IMPLEMENTASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN DI BIDANG NOTIFIKASI DAN REKOMENDASI LIMBAH LINTAS BATAS Pengelolaan Limbah B3 Terkait Implementasi Konvensi Basel: Notifikasi Ekspor Limbah B3 dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3
UNIT ASDEP VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BIDAKARA, 20 NOVEMBER 2014
KONVENSI BASEL www.basel.int
Sekilas Konvensi Basel • Mengatur perpindahan limbah B3 dan limbah‐limbah lainnya lintas batas negara. • Diadopsi pada tanggal 22 Maret 1989, entry into force 5 Mei 1992. • Ditandatangani Indonesia tahun 1989 dan diratifikasi (aksesi) tahun 1993 dengan Keppres No. 61/1993. • Total negara yang meratifikasi Konvensi Basel per September 2013 sejumlah 180 negara. Competent Authority: Instansi pemerintah yang ditetapan oleh negara pihak yang bertanggungjawab untuk menerima, menginformasikan dan menanggapi notifikasi suatu perpindahan limbah B3 batas negara. (Indonesia: KLH, Deputi IV) Focal Point Konvensi: Person/orang yang bertanggungjawab penuh untuk penyampaian informasi dan mengkomunikasikan dengan Sekretariat. (Indonesia: KLH, Deputi IV)
Tujuan Konvensi Basel Tujuan Umum : Melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya timbulan dan kompleksitas limbah B3, perpindahan lintas batas dan pengelolaan limbah B3 dan limbah lainnya.
Tujuan khusus :
‐ Mengurangi perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lain, dan pengelolaannya konsisten dengan cara yang berwawasan lingkungan ‐ Pembuangan limbah B3 yang dihasilkan, sebaiknya dibuang di negara dimana dihasilkan dengan cara yang berwawasan lingkungan. ‐ Mengurangi jumlah timbulan limbah B3 serta potensi bahayanya. ‐ Menjamin pengawasan yang ketat atas perpindahan lintas batas limbah B3 guna pencegahan perdagangan ilegal. ‐ Melarang pengiriman LB3 menuju negara yang kurang memadai dalam hal teknologi pengelolaan secara berwawasan lingkungan. ‐ Membantu negara‐negara berkembang dalam alih teknologi yang berwawasan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
Definisi Limbah dalam Konvensi Basel Artikel 1: Limbah B3 adalah (a) limbah yang masuk di Annex I Konvensi Basel yang mempunyai karakteristik sebagaimana tercantum pada Annex III; (b) diatur oleh peraturan nasional negaranya sebagai limbah B3 Artikel 2: Limbah adalah bahan atau objek yang dibuang atau direncanakan akan dibuang atau diperuntukan untuk dibuang menurut ketentuan nasional
Kategori Limbah yang diatur dalam Konvensi : Limbah‐limbah yang masuk daftar sebagaimana yang terdapat pada Annex I, II, VIII dan IX Limbah‐limbah yang memiliki karakteristik limbah B3 sebagaimana yang terdapat pada Annex III Limbah‐limbah yang berdasarkan peraturan nasional negara pihak merupakan limbah B3
Kepentingan Indonesia Mencegah Indonesia menjadi tempat pembuangan limbah Indonesia merupakan negara transit. Indonesia merupakan eksportir limbah B3. Indonesia masih membutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan (Environmental Sound Management). Indonesia masih memerlukan rujukan secara internasional dalam melakukan pengelolaan limbah B3 dan mengidentifikasi limbah B3.
Implementasi Konvensi Basel di Indonesia (NOTIFIKASI EKSPOR LIMBAH B3)
Notifikasi Ekspor Limbah B3 Dasar Hukum 1. PP Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 3: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak mampu diolah didalam negeri dapat diekspor ke negara lain yang memiliki teknologi pengolahan limbah B3 2. PP Nomor 18 tahun 1999 Pasal 53 ayat 2 – 4 3. Ratifikasi Konvensi Basel melalui Keppres Nomor 61 Tahun 1993: Kepentingan Indonesia meratifikasi Konvensi Basel guna mencegah Indonesia sebagai tempat pembuangan limbah; membantu pengawasan atas UU 32 Tahun 2009 Pasal 69 tentang Pelarangan Impor Limbah B3; memicu peningkatan kapasitan ESM dalam teknologi pengelolaan limbah B3; dan mendasari aktifitas Indonesia sebagai negara eksportir limbah B3 yang juga merupakan salah satu negara transit 4. Ratifikasi Ban Amendement melalui Perpres No. 47 tahun 2005: Tujuan untuk melarang ekspor limbah B3 dari negara yang masuk dalam daftar dalam Annex VII (OECD, Uni Eropa dan Liechtenstein) ke negara non Annex VII peratifikasi Konvensi Basel baik untuk dibuang maupun elarangan ekspor limbah B3 dengan tujuan untuk direcycle maupun dimanfaatkan Belum entry into force karena harus diratifikasi oleh ¾ dari negara yang sudah meratifikasi Konvensi Basel 8 2014年11月19日星期三
Pasal 53 PP Nomor 18 Tahun 1999 1. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3. 2. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri ke wilayah RI dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab. 3. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui wilayah RI wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab. 4. Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan instansi yang bertanggung jawab.
Notifikasi (Konvensi Basel Artikel 6 ) Suatu
sistem pengawasan melalui prosedur pemberitahuan terlebih dahulu dari instansi berwenang negara pengekspor ke instansi berwenang negara pengimpor dan negara transit apabila akan dilaksanakan perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya
• Perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya hanya dapat dilakukan setelah dilakukan notifikasi kepada competent authority negara-negara pengimpor dan negara transit (jika ada), dan mendapat jawaban persetujuan
KETENTUAN KONVENSI BASEL Tahap 1: Notifikasi
Penghasil/ Eksportir 2. Penyampaian rencana ekspor
Negara Ekspor
1. Kontrak dgn ketentuan ESM 3(A). Penolakan rencana eksport
3(B). Pengiriman Notifikasi
3(B). Pengiriman Notifikasi
Negara Transit Perbatasan Internatsonal
Perbatasan internasional
Disposer/ Penerima
Negara Impor
KETENTUAN KONVENSI BASEL Tahap 2: Persetujuan dan Penerbitan Dokumen Perpindahan
Penghasil/ Eksportir Disposer/ Penerima
6. Jika disetujui maka diterbitkan Dokumen Perpindahan 4. Persetujuan / Penolakan (tertulis)
Negara Ekspor 4. Persetujuan / Penolakan (tertulis)
5. Memastikan adanya kontrak specifying ESM
Perbatasan internasional
Negara Transit Perbatasan internasional
Negara Impor
KETENTUAN KONVENSI BASEL Tahap 3: Implementasi Perpindahan Lintas Negara untuk Limbah B3
Penghasil/ Eksportir
Negara Ekspor
Disposer/ Penerima
7.
7. Pengiriman salinan dokumen perpindahan yg ditandatangani menyatakan limbah telah diterima
Negara Impor
Negara Transit Perbatasan internasional
Perbatasan internasional
Perpindahan limbah B3 harus selalu dilengkapi dengan dokumen perpindahan
Persyaratan Administrasi Dokumen Permohonan Notifikasi Ekspor Limbah B3 1)
2) 3)
4) 5) 6) 7) 8) 9)
Formulir Aplikasi (yang dikeluarkan oleh KLH) yang berisi tentang data eksportir, sumber penghasil limbah B3, negara tujuan, data importir berikut rencana pengolahn limbah, negara transit bila dilalui, deskripsi limbah B3 yang akan diekspor, rencana ekspor (jumlah limbah dan jadwal pengiriman), nama pelabuhan untuk pengiriman barang, nama kapal, dan nama transporter; Formulir Notifikasi (sesuai lampiran V Konvensi Basel) memuat detail sebagaimana formulir Aplikasi hanya dengan format berbeda serta tandatangan otoritas dari negara ekportir (Indonesia); Formulir Transboundary Movement (sesuai lampiran pada Konvensi Basel) selain penjelasan tentang limbah B3, keterangan pelaku ekspor-impor juga memuat tandatangan dari otoritas negara eksportir dan otoritas negara importir sebagai bukti limbah B3 yang dikirm sudah diterima di negara tujuan; Hasil analisa laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia dalam limbah B3 yang akan diekspor; Informasi data dan karakteristik limbah B3; Surat Asuransi untuk menjelaskan tanggung jawab terhadap kemungkinan potensi pencemaran yang terjadi dalam kegiatan perpindahan limbah termasuk jika limbah B3 tersebut harus direekspor; Surat Persetujuan dari penghasil limbah yang memuat tentang (jenis limbah, jumlah limbah, nama pemilik, nama eksportir yang ditunjuk, kesedian untuk menyerahkan limbah); Surat keterangan kerjasama dengan importir negara tujuan ekspor (jenis limbah, jumlah limbah, nama pemilik, nama eksportir yang ditunjuk, kesedian untuk menerima limbah); Dokumen lainnya: SIUP, NPWP, akta Pendirian Perusahaan, Kesesuaian Nomor HS
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH) MINISTRY OF ENVIRONMENT Permit application for Export of Hazardous Waste Note : Please use separate sheets(s) where the space provided in the form is not sufficient Permit Applicant (Notifier) Name of Company : _____________________________________________________________ Correspondence Address : _____________________________________________________________
•
Telp. No : ____ ______________________________________________________ Contact Person (Full Name) : _____ ________________________________________________________ Telp No : _____________________________________________________________ Fax : _____________________________________________________________ I.D. Card No : _______________________________________________ _____________ Permit Application/Notification For : i) { } Export of Waste to : _________________________________________________________ { } Import Waste From : ________________ __ ___________________________ ___________ ii) { } Single Shipment { } Multiple Shipments period (max. 1 year) from __________ to _________ 1. EXPORTER Company Name : _____ ________________ ______________________ ________________ Address : _____________________ _________________ ________________ Telp.No : _______________________________________________________________ Fax No. : _______________________________________________ ________________ Contact Person (Full Name) : _____________________ ______________________________________ Reason (s) for Transboundary movement of waste : { } The state of export does not have the technical capacity and necessary facilities, capacity or suitable disposal sites in order to dispose of the waste in question in an environmentally sound and efficient manner. { } The waste in question is required as a raw material for reuse or for a Reprocessing, recycling or recovery operation in the state of import { } The Transboundary movement in question is in accordance with other criteria to be decided by the Parties, provided those criteria do not differ from Objectives of Basel convention. {….} Others________________________________________________________________________ ______
Notification Form 5
Exporter (name, address):
3.
Notification concerning (1):
A
(i) Single Movement
B
(i) Disposal (no recovery)
(ii) General notification Contact person:
Tel:
(ii) Recovery operation
(multiple movements)
Fax/Telex:
C
Pre-authorised recovery facility (1)
Reason for export: 2. Importer (name, address):
Yes
No
Facility Registration Number (if Yes) 4.
Total intended number of shipments
(To be completed for a recovery facility located in an ) 5. Estimated quantity (3)
kg litre s
Contact person:
6.
Tel:
Intended date(s) or period of time for shipment(s)
Fax/Telex: 7.
Intended carrier(s)* (name, address) (2):
8.
Contact person: 10.
Disposer (name, address)
Tel: Fax/Telex:
Waste generator(s) (name, address) (2):
Contact person:
Tel:
Actual site of disposal:
Fax/Te lex:
9. Contact person:
Tel: Fax/Telex:
Method(s) of disposal: D code / R code (4): Technology employed (Attach details if necessary):
Site of generation & process:
11.
13.
(ii) Special handling requirements
(i) Designation and chemical composition of the waste
Mode(s) of transport (4):
12.
Packaging Type(s) (4):
14.
Physical characteristics
17.
Y-number (4):
15.
16.
Waste identification code in country of export:
IWIC:
in country of import:
EWC:
Customs Code H.S:
Other (specify):
OECD classification (1): amber
19.
H-number (4):
(i) UN identification: UN Shipping name:
and number:
red
18.
(ii) UN class (4):
other
(attach details)
20.
Concerned states, code number of Component authorities, and specific points of entry and exit: State of export
21.
Customs offices of entry and/or departure (European-Community): Entry Departure:
22.
State of
States of transit 23.
Exporter's/Generators declaration:
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force covering the transboundary movement.
Number of annexes attached
Name:
Signature:
Date: 24.
To be completed by
Notification received on:
- Import (EEC, OECD) 25.
For use by competent authories Consent to the movement provided by the competent authority of (country):
2014年11月19日星期三 Name of competent authority, stamp and/or signature:
- transit () Consent given on:
Acknowledgment sent on:
Consent expires on:
Specific conditions (1):
Yes. See block 26 overleaf/annex
Sample footer Name of competent authority, stamp and/or signature:
Dra. Masnellyarti Hilman, MSc
No.
16
Document Movement 1 i)
3
4.
Correspondin g to
Serial number
Notification:
of shipment
Movement subject of (1)
single notification
Contact person:
Tel:
general notification
8.
Fax/Telex: 1 ii)
Disposal (name, address)
Waste generator (name, address) (1)
Contact person: Tel: Fax/Telex:
Contact person:
Tel:
Fax/Telex:
Actual site of disposal:
Site of generation:
2.
Importer (name, address)
9.
Contact person: 5.
Tel: Fax/Telex:
1st Carrier (name, address):
Method(s) of disposal: D code / R code (3): Technology Employed *:
*(Attach details if necessary) 6.
2nd Carrier (name, address) (4):
7.
Last carrier (name, address):
Registration No:
Registration No:
Tel:
Tel:
10.
Fax/Te lex: Identity of means of transport (3)
11.
Registration No: Fax/Telex:
Identity of means of transport (3)
Tel: 12.
Fax/Telex:
Identity of means of transport (3)
Date of transfer: Signature of Carrier’s Representative
Date of transfer: Signature of Carrier’s Representative
Date of transfer: Signature of Carrier’s Representative
13.
Designation and chemical composition of the waste
14.
Physical characteristics (3)
17.
Actual quantity
15.
16.
Waste identification code in country of export:
IWIC:
in country of import:
EWC:
Customs code (H.S.):
Other (specify):
18. kg litres
19.
OECD Classification(1)
Packages (2) Type: Number:
UN Classification
UN Shipping Name:
UN Identification:
amber
red
UN class (3):
other
and number
H Number (3):
Y Number:
20.
Special handling instructions (including in
case of accidents) 21.
Actual date of shipment
2014年11月19日星期三
TO BE COMPLETED BY IMPORTER/DISPOSER 23.
Shipment received by importer on (if not disposer):
22.
Exporter’s declaration:
I certify that the information in blocks 1 to 9 and 13 to 21 above is complete and correct to the best of my knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantees are in force covering the transboundary movement, and that all necessary authorisations have been received rom the competent authorities of the States concerned. Name Signature: Date:
Sample footer
25.
I certify that the disposal/recovery of the waste
17
DISPOSAL (NO RECOVERY) (Block 9)
RECOVERY OPERATIONS (Block 9)
D1 D2
Deposit into or onto Land, (e.g., Landfill, etc.) Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc...)
R1
Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy
D3
Deep Injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or
R2
Solvent reclamation/regeneration
R3
D4
naturally occurring repositories, etc.) Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits,
Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
D5
ponds or lagoons, etc...) Specially engineered landfill, (e.g., placement onto lined discrete cells which
R4 R5
Recycling/reclamation of metal compounds Recycling/reclamation of other inorganic materials
are capped and isolated from one another and the environment, etc...)
R6
Regeneration of acid or bases
D6 D7
Release into water body except seas/oceans Release into seas/oceans including sea-bed insertion
R7 R8
Recovery of components from used for pollution abatement Recovery of components from catalysts
D8
Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final
R9
Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
compounds or mixtures which are discarded by means of any operations
R10
Land treatment resulting in benefit to agricultural or eco- logical
number D1 to D12 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final
R11
improvement Uses of residual material obtained from any of the operations
D9
compounds or mixtures which are discarded by means of any operations D1 to
numbered R1 to R10
numbered D12, (e.g., evaporation, drying, calcination etc.)
R12
Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered
D10 D11 D12
Incineration on land Incineration at sea Permanent Storage, (e.g., emplacement in containers in a mine, etc.)
R13
R1 to R11 Accumulation of material intended for any operations numbered R1 to R2
D13
Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered
H NUMBER AND UN CLASS (Block 19)
D1 to D12
UN Class/
H Number
D14
Repackaging prior to submission to any of the operations number D1 to D12.
1
H1
Explosive
D15
Storage pending any of the operations D1 to D12.
3 4.1
H3 H4.1
Inflammable liquids Inflammable solids
PACKAGING TYPES (Block 18)
MODES OF TRANSPORT (Blocks 10 – 12)
4.2
H4.2
Substances or wastes liable to spontaneous combustion
1
Drum
6
Composite Packaging
R =
Road
4.3
H4.3
Substances or waste which, in contact with
2
Wooden Barrel
7
Pressure receptacle
T =
Train/Rail
3
Jerrican
8
Bulk
S =
Sea
5.1
H5.1
Oxidizing
4
Box
9
Other (Specify)
A =
Air
5.2
H5.2
Organic peroxides
5
Bag
W =
Inland Waterways
6.1
H6.1
Poisonous (acute)
6.2
H6.2
Infectious substances
PHYSICAL CHARACTERISTICS (Block 14) 1
Powdery/powder
water, emit inflammable gases
5
Liquid
8
H8
Corrosives
9
H10
Liberation of toxic gases in contact with air or water
2
Solid
6
Gaseous
3 4
Viscous/paste Sludgy
7
Other (specify) 9
H11
Toxic (delayed or chronic)
9
H12
Ecotoxic
9
H13
Capable, after disposal, of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above.
FOR USE BY CUSTOMS OFFICERS COUNTRY OF EXPORT/DISPATCH OR CUSTOMS OFFICE OF EXIT 26.
28.
STAMPS OF CUSTOM OFFICES OF TRANSIT COUNTRIES Name of Country (2):
The waste described overleaf has left the country on:
Entry
Name of Country (2): Departu re
Entry
Departure
Entry
Departure
Stamp: Signature:
27.
Dra. Masnellyarti Hilman, MSc COUNTRY OF IMPORT/DESTINATION The waste described overleaf has entered the country on:
Stamp: Signature:
Name of Country (2): Entry
Name of Country (2): Departu re
Kewajiban Bila Terjadi Perpindahan Limbah Lintas Batas Illegal (Artikel 8) Negara pengekspor menjamin limbah akan diambil kembali oleh pihak pengekspor atau pihak penghasil; Negara pengekspor menjamin limbah dibuang sesuai dengan ketentuan Konvensi dengan cara yang berwawasan lingkungan; Dalam 90 hari setelah negara pengekspor mendapat pemberitahuan tentang lalu lintas illegal atau dalam jangka waktu lain yang mendapat persetujuan negara yang berkepentingan, maka negara yang berkepentingan tidak dapat menolak mengenai pengembalian limbah tersebut.
Perpindahan Limbah Lintas Batas yang dikategorikan Illegal (Artikel 9)
Dalam pengiriman limbah tanpa adanya notifikasi sesuai dengan ketentuan‐ketentuan Konvensi bagi semua negara‐ negara yang berkepentingan; Tanpa persetujuan negara terkait; Persetujuan yang diperoleh dari negara yang berkepentingan melalui pemalsuan, pemberitahuan yang salah atau kecurangan; Limbah yang dikirim tidak sesuai dengan manifest/ dokumen; Pembuangan limbah yang bertentangan dengan Konvensi dan prinsip‐prinsip umum hukum Internasional.
Kewajiban sebagai negara Pihak Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 nasional (National Reporting) kepada sekretariat setiap tahun dengan menyampaikan : 1) Data pengolahan 2) Data pemanfaatan 3) Data landfill 4) Data ekspor 5) Data impor 6) Data fasilitas pengelolaan limbah B3
Permasalahan yang Dihadapi 1.
Adanya perbedaan persepsi bahwa suatu limbah yang akan diekpor secara peraturan yang berlaku nasional merupakan limbah B3 tetapi dinegara lainnya tidak termasuk dalam kategori limbah B3 (misal : katalis bekas); 2. Lamanya jawaban persetujuan dari negara tujuan dan adanya perbedaan kode HS; 3. Lampiran surat kerjasama dengan importir tidak dibuat dalam bahasa Indonesia; 4. Lampiran surat kerjasama dengan penghasil tidak menunjukkan bahwa pihak eksportir sudah pasti akan mendapatkan limbah yang akan diekspor; 5. Pengumpul sebagai eksportir tidak didukung oleh keterangan/manifest yang detail; 6. Setelah notifikasi dikirimkan ke negara tujuan, pihak eksportir banyak melakukan perubahan misalkan jumlah limbah yang dikirim, jenis limbah yang dikirim dan importir yang dituju sehingga harus mengajukan notifikasi baru; 7. Permasalahan di pelabuhan : adanya penyimpanan limbah B3 sebelum loading;
Rekomendasi Limbah Non B3
2014年11月19日星期三
Sample footer
23
LARANGAN DALAM PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 UU No. 32/2009, Pasal Setiap orang dilarang :
69, Ayat 1
butir b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut per-UU ke dalam wilayah NKRI. butir c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI (Pasal penjelasan : kecuali bagi yg diatur dalam peraturan per-uu lainnya) butir d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI. butir e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup. butir f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
Pasal 53 PP No. 18/1999, Ayat 1 Setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3
Limbah B3 yang tidak boleh diimpor mencakup: 1) Limbah‐limbah yang terdaftar pada lampiran I PP 18 jo PP 85/1999; 2) Limbah‐limbah yang memiliki karakteristik Limbah B 3 sebagaimana Pasal 7 ayat 3 PP 85/1999; 3) Limbah‐limbah yang memenuhi sifat akut dan/atau kronik setelah dilakukan uji toksikologi sebagaimana Pasal 7 ayat 4, PP 85/1999; 4) Limbah‐limbah sebagaimana Lampiran I, II, III, VIII dan definisi Artikel 1 ketentuan Konvensi Basel; 5) Limbah‐limbah yang berbentuk debu dan lumpur/pasta/sludge sebagaimana Pasal 4 SK Menperindag No. 231/MPP/Kep/7/97 tentang Prosedur Impor Limbah; 6) Limbah aki bekas sebagaimana Lampiran SK Menperindag No 520/MPP/Kep/8/2003 ttg Larangan Impor Limbah B3.
Pertimbangan Mengimpor Limbah Non B3 1) Industri dalam negeri masih menggunakan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksinya 2) Ketersediaan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri tertentu tidak dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri 3) Daftar Limbah Non B3 yang mendapat rekomendasi KLH dari tahun 2009 sampai saat ini : Kapas, Kaca, Kertas, Karet (Latex), Plastik, Scrap Logam dengan syarat bersih, tidak terkontaminasi limbah B3 dan bukan merupakan sampah (tersortir)
Rekomendasi Impor Limbah Non B3 Dasar Hukum
UU No. 32/2009 PP No.18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
Pemendag No. 39/2009 tentang Impor Limbah Non B3
UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
Definisi Limbah Non B3 Sisa atau usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah B3 Sisa : produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya Skrap : barang yang terdiri dari komponen‐komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai dari aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya Reja : barang dalam bentuk terpotong‐potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya
Ketentuan Impor Limbah Non B3 Permendag No. 39 / 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3
1. Pasal 2, ayat 1 : Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa sisa, skrap atau reja yang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri. 2. Pasal 4, ayat 1 : Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IPL Non B3 harus diajukan dengan melampirkan (g). Rekomendasi Deputi Bidang Pengelolaan B3 dan Limbah B3, KLH. 3. Pasal 4 ayat (1) poin g : Kewenangan KLH dalam penerbitan Rekomendasi Impor Limbah Non B3
Kelengkapan Dokumen Pengajuan Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (IPL Non B3) Baru 1. Surat permohonan rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3; 2. Dokumen lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL); 3. Fotokopi izin usaha industri/ Tanda Daftar Industri; 4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Angka Pengenal Importir Produsen (API‐P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API‐T); 7. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan NIK; dan 8. Diagram Alir Proses Produksi
Kelengkapan Dokumen Pengajuan Perpanjangan Rekomendasi Impor Limbah Non B3 (IPL Non B3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Surat permohonan perpanjangan impor limbah non B3; Surat rekomendasi yang sudah diberikan oleh KLH (Tahun sebelumnya); Data perbaikan teknis sesuai Berita Acara terdahulu (jika ada perbaikan); Surat Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dari Kementerian Perdagangan; Data realisasi impor limbah non B3 selama 1 tahun; Laporan UKL/UPL atau AMDAL yang dilengkapi dengan data monitoring kualitas lingkungan (udara ambien, emisi udara, limbah cair, limbah B3); Ijin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3) dari Pemda setempat jika dalam proses produksi menghasilkan limbah B3; Angka Pengenal Importir (API) terbaru jika ada perubahan; dan Laporan Surveyor (tahun sebelumnya).
Perpanjangan pengakuan sebagai importir produsen limbah non B3 dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 dan Perusahaan dapat mengajukan kembali rekomendasi ke KLH untuk perpanjangan sebagai IP Limbah Non B3 2 bulan sebelum habis masa berlakunya
Permasalahan yang dihadapi : 1.
Perusahaan belum melakukan perbaikan yang diminta sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan terdahulu , (seperti perbaikan fasilitas pengendali pencemaran udara : bag house, dust collector, cyclon, dsb, perbaikan cerobong sesuai peraturan perundang‐undangan yang berlaku);
2.
Perusahaan tidak melakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan (tidak melakukan laporan UKL/UPL;
3.
Perusahaan melakukan perubahan‐perubahan terkait dengan proses produksi, fasilitas peralatan, sehingga menimbulkan perubahan pada pengelolaan dampak kualitas lingkungan, dan hal tersebut tidak diiringi dengan perubahan/revisi dokumen lingkungan;
4.
Hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, emisi udara dan udara ambien), masih melebihi baku mutu sesuai dengan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku;
5.
Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang memiliki izin dari Pemda setempat;
6.
Limbah B3 yang dihasilkan tidak seluruhnya tercantum dalam izin TPS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
7.
Perusahaan melakukan pemanfaatan/pengolahan limbah B3 tanpa adanya izin dari KLH; dan
8.
Tidak melakukan pengelolaan Limbah B3.
KASUS‐KASUS IMPORTASI LIMBAH B3 ILEGAL
Limbah B3 impor yang dimanipulasi dg menyatakan sebagai pupuk
Kasus‐Kasus Illegal Traffic Limbah B3 PT. APEL tahun 2004 impor 1.149,4 ton limbah B3 ke Pulau Galang, Propinsi Kepulauan Riau. Limbah B3 telah direekspor ke Singapura. Sisa timbunan limbah B3 36,4 ton di‐clean‐up oleh KLH. PT. Eviena Engineering tahun 2005 mengimpor limbah B3 berupa cairan bekas pencucian (Eau De spray) sebanyak 100.450 ton. Direekspor ke Singapura. PT. Nusa Inti Persada, perusahaan fiktif, impor 20 kontainer limbah unsorted waste paper atau mixed paper dari Belanda. Direekspor ke Belanda. PT. Kertas International memasukkan 19 kontainer (488.42 ton) waste paper yang mengandung limbah B3 dari Inggris. Direekspor Maret 2005. PT. Container Maritime Activities memasukkan 20 kontainer limbah B3 berupa waste paper unsorted/mixed waste paper ke Pelabuhan Tanjung Priok. Direekspor ke Rotterdam tanggal 10 Juli 2005
Kasus‐Kasus Illegal Traffic Limbah B3 PT. Indah Kiat Pulp and Paper melalui PT. Bina Sinar Amity Januari 2005 memasukkan limbah B3 berupa waste paper old corrugated sebanyak 359.84 Ton. Limbah B3 direekspor tanggal 10 Juli 2005 PT. Rubber and Rubber Tech mengimpor 25,280 Ton limbah kondom bekas pakai dari Jerman. PT.Sanex Steel Indonesia, tahun 2010 mengimpor skrap logam terkontaminasi limbah B3 sebanyak 13 Kontainer dari USA PT. Intech Anugrah Lestari impor monitor bekas berupa CRT yaitu limbah elektronik yang dikategorikan sebagai limbah B3, pada tahun 2009 sebanyak 9 kotainer dan tahun 2010 sebanyak 1 (satu) kontainer dari USA, sudah dilakukan proses re‐ekspor Kasus Impor skrap logam terkontaminasi limbah B3 dan bercampur dengan limbah lainnya tahun 2012
IMPORTASI “EAU DE SPRAY” (NATURAL BASE DETERGENT‐ AIR FRESHNER)
Contoh Limbah Plastik Impor yang Terkontaminasi Limbah B3
Limbah bekas kemasan B3
Pengiriman Limbah (Material Keruk) secara Illegal ke Pulau Bangka
Pengambilan sampel limbah oleh Tim KLH ‐ Sarpedal
•
Kasus Masuknya Limbah B3 Melalui Impor Limbah NON B3 (Skrap Logam) Tahun 2012 Posisi KLH adalah pihak yang menerbitkan rekomendasi terhadap
permohonan impor limbah Non B3 oleh pemohon apakah diterima apa tidak sesuai Kemendag No. 39/2009 tentang impor Limbah non B3. • Dalam rekomendasi tercantum ketentuan yang menyatakan bahwa limbah yang diimpor harus dalam kondisi bersih dan tidak terkontaminasi limbah B3 (UU No. 32/2009), B3 (PP 74/2001), dan sampah (UU No. 18/2008). • KLH merujuk kepada Standar Institut of Scrap Recycling Industry/ISRI, dimana dalam ISRI yang disebut cleans adalah tidak mengandung kotoran, logam logam lain selain besi dan limbah lainnya. • Kementerian Perdagangan adalah pihak yang menerbitkan izin sebagai Importir Produsen Limbah non B3. Dalam izin dimasukan ketentuan – ketentuan yang tercantum pada rekomendasi yang diterbitkan oleh KLH.
Foto Kontainer yang Teridentifikasi Limbah B3 dan Sampah
Sanksi Administrasi dan Pidana 1.
UU No.32 Tahun 2009, Pasal 106 : Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI dipidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 milyar dan paling banyak 15 milyar
2.
UU No. 18 Tahun 2008, Pasal 39, ayat 1: Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampar Rumah Tangga dan/atau sampah sejenis Rumah Tangga ke dalam wilayah NKRI diancam pidana penjara minimal 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda minimal 100 juta dan paling banyak 3 milyar ayat 2 : Setiap orang yang memasukkan sampah spesifik ke dalam wilayah NKRI diancam pidana penjara minimal 4 tahun paling lama 12 tahun dan denda minimal 200 juta dan paling banyak 5 milyar
….lanjutan 3.
Permendag No. 39 Tahun 2009, Pasal 6 ayat 2: Dalam hal Limbah non B3 yang diimpor sebagian atau seluruhnya terbukti sebagai Limbah B3, Limbah Non B3 dimaksud wajib dikirim kembali oleh IPL Non B3 paling lama 90 hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen kepabeanan yang berlaku
4. Konvensi Basel (Diratifikasi melalui Keppres No.61 Tahun 1993)
Pasal 9, ayat 2 : Jika kesalahan pada negara eksportir dan atau penghasil, negara pengekspor harus menerima kembali limbah B3 tersebut, dimana bila terhitung 30 hari sejak disampaikannya informasi oleh negara pengimpor kepada negara pengekspor dan tidak mendapat tanggapan maka negara pengekspor tidak dapat menolak atau menghindari menerima limbah B3 tersebut
Status Notifikasi Ekspor LB3 dan Rekomendasi Impor Limbah Non B3 website: b3.menlh.go.id
T E R I M A K A S I H
Upik Sitti Aslia Kamil Kepala Bidang Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas Email:
[email protected]
