan bantuan konsultasi dan insentif
melampaui
sasarannya,
pajak serta fiskal sesuai dengan ketentuan
sedangkan ancaman adalah faktor-faktor
yang berlaku. Penelitian Noruzi (2010, h.95-
eksternal yang menyebabkan organisasi
99) dan Venkataramany (2009, h.131-139)
tidak
menunjukkan
pencapaian
dapat
kekuatan
mencapai
lingkungan
sasarannya eksternal
dan
bersifat
sangat dinamis, sehingga keunikan dari
dan
pembiayaan,
jaringan
peran
usaha,
pemerintah
sangat
penting untuk mengembangkan UMKM yang koperasi termasuk didalamya.
lingkungan eksternal ini tidak bisa dianggap
Untuk mendukung langkah-langkah
sama antara daerah satu dengan daerah yang
pemerintah tersebut, salah satu upaya yang
lainnya.
dilakukan
Untuk
mengetahui
hal
ini
diperlukan Analisis SWOT. analisis
yang
dengan
meningkatkan
kualitas koperasi. Sebuah koperasi dikatakan
Analisis SWOT merupakan sebuah alat
adalah
memadukan
faktor
berkualitas,
menurut
Peraturan
Menteri
Negara Koperasi No. 22 Tahun 2007 tentang
internal dan eksternal dalam organisasi,
pedoman
yang
Weakness,
badan usahanya aktif yang ditandai dengan
Opportunity, dan Treat. Menurut Rangkuti
dapat melakukan RAT, kegiatan usahanya
(2009, h. 18-19), dengan mengetahui hasil
meningkat, adanya keterkaitan antara angota
dari analisis SWOT ini maka alternatif-
dengan
alternatif
organisasi,
terdiri
dari
Strength,
dalam
keputusan-keputusan
strategis dapat diambil. Dalam pasal 112 Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian,
pemeringkatan
anggota adanya
dan
koperasi,
anggota
pelayanan
jika
dengan koperasi
terhadap anggota baik dibidang ekonomi anggota
maupun
pendidikan
anggota,
pelayanan koperasi terhadap masyarakat di
6
lingkungan koperasi dan partisipasi koperasi terhadap pembangunan daerah.
Peningkatan jumlah koperasi di Kabupaten Magetan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 diikuti dengan pertumbuhan
METODE PENELITIAN
jumlah anggota koperasi dan menurunnya
Penelitian kualitatif diskriptif ini berfokus pada upaya pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UMK & M Tahun 20092014 dan hal-hal yang menjadi peluang serta
jumlah koperasi yang tidak aktif, seperti yang terlihat dalam tabel 1 berikut: Tabel 1. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Magetan tahun 2009-2012
tantangan bagi keberhasilan pembangunan koperasi di Kabupaten Magetan. Data penelitian
diperoleh
wawancara dan
melalui
observasi,
dokumentasi. Informan
ditentukan pada tahap awal dan dalam Sasaran
perkembangannya dilakukan Snow Ball, data
yang
terkumpul
kemudian
diuji
rencana
pengembangan
koperasi
strategis
di
Kabupaten
keabsahannya dengan menggunakan teknik
Magetan adalah mewujudkan peningkatan
triangulasi dan dianalisa dengan model
koperasi berkualitas, peningkatan koperasi
analisis interaktif Miles dan Huberman
yang mampu melaksanakan rapat anggota
(2009, h. 16-20) dan analisis SWOT.
tahunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia
dan
peningkatan
struktur
PEMBAHASAN
permodalan. Pencapain sasaran tersebut
1. Implementasi rencana strategis pengembangan koperasi di Kabupaten Magetan menuju koperasi sehat, mandiri dan tangguh.
dilakukan dengan melalui program-program
Dinas
Koperasi,
Usaha
Mikro,
kegiatan seperti penciptaan iklim usaha bagi usaha kecil menengah pengembangan
yang kondusif,
kewirausahaan kompetitif
dan
Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan
keunggulan
usaha
adalah dinas tehnis yang membidangi
menengah,
perkoperasian. Dengan jumlah total pegawai
pendukung
bagi
usaha
39 orang pada tahun 2012, dinas ini bertugas
menengah
dan
peningkatan
sebagai koordinator, perencana, pengawas
kelembagaan koperasi. Capaian sasaran
dan pengendali dalam pembangunan serta
strategis
pengembangan koperasi, usaha kecil dan
Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
menengah di Kabupaten Magetan.
Tabel 2. Capaian sasaran rencana strategis pengembangan koperasi di Kabupaten Magetan tahun 2009-2012
pengembangan
pengembangan
kecil sistem
mikro,
kecil kualitas
koperasi
di
7
data koperasi yang memenuhi syarat untuk dilakukan
penilaian.
sumberdaya
Selain
yang
minimnya
dimiliki,
adanya
pergantian dasar hukum tentang penilaian kinerja koperasi, menjadikan alasan utama Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan jumlah koperasi
tidak dilakuannya pemeringkatan koperasi oleh dinas di kabupaten/kota.
berkualitas dan peningkatan kualitas sumber
Program penilaian kinerja koperasi
daya manusia gerakan koperasi semakin
seharusnya tetap dilakukan dengan atau
menurun, sedangkan jumlah koperasi yang
tanpa adanya program dari kementerian,
aktif dalam hal ini adalah koperasi yang
dengan penilaian ini akan diketahui potret
mampu
koperasi di daerah secara lebih jelas dari sisi
melaksanakan
rapat
anggota
tahunan dan stuktur permodalan semakin
kelembagaan
meningkat. Peningkatan jumlah koperasi
membantu
aktif diikuti dengan menurunnya jumlah
terhadap koperasi. Dengan penilaian ini pula,
koperasi tidak aktif (tabel 1), namun
dapat diketahui koperasi-koperasi mana
demikian penurunan ini sangat sedikit jika
yang membutuhkan dan tidak memerlukan
dibandingkan dengan jumlah keseluruhan
pembinaan, hal ini seperti apa yang telah
koperasi yang ada di Kabupaten Magetan.
disampaikan oleh Widjanarko (2010).
Dalam
upaya
peningkatan
struktur mampu
masih melebihi modal sendiri.
Tahunan
berkualitas,
dalam
dalam
usahanya, pemetaan
sehingga pembinaan
Peningkatan jumlah koperasi yang
permodalan koperasi, modal luar koperasi Koperasi
dan
melaksanakan (RAT)
Rapat
Anggota
dikarenakan
Dinas
Koperasi, UMK & M Kabupaten Magetan
peraturan tentang pemeringkatan koperasi
secara
rutin
melaksanakan
sebagai acuan kinerja koperasi, adalah
sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang
pemeringkatan koperasi dari hasil penilaian
mendorong koperasi untuk melakukan Rapat
yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi
Anggota
dan UKM bekerjasama dengan lembaga
perkoperasian tentang pengenalan terhadap
independen. Penilaian kinerja koperasi ini
organisasi koperasi, hak/kewajiban dalam
sebelumnya dapat dilakukan oleh dinas yang
berkoperasi, bimbingan tehnis pelaksanaan
membidangi koperasi di kabupaten/kota,
Rapat Anggota Rencana Kerja (RARK) /
saat ini posisi dinas dalam hal ini Bidang
Rapat Anggota Pendapatan dan Belanja
Kelembagaan dan SDM Koperasi hanya
Koperasi
sebagai pendukung dengan memberikan
upaya
Tahunan
(RAPBK) agar
(RAT).
adalah
koperasi
kegiatan
Sosialisasi
merupakan
mampu
untuk
8
melaksanakan pertanggungjwaban dengan tepat waktu.
Fokus koperasi
Demikian
wanita
ini
pada
karena
jenis
pesatnya
dengan
pertumbuhan koperasi wanita, sedangkan
peningkatan kualitas sumber daya manusia
sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi,
gerakan koperasi, program pengembangan
UMK & M Kabupaten Magetan sangat
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
terbatas, baik dari segi manusia maupun
usaha
materialnya.
kecil
halnya
kebijakan
menengah
dan
program
Terbentuknya
koperasi-
peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
koperasi baru diharapkan akan dibarengi
adalah program yang didalamnya terdapat
dengan meningkatnya kemampuan sumber
kegiatan-kegiatan
meningkatkan
daya manusia gerakan koperasi, mengingat
kapasitas SDM gerakan Koperasi. Program-
koperasi wanita adalah koperasi yang berdiri
program tersebut dilaksanakan oleh Bidang
karena bentukan dari program (top down)
Kelembagaan dan SDM Koperasi dan
bukan dari kemauan sendiri, sehingga
Bidang Bina Usaha koperasi pada setiap
dibutuhkan pendampingan dan bimbingan
tahunnya.
yang lebih agar koperasi baru ini mampu
Upaya
untuk
peningkatan
jumlah
koperasi yang melakukan RAT dan untuk
berjalan sejajar dengan koperasi-koperasi lain sesuai dengan jati diri koperasi.
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Adanya
program
pembentukan
gerakan koperasi, sasaran program lebih
koperasi wanita yang harus dijalankan oleh
berfokus pada koperasi wanita sebagai
daerah dan keterbatasan sumber daya yang
koperasi baru, sehingga dalam kenyataannya
ada, menyebabkan fokus upaya peningkatan
peningkatan
yang
jumlah koperasi yang melaksanakan rapat
dari
koperasi-
anggota tahunan dan peningkatan kualitas
Koperasi
sumber daya manusia gerakan koperasi pada
banyak
satu jenis koperasi yaitu koperasi wanita.
melakukan
jumlah RAT
koperasi
selain
koperasi
fungsional
seperti
Pegawai
Republik
Indonesia
disumbang oleh koperasi wanita. kegiatan
Hal
sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang
mengupayakan kerjasama dengan lembaga
dilakukan oleh dinas, tidak mengarah pada
lain seperti institusi pendidikan tinggi dan
koperasi-koperasi selain koperasi wanita,
Dekopinda Kabupaten Magetan. Sementara
baik yang aktif maupun pasif. Sasaran
dalam upaya meningkatkan kualitas sumber
program
daya pembina koperasi, dinas hendaknya
kegiatan
membidangi melibatkan
dinas
koperasi semua
terutama koperasi pasif.
teknis
ini koperasi
yang
seharusnya koperasi
lebih
ini
aktif
dapat
untuk
diminimalisir
mengusulkan
dengan
upaya
pendidikan dan pelatihan bagi pembina serta
9
penambahan jumlah pembina koperasi di
dijalankan oleh Bidang Kelembagaan &
daerah melalui badan kepegawaian setempat.
SDM Koperasi dan Bidang Bina Usaha
Struktur permodalan koperasi dari
Koperasi merupakan langkah-langkah untuk
ke
mewujudkan organisasi, kelembagaan dan
tahun
tahun
semakin
meningkat,
permodalan koperasi lebih di dominasi dari
usaha
modal luar koperasi (Tabel 2), dalam upaya
Permendagri
No.
meningkatkan kemandirian koperasi melalui
mensyaratkan
bahwa
peningkatan struktur permodalan kususnya
kerangka
modal sendiri, Dinas Koperasi, UMK & M
perencanaan lainnya, harus berorientasi
melalui Bidang Kelembagaan & SDM
pada masa depan dan pencapaian hasil dari
Koperasi dan Bidang Bina Usaha Koperasi
visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi yang
melakukan himbauan terhadap koperasi
dijalankan secara konsisten, Renstra juga
pada
harus dapat menggambarkan masa depan
saat
sosialisasi
atau
ketika
koperasi
suatu
perkoperasian,
produktivitas
koperasi
mampu
54
dasar
diselenggarakannya pendidikan dan latihan agar
yang
berkualitas. tahun
Renstra
dalam
organisasi
kearah
dan
2010 sebagai
membentuk
peningkatan
kinerja
dengan
memenuhi kebutuhan anggotanya dengan
memperhitungkan kemampuan internal dan
melakukan
eksternal serta hasil yang dapat diukur.
penggalian
modal
secara
swadaya dari anggota.
Rencana strategis Dinas Koperasi, UMK
Sumber daya menjadi tolak ukur keberhasilan
implementasi
kebijakan
dan M Kabupaten Magetan, belum dapat menggambarkan secara jelas target dan
(Edward III, 1980 dan Salusu, 2004). Staf
kinerja
atau sumber daya manusia pembina koperasi
pengembangan koperasi di masa depan atau
yang hanya berjumlah 39 orang secara
dalam periode jangka menengah 5 (lima)
kuantitas tidak sebanding dengan jumlah
tahunan.
koperasi yang ada di Kabupaten Magetan
yang
Dengan
ingin
dicapai
ketidakjelasan
dalam
capain
dan tidak semua memliki kualifikasi untuk
kinerja dalam jangka menegah, Renstra
melakukan
Dinas Koperasi, UMK & M Kabupaten
pembinaan
teradap
gerakan
koperasi, hal ini ditambah dengan fasilitas
Magetan,
berupa dukungan anggaran dan fasilitas
kebutuhan penggunaan sumber daya daerah
penunjang dalam pembinaan yang minim,
yang akan digunakan dalam pengembangan
sehingga cakupan sasaran pengembangan
koperasi di Kabupaten Magetan, sehingga
koperasi menjadi sempit.
keperluan
Program-program
dan
tidak
dalam
dapat
menggambarkan
penggunaan
fasilitas
kegiatan-
pembinaan, anggaran dan sumber daya
kegiatan pengembangan koperasi yang telah
manusia pembina koperasi tidak dapat
10
dipastikan
pemenuhannya.
ini
eksternal yang terdiri dari peluang dan
menunjukkan bahwa pembuat perencanaan
tantangan. Faktor internal adalah faktor
strategis
yang diperoleh dari dalam Dinas dan
pengembangan
Kabupaten
Hal koperasi
Magetan
kurang
mempertimbangkan implementasi
di
keberhasilan
rencana
strategis
yang
organisasi
koperasi,
sedangkan
faktor
eksternal diperoleh dari lingkungan luar Dinas dan organisasi koperasi.
disusunnya.
Masing-masing daerah memiliki
Kendala
dalam
faktot-faktor eksternal yang tidak bisa
Kabupaten
dianggap sama (Salusu 2004, h.319-320).
Magetan, menjadikan tujuan ideal dari
Faktor eksternal dapat dibandingkan dengan
pelaksanaan
faktor internal dalam sebuah analisa SWOT,
pengembangan
sumber koperasi
daya di
program
kegiatan
pengembangan koperasi tidak dapat seperti
untuk
yang diharapkan (Edward III, 1980 dan
(Rangkuti, 2009, h.31). Dari data hasil
Salusu 2004). Sehingga dapat dikatakan
penelitian di lapangan, dapat di susun
bahwa rencana strategis pengembangan
lembar kerja SWOT (Salusu, 2004, h.380)
koperasi
seperti yang terdapat dalam tabel 3.
di
Kabupaten
diimplementasikan
Magetan
tidak
sebagaimana
mestinya (Abidin, 2012, h.157).
mendapatkan
keputusan
strategis
Dengan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan seperti yang tercantum dalam
2.
Peluang dan tantangan dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Magetan menuju koperasi sehat, mandiri dan tangguh. Peran
pemerintah
dalam
tabel 3 dapat digunakan untuk membuat keputusan strategis (Rangkuti, 2009, h.31). Untuk mendapatkan keputusan strategis pengembangan
koperasi
di
Kabupaten
mengembangkan koperasi sangat diperlukan
Magetan, komponen-komponen dalam tabel
(Widjanarko,
3
2010,
Noruzi,
2010
dan
dapat
diperbandingkan,
Venkataramany, 2009), pelaksanaan sebuah
memanfaatkan
kebijakan
kondisi
meminimalkan kelemahan, serta memakai
yang
dapat
kekuatan untuk mengatasi tantangan dan
keberhasilannya
(Kadir,
tidak
lingkungan
terlepas
sekitar
mempengaruhi
dari
menanggulangi
kekuatan
dengan
kelemahan
untuk
untuk
2012). Kondisi lingkungan dapat berasal
menghindari ancaman, dapat menghasilkan
dari dalam maupun dari luar organisasi,
alternatif-alternatif
dengan menggunakan analisa SWOT dapat
strategis (Rangkuti, 2009, h.31).
diketahui faktor internal yang terdiri dari kekuatan
dan
kelemahan
serta
faktor
KESIMPULAN
dalam
keputusan
11
Rencana strategis pengembangan
perkoperasian
di
lembaga-lembaga
koperasi di Kabupaten Magetan terkendala
pendidikan formal. Sedangkan Tantangan-
oleh
tantangan
minimnya
kuantitas
dan
kualitas
pengembangan
Kabupaten
anggaran
perekonomian yang cepat berubah, belum
menjadikan
koperasi,
hal
program-program
ini
dalam
adanya
kejelasan
adalah
di
sumber daya manusia serta fasilitas dan pembinaan
Magetan
koperasi
petunjuk
kondisi
pelaksanaan
pengembangan koperasi untuk peningkatan
undang-undang perkoperasian yang baru,
jumlah koperasi berkualitas, peningkatan
pemisahan
koperasi yang mampu melaksanakan rapat
koperasi yang sebagian besar menjadi bisnis
anggota
kualitas
inti koperasi, persaingan dengan usaha
sumber daya manusia gerakan koperasi dan
sejenis, kurangnya pemanfaatan tehnologi,
peningkatan struktur permodalan koperasi
kesulitan pemasaran produk koperasi untuk
terimplementasikan
menembus
pasaran
administrasi
yang
tahunan,
peningkatan
tidak
sebagaimana
mestinya. Peluang-peluang
unit
usaha
simpan
luar, sulit
pinjam
persyaratan
dipenuhi
oleh
pengembangan
koperasi untuk mengakses modal luar,
koperasi di Kabupaten Magetan adalah
belum adanya perlindungan atas hak cipta
adanya dasar hukum yang kuat untuk
produk koperasi, pajak ganda terhadap
pengembangan koperasi, keinginan dan
usaha
semangat masyarakat untuk berkoperasi,
koperasi, kurang
semakin
UMKM,
dekopinda, kurangnya bekerjasama dengan
kerjasama
pelaku ekonomi lain dan antar koperasi,
berkembangnya
banyaknya
tawaran
bantuan
koperasi,
regenerasi
pengurus
berfungsinya
lembaga
permodalan bagi UMKM, hubungan yang
kurangnya
baik antara Dinas dan Gerakan koperasi di
masyarakat tentang koperasi dan koordinasi
daerah, pembangunan infrastruktur daerah
yang
mendukung meningkatnya perekonomian
koperasi yang tidak aktif.
masyarakat, semakin
tekhnologi
murah
dan
informasi
yang
mudah
untuk
sulit
kesadaran dengan
dan
pemahaman
pengurus-pengurus
didapatkan, produk-produk khas daerah lokal yang semakin diminati oleh pasar, sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat,
dan
adanya
pendidikan
Tabel: 3 Matrik SWOT KEKUATAN PELUANG - Tupoksi pembinaan koperasi ditangani oleh - Dasar hukum yang kuat untuk pengembangan
12
-
dinas tersendiri Koperasi merupakan lembaga berbadan hukum Jumlah koperasi yang semakin meningkat Anggota koperasi yang terus bertambah Pelayanan dan akses ke koperasi yang mudah dengan resiko kecil Anggota sebagai target pasar koperasi Pengurus dan pengawas dari penduduk lokal yang mampu membaca kebutuhan masyarakat Asset-asset koperasi yang belum termanfaatkan Kelompok-kelompok seperti Dekopinda dan Forum komunikasi KSP/USP Koperasi
KELEMAHAN - Minimnya jumlah SDM pembina koperasi. - Fasilitas dan anggaran pembinaan yang minim - Tidak tersedianya data base koperasi yang up to date - Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam pengembangan koperasi - Rendahnya pengetahuan bisnis para pengelola koperasi - Kurangnya kemauan berkembang dan keuletan SDM Koperasi - Lemahnya struktur permodalan koperasi - Kurang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Kurangnya kesadaran anggota terhadap hak dan kewajibannya (partisipasi anggota rendah) - Rendahnya penjiwaan SDM Koperasi terhadap jati diri koperasi
koperasi (UU) - Keinginan dan semangat masyarakat untuk berkoperasi - semakin berkembangnya UMKM - Banyaknya tawaran bantuan kerjasama permodalan bagi UMKM - Adanya hubungan yang baik antara Dinas dan Gerakan koperasi di daerah - Pembangunan Infrastruktur daerah mendukung meningkatnya perekonomian masyarakat - Tekhnologi Informasi yang semakin murah dan mudah untuk didapatkan. - Produk-produk khas daerah lokal yang semakin diminati oleh pasar - Sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat - Pendidikan perkoperasian di lembaga-lembaga pendidikan formal - Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi pendirian dan pengembangan koperasi wanita di tiap desa - Terdapat asset-asset Pemerintah Kabupaten Magetan yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi pengembangan koperasi TANTANGAN - Adanya perdagangan pasar bebas - Kondisi perekonomian yang cepat berubah - Belum adanya kejelasan petunjuk pelaksanaan undang-undang baru - Pemisahan unit usaha simpan pinjam koperasi yang sebagian besar menjadi bisnis inti koperasi - Persaingan dengan usaha sejenis. - kurangnya pemanfaatan tehnologi - kesulitan pemasaran produk koperasi untuk menembus pasaran luar - persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi oleh koperasi untuk mengakses modal luar - Belum adanya perlindungan atas hak cipta produk koperasi - Pajak ganda terhadap usaha koperasi - Regenerasi pengurus koperasi - Kurang berfungsinya Lembaga Dekopinda. - Kurangnya bekerjasama dengan pelaku ekonomi lain dan antar koperasi. - Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi - koordinasi yang sulit dengan penguruspengurus koperasi yang tidak aktif
Sumber: Data diolah, 2013.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta, Salemba Humanika.
13
Agustiono, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. CV. Alfabeta. Bandung. Bappeda. 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 20092014. Bappeda Kabupaten Magetan. Bryson, John M. 2007. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Edwards III, George C. 1980. Implementing public policy. Congressional Quarterley Inc. Washington, D.C. Kadir, Hainim dan Yusbar Yusuf. 2012. Optimalisasi Pengaruh Dan Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Daerah. Jurnal Ekonomi. 20 (3): 1-9. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Negara Koperasi No. 22/PER/M.KUKM/IV/2007. Tentang Pedoman pemeringkatan koperasi. Jakarta. __________________. 2009. Peraturan Menteri Negara Koperasi No. 06/Per/M-KUKM/IV/2009 Tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Koperasi. Jakarta. Limbong, Bernhard. 2012. Pengusaha Koperasi: Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat. CV. Rafi Maju Mandiri. Jakarta. Miles, Matthew B dan A. Micheal Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Terjemah oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo. Noruzi, Mohammad Reza and Jonathan H. Westover. 2010. Opporunities, Challenges and Employment Relative Advantages in the Cooperative Sector in Iran. Management Science and Engineering. 4 (3): 95-99 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. Rangkuti, Freddy. 2009. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT.Ikrar Mandiriabadi. Jakarta. Salusu, J, 2004. Pengambilan Keputusan Strategic Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. AIPI – Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Pengantar Adminstrasi Pembangunan. Jakarta, PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Kementerian Koperasi dan UMKM. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang
14
Pemerintahan Daerah. Bappenas. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas. Jakarta. Venkataramany, Sivakumar and Daniel Fox. 2009. Globalization of Entrepreneurship: Overhelming Institutional Response In Favor Of SMEs In India. International
Business & Economic Reasearch Journal. 8 (3): 131-139. Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Widjanarko, Bambang. 2007. Membangun Citra Koperasi Menuju Badan Usaha yang Tangguh dan Mandiri. Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Vol.5 No.3 pp. 343-351.
