“Terdepan dalam Rekomendasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Desa”
2016 INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
www.dkk.lan.go.id @DeputiKajianLAN
[email protected] [email protected] @PKDOD_LANRI Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110
2016 ANNUAL REPORT
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi, karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Annual Report. Annual Report ini memuat rangkuman berbagai kegiatan yang telah dilakukan PKDOD di tahun 2016. Annual report menjadi bentuk pertanggungjawaban kami terhadap pelaksanaan kegiatan PKDOD dan sekaligus media diseminasi informasi pelaksanaan kegiatan PKDOD di tahun 2016. Keberhasilan PKDOD melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi agenda kami tahun ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan para kolega di lingkungan Lembaga Administrasi Negara. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua stake holder kami, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Kemendesa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LSM mitra kami, KPPOD, Pattiro dan IRE, serta para narasumber baik di pusat maupun daerah yang telah bekerjasama dengan kami. Ucapan yang sama dan apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada seluruh personil PKDOD atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan berbagai kegiatan PKDOD tahun ini. Akhir kata, semoga Annual Report ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Drs. Riyadi, M.Si
1
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
Maret 2016
Kegiatan pengumpulan data lapangan di Kabupaten Bantaeng. Tim kajian PKDOD berfoto bersama Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Nurdin Abdullah
Kegiatan diskusi membahas isu strategis pembagian urusan pemerintahan menghadirkan narasumber Robert Naendi Jaweng.
Kegiatan diskusi membahas riset desain kajian bersama narasumber Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo.
2
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
April 2016 Seminar nasional Kerjasama LAN KPPU dengan tema: Persaingan usaha dalam menghadai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hadir sebagai pembicara Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, Gubernur Jawa Timur, Dr. Soekarwo, Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar dan Komisioner KPPU, Dr. Candra Setiawan. Prof. Dr Bustanil Arifin, guru besar Unila bertindak sebagai moderator.
Kegiatan diskusi dalam rangka pengumpulan data lapangan di Provinsi Bangka Belitung
Penandatanganan naskah kese pahaman (MoU) antara LAN dengan KPPU yang dilakukan oleh Kepala LAN Dr. Adi Suryanto dan Komisioner KPPU Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E
3
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
Mei 2016 Kegiatan diskusi dalam rangka pengumpulan data lapangan di Provinsi DI Yogyakarta
PKDOD Review sebuah majalah ilmiah sebagai media penyampaian ide, gagasan dan pemikiran bidang desentralisasi dan otonomi daerah
4
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
Juni 2016 Jurnal Analisis Kebijakan sebagai salah satu produk kedeputian bidang kajian kebijakan
Kegiatan diskusi membahas pembatalan sejumlah Perda yang menghadirkan pembicara Dr. Irman Putra Siddin dan Robert Naendi Jaweng, dengan moderator Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo.
5
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
Juli 2016 Diskusi dengan Narasumber dari Kemendesa, Mulyadin Malik dan Kepala Desa Sukarame, Kabupaten Garut, H. Asep membahas tentang BUMDes
Tim kajian PKDOD sedang berdiskusi dengan narasumber dalam kegiatan pengumpulan data di Kalimantar Barat.
6
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
Agustus 2016 Salah satu rangkain diskusi yang digelar Tim kajian PKDOD saat kegiatan pengumpulan data lapangan di Provinsi Banten.
7
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
September 2016
Tim kajian PKDOD tengah berdiskusi dengan jajaran Pemda Kabupaten Garut, dalam kegiatan pengumpulan data di Provinsi Jawa Barat
8
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
Oktober 2016
Tim PKDOD sedang berdiskusi membahas kajian Penyu sunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah Desa dengan Supra Desa bersama narasumber Dr. Leo Agustino
Diskusi membahas kajian Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah Desa de ngan Supra Desa antara Tim Kajian PKDOD bersama peneliti Pattiro, Agus Salim
9
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
November 2016
Peneliti IRE, Titok Haryanto, tengah memberi masukan dalam acara diskusi terbatas membahas kajian Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Pemerintah Desa dengan Supra Desa
10
2016 ANNUAL REPORT KALEIDOSKOP
Desember 2016
Jurnal Analisis Kebijakan edisi dua. 11
2016 ANNUAL REPORT Daftar Isi
Halaman Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah 1 Kaleidoskop 2 Daftar Isi 12 Highlight Kegiatan 13 Capaian Indikator Kinerja Utama 16 Kemitraan 19 Statistik 20
12
2016 ANNUAL REPORT HIGHLIGHT KEGIATAN
Tak terasa, sudah 20 perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Tonggak pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dimulai pada 25 April Tahun 1995, saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (Dua Puluh Enam) Daerah Tingkat II Percontohan. Pemantapan daerah percontohan otonomi tersebut dititikberatkan pada daerah tingkat II. Pelaksanaan otonomi di sejumlah daerah telah membawa berKegiatan Seminar Nasional Dua Dasawarsa Otonomi Daerah kah bagi masyarakatnya. Kesejahteraan meningkat, pelayanan publik yang diberikan sangat memuaskan. Otonomi daerah telah melahirkan pemimpin-pemimpin inovatif yang mampu mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun di sisi lain, tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut masalah hukum karena melakukan korupsi. Jeratan masalah hukum yang dialami sejumlah kepala daerah menjadi potret buram pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Berangkat dari kondisi tersebut, PKDOD memiliki gagasan pemikiran tentang refleksi dua dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Gagasan tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan seminar nasional dengan mengundang beberapa kepala daerah yang dianggap berhasil dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kegiatan seminar tersebut juga menggandeng stake holder utama PKDOD yaitu Kementerian Dalam Negeri. 13
2016 ANNUAL REPORT Tujuan seminar ini adalah mendiseminasikan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (best pracitice) yang bisa menjadi lesson learned bagi daerah lain. Seminar ini menghadirkan keynote speaker Menteri Dalam Negeri yang diwakili Ditjen Otonomi Daerah, Dr. Sumarsono, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Irianto Lambrie, Walikota Malang, Ir. Mochammad Anton dan Bupati Bantaeng, Prof. Dr. Nurdin Abdullah, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, Deputi bidang Inovasi Administrasi Negara merangkap Deputi Bidang Kajian Kebijakan sebagai pembicara. Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dr. Ridwan Rajab bertindak sebagai moderator. Implementasi Undang-undang tentang Desa masih menjadi topik dalam kegiatan PKDOD. Tahun ini PKDOD melaksanakan kegiatan kajian dan beberapa isu strategis yang terkait dengan desa. Kajian Penyusunan Model dan Instrumentasi Hubungan Pemprov, Pemk a b / Pe m kot dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilatarbelakangi oleh ide bahwa perubahan pengaturan tentang desa tentu memberi warna Salah satu kegiatan Diskusi PKDOD bersama Pattiro baru bagi membahas Pelayanan Publik di Desa hubung an pemerintah desa dengan supra desa. Menurut undang-undang ini desa bukan lagi sebagai subordinat dari pemerintah di atasnya, tetapi desa diberi kewenangan untuk melaksanakan pembangunan. Desa menjadi aktor pembangunan di wilayahnya, bukan lagi sekedar sebagai pelaksana kebijakan yang telah digariskan pemerintah supra desa. Topik lain dalam kegiatan isu strategis PKDOD terkait dengan desa adalah pendamping desa dan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes). Pendamping desa merupakan amanat 14
2016 ANNUAL REPORT dari Undang-undang Desa, untuk mengawal desa dalam melaksanakan pembangunan. Pendamping desa diharapkan dapat menjadi akselerator pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan desa. Implementasi pendamping desa di lapangan ternyata menuai banyak masalah. Tidak dilibatkannya pemerintah desa sebagai “user”, padahal desa merupakan pihak yang paling mengetahui apa yang dibutuhkan desa merupakan salah satu masalah dalam proses rekrutmen. Sorotan lain terkait dengan pendamping desa adalah kapasitas yang dimiliki pendamping desa yang dinilai rendah. Pendamping desa tidak dibekali dengan ketrampilan yang memadai sebelum turun ke desa, sehingga kontribusi pendamping desa tidak optimal. Ketentuan dalam Undang-undang Desa menyebutkan bahwa BUMDes dapat didirikan oleh desa. Ini berarti desa tidak berkewajiban mendirikan BUMDes. BUMDes merupakan wahana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Inisiatif pembentukan BUMDes diharapkan berasal dari prakarsa lokal masyarakat desa dengan mempertimbangkan potensi desa, bukan pendekatan proyek dari pemerintah pusat. Informasi yang diperoleh Tim Kajian PKDOD dalam pengumpulan data lapangan di salah satu menyebutkan bahwa model pendekatan proyek masih dominan dalam pembentukan BUMDes. Akibatnya lebih dari setengah jumlah BUMDes yang ada di lokus tersebut tidak berkembang. Persoalan keberlanjutan BUMDes masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah dalam pengembangan BUMDes. Berangkat dari berbagai problematika di atas PKDOD mengangkat kedua isu tersebut menjadi kegiatan isu strategis tahun ini.
15
2016 ANNUAL REPORT CAPAIAN INDIKATOR UTAMA
Pada tahun 2016, Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada Perjanjian Kinerja. Adapun dari ketiga sasaran strategis tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai untuk memenuhi ketiga sasaran strategis tersebut. Tabel berikut menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja PKDOD pada tahun 2016. Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PKDOD Tahun 2016 No
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
1
Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
Jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
7 rekomendasi
7 rekomendasi
Jumlah kajian bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan
2 kajian / tahun
2 kajian / tahun
100
Jumlah policy brief di bidang desentralisasi dan otonomi daerah yang didesiminasikan ke para pemangku kepentingan
7 policy brief
7 policy brief
100
Jumlah publikasi jurnal
2 edisi jurnal / tahun
2 edisi jurnal / tahun
100
Persentase konsultasi, advokasi, dan asistensi yang dapat dipenuhi sesuai permintaan para pemangku kepen tingan
100% konsultasi, advokasi, asistensi/ tahun
100% konsultasi, advokasi, asistensi/ tahun
100
2
Terlaksananya konsultasi, advokasi, dan asistensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan desa
16
% Capaian 2016 100
2016 ANNUAL REPORT No
3
Sasaran Program/Kegiatan
Terwujudnya pengembangan kapasitas Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Jumlah laporan hasil survey kepuasan pemangku kepen tingan terhadap layanan konsultasi, advokasi, dan asistensi yang diberikan PKDOD
1 laporan/ tahun
1 laporan/ tahun
Persentase pegawai 100% yang mengikuti pegawai/ diklat/bimtek/ sosial- tahun isasi/diskusi publik sesuai tusi Jumlah kegiatan diskusi pengembangan kapasitas internal pegawai PKDOD
100% pegawai/ tahun
2 kegiatan/ 2 kegiatan/ tahun tahun
% Capaian 2016 100
100
100
Realisasi anggaran suatu kegiatan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah baik dari internal maupun eksternal LAN yang meliputi aspek substantif maupun manajerial. Terkait kebijakan internal LAN dari aspek substantif kajian, antara lain adalah adanya penajaman substansi oleh pimpinan dengan tujuan untuk penjaminan kualitas kajian. Akibatnya, ada perubahan fokus substansi dan lokus kajian yang akhirnya berdampak pada perubahan alokasi dan besaran penyerapan anggaran. Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja PKDOD pada tahun 2016. Tabel 2. Realisasi Penyerapan Anggaran PKDOD 2016 Program/Kegiatan Program: Pengkajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pagu awal
Penghematan Pagu revisi
Realisasi (SP2D) Realisasi
%
Sisa Dana
980.000.000
83.126.000
896.874.000
888.437.100
99,06%
8.436.900
576.766.000 Kegiatan: Kajian Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Ke-
63.547.000
513.519.000
510.153.400
99,34%
3.365.600
17
2016 ANNUAL REPORT Program/Kegiatan
Pagu awal
Penghematan
Pagu revisi
Realisasi (SP2D) Realisasi
%
Sisa Dana
wenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Telaahan Isu-Isu Strategis Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
322.502.000
12.979.000
309.523.00
304.710.700
98,45%
4.812.300
Jurnal Analisis Kebijakan
80.732.000
6.900.000
73.832.000
73.573.000
99,65%
259.000
18
2016 ANNUAL REPORT KEMITRAAN
Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah memandang penting perlunya melakukan kemitraan dengan berbagai stake holder. Kemitraan yang dibangun PKDOD bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil kajian PKDOD. Kemitraan dengan stake holder juga menjadi sarana pengembangan kapasitas SDM PKDOD dalam kegiatan penelitian. Kemitraan yang dibangun PKDOD dengan stake holder berujud sharing pendapat dalam berbagai diskusi untuk memperkaya khasanah pengetahuan maupun tukar menukar informasi terkait kegiatan kajian. Peneliti PKDOD dalam beberapa kesempatan terlibat aktif dalam kegiatan kajian maupun penelitian yang dilakukan stake holder. PKDOD juga sering melibatkan peneliti stake holder menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi PKDOD. Upaya yang sedang dirintis PKDOD dengan stake holder adalah kerjasama penelitian dengan stake holder. Tahun depan diharapkan kerjasama tersebut akan terwujud. Stake holder yang menjadi mitra PKDOD adalah Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PAN dan RB. Selain kemitraan dengan pemerintah, PKDOD juga menjalin kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakan (LSM) yang memiliki konsen dengan isu desentralisasi dan otonomi daerah. LSM yang terlibat aktif dengan kegiatan PKDOD adalah Pattiro, IRE dan KPPOD.
19
2016 ANNUAL REPORT STATISTIK
Data Pendidikan SDM PKDOD
Publikasi dan presentasi karya ilmiah SDM PKDOD
5 4
Jumlah artikel yang pernah dipublikasikan dalam Buku/Modul atau Jurnal
19; 49%
20; 51%
Jumlah karya ilmiah yang pernah dipresentasikan di forum nasional atau internasional
2 1 SMA
S1
S2
S3
Realisasi anggaran PKDOD 2016 99,34 513.518.800 98,45 309.523.000
510.153.400
304.710.700
99,65 73.832.000 73.573.000
KAJIAN PENYUSUNAN MODEL TELAAHAN ISU-ISU STRATEGIS JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN INSTRUMENTASI BIDANG DESENTRALISASI DAN KEBIJAKAN HUBUNGAN OTONOMI DAERAH KEWENANGAN Realisasi
Pagu 20
Persentase capaian
