IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA

PublikA, Jutnal S1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA Oleh: MUHAMMAD HABIB AZAN NIM. E01111079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi dari Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya. Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum berjalan secara optimal, masih terdapat beberapa jenis perizinan yang belum didelegasikan. Melalui penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan proses implementasi yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana kebijakan. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Analisis proses implementasi ini menggunakan teori dari Charles O. Jones. Dari hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberahasilan kebijakan ini yaitu faktor Interpretasi, Organisasi, dan Aplikasi. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan

Abstract Thesis writing is intended to determine what extent implementation process of delegation of authority of the Regent To the Board of Investment and Integrated Services Kubu Raya. This title issues raised by the delegation of authority to BPMPT regent Kubu Raya has not run optimally, there are several types of licenses that have not been delegated. Through this research is intended to describe the implementation process conducted by the Board of Investment and Integrated Services (BPMPT) Kubu Raya as implementing the policy. Writing this thesis uses descriptive method with qualitative approach. Analysis of the implementation process using the theory of Charles O. Jones. From the results of research showed there are several factors that influence this policy is a factor success Interpretation, Organization, and Application. Keywords: Implementation, Policy, Delegation of Authority

1 MUHAMMAD HABIB AZAN, NIM. E01111079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


mengalami beberapa kendala diantaranya

A. PENDAHULUAN

adalah

sulitnya

menyamakan

persepsi

Provinsi Kalimantan Barat (KalBar)

mengenai program kebijakan Pelayanan

memiliki daerah kabupaten yang masih

Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan tidak semua

dianggap

jenis perizinan dapat dilimpahkan Bupati

baru

secara

administratif

pemerintahannya. Salah satu contoh daerah

kepada

tersebut yaitu Kabupaten Kubu Raya (KKR).

beberapa pertimbangan seperti ketersediaan

Kemudian

untuk

BPMPT

karena

ditinjau

dari

menciptakan

sarana dan prasarana serta sumber daya

kemudahan masyarakat dalam mengurus

aparatur yang ada apakah tersedia dan

perizinan pemerintah Kabupaten Kubu Raya

memadai atau tidak. Dari segi struktur

(KKR)

Raya

birokrasi masih menjadi kendala karena sulit

mengeluarkan keputusan Bupati Nomor 18

menempatkan pegawai di posisi/jabatan

Tahun

yang pas disebabkan kurangnya tenaga ahli,

kemudian

2014

kewenangan

Bupati

tentang Bupati

Kubu

pendelegasian kepada

Badan

selain itu dari segi komunikasi antara

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

pemerintah daerah dengan pihak BPMPT

(BPMPT)

Raya.

belum berjalan dengan baik. Sehingga

Bupati

pendelegasian kewenangan Bupati Kepada

mendelegasikan sebagian otoritasnya kepada

BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

berjalan

Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014

untuk

tentang pendelegasian wewenang pelayanan

Kabupaten

Maksudnya

disini

mengurusi

Kubu adalah

segala

sesuatu

yang

secara

efektif.

bersangkutan dengan pelayanan perizinan

dan

dan non perizinan. Dengan adanya Peraturan

nonperizinan kepada BPMPT Kabupaten

tersebut diharapkan agar dalam pemberian

Kubu Raya, telah didelegasikan sebanyak

izin dan non perizinan dapat diselesaikan

13 bidang perizinan dan nonperizinan dan

secara langsung dan terpadu pada satu

jenisnya

badan/kantor saja sehingga akan lebih efektif

nonperizinan dan yang belum didelegasikan

dan efisien.

sebanyak 110 jenis pelayanan. Berdasarkan

Selanjutnya agar aturan tersebut

penandatanganan

Berdasarkan

sebanyak

190

tidak

nonperizinan

karena

pada

prosesnya

80

perizinan

dan

dan

latar belakang permasalahan tersebut dari

berjalan secara efektif dan efisien tentunya mudah

perizinan

jenis

pelayanan yang

ada

perizinan di

dan

instansi 2

MUHAMMAD HABIB AZAN, NIM. E01111079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


pemerintah Kabupaten Kubu Raya, tidak

pendelegasian kewenangan Bupati kepada

semuanya dapat didelegasikan karena harus

BPMPT

ada asistensi terhadap izin yang akan

perizinan dan nonperizinan terpadu di

didelegasikan seperti melakukan identifikasi

wilayah Kabupaten Kubu Raya. Manfaat

dan klasifikasi jenis-jenis izin apa saja yang

praktis dari hasil penelitian ini bisa menjadi

dapat didelegasikan dan jika didelegasikan

salah

dapat mempercepat proses pelayanan bukan

penyelenggaraan pemerintahan, yang ada di

sebaliknya.

penulis

Kalimantan Barat pada umumnya dan

pada

khususnya di Kabupaten Kubu Raya dalam

pendelegasian kewenangan bupati kepada

hal peningkatan komunikasi, sumber daya,

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

disposisi, serta perbaikan struktur birokrasi

Terpadu Kabupaten Kubu Raya belum

pada instansi yang bersangkutan. Supaya

berjalan efektif.

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

Maka

mengidentifikasikan

permasalahan

dalam

memberikan

satu

masukan

pelayanan

terhadap

Berdasarkan data dan pengamatan

demi kemajuan suatu badan atau instansi

dari uraian latar belakang masalah, maka

terkait baik dimasa sekarang maupun yang

peneliti memfokuskan penelitian ini pada

akan datang.

Proses

implementasi

kewenangan Bupati

pendelegasian

dalam

memberikan

pelayanan perizinan dan nonperizinan pada

B. TINJAUAN PUSTAKA

BPMPT di Kabupaten Kubu Raya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana

proses

implementasi

pendelegasian

kewenangan

1.

Implementasi Kebijakan Publik Mengenai

aktivitas

dalam

pelayanan

implementasi kebijakan publik, Charles O.

perizinan dan nonperizinan pada BPMPT di

Jones (dalam Widodo, 2011:89) memberikan

Kabupaten Kubu Raya.

tiga macam aktivitas implementasi, antara

Manfaat

teoritis

berguna

untuk

Sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang

lain yaitu : a. Aktivitas

Interpretasi

(interpretation) Tahap

interpretasi

merupakan

Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang

tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang

berkaitan

masih bersifat abstrak kedalam kebijakan

dengan

implementasi



yang lebih bersifat teknis operasional.

b. Aktivitas

Oganisasi

Berdasarkan konsep dari interpretasi tersebut

(organization).

maka dapat di tarik aspek-aspek penting dari

Merupakan

suatu

upaya

untuk

interpretasi, yakni :

menetapkan dan menata sumber daya, unit-

1) Peraturan Bupati

unit, dan metode yang mengarah pada upaya

Peraturan

Bupati

hanya

mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai

menerjemahkan peraturan yang masih

dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran

bersifat

berisi

kebijakan. Menurut Charles O. Jones (dalam

instruksi-instruksi kepada Satuan Kerja

Widodo, 2012:91) terdapat beberapa bagian

Perangkat Daerah (SKPD) tentang siapa

dalam pengorganisasian yaitu :

pelaksana kebijakan, apa yang harus

1) Pelaksana Kebijakan

abstrak,

dilakukan

namun

pelaksana

bagaimana

tidak

juga

kebijakan

kebijakan

dan

tersebut

dilaksanakan.

Pelaksana

sangat

tergantung kepada jenis kebijakan apa yang

2) Standar Operasional Prosedur (SOP)

kebijakan

akan

dilaksanakan,

namun

setidaknya dapat diidentifikasi seperti;

Setiap melaksanakan kebijakan

Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana

perlu ditetapkan Standard Operating

Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah

Procedure

Daerah.

(SOP)

sebagai

pedoman,

petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi

2) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

para pelaksana kebijakan agar mereka

Setelah ditetapkan siapa yang

mengetahui apa yang harus disiapkan dan

menjadi pelaku kebijakan dan SOP,

lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa

langkah

yang ingin dicapai dari pelaksanaan

berapa besarnya anggaran dan dari mana

kebijakan tersebut.

sumbernya,

3) Pemahaman Isi dan Tujuan

sangat

terselenggaranya

diperlukan atau

untuk

terlaksanakanya

kebijakan tersebut.

serta

perlu

ditetapkan

peralatan

yang

dibutuhkan untuk melaksanakan suatu

Memahami isi dan tujuan sebuah kebijakan

berikutnya

kebijakan. c. Aktivitas

Aplikasi

(application) Aktivitas

aplikasi

merupakan

aktivitas penerapan penyedian pelayanan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sarana 4 MUHAMMAD HABIB AZAN, NIM. E01111079 Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan


kebijakan yang ada. Pada tahapan aplikasi

C. METODE PENELITIAN

meliputi hal-hal: 1) Pedoman Program

Jenis

Pedoman program yang dimaksud

adalah

penelitian

deskriptif

yang

dengan

menggunakan

dalam hal ini adalah pedoman yang telah

metode

ditetapkan oleh kantor atau instansi dalam

menceritakan

melaksanakan

pendelegasian kewenangan bupati kepada

kebijakan

yang

telah

dibuat.

kualitatif.

digunakan

Penelitian

ini

bagaimana

akan proses

BPMPT Kabupaten Kubu Raya.. Waktu

2) Pelaksanaan Bersifat Dinamis

penelitian

dalam

menyusun

laporan

Pelaksanaan yang bersifat dinamis

dilakukan dari bulan November 2015 hingga

ini adalah adanya pelaksanaan proses

bulan Desember 2015. Subjek dari penelitian

perizinan yang tidak hanya mengacu

ini adalah Bupati Kabupaten Kubu Raya,

kepada hari kerja saja dan di kantor saja,

Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya,

namun adanya pola lain yang dilakukan

serta pengusaha yang jenis perizinannya

oleh

sudah

BPMPT

untuk

memudahkan

masyarakat dalam mengurus izin mereka. Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian pendelegasian kewenangan bupati kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya belum berjalan efektif

dilimpahkan

dan

yang

belum

dilimpahkan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman (dalam

3 macam aktivitas implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2011:89) 1. Organization 2. Interpretation 3. Application

Mendeskripsikan sejauh mana proses implementasi pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada BPMPT Kabupaten Kubu Raya

Sugiyono, 2014:91-99) yaitu menganalisis data dengan caramembaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik

dokumen.

hasil

wawancara

Data-data

tersebut

maupun kemudian

dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan

Pendelegasian kewenangan bupati kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya berjalan efektif

dari

masalah

penelitian

sehingga

diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian. 5



Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi

teknik

untuk

a. Pemahaman isi dan tujuan

menguji

Berdasarkan hasil wawancara dengan

kreadibilitas data yang telah dilakukan

bapak Ir. Iswandi selaku Plt. Kepala BPMPT

dengan cara mengecek data kepada sumber

Bupati Kabupaten Kubu Raya tekait dengan

yang sama dengan teknik yang berbeda.

pertanyaan

bagaimana

Misalnya data

mengenai

pendelegasian

yang

diperoleh melalui

pemahamannya kewenangan

wawancara, lalu di cek melalui observasi

perizinan dan non perizinan ini, berikut

dan dokumentasi.

adalah hasil kutipan wawancaranya: “Kami

sebagai

menerima

lembaga

wewenang

teknis

bupati

yang berupa

tanggung jawab dalam menangani segala

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

macam izin di Kubu Raya, saya yakin semua Untuk menganalisis permasalahan

pegawai

di

BPMPT

pasti

memahami

dalam penelitian ini menggunakan teori

kebijakan ini. Memang selama ini bupati

Charles O. Jones (dalam Widodo, 2011:89)

masih

memberikan

aktivitas

sepenuhnya kepada kami, mungkin karna

implementasi, antara lain yaitu aktivitas

kami masih dalam keterbatasan sumber

interpretasi,

daya.”

tiga

macam

aktivitas

organisasi,

dan

aktivitas aplikasi.

belum

menyerahkan

Berdasarkan

wawancara

wewenang

tersebut

menunjukan bahwa pihak BPMPT telah memahami

1. Interpretasi Interpretasi terlihat dari berbagai

mengatur

isi

keputusan tentang

bupati

yang

pendelegasian

aspek seperti pemahaman isi dan tujuan,

kewenangan bupati kepada BPMPT dalam

sosialisasi,

hal perizinan dan non perizinan sebagaimana

dan

dukungan

masyarakat.

Implementor kebijakan dalam hal ini adalah

telah

Bupati Kabupaten Kubu Raya dan Badan

Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2014

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

merupakan dasar hukum yang digunakan

(BPMPT)

Kabupaten

dan

oleh pihak BPMPT dalam memproses segala

pengusaha

yang jenis

usahanya sudah

jenis izin usaha. Dengan adanya keputusan

dilimpahkan

dan

Kubu

juga

Raya

yang

dilimpahkan.

belum

disebutkan

informan

tersebut.

bupati tersebut berarti segala macam jenis perizinan dan non perizinan yang telah 6



didelegasikan sudah menjadi wewenang BPMPT.

Beliau

juga

menambahkan

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang

sama

kepada

pihak

Pemerintah

penyebab belum dilimpahkan seluruhnya

Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak H.

jenis perizinan di Kabupaten Kubu Raya

Rusman

mungkin karena sumber daya yang ada di

Kabupaten Kubu Raya, beliau mengatakan

BPMPT masih kurang baik itu sumber daya

hal yang hampir senada dengan perkataan

tenaga ahli, peralatan dan lain sebagainya.

Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya,

b. Sosialisasi

berikut

Mengenai aspek sosialisasi terkait

Ali,

S.H

selaku

wawancara

Bupati

dengan

di

Bupati

Kabupaten Kubu Raya :

dengan pendelegasian kewenangan bupati

“Kami belum pernah melakukan sosialisasi

kepada BPMPT, peneliti mewawancarai

mengenai pendelegasian kewenangan ini,

Bapak Ir. Suwandi selaku Plt. Kepala

begitu juga dengan pihak BPMPT. Hal ini

BPMPT

dikarnakan

dengan

pertanyaan

bagaimana

pihak

BPMPT

masih

sosialisasi terkait pendelegasian kewenangan

kekurangan tenaga ahli untuk melakukan

bupati kepada BPMPT kepada lapisan

kegiatan tersebut. Untuk sementara ini

masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu

masyarakat tau dari mulut ke mulut saja

Raya. Berikut penjelasannya :

dan saya rasa lumayan efektif jika dilihat

“Belum pernah, secara formal belum

dari

pernah disosialisaskan. sosialisasi secara

membuat izin usahanya.”

langsung menurut kami itu susah dilakukan,

antusias

masyarakat

Berdasarkan

yang

wawancara

ingin

tersebut

karna kami masih kekurangan tenaga ahli

dapat dijelaskan bahwa baik itu pemerintah

dan juga biaya.”

daerah maupun BPMPT memang belum

Berdasarkan

paparan

yang

pernah

melakukan

sosialisasi

disampaikan oleh Bapak Ir. Suwandi, bahwa

masyarakat

selama ini pihak BPMPT Kabupaten Kubu

kewenangan karena Bupati menilai pihak

Raya belum melakukan sosialisasi secara

BPMPT masih kekurangan sumber daya.

langsung

Bupati juga mengatakan selama ini dalam

terkait

dengan

kebijakan

terkait

kepada

informasi

pendelegasian

pendelegasian kewenangan ini. Hal ini

menyampaikan

mengenai

dianggap rumit dilakukan karena pihak

pendelegasian kewenangan hanya dari mulut

BPMPT itu sendiri masih kekurangan

ke mulut saja, beliau menilai hal ini cukup

sumber daya.

efektif jika dilihat dari antusias masyarakat 7



dalam

membuat

izin

usaha.

Namun

Selanjutnya

peneliti

melakukan

demikian kebijakan ini akan lebih efektif

wawancara dengan Bapak H. Rusman Ali,

lagi

S.H selaku Bupati dari Kabupaten Kubu

jika

dilakukan

sosialisasi

secara

langsung kemasyarakat.

Raya dengan pertanyaan yang sama, yang

c. Dukungan Masyarakat

mengemukakan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. Suwandi selaku Plt. Kepala

“Seperti yang saya katakan tadi dukungan

BPMPT Kabupaten Kubu Raya terkait

masyarakat

dukungan masyarakat tentang pendelegasian

kewenangan ini cukup tinggi, hal ini dapat

kewenangan perizinan dan non perizinan ini,

dilihat data pembuatan izin usaha dari

berikut penjelasnnya:

tahun ke tahun selalu meningkat. Oleh

“Menurut

saya

dukungan

terhadap

pendelegasian

masyarakat

karena itu kita punya rencana dengan

terhadap pendelegasian kewenangan ini

anggaran yang baru nanti kita akan

cukup tinggi, dapat kita lihat hampir setiap

menambah

hari kantor ini selalu ada saja masyarakat

peralatan di BPMPT itu sendiri dan akan

baik yang ingin membuat izin usaha

menambah jenis perizinan yang akan

maupun yang ingin memperpanjang izin

dilimpahkan ke BPMPT.”

tenaga

tenaga

ahli

dan

usahanya.” Berdasarkan dapat

wawancara

dijelaskan

masyarakat

bahwa

terkait

tersebut dukungan

Berdasarkan Bupati

Kabupaten

wawancara Kubu

Raya

dengan dapat

pendelegasian

disimpulkan bahwa antusias masyarakat

kewenangan ini cukup tinggi, hal ini dapat

mengenai pendelegasian kewenangan ini

dilihat dari antusias masyarakat yang datang

lumayan tinggi, pernyataan tersebut dapat

ke BPMPT baik itu untuk membuat izin

dilihat dari data BPMPT bahwa pembuatan

usaha maupun untuk memperpanjang izin

izin usaha selalu mengalami peningkatan

usahanya.

setiap tahunnya.

Namun

sangat

disayangkan

dengan antusias masyarakat yang cukup tinggi ini tidak bisa dimaksimalkan dengan baik karena masih terkendala sumber daya yang ada.

2. Organisasi Dalam menggali informasi mengenai organisasi pada implementasi pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT dalam 8



hal

perizinan

dan

non

perizinan

di

Raya, maka peneliti melakukan wawancara

Kabupaten Kubu Raya ini, ada beberapa

dengan Bapak Ir. Suwandi selaku Plt.

aspek yang akan dikaji lebih dalam, yaitu

Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya,

pelaksana kebijakan, Standar Operasional

Beliau mengatakan bahwa :

dan Prosedur (SOP), dan Sumber Daya

“Dalam melakukan perkerjaan, kantor kami

Keuangan dan Peralatan. Dengan penjelesan

selalu didasarkan dengan peraturan yang

sebagai berikut :

ada.

a. Pelaksana Kebijakan

menjadi dasar panduan pekerjaan kami dan

BPMPT adalah salah satu Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur

Tentunya kami punya SOP yang

berkerja sesuai dengan SOP tersebut.” Berdasarkan

hasil

wawancara

pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh

tersebut bahwa dalam setiap kegiatan dan

seorang Kepala Badan yang berada di bawah

pelayanan yang dilakukan, pihak BPMPT

dan bertanggung jawab kepada Bupati

selalu didasarkan dengan prosedur yang ada

melalui Sekretaris Daerah.

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Badan

Penanaman

Modal

Dan

Selanjutnya,

terakait

dengan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya

informasi mengenai SOP yang dijalankan

merupakan perpanjangan tangan dari Bupati

oleh BPMPT, peneliti mewawancarai Bupati

dalam

Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak H.

menyelenggarakan

pelayanan-

pelayanan yang bersifat administratif yaitu

Rusman Ali, S.H yang menyatakan bahwa :

perizinan dan non perizinan. Kedudukan

“Menurut

BPMPT Kabupaten Kubu Raya dalam

melakukan pelayanan sesuai dengan SOP

melaksanakan kebijakan ini dijelaskan pada

yang ada, karena saya selalu menekankan

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 89

baik itu kepada kepala dinas maupun

Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi,

pegawai biasa agar mengutamakan kualitas

Tugas

Badan

pelayanan.

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten

(BPMPT) Kabupaten Kubu Raya.

kabupaten dengan pelayanan publik terbaik

b. Standar Operasional dan Prosedur

se-Indonesia.”

Pokok

dan

Tata

Kerja

(SOP)

saya

pihak

BPMPT

Alhamdulillah Kubu

Raya

telah

kemarin merupakan

Hasil wawancara dengan Bapak H.

Informasi mengenai bagaimana SOP

Rusman Ali, S.H selaku bupati Kabupaten

ini dijalankan oleh BPMPT Kabupaten Kubu

ubu Raya tersebut bahwa menurutnya pihak 9



BPMPT telah menjalankan tugasnya sesuai dengan

SOP

atas

menambah pada kepemimpinannya juga

Raya dalam melaksanakan pekerjaannya

mengatakan

membutuhkan

pelayanan

Beliau

di

diketahui bahwa BPMPT Kabupaten Kubu

selalu

ada.

wawancara

juga

kualitas

yang

Berdasarkan

menekankan

dukungan

keuangan

dan

masyarakat,

sumber keuangan BPMPT Kabupaten Kubu

sehingga Kabupaten Kubu Raya dinobat

Raya dalam melakukan rutinitas kegiatan

sebagai

kerjanya selama ini menggunakan Anggaran

pelayanan

kepada

pada

publik

terbaik

se-

Indonesia.

Pendapatan Belanja dan Daerah atau APBD

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Kabupaten Kubu Raya. Namun anggaran

- Sumber Daya Keuangan

tersebut masih belum mencukupi, salah satu

untuk mengetahui sumber keuangan

contohnya adalah bangunan BPMPT yang

dari BPMPT Kabupaten Kubu Raya ini,

belum jadi secara sempurna.

peneliti melakukan wawancara dengan Plt.

- Sumber Daya Peralatan

Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya yaitu

Untuk

mengetahui

informasi

Bapak Ir. Suwandi berikut pernyataan yang

mengenai peralatan yang dimiliki oleh

di sampaikan beliau :

BPMPT Kabupaten Kubu Raya, peneliti

“Kantor

kami

sebagai

instansi

mewawancarai

Plt.

Kepala

BPMPT

perpanjangan pelayanan dari Bupati dalam

Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak Ir.

pelayanan

Suwandi

izin

memerlukan

di

dana

Kubu dalam

Raya

tentu

menjalankan

yang

dalam

pernyataannya

mengemukakan sebagai berikut :

pekerjaan kami agar kantor ini berjalan

“Saat ini kami merasa masih kekurangan

dengan sesuai yang diharapkan Bupati dan

peralatan-peralatan

masyarakat. Jika ditanya mengenai sumber

kinerja pelayanan kami, bisa adik lihat

keuangan kami tentu dari APBD Kabupaten

sendiri peralatan yang ada disini masih

Kubu

setiap

terbatas. Walaupun begitu kami harus

tahunnya. Kalau masalah cukup atau tidak

melayani masyarakat semaksimal mungkin.

cukup tentu masih belum mencukupi, bisa

Mungkin ini yang menjadi alasan bupati

dilihat dari bangunan disini masih belum

belum melimpahkan seluruh jens perizinan

jadi sempurna, ya karena kekurangan

kepada kami.”

Raya

yang

dianggarkan

anggaran makanya seperti ini.”

yang

menunjang

Dari hasil wawancara dengan Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, 10



dapat disimpulkan bahwa BPMPT masih

ini, menurut kami SOP yang kami miliki

kekurangan peralatan-peralatan penunjang

sudah cukup baik.”

kinerjanya. Walaupun begitu pihak BPMPT

Berdasarkan

tetap

berusaha

semaksimal

pernyataan

yang

mungkin

disampaikan oleh Plt. Kepala BPMPT

melayani masyarakat dalam hal perizinan.

Kabupaten Kubu Raya tersebut dapat dilihat

Dengan keterbatasan peralatan yang ada di

bahwa pihak BPMPT Kabupaten Kubu Raya

BPMPT inilah yang menjadi latar belakang

dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya

bupati belum melimpahkan jenis perizinan

didasarkan oleh Pedoman Program yang

secara keseluruhan.

dimilikinya. Pelaksanaan Bersifat Dinamis Selanjutnya

3. Aplikasi

untuk

mengetahui

pelaksanaan dinamis yang dilakukan oleh

Tahap aplikasi meliputi aspek-aspek

BPMPT Kabupaten Kubu Raya, peneliti

berupa pedoman program dan pelaksanaan

melakukan wawancara dengan Plt. Kepala

bersifat dinamis.

BPMPT Kabupaten Kubu Raya yaitu Bapak

a. Pedoman Program

Ir. Suwandi, berikut kutipan wawancaranya :

Pedoman program merupakan acuan

“Kalau pola pelayanan lain yang pernah

dasar suatu organisasi dalam melakukan

dilakukan untuk sementara ini belum ada.

segala kegiatan yang disusun berdasarkan

Pelayanan seperti jemput bola secara

tugas dan fungsinya.

khusus belum pernah kami dilakukan karna

Lebih lanjut mengenai pedoman program ini, peneliti langsung melakukan wawancara kepada Plt. Kepala BPMPT

selain kurangnnya tenaga ahli kami juga terkendala dalam hal biaya.” Berdasarkan

kutipan

wawancara

Kabupaten Kubu Raya yakni Bapak Ir.

dengan Plt. Kepala BPMPT Kabupaten

Suwandi, yang mengatakan bahwa :

Kubu Raya diketahui bahwa pelaksanaan

“Kalau pedoman program, tentu kami

bersifat dinamis selama ini belum pernah

menjalankan pekerjaan kantor ini memakai

dilakukan oleh pihak BPMPT Kabupaten

pedoman program. Pedoman program ini

Kubu Raya. Hal ini dikarenakan pihak

yang menjadi petunjuk kami untuk berkeja.

BPMPT masih kekurangan tenaga ahli dan

Kalau pedoman program kami ini tentu

juga kekurangan biaya.

SOP yang ada pada kami, selain itu kami

Selanjutnya mengetahui pelaksanaan

tidak mempunyai petunjuk teknis selain SOP

perizinan yang dinamis yang dilakukan oleh 11



BPMPT Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan

E. KESIMPULAN

wawancara yang dilakukan dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya yakni Bapak H.

1.

Interpretasi pada proses implementasi

Rusman Ali, S.H, mengemukakan sebagai

pendelegasian

berikut :

kepada Badan Penanaman Modal Dan

“Pelayanan yang dilakukan di BPMPT

Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu

seperti jemput bola izin belum pernah

Raya sudah mengikuti prosedur yang

dilakukan. Hal itu dikarenakan masih

ada.

kurangnya tenaga teknis untuk menjalankan

kebijakan abstrak sudah cukup baik

pelayanan seperti itu, namun kami sudah

mulai dari penafsiran oleh Peraturan

merencanakan supaya pelayanan perizinan

Bupati

seperti jemput bola harus ada di Kubu

administratif yakni Standar Operasional

Raya. Bagi yang ingin membuat izin usaha

Prosedur

untuk sekarang silahkan datang saja ke

implementasi

kantor BPMPT yang ada di samping kantor

masih

Bupati, dan untuk jenis perizinan yang

masalah. Seperti yang diakui oleh

belum dilimpahkan masih tetap kepada

pengusaha baik yang jenis perizinannya

dinas terkait.”

sudah dilimpahkan maupun yang belum

Dari hasil wawancara dengan Bapak H.

Rusman

Kabupaten

Ali, Kubu

S.H

kewenangan

bupati

Penafsiran-penafsiran

sampai

kepada

(SOP).

ditemukan

dilimpahkan

Peraturan

Namun

kebijakan

dari

dalam

dilapangan

indikasi-indikasi

bahwa

pelimpahan

selaku

Bupati

wewenang ini banyak yang belum

menjelaskan

bahwa

mengetahuinya

karena

sosialisasi

bersifat dinamis yaitu sistem jemput bola

langsung. Selain itu terkait dengan jenis

dalam

pernah

perizinan yang belum dilimpahkan ke

dilakukan. Beliau juga mengatakan bahwa

BPMPT, para pengusaha masih bingung

untuk mengurus segala bentuk perizinan

dengan proses pembuatan izin usahanya

langsung mengunjungi

serta

usaha

belum

kantornya,

yang

tidak

pemerintah

ada

sepengetahuannya untuk pelayanan yang

perizinan

dari

tidak

mengerti

secara

persyaratan-

dalam hal ini adalah BPMPT Kabupaten

persyaratan terkait dengan pengajuan

Kubu Raya.

izin usaha. 2.

Pengorganisasian di BPMPT Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik. Dalam 12



Keputusan Bupati Nomot 18 Tahun

F. SARAN

2014 telah disebutkan bahwa bupati telah

mendelegasikan

sebagian

1.

otoritasnya dalam perizinan dan non

lebih dari pihak BPMPT Kabupaten

perizinan kepada BPMPT Kabupaten

Kubu Raya agar bisa memaksimalkan

Kubu Raya. BPMPT Kabupaten Kubu

implementasi

Raya sebagai badan yang ditunjuk untuk

kewenangan.

melakukan pelayanan perizinan dan non

2.

pendelegasian

Memaksmalkan kerja kantor dengan

perizinan yang ada di Kabupaten Kubu

menambah peralatan serta tenaga ahli

Raya,

yang mendukung proses pekerjaan agar

namun

sumber

daya

yang

mendukung masih belum memadai, baik

proses

dari sumber daya anggaran, maupun

diselesaikan.

dari

sumber

daya

peralatan

3.

perlengkapan. 3.

Interpretasi perlu mendapat perhatian

dapat

pelayanan

yang

cepat

bersifat

dinamis seperti pelayanan jemput bola

Aplikasi

dari

terdapat

pelayanan

dinamis

dalam

perizinan,

Perlunya

pelayanan

kebijkan

seperti

ini

yang

melakukan pelayanan

belum

perizinan

dan

bersifat

pekerjaan

yang

proses

perlunya mengatur

prosedur untuk

pelayanan yang lebih prima.

yang

dilakukan diluar kantor dan waktu kerja. Proses perizinan mengacu pada SOP

G. REFERENSI

tanpa adanya inisiatif untuk melakukan pelayanan perizinan seperti jemput bola. Selain itu, pedoman program masih mengacu pada SOP yang ada dan tidak terdapat pedoman program yang lain seperti standar pelayanan prima.

1.

Buku-Buku:

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. Kebijakan Publik: Konsep dan Startegi. Semarang: Universitas Dipenogoro. Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, 13



Dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Iswanto, Hadi. 2002. Walet Budidaya dan Aspek Bisnisnya. Jakarta: PT Bumi Toko Gunung Agung.

2.

Sumber lain :

Kep.Bup. No. 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan nonperizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya.

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan .PT Refika Aditama, Bandung. Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Widodo, Joko. 2011. Membangun Birokrasi Berbasisi Kinerja. Bayumedia Publishing. Malang. .................... 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.


IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA

Recommend Documents