OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN RTRW HANRAT DALAM RANGKA MENYIAPKAN DAN MEWUJUDKAN SISHANTA PADA MASA DAMAI
Abstraksi. “Penataan ruang saat ini belum dapat diwujudkan sesuai dengan kepentingan pertahanan, karena belum adanya sinkronisasi antara RTRW Hanrat dan RTRW Pemerintah, bahkan sering berbenturan dengan kepentingan pembangunan di daerah.Kepentingan-kepentingan pertahanan masih kurang terwadahi dan tidak terakomodasi dalam RTRW yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut ditentukan dengan adanya aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Kowil dan Pemerintah Daerah. Lemahnya pemberdayaan sistem, aspek kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia dan keterbatasan dukungan
anggaran
merupakan
faktor-faktor
penghambat
dalam
mewujudkan RTRW Hanrat yang berdayaguna dan berdayasaing”. Abstraksi. “Space settlement nowadays not yet been existed according to state defender importance, because between regional planology of aspect defender land and governmental regional planology not yet harmonic, even happened by the collision with the development importance area. Defender importances still less be placed and not accommodated in planology compiled by Local Government. Strive to overcome the constraint determined with the existence of aspect of harmonious cooperation and legality between commando of region and Local Government. Weakness of system enableness, institute aspect, interest of human resource and limitation of budget support represent the resistor factors in realizing regional space settlement of defender in competitive and usefull continent”.
2
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kepentingan strategis pertahanan negara bagi bangsa Indonesia sesuai
dengan
doktrin
pertahanan
negara,
pada
dasarnya
adalah
terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan negara dan melindungi keselamatan seluruh bangsa dari setiap bentuk ancaman di wilayah daratan, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri (Ryamizad, 1999, halaman 81). Penyusunan pertahanan wilayah daratan dilakukan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan dengan menyiapkan pertahanan secara skala prioritas dari keseluruhan wilayah yuridiksi nasional yang disesuaikan menurut jenis operasi militer yang dilaksanakan yaitu OMP dan OMSP. Penentuan daerah diarahkan pada kawasan strategis nasional yang memiliki nilai pertahanan sesuai dengan perkiraan kemungkinan ancaman yang berdampak terhadap penyiapan dan penyusunan ruang pertahanan darat. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terciptanya Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh serta Kemanunggalan TNI Rakyat guna mendukung kepentingan Pertahanan Negara. Penataan ruang saat ini belum dapat diwujudkan sesuai dengan kepentingan pertahanan, karena belum adanya sinkronisasi antara RTRW Hanrat dan RTRW Pemerintah, bahkan sering berbenturan dengan kepentingan pembangunan di daerah. Kepentingan-kepentingan pertahanan Hanratmasih kurang terwadahi dan tidak terakomodasi dalam RTRW yang disusun oleh pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Padahal, dalam peraturan perundang-undangan tentang tata ruang, dengan tegas disebutkan bahwa tujuan nasional pemanfaatan ruang antara lain untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan (Letjen TNI JS.Prabowo, 2010, RTRW Hanrat). Bahkan, dalam peraturan penjabarannya, lebih gamblang dijelaskan tujuan perencanaan
3
ruang
wilayah adalah untuk meningkatkan kemampuan
memelihara
pertahanan keamanan negara yang dinamis dan sekaligus memperkuat integrasi nasional. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut ditentukan dengan adanya aspek legalitas dan kerjasama yang harmonis antara Komando Kewilayahan dan Pemerintah Daerah. Untuk mengatur tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan sebagai bagian dari sistem RTRW Nasional perlu dibuat RTRW
Hanrat
oleh
jajaran
Komando
Kewilayahan
dalam
rangka
merencanakan, menyiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan semesta (Sishanta) pada masa damai. 1.2 Identifikasi Masalah Untuk
merencanakan,
menyiapkan
dan
mewujudkan
Sishanta
diperlukan rencana tata ruang wilayah yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian
ruang
untuk
mewujudkan
keseimbangan
kepentingan
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang disusun secara terpadu dan komprehensif, oleh sebab timbul suatu pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimanakah mengoptimalkan pemberdayaan sistem dalam mewujudkan RTRW Hanrat yang berdaya guna dan berhasil guna serta legitimatif? b. Bagaimanakah menguatkan
struktur kelembagaan, sehingga
dapat mewujudkan RTRW Hanrat yang didukung oleh database yang lengkap, akurat dan mutakhir? c. Bagaimanakah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam
organisasi penyelenggaraan RTRW Hanrat?
d. Bagaimanakah menyiasati keterbatasan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan RTRW Hanrat?
4
1.3 Sistematika Pembahasan Tulisan ini membahas berbagai hal yang terkait dengan penyusunan RTRW Hanrat di tingkat Kodam, Korem dan Kodim agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang serta berkelanjutan, dengan sistematika sebagai berikut: a. Pendahuluan b. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. c. Kondisi Obyektif d. Hipotesis e. Analisis f. Penutup.
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 UUD 1945 Pasal 30 UUD 1945 menetapkan, bahwa Sistem pertahanan negara dilaksanakan dengan Sishankamrata yang menempatkan rakyat sebagai yang utama dalam kesemestaan, baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan
pertahanan
dalam
mempertahankan
eksistensi
Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya peran serta rakyat dalam Sistem pertahanan negara merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut dalam usaha pertahanan negara. 2.1.2 UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pada pasal 3, 4 dan 5 dikandung maksud bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang harus dijaga dan dilindungi keutuhannya sebagai satu kesatuan pertahanan. Dengan demikian mutlak diperlukan pemahaman
5
yang baik tentang kondisi obyektif wilayah NKRI, seperti letak, luas, bentuk, potensi sumberdaya alam, dan lain sebagainya yang tentu saja harus direncanakan secara efisien dan efektif. Pada gilirannya perencanaan pemanfaatan untuk kepentingan pertahanan negara diantaranya dituangkan dalam bentuk RTRW Hanrat. 2.1.3 UU RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Pada pasal 8 tentang tugas Angkatan Darat yaitu melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Di dalam jabarannya pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan melalui Binter yang memiliki salah satu tujuan antara lain mewujudkan ketahanan wilayah yaitu kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan wilayah dalam berbagai kepentingan, baik untuk mempertahankan kelangsungan hidup maupun untuk menyelenggarakan pembangunan. Ketahanan wilayah terbangun melalui sinergi delapan gatra yang antara lain dicerminkan melalui penyelenggaraan penataan ruang pertahanan wilayah darat, seperti diketahui penataan ruang pada hakekatnya mengatur pemanfaatan segenap sumber daya nasional yang meliputi geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan Hankam). 2.1.4 UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terdapat 2 pasal yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yaitu pasal 17 Ayat (1) huruf c. menyebutkan bahwa, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya harus memperhatikan penyerasian lingkungan dan tata ruang, Ayat (2) huruf a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan, bahwa daerah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengelola sumber daya alam di
6
wilayah lautan. Lingkup pengelolaan wilayah lautan seperti tercantum dalam Ayat (3)
meliputi ;
ekplorasi,
eksploitasi,
konservasi dan pengelolaan
kekayaan laut ; pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan
kewenangannya
oleh
pemerintah
;
ikut
serta
dalam
pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kedua pasal tersebut menimbulkan kegamangan, karena belum menunjukan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang ditujukan bagi kepentingan pertahanan negara di segala wilayah, baik daratan maupun lautan. 2.1.5 UU RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Dalam Undang-Undang ini terdapat tiga tujuan utama penataan ruang, yaitu
;
pertama,
terselenggaranya
pemanfaatan
ruang
berwawasan
lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, kedua, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, dan ketiga, terselenggaranya pemanfaatan ruang yang
berkualitas
yaitu
adanya
keseimbangan
antara
kepentingan
kesejahteraan dan kepentingan keamanan. Dengan demikian RTRW Hanrat dan RTRW Pemerintah seharusnya mewadahi dua kepentingan yaitu kepentinngan pertahanan-keamanan dan kesejahteraan masyarakat. 2.1.6 Doktrin Kartika Eka Paksi (KEP) Kepentingan strategis pertahanan negara adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Kepentingan strategis untuk pertahanan negara harus selalu disiapkan dan dilaksanakan secara dini tanpa mempermasalahkan ada atau tidak adanya ancaman nyata, karena pembangunan kekuatan pertahanan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga harus dipersiapkan jauh hari sebelum munculnya ancaman.
7
Penyelenggaraan
pertahanan
dilaksanakan
dengan
Sishanta
yang
melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya serta sarana dan prasarana wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan berupa strategi pertahanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil dengan menggelar Kowil untuk difungsikan sebagai kompartemen strategis pertahanan dengan klasifikasi susunan daerah yang disesuaikan menurut jenis operasi yang digelar baik dalam pola OMP maupun OMSP. 2.2 Landasan Teori 2.2.1 Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional merupakan Geostrategi Indonesia sebagai implementasi
dari
konsep
geopolitik
Wawasan
Nusantara,
dalam
mewujudkan daya tangkal nasional serta mempengaruhi ketahanan regional dan supraregional (Kemhan RI, 2007, Doktrin Pertahanan Negara, halaman 14). Konsepsi ketahanan nasional pada hakekatnya berisi keuletan dan ketangguhan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan segenap sumber daya nasional melalui suatu pembinaan
dan
pengembangan,
sehingga
menjadi
kekuatan
yang
berdayatangkal tinggi yang harus dipersiapkan dan dibangun secara dini pada masa damai. Penyiapan dan pembangunan kekuatan diselenggarakan melalui penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Upaya penyusunan RTRW Pertahanan harus dapat memperkuat integrasi nasional, dan tidak menghilangkan
karakteristik
wilayah
yang
justru
seharusnya
dapat
dimanfaatkan sebagai potensi keunggulan komparatif bagi kepentingan pertahanan negara dan pembangunan nasional di daerah. 2.2.2 Sistem Pertahanan Negara Pada masa damai, Sistem Pertahanan Semesta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap ruang kelemahan
yang
dapat
menjadi
titik
lemah.
Pembangunan
Sistem
Pertahanan Semesta pada masa damai dilaksanakan dalam kerangka
8
pembangunan nasional yang tertuang dalam program pemerintah yang berlaku secara nasional (Kemhan RI, 2007, Doktrin Pertahanan Negara, halaman 71). Implementasi program pembangunan pemerintah di antaranya dituangkan melalui penyusunan tata ruang wilayah, yang diselenggarakan secara serasi, seimbang dan berwawasan lingkungan, serta terwujudnya keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan Hankam.
3. KONDISI OBYEKTIF 3.1 Lemahnya Pemberdayaan Sistem dalam
Penyusunan RTRW Di
Daerah Mekanisme dan tata laksana penyusunan RTRW Hanrat dan RTRW pemerintah
daerah
belum
mantap
terbangun.
Keterpaduan
dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembinaan terkesan masih sebatas slogan di atas kertas dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang wilayah pertahanan Hanratdirasakan masih sangat lemah. Selain itu, produk RTRW masih cenderung berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang seringkali meleset, karena banyaknya faktor ketidakpastian dan terdapat kecenderungan yang kuat, bahwa perencanaan tata ruang lebih terfokus pada aspek penataan fisik dan visual, sedangkan aspek perencanaan sumberdaya manusia (penduduk) yang mendiami wilayah tersebut belum mendapat perhatian yang memadai. Perangkat peranti lunak berupa buku-buku petunjuk yang mengatur penyusunan RTRW Hanrat yang baku belum ada (masih berupa pedoman sementara) serta cenderung berubah-ubah akibatnya, saat ini belum ada standar baku yang dapat dipedomani serta dapat diterapkan dalam penyusunan RTRW Hanrat. 3.2 Lemahnya Aspek Kelembagaan dalam Penyusunan RTRW di Daerah Berfungsinya RTRW Hanrat ditentukan oleh ukuran manfaat setiap sistem, subsistem dan sub-subsistem penyelenggaraannya, sehingga dibutuhkan subyek atau organisasi berikut pejabat beserta seluruh perangkat
9
lengkap penjamin pengaturan dengan garis otoritas yang jelas, tanggung jawab,
secara kesisteman, dan berspesialisasi, serta harus mengacu
kepada
kesatuan
tugas
dan
rentang
kendali
masing-masing
penaggungjawab (Mabesad, 2010, Buku RTRW Hanrat, halaman 20). Dalam proses penyusunan dan penataan ruang wilayah pertahanan darat, idealnya, selain memerlukan organisasi yang berjenjang secara hirarkis, baik
di tingkat Pusat maupun di tingkat Kowil juga dibutuhkan suatu
kerjasama, dan koordinasi secara komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan
diantaranya
Pemerintah
Daerah
(Provinsi,
Kabupaten, Kota) dan Komando Kewilayahan (Kodam, Korem, Kodim) Oganisasi dalam penyusunan RTRW Hanrat di tingkat Kowil belum tertata dengan baik, serta belum melibatkan beberapa pihak terkait secara intensif yang idealnya dapat memberikan saran masukan sesuai dengan bidang dan tingkat kewenangan masing-masing. Kemitraan antara Kodam, Korem atau Kodim dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) dalam penyusunan tata ruang wilayah belum terbangun dengan mantap, masih terdapat kendala psikologis akibat dua pendekatan yang seolah-olah bertentangan yaitu pendekatan kesejahteraan dan pertahanan-keamanan. Secara subyektif, ada kecenderungan bahwa lingkup kepentingan jajaran TNI Angkatan Darat (Kowil) dalam penyusunan RTRW diartikan secara sempit yakni hanya menangani masalah pertahanan saja, sehingga muncul semangat ego sektoral dari Pemerintah Daerah seolah kepentingan pembangunan hanya milik Pemerintah saja. Selain itu, nomenklatur yang digunakan dalam RTRW Hanrat dan RTRW Pemerintah Daerah satu sama lain belum saling memahami, apalagi dasar hukum yang melandasi penyusunan RTRW Hanrat tidak sekuat RTRW Pemerintah Daerah, sehingga ada kesenjangan dari segi legitimasi.
10
3.3 Lemahnya Kompetensi SDM Dalam Organisasi Penyusunan RTRW Hanrat Kompetensi sumber daya manusia dalam tubuh organisasi Kowil bagi penyusunan sebuah produk RTRW masih belum sekuat Pemerintah Daerah yang bahkan seringkali menggunakan jasa konsultan perencana. Kowil tidak pernah menggunakan jasa konsultan dan hanya memanfaatkan sejumlah personel untuk dilibatkan dalam kelompok kerja dengan kemampuan dan pemahaman teoritis perencanaan wilayah yang sangat terbatas, sehingga cenderung intuitif dan tidak ilmiah. Konsekuensinya, aspek metodologi ilmiah yang digunakan dalam penyusunan RTRW Hanrat masih kurang optimal. Indikasi proses penyusunan, RTRW pembangunan daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota sudah menggunakan analisa dan penerapan metodologi ilmiah yang didukung database melalui sistem informasi geografi yang lengkap serta teori-teori perencanaan
dan
pembangunan wilayah, sedangkan dalam proses penyusunan RTRW Hanrat masih menggunakan inventarisasi data secara manual dengan penerapan metode sesuai dengan arahan buku pedoman sementara penyusunan RTRW Hanrat yang seringkali belum dipahami, akibatnya produk RTRW Hanrat Kowil tidak ilmiah dan terkesan asal jadi, serta belum dapat dioperasionalkan.
4. HIPOTESIS 4.1 Desentralisasi
Pemerintahan
dan
Implikasinya
Terhadap
Penyelenggaraan RTRW Reformasi politik yang antara lain ditandai dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dalam konteks penyusunan rencana tata ruang, banyak diartikan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembenaran atas kewenangan penuh pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan masing-masing daerah. Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya seperti yang tertuang dalam UU
11
RI No 32 Tahun 2004 Pasal 17 dan 18, cenderung diterjemahkan menjadi pengkotak-kotakan wilayah darat dan laut guna mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang berdampak kepada kepentingan-kepentingan lain di daerah yang bersangkutan diantaranya dalam RTRW Pemerintah Daerah, terdapat penetapan kawasan khusus yang hanya sekelumit menetapkan suatu daerah sebagai kawasan Hankam yang digunakan sebagai daerah latihan TNI atau daerah yang menjadi rencana pembangunan pangkalan TNI (Mako/Lanal/Lanud), sedangkan penetapan kawasan yang bertujuan untuk kepentingan Strategis Pertahanan Negara dalam skala yang lebih luas belum terakomodir. Dapat dianalisa bahwa, semua itu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setinggi-tingginya dalam rangka menyiasati anggaran pembangunan daerah yang masih sangat terbatas. Kentalnya semangat mengejar pertumbuhan ekonomi kerap mengorbankan tata ruang wilayah yang sudah disusun sebagai pedoman dan pengawal jalannya pembangunan di daerah. 4.2 Lemahnya Tata Laksana Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah
di
Daerah Terdapat sejumlah kecenderungan negatif dalam tata laksana penyelenggaraan tata ruang wilayah di daerah, antara lain: penyusunan RTRW Pembangunan di daerah dilakukan oleh konsultan yang kerap tidak mengenal kondisi daerah secara luas dan mendalam, pelibatan peran serta seluruh komponen masyarakat di daerah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Pembangunan di daerah belum maksimal, proses perencanaan tidak didahului dengan proses penelitian secara cermat di lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan hanya berdasarkan atas data sekunder Pemerintah Daerah (diatas kertas) yang dikumpulkan dengan tingkat akurasi yang sangat diragukan, produk Rencana Tata Ruang Pembangunan Daerah belum mampu mengakomodasikan semua kepentingan secara optimal, secara hirarkis maupun lintas sektor diantaranya aspek Hankam akibatnya muncul ketidakselarasan antara
12
RTRW Hanrat dan RTRW Pemerintah dan Proses penyusunan dan produk RTRW yang telah disusun belum tersosialisasi secara optimal kepada pihakpihak yang memiliki kepentingan terhadap penyusunan tata ruang termasuk jajaran Komando Kewilayahan, cenderung hanya diketahui oleh Dinas/Badan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (diantaranya Bappeda). 4.3 Terbatasnya Dukungan Anggaran bagi Penyelenggaraan RTRW Hanrat Alokasi anggaran untuk kegiatan penyusunan RTRW Pertahanan Hanrat dirasakan masih sangat terbatas. Terkait dengan anggaran/ pendanaan tersebut, maka perencanaan dan pengelolaan kegiatannya masih didominasi oleh prinsip sentralisasi, dimana peran Komando Atas (Mabesad) masih relatif dominan. Pada akhirnya, pendekatan bottom up guna menghimpun masukan dari bawah, seperti jajaran Kodam, Korem dan Kodim, tidak berjalan optimal. Terbatasnya dukungan anggaran bagi program penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat berdampak terhadap kualitas produk RTRW Hanrat, dan rekomendasi yang dikeluarkan hanya berdasarkan atas data sekunder (diatas kertas) yang dikumpulkan dengan tingkat akurasi yang sangat diragukan karena tidak dilakukan melalui observasi dan penelitian secara cermat di lapangan dengan kata lain operasional produk RTRW Hanrat belum terjamin. 4.4 Lemahnya Pemahaman tentang RTRW Hanrat di kalangan Birokrat di Daerah RTRW Hanrat berkedudukan sebagai instrumen atau perangkat dalam mengembangkan seluruh potensi wilayah yang berhubungan dengan pertahanan negara. Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tata ruang wilayah pertahanan, terdapat sejumlah bentuk penataan ruang lainnya sesuai dengan level dan penggunaannya masing-masing serta berada dalam suatu kesatuan yang membentuk penataan ruang wilayah nasional. Pengertian tentang RTRW Hanrat di kalangan Birokrat di daerah belum
13
sepenuhnya dipahami, sehingga kondisi tersebut menuai ketidakpedulian yang didukung oleh semangat ego sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga mengesampingkan akan pentingnya penyiapan tata ruang wilayah pertahanan.
5 ANALISIS 5.1 Bagaimanakah mengoptimalkan pemberdayaan sistem dalam mewujudkan RTRW Hanrat yang berdaya guna dan berhasil guna serta legitimatif Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan atau usulan tentang peraturan pelaksanaan yang menjembatani hubungan antara RTRW Pertahanan Hanratdengan RTRW Nasional, sehingga ada forum koordinasi dan konsultasi yang mantap dan jelas seperti halnya ditingkat nasional adanya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN). Semua pemangku kepentingan (stake holder) memberi masukan bagi revisi UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU RI Nomor 32 Tahun 2004, sehingga lebih mencerminkan asas keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan pemanfaatan
dan
pertahanan-keamanan
sumberdaya
lebih
mewadahi
serta
pengelolaan
kepentingan
dan
kepentingan
Hankam di segala wilayah. Bila ditelaah, kandungan Undang-Undang tersebut kurang mewadahi kepentingan Hankam, sehingga beberapa peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Keppres sebagai payung hukumnya harus segera disusun dan diselesaikan. Secara khusus Kemhan RI perlu didesak untuk segera menuntaskan pembahasan penyusunan RTRW Pertahanan nasional yang menjadi pedoman bagi RTRW Hanrat di daerah. Dalam pelaksanaannya, Kemhan dan TNI AD memberi ruang bagi peran serta masyarakat dalam penataan RTRW Hanrat berdasarkan prinsip kebersamaan, keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum.
14
Kemhan dan TNI AD menyiapkan bahan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, pedoman dan prosedur sehingga dapat ditetapkan standarisasi dalam proses penyusunan RTRW Hanrat. Jajaran Kowil perlu melakukan penelitian dan kajian tentang kearifan lokal sistem sosial budaya masyarakat setempat dalam penyusunan RTRW Hanrat sebagai salah satu faktor pertimbangan yang mencirikan keistimewaan dan ciri khas masing-masing daerah serta pada hakekatnya semua yang direncanakan dan diatur dalam RTRW bukan aspek fisik semata melainkan aspek non fisik perlu mendapat porsi perhatian yang seimbang. Dalam proses penyusunannya, RTRW Hanrat juga perlu menerapkan metodologi ilmiah dan pembuatan data base yang lengkap dan mutakhir. 5.2 Bagaimanakah menguatkan struktur kelembagaan, sehingga dapat mewujudkan RTRW Hanrat yang didukung oleh database lengkap, akurat dan mutakhir TNI AD perlu meninjau ulang organisasi dan tugas Kowil, agar lebih mampu
menyelenggarakan
penataan dan
penyiapan ruang
wilayah
pertahanan Hanratseperti yang diharapkan. Jika di jajaran pemerintahan daerah ada Beppeda, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, mungkin di jajaran Kowil sudah harus dipikirkan untuk memiliki organisasi yang memiliki tugas yang hampir serupa, minimal dari sisi kemampuan dan kualitas sumberdayanya. Penggunaan kemajuan Iptek harus sudah mulai dimanfaatkan untuk menjaring data-data wilayah secara lebih akurat dan lengkap, antara lain: perencanaan
Sistem Informasi Geografi, kependudukan, sistem
wilayah
dan
lain-lain
terkait
dengan
aspek
Ipoleksosbudhankam, oleh karenanya dalam organisasi jajaran Kowil perlu dilengkapi personel yang menguasai pemetaan dan pengolahan informasi data beserta perangkat dan sarana prasarananya serta personel yang menguasai perencanaan dan manajemen bidang pertahanan.
15
Penetapan istiliah-istilah teknis dalam RTRW perlu di revisi dan ditetapkan serta distandarisasi, terkait dengan hal tersebut Kementrian Pertahanan dan Kementrian Dalam Negeri perlu menetapkan standarisasi nomenklautur Rencana Tata Ruang Wilayah bagi kepentingan pertahanan maupun pembangunan di daerah. Terkait dengan lingkup kepentingan pertahanan negara aspek darat, Kementrian Pertahanan, Kementrian Dalam Negeri
dan TNI AD perlu melaksanakan sosialisasi dan edukasi di
lingkungan Birokrat Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terprogram dan langsung dilakukan oleh ketiga Institusi diatas baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota guna meluruskan pemahaman yang kurang tepat terhadap RTRW Hanrat. Komando Kewilayahan mulai tingkat Kodam, Korem dan Kodim harus lebih meningkatkan kualitas hubungan kerja guna mengikis kentalnya semangat ego sektoral dalam penyusunan RTRW masing-masing dengan memberdayakan penyelenggaraan Komsos yang selama ini telah menjadi program kegiatan satuan. 5.3
Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi penyelenggaraan RTRW Hanrat Sejumlah upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka penyusunan RTRW Hanrat . Pertama, setiap Aster, Danrem dan Dandim perlu dibekali dengan pengetahuan perencanaan dan manajemen bidang pertahanan, oleh karenanya sudah saatnya menjadi suatu persyaratan bagi Pamen yang akan ditempatkan
pada tataran jabatan tersebut diatas untuk memahami dan
menguasai pengetahuan perencanaan dan manajemen bidang pertahanan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan Iptek global. Kedua, Kemhan dan TNI AD membentuk suatu lembaga pendidikan yang terkait dengan perencanaan
dan
manajemen,
pemanfaatan
serta
pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah guna kepentingan Hanneg. Ketiga, TNI AD melakukan rekruitmen Pamen yang akan menduduki jabatan Asisten Teritorial, Danrem dan Dandim secara kompetitif melalui uji kelayakan di
16
bidang perencanaan dan menajemen pertahanan, aspek kompetensi teknis patut manjadi perhatian guna mendukung penyusunan RTRW Hanrat yang memenuhi persyaratan ilmiah. Keempat, Kemhan dan TNI AD secara intensif melakukan sosialisasi di lingkungan Perwira Kowil untuk memberikan pemahaman
tentang
perencanaan
dan
manajemen
pertahanan,
pemanfaatan serta pengendalian Ruang wilayah guna kepentingan Hanneg, khususnya pertahanan aspek darat, Kelima, Kemhan dan TNI AD, secara intensif
menyelenggarakan sosialisasi secara terpadu yang melibatkan
pejabat Pemerintah Daerah dan Komando Kewilayahan dengan metoda simulasi proses penyusunan, pengendalian dan operasional RTRW Hanrat, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah, sehingga diperoleh gambaran, kesamaan visi dan persepsi tentang RTRW Hanrat baik di kalangan Birokrat Pemerintahan Daerah maupun Komando Kewilayahan. 5.4 Bagaimana menyiasati keterbatasan dukungan anggaran, sehingga dapat menyelenggarakan proses penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian RTRW Hanrat secara utuh Untuk
penyelenggaraan
penataan
ruang
wilayah
pertahanan
Hanratsecara utuh, TNI AD memiliki keterbatasan kemampuan karena dukungan anggaran negara yang diberikan masih sangat terbatas. Selain itu menurut UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jajaran Komando Kewilayahan secara de facto tidak memiliki kewenangan otonom mengelola wilayah layaknya Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Upaya
yang
perlu
dilakukan
guna
mendapatkan
dukungan
anggaran/pendanaan, antara lain; pertama, Melakukan inventarisasi dan perencanaan terpadu untuk menetapkan kebutuhan nyata anggaran, sumber pendanaan, dan alokasi anggaran untuk keperluan rutin, operasional, maupun pembangunan jajaran Kowil, kedua, Melakukan perencanaan terpadu untuk menetapkan program-program jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka pencapaian visi
dan misi TNI AD dalam
17
penyelenggaraan
penataan RTRW Hanrat di daerah, ketiga, Melakukan
koordinasi dengan Pemerintah sampai ketingkat daerah dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. PENUTUP 6.1 Kesimpulan Idealnya semua jenis tata ruang wilayah disusun secara komprehensif dan terpadu melalui tahapan dialog diantara semua pemangku kepentingan (Pemerintah dan TNI AD) dengan tetap memperhatikan serangkaian paradigma nasional dan peraturan per undang-undangan sebagai landasan hukumnya. Kondisi ideal penyusunan RTRW Pertahanan Hanratsampai saat ini belum bisa tercapai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain implikasi desentralisasi pemerintahan terhadap penyusunan RTRW, lemahnya tata laksana dalam penyelenggaraan RTRW, terbatasnya dukungan anggaran dan lemahnya pemahaman tentang RTRW Hanrat di kalangan Birokrat. Dari hasil analisa permasalahan dihadapi dalam penyelenggaraan RTRW Hanrat, setidak-tidaknya ada empat pokok permasalahan yang dapat ditemukan, yaitu permasalahan pemberdayaan sistem penyusunan RTRW Hanrat dan RTRW
Pemerintah
daerah,
permasalahan
aspek
kelembagaan,
permasalahan kualitas kemampuan dan kompetensi SDM serta keterbatasan dukungan anggaran. Sejalan beberapa
dengan
perubahan
diberlakukannya dan
penyesuaian
otonomi dalam
daerah, sasaran
diperlukan strategis
penyelenggaraan RTRW Hanrat. Kebijakan dan program penataan ruang wilayah pertahanan harus tetap diarahkan pada peningkatan integrasi nasional dan terjaminnya kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Kondisi yang diharapkan pada praktek penyusunan RTRW Hanrat di masa depan adalah berkurangnya kelemahan-kelemahan seperti yang disinyalir
18
terjadi pada penyusunan RTRW Pembangunan Daerah. Dengan demikian RTRW Hanrat harus dapat menjawab permasalahan nyata sebagai akibat banyaknya faktor ketidakpastian serta dapat menghasilkan penataan ruang pertahanan yang baik, mampu mengakomodasikan aspek perencanaan komunitas dan sumberdaya disamping aspek penataan fisik dan visual, adanya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, melibatkan peran serta seluruh komponen bangsa dalam proses perencanaan tata ruang, serta memiliki kekuatan hukum. 6.2 Saran Bertitik tolak dari uraian di atas, disampaikan beberapa saran dalam rangka penyelenggaraan RTRW Hanrat, sebagai berikut. a. Kemdagri, Kemhan RI dan TNI AD perlu melakukan suatu kerjasama yang melalui Memorandum of Understanding (MOU) dalam penyusunan tata ruang wilayah, sehingga MOU tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi keterpaduan dan keselarasan penyusunan RTRW Hanrat maupun RTRW Pemerintah di tingkat daerah serta dapat dipedomani oleh semua Institusi dan mampu mewadahi
seluruh
kepentingan
baik
bagi
pembangunan
kesejahteraan maupun pertahanan dan keamanan. b. Kemhan dan TNI AD perlu membentuk suatu lembaga pendidikan yang terkait dengan perencanaan dan manajemen, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah guna kepentingan Pertahanan Negara. c. TNI AD perlu melakukan rekruitmen Pamen yang akan menduduki jabatan Asisten Teritorial, Danrem dan Dandim secara kompetitif melalui uji kelayakan di bidang perencanaan dan menajemen pertahanan, guna mendukung penyelenggaraan RTRW Hanrat lebih
berbobot,
berkualitas
persyaratan metodologi ilmiah.
dan
memenuhi
persyaratan-
19
d. Kemhan dan TNI AD, perlu secara intensif menyelenggarakan sosialisasi yang melibatkan pejabat Pemerintah Daerah dan Komando
Kewilayahan
dengan
metoda
simulasi
proses
penyusunan, pengendalian dan operasional RTRW Hanrat, mulai tingkat
pusat
sampai
tingkat
daerah,
sehingga
diperoleh
gambaran, kesamaan visi dan persepsi tentang RTRW Hanrat, baik di
kalangan Birokrat Pemerintahan Daerah maupun,
Komando Kewilayahan.
Demikian penulisan optimalisasi penyelenggaraan RTRW Hanrat dalam rangka menyiapkan dan mewujudkan Sishanta pada masa damai dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan Pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijaksanaan di masa yang akan datang.
Palembang, 14 Mei 2011 Penulis,
Agus Topani Letnan Kolonel Inf NRP 1900004550366
20
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pertahanan RI. 2007. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: PER/22/M/XII Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Doktrin Pertahanan Negara. Departemen Pertahanan RI. 2007. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: PER/23/M/XII Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Strategi Pertahanan Negara. Departemen Pertahanan RI. 2008. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: PER/03/M/II Tanggal 18 Februari 2008 Tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia. J.S.Prabowo. 2010. ”RTRW Hanrat” Makalah Wakasad Disampaikan pada Apel Dandim Danrem Terpusat 2010. Kardi, Kusnadi. 1999. ”TNI Kembali ke Jati Diri” dalam Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan. Editor: Agus Wirahadikusumah dkk. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kodam II/Sriwijaya. 2011. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat Kodam II/Sriwijaya. Palembang. Kodiklatad. Kodam Sebagai Kompartemen Strategis Pertahanan (Sistem Pertahanan Semesta). Mabes AD. Doktrin Kartika Eka Paksi. Jakarta. Mabes AD. 2010. Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Darat. Jakarta. Ryamizard RC. 1999. ”Konsistensi dan Komitmen TNI” dalam Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan. Editor: Agus Wirahadikusumah dkk. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
21
Samego, Indria. 2000. TNI di Era Perubahan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sterad.2010. Buku Pedoman Penyusunan RTRW Pertahanan Darat. Jakarta. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Wirahadikusumah, Agus. 1999. ”TNI Menghadapi Tantangan Masa Depan” dalam Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan. Editor: Agus Wirahadikusumah dkk. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
