STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI GUNA MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DUA KOPERASI DI KABUPATEN BOGOR)
CICI ANGGARA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA* Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Strategi Pengembangan Koperasi guna Menggerakkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Dua Koperasi di Kabupaten Bogor) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.
Bogor, Nopember 2015 Cici Anggara NIM H252130015
RINGKASAN CICI ANGGARA. Strategi Pengembangan Koperasi guna Menggerakkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Dua Koperasi di Kabupaten Bogor). Dibimbing oleh LUKMAN M. BAGA dan MA’MUN SARMA. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat pemberdayaan koperasi untuk pengembangan UMKM, mengidentifikasi peran KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna terhadap peningkatan usaha-usaha produktif UMKM di Kabupaten Bogor, dan merumuskan strategi dan program dalam upaya pengembangan koperasi di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bantarkambing dan Desa Dramaga, Kabupaten Bogor yang dipilih secara purposive. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan April 2015. Penentuan responden dalam penelitian ini dipilih melalui multi stage sampling dengan populasi yaitu koperasi yang berada di Kecamatan Rancabungur dan Kecamatan Dramaga. Berdasarkan hasil perhitungan, koperasi yang dijadikan lokasi penelitian yaitu KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna. jumlah responden yang diambil pada penelitian ini sebanyak 81 anggota UMKM yang terdiri dari 45 UMKM dari KUD Sumber Alam dan 36 dari koperasi Al Banna. Penelitian ini juga mengambil data dari responden kualitatif yaitu dari pihak internal (pengurus koperasi, anggota koperasi dan bagian pengawas koperasi) dan pihak eksternal (Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, pemerintah desa tempat koperasi domisili, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), studi dokumen, partisipasi anggota koperasi, dan analisis SWOT. Data yang diambil yaitu indikator tingkat pemberdayaan, sejarah koperasi dan komunitas, kinerja koperasi, profil anggota dan pengurus koperasi, modal sosial, kondisi lingkungan, identifikasi potensi, masalah, tujuan, dan alternatif pemecahan masalah, dan strategi pengembangan koperasi serta rancangan program. Data yang dihasilkan diolah melalui tabulasi silang, deskriptif, dan Analisis SWOT. Penyusunan strategi pengembangan koperasi dilakukan melalui analisis SWOT. Strategi SWOT dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, berdasarkan analisis terhadap kinerja koperasi yang telah dianalisis menjadi faktor-faktor penentu dalam analisis strategi SWOT. Penelitian ini juga melakukan arsitektur strategi dengan menggabungkan hasil strategi yang diperoleh dari tahap pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan UMKM melalui koperasi termasuk tinggi baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna. Tingginya tingkat pemberdayaan tersebut dicirikan oleh sebagian besar indikator dinyatakan “ya” oleh sebagian besar responden pada kedua koperasi tersebut pada jawaban berbagai indikator tingkat pemberdayaan yaitu tingkat partisipasi anggota, dukungan kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan, faktor sosial budaya, kemampuan manajemen, sumber keuangan koperasi, sistem operasional, pemasaran produk, keberadaan inovasi, dan peran koperasi terhadap UMKM.
Koperasi memiliki berbagai peran terhadap kemajuan UMKM di Kabupaten Bogor. Koperasi sangat berperan sebagai pemberi pinjaman modal bagi setiap UMKM yang tergabung di dalamnya dengan administrasi yang lebih mudah daripada bank. Koperasi juga memfasilitasi UMKM dalam mengakses teknologi yang lebih modern serta untuk mendapatkan bahan baku. Koperasi juga berperan dalam memberi akses informasi serta mempromosikan usaha UMKM kepada konsumsi secara lebih luas. Peran lainnya yaitu koperasi dapat memberikan pendampingan usaha serta pelatihan-pelatihan softskill yang diperlukan untuk perkembangan UMKM. Berdasarkan analisis SWOT dan arsitektur strategi yang telah dilakukan, strategi dan program dalam upaya pengembangan koperasi dari tahun 2015-2017 adalah meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi, meningkatkan jumlah anggota koperasi, mengembangkan jaringan bisnis, menerapkan sistem penghargaan (reward), mencari mitra pemasaran yang baru, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan akademisi, menyempurnakan kurikulum, memperbaiki citra koperasi, memberi masukan kepada pemerintah, melakukan konsolidasi internal dan eksternal, meningkatkan kualitas SDM, membuat SOP yang jelas dan tersistem, membangun kemitraan dalam hal permodalan, mengembangkan keunggulan kompetitif, menyelenggarakan promosi produk, memanfaatkan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan nilainilai koperasi kepada masyarakat, dan penguatan koperasi. Kata kunci: Arsitektur strategi, koperasi, pemberdayaan, SWOT
SUMMARY CICI ANGGARA. The Development’s strategies of Cooperation to Motivate Economy’s Public (Case Studies of Two Cooperatives in Bogor). Under Supervisor of LUKMAN BAGA and MA’MUN SARMA. The purposes of this study are to analyze the level of cooperative’s empowerment to develop Micro Small Medium Enterprise (MSME) in Bogor, to identify the roles of KUD Sumber Alam and Al Bana cooperative to increase MSME’s productive efforts in Bogor, and to formulate the strategies and programs in order to develop cooperatives in Bogor. This research was conducted in Bantarkambing village and Dramaga village, Bogor Regency which were purposively selected method. This research was carried out for 3 months, from February to April 2015. The respondent was taken through multi stage sampling method from the cooperative which is located in the sub-districts Rancabungur and district Dramaga as the population. Based on the calculation result, the cooperatives that were used as the study sites are KUD Sumber Alam and Al Banna cooperative. The number of respondents were taken on this study are 81 members of MSME, which consists 45 members from KUD Sumber Alam and 36 members from Al Banna Cooperative. This research also took data from qualitative respondents from internal side (cooperative’s management, cooperative’s members and cooperative’s supervisor departement) and external sides (the Department of Cooperatives and MSME Bogor, the goverment from the cooperative are located, and the Institute of Rural Community Empowerment). The data was collected through observations, interviews and Focus Group Discussion (FGD), the study documents, cooperative’s member participation, and SWOT analysis. The data which was taken such as the indicator of empowerment, the history of the cooperative and communities, the cooperative’s performance, members profile and cooperative’s management, social capital, environmental conditions, identification of potential, problems, goals, alternative solutions to problems, and cooperative development’s strategies and program designs. The result was processed through cross tabulations, descriptive, and SWOT Analysis. The creation of development strategy of cooperative was done through a SWOT analysis. SWOT strategy in this study was analyzed qualitatively, based on the analysis on the cooperative’s performance that has been analyzed into the determinants in the SWOT strategy analysis. The research was doing architecture strategy by combining the results of strategy which was obtained from the decision making’s stage as well. The results showed that the level of the empowerment of MSME through cooperative institutional is high on KUD Sumber alam as well Al Banna cooperative. The high of empowerment’s level can be seen from the respondent’s answer yes on some indicators of empowerment’s level such as the members participation’s rate, government’s policies support, income level, social-culture factors, management capabilities, financial resources cooperatives, operational systems, products marketing, the existence of innovations, and the role of cooperatives to MSME.
There are a lot lot of cooperative roles in the development of MSME in Bogor such as the capital lender for any MSME which is incorporated in it with easier administration than the bank. Cooperative institutional also facilitating MSME to access modern technology as well as to get raw materials. Futhermore, the role of cooperative is in giving access to information as well as promoting MSME’s business to wider consumption. Another role is to provide business assistance as well as training soft skill which is needed to the MSME’s development. Based on SWOT analysis and architecture strategy that have been done, strategies and programs in effort to develop cooperatives institutional from 20152017 are improving the empowerment cooperative’s quality, increasing the number of cooperative members, developing business link, applying the reward system, looking for new marketing partners, cooperating with local government and academics, enhancing the cooperatives’s curriculum, improving the image of cooperatives, providing advises to the goverment, making internal and external consolidation, improving the quality of human resources, making a clear and sistematically SOP, making partnership in terms of capital, developing a competitive advantage, doing product’s promotions, takes advantage of Bogor District government’s support to socialize the value of cooperatives and strengthening cooperative institutional. Keywords: Architecture strategy, the cooperative, empowerment, SWOT
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI GUNA MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DUA KOPERASI DI KABUPATEN BOGOR)
CICI ANGGARA
Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr Ir Harianto, MS
Judul Tesis
Nama NIM
: Strategi Pengembangan Koperasi guna Menggerakkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Dua Koperasi di Kabupaten Bogor) : Cici Anggara : H252130015
Disetujui oleh, Komisi Pembimbing
Dr Ir Lukman M Baga, MA, Ec Ketua
Dr Ir Ma’mun Sarma, MS, M.Ec Anggota
Diketahui oleh Ketua Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr Ir Ma’mun Sarma, MS. M.Ec
Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr
Tanggal Ujian: 13 Oktober 2015
Tanggal Lulus :
PRAKATA
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini berjudul Strategi Pengembangan Koperasi guna Menggerakkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Dua Koperasi di Kabupaten Bogor). Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Lukman M. Baga, MA,Ec dan Bapak Dr Ir Ma’mun Sarma, MS. M.Ec selaku komisi pembimbing, serta kepada penguji Dr Ir Harianto, MS yang telah banyak memberi saran serta arahannya kepada penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini. Di samping itu,ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada istri, bapak, ibu, dan pengurus koperasi lokasi penelitian, atas segala doa dan bantuannya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.
Bogor, Nopember 2015 Cici Anggara
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR
xv xv
1 PENDAHULUAN Latar Belakang Perumusan Masalah Tujuan Manfaat Penelitian Ruang Lingkup Penelitian
1 5 6 7 7
2 TINJAUAN PUSTAKA Koperasi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Evaluasi Pemberdayaan Model Evaluasi Pemberdayaan Penelitian Terdahulu
7 10 11 13 16 17 19
3 KERANGKA PEMIKIRAN
21
4 METODE Waktu dan Tempat Penelitian Metode Penelitian Metode Penentuan Responden Teknik Pengumpulan Data Tahapan Penelitian Pengolahan dan Analisis Data Analisis Tabulasi Silang Analisis Kualitatif Deskriptif Penyusunan Rencana dan Strategi Program Pengembangan Koperasi Analisis SWOT Analisis Road Map
23 23 23 25 26 27 28 30 31 31 32
5 HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Koperasi KUD Sumber Alam Koperasi Al Banna Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi untuk Pengembangan UMKM Peran KUD Sumber Alam dan Koperasi Al Banna terhadap Upaya Peningkatan Usaha-usaha Produktif UMKM di Kabupaten Bogor Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi
34 34 39 42 48 52
Identifikasi Komponen SWOT Koperasi Rumusan Strategi Matriks SWOT Koperasi Arsitektur Strategi Koperasi
52 59 64
6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Saran
74 74
DAFTAR PUSTAKA
75
RIWAYAT HIDUP
78
DAFTAR TABEL 1 2 3 4 5 6 7
Teknik penentuan sampel penelitian 24 Rincian pengolahan dan analisis data 27 Indikator penelitian kuantitatif 29 Matriks SWOT 32 Profil KUD Sumber Alam 39 Profil Koperasi Al Banna 42 Jawaban indikator pemberdayaan berdasarkan keikutsertaan dalam setiap pertemuan, jenis pertemuan, posisi, peran anggota koperasi, program pemberdayaan dari LSM, dan promosi produk oleh koperasi 43 8 Jawaban indikator pemberdayaan berdasarkan dukungan kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan, faktor sosial budaya, dukungan teknologi, dan kemampuan manajemen, dan pelaksanaan RAT 44 9 Jawaban indikator pemberdayaan berdasarkan sumber keuangan koperasi, sistem operasional, akses pasar, pengembangan inovasi, 46 kemampuan bersaing, dan peranan koperasi ke UMKM (3) 10 Rumusan strategi matrik SWOT koperasi di Kabupaten Bogor 63 11 Sasaran kerja koperasi 68 12 Program kegiatan koperasi 69
DAFTAR GAMBAR 1 2 3 4 5 6 7 8
Perkembangan koperasi di Kabupaten Bogor Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor Kerangka penelitian mengenai pengembangan kelembagaan koperasi Tahapan penelitian pengembangan kelembagaan koperasi Pendekatan arsitektur strategi Struktur organisasi KUD Sumber Alam Struktur organisasi Koperasi Al Banna Rancangan arsitektur strategi pengembangan koperasi
3 5 22 26 34 36 41 73
1
1 PENDAHULUAN
Latar Belakang Aspek pembangunan ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kemajuan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam proses pembangunan suatu daerah. Pada saat pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar dinyatakan gagal, hal ini mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari pertumbuhan unit UMKM yang sangat pesat pasca krisis ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM RI (2013), jumlah total UMKM adalah 57 juta unit usaha atau 99.9% dari total unit bisnis yang ada di Indonesia. Berdasarkan data BPS (2012), sektor UMKM telah memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan UMKM yang tinggi juga memiliki dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dari 65.600.591 orang menjadi 107.657.509 orang sepanjang tahun 1997-2012. Dampak lain pertumbuhan UMKM yang pesat adalah peningkatan sumbangan PDB sektor UMKM dari 363.200,440 miliar/tahun hingga mencapai 1.504.928,20 miliar/tahun sepanjang tahun 1997-2012. Menurut Partomo (2008), UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Hal ini sebagaimana yang terjadi di negara Jepang pertumbuhan ekonomi telah dikaitkan dengan besaran pertumbuhan UMKM, juga dalam penciptaan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Negara-negara berkembang mulai mengubah orientasinya ketika melihat pengalaman di negara-negara industri maju tentang peranan dan sumbangan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Peranan UMKM sangat penting di semua negara karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha suatu negara. Perkembangan UMKM yang pesat memiliki tujuan ekonomi yang ingin dicapai antara lain menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menciptakan efisiensi, memantapkan stabilitas kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM dituntut untuk memiliki kemampuan persaingan (competitive) dengan produk-produk lain termasuk produk dari luar negeri. Lingkungan bisnis yang kompetitif dan global pada belakangan ini menyebabkan UMKM harus benar-benar mampu bersaing dalam hal efisiensi, inovatif, penetapan harga, pengembangan usaha, dan lain-lain. Tingkat persaingan tersebut semakin tajam sejalan dengan semakin derasnya arus informasi, serta pesatnya perkembangan teknologi. Untuk dapat bertahan dalam arena persaingan, UMKM memerlukan strategi bersaing yang tepat. Suatu usaha akan dapat memenangkan persaingan apabila usaha tersebut memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage). Kondisi inilah yang mendorong setiap pelaku UMKM berusaha untuk meningkatkan keunggulan bersaing (Mildawati 2006). Berkaitan dengan pentingnya peranan UMKM bagi perekonomian dan telah banyaknya UMKM yang tumbuh, berbagai regulasi dan kebijakan bahkan program pemerintah justru belum secara langsung menghasilkan kontribusi berarti bagi pemberdayaan UMKM. Sektor ini dinilai belum optimal dalam memajukan
2
perekonomian rakyat. Faktor-faktor yang menghambat antara lain keterbatasan sumber daya pengelola, persoalan kelembagaan maupun keterbatasan akses terhadap pasar komoditas. Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh UMKM adalah lemahnya akses terhadap pasar, lemahnya akses terhadap sumber permodalan, lemahnya akses terhadap manajemen, lemahnya akses terhadap teknologi, dan lemahnya akses terhadap kemitraan usaha (Partomo 2008). Pemberdayaan merupakan hal penting bagi UMKM untuk membentuk UMKM yang mandiri. Upaya pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk penguatan dan pembinaan sektor UMKM yang bersifat kelembagaan dan mencakup berbagai aspek seperti produksi, teknologi, pemasaran, manajerial, modal, dan kewirausahaan. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan harus bersifat multidimensi, bukan hanya dari sektor ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Menurut analisis Sukidjo (2004), UMKM perlu diberdayakan mengingat UMKM memiliki peran yang sangat besar terutama dalam penyediaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran, mengurangi urbanisasi, membantu mempercepat distribusi pendapatan yang adil dan merata, serta ikut memperkuat ketahanan dan keamanan perekonomian nasional. Strategi kebijakan pemberdayaan UMKM yang ditempuh antara lain berupa strategi kebijakan pengembangan ekonomi rakyat, strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif serta strategi kebijakan dukungan untuk penguatan. Salah satu kelembagaan ekonomi yang dapat menghimpun kekuatan UMKM agar memiliki keunggulan bersaing (competitive advantage) serta upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia melalui pemberdayaan adalah melalui koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia merupakan usaha untuk mengupayakan kesejahteraan sosial terutama kesejahteraan para anggotanya. Koperasi sebagai salah satu tempat berbisnis, namun saat ini belum dapat bersaing dengan perusahaan lain. Hal ini disebabkan karena di dalam koperasi itu belum tercipta suatu strategi bisnis yang mampu melihat keberadaan dirinya ditengah-tengah perekonomian Indonesia. Jika koperasi ingin maju atau minimal menyamai pelaku ekonomi lainnya, sudah seharusnya mengembangkan yang ada. Manajemen koperasi yang sudah mampu melihat dimana koperasi ini berdiri dalam keseluruhan percaturan perekonomian Indonesia, ini berarti bahwa koperasi sudah berorientasi kepada persaingan kompetitif serta pemuasan selera konsumen dan bukannya pemuasan selera anggota. Pengembangan koperasi dan usaha kecil saat ini masih menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh sistem pemasaran produk yang dihasilkan oleh UKM. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk yang dihasilkan oleh anggotanya (industri kecil dan industri rumah tangga). Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk UKM. Dalam koperasi dilakukan pengendalian mutu (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk UKM, sehingga pengusaha kecil tidak ragu untuk
3
melakukan kegiatan usahanya karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung (Syahza 2002). Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha yang mengembangkan komoditi potensial dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh pengusaha dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada koperasi. Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier effect ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya industri kecil dan industri rumah tangga sebagai unit usaha di pedesaan dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan mayarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Selain yang diungkapkan di atas, koperasi juga berfungsi sebagai: pertama, mencarikan alternatif pemecahan masalah pengusaha kecil seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pelaku agroindustri, memasarkan produk dan sebagainya; kedua, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan ketiga, pengusaha di pedesaan perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain. Kabupaten Bogor merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi. Jumlah koperasi Kabupaten Bogor berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor mengalami penurunan pada tahun 2009 sampai 2011, akan tetapi dari tahun 2011 mengalami peningkatan kembali sampai data terakhir tahun 2014. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh jumlah koperasi yang aktif yang mengalami penurunan pada tahun 2010 tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2011 hingga 2014. Adapun jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan dari tahun 2009 hingga 2014. Jumlah koperasi secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1. Perkembangan koperasi di Kabupaten Bogor 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009
2010
2011
jumlah koperasi
2012 aktif
2013 tidak aktif
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Bogor (2014)
Gambar 1 Perkembangan koperasi di Kabupaten Bogor
2014
4
Berhubung dengan banyaknya jumlah koperasi di Kabupaten Bogor, sebuah lembaga kemanusiaan nasional yaitu PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) telah memberdayakan UMKM yang berada di Kabupaten Bogor. Program ini merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelompok usaha mandiri (KUM) masyarakat dan kelompok usaha bersama (KUBE). Keberadaan program pemberdayaan UMKM yang dijelaskan di atas tidak menjamin sebuah UMKM menjadi tumbuh mandiri dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah tidak adanya sinergisitas antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemberi program pemberdayaan. Oleh karena itu, pertumbuhan jumlah koperasi di Kabupaten Bogor yang tinggi belum mampu memberikan pengaruh yang pesat terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbagai permasalahan lainnya antara lain: 1) lemahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya kualitas manajemen; 2) kegiatan koperasi tidak sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga koperasi berjalan atas kehendak pengurus semata, ini berakibat kepada rendahnya partisipasi anggota karena anggota tidak merasakan manfaat sebagai anggota koperasi; 3) masih ditemukan koperasi tidak melibatkan anggota dalam aktifitasnya (koperasi dikendalikan oleh pemilik modal); 4) adanya kegiatan koperasi yang memanfaatkan dukungan pemerintah terhadap keberadaan koperasi bagi kepentingan pribadi (sebagai usaha pribadi); dan 6) koperasi di pedesaan lebih banyak bergerak pada bidang usaha simpan pinjam bukan pada usaha produktif. Secara khusus kelemahan koperasi di Kabupaten Bogor antara lain: 1) pada penentuan kepengurusan dan manajemen koperasi masih dipengaruhi oleh rasa tenggang rasa sesama masyarakat bukan didasarkan pada kualitas kepemimpinan dan kewirausahaan; 2) budaya manajemen masih bersifat feodalistik paternalistik (pengawasan belum berfungsi). Ini disebabkan karena terbatasnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki (khususnya untuk level manajemen). Masih lemahnya jiwa kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan pengurus; 3) anggota koperasi pada umumnya sangat heterogen, baik dari sisi budaya, pendidikan, maupun lingkungan sosial ekonominya; 4) usaha yang dilakukan tidak fokus, sehingga tingkat profitabilitas koperasi masih rendah. Akibatnya pengembangan aset koperasi sangat lambat dan koperasi sulit untuk berkembang; 5) masih rendahnya kualitas pelayanan koperasi terhadap anggota maupun non anggota. Ini berakibat rendahnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi; 6) masih lemahnya sistem informasi di tingkat koperasi, terutama informasi harga terhadap komoditas pertanian sehingga akses pasar produk pertanian dan produk lainnya masih relatif sempit; 7) belum berperannya koperasi sebagai penyalur sarana produksi pertanian di pedesaan dan sebagai penampung hasil produksi pertanian. Kelemahan koperasi selanjutnya yaitu masih rendahnya kontribusi koperasi terhadap PDRB Kabupaten Bogor. Persentasi kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami penurunan yaitu dari 12.24% menjadi 11.52% seperti terlihat pada Gambar 2.
5
Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor 12.4
Persentase kontribusi
12.2 12 11.8 11.6
%kontribusi
11.4 11.2 11 2009
2010
2011
2012
2013
Tahun
Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab.Bogor (2014)
Gambar 2 Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor Oleh karena itu, kajian mengenai Strategi Pengembangan Koperasi guna Menggerakkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Dua Koperasi di Kabupaten Bogor) perlu dilakukan. Kebijakan pemberdayaan UMKM melalui koperasi secara umum diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan perekonomian dalam rangka penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing dan pada akhirnya untuk penanggulangan kemiskinan.
Perumusan Masalah Perkembangan jumlah koperasi yang meningkat belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM yang memadai khususnya skala usaha mikro. Salah satu masalah yang masih dihadapi adalah rendahnya produktivitas yang menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku usaha kecil, menengah, dan besar. Produktivitas usaha mikro dan kecil masih sekitar Rp 4.3 juta per unit usaha per tahun dan usaha menengah sebesar Rp 1.2 miliar, sementara itu produktivitas per unit usaha besar telah mencapai Rp 82.6 miliar. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas UMKM sangat diperlukan untuk mengatasi ketimpangan antarpelaku, antargolongan pendapatan dan antardaerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, selain sekaligus mendorong peningkatan daya saing daerah. Permasalahan yang dihadapi UMKM juga berupa terbatasnya akses UMKM terhadap sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM dan koperasi. Sementara ketersediaan
6
lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Kabupaten Bogor memiliki potensi besar untuk pengembangan koperasi karena jumlah koperasi dan UMKM cukup banyak. Jumlah koperasi Kabupaten Bogor berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor tahun 2012 sebanyak 1.021 unit koperasi aktif, 568 unit koperasi tidak aktif dengan total jumlah koperasi Kabupaten Bogor sebanyak 1.589 unit. Jumlah tersebut naik pada tahun 2014 dengan jumlah koperasi aktif 1177, tidak aktif 518, dan total koperasi seluruhnya 1695. Akan tetapi, hampir sepertiga dari jumlah koperasi yang ada tidak aktif. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kekurangmampuan koperasi dan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan koperasi dan UMKM di kedua wilayah ini. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar, dan faktor produksi. Selain itu, masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi juga menjadi penghambat kemajuan koperasi. Adanya program pemberdayaan koperasi dari lembaga swasta seperti PKPU terhadap UMKM yang ada di Bogor cukup membantu untuk meningkatkan kualitas koperasi. Akan tetapi, program pemberdayaan tersebut tidak menjamin sebuah UMKM menjadi tumbuh mandiri dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi. Salah satu contohnya adalah tidak adanya sinergisitas antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pemberi program pemberdayaan. Keberadaan UMKM dan koperasi di Kabupaten Bogor juga belum mampu berperan dalam menggerakkan perekonomian rakyat daerah disebabkan karena belum optimal peran pemberdayaan pemerintah daerah terhadap UMKM melalui koperasi. Hal ini terlihat dari evaluasi pemberdayaan melalui koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, aspek kelembagaan perlu menjadi perhatian yang sungguhsungguh dalam rangka memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat (outreach impact) yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah dan keanekaragaman UMKM dan koperasi di Kabupaten Bogor. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana tingkat pemberdayaan koperasi untuk pengembangan UMKM? 2. Bagaimana peran KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna terhadap peningkatan usaha-usaha produktif UMKM di Kabupaten Bogor? 3. Bagaimana merumuskan strategi dalam upaya pengembangan kelembagaan koperasi di Kabupaten Bogor?
Tujuan Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Menganalisis tingkat pemberdayaan koperasi untuk pengembangan UMKM
7
2. Mengidentifikasi peran KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna terhadap peningkatan usaha-usaha produktif UMKM di wilayah Kabupaten Bogor. 3. Merumuskan strategi dan program dalam upaya pengembangan kelembagaan koperasi di Kabupaten Bogor.
Manfaat Penelitian Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak pemegang kebijakan seperti : 1. Kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan koperasi. 2. Kegunaan strategi, diharapkan dapat memberikan kontribusi atas penyusunan program dan strategi pemberdayaan masyarakat melalui koperasi. 3. Kegunaan akademis, diharapkan dapat memperkaya tentang praktek-praktek pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan koperasi dan memberikan informasi terhadap penelitian selanjutnya.
Ruang Lingkup Penelitian Pada penelitian ini dilakukan analisis kelembagaan koperasi dan menyusun strategi pengembangan kelembagaan koperasi dengan studi kasus yaitu Koperasi di Darmaga dan Rancabungur. Akan tetapi, hasilnya ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor. Pemilian KUD Sumber Alam dan Koperasi Al Banna ditentukan secara purposif. Hal ini dikarenakan bertujuan untuk membandingkan antara koperasi yang sudah berdiri lama (KUD Sumber Alam) dan koperasi yang baru serta mendapatkan pendampingan dari LSM yaitu PKPU (Koperasi Al Banna).
2 TINJAUAN PUSTAKA Koperasi Pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, Aliansi Koperasi Sedunia (Intemational Cooperatives Alliance/ICA) menyatakan bahwa koperasi didefinisikan sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi juga didefinisikan sebagai perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis. Koperasi merupakan perusahaan dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau
8
uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi. Selain itu, koperasi sebagai perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggotanya (Soedjono 2002). Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Aliansi Koperasi Sedunia (Intemational Cooperatives Alliance/ICA) yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, serta kerjasama diantara koperasi-koperasi (Soedjono 2002). Koperasi di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (pasal 2) bahwa koperasi dibagi dalam 7 jenis yaitu koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan/industri, koperasi simpan pinjam, dan koperasi konsumsi. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2010) membagi jenisjenis koperasi menjadi lima jenis yaitu: 1. Koperasi produsen Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. 2. Koperasi konsumen Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, angggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. 3. Koperasi simpan pinjam Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh
9
koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam. 4. Koperasi pemasaran Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi. 5. Koperasi jasa Koperasi jasa yaitu koperasi dengan identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi Single Purpose (satu usaha) dan Multi Purpose (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa. Koperasi banyak dikembangkan untuk mengarahkan agar koperasi benarbenar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Strategi pemberdayaan koperasi yang menjadikan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipasi, dan berwatak sosial dilakukan secara terbuka, secara bersama-sama dan berkesinambungan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga tercipta usaha bersama yang benar-benar dijiwai oleh setiap anggota dan warga masyarakat. Strategi pemberdayaan koperasi adalah merupakan strategi yang secara integral dilakukan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dimana dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang nyata, maka pemerataan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh koperasi sebagai bentuk pemerataan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pemerataan alokasi hasil pembangunan di seluruh tanah air.
10
Kelembagaan Kelembagaan didefinisikan sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (institutional arrangement) dapat ditentukan oleh beberapa unsur, antara lain aturan operasional yang mengatur pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan aturan operasional yang mengatur hubungan kewenangan organisasi. Kelembagaan memiliki tiga ciri khas yaitu hak kepemilikan (property right), batas yuridiksi (jurisdictional boundary) dan aturan representasi (rule of representation) (Prasetyani 2002). Penjelasan ketiga ciri khas tersebut yaitu: a. Hak kepemilikan (property right), diartikan sebagai hak dan kewajiban yang didefinisikan dan diatur dalam hukum, adat, tradisi atau konsensus yang mengatur hubungan antara anggota dalam hal kepentingan terhadap sumber daya, situasi dan kondisi. Hak dan kewajiban sebagai pemilik sumber daya, situasi dan kondisi. Hak dan kewajiban sebagai pemilik sumber daya dijamin dalam produk hukum. b. Batas yuridiksi (jurisdictional boundary), diartikan sebagai bahasan untuk menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam kelembagaan. Konsep batas yuridiksi dapat diartikan sebagai batas wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh suatu kelembagaan, sehingga dapat bermakna peran dalam mengatur alokasi dan nilai sumber daya. c. Aturan representasi (rule of representation), diartikan dalam lingkup siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kelompok atau masyarakat. Keputusan yang dibentuk dan apa kemungkinan terhadap kinerja akan ditentukan oleh kaidah representasi dalam pengambilan keputusan. Aturan representasi berperan sebagai subyek dari analisis ekonomi dalam menentukan besaran alokasi sumber daya yang dapat diakses. Kelembagaan mencakup penataan institusi untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pernyataan mengenai aktor atau pelaku ekonomi dimana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi (Mubyarto 2003). Kelembagaan dalam konteks pemberdayaan koperasi diartikan sebagai organisasi atau pelaku ekonomi dimana ada transaksi yang dilakukan. Kelembagaan disini mengarah pada badan koperasi, usaha UMKM, dan juga lembaga pemerintah seperti dinas koperasi. Pentingnya kelembagaan koperasi telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Indarti dan Wardana (2013) yang menunjukkan bahwa apabila sekelompok nelayan bergabung membentuk kerjasama koperasi, maka mereka dapat meraih manfaat dari pencapaian skala ekonomi dan penguatan daya tawar di pasar input dan output. Manfaat-manfaat dari skala ekonomi tersebut diperoleh melalui economies of materials, economies of machinery, economies of highly organized buying and selling dan economies of skill. Hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa keputusan nelayan untuk bergabung ke dalam suatu koperasi merupakan keputusan strategis untuk
11
penguatan daya tawar di pasar input dan output, serta penguatan daya kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal lainnya. Peningkatan penguatan kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Peningkatan penguatan kelembagaan ini meliputi usaha penyadaran masyarakat untuk menyusun norma-norma dan aturan-aturan yang menyangkut pola perilaku masyarakat yang mana keluaran dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dalam lingkungannya. Peningkatan kapasitas juga meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan berorganisasi masyarakat dalam upaya mewujudkan tata kelembagaan yang lebih partisipatif dan transparan.
Pemberdayaan Masyarakat Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Oleh karena itu, pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani 2004). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Ardiansyah 2010). Menurut Suharto (2005), pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai sebuah proses diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Adapun sebagai tujuan, pemberdayaan dimaksudkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas kehidupannya. Suharto (2005) menjelaskan mengenai prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial yaitu (1) pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai mitra, (2) proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber atau kesempatan-kesempatan, (3) masyarakat harus dapat melihat dirinya sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan, (4) kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, (5) solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keragaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut, (6) jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan
12
kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang, (7) masyarakat harus berpartisispasi dalam memberdayakan dirinya berupa tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan olehnya, (8) tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan, (9) pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber tersebut secara efektif, (10) proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif dan permasalahan selalu memiliki beragam solusi, (11) pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel. Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan yang disingkat menjadi 5P berdasarkan (Suharto 2005) yaitu: a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandiriannya. c. Perlindungan: melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah. d. Penyokongan: memberikan dukungan dan sokongan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. e. Pemeliharaan: memelihara kondisi kondusif, agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang mungkin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Masyarakat berdaya menurut Slamet (2003) yaitu masyarakat yang tahu, mengerti, paham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Adi (2003) menyatakan beberapa kendala (hambatan) dalam pembangunan masyarakat, baik yang berasal dari kepribadian individu maupun berasal dari sistem sosial. Hambatan dari kepribadian individu berupa kestabilan (Homeostatis), kebiasaan (habit), seleksi ingatan dan persepsi (selective perception and retention), ketergantungan (depedence), super-ego, yang terlalu kuat, cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya diri (self distrust). Adapun dari sistem sosial berupa kesepakatan terhadap norma tertentu (conformity to norms), yang mengikat sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (systemic and cultural coherence), kelompok kepentingan (vested interest),
13
hal yang bersifat sakral (the sacrosanct), dan penolakan terhadap orang luar (rejection of outsiders). Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu kecendrungan pertama dimana proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Ardiansyah 2010). Hikmat (2004) menjelaskan konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah individu dan masyarakat yang mandiri meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan masyarakat yang memiliki kemampuan yang memadai untuk memikirkan dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan tentunya tidak selamanya harus dibimbing, diarahkan dan difasilitasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi (Ardiansyah 2010).
Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Prawoto (2012) menyatakan bahwa modernisasi ekonomi membawa dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan memberikan banyak kemudahan bagi sebagian masyarakat. Akan tetapi, terdapat sebagian masyarakat tertinggal yang menjadi korban derasnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut karena lemahnya daya tahan ekonomi dan minimnya penguasaan sumber-sumber ekonomi. Hal ini seperti terjadi pada saat ini yaitu adanya MEA dan UMKM yang banyak beredar di Indonesia memiliki peluang kalah daya saing jika tidak memiliki daya tahan yang tangguh. Hasil penelitian Prawoto (2012) dalam rangka menyusun pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan pangan menyatakan bahwa salah satunya adalah melalui
14
penguatan kelembagaan koperasi untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi kemajuan ekonomi. Anomsari et al. (2013) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penciptaan iklim usaha KUMKM, pengembangan sistem pendukung usaha KUMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha KUMKM, dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, berpengaruh positif terhadap peningkatan dan pemberdayaan koperasi & UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Ruwaida dan Setyawati (2010) menunjukkan hasil kajian meta risetnya bahwa konsep pemberdayaan yang diaplikasi dalam studi-studi punya kecenderungan yang sama, yaitu sebagai upaya penguatan dan pembinaan sektor UMKM yang bersifat kelembagaan dan mencakup enam aspek: produksi, teknologi, pemasaran, manajerial, modal, dan kewirausahaan. Artinya, basis analisis konsep pemberdayaan selalu berdimensi ekonomi. Sejumlah kajian sudah menggunakan konsep pemberdayaan, namun jika ditilik lebih mendalam masih menyiratkan konsep “pembinaan”, atau setidaknya ada pada tahap inisial; di sini pemerintah masih tampil sebagai aktor dominan. Upaya pemberdayaan apapun levelnya perlu diarahkan bukan hanya untuk mengatasi persoalan kultural (sikap, etos, motivasi) tetapi juga persoalan struktural (penguatan posisi tawar, penguatan kebijakan). Kedua persoalan ini dihadapi pada seluruh level di atas. Penguatan usaha dalam konsepsi ini lebih merujuk pada penguatan institusional, yang bagaimanapun juga ditentukan oleh kapasitas individu, rumah tangga, kelompok dan komunitas. Sedangkan level institusional bukan hanya pada kerangka makro, yakni skala kabupaten, provinsi atau nasional, juga mikro. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa berbagai studi mencoba mengaitkan kebijakan (dimensi tekstual), organisasi pelaksana (dimensi struktural), dan aspek kultural. Dimensi tekstual tercermin dari kajian tentang aplikasi model pendekatan yang digunakan untuk penyusunan rencana aksi pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani dan koperasi. Adapun yang berfokus pada dimensi struktural dan berimplikasi pada dimensi normatif adalah kajian tentang pola pembiayaan dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan usaha besar, serta antar-UMKM itu sendiri, termasuk pola pembiayaannya. Hasil kajian ini dipakai sebagai rekomendasi kepada stakeholder tentang pola-pola pembiayaan yang dapat mengembangkan kegiatan UMKM. Rekomendasi yang disarankan yaitu adanya pendekatan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM masih bersifat parsial, terutama hanya menyangkut aspek permodalan dan pelatihan teknis saja. Oleh karena itu perlu adanya aplikasi konsep dan upaya pemberdayaan yang bersifat multidimensi, yakni ekonomi, sosial dan kultural. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Mildawati (2006) bahwa koperasi perlu diberdayakan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing seperti menghasilkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan konsumen. Paramasari (2009) dalam hasil penelitiannya di Surakarta bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatan-kegiatan yaitu sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi UMKM, penyelenggaraan promosi produk UMKM, penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, penyusunan kebijakan tentang UMKM, dan fasilitasi pengembangan UMKM. Faktor yang mendukung adalah tersedianya dana atau anggaran yang memadai, jalinan kerjasama dengan para stakeholders, serta
15
adanya sarana dan prasarana yang memadai. Faktor yang menghambat adalah rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh SDM UMKM yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan strategi pengembangan tersebut. Rekomendasi yang diajukan untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam hal pengembangan UMKM adalah dengan ditambahnya kegiatan pelatihan penumbuhan jiwa kewirausahaan serta lebih memperbanyak kegiatan pameran agar produk yang dihasilkan dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Hasil analisis Sukidjo (2004) bahwa secara substansial UKM memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih baik dibanding dengan ekonomi konglomerat karena mampu bertahan dan mampu mendongkrak perekonomian nasional dari kebangkrutan. UKM perlu diberdayakan mengingat UKM memiliki peran yang sangat besar terutama dalam penyediaan lapangan kerja, mengatasi pengangguran, mengurangi urbanisasi, membantu mempercepat distribusi pendapatan yang adil dan merata, serta ikut memperkuat ketahanan dan keamanan perekonomian nasional. Strategi kebijakan pemberdayaan UKM yang ditempuh antara lain berupa strategi kebijakan pengembangan ekonomi rakyat, strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif serta strategi kebijakan dukungan perkuatan. Pertiwi et al. (2012) bahwa Dinas Koperasi dan UKM memiliki peranan dalam memberdayakan UKM yang ada dan dapat berjalan lancar dengan adanya faktor pendukung berupa struktur organisasi yang terintegrasi pada Dinas Koperasi dan UKM, adanya paguyuban yang menaungi UKM, kesadaran pelaku UKM untuk bergabung dalam paguyuban, pembentukan koperasi, pemanfaatan teknologi, dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Adapun faktor penghambatnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang dimilki, kesulitan permodalan UKM, dan permasalahan teknis UKM. Sofiandi dan Suyanto (2013) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan yang berhasil ditandai dengan adanya dampak dari fungsi-fungsi lembaga tersebut dengan kunci keberhasilan terletak pada adanya kerjasama semua pihak yang terlibat dan pemilihan strategi yang tepat. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu aspek dari peningkatan kesadaran adalah terbukanya peluang-peluang untuk tindakan menuju perubahan. Peningkatan kesadaran itu dapat dicapai melalui beberapa strategi, diantaranya melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, dan melalui pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran (dalam pengertian luas) dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan (Ife dan Tesoriero 2006). Cahyono dan Bambang (2009) menyatakan bahwa pemberdayaan koperasi dilakukan melalui aktivitas kerjasama dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan kinerja koperasi tersebut. Beberapa kerjasama dapat dilakukan antara lain melalui kerjasama pengembangan produk bersama, kerjasama melalui aliansi strategis, dan kerjasama dalam bentuk persaingan yang adil (co opetition). Pemberdayaan koperasi diawali dengan menentukan arah perubahan yang lebih baik oleh penggerak perubahan yang lebih professional, antara lain oleh aktivitas
16
organisasi dan pebisnis yang telah memiliki pengalaman luas dibidangnya dan komitmen yang besar dalam menjalankan bisnis koperasi. Di samping itu pemberdayaan anggota juga harus melihat pertumbuhan pasar dan bisnis tersebut, apakah dalam keadaan booming atau resesi. Pada kondisi ekonomi yang lagi booming, maka pemberdayaan koperasi harus dilakukan secara agresif, sebaliknya pada masa resesi, maka pemberdayaan koperasi harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kewaspadaan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi anggota dan masyarakat yang dilayani oleh koperasi tersebut. Strategi pemberdayaan koperasi dilakukan dengan melihat daur hidup bisnis koperasi tersebut. Daur hidup ini meliputi empat tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Strategi tiap tahap tersebut berbeda-beda. Pada tahap perkenalan dan tahap penurunan biasanya koperasi merugi, namun pada tahap pertumbuhan dan kedewasaan, koperasi biasanya menerima keuntungan dalam bisnisnya. Strategi pemberdayaan koperasi adalah merupakan upaya yang berkelanjutan terhadap koperasi untuk terus maju dan berfungsi dengan baik melalui aplikasi strategi, taktik dan usaha yang disertai kemampuan melakukan upaya yang adil, setia dan rendah hati. Kemudian pemberdayaan dilakukan dengan menerapkan visi, misi dan tujuan yang dikehendaki dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Strategi pemberdayaan koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat meskipun menghadapi tantangan yang semakin meningkat dewasa ini, namun harus tetap terus dilaksanakan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial kemasyarakatan dalam bisnis masyarakat dan bangsa. Upaya pemberdayaan dilakukan agar koperasi semakin kuat dan mandiri dengan upaya melakukan pengembangan diri para anggota dan pengembangan pasar yang dijalankan oleh koperasi tersebut.
Evaluasi Pemberdayaan Agar dapat melakukan analisis dan pemahaman yang tepat mengenai pemberdayaan, harus dipahami dulu kerangka konseptual mengenai lingkup dan tingkatan pemberdayaan. Dari kajian-kajian empiris pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat, Alshop dan Heinshon (2005) menggambarkan 3 hal dalam lingkup pemberdayaan, yaitu pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial, sedangkan Sumaryadi dan Nyoman (2005) menyebutkan satu lingkup lainnya pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan politik lebih mengarah kepada upaya untuk menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap pemerintah atau pihak-pihak lainnya, yang meliputi aspek-aspek penegakan keadilan, kepemimpinan politik, dan pelayanan publik. UNDP (2002) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif yang mencoba mengkaji perkembangan dan pencapaian suatu hasil secara sistematis dan objektif. Dalam sebuah program, evaluasi tidak hanya dilakukan satu kali namun penilaian dilakukan berulang dan dilaksanakan berdasarkan lingkup dan kedalaman yang berbeda pada beberapa tahapan waktu untuk menilai pencapaian pengetahuan dan pembelajaran dalam upaya pencapaian hasil (outcome).
17
Evaluasi pemberdayaan didefinisikan sebagai pendekatan evaluasi yang mengarah pada upaya meningkatkan kemungkinan pencapaian keberhasilan program pemberdayaan yang lebih baik (Fetterman et al. 2007). Evaluasi pemberdayaan adalah merupakan proses untuk mendapatkan gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri. Terdapat beberapa pendekatan-pendekatan dan model-model evaluasi pemberdayaan. Guijt (2000) dan menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui rangkaian kegiatan partisipatif (participatory monitoring & evaluation/PM&E). Prinsip dalam PM&E adalah bahwa masyarakat lokal berperan sebagai partisipan aktif, semua stakeholder ikut mengevaluasi sedangkan pihak luar hanya memfasilitasi, fokus pada pengembangan kapasitas stakeholder dan proses yang ada ditujukan untuk membangun komitmen guna kemajuan dan tindakan korektif. Kritik Cousins dan Bradley (2005) terhadap teori evaluasi pemberdayaan Fetterman menyatakan bahwa tindakan evaluasi bisa dilihat dari dua sisi, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh praktisi evaluasi atau bersifat praktis dan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti/teorist. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini berusaha untuk menggunakan pendekatanpendekatan dan prinsip-prinsip evaluasi partisipatif namun dilakukan oleh peneliti di luar komunitas itu sendiri. Konsep evaluasi pemberdayaan yang dikemukakan Fetterman et al. (2007) lebih mengarah pada evaluasi faktor-faktor eksplisit daripada yang bersifat implisit. Fetterman menyampaikan 10 prinsip-prinsip dalam evaluasi pemberdayaan adalah sebagai berikut: 1. Improvement (peningkatan) 2. Community ownership (kepemilikan komunitas) 3. Inclusion (inklusi) 4. Democratic participation (partisipasi demokrasi) 5. Social justice (keadian sosial) 6. Community knowledge (tingkat pengetahuan komunitas) 7. Evidence-based strategies (strategi berbasis alasan) 8. Capacity building (pengembangan kapasitas) 9. Organizational learning (Pembelajaran organisasi) 10. Accountability (akuntabilitas) Prinsip-prinsip evaluasi tersebut di atas merupakan panduan untuk melakukan evaluasi per-bagian dari proses pemberdayaan, baik secara konseptual maupun dalam implementasinya. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa evaluasi kinerja pengembangan kapasitas merupakan salah satu aspek dalam kerangka evaluasi pemberdayaan masyarakat secara luas.
Model Evaluasi Pemberdayaan Model evaluasi pemberdayaan adalah salah satu bentuk alat analisis yang bisa digunakan untuk mengukur derajat keberdayaan suatu masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi peneliti bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor model evaluasi pemberdayaan UMKM melalui koperasi di
18
Kabupaten Bogor dengan menggunakan standar indikator yang sudah ditetapkan. Indikator evaluasi koperasi berdaya Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : 1. Indikator kebijakan pemerintah daerah Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan kelembagaan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan UMKM. Pemerintah daerah dapat memberdayakan UMKM melalui pembuatan peraturan yang tepat. 2. Indikator partisipasi anggota koperasi Partisipasi merupakan faktor paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Partisipasi anggota koperasi menentukan kesuksesan dan kemajuan koperasi karena anggota merupakan pemilik dan pelanggan koperasi. 3. Indikator ekonomi/pendapatan Keberhasilan koperasi dinilai dari kemampuannya menyejahterakan anggotanya yang salah satunya dilihat dari peningkatan pendapatan anggota koperasi. Pendapatan yang diterima anggota koperasi dapat berupa pendapatan nominal (uang) maupun riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota. 4. Indikator sosial budaya Peranan lingkungan sekitar sangat penting bagi keberlangsungan koperasi. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan sosial budaya seperti dukungan masyarakat. Hal ini karena koperasi merupakan perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah yang diharapkan akan bertitik tolak dari struktur sosial yang ada dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu. 5. Indikator dukungan teknologi Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi membawa dampak bagi persaingan dunia usaha termasuk UMKM yang tergabung dalam koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus memiliki kemampuan teknologi sehingga mampu bersaing dengan yang lain. 6. Indikator manajemen Pengurus koperasi harus memiliki kemampuan kepemimpinan, kewirausahaan, professional, serta kejujuran. Pengurus harus melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga menghasilkan pelayanan yang bermanfaat bagi anggotanya. Manajemen koperasi harus efisien dan efektif dan memiliki nilainilai manajemen sesuai jati diri koperasi. 7. Indikator sumber keuangan koperasi Modal merupakan sejumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan usahausaha koperasi. Sumber modal terdiri dari dua yaitu modal sendiri (simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi/hibah) dan modal pinjaman (dari anggota, bank, atau lembaga keuangan lainnya). 8. Indikator operasional Indikator ini ditunjukkan oleh adanya produk unggulan yang menjadi ciri khas UMKM sehingga mampu dibedakan dengan produk lain yang sejenis. 9. Indikator pemasaran Kegiatan pemasaran dimulai dari perencanaan tentang produk, memproduksi, mengidentifikasi kebutuhan konsumen, dan menawarkan produk ke konsumen.
19
10. Indikator pengembangan inovasi Inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan suatu usaha agar dapat bertahan menghadapi persaingan. Inovasi atau sesuatu yang baru diperlukan untuk menciptakan nilai unggul dari produk-produk lain. 11. Indikator persaingan/iklim usaha Pesaing merupakan tantangan yang harus dihadapi secara profesional dan dijadikan acuan untuk terus berkembang dan berinovasi. Iklim usaha yang kondusif dan positif akan berpengaruh terhadap kemajuan koperasi dan usahanya.
Penelitian Terdahulu Nugroho (2004) melakukan penelitian di Kabupaten Banjar yang bertujuan untuk menjelaskan dampak keberadaan koperasi terhadap peningkatan kesejahteraaan masyarakat, mendesain penguatan kelembagaan koperasi, dan merumuskan kebijakan pengembangan koperasi melalui metode wawancara mendalam, curah pendapat melalui diskusi kelompok, dan pengamatan langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan perkoperasian bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi pelaku ekonomi sektor informal yang didominasi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Beberapa strategi yang disusun untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan yaitu pengembangan jenis usaha koperasi, menjalin kerjasama dengan mitra usaha lokal, melakukan penataan kelembagaan koperasi, dan ikut serta dalam kegiatan promosi dan pameran. Penelitian Mussadun (2005) yang bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sistem kelembagaan swadaya yang berkelanjutan di Kabupaten Demak melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa lemahnya partisipasi masyarakat menyebabkan tidak berfungsinya sistem kelembagaan swadaya masyarakat nelayan di Desa Morodemak. Tidak berfungsinya sistem kelembagaan swadaya masyarakat nelayan menyebabkan kehidupan masyarakat nelayan Desa Morodemak terbelit kemiskinan. Sebagai usaha untuk mengentaskan kemiskinan tersebut adalah mengembangkan Lembaga Musyawarah, Perencana dan Pelaksana Pembangunan Desa Morodemak merupakan bentuk sistem kelembagaan swadaya masyarakat nelayan Desa Morodemak sebagai media partisipasi. Langkah-langkah strategis dirumuskan dengan memperhatikan kepentingan dan nilai-nilai pranata yang berkembang di masyarakat nelayan Desa Morodemak. Nilai-nilai, pranata dan norma yang berkembang dan berpotensi sangat bagus di Desa Morodemak adalah kelembagaan agama. Santosa (2006) melakukan penelitian di Kabupaten Wonogiri yang bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja kelembagaan koperasi Rukun Tetangga (RT) dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan koperasi serta menyusun strategi pengembangan komunitas melalui metode kualitatif dengan pilihan strategi studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja kelembagaan koperasi belum optimal karena belum mengena sasaran pokok pada komunitas petani miskin. Adapun faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja kelembagaan koperasi yaitu profil anggota, profil pengurus, modal sosial, dan kondisi lingkungan. Strategi pengembangan komunitas yang dihasilkan yaitu
20
dilakukannya empat tahapan program kegiatan yang terdiri dari penguatan struktur dan kultur kelembagaan koperasi RT, penguatan kapasitas komunitas, penguatan ekonomi kelembagaan koperasi RT, dan perluasan jaringan kerja kelembagaan koperasi RT. Mulyati (2006) melakukan penelitian di Bandung yang bertujuan untuk menyusun program pengembangan kapasitas kelembagaan koperasi melalui observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Hasilnya menyatakan bahwa untuk menanggulangi masalah keuangan yang dihadapi oleh tunanetra maka mereka sepakat membentuk lembaga koperasi. Tujuannya adalah membantu mengatasi masalah keuangan anggota dan serta membantu mengajukan usaha para anggota. Program yang telah disepakati untuk dapat mengembangkan kapasitas kelembagaan koperasi meliputi kegiatan pelatihan, kegiatan pendampingan, dan kegiatan kemitraan. Edy dan Susilo (2011) melakukan penelitian di Yogyakarta yang bertujuan untuk menyusun strategi yang operasional dan tepat untuk mengembangkan UMKM melalui pendekatan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan UMKM memerlukan dukungan dari semua stakeholder serta kebijakan pemerintah untuk pengembangan UMKM. Selain itu, keberadaan koperasi panca usaha tani di DIY dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya peningkatan usaha-usaha produktif baik bagi anggota koperasi maupun bagi non anggota koperasi. Dalam rangka pengembangan UMKM tersebut, maka direkomendasikan berbagai kebijakan dan strategi meliputi: (1) Berbagai pelatihan dalam pengembangan produk yang lebih variatif dan beorientasi kualitas dengan berbasis sumber daya lokal; (2) Dukungan pemerintah pada pengembangan proses produksi dengan revitalisasi mesin dan peralatan yang lebih modern; (3) Pengembangan produk yang berdaya saing tinggi dengan muatan ciri khas lokal; (4) Kebijakan kredit oleh perbankan dengan bunga lebih murah dan proses lebih sederhana sehingga akan mendukung percepatan proses revitalisasi proses produksi; (5) Peningkatan kualitas infrastruktur fisik maupun nonfisik untuk menurunkan biaya distribusi sehingga produk UMKM akan memiliki daya saing lebih tinggi; (6) Dukungan kebijakan pengembangan promosi ke pasar ekspor maupun domestik dengan berbagai media yang lebih modern dan bervariatif. Supriyanto (2006) melakukan kajian studi literatur yang hasilnya menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99.45% tenaga kerja. Meskipun demikian kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya untuk memajukan sektor UKMK tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pengembangan UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini analisis yang digunakan dalam menentukan strategi kebijakan dan program kelembagaan koperasi dengan menggunakan analisis arsitektur strategi yang dijabarkan dari analisis SWOT.
21
3 KERANGKA PEMIKIRAN Koperasi merupakan salah satu kelembagaan ekonomi yang dapat menghimpun kekuatan UMKM. Koperasi sangat berperan dalam memunculkan berbagai keunggulan yang dimiliki UMKM serta mengupayakan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga berperan sebagai salah satu lembaga yang menyediakan kredit yang didasarkan pada bentuk usaha yang mengembangkan komoditas potensial dan berpeluang besar. Berbagai peran koperasi lainnya yaitu dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pengusaha dan mengorganisir pelaku-pelaku usaha di pedesaan agar memiliki daya saing dengan yang lain. Pada kenyataannya, pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi saat ini masih menghadapi berbagai kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, keuangan, dan yang lainnya. Jumlah koperasi yang tinggi khususnya di daerah Bogor pun belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan lemahnya kualitas sumberdaya manusia, kegiatan koperasi berjalan hanya atas keinginan pengurus, tanpa melihat kebutuhan anggota, rendahnya partisipasi anggota, penyalahgunaan bantuan dari pemerintah, serta peranan koperasi hanya untuk simpan pinjam khususnya di pedesaan. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dianjurkan untuk melakukan optimalisasi koperasi agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Penguatan koperasi perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi kemajuan ekonomi (Prawoto 2012). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan fungsi koperasi khususnya KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna, dalam rangka pemberdayaan UMKM untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi untuk mencapai hasil dan manfaat yang maksimal. Pentingnya koperasi telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Indarti dan Wardana (2013) yang menunjukkan bahwa apabila sekelompok nelayan bergabung membentuk kerjasama koperasi, maka mereka dapat meraih manfaat dari pencapaian skala ekonomi dan penguatan daya tawar di pasar input dan output. Mildawati (2006) menyatakan bahwa koperasi perlu diberdayakan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing seperti menghasilkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan konsumen. Ruwaida dan Setyawati (2010) menunjukkan hasil kajian meta risetnya bahwa konsep pemberdayaan yang diaplikasi dalam studi-studi punya kecenderungan yang sama, yaitu sebagai upaya penguatan dan pembinaan sektor UMKM yang bersifat kelembagaan dan mencakup enam aspek: produksi, teknologi, pemasaran, manajerial, modal, dan kewirausahaan. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam optimalisasi koperasi ini yaitu analisis kondisi baik melalui kajian secara empiris maupun kajian pustaka. Analisis tersebut meliputi analisis potensi koperasi, analisis tingkat peemberdayaan koperasi, peranan dinas terkait, serta berfokus pada peningkatkan fungsi koperasi dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Analisis potensi koperasi dan peningkatan fungsi koperasi diarahkan ke konsep pemberdayaan. Penelitian ini secara khusus mendalami pemberdayaan
22
pada dua koperasi yaitu KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna. Kerangka penelitian secara keseluruhan disajikan pada Gambar 3.
Peranan koperasi
Optimalisasi koperasi
Kajian pustaka
Analisis kondisi
Potensi koperasi
Metode tabulasi silang
Peran Dinas Koperasi dan UMKM
Pemberdayaan koperasi
Kajian empiris
Konsentrasi peningkatan fungsi koperasi
Metode deskriptif kualitatif
Peran KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna
Kelembagaan KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna yang mampu meningkatkan akses usaha produktif UMKM
Metode SWOT dan arsitektur strategi
Implementasi program: KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna berperan menggerakkan perekonomian masyarakat daerah Gambar 3 Kerangka penelitian mengenai pengembangan kelembagaan koperasi Kelembagaan KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat agar berjalan secara baik dan memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai upaya program pengentasan kemiskinan pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah
23
berdasarkan paradigma baru perlu dikembangkan yaitu peranan pemberdayaan UMKM melalui koperasi. Pemerintah daerah selain memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, juga harus memberdayakan masyarakatnya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat dalam menumbuh dan mengembangkan nilai tambah ekonomi yaitu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya.
4 METODE Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di dua desa di Kabupaten Bogor yaitu Desa Bantarkambing, Kecamatan Rancabungur dan Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga. Penentuan desa tersebut dilakukan secara purposive yaitu secara sengaja yang bertujuan untuk menentukan lokasi yang relevan dengan tujuan penelitian serta akses terhadap desa tersebut mudah karena sudah terjalin hubungan kerja dengan peneliti. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2015.
Metode Penelitian Metode penelitian merupakan sekumpulan metode-metode yang dipilih untuk selanjutnya digunakan dalam teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan interpretasi data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif, dimana analisis deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menyajikan gambar yang menyeluruh suatu gejala atau peristiwa atau kondisi pada suatu objek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat, yang disusun dalam bentuk naratif (Patton dan Michael 2009). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu pengurus dan anggota koperasi, lembaga pemberdayaan masyarakat, dinas koperasi dan UMKM, dan lembaga swadaya masyarakat. Pengurus dan anggota koperasi merupakan orang yang memiliki UMKM (pelaku UMKM).
Metode Penentuan Responden Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah koperasi yang berada di kecamatan Rancabungur dan Kecamatan Dramaga. Penentuan daerah ini berdasarkan hasil diskusi peneliti dan rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor.
24
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau kondisi sosial penelitian (Sugiyono 2009). Penentuan responden untuk pengambilan data kuesioner pada penelitian ini dilakukan dengan Multi stage sampling. Multi stage sampling merupakan teknik kombinasi beberapa teknik sampling yang ada. Kombinasi teknik sampling ini terkait dengan kondisi populasinya, sehingga akan tepat menjaring subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah KUD Sumber Alam di Kecamatan Dramaga dan koperasi Al Bana di Kecamatan Rancabungur. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa kondisi kedua koperasi pada saat ini mempunyai cukup banyak kendala yang sedang dihadapi. Dasar pemilihan objek penelitian ini juga karena adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari pihak eksternal Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dari kedua objek ini diharapkan dapat mewakili dalam penyusunan strategi pemberdayaan di Kabupaten Bogor. Jumlah sampel dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel 1. Tabel 1 Teknik penentuan sampel penelitian Kecamatan
Koperasi
Dramaga Sumber Alam Rancabungur Al Banna Jumlah sampel (orang)
Jumlah populasi (orang) 150 120
Persentase 30% 30%
Jumlah subjek terpilih (orang) 45 36 81
Menurut Sugiyono (2007), bahwa ukuran sampel yang layak untuk dijadikan sampel penelitian adalah sebesar 30% dari total jumlah populasi yang ada. Menurut Idrus (2007), pengambilan ukuran sampel 30% tidak mutlak digunakan oleh peneliti, tetapi dilihat berapa jumlah populasi yang ada. Jika jumlah populasi di bawah seratus, maka belum memenuhi representasi dari penelitian tersebut. Jumlah sampel untuk kegiatan wawancara adalah menyesuaikan kondisi di lapangan yaitu dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan responden yang dilakukan secara sengaja namun dengan pertimbangan tertentu. Dikarenakan tujuan wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif, sehingga wawancara dapat dianggap cukup apabila telah didapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan. Responden kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi pengurus koperasi, anggota koperasi dan bagian pengawas koperasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa responden tersebut dapat mewakili koperasi dan memiliki wewenang dalam memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pihak eksternal yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, pemerintah desa tempat koperasi domisili, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemilihan responden eksternal ini dilakukan dengan alasan bahwa pihak tersebut mengetahui kebijakan tentang pengembangan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bogor. Untuk memberikan masukan lainnya, pemilihan responden eksternal juga dilakukan dengan metode Convenience Sampling (berdasarkan kemudahan) yang ditujukan kepada lembaga pemberdayaan non pemerintah
25
seperti LSM dan perguruan tinggi untuk mendukung analisis lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan koperasi. Adanya keterlibatan pihak eksternal dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan alternatif strategi yang lebih objektif.
Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari responden yaitu anggota dan pengurus koperasi, dan informan dari lembaga pemberdayaan masyarakat, aparat dinas koperasi dan UMKM, dan lembaga swadaya masyarakat. Data sekunder bersumber dari database desa, laporan perkembangan koperasi, buku administrasi masing-masing koperasi, serta studi literatur dari publikasi lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), studi dokumen, berperan serta dalam pertemuan rutin anggota koperasi, serta analisis SWOT. Uraian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 1. Observasi, digunakan untuk mendukung informasi tentang aspek lingkungan fisik maupun sosial, pranata sosial yang ada, pemanfaatan sumberdaya lokal, dan pengorganisasian serta keberdayaan komunitas. 2. Wawancara mendalam, wawancara ini dilakukan secara informal untuk mengetahui ide, pendapat, perasaan, dan harapan-harapan yang dimiliki responden dengan keberadaan dan manfaat koperasi. Wawancara secara formal dan terstruktur dilakukan terhadap pengurus koperasi untuk mengetahui pedoman kerja dalam pelayanan koperasi kepada anggotanya, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Wawancara secara formal juga dilakukan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat, dinas koperasi dan UMKM, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengetahui alasan munculnya koperasi, maksud dan tujuan, kendala, serta peran serta lembaga-lembaga tersebut terhadap koperasi. 3. Focus Group Discussion (FGD), dilakukan jika permasalahan sudah fokus dan disepakati oleh responden untuk diperbincangkan secara lebih mendalam yang bertujuan untuk mendapatkan data dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengurangi kualitas data terhadap pengenalan dan pemahaman masalah yang disadari dan dirasakan bersama oleh responden berdasarkan orientasi dan cara-cara responden memikirkannya. 4. Studi dokumen, melakukan penelurusan terdapat data potensi wilayah dan kependudukan, serta perkembangan kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan dokumen yang ada.
26
Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 1. Tahap pra lapangan dan persiapan instrumen penelitian a) Kajian literatur, melakukan pendalaman literatur dan teori-teori mengenai pengembangan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dan teori-teori mengenai evaluasi dan indikator –indikator pemberdayaan. b) Penyusunan desain penelitian, sebagai pegangan dalam melaksanakan penelitian. c) Observasi awal, untuk mengetahui secara sepintas kondisi lapangan penelitian, kondisi sosial dan aktivitas masyarakat di lokasi penelitian. Pra Penelitian 1. 2. 3.
Kajian literatur Desain penelitian Observasi awal
Pengumpulan data Observasi dan Pengumpulan data sekunder
Wawancara mendalam
Kuesioner
Analisis dan Interpretasi data Pengolahan Data Kualitatif 1. Reduksi data 2. Penyajian data 3. Penarikan kesimpulan data
Validasi data
Analisis Data
Rumusan hasil penelitian
Pengolahan Data Kuantitatif 1. Pengkategorian Data 2. Distribusi frekuensi 3. Kontrol data (cross-tab)
Validasi data
Analisis deskriptif kualitatif
Analisis deskriptif kuantitatif
Kesimpulan Hasil Analisis
Penulisan Laporan Penelitian
Gambar 4 Tahapan penelitian pengembangan kelembagaan koperasi
27
2. Tahap Pengumpulan data di lapangan Tahapan ini dilakukan dengan cara observasi, survei/kuesioner, wawancara dan pengumpulan data sekunder lainnya. 3. Tahap pengolahan data dan analisis a) Pengolahan komponen data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. b) Verifikasi data meliputi validasi data menggunakan teknik triangulasi. c) Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 4. Tahap penulisan laporan Semua hasil penelitian yang telah dianalisis dituangkan dalam tulisan terstruktur.
Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data dilakukan untuk menjawab setiap masalah dari kajian. Rincian pengolahan dan analisis data meliputi tujuan analisis data, jenis data yang diperlukan, sumber data, teknik pengumpulan, dan metode analisis data. Rincian data tersebut diuraikan pada Tabel 2. Tabel 2 Rincian pengolahan dan analisis data No 1
2
3
4
5
Tujuan Menganalisis tingkat pemberdayaan koperasi Mempelajari 1 profil koperasi Mempelajari 2 profil kelembagaan koperasi Mengetahui 3 faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja koperasi
Merumuskan 4 strategi pengembangan kelembagaan koperasi
Data yang diperlukan Indikator tingkat pemberdayaan
Sumber data Kuesioner
Teknik wawancara
Sejarah koperasi dan Dokumen koperasi Studi komunitas Aparat desa dokumen Wawancara Kinerja Pengurus dan Wawancara kelembagaan anggota koperasi koperasi Profil anggota Profil pengurus Modal sosial Kondisi lingkungan
Anggota koperasi Pengurus koperasi Warga masyarakat Petugas aparat desa dan dinas koperasi dan umkm Identifikasi potensi: Koperasi masalah, tujuan, dan (pengurus dan alternatif pemecahan anggota) masalah Lembaga dan Strategi instansi terkait pengembangan koperasi Rancangan program
Metode Analisis Tabulasi Silang
Deskript if Deskript if
Wawancara Deskript survey if Studi dokumen
FGD Berperan serta Analisis SWOT
Analisis SWOT Deskript if
28
Setelah melakukan pengumpulan data berupa pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan analisis dokumen, peneliti membuat catatan harian lapangan. Catatan ini berisi penyusunan data mentah hasil pengamatan dan wawancara mendalam kepada responden dan informan. Patton dan Michael (2009) menyarankan menggunakan tipe catatan asli di lapangan untuk mempelajari definisi perilaku sosial dan kebudayaan dari dalam. Konseptualisasi akan ditemukan dengan menganalisis proses kognitif dan struktur kognitif orangorang yang diteliti, bukan dari sudut pandang peneliti (Moleong 2004). Tahapan selanjutnya peneliti menarik suatu kesimpulan sementara dan membuat kerangka pemikiran dengan proposisi teori dari beberapa literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Selanjutnya peneliti mendiskusikan temuan kesimpulan sementara dan kerangka pemikiran dengan proposisi teori tersebut dalam Forum Diskusi Kelompok.
Analisis Tabulasi Silang Pengukuran tingkat keberdayaan suatu koperasi dapat menggunakan tabulasi silang (crosstab) dengan indikator-indikator dalam mengenalisis tingkat pemberdayaan koperasi, yaitu Indikator kebijakan pemerintah daerah Indikator partisipasi anggota koperasi Indikator ekonomi/pendapatan Indikator sosial budaya Indikator dukungan teknologi Indikator manajemen Indikator sumber keuangan koperasi Indikator operasional Indikator pemasaran Indikator pengembangan inovasi Indikator persaingan/iklim usaha Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu kuesioner untuk memperoleh data dari indikator-indikator dalam bentuk daftar pernyataan dengan jawaban tertutup (pilihan jawaban). Setiap item pernyataan dari kuesioner tersebut merupakan pernyataan positif yang memiliki dua pilihan jawaban dengan masingmasing nilai bobot yang berbeda, yaitu: Jawaban “Ya”, memiliki nilai = 1 Jawaban “Tidak”, memiliki nilai = 0 Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif statistik. Jika sebagian besar indikator dalam suatu kelompok koperasi memiliki bobot tinggi berarti menunjukkan bahwa tingkat keberdayaannya tinggi, dan sebaliknya. Selain itu, juga terdapat dua indikator yang memiliki pilihan jawaban sebanyak lima yang terdiri dari baik, cukup baik, biasa saja, kurang baik dan tidak baik. Jenis indikator ini dianalisis secara statistik deskriptif.
29
Tabel 3 Indikator penelitian kuantitatif Tujuan penelitian Jenis variabel Menganalisis Variabel tingkat terikat pemberdayaan kelembagaan koperasi
Identifikasi variabel Tingkat keberdayaan koperasi dalam meningkatkan akses usaha produktif UMKM
Uraian variabel Kebijakan daerah Tingkat partisipasi Tingkat pendapatan Faktor sosial budaya Dukungan teknologi Kemampuan manajemen - Sumber keuangan koperasi - Sistem operasional produksi - Akses pasar - Pengembangan inovasi - Kemampuan bersaing Peran responden - Sebagai pengawas koperasi - Sebagai pengurus koperasi - Sebagai anggota koperasi - Sebagai fasilitator pemberdayaan Variabel Struktur usia - Pemuda <30 tahun bebas responden - Dewasa 31-50 tahun - Tua >50 tahun Jenis kelamin - Laki-laki - Perempuan Tingkat pendidikan - Tamat SD dan SLTP - Tamat SLTA - Tamat Sarjana Berdasarkan tabulasi silang diperoleh hasil yang diukur by rule of thumb. Apabila kurang dari 50 persen dari total responden mendapatkan akses-akses tersebut maka dapat dikatakan tingkat keberdayannya rendah, dan sebaliknya. Analisis crosstab juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberdayaan kelompok masyarakat dari indikator kemampuan antara lain punya tidaknya akses terhadap stakeholders, berhasil tidaknya meminta pertolongan dengan stakeholders dan lain-lain. Jika responden mampu berarti kemampuan lobinya tinggi. Hal ini merupakan bentuk dari representasi diri dari responden atau dapat dikatakan bahwa tingkat keberdayaan mereka sudah tinggi (Garjita et al. 2013). -
30
Analisis Kualitatif Deskriptif Menurut Sugiyono (2007) analisis kualitatif deskriptif adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai objek penelitian secara mendalam, meliputi sejarah dan perkembangan koperasi, visi, misi, dan tujuan koperasi, struktur organisasi koperasi, karakteristik produk yang dihasilkan, fasilitas usaha, sumber daya koperasi baik sumber daya fisik, sumber daya manusia, maupun sumber daya keuangan, produksi dan operasi serta pemasaran. Informasi disajikan dalam bentuk tabulasi angka, gambar, matriks, sesuai dengan hasil yang diperoleh. Identifikasi kelembagaan koperasi dilakukan secara deskriptif melalui datadata primer dan sekunder. Identifikasi tersebut meliputi: identifikasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, kualitas sumberdaya manusia yang menjadi anggota koperasi (keterampilan mengelola usaha, keterampilan membuat produk), identifikasi teknologi yang digunakan, dan identifikasi permodalan. Kajian identifikasi ini dilakukan baik melalui wawancara maupun kajian pustaka. Data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder dari dokumendokumen instansi terkait. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan: Ketua atau staf Kantor Koperasi Kabupaten Bogor, stakeholder koperasi, dan anggota koperasi. Data sekunder diperoleh melalaui pengumpulan dokumen dari BPS Kabupaten Bogor, Kantor koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, dan stakeholder terkait Menurut Moleong (2004), tahapan dalam analisis deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut : 1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dalam hal ini adalah dari hasil wawancara, kuesioner, maupun analisis dokumen. 2. Setelah ditelaah maka langkah selanjutnya adalah mengadakan apa yang dinamakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan kunci yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya 3. Langkah berikutnya adalah menyusunnya ke dalam satuan-satuan untuk kemudian dikategorisasikan. 4. Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik tertentu. 5. Diakhiri dengan penafsiran data. Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.
31
Penyusunan Rencana dan Strategi Program Pengembangan Koperasi Analisis SWOT Penyusunan strategi dan rencana program pengembangan kelembagaan koperasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan responden secara bersama mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Pembahasan mengenai program disusun berdasarkan analisis keadaan, rancangan rencana dan pelaksanaan program, serta pengendalian yang berorientasi pada tujuan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh komunitas dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut. 1. Persiapan bahan perencanaan dan penyampaian seluruh hasil informasi Sebelum program dilakukan, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan informasi hasil kajian yang meliputi permasalahan dan kebutuhan koperasi dan potensi pengembangan kelembagaan koperasi. Setelah mendapatkan kesepakatan dengan komunitas, peneliti memfasilitasi diskusi kelompok terfokus yang dilakukan anggota dan pengurus koperasi. 2. Pengorganisasian masalah Seluruh permasalahan yang disampaikan oleh peserta selanjutnya dikelompokkan menjadi beberapa masalah besar dan didiskusikan bersama oleh peserta pertemuan berkenaan dengan pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan pada masing-masing koperasi. 3. Penyusunan hubungan sebab akibat Setelah dilakukan pengelompokkan masalah, selanjutnya dilakukan kajian bersama-sama mengenai penyebab masalah sehingga terbentuk rangkaian logis hubungan sebab akibat sumber masalah dan dampak dari masalah tersebut. 4. Pembahasan alternatif kegiatan sesuai prioritas masalah Dalam penyusunan program, disepakati beberapa masalah utama yang paling mendesak, kepentingan bersama, adanya potensi lokal yang dimanfaatkan untuk pemecahan masalah. Oleh karena itu, alternatif kegiatan dipilih secara bersama dengan mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu ketersediaan alat dan bahan, keterampilan yang dimiliki, tenaga kerja yang tersedia, pendanaan, tempat dan waktu. Setelah tahapan ini, selanjutnya peserta menyusun rencana kegiatan. 5. Penyusunan rencana kegiatan Rencana kegiatan disusun dalam bentuk matrik perencanaan program yang mencakup aspek-aspek masalah prioritas, tujuan yang ingin dicapai, kegiatan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat, pelaksana, instansi pendukung, mekanisme dan sasaran program. Penyusunan strategi pengembangan kelembagaan koperasi dilakukan melalui analisis SWOT. Strategi SWOT dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, berdasarkan analisis terhadap kinerja koperasi yang telah dianalisis menjadi faktor-faktor penentu dalam analisis strategi SWOT seperti digambarkan pada Tabel 4.
32
Tabel 4 Matriks SWOT Faktor internal/faktor eksternal Peluang (O)
Ancaman (T)
Kekuatan (S) Strategi S-O Strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada Strategi S-T Strategi menggunakan kekuatan untuk menghindari dan mengatasi ancaman
Kelemahan (W) Strategi W-O Strategi memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan internal Strategi W-T Srategi berupaya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
Sumber: Rangkuti (2008) Penentuan faktor SWOT diukur dengan Matriks IFE (Penilai Faktor Internal) dan Matriks EFE (Penilai Faktor Eksternal). Matriks IFE adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor internal berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) dari kinerja koperasi. Sedangkan matriks EFE adalah untuk mengetahui sejauh mana faktor eksternal berupa peluang (oppurtunities) dan ancaman (threats) yang dimiliki oleh koperasi berdasarkan kinerja koperasi berupa persepsi dan kinerja peningkatan pendapatan koperasi. Keterkaitan faktor internal dan eksternal tersebut digambarkan dalam bentuk matriks SWOT (Tabel 4). Dengan matriks SWOT ini dapat disusun beberapa alternatif strategi, untuk menangani kelemahan dan ancaman kelembagaan koperasi. Selain itu kelembagaan koperasi dapat mengadopsi stategi untuk mempertahankan kekuatan ataupun peluang pasar.
Analisis Road Map Road map dalam pendekatan analisis strategi pemberdayaan UMKM melalui penguatan kelembagaan merupakan upaya pembangunan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan posisi dan kebijakan strategis sehingga dapat ditempuh oleh semua stakeholder. Road map memuat 10 unsur diantaranya : 1. Selalu mengajukan pertanyaan pasti ; 2. Mengidentifikasi keterlibatan institusi/kelompok pemeduli ; 3. Memuat hubungan timbal balik ; 4. Menilai fungsi suatu institusi/kelompok pemeduli ; 5. Merangkum keseluruhan data dan informasi ; 6. Menganalisa dampak yang muncul ; 7. Wahana dalam mendesain perencanaan dan transparansi kepentingan ; 8. Mengukur resiko yang muncul ; 9. Sarana/alat fungsi pengawasan dan evaluasi ; 10. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan Mapping dapat dilakukan dengan membuat skema ilustrasi untuk memudahkan operasionalisasi kerangka kerja konseptual. Mapping dapat berupa langkah-langkah (stage) dapat juga berupa bentangan jangka waktu menjajar secara horisontal dan beberapa parameter yang dibentangkan secara vertikal. Parameter tersebut diantaranya isu ’issues’, landasan/pijakan logis ’computational
33
platforms’, konsep/desain, metode analisis ’concepts/tools from computer science’, tantangan keilmuan ’scientific challenges’, dan tujuan ’goals’. Mapping dapat juga dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan ’goals’. Kerangka kerja konseptual kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) parameter yakni ringkasan naratif (narrative summary), observasi (observation), perhitungan melalui metode analisis (means of verification), asumsi/resiko (risks/assumptions), sedangkan kategori yang digunakan adalah tujuan (goals), peruntukan (purpose), keluaran (output) kesatu, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Perencanaan strategik melalui pendekatan arsitektur strategik/mapping menurut Yoshida (2006), dapat disusun dengan cara : 1. Menganalisis kesenjangan (gap analysis) yang terjadi antara kapabilitas internal koperasi (ditunjukan dengan audit kinerja) dengan sasaran masa depan yang ingin dicapai oleh koperasi. Setelah mendapatkan hasil analisis kelayakan kesenjangan, koperasi kemudian menyusun arsitektur strategik yang disebut ”peta” untuk meminimalisir kesenjangan yang ada dengan memuat beberapa tindakan yang bersifat umum. Hal ini berguna agar mampu menyusun langkah adaptif yang fleksibel dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. 2. Pada dasarnya, pendekatan kedua ini menggunakan komponen yang hampir sama dengan pendekatan pertama dalam menyusun arsitektur strategik. Pada pendekatan ini, arsitektur strategik disusun dengan memperhatikan beberapa unsur. Unsur tersebut diantaranya isi dan misi koperasi, analisis lingkungan internal dan eksternal koperasi, melakukan ”pengintipan terhadap masa depan yang akan dihadapi” atau industry foresight, mengetahui dan memahami tantangan koperasi, dan sasaran yang akan dicapai. Arsitektur strategi diciptakan untuk lebih adaptif dan fleksibel dalam menangani perubahan, sehingga dengan aplikasinya arsitektur strategi ini, organisasi akan dengan leluasanya mengembangkan skenario yang diperkirakan akan memuluskan jalan menuju tercapainya visi dan misi organisasi tersebut. Strategi dengan skenarionya yang dirumuskan kemudian dipetakan ke dalam sebuah cetak biru atau yang lazim disebut sebagai blue print strategy. Blue print strategy ini sepenuhnya disusun guna mendukung tercapainya tujuan (visi) organisasi dalam waktu yang telah ditentukan (Yoshida 2006). Arsitektur strategi adalah suatu gambar rancangan arsitektur strategi yang bermanfaat bagi koperasi untuk merumuskan strateginya ke dalam kanvas rencana koperasi untuk meraih visi dan misinya. Guna menyusun sebuah arsitektur strategi yang lengkap perlu diperhatikan komponen penting yang menjadi syarat cukup untuk menyusun arsitektur strategi berupa visi, misi koperasi, sasaran atau tujuan organisasi, dan tantangan yang akan dihadapi oleh koperasi. Sedangkan komponen pendamping merupakan turunan lanjutan dari komponen inti yaitu berupa kompetisi inti organisasi dan strategic intent (Yoshida 2006).
34
Analisis internal
Analisis eksternal
Visi dan misi koperasi
Tantangan koperasi
Arsitektur strategi
Sasaran
Strategi dan kebijakan
Program
Gambar 5 Pendekatan arsitektur strategi Sumber: Yoshida (2006) Strategi yang disusun dengan pendekatan arsitektur strategi disajikan dalam bentuk gambar sehingga mudah untuk dipahami. Teknik penggambaran suatu arsitektur strategi tidak memiliki aturan baku yang menggambarkan susunan strategi. Gambar arsitektur strategi yang akan dibuat merupakan proses berpikir kreatif yang menggabungkan seni dengan hasil strategi yang diperoleh dari tahap pengambilan keputusan.
5 HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Koperasi KUD Sumber Alam Koperasi Unit Desa Sumber Alam didirikan pada tanggal 1 Agustus 1980 yang diprakarsai oleh M.A Sodikin yang menjabat sebagai Kepala Desa Dramaga. Tokoh-tokoh lain yang ikut serta yaitu Ahmad Odjan, Anwar Shodikin, Atje Sudjai, Adung Saepudin, Sogir, dan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) IPB. Pada awalnya organisasi yang dibentuk ini berupa organisasi kemasyarakatan yaitu Badan Unit Usaha Desa (BUUD) yang berfungsi sebagai wadah kepentingan bagi masyarakat Desa Dramaga. Jumlah anggota awalnya sebanyak 60 orang yang semuanya masih berstatus sebagai calon anggota. Organisasi ini kemudian berubah menjadi KUD dan memproleh hak badan hukum
35
dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi dengan nomor 720/BH/DK.10/9 pada tanggal 5 Desember 1980. Pada tahun 1996 mengalami pembaharuan akta yaitu pada tanggal 9 Desember 1996 dengan nomor akta pendirian 7204/Bh/PAD/kwk.10/1296. Hal yang melatarbelakangi berdirinya KUD Sumber Alam ini yaitu kesulitan masyarakat khususnya petani untuk mendapatkan bantuan kredit usaha, sarana produksi pertanian, dan akses penjualan gabah atau komoditas hasil pertanian lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya KUD Sumber Alam diharapkan dapat mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat desa tersebut. Pada tahun 1981 KUD Sumber Alam mengalami peningkatan jumlah anggota sebesar 48.33% atau menjadi 99 orang yang terdiri dari 72 orang anggota penuh dan 27 orang calon anggota. Pada tahun 1982, KUD ini ditetapkan menjadi KUD Model dengan Surat Keputusan 720/BH/DK.10/9 pada tanggal 5 Desember 1980. Pada tanggal 20 Agustus 1988 terjadi perubahan akte menjadi Nomor 7204.A/BH/KWK.10/5, pada tahun yang sama KUD Sumber Alam menjadi koperasi Kelas A (sangat baik), namun pada tahun 2007 KUD Sumber Alam termasuk ke dalam klasifikasi koperasi Kelas B (baik). KUD Sumber Alam merupakan koperasi yang berprestasi karena memiliki banyak penghargaan yaitu menjadi KUD Model pada tahun 1982, tahun 1983, tahun 1985, dan tahun 1986. KUD Sumber Alam juga pernah meraih penghargan sebagai juara 1 tingkat Kabupaten, juara harapan tingkat nasional pada tahun 1987, dan pada tahun 1990 ditetapkan sebagai KUD Mandiri oleh Kantor Koperasi Kabupaten Bogor. Selain itu, KUD Sumber Alam juga menjadi KUD Mandiri Inti pada tahun 1994 dan menjadi KUD terbaik seKabupaten Bogor pada tahun 2000 hingga 2003. KUD Sumber Alam juga pernah menjadi tempat studi komparatif KUD Setia Kawan Kabupaten Tangerang dan menjadi tempat studi banding KUD lain. KUD Sumber Alam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, BUMN, BUMS seperti PLN, TELKOM, BULOG, BRI, BUKOPIN, PELNI, dan Parung Indah (distributor pakan ikan). Saat ini KUD Sumber Alam memiliki wilayah kerja selain di Desa Dramaga, juga desa-desa lainnya di Kecamatan Dramaga yaitu Desa Dramaga, Desa Sukawening, Desa Ciherang, Desa Purwasari, Desa Petir, Desa Sukadamai, Desa Neglasari, Desa Sinarsari, Desa Cikarawang, dan Desa Babakan. KUD Sumber Alam memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga unsur yaitu Rapat Anggota (RAT), Pengurus, dan Pengawas dengan susunan seperti pada Gambar 6. Rapat Anggota Tahun (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. RAT dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar (AD). RAT ini menetapkan garis-garis kebijaksanaan KUD Sumber Alam yang meliputi laporan pertanggungjawaban pengurus, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK), pemilihan pengurus serta rencana kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan. RAT ini dihadiri oleh para undangan dari pembina koperasi, perwakilan anggota, pengurus, dan undangan lainnya. Pengurus merupakan anggota koperasi yang ditentukan (dipilih dan diberhentikan) melalui Rapat Anggota. Pemilihan dilakukan secara demokratis dan langsung oleh anggota dengan tata cara yang sudah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
36
Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Pengurus 1. Ketua : Yayat Supriatna 2. Sekretaris : Asep Hidayat 3. Bendahara : Yayan Mulayana
Pengawas Abdullah
AdminKeu Eka Yunungsih
Manajer Slameut F
Asmen Jasa Dian Irianah
Asmen Simpan Pinjam Solihin
Ka.Unit Simpan Pinjam Li Sukrilah
Ka.Unit Jasa &Perdagangan Zainal Abidin
Ka.Unit Kelistrikan Endang Siswanda
Anggota Keterangan : Garis komando Koordinasi Gambar 6 Struktur organisasi KUD Sumber Alam Setiap anggota koperasi memiliki hak pilih dan dipilih untuk menjadi pengurus. Adapun tugas, wewenang, dan tanggungjawab pengurus yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan dalam RAT 2. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK) kepada RAT untuk mendapatkan pengesahan 3. Menetapkan tentang kebijakan personalia/kepegawaian 4. Mewakili untuk dan atas nama KUD dalam menyelenggarakan hubungan dengan pihak ketiga 5. Mengawasi dan mengendalikan semua program KUD 6. Melakukan pembinaan terhadap karyawan dan anggota 7. Membina suasana hubungan kerja yang harmonis 8. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan koperasi 9. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus tiap tahun buku.
37
Berdasarkan AD pasal 31 ayat 4 tercantum bahwa masa jabatan atau masa kerja pengurus adalah lima tahun dan anggota pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali untuk menjadi pengurus. Rapat dengan pengurus dapat setahun dua kali. Setiap tahun harus ada RAPB, setiap bulan ada rapat dengan kepala unit, setiap tiga bulan dengan masing-masing unit usaha, empat bulan sekali dengan pengurus, manajer dan pengawas, lalu ada juga rapat enam bulan sekali, secara keseluruhan pengurus tapi hanya dua kali dalam waktu satu tahun. Rapat ini tidak diatur dalam SOP maupun AD/ART. Hanya diatur dalam usulan rencana kerja manajer. Dewan pengawas dan penasehat merupakan dewan yang dibentuk akibat dihilangkannya Badan Pengawas yang mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). KUD Sumber Alam memiliki DPP yaitu Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Bogor. DPP ini berfungsi dalam pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap kegiatan KUD seperti memberikan nasihat, pandangan, kritik, dan juga sebagai tempat untuk menampung aspirasi yang berasal dari dan atau untuk pengurus, karyawan, anggota maupun masyarakat. DPP melakukan pengawasannya setiap tiga bulan sekali dan sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Pengawasan yang dilakukannya yaitu keuangan, surat berharga, persediaan barang, peralatan, perlengkapan, pembukuan serta kebijaksanaan pengurus dalam menyelenggarakan usaha dan organisasi KUD. Karyawan merupakan pengelola setiap kegiatan yang dilaksanakan KUD. Karyawan ini tidak hanya bertindak sebagai pekerja, tetapi juga sebagai aset koperasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya deskripsi kerja bagi setiap anggota agar dapat meningkatkan efektivitas kerja, menumbuhkan daya inisiatif dan kreativitas dan memperlancar tujuan yang ingin dicapai. Jumlah karyawan ada 25 orang dengan latar belakang karyawan minimal SMA. Tidak ada tingkat keterampilan khusus yang dibutuhkan, namun yang terpenting adalah rekomendasi dari karyawan kain dan persyaratan moral seperti baik, pintar, tekun dalam bekerja, dan dapat dipercaya. Insentif berupa gaji-gaji yang tetapi KUD belum bisa memperikan upah yang sesuai UMR. Karyawan baru saja selama enam bulan hanya menerima gaji pokok 500 ribu. Insentif lain yaitu ada gaji ke13, THR (1.5 bulan gaji), dan kenaikan jabatan. KUD Sumber Alam memiliki seorang manajer yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dan bertanggungjawab kepada pengurus. Tugas manajer yaitu: 1. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing unit yang berada di bawah tanggungjawabnya 2. Mengikuti rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran koperasi secara keseluruhan dengan pengurus dan membantu menyelesaikan naskah rencana kerja dan anggaran tersebut agar siap disajikan dalam rapat anggota 3. Menyusun perencanaan dalam rangka pembukaan unit usaha baru 4. Melaksanakan tugas bidang usaha sesuai rencana kerja dan anggaran kerja yang telah disetujui rapat anggota 5. Memimpin dan mengkoordinir karyawan melaksanakan tugas unit usaha 6. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh pengurus. Pada saat ini, manajer yang sedang menjabat yaitu Bapak Slamet yang telah menjabat sejak tahun 2009 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Manajer
38
ini membawahi dua asmen atau asisten manajer, yaitu asmen bidang simpan pinjam dan asmen bidang perdagangan dan jasa. Kemudian terdapat kepala unit dibawahnya, yaitu kepala unit simpanan dan pinjaman dibawah asmen bidang simpan pinjam serta kepala unit perdagangan dan kepala kelistrikan dibawah asmen bidang perdagangan dan jasa. Usia karyawan KUD Sumber Alam berada pada rentang 34-47 tahun yang merupakan usia produktif sehingga berpotensi untuk meningkatkan kerja dan disiplin dan diharapkan dapat menunjang perkembangan KUD. Keanggotaan KUD Sumber Alam bersifat sukarela dan terbuka. Pendaftaran menjadi anggota KUD Sumber Alam yaitu dengan cara registrasi dan membayar simpanan pokok sebagai partisipasi permodalan koperasi. Anggota KUD Sumber Alam akan memperoleh manfaat secara ekonomi dan sosial. Manfaat secara ekonomi yaitu penerimaan SHU sesuai dengan tingkat partisipasi anggota. Adapun manfaat secara sosial yaitu adanya hubungan kekeluargaan sesama anggota maupun perangkat organisasi KUD, dan adanya pelatihan serta penyuluhan tentang pengkoperasian. Jumlah anggota KUD Sumber Alam saat ini yaitu 1158 orang yang semuanya berasal dari wilayah Desa Dramaga. KUD Sumber Alam memperoleh modal dari yaitu simpanan pokok (khusus anggota KUD), simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan tabungan koperasi (non anggota). Tabungan koperasi seperti menabung biasa di Bank konvensional. Tetapi sifatnya sama dengan tabungan sukarela. Simpanan pokok dan wajib akan dikembalikan ketika anggota keluar dari koperasi. KUD Sumber Alam juga memiliki modal dari luar yaitu dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, dan surat hutang lainnya serta sumber lainnya yang sah. Sampai saat ini, KUD Sumber Alam sudah menyerap dana masyarakat sekitar 2.4 milyar. KUD Sumber Alam memiliki sistem pelayanan lebih mudah daripada bank karena mekanismenya tidak berbelit-belit dan menerima semua golongan masyarakat. Unit usaha yang terdapat di KUD Sumber Alam yaitu perdagangan, jasa, dan simpan pinjam. Usaha perdagangannya meliputi pupuk, obat-obatan, pakan ikan, oli, dan air mineral. Adapun usaha jasanya berupa pembayaran rekening listrik, PDAM, dan wartel. Usaha simpan pinjam KUD Sumber Alam bertujuan untuk membantu anggota dalam modal usaha agar dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota serta memperkuat peranan dan fungsi KUD dalam perekonomian pedesaan. KUD Sumber Alam menetapkan bunga pinjaman melalui rapat anggota yaitu sebesar 3%/bulan dan bunga simpanan 0.4%/bulan dari saldo akhir. Mekanisme simpan pinjam yaitu nasabah harus mengajukan dahulu dengan persyaratan seperti KTP, KK, rekening listrik, dan jaminan seperti barang dan surat-surat. Sebelum ada SOP, KUD membolehkan jaminan menggunakan girik atau surat tanah yang belum menjadi akta tanah dan hanya akan data desa, namun sekarang jaminan harus melalui akta. Dana pinjaman dari sertifikat dan akta bisa sampai 50-60% dari pengajuan dana. Sementara itu ntuk jaminan mobil dilihat dari tahun pembuatan kendaraan. Selain itu, KUD Sumber Alam juga mencoba menjalin kemitraan dan melakukan pembinaan terhadap usaha anggota untuk meningkatkan pengembangan usaha. Jam pelayanan KUD Sumber Alam mulai dari pukul 07.30-14.00 setiap hari kecuali hari-hari yang telah ditentukan libur oleh KUD. Sistem presensi sudah menggunakan finger print. Terdapat aturan jika dalam waktu setahun karywan
39
tidak bekerja selama 78 jam maka gaji berkalanya tidak akan dinaikan. Gaji dalam KUD Sumber Alam ini sudah seperti PNS. Ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dana pensiun, dan gaji berkala. Namun tunjangan kesehatan hanya diberikan per tahun. Semua hak karyawan ini sudah ada di SOP karyawan. Sampai kepada pengabdian karyawan itu dihitung melalui metode perhitungan dana pensiun mengikuti instansi-instansi lain dan peraturan pemerintah yang ada. Berikut Tabel 5 yang berisi ringkasan mengenai KUD Sumber Alam. Tabel 5 Profil KUD Sumber Alam No Komponen Uraian 1. Tahun berdiri 1980 2. No Sertifikat 7204.A/BH/KWK.10/5 3. Jumlah anggota 1158 orang 4. Jumlah UMKM 150 5. RAT Terlaksana setiap tahun 6. Jenis koperasi Koperasi Simpan Pinjam Kegiatan utama Melaksanakan unit usaha simpan pinjam bagi para petani 7. anggota dan UMKM yang ada di Kecamatan Dramaga Koperasi Al Banna Cikal bakal pendirian Koperasi Al Banna merupakan transformasi organisasi Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM) yang merupakan program pemberdayaan oleh yayasan Bina Karya Sejahtera dan Lembaga Sosial Masyarakat Pos Kemanusiaan Peduli Umat (LSM PKPU). Yayasan Bina Karya Sejahtera yang di pimpin oleh Hj Nunung merupakan yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Bantar Kambing dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal desa tersebut yaitu sumber daya bidang pertanian. Desa Bantar Kambing salah satu desa di Kabupaten Bogor yang sebagian penduduknya bertani diantaranya padi, singkong, jambu kristal, jagung, budidaya ikan dan sayursayuran. Untuk memanfaatkan sumberdaya lokal tersebut kaum wanita yang berjumlah 120 orang bergabung dalam yayasan Bina Karya Sejahtera untuk bersama-sama memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Melalui yayasan Bina Karya Sejahtera, sejumlah wanita Desa Bantar Kambing tersebut diberikan penguatan sumber daya manusia berupa pelatihan-pelatihan dalam pengolahan hasil pertanian mereka. Dalam perkembangannya yayasan Bina Karya Sejahtera terus memperluas jaringan uttuk memperkuat kelompok-kelompok UMKM yang tergabung dalam yayasan. Modal merupakan yang utama dibangun kemitraan oleh yayasan diantaranya yayasan Bina Karya Sejehtera membangun kemitraan bersama Pos Kemanusiaan Peduli Umat (LSM PKPU) pada tahun 2013. Terjadi kesepakatan diantara kedua lembaga pemberdayaan tersebut untuk memberdayakan 20 UMKM dalam bentuk Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat. Kelompok Usaha mandiri Masyarakat (KUMM) merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat PKPU. Program KUMM PKPU bertujuan untuk memandirikan masyarakat/pelaku UMKM dalam hal permodalan, manajemen organisasi dan membantu kepastian hukum dalam bentuk badan usaha seperti koperasi, CV, yayasan dan bentuk badan usaha lainnya. Dalam hal permodalan PKPU mengintervensi sejumlah dana bergulir yang diberikan kepada
40
KUMM yang dibentuk kepada 20 UMKM, dana tersebut kemudian dimanajemen oleh pengurus KUMM dan digulirkan kepada semua anggota KUMM dalam jangka 10 bulan. Bantuan modal yang digulirkan tersebut dikembalikan dengan sistem angsuran. Setalah lunas, modal tersebut digulirkan kembali dengan merekrut anggota KUMM yang baru/nasabah. Nasabah KUMM hingga bulan desember 2013 berjumlah 50 orang. Peranan manajemen organisasi yang diberikan PKPU adalah berupa pelatihan-pelatiahan yang bersifat menunjang pelaku UMKM baik dari segi teknis maupun manajemen. Pelatihan-pelatihan yang diberikan diantaranya pelatihan pembukuan keuangan, pelatihan mengoperasikan komputer, pelatihan pemanfaatan sistem internet, pelatihan inovasi produk serta motivasi usaha yang diberikan setiap dua minggu oleh fasilitator program PKPU. Kaitannya dengan kepastian hukum, PKPU memiliki peranan dalam menginisiasi KUMM menjadi koperasi. Pada tanggal 5 januari 2014 kelompok pemberdayaan KUMM melalui PKPU resmi didirikan dengan No akta notaris no C_1074HT.0301 tahun 2014. Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama, koperasi tersebut di beri nama koperasi Al Banna. Koperasi Al Banna diprakarsai oleh fasilitator PKPU Bapak Cici Anggara bersama yayasan Bina Karya Sejehtera. Pendirian koperasi Al Banna selain dikarenakan ada program pemberdayaan oleh LSM PKPU dan yayasan Bina Karya Sejehtera yang melatar belakangi pendirian koperasi tersebut adalah karena maraknya bank keliling/rentenir yang mengatasnamakan koperasi di masyarakat. Selain itu koperasi Al Banna diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Bogor dan Desa Bantar Kambing pada khususnya. Koperasi Al Banna memiliki visi untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang dapat membantu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya anggota yang kemudian visi tersebut dijabarkan dalam misinya yaitu a. Mengembangkan kegiatan usaha dalam sektor ekonomi yang ada keterkaitan dengan kegiatan anggota. b. Meningkatkan potensi anggota dan sumber daya manusia pengelola. c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan koperasi d. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota koperasi serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin berkembang e. Mengembangkan kemitraan strategis dengan seluruh stakeholder. f. Mengoptimalkan sumberdaya lokal sebagai bagian dari pengembangan koperasi. Koperasi Al Banna secara administraif berlokasi di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Wilayah kerja Koperasi Al banna saat ini baru di Desa Bantar Kambing mengingat koperasi tersebut baru dan belum berkembang secara pesat. Melihat keadaan dan potensi wilayah kerja Koperasi Al Banna yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, hal ini merupakan dasar bagi Koperasi Al Banna menjadikan unit usaha produk olahan hasil pertanian menjadi produk unggulan koperasi. Organisasi koperasi dibentuk atas kepentingan dan kesepakatan anggota pendirinya dan memiliki tujuan utama untuk lebih mensejahterakan anggotanya. Perangkat organisasi Koperasi Al Banna sesuai dengan UU No.25 /1992 tentang
41
Perkoperasian yang menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur, yaitu Rapat Anggota (RAT), Pengurus, dan Pengawas. Struktur organisasi Koperasi Al Banna dapat dilihat pada Gambar 5. Pada Rapat Anggota pertama, ditetapkan beberapa hal yaitu 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. 2. Pemilihan, pengangkatan, pengurus dan pengawas. 3. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Keanggotaan koperasi Al Banna bersifat sukarela dan terbuka. Setiap warga yang berada di wilayah kerja koperasi Al Banna dapat menjadi anggota koperasi dengan melakukan registrasi dan membayar simpanan pokok sebagai partisipasi permodalan koperasi. Manfaat yang akan diperoleh anggota koperasi Al Banna berupa manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonomi yakni penerimaan SHU sesuai dengan tingkat partisipasi anggota. Peningkatan hubungan kekerabatan sesama anggota maupun perangkat organisasi koperasi, pelatihan dan penyuluhan tentang perkoperasian merupakan manfaat sosial yang diperoleh anggota koperasi Al Banna. RAT
Ketua : Hj Nunung
Sekretaris: Bu Wina
Div Simpan pinjam
Div Pemasaran
Bendahara: Bu Susi
Div Produksi
Keterangan : Garis komando Garis tanggung jawab Garis tanggung jawab Gambar 7 Struktur organisasi Koperasi Al Banna Pada awal berdirinya Koperasi Al Banna jumlah anggota koperasi Al Banna sebanyak 70 orang anggota yang terdiri dari 20 orang anggota KUMM yang merupakan cikal bakal koperasi dan 50 orang nasabah KUMM. Pada tahun 2015 terjadi penambahan anggota koperasi menjadi 150 orang. Anggota koperasi merupakan UMKM yang berada di Desa Bantar kambing. Permodalan merupakan elemen penting bagi lancarnya kegiatan usaha dan organisasi koperasi. Struktur modal dan pertumbuhannya sering dijadikan sebagai
42
salah satu kriteria keberhasilan usaha. Koperasi Al Banna memperoleh modal dari yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan tabungan koperasi (non anggota). Besar simpanan pokoknya yaitu Rp 50.000, simpanan wajib Rp 20.000 yang dibayarkan setiap bulan dan dicatat dalam buku simpanan yang ada di koperasi dan di anggota. Koperasi Al Banna juga memiliki modal dari luar yaitu dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, LSM , dan surat hutang lainnya serta sumber lainnya yang sah. Unit usaha pada Koperasi Al Banna terdiri dari unit perdagangan dan unit simpan pinjam. Unit perdagangan meliputi unit usaha produk olahan seperti rengginang, renggining, seroja, keripik, tape uli, kue dan produk olahan lain. Produk pertanian juga terdapat di koperasi Al Banna seperti jambu kristal dan singkong. Unit usaha simpan pinjam pada Koperasi Al Banna bertujuan untuk membantu anggota dalam perkuatan modal kontinuitas usaha anggota sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota serta memperkuat peranan dan fungsi koperasi dalam perekonomian pedesaan. Berdasarkan rapat anggota, besar pinjaman yang diberikan koperasi kepada anggota dan nasabah adalah sebesar Rp 1.500.000 dengan bunga simpanan 10 %. Berikut Tabel 6 yang berisi ringkasan mengenai Koperasi Al Banna. Tabel 6 Profil Koperasi Al Banna No Komponen Uraian 1. Tahun berdiri 2014 2. No Sertifikat C_1074HT.0301 tahun 2014 3. Jumlah anggota 170 orang 4. Jumlah UMKM 120 5. RAT 1 kali pada saat pembentukan 6. Jenis koperasi Koperasi serba usaha Kegiatan utama Produksi olahan rumahan (rengginang, renggining, 7. anggota keripik, tape uli dll)
Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi untuk Pengembangan UMKM Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memilik daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Penelitian ini menganalisis mengenai tingkat pemberdayaan kelembagaan koperasi untuk mengembangkan UMKM. Koperasi sebagai sebuah lembaga diharapkan dapat memberdayakan UMKM agar UMKM mampu berdiri dan berjalan dengan baik. Analisis tingkat pemberdayaan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan dengan jawaban tertutup. Pertanyaan yang diberikan merupakan indikatorindikator tingkat pemberdayaan. Setiap item pertanyaan memiliki dua pilihan jawaban dengan nilai bobot masing-masing. Data bobot setiap indikator dianalisis secara statistik deskriptif. Jika sebagian besar indikator dalam suatu kelompok koperasi memiliki skor tinggi berarti menunjukkan bahwa tingkat keberdayaannya tinggi, dan sebaliknya.
43
Pembahasan pertama yaitu mengenai indikator tingkat partisipasi, keberadaan program pemberdayaan, dan peran promosi yang dilakukan koperasi. Tingkat partisipasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu tingkat partisipasi setiap anggota koperasi yang hasilnya terlihat pada Tabel 7. Keberlangsungan sebuah koperasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi anggotanya. Jika anggota koperasi tidak berperan aktif, koperasi tersebut tidak akan berjalan. Oleh karena itu, pemberdayaan sebuah koperasi memerlukan anggota yang aktif serta mengikuti peraturan yang diterapkan di koperasi. Pada penelitian ini, tingkat partisipasi anggota koperasi dilihat berdasarkan 4 variabel yaitu keikutsertaan dalam setiap pertemuan, jenis pertemuan, posisi, dan peran anggota koperasi, yang secara lengkap ditampilkan pada Tabel 7. Tabel 7 Jawaban indikator pemberdayaan berdasarkan keikutsertaan dalam setiap pertemuan, jenis pertemuan, posisi, peran anggota koperasi, program pemberdayaan dari LSM, dan promosi produk oleh koperasi Indikator pemberdayaan
Jawaban
KUD Sumber Alam Jumlah % 41 91.1 4 8.9
Koperasi Al Banna Jumlah % 35 97.2 1 2.8
Keikutsertaan pada pertemuan
Ya Tidak
Jenis pertemuan
Pelatihan Rembuk warga Pendampingan rutin Launching koperasi
20 0
44.4 0
17 5
47.2 13.9
25
55.6
14
38.9
0
0
0
0
Posisi
Pengurus Pengawas Anggota
12 0 33
26.7 0 73.3
5 0 31
13.9 0 86.1
Peran
Ya Tidak
41 4
91.1 8.9
32 4
88.9 11.1
Ya Tidak
20 25
44.4 55.6
17 19
47.2 52.8
Ya Tidak
24 21
53.3 46.7
13 23
36.1 63.9
Program pemberdayaan dari LSM atau LPM Promosi produk oleh koperasi
Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (>90%) mengikuti pertemuan yang diadakan baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi anggota koperasi cukup tinggi. Jenis pertemuan yang paling banyak diikuti oleh anggota kedua koperasi tersebut yaitu pelatihan dan pendampingan rutin. Adapun rembuk warga dan launching koperasi tidak diikuti oleh responden, hanya 13.9% responden yang ikut rembuk warga pada koperasi Al Banna. Kegiatan pelatihan cukup antusias diikuti oleh anggota koperasi karena pada kegiatan tersebut diberikan materimateri yang berkaitan dengan usaha untuk mendorong usahanya agar lebih baik dan maju. Materi tersebut diberikan oleh pembicara yang ahli di bidangnya. Kegiatan pendampingan rutin diadakan setiap 2 minggu sekali atau minimal
44
sebulan sekali. Pada pertemuan ini dilakukan sharing mengenai kemajuan serta kendala dan penyelesaiannya. Biasanya yang tidak hadir dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan sehingga mereka aktif mengikuti pertemuan. Sebagian besar responden (>70%) baik di KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna bertindak sebagai anggota koperasi. Adapun pengurus koperasi pada KUD Sumber Alam sebanyak 26.7% dan pada koperasi Al Banna sebanyak 13.9%. Persentase pengurus koperasi Al Banna lebih sedikit daripada Sumber Alam dikarenakan pada saat penelitian dilakukan terdapat sebagian pengurus yang tidak dapat hadir sehingga tidak dapat dijadikan responden penelitian. Berdasarkan data, sebagian besar responden pada penelitian ini merasa tergerak untuk berperan dalam pengembangan koperasi yaitu 91.1% pada KUD Sumber Alam dam 88.9% pada koperasi Al Banna. Tingginya persentase tersebut menandakan bahwa anggota kedua koperasi tersebut cukup aktif. Keberadaan program pemberdayaan belum banyak didapatkan baik oleh KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden yang menyatakan bahwa <50% adanya program pemberdayaan dari LSM ataupun lembaga lainnya pada kedua koperasi tersebut. Adapun peran koperasi dalam memasarkan produk UMKM, berdasarkan data terlihat bahwa KUD Sumber Alam telah banyak melakukan promosi produk. Akan tetapi, peran koperasi Al Banna dalam mempromosikan produk UMKM masih di bawah 50%. Hal tersebut diduga disebabkan oleh usia koperasi, KUD Sumber Alam telah lama berdiri sehingga telah banyak melakukan promosi produk UMKM yang tergabung di dalamnya, dan sebaliknya yang terjadi pada koperasi Al Banna karena koperasi Al Banna baru berdiri. Indikator pemberdayaan selanjutnya yaitu dukungan kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan, faktor sosial budaya, dukungan teknologi, dan kemampuan manajemen, dan pelaksanaan RAT. Semua hasil penelitian mengenai indikatorindikator tersebut ditampilkan pada Tabel 8. Tabel 8 Jawaban indikator pemberdayaan berdasarkan dukungan kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan, faktor sosial budaya, dukungan teknologi, dan kemampuan manajemen, dan pelaksanaan RAT Indikator
Jawaban
KUD Sumber Alam Koperasi Al Banna Jumlah % Jumlah %
Dukungan kebijakan pemerintah
Ya Tidak
33 12
73.3 26.7
31 5
86.1 13.9
Tingkat pendapatan
Ya Tidak
41 4
91.1 8.9
23 13
63.9 36.1
Faktor sosial budaya
Ya Tidak
23 22
51.1 48.9
11 25
30.6 69.4
Dukungan teknologi
Ya Tidak
8 37
17.8 82.2
4 32
11.1 88.9
Kemampuan manajemen
Ya Tidak
45 0
100 0
31 5
86.1 13.9
Pelaksanaan RAT
Ya Tidak
45 0
100 0
0 35
0 100
45
Berdasarkan Tabel 8, baik KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna masing-masing mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah berdasarkan jawaban dari sebagian besar responden pada KUD Sumber Alam (73.3%) dan koperasi Al Banna (86.1%). Hal ini dikarenakan koperasi merupakan perwujudan dari undang-undang tepatnya UUD No 33 ayat 1 yang merupakan realisasi dari UU No 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Dukungan dari pemerintah tersebut berupa pendidikan, permodalan, organisasi, serta tata laksana organisasi. Selain itu, pemerintah juga membimbing, memfasilitasi, dan melindungi koperasi. Pendapatan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi tujuan setiap anggota UMKM untuk bergabung ke dalam koperasi. Secara umum, masyarakat masih menganggap koperasi menjadi salah satu tempat untuk meminjam modal sehingga pendapatan akan meningkat karena modal meningkat. Berdasarkan penelitian ini, sebagian besar responden baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna menyatakan bahwa pendapatannya bertambah yaitu 91.1% pada KUD Sumber Alam dan 63.9% pada koperasi Al Banna. Adapun yang menyatakan tidak bertambah yaitu pada KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna masing-masing sebesar 8.9% dan 36.1%. Hal ini dikarenakan sebagian anggota koperasi belum menyadari bahwa koperasi tidak hanya berperan sebagai pemberi modal untuk meningkatkan pendapatan. Akan tetapi, lebih dari itu koperasi berperan juga sebagai pemberi softskill dalam mengelola usaha atau UMKM mereka melalui pelatihan dan pendampingan yang sering diadakan koperasi. Faktor sosial budaya merupakan sisi penerimaan koperasi di masyarakat dan kebermanfaatannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar responden (51.1%) KUD Sumber Alam menyatakan bahwa adanya dukungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan koperasi. Adapun pada koperasi Al Banna, sebagian besar menyatakan tidak adanya dukungan. Hal ini diduga karena koperasi Al Banna baru berdiri sehingga belum terlihat dukungan nyata dari masyarakat sekitar. Adapun dukungan teknologi yang tersedia hanya sebagian kecil yaitu 17.8% pada KUD Sumber Alam dan 11.1% pada koperasi Al Banna. Hal ini diduga karena sebagian besar responden belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada seperti belum mampu menjalan komputer. Selain itu, keterbatasan modal juga menjadi salah satu hambatan dalam mengakses kemajuan teknologi seperti pembelian dan penggunaan alat-alat yang lebih modern untuk produksi agar memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasaran. Kemampuan manajemen yang dimaksudkan pada indikator pemberdayaan ini yaitu berupa kemampuan pengurus dalam membagi kerja antara pengurus dan anggota koperasi. Kemampuan manajemen baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna dapat dikatakan bagus karena sebagian besar responden (>85%) menyatakan selalu ada pembagian yang adil dalam tugas-tugas yang diberikan baik kepada pengurus maupun anggota. Adapun pelaksanaan RAT berbanding terbalik antara KUD Sumber Alam dengan koperasi Al Banna. KUD Sumber Alam selalu melaksanakan RAT menurut 100% responden sedangkan koperasi Al Banna belum melaksanakan RAT karena usianya belum mencapai setahun. Indikator-indikator pemberdayaan selanjutnya yaitu sumber keuangan koperasi, sistem operasional, akses pasar, pengembangan inovasi, kemampuan
46
bersaing, dan peranan koperasi ke UMKM. Semua hasil penelitian mengenai indikator-indikator tersebut ditampilkan pada Tabel 9. Tabel 9 Jawaban indikator pemberdayaan berdasarkan sumber keuangan koperasi, sistem operasional, akses pasar, pengembangan inovasi, kemampuan bersaing, dan peranan koperasi ke UMKM (3) Indikator
Jawaban
KUD Sumber Alam Jumlah %
Koperasi Al Banna Jumlah %
Sumber keuangan koperasi
Ya Tidak
42 3
93.3 6.7
33 3
91.7 8.3
Sistem operasional
Ya Tidak
42 3
93.3 6.7
34 2
94.4 5.6
Akses pasar
Ya, sangat baik Cukup baik Biasa saja Kurang baik Tidak baik
7 32 6 0 0
15.6 71.1 13.3 0 0
8 24 4 0 0
22.2 66.7 11.1 0 0
Pengembangan inovasi
Ya Tidak
38 7
84.4 15.6
28 8
77.8 22.2
Kemampuan bersaing
Baik Cukup baik Biasa saja Kurang baik Tidak ada
24 9 12 0 0
53.3 20 26.7 0 0
12 16 8 0 0
33.3 44.4 22.2 0 0
Peran koperasi ke UMKM
Bahan baku Pemasaran produk Pengolahan produk Permodalan Akses teknologi
0 9
0 20
1 3
2.8 8.3
3 33 0
6.7 73.3 0
3 29 0
8.3 80.6 0
Sumber keuangan koperasi baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna selalu ada menurut 93.3% responden pada KUD Sumber Alam dan 91.7% responden pada koperasi Al Banna. Sumber-sumber keuangan ini dapat berasal dari pelanggan tetap, simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Selain itu, juga berasal dari lembaga-lembaga seperti PKPU. Sistem operasional merupakan keberadaannya produk unggulan dalam koperasi tersebut. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa setiap koperasi memiliki produk unggulan yang dinyatakan oleh sebanyak 93.3% responden pada KUD Sumber Alam dan 94.4% responden pada koperasi Al Banna. Hasil pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan adanya produk unggulan yang menjadi ciri khas dan menjadi andalan dari setiap koperasi tersebut. KUD memiliki produk unggulan yaitu simpan pinjam, adapun koperasi Al Banna memiliki rangginang yang sudah cukup terkenal dan sering diikutkan ke dalam pameran-pameran.
47
Pemasaran produk koperasi merupakan salah satu hal penting untuk keberlangsungan UMKM yang tergabung dalam koperasi tersebut karena UMKM yang tergabung di dalamnya menjual produk-produk makanan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden baik pada KUD Sumber Alam (71.1%) maupun koperasi Al Banna (66.7%) menyatakan bahwa akses pemasaran produk mereka termasuk cukup baik. KUD Sumber Alam melakukan pemasaran dari mulut ke mulut dan melalui brosur. Meskipun begitu, pemasaran cukup baik karena lokasi KUD di tempat strategis dan mudah dijangkau yaitu dekat dengan pasar dan pusat desa. Adapun koperasi Al Banna melakukan pemasaran dengan menjual ke perumahan-perumahan, dari mulut ke mulut, serta mengikuti pameran-pameran. Setiap UMKM yang tergabung dalam koperasi memerlukan inovasi agar tidak kalah saing dengan usaha sejenis maupun pesaing lainnya. Upaya inovasi pada koperasi pada penelitian ini selalu ada menurut 84.4% responden pada KUD Sumber Alam dan 77.8% responden pada koperasi Al Banna. Hal ini dapat menjadi modal agar UMKM dalam koperasi tersebut dapat terus berkembang meskipun banyak tantangan terutama adanya MEA. Kemampuan bersaing yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kemampuan bersaing internal atau persaingan antar UMKM dalam koperasi. Berdasarkan hasil survei menunjukkan adanya keberagaman hasil mengenai kemampuan bersaing tersebut. Kemampuan bersaing UMKM pada KUD Sumber Alam dinyatakan baik oleh 53.3% responden dan 26.7% menyatakan biasa saja. Adapun responden pada koperasi Al Banna menyatakan bahwa kemampuan bersaingnya dinyatakan cukup baik oleh 44.4% responden dan baik oleh 33.3%. Persaingan internal atau sesama UMKM dalam sebuah koperasi bukan merupakan hambatan, tetapi harus menjadi acuan untuk terus berkembang dan maju dengan syarat persaingan tersebut merupakan persaingan yang sehat. Koperasi memiliki berbagai peran terhadap anggota di dalamnya. Adapun koperasi pada penelitian ini baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna memiliki peran sebagai pemberi modal untuk UMKM yang tergabung di dalamnya menurut 73.3% responden pada KUD Sumber Alam dan 80.6% responden pada koperasi Al Banna. Hanya sebagian kecil (<21%) yang menyatakan bahwa koperasi sebagai pemberi bahan baku, pemasaran produk, dan pengolahan produk. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai koperasi ‘pinjam’ saja masih melekat di masyarakat. Fenomena ini diduga sebagai warisan orde baru yang sering memberikan bantuan kepada koperasi secara cuma-cuma dan tidak diwajibkan mengembalikan modal membentuk wujud koperasi saat ini. Berdasarkan uraian berbagai indikator pemberdayaan sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar indikator dinyatakan ya oleh sebagian besar responden baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna. Menurut Garjita et al. (2013), jika lebih dari 50% indikator memiliki skor tinggi atau dinyatakan ya berarti tingkat pemberdayaan UMKM melalui koperasi tersebut tinggi. Tingginya tingkat keberdayaan UMKM melalui koperasi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Jika dilihat berdasarkan keadaannya, KUD Sumber Alam sudah berusia puluhan tahun dan memiliki banyak prestasi serta mampu membantu masyarakat dalam perekonomian. Sifat kekeluargaan dan profesionalisme sudah tertanam baik pada jiwa pengurus, anggota, dan karyawannya. Adapun koperasi Al Banna, meskipun usianya masih baru, tetapi karena berawal dari KUMM, anggotanya
48
sudah taat aturan dan rasa kekeluargaannya juga tinggi. Oleh karena itu, mereka bergabung dalam koperasi untuk lebih baik.
Peran KUD Sumber Alam dan Koperasi Al Banna terhadap Upaya Peningkatan Usaha-Usaha Produktif UMKM Di Kabupaten Bogor Koperasi merupakan salah satu lembaga yang dibentuk atas dasar UU No. 33 ayat 1 yang merupakan realisasi dari UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi. Kelembagaan koperasi ini merupakan organisasi atau pelaku ekonomi yang terdapat transaksi yang dilakukan di dalamnya. Jumlah koperasi di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebanyak 1589 menjadi 1695 pada tahun 2014. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah koperasi aktif, pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif sebanyak 1021 dan meningkat menjadi 1177 pada tahun 2014. Jumlah anggota koperasi Kabupaten Bogor pada tahun 2014 sebanyak 215939 orang dan jumlah karyawan sebanyak 4185 orang. Tingginya jumlah koperasi maupun anggota yang tergabung di dalamnya diduga dikarenakan koperasi tersebut memiliki peran terhadap masyarakat. Kabupaten Bogor mengalami peningkatan jumlah koperasi setiap tahunnya dengan rata-rata 45 koperasi/tahun. Hal ini disesuaikan dengan rencana strategis yang disusun setiap 5 tahun sekali. Selain itu, saat ini telah terdapat gabungan koperasi yang dibentuk agar memudahkan Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberikan sosialisasi. Beberapa gabungan koperasi tersebut yaitu pusat koperasi syariah (puskopsya), pusat koperasi pertanian (puskoptan), pusat koperasi pegawan negeri, pusat koperasi unit desa (puskud), dan pusat koperasi karyawan. Gabungan ini juga dilakukan sebagai bentuk sinergi antarpelaku gerakan koperasi agar terjadi peningkatan partisipasi pada gerakan koperasi. Sumber pendanaan koperasi di Kabupaten Bogor seperti koperasi pada umumnya yaitu berasal dari pemilik koperasi yaitu pelanggan tetap, serta dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Besar simpanan pokok dan simpanan wajib ditentukan oleh forum pada saat rapat anggota, sedangkan besar simpanan sukarela tidak ditentukan pada forum, tetapi ditentukan oleh anggota yang bersangkutan dengan perjanjian bersama pengurus koperasi. Koperasi di Kabupaten Bogor juga mendapatkan dana dari eksternal yaitu pemerintah pusat. Akan tetapi dana ini lebih ke arah dana yang bersifat fasilitas pelatihan produksi atau administrasi. Dalam hal pendanaan ini, pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator kepada lembaga keuangan. Selain koperasi, salah satu tren yang berkembang saat ini adalah jenis usaha UMKM. Jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik secara nasional maupun di Kabupaten Bogor. UMKM ini merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia sehingga dalam jangka panjang harus didorong untuk mampu bersaing dalam pasar global. Akan tetapi, keberpihakan pemerintah dinilai masih belum optimal. Kebijakan dibidang perbankan merupakan salah satu bukti ketidakadilan. Kebijakan tersebut melupakan kondisi kelompok UMKM yang sebagian besar termasuk dalam katagori miskin dan berpengetahuan rendah. Demikian juga dalam penggolongan atau mengelompokan usaha berdasarkan kriteria pemilikan aset dan omset yang melahirkan istilah usaha mikro, kecil dan menengah. Pengelompokan ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan
49
pemberian kesempatan usaha yang sesuai dengan potensi dan kemampuan kelompok usaha tersebut. Akibatnya ada kecenderungan pengelompokan ini malah mempersempit ruang gerak mereka. Untuk menggerakan ekonomi rakyat sudah waktunya memutar jarum kompas kearah pemberian kesempatan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dan koperasi. Komitmen ini tidak saja diperlukan dikalangan pengambil kebijakan, tetapi harus menjadi komitmen semua pihak termasuk para pakar dan praktisi. Sejalan dengan kebijaksanaan dasar KIB yang tertuang RPJM maka untuk jangka pendek dan jangka menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengeluarkan berbagai program terobosan, yang memungkinkan percepatan pemberdayaan UMKM. Kebijakan tersebut dioperasionalkan melalui pelaksanaan berbagai program perkuatan bagi UMKM dan koperasi, dari berbagai aspek usahanya, mulai dari proses produksi sampai dengan pemasarannya. Tujuan jangka pendek dari program-program tersebut adalah untuk meningkatkan produksi, yang diasumsikan dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Peningkatan pendapatan selanjutnya diprediksikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan dampak akhir akan mengurangi kemiskinan dan perluasan usaha, yang memungkinkan terbukanya peluang kerja baru. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah mendorong UMKM dan koperasi agar mampu bersaing dalam pasar global. Keberhasilan dari UMKM ini dapat terlihat setelah mereka membentuk koperasi UMKM. Pemberdayaan kelembagaan koperasi dalam rangka pengembangan UMKM dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat agar berjalan secara baik dan secara khusus memberikan dampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Tingginya tingkat pemberdayaan kelembagaan koperasi seperti yang telah dijelaskan pada Tujuan 1, menjadikan koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga pembantu modal, tetapi juga berbagai peran lainnya seperti yang akan diuraikan dalam bagian berikut. 1. Pemberi pinjaman modal Koperasi pada umumnya merupakan tempat untuk meminjam modal bagi UMKM yang memerlukan yang tergabung di dalamnya. Keadaan koperasi di Kabupaten Bogor pun sebagian besar dapat memaksimalkan perannya sebagai tempat meminjam karena sebagian besar anggotanya masih beranggapan bahwa koperasi tersebut adalah tempat meminjam. Hal ini perlu perbaikan persepsi masyarakat terutama dalam menghadapi kondisi pesaingan saat perekonomian tidak stabil sehingga koperasi harus meningkatkan kualitas dan kuantitasnya agar tetap bisa bersaing. Selain itu, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan koperasi, melalui dinas teknis terkait, agar bisa menghadapi krisis global. Isu MEA yang saat ini sering menjadi pokok pembahasan juga tidak lupa disiapkan oleh pemerintah, khususnya melalui Kopti. Koperasi lebih banyak dipilih masyarakat karena memberikan pinjaman dengan cara-cara yang mudah, tidak sulit seperti bank, juga dengan bunga yang kecil sehingga tidak merugikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Frank et al. (2012) bahwa koperasi selalu mempromosikan UMKM, mendanai, membekali jiwa wirausaha, dan lain-lain. Koperasi juga dibangun atas asas kekeluargaan dan terdapat unsur kebersamaan di dalamnya. Pertiwi et al. (2012) menyatakan bahwa Dinas Koperasi dan UKM memiliki peranan dalam
50
memberdayakan UKM yang ada dan dapat berjalan lancar dengan adanya faktor pendukung berupa struktur organisasi yang terintegrasi pada Dinas Koperasi dan UKM, adanya paguyuban yang menaungi UKM, kesadaran pelaku UKM untuk bergabung dalam paguyuban, pembentukan koperasi, pemanfaatan teknologi, dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha yang mengembangkan komoditi potensial dan punya peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh pengusaha dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil kepada koperasi. Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier effect ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya industri kecil dan industri rumah tangga sebagai unit usaha di pedesaan dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan mayarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 2. Fasilitator teknologi modern Koperasi juga berperan dalam memfasilitasi UMKM untuk mengakses teknologi yang lebih modern dalam pengembangan usahanya. Sejalan dengan Conto et al. (2013) bahwa koperasi dapat mengembangkan UMKM dengan pengembangan teknologi untuk berinovasi dan bersaing. Hal ini biasanya dilakukan oleh Kopti karena memerlukan dana yang cukup besar. Kebersamaan, kekeluargaan, dan komitmen menjadi kekuatan yang dimiliki oleh koperasi. Akses penggunaan teknologi yang modern dan lebih baik sangat diperlukan oleh UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi dengan produk lainnya terutama produk dari luar. 3. Fasilitator bahan baku Koperasi dapat berperan menjadi pengarah usaha untuk terus berproduksi dan memfasilitasi dari segi bahan baku. Koperasi akan memperluas jaringannya untuk mendapatkan bahan baku bagi anggotanya yang lebih murah dan lebih baik sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Selain itu, mutu produk yang dihasilkan juga lebih baik. Gare dan Merlin (2010) menyatakan bahwa koperasi juga dapat mengembangkan infrastruktur dan informasi yang diperlukan UMKM. 4. Akses pasar Penguasaan pasar merupakan prasyarat yang penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi mekanisme pasar yang semakin terbuka dan kompetitif. Penguasaan pasar tersebut memerlukan informasi yang mudah dan cepat baik informasi mengenai pasar produksi maupun pasar faktor produksi. Informasi mengenai pasar produksi diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan UMKM. Informasi mengenai pasar produksi atau pasar komoditas secara lebih luas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau produk yang diperlukan konsumen di daerah tertentu, mengetahui daya beli di daerah tertentu, mengetahui harga pasar yang berlaku, dan mengetahui selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun internasional. Berbagai informasi tersebut diperlukan agar UMKM dapat mengantisipasi
51
berbagai kondisi pasar sehingga dapat bekerja lebih inovatif dalam menjalankan usahanya. Informasi pasar faktor produksi diperlukan untuk mengetahui beberapa informasi penting yaitu mengenai sumber bahan baku yang dibutuhkan, harga bahan baku yang akan dibeli, lokasi dan cara memperoleh modal usaha, lokasi untuk mendapatkan tenaga kerja profesional, tingkat upah atau gaji yang layak untuk pekerja, dan memgenai lokasi alat-alat atau mesin yang diperlukan. Adanya informasi pasar faktor produksi yang lengkap dan tepat berguna untuk UMKM dalam membuat perencanaan usaha seperti membuat desain produk yang paling banyak disukai oleh konsumen, menentukan harga yang bersaing di pasar, mengetahui pasar yang akan dituju, dan lain-lain. Berbagai kebutuhan informasi tersebut dapat dilakukan oleh kelembagaan koperasi yang memiliki jaringan yang lebih luas dan memiliki badan hukum. Kelembagaan koperasi juga dapat mengkomunikasikan atau mempromosikan usaha UMKM kepada konsumsi secara luas atau koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran produk UMKM (Taddei dan Delecolle 2012). Koperasi juga melakukan pengendalian mutu (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produkproduk UKM, sehingga pengusaha kecil tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahanya karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi. 5. Pendampingan Koperasi juga berperan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, pencerahan melalui sosialisasi baik kepada masyarakat luas, juga kepada pengurus koperasi, pengawas koperasi, pengkaderan anak sekolah, dan kepala desa. Berbagai peranan yang didapatkan UMKM dari koperasi tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ditemui seperti kurangnya profesionalitas pengelola koperasi dan ketidakterbukaan pengurus. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang tidak percaya terhadap koperasi dan tidak paham terkait manfaat koperasi. Kurangnya koordinasi dari dinas lain yang terkait dengan bidang koperasi sebagai contoh koperasi yang berkaitan dengan pertanian, namun terkadang sangat kurang koordinasi antara dinas pertanian dengan dinas koperasi. Kendala lain juga yaitu belum adanya PERDA untuk mendukung pengembangan koperasi, contohnya Pemda sudah punya anggaran untuk memfasilitasi atau membiayai UKM kecil dan usaha mikro, tetapi ini siapa yang nerima ini belum ada aturannya sampai saat ini. Jadi belum ada dana yang dapat disalurkan sampai saat ini. Ada Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dimana terdapat dua badan hukum yaitu dapat PT dan koperasi, untuk PT minimal sahamnya 60% pemerintah. Sedangkan belum ada yang demikian. Sedangkan di lain hal ada koperasi yang benar-benar sudah ada payung hukum yang jelas dan dilindungi oleh undang-undang karena terkait pelaporan dana pada OJK. Berbagai permasalahan yang ada tersebut sudah dihadapi dengan berbagai cara, diantaranya; pendidikan untuk pengurus dan pengawas; bermitra dengan
52
perbankan atau lembaga keuangan; membuat kegiatan baru berupa sertifikasi syariah untuk koperasi. Sertifikasi ini diharapkan dapat memberi posisi tawar yang kuat kepada koperasi untuk bekerjasama dengan lembaga keuangan, dan agar koperasi memiliki kelayakan usaha yang tinggi. Pada akhirnya, keberadaan kelembagaan koperasi sangat penting karena dapat meningkatkan manfaat yang diperoleh masyarakat terutama dalam segi ekonomi.
Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi Hasil evaluasi pemberdayaan berdasarkan indikator tingkat pembedayaan pada uraian bagian 1 menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan kelembagaan koperasi untuk pengembangan UMKM termasuk ke dalam kategori tinggi. Akan tetapi, masih terdapat beberapa indikator yang memiliki nilai rendah yaitu indikator pendapatan, dukungan teknologi, dan kemampuan bersaing. Ketiga indikator tersebut sangat penting peranannya dalam kehidupan masyarakat terutama pendapatan karena berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Begitupun dengan aspek teknologi dan kemampuan persaingan sangat penting untuk ditingkatkan agar mampu bertahan pada era global saat ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan kelembagaan koperasi untuk memperbaiki dan meningkatkan peran kelembagaan koperasi bagi pengembangan UMKM yang diawali dengan identifikasi SWOT berikut ini. Identifikasi Komponen SWOT Koperasi Analisis komponen SWOT terdiri dari analisis kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Analisis komponen tersebut dapat digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan kelembagaan koperasi di Kabupaten Bogor. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari koperasi di Kabupaten Bogor. a. Identifikasi kekuatan (strengths identifcation) 1. Jumlah anggota yang cukup besar Anggota KUD Sumber Alam terdiri dari UKM-UKM di sekitar Desa Dramaga yang terdiri dari para petani, kelompok tani dan pedagang. Jumlah anggota KUD Sumber Alam pada tahun 2015 memiliki 24 kelompok tani dengan jumlah anggota sebanyak 1158 orang yang berasal dari wilayah Desa Dramaga. Adapun jumlah anggota koperasi Al Banna pada tahun 2015 yaitu 150 anggota yang berasal dari wilayah Desa Bantar Kambing. Jumlah anggota merupakan kekuatan yang sangat penting di dalam sebuah koperasi, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kedua koperasi hingga saat ini menunjukan pertumbuhan yang baik. 2. Memiliki kantor sendiri yang permanen Koperasi telah memiliki kantor yang dibangun sendiri bersama seluruh anggota. Kantor koperasi berada di tempat yang sangat strategis karena berdekatan dengan pusat kegiatan masyarakat dan kantor desa.
53
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tersistem. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam koperasi menjadi hal penting untuk menjamin keberlangsungan berjalannya sistem dalam koperasi tersebut. Koperasi telah menyepakati SOP mengenai disiplin kerja, prosedur simpan pinjam, dan SOP pelayanan yang sudah dapat digunakan hingga saat ini melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam mengambil kebijakan SOP yang diterapkan mengikuti sistem birokrasi yaitu setiap ada penugasan dalam bentuk apapun dibuatkan SK. Selain itu dalam hal penggajian karyawan pada salah satu koperasi ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dana pensiun, dan gaji berkala. Namun tunjangan kesehatan hanya diberikan pertahun karena tidak dapat memasukkan BPJS dengan kendala BPJS harus mendaftarkan satu keluarga penuh dan hal ini memberatkan pendanaan KUD. Semua hak karyawan sudah ada di SOP karyawan. Sistem presensi sudah menggunakan finger print dan terdapat aturan jika dalam waktu setahun karyawan tidak bekerja selama 78 jam maka gaji berkalanya tidak akan dinaikan. 4. Sistem pengawasan yang demokratis Salah satu prinsip dalam koperasi adalah demokratis dalam pengawasan. Oleh karena itu sejak awal berdiri koperasi telah menerapkan prinsip pengawasan tersebut di dalam organisasinya. Walaupun pada laporan pertanggung jawaban bahwa kinerja pengurus kurang baik. Selain itu sistem pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pengawas koperasi, melainkan juga diawasi oleh setiap anggota koperasi karena anggota bukan hanya sebagai pengguna jasa koperasi tetapi juga sekaligus pemilik koperasi. 5. Sistem komputerisasi Saat ini penggunaan teknologi berbasis komputer dalam mengembangan suatu bisnis sudah menjadi hal yang penting. Hal ini juga yang menjadi kekuatan koperasi yaitu aktivitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat sudah berbasis komputerisasi dan tersambung dengan jaringan internet. Contohnya adalah pelayanan pembayaran rekening listrik dan PAM yang sudah berbasis teknologi untuk membantu dalam percepatan pelayanan koperasi. 6. Tempat strategis Pemilihan lokasi koperasi merupakan faktor kekuatan internal dalam mengembangkan sebuah koperasi. Koperasi terletak di tempat yang sangat strategis yaitu di pusat pemerintahan, sentra aktivitas masyarakat dan pusat pendidikan. 7. Memiliki badan hukum Kedua koperasi telah memiliki badan hukum yang merupakan bukti legalitas yang diberikan pemerintah kepada koperasi yang dapat melindungi dirinya dari berbagai permasalahan hukum, status badan hukum tersebut dapat digunakan dalam mengembangkan unit usahanya untuk kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Pengurus KUD Sumber Alam telah mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi untuk memperoleh pengakuan berbadan hukum pada tanggal 5 Desember 1980 dengan nomor 720/BH/DK.10/9. Oleh karena itu, kedudukan KUD Sumber Alam secara hukum sejajar dengan usaha-
54
usaha yang berbadan hukum lainnya. Adapun Koperasi Al Banna memiliki status badan hukum sebagai koperasi syariah sejak didirikan pada tanggal 19 Januari 2014 dengan hak badan hukum nomor C_1074 HT.01.19.TH 2014. 8. Memiliki jaringan pemasaran yang luas Akses pemasaran produk koperasi sudah berkembang luas mulai dari daerah tempat berdirinya koperasi hingga ke daerah-daerah di pinggiran desa, bahkan sampai ke daerah Indonesia Timur. 9. Bahan baku tersedia banyak Koperasi terletak di tempat yang merupakan salah satu pusat aktivitas pertanian masyarakat. Keberadaan koperasi di sentra pertanian menjadi kekuatan bagi koperasi tersebut untuk terus meningkatkan jumlah produk olahan sehingga anggota koperasi sangat mudah mendapatkan bahan baku produk. 10. Sudah memiliki konsumen yang tetap Konsumen yang tetap dan berkomitmen untuk membeli hasil produksi di koperasi menunjukkan kredebilitas koperasi tersebut di mata konsumen. Saat ini koperasi telah memiliki konsumen tetap yang berasal dari berbagai daerah. Terdapat sebagian besar konsumen koperasi untuk dijual kembali. Selain itu, koperasi juga memiliki konsumen tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor misalnya saja setiap hari Jum’at perwakilan dari anggota koperasi mengantarkan produk koperasi tersebut di Pemda Kabupaten Bogor. b. Identifikasi kelemahan (weaknesses identification) 1. Tidak memiliki bidang penelitian dan pengembangan Sebagai sebuah organisasi yang memiliki unit bisnis dan modal yang cukup besar, koperasi seharusnya memiliki bidang penelitian dan pengembangan. Selama ini belum ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam hal pengembangan unit bisnis koperasi mengingat hal ini sangat penting dalam mendapatkan dana. Bagian penelitian dan pengembangan dalam suatu koperasi juga penting dalam menjaga keberlangsungan koperasi. Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai aspek seperti peningkatan kualitas produk, analisa pasar, studi kesukaan konsumen, dan teknik pengembangan pemasaran. 2. Partispasi anggota rendah Anggota dalam koperasi merupakan aset untuk mengembangkan koperasi. Keanggotaan suatu koperasi dikatakan memiliki partisipasi aktif jika selalu mengikuti setiap aktivitas yang berkaitan dengan koperasi. Pertisipasi anggoata koperasi tidak hanya dilihat dari besar pinjaman, simpanan pokok, simpanan sukarela dan lain-lain melainkan bagaimana sumbangsih untuk membesarkan koperasi. Koperasi jika diidentifikasi berdasarkan perguliran keuangan sudah sangat baik namun dalam hal partisipasi anggota dalam memberikan ide dan pendidikan koperasi masih sangat rendah. Kelemahan ini terjadi karena pola pikir anggota koperasi pada setiap ada perkumpulan yang dibicarakan hanya modal atau masalah pendanaan, ketika ada pembahasan mengenai arah pengembangan koperasi, RAT, pelatihan koperasi dan lain-lain partisipasi anggota masih sangat rendah.
55
3. Konflik internal pengurus Konflik internal pengurus merupakan masalah koperasi yang sering terjadi yang dapat berdampak pada perkembangan koperasi, serta menurut informasi di lapangan hal ini terjadi karena perbedaan persepsi tentang koperasi antar pengurus, sebagian pengurus beranggapan bahwa koperasi adalah tempat usaha yang harus memperoleh untung sedangkan pengurus lainya beranggapan bahwa koperasi adalah bukan sekedar lembaga ekonomi yang berorientasi pada profit tetapi juga sebagai lembaga sosial. 4. Pendidikan karyawan yang tidak sesuai bidangnya Koperasi sudah memiliki struktur organisasi, akan tetapi perubahan struktur masih mungkin sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Hal ini berkaitan dengan perekrutan karyawan yang masih belum memprioritaskan bidang pendidikan yang dibutuhkan koperasi karena tidak ada syarat khusus dalam perekrutan karyawan. Syaratnya hanya berdomisili di daerah dekat koperasi, dapat menggunakan komputer, dan memiliki sikap yang baik. 5. Rendahnya pendidikan tentang koperasi Kelemahan yang dihadapi koperasi adalah masih rendahnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (best practices). Masyarakat yang tergabung dalam koperasi telah terpengaruh bahwa jika bergabung dalam koperasi bisa pinjam modal usaha dengan mudah saja. Namun tidak memperhatikan sisi sosial masyarakat bahwa koperasi hadir untuk kesejahteraan bersama sesuai dengan amanat Undang-Undang. Hal ini terjadi bukan karena pengurus atau dinas terkait tidak memberikan pendidikan koperasi namun partisipasi anggotanya yang sangat rendah. 6. Belum mandiri dalam hal permodalan Modal adalah salah satu elemen yang harus dimiliki oleh koperasi untuk mengembangkan bisnisnya. Permodalan dalam koperasi juga merupakan faktor yang mendorong keberlanjutan sebuah koperasi. Koperasi belum memiliki kemandirian dalam hal permodalan. Hingga saat ini permodalan mengandalkan pinjaman-pinjaman dari bank dengan jaminan sertifikat tanah dan sertifikat rumah anggota. Meskipun telah banyak bantuan modal usaha yang dibantu dari pihak luar namun koperasi masih belum bisa memanajemen dengan baik modal yang ada. 7. Masih rendahnya kemampuan manajemen koperasi Koperasi yang maju dan berkembang memiliki kemampuan manajemen yang baik. Manajemen diperlukan untuk mengatur kerapihan organisasi yang dijalankan. Koperasi belum memiliki manajemen yang baik yang ditandai dengan laporan keuangan yang belum jelas, pembagian kerja yang belum merata, penjadwalan menjual produk, serta target produksi yang jelas.
56
8. Rendahnya kemampuan menggunakan teknologi Penggunaan teknologi untuk mengembangkan bisnis di koperasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam memasuki persaingan dunia bisnis. Telah banyak mitra koperasi memberikan bantuan komputer untuk membantu sistem pencatatan, pelatihan penggunaan jaringan internet untuk bisnis yang diberikan telkom, pelatihan mengoperasikan komputer yang diberikan oleh PKPU serta pelatihan penggunaan teknologi alat pengolahan yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten, namun peluang tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada koperasi. c. Identifikasi peluang (opportunities identification) 1. Petani desa banyak Jumlah anggota koperasi yang banyak serta jumlah penduduk di sekitarnya yang banyak merupakan peluang bagi koperasi untuk mengembangkan koperasimya karena masih banyak masyarakat yang belum menjadi anggota koperasi. Selain itu, dengan semakin banyaknya anggota diharapkan koperasi memiliki kekuatan yang lebih, baik dari permodalan maupun posisi tawar. 2. Pelaku UMKM banyak Banyaknya jumlah UMKM di daerah tempat koperasi berada merupakan peluang bagi koperasi untuk mengembangkan koperasinya. Semakin banyak UMKM yang tergabung di koperasi maka akan semakin menguatkan karena UMKM memiliki produk unggulan serta jaringan pemasaran sehingga bisa memanfaatkan peluang tersebut. 3. Kebutuhan petani yang homogen Kebutuhan setiap anggota koperasi yang dinilai relatif homogen karena pada umumnya berupa simpan pinjam dan kebutuhan dalam hal pertanian, yaitu permodalan, sarana pertanian, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya kebutuhan petani yang homogen tersebut maka koperasi memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan bisnisnya. 4. Perkembangan teknologi Perkembangan saat ini sangat maju sehingga menuntut koperasi harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi tersebut. Adapun salah satu hasil dari perkembangan kemajuan teknologi tersebut yaitu interconnected networking (internet) dan jaringan perbankan online. Internet dapat digunakan sebagai media dalam memperluas jaringan pasar serta menambah wawasan mengenai koperasi nasional. Selain contoh diatas, hasil perkembangan teknologi lain yang dapat digunakan oleh koperasi yaitu menggunakan mesin pengolahan yang dapat digunakan sebagai sarana dalam proses penambahan nilai produk sehingga hasil pertanian memiliki nilai komersil yang relatif lebih tinggi serta menambah jangka waktu penyimpanan hasil pertanian. 5. Mendapat dukungan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Pengembangan sebuah koperasi tidak lepas dari pembinaan yang diberikan pemerintah kepada koperasi. Keberadaan koperasi di bawah naungan Dinas
57
Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor merupakan peluang bagi koperasi dalam melaksanakan unit usahanya. 6. Dana yang terserap besar Permodalan dalam koperasi merupakan faktor yang mendorong keberlanjutan sebuah koperasi. Dana yang diserap salah satu koperasi berdasarkan laporan RAT tahun 2014 adalah sebesar 2.4 milliar. Serapan dana yang besar ini menunjukkan bahwa koperasi tersebut mempunyai banyak mitra yang memberikan kepercayaaan untuk memberikan modal kepada koperasi. Hal ini menjadi peluang untuk terus meningkatkan kemitraan kepada pihak-pihak pemberi modal. 7. Memiliki banyak mitra Membangun kemitraan koperasi merupakan hal penting dalam mengembangkan koperasi. Hingga saat ini koperasi memiliki mitra dari pihak bank dan perusahaan diantaranya Bank Bukopin, Bank BRI Syariah, Taktajaya, PLN, PT Duta Asri, Dinas Koperasi dan UMKM, LSM PKPU, TELKOM, POSDAYA IPB. Membanguan kemitraan kepada sebuah instansi bertujuan untuk menjalin kerjsama untuk mengembangkan bisnis yang saling menguntungkan. Kemitraan ini selain bisa untuk mendapatkan permodalan, juga mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai perkoperasian dan motivasi bisnis. 8. Berkembangnya ekonomi kreatif Ekonomi kreatif adalah kumpulan aktivitas ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economic activities) yang secara intensif menggunakan kreativitas dan inovasi sebagai primary inputnya untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa yang menghasilkan nilai tambah. Ekonomi kreatif ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan seperti isu global warming, pemanfaatan energi yang terbarukan, deforestasi, dan pengurangan emisi karbon. Hal ini karena arah pengembangan industri kreatif ini akan menuju pola industri ramah lingkungan dan penciptaan nilai tambah produk dan jasa yang berasal dari intelektualitas sumber daya insani yang dimiliki oleh Indonesia, dimana intelektualitas sumber daya insani merupakan sumber daya yang terbarukan. Berkembangnya ekonomi kreatif menjadi peluang pelaku UMKM yang tergabung di koperasi untuk menciptakan produk-produk kreatif yang mengedepankan isu lingkungan. Salah satu produk kreatif yang dihasilkan adalah penggunaan plastik bekas yang diolah menjadi batako. 9. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin hari semakin berkembang karena usaha ini yang menopang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai langkah nyata pemerintah untuk pengembangan UMKM, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan, bimbingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar dapat berkembang serta mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
58
10. Potensi pertanian yang melimpah Desa tempat salah satu koperasi merupakan desa yang memiliki faktor produksi pertanian yang baik. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi tersebut untuk mendapatkan faktor produksi dengan mudah dan melimpah, misalnya singkong yang diolah menjadi aneka jajanan yang merupakan produk unggulan koperasi. d. Identifikasi ancaman (threats identification) 1. Kebijakan ekonomi yang liberal Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah saat ini dalam bidang ekonomi cenderung liberal dan kapitalis, pemerintah lebih mengutamakan mekanisme pasar serta menguntungkan para pemilik modal. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan koperasi, yang dapat mempersulit perkembangan koperasi. Selain itu UU No. 25 tahun 1992 mendefinisikan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi adalah badan usaha sama dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan, padahal pada hakikatnya koperasi bukan merupakan badan usaha tetapi yang memliki badan usaha dengan kata lain badan usaha merupakan bagian dari koperasi dan koperasi bukanlah sekedar lembaga ekonomi saja tetapi juga sekaligus sebagai lembaga sosial. 2. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai koperasi Indonesia saat ini memiliki berbagai macam karakteristik koperasi. Akan tetapi pada umumnya koperasi di Indonesia merupakan koperasi yang berasal dari persamaan kebutuhan, banyak koperasi yang dibentuk hanya sekedar formalitas dan banyak juga koperasi yang dibentuk atas dasar keinginan pemerintah sehingga hal ini banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil dana-dana proyek pemerintah untuk kebutuhan sendiri atau sering dikenal dengan koperasi merpati. Pada masa orde baru koperasi dijadikan alat pemerintah untuk mencapai program-program pemerintah sehingga membuat koperasi menjadi manja dan kurang berkembang dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang berpikiran negatif dan trauma terhadap koperasi sehingga persepsi masyarakat terhadap koperasi menjadi buruk. 3. Pengusaha ritail yang menjamur Keberadaan usaha ritail yang menjamur saat ini menjadi ancaman dalam perkembangan koperasi seperti merebaknya indomart, alfamart, dan lain-lain. Merebaknya usaha tersebut membuat iklim usaha tidak kondusif karena kepemilikannya dikuasai oleh pemodal yang besar dan standar pelayanan yang tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat banyak memilih belanja ke toko-toko tersebut. 4. Perbankan yang masuk desa Saat ini banyak perbankan masuk desa dengan memberikan jaminan bunga yang rendah, padahal dengan diberlakukan sistem bunga tidak akan dapat mensejahterakan masyarakat. Keberadaan perbankan tersebut menjadi ancaman bagi koperasi untuk berkembang. Perbankan memberikan pinjaman modal dengan
59
proses cepat, mudah dan besar serta tidak ada perkumpulan-perkumpulan sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk meminjam. 5. Maraknya rentenir di masyarakat Selain perbankan yang menjalankan sistem bunga di masyarakat, juga terdapat berbagai macam jenis rentenir yang menggerogoti perekonomian masyarakat seperti rentenir sistem bunga 20%, rentenir sistem berjanji, rentenir jaminan sertifikat tanah, dan rentenir yang mengatasnamakan koperasi. Masyarakat banyak memilih pinjaman ke rentenir karena proses mudah dan tidak ada perkumpulan-perkumpulan seperti di koperasi. 6. Adanya pengaruh faktor alam yaitu iklim dan cuaca Hampir sebagian produk salah satu koperasi merupakan produk olahan faktor produksi pertanian seperti singkong, beras merah, ketan, pisang, dan lainlain. Dalam proses pembuatannya biasanya membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan bahan baku tersebut. Yang menjadi ancaman bagi koperasi adalah jika terjadi musim hujan, maka proses produksi terhambat sehingga menyebabkan keterlambatan pada proses produksi. Rumusan Strategi Matriks SWOT Koperasi Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diperoleh melalui analisis internal dan eskternal koperasi, maka dapat diformulasikan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT. Rumusan strategi matriks SWOT dilakukan setelah terlebih dahulu menganalisis komponen-komponen kekuatan (strengths), kelemahan (weakneses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang terdapat pada koperasi. Hal ini bertujuan untuk mempertajam strategi yang akan dihasilkan. a. Strategi SO (strengths-oppourtinities) Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal koperasi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dapat diterapkan pada koperasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi Peningkatan kualitas pemberdayaan koperasi diarahkan untuk mendukung daya saing yaitu melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar bagi produk-produk koperasi. Selain itu budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha. 2. Meningkatkan jumlah anggota koperasi KUD Sumber Alam terletak di Desa Dramaga, selain memiliki anggota yang cukup besar yaitu mencapai 1158 orang juga memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah anggotanya pasar yaitu penduduk yang tersebar di wilayah Dramaga yaitu sebanyak 42.833 orang. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi koperasi karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.
60
Dengan meningkatnya anggota koperasi maka menjadi peluang KUD Sumber Alam untuk mengembangkan koperasi. Hal yang sama juga pada koperasi Al Banna yang terletak di Desa Bantar Kambing, selain memiliki anggota yang cukup besar yaitu mencapai 150 orang juga memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah anggotanya yaitu penduduk yang tersebar di wilayah Desa Bantar Kambing yaitu sebanyak 24.530 orang. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi koperasi karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan meningkatnya anggota koperasi maka menjadi peluang koperasi tersebut untuk mengembangkan koperasi. 3. Mengembangkan jaringan bisnis koperasi Koperasi harus mengembangkan jaringan bisnis koperasi dengan membangun kerjasama antar koperasi agar kekuatan tawar koperasi menjadi kuat. Koperasi juga dapat menerapkan sistem pencadangan usaha agar koperasi dapat memperluas akses pasar melaui pencadangan usaha dan lokasi usaha serta memberikan perlindungan dari kemungkinan praktek-praktek persaingan yang tidak sehat dan untuk mempermudah koperasi dalam memasuki pasar internasional. Selain itu koperasi dapat mengembangkan jaringan antara lembaga keuangan mikro (LKM) agar pembiayaan koperasi menjadi lebih kuat dan tangguh. Pengembangan jaringan bisnis juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar-UKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha. 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi memiliki peranan penting dalam mengembangkan koperasi. Peningkatan kelembagaan koperasi yang dapat dilakukan adalah pengelolaan koperasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsipprinsip koperasi sehingga dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan koperasi secara sehat. Anggota koperasi diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memerhatikan kaidah efisiensi ekonomi serta diperluas aksesnya kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumber daya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. 5. Mencari mitra pemasaran yang baru Koperasi hingga saat ini memiliki mitra dalam hal permodalan dan pembinaan namun belum sampai kepada mitra pemasaran produk anggota koperasi. Koperasi harus menjalin kemitraan baru untuk pemasaran produk anggota koperasi, karena sebagian besar anggota koperasi adalah petani dan kelompok UMKM. Terciptanya pemasaran baru bagi koperasi akan berdampak pada pendapatan anggota dan koperasi. 6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi Peningkatan kualitas SDM koperasi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sumber daya manusia koperasi yang perlu ditingkatkan mencakup
61
beberapa aspek yaitu aspek pencatatan keuangan, manajemen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan teknologi penggunaan alat pengolah bahan baku, serta pelatihan mengenai ekspor dan impor. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya sumber daya manusia bagi koperasi sehingga terwujud koperasi yang kuat, mandiri, inovatif, dinamis, dan berdaya saing tinggi. b. Strategi W-O (weaknesses - opportunities) Strategi W-O adalah strategi yang ditujukan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi W-O yang dapat diterapkan oleh koperasi adalah sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem penghargaan (reward) Koperasi perlu menerapkan strategi untuk mengatasi partisipasi anggota yang rendah. Strategi ini harus mengandung nilai-nilai keadilan yang berfungsi untuk memberikan penghargaan bagi anggota yang berpartisipasi aktif. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta menjaga loyalitas anggota koperasi. 2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan akademisi Koperasi dapat menggunakan strategi ini untuk mengatasi masalah koperasi karena tidak memiliki bidang penelitian dan pengembangan. Kerjasama dengan pemerintah misalnya dalam hal pembiayaan penelitian dan pengembangan sedangkan dengan akademisi dalam bidang pelaksanaan penelitian. Selain itu koperasi bisa menjadikan kerjasama ini untuk kebutuhan penyuluhan dan pendampingan. Pemerintah juga bisa membantu meningkatkan akses pemasaran produk koperasi misalnya melalui trading board, pameran, dan trading house. 3. Penyempurnaan kurikulum koperasi Strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman perkoperasian kepada anggota koperasi dan masyarakat banyak sehingga persepsi koperasi tidak buruk di masyarakat. Koperasi bersama pihak terkait untuk menyusun dan menyempurnakan kurikulum koperasi yang dapat diterapkan sehingga anggota dan masyarakat banyak yang benar-benar menerapkan jati diri perkoperasian. 4. Membangun mitra kerjasama dalam hal permodalan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Diantara kelemahan salah satu koperasi adalah belum mandiri dalam hal permodalan. Saat ini hanya mengandalkan bantuanbantua pemerintah dan LSM. Untuk menguatkan permodalan koperasi maka harus membangun hubungan kepada mitra-mitra terkait yang saling menguntungkan. Mitra koperasi hingga saat ini masih sebatas dukungan penguatan kelembagaan koperasi. c. Strategi S-T (strengths - treaths) Strategi S-T adalah strategi yang menggunakan kekuatan koperasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Beberapa strategi S-T yang dapat dijalankan koperasi tersebut yaitu sebagai berikut.
62
1. Memperbaiki citra koperasi Penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian merupakan salah satu yang perlu dilakukan agar terciptanya citra koperasi yang baik. Citra koperasi saat ini sangat buruk sehingga tidak ada kepedulian untuk mengembangkan koperasi. Persepsi masyarakat saat ini mengenai koperasi bahwa koperasi merupakan badan usaha. Hal ini dapat merubah fungsi koperasi karena sangat bertentangan dengan prinsip koperasi. Koperasi bukan badan usaha tetapi yang memiliki badan usaha dan koperasi merupakan suatu sistem ekonomi sosial yang mampu mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Selain itu koperasi juga identik dengan lembaga yang manja yang hanya bisa berjalan kalau ada bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu peran pengurus dalam memperbaiki citra koperasi sangat penting yaitu melalui penerapan kembali prinsip-prinsip koperasi dan nilainilai koperasi dengan baik dan benar. 2. Memberikan masukan kepada pemerintah Setiap koperasi memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu strategi koperasi untuk menghindari ancaman dari pihak luar adalah memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah melalui sistem audiensi dan lobi kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, membangun opini kepada masyarakat bahwa kebijakan ekonomi saat ini berdampak langsung pada perkembangan koperasi. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini lebih cenderung kepada sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan golongan tertentu, tidak pada kesejahteraan rakyat umum. 3. Mengembangkan keunggulan kompetitif Dalam menghadapi persaingan bisnis dan persaingan permodalan maka koperasi harus mengembangkan keunggulan kompetitif yang dapat ditempuh melalui fasilitasi merek dan desain industri, sertifikasi desain dan HAKI. Melalui fasilitasi itu, produk UKM menjadi lebih terjamin pemasarannya karena memiliki desain yang diminati pasar serta memperoleh perlindungan atas karya intelektual yang diciptakannya. Pengembangan desain, merek, dan sertifikasi desain industri tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan dari mitra terkait. 4. Penyelenggaraan promosi produk koperasi Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan bargaining koperasi di masyarakat luas sehingga keberadaan koperasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Selain itu meningkatkan produktivitas nilai jual produk koperasi. Koperasi bisa bekerjasama dengan pusat sentra bisnis, bekerjasama dengan dinas terkait, trading board, pameran, dan trading house untuk menyelenggarakan promosi produk koperasi. Tujuan penyelenggaraan promosi produksi koperasi adalah sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk UMKM kepada masyarakat baik itu nasional maupun internasional yang diharapkan dapat menembus pangsa pasar nasional maupun internasional, merupakan forum bertukar wawasan baik antar sesama koperasi ataupun dengan masyarakat untuk meningkatkan teknologi, kualitas, dan mutu hasil koperasi, sebagai ajang kompetisi untuk menumbuhkan kreatifitas dan meningkatkan prestasi koperasi.
63
Tabel 10 Rumusan strategi matrik SWOT koperasi di Kabupaten Bogor Faktor internal
Kekuatan (S) 1. Jumlah anggota koperasi yang cukup besar 2. Memiliki kantor sendiri yang permanen 3. Memiliki SOP yang jelas dan tersistem 4. Sistem pengawasan yang demokratis 5. Sistem komputerisasi 6. Tempat strategis 7. Memiliki badan hukum 8. Memiliki jaringan pemasaran yang luas 9. Bahan baku yang banyak tersedia 10. Sudah memiliki konsumen tetap
Kelemahan (W) 1. Tidak memiliki bidang penelitian dan pengembangan 2. Partisipasi anggota rendah 3. Konflik internal pengurus 4. Rendahnya pendidikan tentang koperasi 5. Pendidikan karyawan tidak sesuai bidangnya 6. Belum mandiri dalam permodalan 7. Masih rendahnya kemampuan manajemen koperasi 8. Rendahnya kemampuan teknologi
Peluang (O) Strategi SO 1. Petani desa 1. Meningkatkan kualitas banyak pemberdayaan koperasi 2. Pelaku UMKM (S1,S3,S4,S5,S6,S7,O1,O2,O4,O banyak 5) 3. Kebutuhan petani 2. Meningkatkan jumlah anggota yang homogen koperasi 4. Perkembangan (S1,S2,S6,S7,O1,O2,O4,O5) teknologi 3. Mengembangkan jaringan bisnis 5. Mendapat koperasi dukungan dari (S1,S5,S6,O1,O2,O4,O5,O6,O7) pemerintah daerah 4. Meningkatkan kualitas 6. Dana yang kelembagaan koperasi terserap besar (S2,S3,S4,S5,S6,O4,O5) 7. Memiliki banyak 5. Mencari mitra pemasaran yang mitra baru 8. Berkembangnya (S1,S3,S4,S5,S6,S7,O1,O2,O4,O ekonomi kreatif 5) 9. Kebijakan 6. Meningkatkan kualitas sumber pemerintah untuk daya manusia koperasi mengembangkan (S1,S5,O1,O2 UMKM 10. Potensi pertanian yang melimpah
Strategi WO 1. Menerapkan sistem penghargaan (reward) (W2,O1,O2,O4,O5) 2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan akademisi (W2,O1,O2,O4) 3. Penyempurnaan kurikulum koperasi (W4,O1,O2,O4,O5,O7) 4. Membangun mitra kerjasama dalam hal permodalan (W6,O1,O2)
Ancaman (T) 1. Kebijakan ekonomi liberal 2. Persepsi masyarakat buruk 3. Pengusaha ritail yang menjamur 4. Perbankan masuk desa 5. Maraknya rentenir 6. Pengaruh faktor alam yaitu cuaca dan iklim
Strategi WT 1. Melakukan konsolidasi internal dan eksternal (W1,W2,W3,W4,T1,T2,T3,T4,T5) 2. Memanfaatkan dukungan yang diberikan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan norma atau nilai koperasi kepada masyarakat (W1,W2,W3,W4,W5,W7,W8, T1,T2,T3,T4,T5) 3. Peningkatan kelembagaan koperasi (W7,W8,W2)
Faktor Ekternal
Strategi ST 1. Memperbaiki citra koperasi (S1,S3,S4,T2) 2. Memberikan masukan kepada pemerintah (S1,S3,S5,T3,T4,T5) 3. Mengembangkan keunggulan kompetitif (S1,S3,S8,S9,10,T2,T3,T4,T5) 4. Penyelenggaraan promosi produk koperasi (S1,S2,S6,S8,10,T2)
64
d. Strategi W-T (weaknesses - treaths) Strategi W-T adalah strategi yang ditujukan untuk mengurangi kelemahan internal yang dimiliki dan menghindari ancaman eksternal yang ada. Strategi W-T yang dapat dijalankan koperasi yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan konsolidasi internal dan eksternal Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yang mungkin terjadi. Strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Strategi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua pihak internal koperasi yaitu pengurus, badan pengawas, pegawai koperasi, dan perwakilan anggota. Hal ini bertujuan untuk mempererat hubungan komunikasi serta mempererat penyamaan visi dan misi sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara tuntas. Konsolidasi eksternal dilakukan oleh pengurus koperasi bersama mitra-mitra koperasi yang ada misalnya LSM, pengusaha, akademisi, dan pemerintah. Konsolidasi eksternal dimaksudkan agar terwujudnya iklim usaha yang baik. 2. Memanfaatkan dukungan yang diberikan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan norma atau nilai koperasi kepada masyarakat. Koperasi harus memanfaatkan peluang adanya dukungan pemerintah, LSM dan akademisi untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip koperasi kepada masyarakat sehingga bisa memperbaiki citra koperasi. Misalnya bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang nilai dasar koperasi kepada masyarakat luas. Selain itu tujuan dari strategi ini adalah terwujudnya perubahan perilaku gerakan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya perubahan perilaku koperasi dan masyarakat dalam berusaha untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang berlaku, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pelaku usaha. 3. Peningkatan kelembagaan koperasi Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi memiliki peranan penting dalam mengembangkan koperasi. Peningkatan kelembagaan koperasi adalah anggota diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memerhatikan kaidah efisiensi ekonomi serta diperluas aksesnya kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumber daya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya.
Arsitektur Strategi Koperasi Penyusunan program strategi pemberdayaan UMKM melalui penguatan kelembagaan koperasi merupakan penjabaran strategi SWOT. Pendekatan untuk menyusun arsitektur strategi pengembangan koperasi yaitu dengan memperhatikan beberapa tahapan antara lain visi dan misi koperasi, analisis lingkungan internal dan eksternal koperasi, industri foresight, tantangan organisasi, dan sasaran yang ingin dicapai. Unsur-unsur ini dipadukan untuk mendapatkan peta umum strategi yang akan diimplementasikan.
65
1. Visi dan Misi koperasi Berdirinya KUD Sumber Alam memiliki visi untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang dapat membantu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya anggota. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu a. Mengembangkan kegiatan usaha dalam sektor ekonomi yang berkaitan dengan anggota b. Meningkatkan potensi anggota dan sumberdaya manusia pengelola c. Memberikan hasil yang optimal melalui kegiatan usaha Adapun berdirinya koperasi Al Banna memiliki visi untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang dapat membantu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya anggota. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu a. Mengembangkan kegiatan usaha dalam sektor ekonomi yang ada keterkaitan dengan kegiatan anggota. b. Meningkatkan potensi anggota dan sumber daya manusia pengelola. c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan koperasi d. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota koperasi serta mampu memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin berkembang e. Mengembangkan kemitraan strategis dengan seluruh stakeholder. f. Mengoptimalkan sumberdaya lokal sebagai bagian dari pengembangan koperasi. 2. Analisis lingkungan internal dan eksternal Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, koperasi telah menghasilkan 10 kekuatan dan 8 kelemahan serta 10 peluang dan 6 ancaman. Kekuatan yang dimiliki koperasi antara lain jumlah anggota koperasi yang cukup banyak, memiliki kantor sendiri dan permanen, memiliki SOP yang jelas dan tersistem, sistem pengawasan yang demokratis, sistem komputerisasi, tempat strategis, memiliki badan hukum, memiliki jaringan pemasaran yang luas, bahan baku yang banyak tersedia, dan sudah memiliki konsumen yang tetap. Adapun 8 yang menjadi kelemahan koperasi yaitu tidak memiliki bidang penelitian dan pengembangan, partisipasi anggota rendah, konflik internal pengurus, rendahnya pendidikan tentang koperasi, pendidikan karyawan tidak sesuai bidangnya, belum mandiri dalam permodalan, masih rendahnya kemampuan manajemen koperasi, dan rendahnya kemampuan teknologi. Berdasarkan analisis eksternal koperasi maka 10 peluang yang dianalisis yaitu petani desa banyak, pelaku UMKM banyak, kebutuhan petani yang homogen, perkembangan teknologi, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dana yang terserap besar, memiliki banyak mitra, berkembangnya ekonomi kreatif, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan UMKM, dan potensi pertanian yang melimpah. Adapun ancaman atau tantangan yang terdapat pada koperasi adalah kebijakan ekonomi liberal, persepsi masyarakat yang buruk mengenai koperasi, pengusaha ritail yang menjamur, perbankan yang masuk desa, maraknya rentenir di masyarakat, dan adanya pengaruh faktor alam yaitu cuaca dan iklim.
66
3. Industry foresight Industry foresight memberikan gambaran tentang hal-hal yang potensial dalam koperasi untuk dikembangkan di masa depan dan memungkinan koperasi tersebut untuk mengambil posisi sebagai pemimpin. Gambaran mengenai industri pada masa yang akan datang diperoleh dari pengurus koperasi yaitu bahwa koperasi memiliki peluang pengembangan koperasi yang lebih besar dengan melihat peluang yang ada. Pengurus koperasi berkeyakinan bahwa koperasinya akan menjadi salah satu faktor yang mendukung dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Sejalan dengan itu, untuk memanfaatkan peluang tersebut maka harus menggunakan kekuatan internal agar tercapai tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perencanaan pengembangan koperasi. Koperasi harus meningkatkan kualitas pemberdayaan dan kelembagaan koperasi. Peningkatan kualitas pemberdayaan koperasi diarahkan untuk mendukung daya saing antara lain melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar bagi produkproduk koperasi. Anggota diberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi sumber daya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya. Koperasi juga harus meningkatkan kualitas pemberdayaan dan kualitas kelembagaan koperasinya dengan memanfaatkan peluang adanya dukungan pemerintah berupa kebijakan untuk mengembangkan koperasi dan UMKM, peluang mitra koperasi yang banyak serta memanfaatkan peluang potensi pertanian yang melimpah. Koperasi harus menjalin kerja sama dengan pemerintah dan akademisi dalam hal penelitian dan pengembangan. Gambaran masa depan koperasi yang baik tidak akan optimal tanpa adanya perkembangan hasil penelitian dan pengembangan. Selain itu koperasi harus melihat peluang dalam membangun kemitraan untuk mendukung permodalan koperasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa modal menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mengembangkan koperasi. Saat ini persaingan bisnis semakin meningkat dengan demikian koperasi harus meningkatkan jumlah anggota, mengembangkan jaringan bisnis dan membangun kemitraan pemasaran yang baru. Hal ini harus dilakukan agar koperasi dapat bersaing di dunia bisnis lokal dan internasional. Koperasi harus mengembangkan keunggulan kompetitif dan menyelenggarakan promosi produk koperasi, dengan demikian koperasi mampu bersaing dengan lembaga usaha lain serta mengurangi ancaman-ancaman yang mungkin terjadi di masa mendatang. Saat ini koperasi mengalami kekalahan dalam persaingan baik sebagai pemberi modal maupun dalam pengelolaan bisnis. Maraknya bank keliling di masyarakat dan menjamurnya bisnis ritail menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh koperasi. Keunggulan kompettif yang dimaksud adalah mengoptimalkann peran kelembagaan koperasi untuk meningkatkan daya saing koperasi misalnya dapat ditempuh melalui fasilitasi merek dan desain industri, sertifikasi desain dan HAKI. Melalui fasilitasi semacam itu, produk UKM menjadi lebih terjamin
67
pemasarannya karena memiliki desain yang diminati pasar serta memperoleh perlindungan atas karya intelektual yang diciptakannya. Perkembangan koperasi setiap saat mengalami peningkatan dan perubahan sehingga dituntut untuk selalu memperbaiki dan mengevaluasi sistem yang ada agar semakin membaik. Koperasi harus membuat sistem yang baik untuk merangkul anggota koperasi agar terlibat aktif dalam semua aktivitas pengembangan koperasi. Selain itu, juga harus terus menjalin kerjasama dalam memperbaiki sistem perkoperasian dengan pemerintah ataupun akademisi dengan cara menyempurnakan kurikulum pendidikan koperasi. 4. Tantangan organisasi a. Koperasi harus memiliki bidang penelitian dan pengembangan Memasuki era persaingan bisnis, bidang penelitian dan pengembangan sangat dibutuhkan untuk memajukan koperasi. Hal ini menjadi tantangan di masa mendatang untuk mempunyai bidang penelitian dan pengembangan sehingga visi besar koperasi tersebut bisa dicapai sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pihak akademisi yaitu dengan meminta kepada pihak akademisi untuk melakukan penelitian tentang pengembangan koperasi dan meminta penyuluhan secara intensif dari pihak pemerintah. b. Koperasi harus meningkatkan partisipasi anggota Tantangan internal koperasi berikutnya adalah harus menciptakan lingkungan kondusif bagi keberadaan anggota koperasi dengan cara meningkatkan motivasi anggota sehingga memilki kemauan untuk terlibat aktif dalam aktivitas pengembangan koperasi. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem penghargaan agar motivasi anggota di dalam berperan aktif terhadap koperasi dapat kembali hidup. c. Konflik pengurus Konflik internal pengurus merupakan masalah koperasi yang sering terjadi yang dapat berdampak pada perkembangan koperasi. Hal ini menjadi tantangan bagi koperasi untuk mengatasi permasalahan konflik tersebut. d. Koperasi harus meningkatkan pendidikan koperasi anggota Rendahnya pemahaman mengenai perkoperasian berdampak kepada penerimaan koperasi pada anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu hal ini menjadi tantangan bagi koperasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan perkoperasian di tengah-tengah anggota dan masyarakat di sekitar koperasi. Jika tantangan ini mampu diatasi oleh koperasi maka bisa memperbaiki citra baik koperasi di masyarakat luas. e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif Maraknya bank keliling dan berkembangnya bisnis ritail merupakan tantangan bagi koperasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. f. Kebijakan ekonomi yang liberal Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintah saat ini dalam bidang ekonomi cenderung liberal dan kapitalis. Pemerintah lebih mengutamakan mekanisme pasar serta menguntungkan para pemilik modal. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan koperasi yang dapat mempersulit perkembangan koperasi. Hal ini menjadi tantangan bagi koperasi untuk menjalin kerjasama kepada pemerintah agar kebijakan
68
perekonomian liberal bisa diatasi dan mempunyai solusi yang saling menguntungkan. g. Menjadi koperasi mandiri dalam permodalan Keterbatasan modal merupakan suatu tantangan bagi koperasi untuk membangun kemitraan yang dapat menyokong permodalan koperasi, sehingga koperasi bisa mandiri dalam permodalan. Permodalan dalam koperasi juga merupakan faktor yang mendorong keberlanjutan sebuah koperasi. h. Meningkatkan kemampuan manajemen koperasi Koperasi yang maju dan berkembang memiliki kemampuan manajemen yang baik yang diperlukan untuk mengatur kerapihan organisasi yang dijalankan. Koperasi belum memiliki manajemen yang baik. Hal ini menjadi tantangan koperasi di masa mendatang. i. Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi Koperasi harus memiliki kemampuan penguasaan teknologi yang masih belum dimiliki oleh pengurus koperasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi koperasi ke depan agar sumber daya manusia koperasi mampu menggunakan teknologi. 5. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai oleh koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kelembagaan koperasi serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bogor. Secara rinci sasaran dapat dilihat pada Tabel 11. Tabel 11 Sasaran kerja koperasi N o 1 2 3 4
5 6 7
8
9
Tantangan
Sasaran
Melakukan penelitian Munculnya hasil penelitian dan pengembangan yang dan pengembangan baru untuk kepentingan pengembangan koperasi Meningkatkan partisipasi Bertambahnya motivasi anggota koperasi untuk terlibat anggota aktif dalam koperasi Konflik pengurus Terciptanya persamaan persepsi pengurus tentang koperasi dan keharmonisan dalam bekerja Meningkatkan Tersedianya kurikulum pendidikan koperasi pendidikan koperasi anggota Kebijakan ekonomi yang Memiliki kantor koperasi yang merupakan pusat liberal kegiatan koperasi Menciptakan iklim usaha Tubuhnya semangat persaingan bisnis yang sehat yang kondusif diantara pelaku usaha dan koperasi Menjadikan koperasi Terjalinnya kemitraan baru yang dapat menyokong mandiri dalam permodalan koperasi permodalan Meningkatkan Bertambahnya kemampuan manajemen pengurus dan kemampuan manajemen anggota koperasi terkait sistem kerja, pengelolaan koperasi keuangan, proses produksi, perawatan produk, dan proses pendistribusian produk Meningkatkan Bertambahnya kemampuan dan motivasi pengurus dan kemampuan anggota koperasi untuk memanfaatkan teknologi yang memanfaatkan teknologi tersedia
69
6. Program kegiatan Strategi yang telah dirumuskan dalam analisis SWOT dijabarkan kembali dalam beberapa program kegiatan untuk 3 tahun ke depan berdasarkan hasil arsitektur strategi. Program-program ini membahas lebih lanjut tahapan-tahapan untuk menjalankan strategi, program kegiatan koperasi dijelaskan pada Tabel 12. Tabel 12 Program kegiatan koperasi No
Strategi
Program Kegiatan
1
Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi
2
Meningkatkan jumlah anggota koperasi
3
Mengembangkan jaringan bisnis
4
Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi
5
Menerapkan sistem penghargaan (reward) Mencari mitra pemasaran yang baru
1. Mengadakan pelatihan pencatatan keuangan, manajemen koperasi, pemanfaatan teknologi, dan ekspor-impor 1. Melakukan pendataan calon target anggota 2. Melakukan promosi keberadaan koperasi 3. Membuka pendaftaran anggota baru 1. Menjalin mitra usaha antar koperasi 2. Menjalin kerjasama kepada pengusahapengusaha besar 3. Mencari agen-agen pemasaran produk koperasi 1. Memperluas akses anggota untuk memanfaatkan sumberdaya 2. Menjamin kepastian usaha anggota koperasi. 1. Membuat ketentuan penghargaan (reward) 1. Menyusun kerangka proposal kemitraan 2. Menentukan target mitra pemasaran 3. Melakukan penjajakan ke calon mitra pemasaran 1. Meminta pihak akademisi meneliti kepentingan pengembangan koperasi 2. Meminta pendampingan kepada DKUMKM Kabupaten Bogor 1. Membuat buku petunjuk teknis dan teori berisi program perencanaan pendidikan koperasi
6
7
Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan akademisi
8
Menyempurnakan kurikulum
Periode Tahun 2015 2016 2017
70
Tabel 12 Program kegiatan koperasi (lanjutan) No
Strategi
Program Kegiatan
9
Memperbaiki koperasi
10
Memberi masukan kepada pemerintah
11
Melakukan konsolidasi internal dan eksternal
12
Meningkatkan kualitas SDM Membuat SOP yang jelas dan tersistem
13
citra
14
Membangun kemitraan dalam hal permodalan
15
Mengembangkan keunggulan kompetitif
16
Penyelenggaraan promosi produk koperasi
17
Memanfaatkan dukungan PEMDA untuk mensosialisasikan nilai koperasi kepada masyarakat
1. Melakukan penyuluhan koperasi 2. Mengevaluasi penerapan nilai dasar dan prinsipprinsip koperasi 1. Melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah melalui DKUMKM Kabupaten Bogor 2. Membuat opini tertulis 1. Melakukan pertemuan internal pengurus dan anggota koperasi 2. Melakukan pertemuan dengan pihak eksternal mengenai pengembangan koperasi 1. Meningkatkan kualitas SDM 1. Membuat SOP tertulis yang mengikat antara pengurus dan anggota 2. Mengadakan kegiatan sosialisasi SOP kepada semua anggota 1. Menyiapkan standarisasi produk dan proposal kerjasama dengan pengusaha atau pihak penyandang dana 1. Membuat merek produk dan desain industri 2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk sertifikasi desain dan HAKI 1. Mencari dan membuat momentum untuk melakukan promosi 2. Mengikuti pameranpameran yang dilaksanakan oleh pemerintah 1. Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan sosialisasi tentang jati diri perkoperasian ke desadesa/masyarakat yang berada di lingkungan koperasi.
Periode Tahun 2015 2016 2017
71
Tabel 12 Program kegiatan koperasi (lanjutan) No
Strategi
Program Kegiatan
18
Penguatan kelembagaan koperasi
1. Menjamin kepastian usaha anggota koperasi 2. Memperluas akses pemanfaatan sumberdaya produktif
Periode Tahun 2015 2016 2017
7. Rancangan arsitektur strategi Strategi program kegiatan yang dihasilkan dari rancangan arsitektur strategi dibentangkan ke dalam rentang waktu tiga tahun yang dimulai sejak September 2015 sampai tahun 2017. Rentang waktu ini termasuk ke dalam jangka menengah dan ditetapkan berdasarkan hasil Focus Grup Discusion dengan pengurus koperasi terkait dengan pengimplementasian dan realisasi dari program-program yang telah dirancang. Selain itu, kondisi internal dan eksternal koperasi pun menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan rentang waktu tersebut. Sumbu X (horizontal) menggambarkan rentang waktu (framework of time) yang dibutuhkan koperasi untuk mengimplementasikan program-program kerjanya, sedangkan sumbu Y (vertikal) merupakan program-program kerja yang direkomendasikan untuk meraih sasaran koperasi. Tanda panah putus-putus diagonal dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan langkah-langkah yang akan dilalui koperasi untuk mewujudkan sasarannya di tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, strategi yang diputuskan adalah meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi, meningkatkan jumlah anggota koperasi, mengembangkan jaringan bisnis, menerapkan sistem penghargaan (reward), mencari mitra pemasaran yang baru, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan akademisi, menyempurnakan kurikulum, memperbaiki citra koperasi, memberi masukan kepada pemerintah, melakukan konsolidasi internal dan eksternal, meningkatkan kualitas SDM, membuat SOP yang jelas dan tersistem, membangun kemitraan dalam hal permodalan, mengembangkan keunggulan kompetitif, menyelenggaralkan promosi produk, memanfaatkan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan nilai-nilai koperasi kepada masyarakat dan penguatan kelembagaan koperasi. Strategi yang telah diputuskan diterjemahkan dalam bentuk program kegiatan yang meliputi : 1. Mengadakan pelatihan pencatatan keuangan, manajemen koperasi, dan pelatihan ekspor-impor 2. Melakukan pendataan calon target anggota koperasi 3. Melakukan promosi mengenai keberadaan koperasi di masyarakat 4. Membuka pendaftaran (open recruitment) anggota baru 5. Menjalin mitra usaha antar koperasi di Kabupaten Bogor 6. Menjalin kerjasama kepada pengusaha-pengusaha besar di Kabupaten Bogor 7. Mencari agen-agen pemasaran produk koperasi 8. Memperluas akses kepada anggota untuk memanfaatkan sumberdaya produktif 9. Menjamin kepastian usaha anggota 10. Membuat ketentuan penghargaan (reward)
72
11. Menyusun proposal kemitraan 12. Menentukan target yang akan dijadikan mitra pemasaran 13. Melakukan penjajakan ke calon-calon mitra 14. Meminta kepada pihak akademisi untuk melakukan penelitian untuk pengembangan koperasi 15. Meminta pendampingan/pembinaan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor 16. Membuat buku petunjuk teknis dan teori yang berisi program pendidikan koperasi 17. Melakukan penyuluhan-penyuluhan koperasi 18. Mengevaluasi penerapan nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi 19. Melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor 20. Membuat opini tertulis 21. Melakukan pertemuan internal pengurus dan anggota koperasi 22. Melakukan pertemuan dengan pihak eksternal yang mempunyai kaitan pengembangan koperasi. 23. Mengadakan pelatihan tentang kebutuhan individu pengurus dan anggota koperasi seperti pelatihan melobi, berbicara di depan umum serta pembahasaan yang baku 24. Membuat SOP tertulis yang mengikat antara pengurus dan anggota 25. Mengadakan kegiatan sosialisasi SOP kepada semua anggota 26. Menyiapkan standarisasi produk dan membuat proposal kerjasama dengan pengusaha atau pihak penyandang dana 27. Membuat merek produk dan desain industri 28. Menjalin kerjasama dengan pemerintah untuk sertifikasi desain dan HAKI 29. Mencari dan membuat momentum untuk melakukan promosi 30. Mengikuti pameran-pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah 31. Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah untuk mengadakan sosialisasi tentang jati diri perkoperasian ke desa-desa/masyarakat yang berada di lingkungan koperasi. 32. Menjamin kepastian usaha anggota koperasi 33. Memperluas akses pemanfaatan sumberdaya produktif Strategi dan program kegiatan berdasarkan arsitektur strategik menunjukkan bahwa semua strategi hasil analisis SWOT bisa diimplementasikan tetapi ada perbedaan waktu dalam pelaksanaannya. Strategi yang dilakukan didasarkan pada prioritas waktu sehingga secara bertahap tujuan sasaran koperasi bisa tercapai. Strategi dalam rentang waktu yang dimulai dari bulan September 2015 sampai 2017 diterjemahkan dalam peta Arsitektur Strategi Pengembangan Koperasi seperti pada Gambar 8.
73 Strategi (Y)
2015
Meningkatkan jumlah anggota koperasi
2016 Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi
Menyempurnakan kurikulum koperasi
Memperbaiki citra koperasi
Mencari mitra pemasaran baru
2017
Sasaran Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kelembagaan koperasi serta mampu menggerakkan perekonomian masyarakat
Meningkatkan kualitas kelembagaan Meningkatkan kualitas SDM
Menjalin kerjasama dengan PEMDA dan akademisi
Membuat SOP yang jelas dan tersistem Membangun kemitraan permodalan
Memberikan masukan kepada pemerintah
Sosialisasi jati diri koperasi bersama PEMDA
Tantangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Melakukan penelitian dan pengembangan Meningkatkan partisipasi anggota Konflik pengurus Meningkatkan pendidikan koperasi anggota Kebijakan ekonomi liberal Menciptakan iklim usaha yang kondusif Menjadi koperasi mandiri dalam permodalan Meningkatkan kemampuan manajemen koperasi Meningkatkan kemampuan teknologi
Mengembangkan keunggulan kompetitif
Melakukan konsolidasi internal dan eksternal
Mengembangkan jaringan bisnis
Penguatan kelembagaan koperasi
Menerapkan sistem penghargaan (reward)
Menyelenggarakan promosi produk
Waktu (X) Gambar 8 Rancangan arsitektur strategi pengembangan koperasi
74
6 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Tingkat pemberdayaan UMKM melalui koperasi termasuk tinggi baik pada KUD Sumber Alam maupun koperasi Al Banna berdasarkan pada uraian berbagai indikator pemberdayaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh sebagian besar indikator dinyatakan ya oleh sebagian besar responden pada kedua koperasi tersebut. Berbagai indikator tingkat pemberdayaannya yaitu tingkat partisipasi anggota, dukungan kebijakan pemerintah, tingkat pendapatan, faktor sosial budaya, kemampuan manajemen, sumber keuangan koperasi, sistem operasional, pemasaran produk, keberadaan inovasi, dan peran koperasi terhadap UMKM. Kelembagaan koperasi memiliki berbagai peran terhadap kemajuan UMKM di Kabupaten Bogor yaitu sebagai pemberi pinjaman modal, memfasilitasi UMKM dalam mengakses teknologi yang lebih modern, memberi akses informasi serta mempromosikan usaha UMKM, memberikan pendampingan usaha serta pelatihan-pelatihan softskill. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, strategi dan program dalam upaya pengembangan kelembagaan koperasi dari tahun 2015-2017 adalah meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi, meningkatkan jumlah anggota koperasi, mengembangkan jaringan bisnis, menerapkan sistem penghargaan (reward), mencari mitra pemasaran yang baru, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan akademisi, menyempurnakan kurikulum, memperbaiki citra koperasi, memberi masukan kepada pemerintah, melakukan konsolidasi internal dan eksternal, meningkatkan kualitas SDM, membuat SOP yang jelas dan tersistem, membangun kemitraan dalam hal permodalan, mengembangkan keunggulan kompetitif, menyelenggarakan promosi produk, memanfaatkan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan nilainilai koperasi kepada masyarakat, dan penguatan kelembagaan koperasi.
Saran KUD Sumber Alam dan koperasi Al Banna sebaiknya dapat mengimplementasikan strategi pengembangan sesuai dengan hasil arsitektur strategi yang disesuaikan dengan rencana strategis, visi, misi, dan tujuan masingmasing koperasi. Strategi dan program dalam upaya pengembangan kelembagaan koperasi dari tahun 2015-2017 yang disarankan adalah meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi, meningkatkan jumlah anggota koperasi, mengembangkan jaringan bisnis, menerapkan sistem penghargaan (reward), mencari mitra pemasaran yang baru, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan akademisi, menyempurnakan kurikulum, memperbaiki citra koperasi, memberi masukan kepada pemerintah, melakukan konsolidasi internal dan eksternal, meningkatkan kualitas SDM, membuat SOP yang jelas dan tersistem, membangun kemitraan dalam hal permodalan, mengembangkan keunggulan kompetitif, menyelenggarakan promosi produk, memanfaatkan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan nilai-nilai koperasi kepada masyarakat,
75
dan penguatan kelembagaan koperasi. Kedua koperasi juga sebaiknya melakukan ekspansi baik di bidang usaha maupun pemasaran produk sehingga UMKM yang bergabung di dalamnya lebih berkembang dan mampu menghadapi persaingan global.
DAFTAR PUSTAKA Adi IR. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit IU. Alshop, Heinshon. 2005. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta (ID): CSIS. Anomsari A, Setyowati L, Kadarningsih A. 2013. Peningkatan dan pemberdayaan strategi untuk koperasi dan usaha kecil menengah melalui program pengembangan dan pelatihan departemen koperasi dan usaha kecil menengah Jawa Tengah. Jp. 6(2):87-90. Ardiansyah. 2010. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi Tahura Bukit Soeharto [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2012. Perkembangan UMKM Periode 1997-2012. Jakarta (ID): BPS. Cahyono, Bambang T. 2009. Strategi Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Jakarta (ID): BP IPWI. Conto F, Antonazzo AP, Fiore M, La Sala P. 2013. The “ISCI” project and the internationalisation patterns of smes in the local agro food industry: the case of Apulia Region. BSE. 3(1):563-571. Cousins J, Bradley. 2005. Will the real empowerment evaluation please stand up?: a critical friend perspective, empowerment evaluation: principles in practice. New York (US): The Gulford Press. [DKUMKM] Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. 2014. Rencana strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. Bogor (ID): DKUMKM. Edy SH, Susilo SY. 2011. Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. JEP. 12(1):45-55. Fetterman, David, Wandersman, Abraham. 2007. Empowerment evaluation: yesterday, today, and tomorrow. AJE. 28(2):179. Frank N, Ngozi E, Nkem A. 2012. Role of cooperatives in small and medium scale enterprises (SMEs) development in Nigeria: challenges and the way forward. IJMRA. 6(4):27.doi: http://dx.doi.org/10.4314/afrrev.v6i4.10. Gare K, Melin U. 2010. SMEs need formative infrastructure for business transformation. JEIM. 24(6):520-533.doi:10.1108/17410391111166558. Garjita IP, Susilowati I, Soeprobowati TR. 2013. Tingkat keberdayaan sosial ekonomi kelompok tani desa konservasi sebagai penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013.
76
Guijt I. 2000. Methodological issues in participation monitoring and evaluation, learning from change issues and experiences in participatory monitoring and evaluation. Canada (CA): ITDG Publishing. Hikmat H. 2004. Strategi Pengembangan Masyarakat. Bandung (ID): Humaniora. Idrus M. 2007. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga. Ife J, Tesoriero F. 2006. Community Development; Community-based Alternative in an Age of Globalisation. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar. Indarti I, Wardana DS. 2013. Metode pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan di wilayah pesisir Kota Semarang. JBM. 17(1):7588. [KPUKM] Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. 2010. Jenis koperasi. KPUKM: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. ________. 2013. Statistik koperasi. KPUKM: Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mildawati T. 2006. Pemberdayaan koperasi melalui value chain untuk menciptakan keunggulan bersaing. Ekuitas. 10(4):471 – 494. Moleong LJ. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung (ID): Remaja Rosdakarya. Mubyarto A. 2003. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Jakarta (ID): CV Radjawali. Mulyati. 2006. Pengembangan kapasitas kelembagaan koperasi penyandang tuna netra [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB. Mussadun. 2005. Strategi pengembangan kelembagaan swadaya berkelanjutan sebagai media partisipasi masyarakat nelayan dalam pembangunan [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB. Nugroho WW. 2004. Penguatan kelembagaan koperasi panca usaha desa bawahan pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB. Paramasari DA. 2009. Strategi dinas koperasi dan UKM Kota Surakarta dalam pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret. Partomo TS. 2008. Ekonomi Koperasi. Bogor (ID): Ghalia Indonesia. Patton, Michael Q. 2009. Qualitative evaluation methods. Beverly hills: Sage publications. Pertiwi HKWA, Gani AJA, Said A. 2012. Peranan dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah Kota Malang (studi pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). JAP. 1(2):213-220. Prasetyani DY. 2002. Analisis kelembagaan dan keragaan ekonomi industri kecil di Kabupaten Bogor [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB. Prawoto N. 2012. Model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan (strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat Dieng di Propinsi Jawa Tengah). JOM. 8(2):135-154. Rangkuti F. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.
77
Ruwaida NI, Setyawati L. 2010. Pemberdayaan UMKM: catatan reflektif hasil meta riset”. MJS. 15(1):39-85. Santosa RI. 2006. Penguatan kelembagaan koperasi rukun tetangga untuk meningkatkan keberdayaan anggota [tesis]. Bogor (ID): Sekolah Pascasarjana IPB. Slamet M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor (ID): IPB Press. Soedjono I. 2002. Jatidiri Koperasi, Prinsip-Prinsip Koperasi untuk Abad ke-21 [terjemahan]. Jakarta (ID): LSP2I. Sofiandi M, Suyanto. 2013. Strategi pemberdayaan posdaya Edelwys. Jurnal PMI. X(2). Sugiyono. 2007. Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung (ID): Alfabeta. ________. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung (ID): CV Alfabeta. Suharto E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesehjateraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung (ID): PT Refika Aditama. Sukidjo. 2004. Strategi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. JEP. 2(1):95100. Sulistiyani AT. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta (ID): Gaya Media. Sumaryadi I, Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta (ID): Citra Utama. Supriyanto. 2006. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. JEP. 3(1):45-52. Syahza A. 2002. Paradigma baru pemasaran produk pertanian berbasis agribisnis di Daerah Riau. JEBi. 8(1):33-42. Taddei JC, Delecolle T. 2012. The role of cooperatives and CSR: the case of the French agricultural sector. IBR. 5(7):73-75.doi: 10.5539/ibr.v5n7p73. UNDP. 2002. Handbook on Monitoring and Evaluating for Result, New York (US): United Nation Development Programme. Yoshida DT. 2006. Arsitektur Strategik: Sebuah Solusi Meraih Kemenangan dalam Dunia yang Senantiasa Berubah. Jakarta (ID): PT. Elex Media Komputindo.
78
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Pekon Kesugihan, Kotaagung-Lampung pada tanggal 24 Juni 1991 sebagai anak pertama dari empat bersaudara pasangan Bapak Asmani dan Ibu Khairani. Pendidikan formal penulis diawali pada tahun 1996 di SD Negeri 1 Pajajaran. Penulis melanjutkan pendidikan di SLTPN 1 Kotaagung pada tahun 2002-2005 dan SMA Negeri 1 Kotaagung pada tahun 2005-2008. Tahun 2008 penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Penulis meraih gelar Sarjana Perikanan pada tahun 2013 dengan judul skripsi “Analisis Pendapatan Nelayan PPP Lampasing (Studi Kasus Nelayan Purse Seine dan Payang)”. Penulis menikah dengan Ai Kustiani S.Gz, M.Si pada tahun 2014 dan dikaruniai seorang anak yang bernama M. Ghazwan Al Banna yang sekarang sudah berusia 7 bulan. Selama mengikuti perkuliahan S1, penulis menjadi asisten praktikum Pendidikan Agama Islam TPB dan Pelabuhan Perikanan. Penulis pernah aktif di BEM TPB, Forum Kerohanian Muslim FPIK, Pramuka IPB, dan Organisasi Mahasiswa Lampung. Setelah lulus S1, penulis bekerja sebagai Staf Ahli anggota DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2014. Selanjutnya penulis bekerja di LSM PKPU pada tahun 2014-2015. Tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) pada Sekolah Pascasarjana IPB, Program Studi Magister Profesional Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Penulis mendapatkan beasiswa S2 Gubernur Sumatera Barat. Pada saat ini, penulis bekerja sebagai PNS di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Pengawas Perikanan.
