IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU MELALUI PENYUSUNAN RPI2JM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RTRW

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU MELALUI PENYUSUNAN RPI2JM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RTRW Yogyakarta, 21 Oktober 2014 Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

OUTLINE PENYAJIAN

DAFTAR ISI

RTRW RPJM (N)

RPI2JM Arahan Pengembangan Kws. Danau Toba Perpres No.81/2014 : RTR KSN Danau Toba

©

Direktorat Jenderal Penataan Ruang | 2014

Hal 2

1

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PENGERTIAN DAN MUATAN • Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. (UUPR, pasal 1) • Muatan RTRW : Tujuan, Kebijakan dan Strategi Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang

Arahan Pemanfaatan Ruang

Rencana Kws. Strategis

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

RPI2JM

©


Hal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah......(2)

HIRARKI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

©


Hal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah......(3) RENCANA TATA RUANG WILAYAH

FUNGSI DAN MANFAAT DISUSUN DAN DITETAPKANNYA RTRW FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH : 1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 2. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah; 3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah; 4. acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; 5. acuan dalam administrasi pertanahan MANFAAT RENCANA TATA RUANG WILAYAH : 1. mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah; 2. mewujudkan keserasian pembangunan wilayah dengan wilayah sekitarnya; 3. menjamin terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas ©


Hal 5

STATUS RTRW DI SUMATERA DAN JAWA RTRW PROVINSI/KABUPATEN PROV. ACEH : Perda No.9/2013 Persub : 4

Perda : 14

PROV. KEP.RIAU : - Persub

78%

Persub : -

Perda : 5

100%

PROV. RIAU : - Persub Persub : 10

Perda : -

0%

PROV. JAMBI : Perda No.10/2013 Persub : 1

PROV. SUMUT : - Persub Persub : 19

Perda : 6

24%

Perda : 8

90%

PROV. BABEL : Perda No.2/2014 Persub : 3

Perda : 3

50%

PROV. SUMBAR : Perda No.13/2012

Persub : 1

Perda : 11

90%

PROV. SUMSEL : - Persub Persub : 1

Perda : 10

90%

PROV. JABAR : Perda No.22/2010 PROV. BENGKULU : Perda No.2/2012

PROV. LAMPUNG : Perda No.1/2010

Persub : 1

Persub : 1

Perda : 8

90%

Perda : 11

Persub : 1

Perda : 16

94%

90% PROV. JATIM : Perda No.5/2012

PROV. BANTEN : Perda No.2/2011 Persub : -

Perda : 4

Persub : 1

PROV. JATENG : Perda No.6/2010 Persub : -

©

Perda : 16

97%

100%


Perda : 29

100%

PROV. DIY : Perda No.2/2010 Persub : -

Perda : 4

100%

Hal 6

STATUS RTR KSN DI PULAU SUMATERA RTR KSN

KSN KAPET BAD DRAFT RAPERPRES KSN PERBATASAN ACEH SUMUT DRAFT RAPERPRES KSN MEBIDANGRO PERPRES NO.62/2011 KSN DANAU TOBA PERPRES NO.81/2014 KSN BATAM-BINTAN-KARIMUN PERPRES NO.87/2011

KSN PERDANGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG DRAFT RAPERPRES

KSN PERBATASAN RIAU-KEPRI DRAFT RAPERPRES

KSN SELAT SUNDA DRAFT RAPERPRES

©


Hal 7

STATUS RTR KSN DI PULAU JAWA

KSN SELAT SUNDA DRAFT RAPERPRES

KSN PERKOTAAN JABODETABEKPUNJUR

KSN KEDUNGSEPUR

DRAFT RAPERPRES

PERPRES NO.54/2008 KSN BOROBUDUR PERPRES NO.58/2014

KSN CEKUNGAN BANDUNG

KSN MERAPI

KSN GERBANGKERTOSUSILO

DRAFT RAPERPRES

PERPRES NO.70/2014

DRAFT RAPERPRES

KSN PACANGSANAK DRAFT RAPERPRES

©


Hal 8

2

RPJM (N) PENGERTIAN DAN MANFAAT RPJM (N) 1. RPJM (N), merupakan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikat indikatif. 2. Manfat RPJM (N) : - Untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; - bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; - pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;

©


Hal 9

RPJMN......(2)

KETERKAITAN RTRW DENGAN RPJMN RPJMN/D Pendahuluan

Gambaran Umum Kondisi Daerah

RTRWN/Prov./Kab./Kota

Pendahuluan Dasar Hukum Penyusunan RTRW Profil Wilayah

Isu-Isu Strategis Peta-Peta

Analisis Isu-Isu Strategis

Tujuan Penataan Ruang

Visi dan Misi Daerah

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Arah Kebijakan

Rencana Struktur Ruang

Tahapan & Prioritas Pembangunan

Rencana Pola Ruang

Kaidah Pelaksanaan

Penetapan Kawasan Strategis Arahan Pemanfaatan Ruang (Indikasi Program Utama 5 Tahunan)

Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ©


Hal 10

3

RPI2JM PENGERTIAN DAN MANFAAT RPI2JM 1. Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPI2-JM, adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode lima tahun, yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur, baik yang dilaksanakan dan dibiayai pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat/dunia usaha. 2. Hal-hal yang disusun/ditetapkan dalam RPI2JM : - Persetujuan terhadap substansi RPI2JM Bidang PU untuk periode 5 (lima) tahun mendatang; - Proses penyepakatan dilakukan melalui forum tingkat eselon I yang diikuti oleh Dirjen Penataan Ruang, Dirjen SDA, Dirjen BM dan Dirjen CK; - Penetapan RPI2JM Bidang PU ditetapkan oleh Menteri PU serta menjadi acuan pemerintah dan pemda dalam pelaksanaan konreg PU 3. Manfaat RPI2JM : sebagai Arahan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pengembangan Wilayah

©


Hal 11

RPI2JM......(2) KEDUDUKAN RPI2JM DALAM SISTEM PERENCANAAN SPASIAL & PEMBANGUNAN

RTRWN

RPJP (UU 25/2004)

RPJMN

RTRW PROV/KAB/KOTA:

RENSTRA K/L (SEKTOR)

RKP ©

(UU 26/2007 dan PP 26/2008


 SPW (Strategi Pengembangan Wilayah)  Struktur Ruang  Pola Ruang

RKP Hal 12

RPI2JM......(3)

PROSEDUR PENYUSUNAN RPIIJM 1. a. Identifikasi Arahan Spasial Pengembangan Wilayah Analisis arahan spasial  integrasi dari berbagai dokumen kebijakan spasial  arahan spasial pengembangan wilayah Jangka Menengah. b. Inventarisasi Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur Analisis program infrastruktur  integrasi berbagai dokumen sistem perencanaan pemb.  prioritas program infrastruktur. 2. Perumusan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur Integrasi poin 1 & 2  program pembangunan infrastruktur prioritas (berbasis pd sasaran spasial). 3. Pelaksanaan Sinkronisasi dan Keterpaduan Program Investasi Pembangunan Infrastruktur Penyerasian program prioritas pembangunan infrastruktur dr aspek: fungsi, lokasi, waktu sesuai sasaran pengembangan wilayahnya. 4. Penyiapan Rancangan RPI2JM 5. Penyepakatan Rancangan RPI2JM ©


Hal 13

©


Hal 14

4

©

ARAHAN PENGEMBANGAN Kws. DANAU RPI2JM......(4) TOBA


Hal 15

Arahan Pengembangan Kws. Danau RPI2JM......(4) Toba......(2)

©


Hal 16

Arahan Pengembangan Kws. Danau RPI2JM......(4) Toba......(3)

Taman Bumi Aek Rangat

TB Tuktuk Ryolite Dome dan Dasite Dome TB Lagundi 1. TB Perkampungan Si Raja Batak 2. TB Gunung Pusuk Bukit 3. TB Holly Mountain

TB Nainggolan

©


Hal 17

RENCANA STRUKTUR RUANG RUANG PETA RENCANA STRUKTUR

©


Hal 18

STRUKTUR RUANG PETA RENCANA RENCANA POLA RUANG

©


Hal 19

RENCANA STRUKTURCIPTA RUANG KARYA DUKUNGAN SEKTOR Pengembangan Drainase Perkotaan C4

C2

Pengembangan dan pemantapan instalasi pengolahan air minum

C12 Pengembangan SPAM dan peningkatan unit air baku

C14 Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase

perkotaan

C3 Pengembangan dan revitalisasi fungsi sistem jaringan air

limbah IPAL

C16

C3

©


Pengembangan IPAL

Pengembangan prasarana pemrosesan akhir sampah secara terbatas

Hal 20

STRUKTUR RUANG RENCANA RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR CK Kode Program

©

Nama Program

Lokasi

C2

Pengembangan dan pemantapan instalasi pengolahan air minum

PKL Merek

C3

Pengembangan prasarana pemrosesan akhir sampah secara terbatas

Kec. Laguboh

C3

Pengembangan dan revitalisasi fungsi sistem jaringan air limbah IPAL

Kec. Tomok (Simanindo) Kab. Toba Samosir

C4

Pengembangan Drainase Perkotaan

PKL Merek dan Kec. Laguboh

C 12

Pengembangan SPAM dan peningkatan unit air baku PKL Merek dan Kec. Tampahan Kab Toba Samosir

C14

Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan drainase perkotaan

Kec. Tomok (Simanindo)

C16

Pengembangan IPAL

Kec. Tomok Kec. Tampahan


Hal 21

TERIMA KASIH

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU MELALUI PENYUSUNAN RPI2JM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RTRW

Recommend Documents