IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Sensus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) Abstrak. Abstract

Majalah Ilmiah BISSOTEK, Vol. 9, No. 1, April 2014: 47-56

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Sensus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) 1)

Zulkarnaini

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Governance terhadap PAD di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian tersebut difokuskan pada dua variable yaitu good governance (transparansi dan akuntabilitas) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lokasi penelitian yaitu di kabupaten Aceh Utara. Data dianalisis dengan regresi berganda (multiple regression model) dengan pengumpulan seluruh SKPD yang menangani PAD. Responden berjumlah 70 orang yang merupakan perwakilan setiap SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di kabupaten Aceh Utara. Secara bersamaan, transparansi dan akuntabilitas juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di kabupaten Aceh Utara. Kata Kunci: Good Governance dan PAD

Abstract This research aims to know the influence of Good Governance toward the PAD in Kabupaten Aceh Utara. It focuses on two variables which includes both good governance (transparency and accountability) and Pendapatan Asli Daerah (PAD). The research is located in Kabupaten Aceh Utara. The data is analyzed by multiple regression model with the census of SKPDs which have handled the PAD. Respondents are 70 people who could has represented each of SKPD. The result has showed that partially, both transparency and accountability have significantly effect toward PAD in Kabupaten Aceh Utara. Simultaneously, both transparency and accountability also have significantly effect toward PAD in Kabupaten Aceh Utara. Keywords: Good governance and PAD

Pendahuluan 1.

Latar Belakang

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah seharusnya telah memberikan warna baru dalam pemerintahan daerah saat ini yaitu melalui otonomi daerah. Pemahaman atas Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang maupun kewajiban sebagai daerah otonom yang diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa sejauh ini penerapan otonomi daerah telah 1)

mengakibatkan ketidakstabilan pemerintah daerah dalam hal keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolok ukur kesiapan pemerintah daerah (Bambang Haryadi: 2002). Hasil penelitian tersebut telah memberikan dasar bahwa ternyata sistem pemerintahan daerah saat ini memang masih harus dibenahi kembali. Satu hal yang paling mendasar apabila dikaitkan dengan sistem tersebut adalah dampak negatif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan lambang kemandirian dan kekuatan daerah melalui tatanan sistem pemerintahan daerah. Menyinggung tatanan sistem pemerintahan daerah yang disyaratkan oleh undangundang otonomi daerah lebih diarahkan

Zulkarnaini, adalah Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe


pada dua hal yaitu bagaimana pemerintah daerah harus mampu membenahi “kotornya” praktik sistem yang telah dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan bagaimana mengendalikan tatanan sistem tersebut agar terus berjalan dengan baik. Untuk menjamin hal-hal di atas dapat diimplementasikan dengan baik dan bersih, maka pemerintah daerah harus mampu menerapkan jalannya sistem pemerintahan yang baik (good governance) dengan tetap mengacu pada pedoman undang-undang yang berlaku. Melihat tata kelola pemerintahan daerah saat ini sangat sarat dengan berbagai kepentingan sehingga permasalahan transparansi, akuntabilitas, efektifitas maupun efisiensi menjadi kabur dan tidak mencapai target yang diinginkan. Menurut Kooiman dalam Dharma Setyawan (2004:224) bahwa governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dimana pemerintah berhak melakukan intervensi atas kepentingan-kepentingan tersebut. Pemerintah memiliki hak penuh atas kepentingan masyarakat melalui tugas dan fungsi yang diemban oleh pemerintah, namun pemerintah juga tidak dibenarkan sewenang-wenang untuk melaksanakan baik tugas maupun fungsinya apabila bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Fenomena saat ini adalah pemerintah sebagai pemangku jabatan tertinggi khususnya di daerah telah memanfaatkan celah ini untuk melakukan kecurangan maupun penyimpangan terhadap kepentingan masyarakat. Kelemahan ini menggambarkan bahwa rendahnya upaya pemerintah daerah dalam rangka mencapai tingkat kemandirian daerah atau menunjukkan bahwa perolehan nilai PAD masih sangat rendah. Pentingnya implementasi tata kelola yang baik harus dilaksanakan dengan tepat dan mengacu pada prinsipprinsip yang telah digariskan menurut 1)

undang-undang. Dalam implementasi sebuah tata kelola pemerintahan, prinsipprinsip ini menjadi hal yang sangat penting seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis (UNDP dalam Hessel Nogi S. Tingkilisan, 2005:113). Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi terhadap institusi lain, namun sejumlah prinsip tersebut yang paling umum digunakan dan terutama di Indonesia dan dianggap sebagai prinsipprinsip utama yang melandasi good governance yaitu akuntabilitas, transparansi. Akuntabiltas yang saat ini berlaku di pemerintahan Indonesia pada umumnya sebagaimana diatur dalam LAKIP menjelaskan hubungan internal kepada atasan saja serta hanya mengukur sejauh mana target yang sudah ditetapkan telah tercapai dalam rangka pelaksanaan misi organisasi (Teguh Kurniawan: 2009). Seharusnya akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya ditujukan kepada para pemangku jabatan saja namun harus ditujukan pula kepada masyarakat (Callahan, 2007). Kelemahan ini merupakan salah satu penyebab buruknya kinerja pemerintah daerah dengan latar belakang yang sarat dengan berbagai kepentingan. Menyangkut transparansi pemerintah, akan berjalan apabila pemerintah melibatkan masyarakat dengan aktivitas pemerintah yang tidak dirahasiakan (Katz: 2004). Segala bentuk akuntabilitas pemerintah akan berjalan baik apabila ditunjang dengan transparansi yang memadai dalam sistem tatanan pemerintahan. Baik akuntabilitas maupun transparansi merupakan dua hal yang paling berpengaruh dalam pola pelaksanaan anggaran daerah saat ini. Dari hal inilah sebuah daerah akan dapat dinilai sejauh apa capaian program-program yang



melambangkan kemandirian daerah atau PAD dapat diraih dengan maksimal. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan hasil penelitian hanya pada dua prinsip yang paling signifikan yaitu transparansi dan akuntabilitas. Penulis menilai bahwa banyak kasus ataupun fenomena pelaksanaan tata kelola di daerah Indonesia termasuk di Provinsi Aceh saat ini selalu berhadapan dengan dua prinsip tersebut. Khususnya di Kabupaten Aceh Utara yang selama ini telah banyak mengalami berbagai fenomena yang sangat mempengaruhi prinsip transparansi maupun akuntabilitas. Sebut saja dalam tahun 2012 bahwa anggaran untuk opersional mobil Dinas Setdakab Kabupaten Aceh Utara menurun drastis, dan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemda (Irman IP: 2012). Apabila ditinjau lebih jauh maka kasus tersebut merupakan lemahnya potensi daerah yang tidak mampu dihasilkan dari sumber PAD, padahal jenis operasional tersebut tidak perlu dipermasalahkan sepanjang pemerintah daerah masih mampu dengan kekuatan daerahnya sendiri. Fenomena lain yang sampai saat ini terus dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara adalah minimnya PAD yang berdampak pada tidak memadainya ketersediaan dana belanja untuk program-program yang harus dilaksananakan pada tahun 2012. Hal ini ditandai dengan adanya pinjaman pemerintah daerah sebesar Rp. 36 Miliar kepada pihak perbankan untuk mendanai adanya program-program yang urgen untuk direalisasi demi kepentingan masyarakat (Jamal: 2012). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa betapa tidak siapnya pemerintah daerah dalam mengelola berbagai program yang telah diusulkan oleh masyarakat, padahal disisi lain pemerintah pusat masih membiayai daerah melalui transfer dana yang dilakukan setiap tahun. Hal ini jelas berdampak pada tidak transparannya pemerintah, sehingga 1)

pertanggunggungjawaban anggaran yang dilakukanpun tidak memenuhi syarat akuntabilitas. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marlon Sihombing (2007), dimana fokus dalam penelitian tersebut adalah tiga Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil yang ditemukan bahwa prinsip yang melandasi tata kelola yang baik bagi pemerintahan Sumatera Utara masih berada dalam kategori rendah, yang berujung pada perolehan PAD yang juga ikut rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan pemerintah daerah Sumatera Utara adalah belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, minimnya pelayanan masyarakat serta belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah yang seharusnya lebih terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penulis melihat bahwa kondisi yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh secara umum tidak jauh berbeda. Namun apabila dilihat dari kultur masyarakat dan sistem pemerintahan Provinsi Aceh yang lebih agamis dengan standar pelaksanaan Syariat Islam, penulis yakin akan memberikan hasil yang berbeda pada penelaahan persoalan yang secara nyata dihadapi oleh pemerintahan daerah Aceh. Mengacu pada permasalahan di atas maka penelitian ini akan melihat apakah implementasi good governance yang meliputi unsur transparansi dan akuntabilitas berpengaruh baik secara parsial maupun secara simultan terhadap upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka meningkatkan PAD. 2.

Telaah Kepustakaan dan Hipotesis

2.1.

Konsep Otonomi Daerah Lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan TAP MPR No. XV/MPR 1998 tentang Otonomi Daerah telah menyempurnakan pelaksanaan otonoimi daerah yang dititikberatkan pada pemerintah Kabupaten dan Kota.



Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim: 2008). Konsep ini lebih jauh memberikan makna bahwa setiap daerah diberi kebebasan namun masih dalam aturan yang berlaku. Tujuan pemberlakuan otonomi daerah pada dasarnya diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usahausaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya memuat tiga misi utama yaitu: 1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. 2.2. Pengertian Good Governance Meuthia Ganie Rochman (2000) menjelaskan bahwa governance merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu usaha kolektif. Mardiasmo (2000) juga menjelaskan bahwa konsep good governance dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang berorientasi pada pembangunan sektor publik yang dibangun oleh pemerintahan yang baik. Apabila dikaitkan dengan pemerintahan yang sedang melaksanakan pembangunan, maka governance lebih dititikberatkan pada bagaimana mekanisme pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil 1)

dengan syarat utama efisien dan relatif merata. Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Marlon Sihombing (2007) bahwa prinsipprinsip good governance terdiri dari: a. Partisipasi (participation) b. Supremasi hukum (rule of law) c. Transparansi (transparency) d. Cepat tanggap (responsiveness) e. Membangun konsensus (concensus orientation) f. Kesetaraan (equity) g. Efektif dan efisien (Effectiveness and efficiency) h. Bertanggungjawab (accountability) i. Visi strategis (strategic vision) 2.3.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini seperti yang tertuang di penjelasan atas UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain -lain yang sah (Mardiasmo: 2002). 2.4. Transparansi dan Akuntabilitas Bagi Upaya peningkatan PAD Keberhasilan suatu daerah merupakan cerminan prestasi dari pemerintah daerah. Seluruh aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah akan bermuara pada kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Salah satu indikator tercapainya kinerja yang baik apabila pemerintah daerah mampu mandiri melalui capaian nilai PAD yang tinggi. Upaya pencapaian PAD dapat



dilakukan dengan maksimal apabila dalam implementasi pelaksanaan program anggaran telah dipatuhinya tatanan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Kedua hal tersebut sangat krusial dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis (Idhar Yahya; 2006). Dengan demikian pemerintah daerah harus benarbenar menyadari bahwa dalam rangka mencapai tujuan atau kemandirian daerah yaitu melalui capaian PAD, maka prinsip tata kelola yang baik harus dipahami dengan tepat. 2.5. Hipotesis Mengacu pada teoritis di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah implementasi good governance yang meliputi unsur transparansi dan akuntabilitas berpengaruh baik secara parsial maupun secara simultan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Utara. 3 Metodologi Penelitian 3.1. Desain Penelitian Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dengan mengacu pada metode sensus. Periode waktu yang digunakan adalah Cross Sectional. Menurut Sekaran (2003:138) bahwa Cross Sectional adalah data yang dikumpulkan berasal dari subjek yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain analisis kausalitas. Definisi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut: 1) Transparansi (X1 ) merupakan prinsip yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik atas aktivitas pemerintah (Dokumen kebijakan UNDP: 2000). 2) Akuntabilitas (X2) merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang telah 1)

dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah disetujui berdasarkan undang-undang (Dokumen kebijakan UNDP: 2000). 3) PAD (Y) diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah (Mardiasmo: 2002). Dalam penelitian ini, indikator PAD lebih ditekankan pada upaya pemerintah daerah memperoleh PAD tersebut. Masing-masing indikator dari variabel di atas akan diukur dengan menggunakan skala ordinal. 3.2.

Populasi Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Jumlah SKPD tersebut yaitu sebanyak 14 (empat belas). Penelitian ini menggunakan purposive sampling. 3.3. Responden Penelitian Responden dalam penelitian ini adalah lima responden pada setiap SKPD yang berada pada level Kepala Dinas, Kabag, Kasie dan Staf Senior yang berkecimpung dalam bidang PAD, sehingga jumlah responden ditetapkan sebanyak 5 orang yang mewakili setiap SKPD, sehingga total responden berjumlah 70 orang. 3.4. Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada para responden dengan mendatangi langsung masing-masing responden. Setiap responden akan diberi satu set kuesioner disertai surat permohonan pengisian kuesioner. 3.5. Metode Analisis Data



Untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) digunakan analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y   0  1 1   2  2   dimana : Y adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) β0 adalah konstanta, yaitu nilai Y jika semua variabel X bernilai nol β1 adalah koefisien regresi dari X1 β2 adalah koefisien regresi dari X2 X1 adalah transparansi X2 adalah akuntabilitas ε adalah variabel lain yang tidak diuji

2) Uji Koefisien determinasi (R2) Uji Koefisien Determinasi (R2) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut: R2 =

JK R JK Y

dimana : JKR : jumlah kuadrat regresi (explained sum of square) JKY : jumlah total kuadrat (total sum of square) 3)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan diuji asumsi klasik, menurut Gujarati (2003:339) terdiri dari : 1) Normalitas variabel gangguan (disturbance error). 2) Tidak terdapat multikolinearitas. 3) Tidak terdapat heteroskedastisitas. 4) Tidak terdapat autokorelasi.

Uji Statistik t Uji Parsial atau disebut dengan uji t, yaitu menguji signifikan konstansta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2003:259). Rumusnya : t=

3.6. Pengujian Hipotesis

i S i

dimana : 1) Uji Statistik F Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara keseluruhan (uji hipotesis pertama). Untuk menghitung nilai F hitung digunakan rumus (Gujarati, 2003:258) :

R2 / k 1 F= 1  R 2 ) /(n  k )



dimana: R2 adalah koefisien determinasi k adalah jumlah variabel independen n adalah ukuran sampel 1)

βi adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas Sβi adalah standard error dari βi 4)

Menghitung koefisien determinasi parsial Koefisien determinasi parsial dihitung untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan kriteria dari Guilford



(1956) dengan koefisien korelasi sebagai berikut : 1. < 0,20 sangat lemah dan dapat diabaikan 2. 0,20 – 0,40 rendah /lemah/tidak erat 3. 0,40 – 0,70 sedang (cukup erat) 4. 0,70 – 0,90 tinggi/kuat/hubungan yang erat 5. 0,90 – 1,00 sangat tinggi/sangat kuat/sangat erat

berdasarkan hasil pengolahan diperoleh hasil sebagai berikut.

data

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Asumsi Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Normal Parameters

a,b

Most Extreme Differences

Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz ed Residual 14 .0000000 .13465880 .130 .124 -.130 .485 .973

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

4. Hasil Penelitian 4.1. Uji Validitas Pengujian dilakukan berdasarkan data kuesioner yang terkumpul dari 70 responden. Berdasarkan hasil pengujian validitas kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan berada dalam keadaan valid karena memiliki nilai rhitung berada diatas nilai rkritis (0,30). 4.2. Uji Realibilitas Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian Variabel

Koefisien Reliabilitas

Nilai Kritis

Ket.

Transparansi

0,850

0,70

Reliabel

Akuntabilitas

0,873

0,70

Reliabel

PAD

0,957

0,70

Reliabel

4.3. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Pendapatan Asli Daerah 4.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik 1) Hasil Pengujian Asumsi Normalitas Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi dan 1)

Pada tabel 4.2, uji KolmogorovSmirnov sebesar 0,973. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal.

2) Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas Correlations absolut_error Spearman's rhoTransparansi Correlation Coefficient .057 Sig. (2-tailed) .846 N 14 Akuntabilitas Correlation Coefficient .014 Sig. (2-tailed) .963 N 14

Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas, nilai signifikansi dari koefisien korelasi masing-masing variabel independen dengan nilai absolut error (yaitu 0,846 dan 0,963) masih lebih besar dari 0,05. 3) Pengujian Asumsi Multikolinieritas Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen.



Tabel 4.4 Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Coefficientsa

Model 1

Collinearity Statistics Tolerance VIF Transparansi .989 1.011 Akuntabilitas .989 1.011

a. Dependent Variable: PAD

Nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen. 4.3.2. Estimasi Persamaan Regresi Berdasarkan tabel berikut: Tabel 4.5 Koefisien Regressi

Sig. .402 .045 .005

a.Dependent Variable: PAD

Persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut. Y = -0,658 + 0,465 X1 + 1,131 X2 4.3.3. Koefisien Determinasi Tabel 4.6 Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1

R R Square .794a .631

Adjusted R Square .564

Std. Error of the Estimate .14639

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi b. Dependent Variable: PAD

Nilai R sebesar 0,794 pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara simultan kedua variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) memiliki hubungan yang kuat dengan pendapatan asli daerah 1)

4.4. Pengujian Hipotesis 1) Pengujian Koefisien Regressi Secara Bersama-sama Pengujian secara bersama-sama bertujuan untuk membuktikan apakah transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada tabel berikut: Tabel 4.7 Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-sama

a Coefficients

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta t 1 (Constant) -.658 .755 -.871 Transparansi .465 .206 .416 2.261 Akuntabilitas1.131 .328 .635 3.450

di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Kemudian nilai R-Square sebesar 0,631 atau 63,1 persen menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada pendapatan asli daerah sebesar 63,1 persen. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 36,9%.

b ANOVA

Sum of Model Squares 1 Regression .403 Residual .236 Total .639

df Mean Square F 2 .202 9.410 11 .021 13

Sig. .004a

a.Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi b.Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai Fhitung hasil pengolahan data sebesar 9,410 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada  = 0.05 dan derajat bebas (2:11) diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,982. Karena Fhitung (9,410) lebih besar dari Ftabel (3,982) maka transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. 2) Pengujian Koefisien Secara Parsial


Regressi


Pada pengujian koefisien regresi secara parsial akan diuji pengaruh masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut. Tabel 4.8 Nilai thitung Masing-Masing Variabel Independen a Coefficients

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B Std. Error Beta 1 (Constant) -.658 .755 Transparansi .465 .206 .416 Akuntabilitas 1.131 .328 .635

t -.871 2.261 3.450

Sig. .402 .045 .005

a. Dependent Variable: PAD

Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,201 yang diperoleh dari tabel t pada  = 0.05 dan derajat bebas 11 untuk pengujian dua arah. a) Pengaruh Transparansi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Seperti terlihat pada tabel 4.8 diperoleh nilai thitung sebesar 2,261 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Karena nilai thitung (2,261) lebih besar maka disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. b) Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pendapatan asli daerah Tabel 4.8 diperoleh nilai thitung variabel akuntabilitas sebesar 3,450 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Karena nilai thitung (3,450) lebih besar dari ttabel (2,201) maka disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. 4.5. Pembahasan Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan baik secara parsial maupun simultan telah menunjukkan pengaruh yang signifikan bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai PAD di Kabupaten Aceh Utara. Hasil 1)

penelitian ini jelas memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam mencapai kinerja terbaik bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Namun disisi lain fenomena yang terjadi justru memberikan pengaruh yang belum maksimal bagi berjalannya tata kelola yang baik khususnya transparansi dan akuntabilitas. Pada dasarnya pemerintah daerah menyadari bahwa penting sekali transparansi maupun akuntabilitas harus dilaksanakan dengan tepat. Namun pada kenyataannya justru kepentingan kelompok tertentu masih sangat dominan dalam tata kelola Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Disamping itu kemungkinan adanya evaluasi maupun monitoring yang masih lemah, sehingga program-program yang direncanakan tidak tercapai dengan baik, khususnya yang dapat mendongkrak nilai PAD. Bagi Kabupaten Aceh Utara, sangat dibutuhkan sumber daya yang siap dalam mendesain program-program yang mampu mendorong tumbuhnya nilai PAD. Disamping itu kesiapan pemerintah daerah untuk transparan dan akuntabel dalam melaporkan hasil pelaksanaan anggaran kepada masyarakat. 5. Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa melalui pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap Pendapatan Asli Daerah baik secara parsial maupun secara simultan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. 5.2. Saran Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel penelitian pada seluruh unsur Good Governance yang dikaitkan dengan pengendalian internal pemerintah ataupun melalui sistem



keuangan daerah yang belum dijalankan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta. Bambang Haryadi. 2002. Analisis Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Suatu Kajian Empiris di Propinsi Jawa Timur). Simposium Nasional V Semarang 5-6 September 2002. Callahan, Kathe. 2007. Elements of Effective Governance: Measurement, Accountability and Participation. Florida: CRC Taylor & Francis Group. Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Penerbit: Djambatan. Jakarta. Guilford, J.P. (1956). Fundamental Statistic in Psychology and Education. McGraw Hill. New York. Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrica. 4th Edition. New York: McGraw-Hill. Hessel Nogi S. Tingkilisan. 2005. Manajemen Publik. Penerbit: Grassindo. Jakarta. Idhar Yahya. 2006. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Sistem Teknik Industri. Volume 7 No. 4, Oktober 2006. Irman IP. 2012. Menutupi Defisit, Dewan dan TAPK Aceh Utara Sepakat Pinjam Rp. 36 Miliar pada Bank. Atjeh Post Selasa, 9 Oktober 2012. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2012 Jam 19.30 WIB. Jamal. 2012. Anggaran Operasional Mobil Dinas di Setdakab Aceh 1)

Utara Turun Drastis. Atjeh Link, Selasa 9 Oktober 2012. Katz, Ellen. 2004. Transparancy in Government-How American Citizens Influence Public Policy. Journal of Accountancy. June 2004. P.1-2. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta. ---------------. 2000. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta Marlon Sihombing. 2007. Implementasi Good Governance di Kabupaten / Kota di Sumatera Utara (Studi Kasus pada Kota Binjei, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Karo). Jurnal Inovasi, Volume 4 No. 1. Maret 2007. Meuthia Ganie Rochman. 2000. Good Governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya Dalam HAM, Penyelenggara Negara yang Baik dan Masyarakat Warga. Komnas HAM. Jakarta. Republik Indonesia. 2005. UndangUndang Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004). Penerbit: Media Abadi. Yogyakarta. Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for Business, A Skill building Approach. Fourth Edition.Wiley. Teguh Kurniawan. 2009. Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. MeiAgustus 2009. Halaman 116-121.


IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Sensus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara) Abstrak. Abstract

Recommend Documents